Surabaya-Indonesia masih terus mendorong untuk bisa
mengembangkan ekonomi syariah. Hingga saat ini, total aset perbankan syariah
sudah mencapai Rp 240 triliun.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman
D Hadad mengaku ingin jika sektor keuangan syariah bisa ikut andil dalam
pembiayaan infrastruktur di pemerintahan.
“Kita ingin bisa ikut bangun pesawat terbang, jalan tol,
pelabuhan, infrastruktur lewat keuangan syariah, pembiayaan syariah bisa
memberikan sumbangan bagi ekonomi nasional," ucap Muliaman dalam acara
Bincang Nasional Tentang Pesantren dengan Tema "Pemberdayaan Lembaga
Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi," di Kantor BI Surabaya,
Jawa Timur, Rabu (5/11).
Muliaman menjelaskan, pemberian kredit harus diberikan
kepada sektor yang produktif dan berkesinambungan sehingga bisa bermanfaat
dalam penggunaannya. Pemberian kredit kepada yang tidak tepat akan menimbulkan
munculnya kredit macet.
“Penyebab kredit bermasalah karena penggunaan kredit yang
keliru. Jadi paradigmanya tidak hanya sekadar mendekatkan pelayanan keuangan
kemudian selesai tapi harus diberdayakan sebab uang harus produktif dan
dikelola dengan baik. Kredit lunas, kredit lunas, jangan kredit terus amblas
jadi harus berkesinambungan," jelas dia.
Selain itu, Muliaman juga berkeinginan industri keuangan
syariah bisa lebih menyasar ke pesantren. Pondok pesantren dinilai berpotensi
mendorong perkembangan ekonomi syariah.
“Selama ini perkembangan berjalan dengan baik. Dasar kenapa
kita harus meningkatkan peran industri keuangan syariah dan mencari tempat
bagaimana pesantren dan para kiayi mencapai posisi yang pas untuk memberdayakan
ekonomi syariah," katanya.
Saat ini, Muliaman menyebutkan, tingkat kemiskinan di
Indonesia terbilang masih tinggi dan masih menjadi persoalan untuk segera
dientaskan dan dihilangkan.
“Kesenjangan ekonomi perlu mendapat perhatian masyarakat
desa dan kota. Bagaimana bisa diperbaiki? Pembangunan harus lebih merata dan
partisipatif," ucap dia.
Muliaman menambahkan, pihaknya bersama otoritas terkait
perlu membuka akses keuangan terutama syariah seluas-luasnya kepada masyarakat
Indonesia. Hal ini agar kesenjangan juga bisa ditekan.
“Industri keuangan syariah harus buka akses seluas-luasnya
ke masyarakat terutama menengah bawah, selama ini keluhan masyarakat mereka
belum tersentuh akses keuangan. Kelas menengah nantinya akan ada 120 juta
orang. Mereka memerlukan layanan keuangan bervariasi, perlu investasi, sudah
waktunya mengenal asuransi, tidak hanya deposito, giro, tabungan tapi perlu
produk yang lain," pungkasnya.(dtk/lee)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar