.

.
.

Tuesday, 18 December 2012

Pemprov Jambi Bentuk Tim Pencegahan Korupsi

Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus.(F:Anton)
HBA
Jambi, Simantab

Pemerintah Provinsi Jambi (Pemprov) Jambi akan membentuk satu tim pencegahan korupsi di Provinsi Jambi. Tim bentukan ini akan berjalan sesuai dengan harapan/kerisauan terkait kasus korupsi yang menjerat para pejabat dan rekanan kerja.

Tim pencegahan korupsi ini akan membuat pengawasan di salah satu kabupaten/kota sebagai proyek percontohan dalam upaya pencegahan korupsi menjadi kewenangan Provinsi Provinsi.

Hal itu dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Ir. Syahrasaddin, saat membuka acara konsultasi publik aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi, bertempat di Ruang Mayang Bappeda Provinsi Jambi, Senin (17/12).

Pembentukan tim itu guna meminimalisir terjadinya praktek korupsi terus dikuatkan. Selain adanya penindakan secara hukum oleh aparat berwenang juga melalui institusi pemerintahan, kelengkapan atau tertib administrasi merupakan faktor penting atas terselenggaranya Good Government (pemerintahan yang bersih).

Guna menyikapi amanat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012, Pemprov Jambi akan membentuk satu kabupaten sebagai pilot project (proyek percontohan). “Kita akan membentuk satu Kabupaten/Kota, dan tim ini akan berjalan sesuai dengan harapan/kerisauan(terkait korupsi),” ujar Syahrasaddin.

Menurut Syahrasaddin, hal tersebut perlu dilakukan mengingat pencegahan korupsi harus  dimulai sedini mungkin termasuk di dunia pendidikan.

Sementara Ketua Bappeda Ir. A. Fauzi, menjelaskan Provinsi Jambi  menjadi provinsi yang cepat menanggapi Perpres Nomor 55 Tahun 2012 dengan upaya melaksanakan E Planning pada tahun 2013.

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran melalui elektronik sistem dapat mengurangi tidak jelasan dalam penggunaan anggaran. Hadir dalam acara tersebut  Perwakilan Deputi Penerangan Bappenas, Ketua Bappeda/perwakilan dari Kabupaten /Kota, LSM, Pimpinan Media, serta undangan lainnya.

HBA : Soal Petani REKI Kami Serahkan ke Pemerintah Pusat


GUBERNUR Jambi Hasan Basri Agus (HBA) menyatakan pemerintah provinsi tidak menangani persoalan perambahan di dalam kawasan PT Restorasi Eksosistem Indonesia (REKI). Pihaknya telah menyerahkan penanganan persoalan ini ke pemerintah pusat.

“Alasannya, wilayah REKI ini meliputi dua provinsi, yaitu Jambi dan Sumatera Selatan. Untuk itu, lebih tepat jika persoalan ini penanganannya kami serahkan ke pemerintah pusat. Sementara warga yang ada di lokasi PT REKI adalah warga pendatang bukan SAD,” ujar HBA ketika menggelar coffee morning dengan para pemimpin media dan wartawan di rumah dinas gubernur, Selasa (18/12).

Alasan lainnya, tambah HBA, petani yang menggarap lahan tersebut bukanlah warga setempat, melainkan berasal dari Lampung, Sumatera Selatan, dan Sumatera Utara. “Bukannya kita tidak mampu menangani persoalan ini, tetapi karena ini merupakan persoalan lintas provinsi, maka penanganannya kami serahkan ke pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pengurus CAPPA Rivani Noer, menyatakan pengusiran petani di dalam kawasan REKI sudah dimulai sejak Senin (17/12) kemarin. Hingga pagi tadi, sedikitnya tiga rumah petani di Sungai Jerat sudah dirobohkan. (Rosenman saragih)

Wagub Buka Musda Ke- XIII DPD KNPI Provinsi Jambi

Kandidat Ketua KNPI Provinsi Jambi, namun tidak terpilih. Terpilih Nuzul Prakasa.


Jambi, Simantab

Wakil Gubernur (Wagub) Jambi Drs. H. Fachrori Umar, membuka secara resmi Musyawarah Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jambi ke XIII, bertempat di Hotel Novita, Senin (17/12).

Acara tersebut juga dihadiri Tokoh Pemuda, Ketua Umum DPP KNPI Bung Topan En Rotorosiko beserta jajarannya serta diikuti juga seluruh DPD KNPI Tingkat Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi serta Ormas kepemudaan sebagai peninjau.

Drs. H. Fachrori Umar dalam sambutan dan arahannya menyatakan bahwa Pemuda telah tercatat dalam sejarah perjuangan bangsa dengan Tinta emas yang mana Tahun 1928 merupakan Tonggak Sejarah bagaimana pemuda telah memainkan perannya dalam mempersatukan bangsa melalui Sumpah Pemuda yang telah menyatukan visi kebhinekaannya dalam satu visi yaitu Bhineka Tunggal Ika yaitu Indonesia.

Dikatakan, pada Tahun 1966  untuk kesekian kali Pemuda juga turut andil dalam rangka pemurnian Pancasila untuk dijadikan sebagai satu-satunya ideologi dalam kehidupan  bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mengembalikan UUD 1945 untuk dijalankan secara murni dan konsekwen.

“Musada KNPI ini akan memberikan dampak yang luas terhadap peran pemuda  khususnya bagi jajaran DPD KNPI Provinsi Jambi untuk berpartisipasi dalam mensukseskan berbagai program pembangunan untuk menuju Jambi Emas 2015,” kata Wagub.

Dijelaskan, dalam era globalisasi dan derasnya arus informasi yang  dihadapi  dewasa ini,  pemuda harus mempunyai self control yang kuat, agar jangan terjebak dan kehilangan jati diri  sehingga KNPI dapat menjadi wadah dalam rangka perkuatan karakter.

Kemudian memperkokoh semangat nasionalisme dan membangun semangat kemandirian para pemuda dinegeri sepucuk Jambi Sembilan lurah khususnya. “Melalui musyawarah ini DPD KNPI Provinsi Jambi dapat memainkan perannya secara selektif, karena keberadaan pemuda  pada dasarnya merupakan pemimpin masa yang akan dating. Masa depan negeri ini pun sangat tergantung baik atau buruknya pemuda hari  ini,” kata Fachrori Umar.

Fachrori Umar berharap pemuda dapat memainkan peran strategis  yang dimiliki yang mana pemuda harus mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi. “Pemuda sebagai generasi penerus harus memiliki  kemampuan dan jejaring yang luas dan sebagai generasi pembaharu, era reformasi tentulah tidak lepas dari peran para pemuda, oleh karenanya dalam setiap aspek kehidupan saudara harus jadi Pionir,” harap Fachrori Umar.

Ketua Umum DPP KNPI Bung Topan dalam sambutannya menyatakan bahwa KNPI dibawah kepemimpinannya akan memfokuskan  berbagai program-program tahunan yaitu kebersamaan , paradigma baru dan Profesionalitas yang kesemuanya untuk Indonesia. Rosenman saragih

Kantor BII Finance Jambi Didemo Karena Klaim Mobil Rp 1 Miliar Tak Dibayar

Panglimo ANJALI Adri SH, MH didampingin Datuk Paduko Berhalo bg Akmal kathab serta bg aidil menggugat BII Finance untuk membayar kerugian tenggelamnya mobik bg Adri, SH MH.




 

Jambi, Simantab

Ratusan warga dari berbagi elemen masyarakat, menggelar aksi demo di depan Kantor Cabang Pembantu BII Finance yang berlokasi di Jalan Hayam Wuruk Kecamatan Jelutung Kota Jambi, Senin (17/12). Aksi unjukrasa itu terkait klaim asuransi mobil pengacara Adri, SH, yang tidak dibayarkan hingga saat ini.

Ratusan orang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Cabang Pembantu BII Finance Jelutung. menuntut agar BII Finance membayar klaim mobil Jeep Rubicon milik pengacara Adri, SH, yang tenggelam di Selat Sunda, beberapa bulan lalu.

“Kami terpaksa melakukan ini (demo, red), karena sudah tidak ada jalan lagi. Kami mohon maaf kepada masyarakat umum, karena jalannya terganggu,” ujar Adri dalam orasinya. Unjukrasa mendapatkan pengawalan ketat dari puluhan petugas kepolisian.
Massa unjukrasa yang dihimpun Adri SH itu terdiri dari OKP Pemuda Pancasila, LSM.

Seperti diketahui, mobil milik Adri, Jeep Rubicon seharga lebih dari Rp 1 miliar  tenggelam bersama Kapal Motor Bahuga Jaya di Selat Sunda, Rabu (26/9/12). Kapal yang di dalam terdapat mobil Adri tenggelam setelah bertabrakan dengan kapal tanker dari Liberia.

Setelah melalui proses negosiasi, akhirnya pihak BII Finance bersedia untuk merealisasikan tuntutan pendemo terkait pembayaran klaim asuransi mobil milik pengacara Adri, SH, yang beberapa waktu lalu tenggelam di Selat Sunda karena tabrakan kapal.

Pihak BII Finance memenuhi tuntutan massa dan bersedia membayar klaim asuransi Adri sebesar Rp 400 juta, pihak BII Finance juga menyampaikan permintaan maaf kepada Adri, SH, terkait keterlambatan pembayaran klaim asuransi tersebut.

Permintaan maaf ini disampaikan oleh Aden Rizal Pahlevi, Deputi Direktur BII Finance, dihadapan para pendemo. “Kami minta maaf atas keterlambatan ini. Permasalahan ini murni masalah administrasi. Permasalahan serupa tidak akan terulang lagi. Ini hanya masalah birokrasi. Kejadian serupa tidak akan terjadi lagi,”katanya. rosenman saragih

Sunday, 16 December 2012

Warga Nasrani Jambi Apresiasi Pasar Murah BUMN Peduli Natal 2012 dan Tahun Baru 2013

Antusias: Pdt JP Tamsar STh, A Siregar, Moris Siregar dan St R Saragih SSos (Warga Jemaat GKPS Jambi) saat mengambil paket murah BUMN Peduli Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 di Kantor PLN Cabang Jambi, Sabtu (15/12). Foto Simantab/Rosenman Saragih

Pdt JP Tamsar STh jadi supir agkot?.



Jambi, Simantab

Warga Nasrani yang mendapatkan kupon belanja seharga Rp 30.000 dengan nilai paket Rp 100.000 mengapresiasi Pasar Murah BUMN Peduli Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 yang dilaksanakan di Kantor PLN Cabang Jambi, Telanaipura Kota Jambi, Sabtu (15/12).

Forum Komunikasi Badan Usaha Milik Negara (FK-BUMN) Provinsi Jambi menggelar pasar murah sembako BUMN Peduli di 10 kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Harga paket sembako tersebut dipatok Rp 30.000 per paket berupa (beras bulog 5kg, gula putih 2kg, minyak goring kemasan 2 liter, bubuk the Kayu Aro 1 kotak, garam halus 1 bungkus) dengan nilai Rp 100.000/paket.

“Pasar murah BUMN Peduli Natal 2012-Tahun Baru 2013 sangat baik dan tepat bagi perayaan Natal 2012. Pendistribusian kupon juga terorganisir melalui gereja-gereja di Provinsi Jambi. Keluarga yang mendapatkan kupon merupakan keluarga Jemaat Gereja yang membutuhkan,”kata A Siregar, penjaga Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Kotabaru Jambi, Sabtu (15/12).

A Siregar bersama anaknya Moris Siregar dengan Pendeta GKPS Resort Jambi, Pdt JP Tamsar STh, rela harus menyewa mobil angkutan kota dengan menyetir sendiri guna mengambil paket murah BUMN Peduli Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 di Kantor PLN Cabang Jambi, Sabtu (15/12).

“Paket ini sungguh membantu Jemaat gereja yang ekonominya lemah. Sehingga sukacita Natal dan Tahun baru terpancar lewat wajah mereka dengan adanya pasar murah BUMN Peduli Natal ini. Semoga program ini berkelanjutan setiap tahunnya dan semakin luas jangkaunnya,”ujar Pdt JP Tamsar STh.

Pengamatan Simantab di lokasi pasar murah BUMN Peduli Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 di Kantor PLN Cabang Jambi, Sabtu (15/12) menunjukkan, mulai pukul 08.00 WIB, warga Nasrasi yang telah mendapatkan kupon dari gereja mereka sudah berbondong-bondong antri untuk mendapatkan paket sembako murah tersebut.

Panitia juga menyediakan tenda dan kursi sehingga warga Jemaat yang hendak mengambil paket tidak kepanasan oleh terik matahari pagi itu. Pasar murah BUMN Peduli itu ditutup pada pukul 13.00 WIB dengan jumlah paket lebih dari 2000 paket.


Ketua FK BUMN Provinsi Jambi, Iskandar Sulaeman mengatakan, Pasar Murah BUMN Peduli Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 merupakan program Nasional. FK-BUMN Provinsi Jambi menggelar pasar murah sembako BUMN Peduli di 10 kabupaten/kota se Provinsi Jambi secara serentak Sabtu. Harga paket sembako tersebut dipatok Rp 30.000 per paket berupa beras, gula putih, minyak goreng, garam dan bubuk the satu kotak dengan nilai Rp 100.000.

Menurut Iskandar Sulaeman, pasar murah BUMN Peduli juga dilakukan pada Bulan Suci Ramadhan 2012 Juni lalu. Pasar murah itu digelar untuk masyarakat kurang mampu dalam menghadapi bulan suci Ramadhan.

“Dalam pasar murah ini, paket yang akan dijual 14.615 paket, setiap paket berisi beras 5kg, 1 liter minyak goring, 2 kg gula pasir, satu botol sirup dengan harga Rp 30 ribu pe paket. Kita ingin membantu masyarakat kurang mampu di Provinsi Jambi dalam menghadapi bulan puasa,”katanya.

“Harga paket itu sebelum disubsidi Rp 100.000. Namun BUMN mensubsidi Rp 70.000, sehingga warga cukup bayar Rp 30.000 per paket. Di Kota Jambi akan dijual 2.615 paket, Muarojambi 1.250 paket, Batanghari 1.250 paket, Merangin 1.250 paket, Tebo 1.250 paket, Bungo 1.250 paket,”katanya.

Selanjutnya Kabupaten Tanjung Jabung Timur 1.250 paket, Tanjung Jabung Barat 1.250 paket, Sarolangun 1.250 paket dan Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh 2.000 paket.

Pembelian paket itu dilakukan dengan system kupon yang pengaturannya diserahkan kepada bupati/walikota agar pembeli benar-benar warga kurang mampu dan tepat sasaran. “Jumlahnya memang tidak besar, namun hal ini menunjukkan kepedulian BUMN kepada masyarakat kurang mampu,”kata Iskandar.

Disebutkan, biaya pasar murah BUMN Peduli Natal 2012 dan Tahun Baru 2013 berasal dari Kementerian BUMN senilai Rp 1,5 miliar. Sedangkan Pasar Murah BUMN Bulan Suci Ramadhan 2012 mencapai Rp 2,5 miliar.Rosenman Saragih


Saturday, 15 December 2012

Gubernur Jambi : Sudah Waktunya LP Jambi Dipindahkan

Jambi, Simantab

Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan, keberadaan Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambi sudah selayaknya dipindah karena kini kondisinya tidak mampu lagi menampung narapidana dan tahanan. Pasca kerusuhan narapidana dua hari lalu, bukan hanya disebabkan kebijakan Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP), Nurahadi,  yang ketat, namun LP Jambi sudah sesak.

HBA kepada wartawan, Jumat (14/12) mengatakan, kericuhan di LP itu lebih disebabkan pengaruh kapasitas LP yang sudah overload. “Bukan hanya karena adanya razia dan ketatnya pengamanan, melainkan karena kapasitas LP yang sudah overload. LP sudah sebaiknya dipindahkan,”katanya.

Menurut HBA, untuk mengatasi kelebihan kapasitas di LP ini, sudah dibangun dua LP baru. “Satu di Tanjungjabung Timur dan satu lagi di Sarolangun.  LP baru ini sudah bisa digunakan pada 2013 mendatang. Sehingga, akan ada pergeseran-pergeseran narapidana.

“Nanti sebagian akan dipindahkan ke LP yang baru, terutama yang berasal dari wilayah kabupaten LP tersebut,” katanya.   

Seperti diberitakan sebelumnya, kerusuhan yang terjadi di Lapas kelas IIA Jambi, Rabu (12/12) lalu, dipicu oleh ketidakpuasan para napi terhadap kebijakan yang dilakukan oleh Nurahadi, yang menjabat sebagai KPLP.

Kerusuhan itu pertama kali dilakukan oleh napi yang berada di blok tahanan narkoba. Sejumlah pintu sel dirusak dan dibobol saat terjadi kerusuhan. Guna mengantisipasi semakin meluasnya aksi kerusuhan ini, puluhan petugas kepolisian dari Polresta Jambi dan polsek-polsek terdekat, dikerahkan ke lokasi kejadian.

Para narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Jambi menggelar aksi demonstrasi di dalam lapas yang berakhir bentrok. Para pengunjung menyebutkan,  aksi yang bermula Rabu pukul 14.00 wib, berawal dari ketatnya peraturan yang diberlakukan oleh Nurahadi selaku KPLP yang baru.

Ketika dikonfirmasi, Kepala KPLP Jambi, Nurahadi,  enggan memberikan keterangan.
Kepala Lembaga Pemasyarkatan (Lapas) kelas IIA Jambi, Reduan, mengatakan pasca terjadinya kerusuhan yang dilakukan oleh narapidana penghuni lapas, Rabu (12/12) lalu,  saat ini situasi sudah mulai kondusif. Bahkan ia mengaku sudah bertemu dengan para perwakilan 
narapidana.

“Ini hanya masalah komunikasi. Saya sudah panggil kepala blok dan perwakilan narapidana. Bila ada keluhan atau tuntutan, hendaknya bisa disampaikan dengan cara yang lebih baik,” kata Reduan.

Disebutkan, jabatan KPLP dia ambil alih langsung. Ini dikarenakan Nurhadi, yang sebelumnya menjabat sebagai KPLP, ditarik ke Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, pasca terjadinya kerusuhan.

Terkait hal ini, Reduan mengharapkan agar jabatan KPLP segera diisi. Namun ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, mengenai siapa yang akan ditunjuk untuk mengisi jabatan KPLP tersebut. Rosenman saragih

Friday, 14 December 2012

Sebagian Besar Camat di Provinsi Jambi Tak Paham Persoanal Masyarakat

Jambi, Simantab

Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA) menegaskan, para camat hingga kini belum tanggap persoalan yang dihadapi masyarakat. Para camat di Provinsi Jambi juga dinilai kurang tanggap dengan persoalan bencana banjir yang terjadi disekitarnya.

Para camat harus selalu peka terhadap seluruh permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Camat sebagai pejabat koordinasi ditingkat bawah dalam penyampaian situasi daerah kepada kepala daerahnya.

Hal itu disampaikan Gubernur Jambi dalam Rapat Koordinasi Camat se Provinsi Jambi Catur Wulan III Tahun 2012, bertempat di Ruang Pola kantor Gubernur Jambi, Kamis (13/12).

 HBA mengemukakan, baik dirinya selaku gubernur, bupati/walikota, maupun camat, pada dasarnya adalah pelayan masyarakat. Maka dari itu, camat harus peka terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakatnya, sekecil apapun itu, tegas gubernur.

Camat diharapkan semaksimal mungkin dapat menyelesaikan atau memberikan solusi terhadap permasalahan-permasahan yang dihadapi masyarakat itu. “Kalau tidak bisa menyelesaikan masalahnya, segera laporkan ke atasan,” sebut HBA.

Dikatakan, tahun 2012, pelaksanaan program kegiatan penumbuhkembangan UMKM diperuntukkan untuk 5 kecamatan dalam Provinsi Jambi, yaitu Kecamatan Sungai Tenang, Kabupaen Merangin, Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin,    Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi.

Kemudian Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Pada kesempatan tersebut, HBA memberikan hadiah kepada 3 (tiga) orang camat teladan se Provinsi Jambi.

Camat teladan itu yakni Teladan I, Camat Mandiangin (Kabupaten Sarolangun), Waldi Bakri, mendapatkan hadiah berupa piagam, tropi, dan uang senilai Rp17.500.000,   Teladan II, Camat Air Hangat (Kabupaten Kerinci), H.Sukri Hadi mendapatkan hadiah berupa piagam, tropi, dan uang senilai Rp12.500.000 dan Teladan III, Camat Maro Sebo, (Kabupaten Muaro Jambi), Salma Mahir, mendapatkan hadiah berupa piagam, tropi, dan uang senilai Rp7.500.000. (rosenman saragih)

Gubernur Jambi : Jangan Jadikan Atlet Sapi Perahan

Atlet panahan PON Jambi, Nopri Sumandari didampingi ibunda tercinta Halimah saat menunjukkan koleksi 11 medali (Emas, Perak, Perunggu) dalam berbagai kejuaraan di rumahnya komplok Kodim Jelutung Jambi. Foto Simantab/rosenman saragih

Jambi, Simantab

Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) meminta pengurus cabang olahraga di seluruh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) jangan menjadikan atlet sebagai sapi perahan. Selama ini masih banyak dialami para atlet berperstasi di Provinsi Jambi yang hanya menerima janji-janji bonus saat suatu kejuaraan atau pekan olaha raga.

Hal itu dikatakan H Hasan Basri Agus usai membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) KONI Provinsi Jambi tahun 2012, Kamis (13/12) di hotel Novita Jambi. Gubernur mengingatkan Pengprov di daerah agar jangan sampai mengabaikan janji-janji terhadap atlet yang sebelumnya dijanjikan.

“Saya meminta atlet jangan dijadikan obyekan cari untung semata. Atlet itu pahlawan olahraga, jadi jangan sampai dipermainkan. Saya berharap kepada para atlit, disamping berjuang untuk meraih prestasi terbaiknya, agar tidak melupakan pendidikan, dan tetap memprihatikan pendidikannya, sehingga saat sudah tidak menjadi atlit bisa dibantu untuk  bekerja,” ujar Gubernur Jambi.

Seperti diketahui sebelumnya, delapan atlet panahan dari Pusat Pendidikan Pelatihan Pelajar (PPLP) Jambi yang ikut memperkuat kontingen tuan rumah Sarolangun pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi Juni 2012 lalu, hingga kini menanti janji bonus dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Bonus itu berupa uang tunai Rp 8 juta untuk satu medali emas, Rp 4 juta medali perak dan Rp 2 juta medali perunggu.

Atlet panahan yang memperkuat Sarolangun itu yakni Nopri Sumandari, Lita Agistiarini, Rahaini Rika, Dini Putri, Anggi, Kevin Putra Winata, Wisnu Putra Raharjo dan Hanif Wijaya.

Nopri Sumandari meraih 3 medali emas, 1 perak, 1 medali perunggu. Sementara Hanif Wijaya 5 medali emas dan 1 medali perak. Kemudian medali emas untuk beregu putri. Hingga Oktober 2012, bonus yang dijanjikan Pemkab Sarolangun melalui pelatih panahan PPLP Jambi, Syafrudin Mawi (Dispora Jambi) tak kunjung ada.

Saat itu Kabupaten Sarolangun selaku tuan rumah Porprov Jambi 2012 menjadi juara umum dengan perolehan mendali emas 101, perak 91 dan perunggu 109. Peringkat kedua Kota Jambi dengan 91 emas, 59 perak, dan 70 perunggu, peringkat ketiga Kabupaten Batanghari dengan 61 emas, 58 perak dan 82 perunggu.

Gubernur Jambi juga merasa prihatin apa yang dialami Leni Haini mantan atlit dayung Jambi yang tinggal di RT 25 Kelurahan Legok Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, yang pernah mengharumkan Provinsi Jambi bahkan Indonesia, yang pernah berhasil meraih 1 medali emas dan 2 medali perak pada SEA Games di Brunei Darussalam tahun 1999.

Saat ini Leni tengah kesulitan keuangan guna pengobatan penyakit langka yang diderita anaknya, Habibatul yang  membutuhkan dana yang sangat besar. Disebutkan, sebenarnya Leni ini sudah banyak dibantu oleh Kementerian Olahraga, baik berupa rumah maupun bantuan lainnya.

“Namun saat ini yang bersangkutan sangat membutuhkan bantuan guna pengobatan anaknya yang menderita penyakit yang membutuhkan dana besar untuk pengobatannya, dan yang bersangkutan tidak memiliki pekerjaan tetap. Pemerintah Provinsi Jambi sebenarnya telah berupaya untuk menjadikannya Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun disayangkan yang bersangkutan hanya tamat Sekolah Dasar (SD). KIni tidak ada pengangkatan untuk tingkat SD, tetapi Pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya memberikan pekerjaan sebagai tenaga honor,”kata Hasan Basri Agus. (rosenman saragih)



Petani dan Suku Rimba Berangkat Jalan Kaki ke Istana Negara


Dimulai Pukul 12.12 WIB Tanggal 12-12-12.

Jambi, Simantab

Sedikitnya 100 orang petani dan Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih dikenal dengan sebutan Suku Rimba  memulai aksi  jalan kaki (long march) dari Jambi ke Istana Negara, Jakarta. Aksi yang bakal menempuh 1000 km lebih ini dimulai dari kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, tepatnya pukul 12.12 WIB, Rabu (12/12/12).

Aksi jalan kaki ini dilakukan oleh petani dari tiga tempat di Provinsi Jambi, yaitu SAD 113, petani Kunangan Jaya II Kabupaten Batanghari, dan Petani Mekar Jaya Kabupaten Sarolangun, yang menjadi korban perampasan tanah oleh perusahaan.

Pengurus Serikat Tani Nasional (STN) dan Partai Rakyat Demokratik (PRD), Zulham, Rabu (12/12) mengatakan, aksi long march ini dilakukan sebagai upaya dukungan terhadap ratusan petani yang sudah terlebih dahulu melakukan aksi di depan istana negara.

“Teman-teman petani yang sudah di Jakarta belum mendapat tanggapan dari Menteri Kehutanan. Makanya, ratusan petani ini menyusul untuk memberikan dukungan,”ujarnya.

Dijelaskannya, aksi long march ini juga akan diikuti oleh petani yang ada di Sumatera Selatan dan Lampung. Sehingga sampai di Jakarta diperkirakan ada ribuan petani yang sampai di depan Istana Negara.

“Tujuan jalan kaki ini untuk menunjukan bentuk kebulatan tekad petani dalam mendapatkan hak tanah mereka. Persoalan lahan ini sudah berlarut-larut. Petani menuntut agar Presiden SBY menyikapi tuntutan petani tersebut,”katanya.

Secara terpisah, humas PT Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), Surya Kusuma, menyatakan surat intruksi Gubernur Jambi yang meminta pemerintah daerah bersama aparat keamanan segera melakukan upaya represif hanya berlaku bagi perambah, bukan untuk Suku Anak Dalam (SAD) yang tinggal di kawasan Hutan Harapan Rainforest.

“SAD tetap diberikan kebebasan hidup di kawasan hutan yang masuk konsesi PT. REKI,”ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Dewan Pengurus CAPPA, Rivani Noer, menilai Gubernur Jambi gegabah dengan menerbitkan Instruksi No 04/INST.GUB/Dishut.5.3/2012 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perambahan, Pembakaran, dan Penebangan Hutan Secara Ilegal di Kawasan Hutan Produksi PT REKI.

Menurutnya, Gubernur Jambi telah menggeneralisir seluruh warga yang ada di kawasan adalah perambah, pelaku pembakaran, dan penebangan hutan secara ilegal.

“Warga SAD yang telah ratusan menempati beberapa wilayah bukanlah pelaku pembakaran dan perambah. Kalau mereka menggarap lahan, itu memang lahan yang sudah digarap secara turun temurun. Jadi, tidak tepat kalau kemudian gubernur menyuruh bupati mengusir warga SAD,”kata Rivani Noer.

Desak PT Asiatic Persada dan PT Sinar

Sebelumnya ratusan petani Jambi yang tergabung dalam Gerekan Nasional Pasal (GNP) 33 UUD 1945 melakukan unjukrasa di depan kantor Gubernur Jambi. Mereka menuding PT Asiatic Persada dan PT Sinar Mas di Jambi telah merenggut kedaulatan petani akibat penguasaan lahan petanian oleh perusahaan tersebut.

Koordinator lapangan GNP, sekaligus Sekwil STN Jambi, Joko Supriyadi Nata dalam orasinya mengatakan, kedua perusahaan tersebut telah menguasai sebagian besar lahan di Provinsi Jambi. Sehingga kedaulatan petani untuk mendapatkan lahan pertanian tergusur oleh pengusaha.

“Petani meminta dilaksanakannya Pasal 33 UUD 1945 dan UUPA 1960 secara benar dan konsisten. Hentikan kebijakan impor pangan, menuntut pemerintah untuk memberikan jaminan pasar bagi hasil produksi petani. Dukungan anggaran untuk perbaikan infrastruktur pertanian (waduk, irigasi) serta pemberian modal pertanian,”kata Joko yang diamini ratusan pengunjukrasa.

Petani GNP juga mendesak penghentian segala bentuk kekerasan dalam penyelesaian konflik agrarian dan sebagai solusinya STN bersama PRD dan GNP 33 mengusulkan pembentukan Panitia Nasional Penyelesaian Konflik Agraria yang penyusunannya melibatkan peran aktif gerekan rakyat.

Menurut Joko Supriyadi Nata, terkait dengan konflik lahan yang terjadi di Jambi secara khusus GNP menyerukan segera diwujudkan hak enclave atas lahan petani Kunangan Jaya II (Batanghari) seluas 8.000 hektar dan petani Mekar Jaya (Sarolangun) seluas 3.482 hektar yang berkonflik dengan PT.AAS/PT.WN/PT.Reki serta hak encvlave SAD 113 seluas 3.550 hektar yang berkonflik dengan PT.Asiatic Persada (Wilmar). (rosenman saragaih)

Unjukrasa: Ratusan petani Jambi yang tergabung dalam GNP 33 UUD 1945 melakukan unjukrasa di depan kantor Gubernur Jambi. Foto Simantab/ rosenman saragih

Setiap PNS di Jambi Dapat Bibit Pohon

HBA menyerahkan bibit pohon secara simbolis.Ft Rosenman S
Jambi, Simantab

Dalam rangka mendukung Gerakan  Penanaman Satu Milyar Pohon, setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Jambi mendapat bibit pohon, secara simbolis bibit pohon diserahkan Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA), yang diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ir. Syahrasaddin, M. Si, kepada Sekretaris Korpri Provinsi Jambi.

Penyerahan dilaksanakan pada puncak acara Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI) dan bulan Menanam Nasional (BMN) tahun 2012, yang dilaksanakan di Taman Rimba  (eks arena MTQ nasional), Jambi, Rabu (12/12/12).

Syahrasaddin  menyampaikan, seandainya setiap PNS menanam satu bibit pohon setiap tahunnya, berarti PNS telah ikut menyelamatkan anak cucu kita, apa lagi setiap kita melakukan penanaman pohon, dan dalam menanam pohon ini tidak perlu dilakukan di areal tertentu, bisa saja ditanam di pekarangan rumah atau di lahan kosong di lingkungan tempat tinggalnya masing-masing.

Pada HMPI dan BMN tahun 2012 mengangkat tema “Hutan Kota Mendorong Terwujudnya Indonesia Hijau”. Sekda Syahrasaddin juga menyampaikan sambutan tertulis Menteri Kehutanan (Menhut) RI, Zulkifli Hasan.

Disebutkan, pemilihan tema ini dimaksudkan untuk menunjukkan Indonesia mempunyai komitmen yang tinggi, serta program yang konsisten dalam melaksanakan upaya rehabilitasi hutan dan lahan dan konservasi lingkungan termasuk bidiversitasnya.

 Menurut Menhut, untuk mengembalikan fungsi hutan yang telah rusak, Kementerian Kehutanan RI telah berupaya menekan laju degradasi hutan dan deforestasi program rehabilitasu hutan dan lahan.

Penanaman satu milyar pohon untuk dunia, pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dan Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, upaya penegakan hukum, serta standard verifikasi legalitas kayu. Dengan dukungan seluruh anak bangsa, Kementerian Kehutanan mampu menekan laju deforestasi dari hampir 2,5 juta ha pertahun, menjadi kurang 500 ribu ha pertahun.

Disebutkan, bahwa  gerakan penanaman satu milyar pohon yang dilakukan pemerintah pada tahun 2010 telah menanam sebanyak 1,3 milyar pohon (130 persen), tahun 2011 sebanyak 1,5 milyar pohon (150 persen) dan sampai Oktober tahun ini telah terealisasi penanaman hutan sebanyak 732 juta pohon atau 70 persen.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ir. Irmansyah Rachman mengatakan, bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan Puncak Acara Hari Menanam Pohon Indonesia dan Bulan Menanam Nasional, serta Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon tingkat Provinsi Jambi tahun 2012 ini adalah, upaya mengedukasi semua komponen masyarakat akan pentingnya kegiatan menanam dan memelihara pohon dan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan.

Sedangkan tujuannya adalah, untuk menambah tutupan lahan  dan hutan guna mencegah erosi dan banjir di musim huja, lingkungan menjadi lebih baik, dan lebih indah karena merupakan Ruang Terbuka Hijau. Kegiatan ini diikuti lebih kurang 1000 orang, masing-masing terdiri dari anggota Forkompinda, Kepala SKPD lingkup Pemerintah Provinsi jambi, UPT Kementerian Kehutanan, perusahaan swasta, mahasiswa, pelajar, LSM/NGO dan masyarakat umum.

Pada kesempatan ini jenis pohon yang ditanam terdiri dari ; a. Untuk pembuatan tananaman unggulan lokal, kayu gaharu dan meranti di Kebun Bukit Sari seluas 10 hektar. Selanjutnya pembuatan tanaman arboretum antara lain dengan jenis tanaman, jelutung, gaharu, meranti, jabon, dan lainnya seluas 12 hektar di Bumi Perkemahan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.

Kemudian rencana penanaman secara missal jenis tanaman kayu-kayuan dan buah-buhan seluas lebih kurang dua hektar, jumlah bibit yang ditanam sebanyak 1000 batang, di Bumi Perkemahan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, penanaman secara simbolis dilaksanakan di Taman rimba sebanyak 50 batang, dengan jenis tanaman ; Manglid, jambu hutan, buni, mahoni, gaharu, jabon dan lainnya.

Pada kesempatan ini juga dilaksanakan penandatanganan MoU antara pihak Bank Indonesia Cabang Jambi dengan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam membantu program Hutan Tanaman Rakyat di Provinsi Jambi.

Dilakukan dengan program Sosial Bank Indonesia (PSBI) atau yang disebut dengan Coorporate Society Responsibility (CSR). Menyerahkan penghargaan kepada pengelola taman rekreasi Kamung Radja, yang telah ikut mensukseskan Penanaman Satu Milyar Pohon, kepada LSM Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia yang telah melakukan pelestarian mangrove di desa Sungai Ular, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. (rosenman saragih)

Hakim Tipikor Minta JPU Hadirkan HBA Saksi Kasus PDAM

Jambi, Simantab

Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jambi meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menghadirkan saksi mantan pejabat Kota Jambi yakni Arifien Manap (mantan Walikota Jambi) dan Hasan Basri Agus (HBA), mantan Sekda Kota Jambi dalam sidang kasus dugaan korupsi dana pendidikan dan pembinaan di PDAM Tirta Mayang Jambi tahun 2005-2008.

Ketua Hakim Tipikor Jambi, Nelson Sitanggang SH MH pada sidang perkara PDAM Tirta Mayang Jambi, Rabu (12/12/12) mengatakan, seharusnya dua saksi yang disebut-sebut menerima dana pembinaan itu yakni Arifien Manap disebut menerima Rp 120 juta,  dan Hasan Basri Agus (HBA), disebut menerima Rp 59 juta, harus dihadirkan di sidang.       

Seharusnya empat saksi kasus dugaan korupsi dana pendidikan dan pembinaan di PDAM Tirta Mayang, Kota Jambi, Rabu (11/12), kembali dihadirkan JPU Kejati Jambi ke persidangan. Namun dua saksi mantan pejabat tinggi Kota Jambi Arifien Manap dan HBA tidak hadir.

“Pak jaksa, pejabat-pejabat yang disebut menerima dana pembinaan apakah dijadikan saksi?,”ujar Nelson.

“Untuk pembina ada satu, yaitu Arifien Manap. Untuk HBA, karena menjabat Gubernur Jambi saat ini, maka kita harus minta izin presiden. Karena keterbatasan waktu perkara kita limpahkan,”kata salah satu JPU, Suparjo menjawab pertanyaan hakim.

Namun menurut Nelson Sitanggang, sebagai saksi, ketika hendak memeriksa pejabat atau kepala daerah, tidak perlu izin presiden kecuali sebagai terdakwa. “Tapi nanti lah kita lihat perkembangannya,”ujar Nelson.

Sementara itu aktivis Gerakan Anti Korupsi Jambi (GANK) menggelar aksi demonstrasi di Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Selasa-Rabu (11-12/12). Massa menuntut keseriusan kejaksaan menangani kasus korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat.

Massa melempari gedung Kejati menggunakan tomat busuk sebelum akhirnya berhasil menerobos pagar betis pengamanan dan melakukan sweeping ke ruang Kajati dan Wakajati.

Wakajati Jambi John Walington Purba bersedia menemui massa dan berdialog. Dalam dialog tersebut juga hadir Kasi Pidsus Kejari Jambi Raadi Oktavia dan Aspidsus Kejati Jambi Masyrobi.

“Hasil pertemuan, Pak Wakajati memerintahkan Kasi Pidsus Kejari Kota (raadi) untuk mengirim surat usulan pencekalan Arifin Manap ke Kejaksaan Agung. Beliau juga memerintahkan Aspidsus Kajati (Masroby) untuk hadirkan mantan Sekda Kota Jambi HBA pada sidang kasus korupsi uang honor pembinaan dan pendidikan PDAM,”ujar Yulia Zuardiman, koordinator GANK.(Rosenman saragih)

Wednesday, 12 December 2012

Sebanyak 340.000 Penduduk Jambi Mengalami Gangguan Kejiwaan

Jambi, Simantab

Sebanyak 340.000 dari 3,5 juta penduduk Provinsi Jambi kini mengalami ganguan kejiwaan. Sementara lebih 13.800 orang kini mengalami gangguan jiwa berat yang sudah memerlukan terapi medis. Sedangkan 59 orang korban pasung berhasil dijemput dan telah dirawat, 100 persen bisa disembuhkan secara medis.

Demikian dikatakan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Provinsi Jambi, dr. Hj. Hernayawati, M. Kes, pada Rapat Diseminasi Informasi dan Evaluasi Jambi Bebas Pasung 2014, bertempat di hotel Novita Jambi, Selasa (11/12/12).

Disebutkan, bahwa di Jambi secara kasat mata dan laporan yang diterima masih banyak warga masyarakat yang dipasung, jumlah pastinya belum didapat, tetapi RSJD Jambi telah berhasil menjemput dan dirawat sebanyak 59 korban pada tahun 2012 ini, sebelumnya tahun 2011 ada 19 orang.

“Program ini masih terus akan dilanjutkan pada tahun-tahun berikutnya, sehingga secara bertahap dapat dituntaskan (Jambi Bebas Pasung tahun 2014). Tetapi dalam hal ini RSJD Jambi bukan hanya menjeput semuanya,”ujarnya.

“Karena hal itu tidak mungkin dilakukan oleh RSJD Jambi saja, makanya rapat hari ini dalam upaya menyamakan persepsi, informasi, evaluasi, dan diharapkan adanya kontribusi dari Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi ini untuk dapat mengantarkan korban penderita gangguan jiwa korban pasung ke RSJD Jambi,”katanya.

Dikatakan Hernayawati, dari 59 orang korban pasung yang dijemput dan telah dirawat, 100 persen bisa disembuhkan secara medis, bahkan ada yang sangat bagus dan bisa dibawa kemagelang untuk mengikuti kegiatan tingkat nasional, dan mereka ikut pertandingan berbagai cabang olahraga, seperti futsal, bulutangkis, membatik, hasilnya bagus.

Kemudian secara medis meraka sudah bisa dilepas, namun mereka harus terus diberi obat melalui suntikan sebulan sekali, kalau tidak memang bisa kambuh lagi. srg, ujarnya.

Dikatakan, di Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk lebih tiga juta jiwa, diasumsikan ada sekitar 340.000 penduduk yang mengalami gangguan mental emosional, dan ada lebih 13.800 orang yang mengalami gangguan jiwa berat yang sudah memerlukan terapi medis.

Menurutnya, tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa masalah kesehatan jiwa merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang perlu mendapat perhatian semua pihak. Untuk itu Rumash Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi merasa sangat perlu  melakukan Rapat Diseminasi Informasi dan Evaluasi Jambi Bebas Pasung tahun 2014 ini. srg

Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, (HBA) MM, dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Hamdani, SE, MM, mengatakan, semua penderita gangguan jiwa yang terlantar, sebenarnya bisa ditanggulangi melalui dana Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). Pemasungan penderita gangguan jiwa melangar banyak undang-undang dan hak azazi manusia, karena secara legalitas sangat dilarang, serta harus dihindari.

Sesungguhnya semua penderita gangguan jiwa yang terlantar, sebenarnya bisa ditanggulangi melalui Jamkesmas. Pemerintah telah mencanangkan “Provinsi Jambi Bebas Pasung 2014 dan Indonesia Bebas Pasung 2015”.

Pemerintah juga telah menyusun roadmap (peta jalan) menuju Indonesia Bebas Pasung, yang membutuhkan integrasi dari pelayanan kesehatan jiwa, rumah sakit umum, dan puskesmas seeta mengembangkan pelayanan berbasis masyarakat.


Menurut HBA, guna mewujudkan Jambi Bebas pasung 2014 tersebut, sangat dibutuhkan dukungan dan kerjasama yang baik dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Untuk itu pada kesempatan ini, HBA menyampaikan terima kasih atas dukungan yang diberikan dalam pelayanan penanganan penderita gangguan jiwa korban pasung di wilayah Provinsi Jambi.

“Sehingga semua penderita gangguan jiwa korban pasung mendapat layanan pengobatan kesehatan dan pelakuan yang manusiawi. Saya mengaharapkan dukungan dan kerjasama ini dapat terus dilakukan,”katanya.

HBA juga menyampaikan pesannya untuk pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, agar dapat terus melakukan upaya-upaya dan terobosan inovatif, guna percepatan dalam mewujudkan Jambi Bebas pasung 2014, dan kepada seluruh peserta, Gubernur Jambi berharap agar dapat mengikuti pertemuan ini dengan sungguh-sungguh dan mampu memberikan masukkan dan konstribusi positif dalam penanggulangan penderita gangguan jiwa korban pasung, guna mewujudkan Jambi Bebas Pasung 2014. (Rosenman saragih)

LSM Peringati Har Anti Korupsi Dengan Lemparan Telor Busuk

Aksi Duduk di depan Kejati Jambi.


Jambi, Simantab

Sebagai bentuk keprihatinan terhadap penanganan kasus korupsi di Jambi yang tergolong tebang pilih, puluhan LSM Solidaritas Rakyat Anti Korupsi (SORAK) Jambi, Gabungan aliansi STISIP NH Jambi dan Himpunan Mahasiswa Pelajar Kuamang Kuning memperingati hari anti korupsi sedunia pada tanggal 1 Desember   2012, melakukan aksi  lempar telur busuk ke gedung Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Senin (10/12).

Aksi unjukrasa yang dilakukan 4 kelompok aktivis itu juga melakukan membakar ban dan menahan mobil ber-plat merah di kawasan simpang IV Bank Indonesia Telanaipura Kota Jambi yang berjarak hanya beberapa meter dari gedung Kejati sehingga aksi yang di mulai Pukul:10.00 Wib tersebut memacetkan jalan.

Dalam orasinya pendemo ini menuntut Kejati Jambi untuk menahan para koruptor karena provinsi jambi masuk dalam urutan ke-5 terkorup se-indonesia, tidak hanya itu para pendemo juga menagih janji kejaksaan tinggi Jambi untuk menghadirkan dokter independent.

“Kami minta pihak Kejati Jambi untuk memanggil mantan Sekda Kota Jambi pada tahun 2004 Hasan Basri Agus(HBA) terkait kasus korupsi penggadaan mobil damkar. Tahan  segera mantan walikota Jambi pada tahun 2004 Arifin Manap terkait kasus pengadaan mobil damkar dan beberapa kasus lain,”ungkap Ade Black, Kordinator Orasi LSM tersebut.

Pengamatan, situasi semakin memanas karena merasa orasinya untuk menemui kepala kejaksaan tinggi Jambi tidak didengar, sebagian pendemo nekat memanjat pagar kejaksaan. Namun kesigapan aparat keamanan beruntung kejadian tersebut tidak menciptakan kericuhan.

Pengunjukrasa akhirnya ditemui Wito Kasintel Kejati Jambi. Setelah menyampaikan tuntutannya pendemo membubarkan diri dengan tertib.

“Kami dari GANK Jambi, teman-teman LSM dan aliansi mahasiswa akan melanjutkan ke kejaksaan Negeri Jambi dengan tuntutan yang sama,”ujar  Ade Black.

Menurut Ade Black, Kejari dan Kejati Jambi terkesan tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi di Provinsi Jambi. “Jika tersangka korupsi bukan pejabat dan mantan pejabat langsung dilakukan penahanan usai ditetapkan sebagai tersangka. Namun jika yang dijadikan tersangka adalah pejabat dan mantan pejabat tidak dilakukan penahanan. Inilah kasus tebang pilih korupsi itu,”katanya.

Menurut Ade Black, sejumlah mantan pejabat yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan tersangkut kasus korupsi namun tidak ditahan yakni, mantan Bupati Tebo, Madiz Muaz, mantan Bupati Tanjabtim Abdullah Hich, mantan Walikota Jambi Arifien Manap, Bupati Batanghari Abdul Fattah, mantan Sekda Kota Jambi Hasan Basri Agus. Kemudian mantan Sekda Provinsi Jambi, AM Firdaus, mantan Rektor Unja, Kemas dan lainnya. (Rosenman Saragih)

Dharma Wanita Jambi Gelar Pelatihan Membatik Bagi 100 Pengrajin






Jambi, Simantab

Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi menggelar pelatihan membatik bagi 100 pengrajin, terdiri dari 50 orang pengrajin batik dan 50 anggota DWP unsur Pelaksana bertempat di aula Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi, Jl.Raden Mattaher, Senin (10/12).

Kegiatan ini dilaksanakan dalam dua angkatan yaitu pada 10-11 dan  12-13 Desember 2012 . Pelatihan membatik yang bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan ini mengambil tema “Melalui Pelatihan Membatik dapat Meningkatkan Ketrampilan, Kreatifitas dan Pelestarian Budaya Daerah Jambi terhadap Anggota Dharma Wanita serta para Pengrajin”.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua DWP Provinsi Jambi Hj.Mutia Aulia Tasman. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dra, Eni Harriyati.

Wakil Ketua DWP Provinsi Jambi Hj.Mutia Aulia Tasman menyatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka HUT DWP ke- 13 yang merupakan salah satu program kerja Dharma Wanita Persatuan Provinsi Jambi Bidang Pendidikan.

Bertujuan untuk dapat meningkatkan pola pikir dan ketrampilan ibu-ibu anggota Dharma Wanita Persatuan pada khususnya dan masyarakat umum/pengrajin yang pada akhirnya diharapkan dapat menunjang peningkatan pendapatan/ekonomi keluarga.

“Kegiatan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan motivasi dan kreatifitas pembatik Jambi agar ke depannya lebih baik lagi, kemudian kegiatan ini juga sebagai bentuk kerjasama antara anggota sehingga batik Jambi juga dapat dipromosikan, pelatihan membatik ini juga untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan pengrajin yang akan mencoba membuat produk Handycraft/souvenir, harapan saya kinerja pengrajin terus meningkatkan dan dapat meningkatkan pendapatan mereka,”kata Hj.Mutia Aulia Tasman.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Dra, Eni Harriyati mengatakan, kerjasama ini dilaksanakan untuk meningkatkan peranan perempuan pengrajin dalam mempromosikan batik Jambi.

“Memang pembangunan tidak hanya dilakukan oleh dinas kami juga dibantu organisasi yang ada di masyarakat terutama organisasi perempuan, kami sebagai Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan juga memberikan fasilitas kegiatan ini, terlihat beberapa hari ini kami bekerjasama tidak hanya dengan DWP tetapi juga BKOW dan LSM yang peduli dengan program perempuan, dan diharapkan kegiatan ini dilaksanakan dapat mempromosikan batik Jambi yang tidak kalah dengan batik Jawa dan semakin banyak yang kenal dan bisa membatik akan semakin baik,”ujar Dra, Eni Harriyati. (rosenman saragih)

ONDOZ TRIO Cover Baru. Album Pop Simalungun. VCDnya Segera Beredar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ONDOZ TRIO Cover Baru. Album Pop Simalungun. VCDnya Segera Beredar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Selamat Berbahagia Membina Rumah Tangga Baru Christ Freben Saragih Manihuruk dengan Ratna Bunga

Selamat Berbahagia Membina Rumah Tangga Baru Christ Freben Saragih Manihuruk dengan Ratna Bunga. Pemberkatan Pernikahan Rabu 12-12-2012. Resepsi Sabtu 15-12-2012. Dari Kel Sy Rosenman Manihuruk/ Lisbet br Sinaga. (Moses Juneri & Ezer Twopama).

Monday, 10 December 2012

SELAMAT HARI NATAL 24-25 DESEMBER 2012 & TAHUN BARU 01 JANUARI 2013

SELAMAT HARI NATAL 24-25 DESEMBER 2012 & TAHUN BARU 01 JANUARI 2013

Harga Sawit Anjlok, Perayaan Natal di Jambi Lesu

Ekspresi Perayaan Natal Anak Sekolah Minggu GKPS Jambi.Foto Roenman Saragih


Jambi, Simantab

Anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di Jambi sebulan terakhir, membuat warga asal Sumatera Utara (SumuT) yang merayakan Natal lesu. Bahkan perayaan Natal komunitas marga dan gereja-gereja kesukuan di Kota Jambi kurang bergairah, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.

Pengamatan Simantab di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Jambi, Sabtu-Minggu (8-9/12) menunjukkan, perayaan Natal Anak Sekolah Minggu GKPS Jambi, Sabtu (8/12) malam tampak kurang semarak. Dekorasi gereja juga tampak sederhana, kemudian orang tua anak sekolah minggu justru sibuk membicarakan harga sawit yang terus merosot hingga Tp 500 per kg.

Sebagian besar warga asal Sumatera Utara, khususnya warga Simalungun di Jambi berprofesi sebagai petani sawit. Kegiatan natal juga sangat minim dukungan karena harga TBS yang terus tidak stabil. Bahkan perayaan natal marga-marga yang pada tahun-tahun sebelumnya diadakan, Desember 2012 ini justru tidak ada.

Pendeta GKPS Resort Jambi, Pdt JP Tamsar STh pada kotbah Natal ASM GKPS Jambi mengatakan, perayaan natal merupakan sebagai intripeksi diri. Perayaan Natal juga jangan dinilai dengan hal-hal duniawi seperti baju baru dan sebagainya. Perayaan Natal sebagai wujud sukacita atas peringatan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat manusia.

Perayaan Natal Kumpulan Marga Girsang/Boru/Panagolan, di GKPS Jambi, Minggu (9/12) tampak juga sederhana. Perayaan hanya sesedarhana mungkin tanpa dihiasi asesiris-asesoris natal serta kegiatan hiburan natal lainnya.

“Harga sawit turun, jadi sumbangsih anggota kumpulan marga juga minim. Ini harus dimaklumi juga, yang penting sukacita natal tidak hilang hanya gara-gara harga sawit turun. Ini semua rencana Tuhan dan harus tetap bersyukur. Perayaan Natal bukan hanya pada kemegahan semata, tapi lebih kepada makna natal itu sendiri,”kata Sy RI Girsang, yang juga petani sawit di Jambi.

Musri Nauli SH, seorang pendampingan petani sawit di Jambi mengatakan, turunnya harga TBS telah mengancam kehidupan para petani sawit dalam beberapa bulan ini.

“Persoalan ini bukan masalah krisis global, namun disebabkan oleh kesemrawutan tata kelola perkebunan. Seperti yang terlihat pada sektor penguasaan, kedaulatan, dan kemandirian petani sawit. Kebijakan pemerintah yang tidak adil. Sehingga mengakibatkan monopoli perusahaan perkebunanan skala besar untuk menguasai seluruh hajat hidup petani,”katanya.

Menurut Musri Nauli, jika petani memandang persoalan turunya harga TBS ini, lebih dikarenakan oleh persoalan di dalam negeri sendiri, bukan oleh krisis global yang terjadi saat ini.

Pemerintah harus bertanggung jawab untuk menaikan harga sawit dan menurunkan harga pupuk secepatnya. Kemudian menghapuskan hutang petani sawit dalam pola kemitraan.

“Karena turunnya harga TBS itu, banyak petani sawit saat ini menjual kebunya untuk menutupi hutang. Bahkan ada diantara petani menderita stres akibat tidak bisa membayar hutang dan masuk ke rumah sakit jiwa. Kami mengaharapkan pada anggota dewan, untuk duduk bersama pemerintah mencari solusi tentang dampak krisis ini,”katanya.

Sementara itu, pengamat perkebunan kelapa sawit di Jambi, Ir Victor Mandala Purba Pakpak mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan petani tersebut tidak menjamin bisa naiknya harga TBS.

“Seharusnya petani, mitra kelompok tani kelapa sawit, DPRD, Pemerintah Daerah, Pengusaha Pabrik Kelapa Sawit (PKS), Dinas Perkebunan atau pihak terkait duduk bersama membicarakan harga TBS tersebut. Kenapa ada PKS yang mampu menampung harga TBS lebih tinggi. Tentu ini ada solusinya,”katanya.

Menurut mantan Manager PT Indosawit Subur yang gemar membina mitra petani sawit ini, yang bisa menaikkan TBS hanya para PKS. Dewan dan Pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dapat memanggil para PKS untuk membicarakan hal ini. (Rosenman Saragih)

Bulan Desember, di Jambi Musim “Maksiat”

20 pasangan pria-wanita muda saat diamankan di kantor Kantor Perizinan Perizinan Kota Jambi.
 Jambi, Simantab

Jelang akhir tahun dan tahun baru, di Jambi ada musim yang kerap membuat masyarakat resah. Musim itu yakni musim “maksiat” yakni pasangan pria-wanita yang kerap sekamar di hotel walau tanpa ikatan resmi. Setidaknya fakta itu terungkap saat sebanyak 20 pasangan belum menikah terjaring razia gabungan  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, Kepolisian, dan Kantor Perizinan Perizinan Kota Jambi.Razia yang dilakukan Sabtu (8/12) mulai pukul 22.00 hingga  1.30 WIB dini hari.

Tim merazia beberapa hotel di kota Jambi dan tempat hiburan malam. “Beberapa dari pasangan ini akan kita panggil keluarganya, dan kita berikan pembinaan. Diantara mereka yang tertangkap rata-rata masih usia muda dan belum bekerja. Hingga hari ini para pasangan belum menikah masih berada di kantor Satpol PP untuk didata,”kata Engkos Kasasih Kabid Trantib Satpol PP Provinsi Jambi, Minggu (9/12).

Sementara pasangan Hf (44) dan Nt (22) sepasang kekasih yang belum menikah yang kedapatan  mengkonsumsi  sabu-sabu digerebek aparat razia gabungan di Denies Hotel  Simpang Rimbo.

“Kita menemukan kurang dari 1 jie, kita akan periksa dulu apakah dia pengguna saja atau termasuk orang-orang yang berperan,” ungkap Kompol Zulkifli Aza.

Tersangka Hf (44) mengaku saat ini dia masih berobat atas ketergantungannya di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Jambi. “Dia (Hf-red) mengaku masih berobat dan memiliki kartu kuning (bukti berobat) ke RSJ. Kita akan berkoordinasi dengan pihak BNN, nantinya kalau apa yang dikatakannya benar, maka dia akan kita serahkan ke BNN untuk dikkirim ke tempat rehabilitasi,”katanya.

Sedangkan sepasang kekasih Asnia Lia (16) dan Edi Saputra (20) harus merayakan hari ulang tahun ke-20 Edi. Uniknya, perayaan ulang tahun ini dilakukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Minggu (9/12).

Sebelumnya, pasangan tersebut terjaring razia gabungan  Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Sosial, Kepolisian, dan Kantor Perizinan Kota Jambi, dini hari tadi (9/12). Pada saat penangkapan, pasangan ini mengaku ingin merayakan hari jadi kekasihnya, dan satu kue ulang tahun langsung dibawa petugas ke kantor Satpol PP.

Sesampainya di Kantor Satpol PP, dengan disaksikan para anggota razia dan wartawan mengabadikan aksi tiup lilin tersebut dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun secara bersamaan.

“Pasangan ini akan kita panggil keluarganya, dan kita berikan pembinaan. Sepasang muda mudi ini digrebek di Hotel Pinang Masak saat masih berduaan di kamar,”katanya. (Rosenman Saragih)


Gubernur Jambi Apresiasi Uji Publik Kurikulum 2013

Jambi, Simantab

Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA) mengapresiasi atas terselenggarnya kegiatan uji publik kurikulum 2013 di Provinsi Jambi. Bahwa Uji Publik Kurikulum 2013 ini sangat penting artinya bagi seluruh insan pendidikan dan pemerintah Provinsi Jambi guna menyusun berbagai strategi dan kebijakan pendidikan yang terkait dengan adanya kurikulum 2013.

Hal ini disampikan Gubernur Jambi dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jambi Ir. H. Syahrasaddin, M. Si, saat membuka pelaksanaan Uji Publik Kurikulum 2013, yang diselenggarakan di aula Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Jum’at (7/12/12).

Disebutkan, uji publik ini diharapkan dapat menjadi jembatan dalam upaya menyiapkan sumberdaya manusia ke depan, yang mampu menjawab tantangan global, serta dapat membentengi dengan memperkuat penanaman nilai-nilai akidah, etika dan budaya.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015 mengamanatkan bahwa pembangunan manusia sebagai insan, menekankan pada manusia yang berharkat, bermartabat, bermoral dan memiliki jati diri, serta karakter yang tangguh, baik dalam sikap mental, daya pikir maupun daya ciptanya,”katanya.

Pemerintah Provinsi Jambi sangat menyadari bahwa pembangunan sumberdaya manusia merupakan hal penting untuk mendapatkan perhatian yang serius. Karena maju mundurnya suatu daerah dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya manusianya.

“Oleh karenanya Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan sosial budaya sebagai salah satu dari lima prioritas utama pelaksanaan pembangunan lima tahun mendatang,”katanya.

Kondisi capaian pembangunan pendidikan di Provinsi Jambi, kata Gubernur Jambi, berdasarkan data BPS tahun 2010, tercatat angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) SD/MI sebesar 115,15 dan 93,93.

Sedangkan untuk APK dan APM SMP/Mts sebesar 100,76 dan 75,23. untuk SMA/MA/SMK 70,29 dan 56,08. sementara untuk angka putus sekolah dan IPM Provinsi Jambi tahun 2010 tercatat 2,38 dan 72,45.

Kemudian sebagai upaya percepatan pembangunan sumberdaya manusia Pemerintah Provinsi Jambi juga memberikan beasiswa untuk jenjang S2 dan S3. Untuk jenjang S3 telah disediakan anggaran beasiswa bagi 62 orang setiap tahun, dan jumlah ini akan meningkat lagi dengan adanya kerjasama Pemerintah Provinsi Jambi dengan Bappenas, yang akan memberikan dukungan melalui Pusat Pembinaan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Bappenas.

Demikian pula beasiswa untuk siswa miskin dari jenjang SD, SLTP, SLTA dan S1 yang di alokasi Pemerintah Provinsi Jambi dalam salah satu program kegiatan yang disebut dengan SAMISAKE (satu milyar satu kecamatan), dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para siswa sangat miskin agar dapat terus melanjutkan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Drs. H. Idham Kolid, ME dalam laporannya menyampaikan, bahwa Uji Publik Kurikulum 2013 ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari  rangkaian kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, yang sedang melakukan Pengembangan Kurikulum 2013.

“Agar kurikulum yang  dikembangkan tersebut mampu menjawab berbagtaitantangan yang ada, maka perlu diadakan uji publik terhadap buram kurikulum tersebut,”ujarnya.

Uji  publik kurikulum 2013 ini dilaksanakan dua hari (6-8 Desember 2012), dengan tujuan, mengkomunikasikan prosedur dan hasil pengembangan kurikulum 2013, mendapatkan masukkan dari para pemangku kepentingan pendidikan nasional dari berbagai lapisan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.

Kemudian menyempurnakan dokumen Kurikulum 2013 berdasarkan hasil masukkan dari uji publik dan  memetakan dukungan publik terhadap Pengembangan Kurikulum 2013.

Menurut Idham Kholid, dari Uji Publik ini diharapkan diperoleh, masukkan dari pemangku kepentingan pendidikan nasional dari berbagai lapisan masyarakat dari seluruh wilayah Indonesia, dokumen Kurikulum 2013 yang disempurnakan berdasarkan asukkan dari uji publik, dan peta dukungan terhadap Pengembangan Kurikulum 2013.

Uji Publik ini diikuti oleh Birokrat Pendidikan Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota, pakar pendidikan, praktisi pendidikan, asisiasi profesi, pengamat pendidikan, DRPR Provinsi, Kabupaten dan Kota, penyelenggara pendidikan oleh masyarakat (yayasan pendidikan), Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi.

Kemuduan Dewan Pendidikan, tim pengembang kurikulum (TPK) Provinsi, kabupaten dan Kota, media massa, pengawas, kepala sekolah, dan guru SD, SLTP, SLTA dari rintisan pendidikan karakter dan diluar sekolah rintisan pendidikan karakter, serta panitia dari Dinas Pendidikan Provisni Jambi, yang jumlahnya 208 orang.

Hadir pada kesempatan ini, Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Dirjen Dikti Kemdikbud) Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc, Rektor Universitas Jambi, IAIN Sultan Thaha Jambi, Unbari, Kakanwil kementerian Agama Provinsi jambi, Kepala Badan Pengendali Mutu Pendidikan Provinsi Jambi, unsur praktisi Pendidikan dan undangan lainnya.

Sementara itu Dirjen Dikti Kemdikbud, seusai menjelaskan tentang Pengembangan Kurikulum 2013 dihadapan para peserta menyampaikan, bahwa sesungguhnya dalam Kurikulum 2013 tidak ada pemangkasan, tetapi lebih diefisienkan dan diefektifkan, dan malah ada penamabahan pada kurikulum 2013.

“Namun dalam pelaksanaannya bagaimana jumlah mata pelajaran yang banyak tersebut bisa dimasukkan dalam pelajaran yang sedikit. Jadi kontennya tidak diubah tetapi malah ditambah, yang artinya jam pelajarannya harus lebih, dan ini direncanakan akan mulai diberlakukan pada tahun ajaran 2013 mendatang,”ujarnya. (Rosenman Saragih)

107 Ribu e-KTP Warga Kota Jambi Masih di Jakarta



Jambi, Simantab

Sebanyak 107 ribu dari 280 ribu e-KTP milik warga Kota Jambi hingga Desember ini belum dikirim dari pusat. Sementara warga yang belum rekam eKTP untuk segera merekam sampai tanggal 31 Desember 2012, hal itu guna mencapai target nasional.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jambi, Obliyani SSos kepada wartawan, Jumat (7/12). Menurutnya perekaman data e-KTP di Kota Jambi baru mencapai 280 ribu orang.

Disebutkan, persentase tertinggi masyarakat yang sudah melakukan rekam eKTP terjadi di kecamatan Jambi Timur dan Jambi Selatan. UU tentang eKTP ini akan direvisi, eKTP akan berlaku secara nasional dan seumur hidup. Agar anggaran ke depan kita lebih hemat.

Lisbet Sinaga, warga Rt 15 Kelurahan Kebun Handil Kota Jambi kepada Simantab mengatakan, hingga Jumat (7/12) sebagian warga Rt 15 tempat dia tinggal belum mendapatkan E-KTP.

“Kami melakukan rekam data E-KTP Januari 2012, namun hingga Desember ini belum juga keluar E-KTP. Akibat tidak adanya KTP ini, saya terpaksa sulit untuk urusan bank dan melamar pekerjaan,”katanya. (Rosenman Saragih)

Jumlah Penduduk Provinsi Jambi Kini Mencapai 3,5 Juta Jiwa


Jambi, Simantab


Berdasarkan data BPS Provinsi Jambi Oktober 2012, jumlah penduduk Provinsi Jambi kini sebanyak 3,5 juta jiwa. Sementara jumlah kursi  DPRD Provinsi Jambi juga bakal bertambah dari 45 kursi sebelumnya menjadi 55 kursi, ada penambahan 10 kursi.

Sekda Provinsi Jambi, Syahrasadin, usai acara penyerahan Data Agregat Kependudukan (DAK) di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Jumat (7/12) mengatakan, jumlah anggota dewan itu bertambah seiring pertambahan penduduk di Provinsi Jambi.

Menurutnya, DAK itu akan menjadi salah satu dasar dalam penentuan jumlah kursi di pemilu legislatif tahun 2014. Namun, daftar agregat sifatnya masih sementara. Karena jumlah penduduk berubah terus. Ada karena pengaruh kelahiran, kematian, migrasi, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Anggota KPU Provinsi Jambi, Kasrianto, juga mengakui bila bakal ada penambahan kursi di DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2014 mendatang. Hal itu karena kehendak dari undang-undang.

Dia mengatakan, nantinya berkemungkinan besar jika dilihat dari jumlah penduduk saat ini, jumlah kursi akan bertambah di beberapa daerah pemilihan. Yakni, untuk daerah pemilihan Merangin-Sarolangun, Batanghari-Muarojambi, Bungo-Tebo, dan Kota Jambi menjadi 10 kursi.

Sedangkan untuk Tanjung Jabung Timur-Tanjung Jabung Barat menjadi 9 kursi dan untuk Kerinci-Sungaipenuh menjadi 6 kursi. Dengan bertambahnya jumlah anggota dewan tersebut diharapkan keterwakilan penduduk Provinsi Jambi dalam suatu pengawasan kebijakan pemerintah lebih meningkat. (rosenman saragih)

Pemprov dan DPRD Provinsi Jambi Tindaklanjuti Sepuluh Ranperda

Jambi, Simantab

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi menindaklanjuti pembahasan 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Provinsi Jambi dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Jumat (7/12) siang.

Rapat paripurna ini merupakan tahapan lanjutan dari rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Kamis, (6/12). Agenda rapat paripurna ini adalah Penyampaian Jawaban Fraksi-fraksi terhadap Pendapat Gubernur Jambi atas 4 (Empat) Ranperda Inisiatif DPRD Provinsi Jambi dan Pembentukan Pansus.

Kemudian Penyampaian Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi atas 6 (enam) Ranperda Pemerintah Provinsi Jambi dan Pembentukan Pansus.

Dari pihak eksekutif atau Pemprov Jambi, Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H.Fachrori Umar memberikan penjelasan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi atas enam Ranperda Pemprov Jambi.

Sementara itu, dari pihak Legislatif atau dari DPRD Provinsi Jambi, jawaban fraksi-fraksi terhadap pandangan umum gubernur Jambi atas empat Ranperda inisiatif DPRD Provinsi Jambi tidak disampaikan oleh masing-masing fraksi, namun disatukan, dan disampaikan oleh H.Hasan Ibrahim.

Wagub Jambi menyampaikan bahwa baik pandangan umum Pemprov Jambi terhadap empat Ranperda Inisiatif Dewan maupun pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap enam Ranperda Pemprov Jambi merupakan masukan untuk perbaikan Ranperda (yang nantinya akan menjadi Perda).

Wagub Jambi memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari ketujuh fraksi DPRD Provinsi Jambi. H.Hasan Ibrahim menyampaikan penjelasan, Dewan membentuk pansus untuk mendalami kesepuluh Ranperda tersebut.

Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Zoerman Manap, dan dihadiri 30 orang dari 45 orang anggota DPRD Provinsi Jambi, sedangkan 15 orang lagi tidak hadir.

Turut hadir dalam rapat paripurna tersebut, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi, para kepala SKPD atau yang mewakili dalam lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, perwakilan dari instansi vertikal pemerintahan di Provinsi Jambi, mahasiswa-mahasiswi Universitas Jambi yang sedang mengadakan perkuliahan tentang perundang-undangan, serta para undangan lainnya.(Rosenman Saragih)

Semarak HUT Ke 13 Radio Mora Jabar





KIKI SARAGIH AND FREINDS

JAY EKSENTRIK

KIKI SARAGIH


DORMAN MANIHURUK

KIKI Saragih and Freinds

St Fuji Dearman Manihuruk

St Monang Saragih SH dan Ibu Br Sinaga SH MH

St Monang Saragih SH & Ibu

Ny St Monang Saragih SH/ Br Sinaga SH MH

ONDOZ TRIO (Fuji D Manihuruk-Jenny Girsang-Horaspian Purba)
Perayaan HUT Ke 13 Radia Mora Jabar, Sabtu 8 Desember 2012 berlangsung semarak dan penuh keakraban. Perayaan HUT dihadiri Ratusan Amor dan disiarkan On Air Mora Jabar dan Mora Sumut pada hari itu. ONDOZ TRIO juga tampil sebagai bintang tamu dalam HUT tersebut. Sukses Radio Mora Jabar dan Sumut FM. Foto-foto FB Vebrintardo Manihuruk.

Friday, 7 December 2012

Sekda Ekspose Samisake ke Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.H.Syahrasaddin,Ms. Ft Asenk Lee Saragih
 Jambi, Beritaku

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.H.Syahrasaddin,Msi memberikan ekspose program Satu Milyar Satu Kecamatan (Samisake) ke tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, bertempat di ruang  kerja Sekda Provinsi Jambi, Kamis (6/12).

Tim Penilai Kinerja Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini berjumlah empat orang dan diketuai oleh Asisten Deputi Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Deputi Bidang Pelayanan Publik, Bambang Anom.

Tim akan melaksanakan penilaian selama empat hari terhadap lima SKPD di Provinsi Jambi yaitu Rumah Sakit Jiwa Daerah, RSUD Raden Mattaher, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan, serta Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi.

 Dalam eksposenya Sekda menyebutkan bahwa visi dan misi pemerintah provinsi Jambi mengacu kepada Trilogi Pembangunan sebagai wacana pembangunan nasional yang terdiri dari stabilitas nasional yang dinamis, pertumbuhan ekonomi tinggi, dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.

“Filosofi Samisake yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi Jambi ini didasari pada ekonomi kerakyatan dengan basic pada rakyat miskin. Pembangunan di Provinsi Jambi juga melaksanakan dua amanat UU nomor 32 yang ditujukan kepada kepala daerah baik Gubernur/Bupati yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan daya saing daerah,”katanya.

Disebutkan, guna mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai dari tingkat pendidikan, kesehatan dan daya belinya, amanat kedua harus dilakukan pemerintah dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sekda menjelaskan bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik di provinsi Jambi ditandai dengan adanya Perda provinsi Jambi No:4 tahun 2012 tentang  Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

“Saat ini Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) provinsi Jambi
mendapat nilai CC, yang berarti cukup baik dan perlu perbaikan, capaian ini merupakan kontribusi kita dalam perbaikan kinerja pemerintah,”kata Sekda.

Sekda Jambi menambahkan, guna menjaga keterbukaan pemerintah Provinsi Jambi juga melibatkan partisipasi masyarakat baik sebagai subjek maupun objek pelayanan publik dengan menyediakan kotak suara dan pelayanan pengaduan di berbagai unit pelayanan publik pemerintah yang dapat diakses atau dihubungi langsung.

“Pemerintah juga bekerjasama dengan media massa elektronik yaitu TVRI, TV Jambi dan Jambi TV dalam program SKPD Menjawab dan Jambi Membangum, dalam program ini pemerintah menjawab pertanyaan dan kritisi masyarakat terhadap pembangunan yang dilaksanakan di provinsi Jambi,” jelasnya.

Sedangkan di bidang kesehatan, kata Sekda, pemerintah provinsi menyediakan program Jamkesmasprov Samisake yang pada tahun 2012 ini mencapai 7.252 orang dengan alokasi dana Rp 7,6 milyar dan pada tahun 2013 akan bertambah menjadi Rp 11 milyar.

“Dalam lingkup internal pemerintah juga terus melakukan pembenahan dan perbaikan kinerja, saat ini pemerintah juga telah berupaya untuk membuat SOP dan Standar Pelayanan Minimal,”ujarnya.

Disebutkan, Pemprov Jambi terus berupaya melakukan pembenahan dimana pemerintah telah melakukan sosialisasi SOP bagi SKPD dan workshop SOP bagi SKPD hal ini untuk menjaga transparansi.

“Saat ini SOP tersebut sudah ada di setiap SKPD, kita juga menyusun dokumen Pergub tentang Standar Pelayanan Minimal pada 9 bidang yaitu perumahan, lingkungan hidup,
bidang sosial, bidang tenaga kerja dan transmigrasi, bidang kesenian, bidang penanaman modal, bidang ketahanan pangan,  bidang perhubungan, bidang pemberdayaan perempuan” jelasnya.

Sementara itu, Bambang Anom menyatakan bahwa mereka memberikan apresiasi positif terhadap pembangunan di Provinsi Jambi dan diharapkan laporan yang diberikan ini ditampilkan secara apa adanya sehingga nanti tim akan dapat memberikan masukan positif dan memberikan penilaian yang objektif.

“Saya yakin bahwa lima unit yang akan diperiksa ini telah mempersiapkan laporannya dan apa yang disampaikan ini sebaiknya apa adanya, dan kita akan menilai serta memberi saran positif sehingga apa yang kita rekomendasikan akan dapat dilaksanakan,” kata Bambang Anom.

Kata Bambang, tim penilai akan melihat secara menyeluruh pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi. “Kami akan melihat apa yang telah dilakukan oleh unit kerja, dan visi misi itu apakah benar-benar disosialisasikan, dilaksanakan, dan mengalami kemajuan, jangan sampai telah dicanangkan tetapi belum dilaksanakan,”ujarnya.(Asenk Lee Saragih)