.

.
.

Kamis, 06 November 2014

OJK Ingin Industri Syariah Terlibat Proyek Infrastruktur Jokowi-JK


Surabaya-Indonesia masih terus mendorong untuk bisa mengembangkan ekonomi syariah. Hingga saat ini, total aset perbankan syariah sudah mencapai Rp 240 triliun.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad mengaku ingin jika sektor keuangan syariah bisa ikut andil dalam pembiayaan infrastruktur di pemerintahan.

“Kita ingin bisa ikut bangun pesawat terbang, jalan tol, pelabuhan, infrastruktur lewat keuangan syariah, pembiayaan syariah bisa memberikan sumbangan bagi ekonomi nasional," ucap Muliaman dalam acara Bincang Nasional Tentang Pesantren dengan Tema "Pemberdayaan Lembaga Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi," di Kantor BI Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/11).

Muliaman menjelaskan, pemberian kredit harus diberikan kepada sektor yang produktif dan berkesinambungan sehingga bisa bermanfaat dalam penggunaannya. Pemberian kredit kepada yang tidak tepat akan menimbulkan munculnya kredit macet.


“Penyebab kredit bermasalah karena penggunaan kredit yang keliru. Jadi paradigmanya tidak hanya sekadar mendekatkan pelayanan keuangan kemudian selesai tapi harus diberdayakan sebab uang harus produktif dan dikelola dengan baik. Kredit lunas, kredit lunas, jangan kredit terus amblas jadi harus berkesinambungan," jelas dia.

Selain itu, Muliaman juga berkeinginan industri keuangan syariah bisa lebih menyasar ke pesantren. Pondok pesantren dinilai berpotensi mendorong perkembangan ekonomi syariah.

“Selama ini perkembangan berjalan dengan baik. Dasar kenapa kita harus meningkatkan peran industri keuangan syariah dan mencari tempat bagaimana pesantren dan para kiayi mencapai posisi yang pas untuk memberdayakan ekonomi syariah," katanya.

Saat ini, Muliaman menyebutkan, tingkat kemiskinan di Indonesia terbilang masih tinggi dan masih menjadi persoalan untuk segera dientaskan dan dihilangkan.

“Kesenjangan ekonomi perlu mendapat perhatian masyarakat desa dan kota. Bagaimana bisa diperbaiki? Pembangunan harus lebih merata dan partisipatif," ucap dia.

Muliaman menambahkan, pihaknya bersama otoritas terkait perlu membuka akses keuangan terutama syariah seluas-luasnya kepada masyarakat Indonesia. Hal ini agar kesenjangan juga bisa ditekan.

“Industri keuangan syariah harus buka akses seluas-luasnya ke masyarakat terutama menengah bawah, selama ini keluhan masyarakat mereka belum tersentuh akses keuangan. Kelas menengah nantinya akan ada 120 juta orang. Mereka memerlukan layanan keuangan bervariasi, perlu investasi, sudah waktunya mengenal asuransi, tidak hanya deposito, giro, tabungan tapi perlu produk yang lain," pungkasnya.(dtk/lee)

Tidak ada komentar: