.

.
.

Kamis, 20 November 2014

Mendikbud Dorong Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Bersama BPK


Jakarta-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan memenuhi undangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Selasa (18/11), untuk menjalin kerjasama dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Selain itu dengan kerjasama ini diharapkan BPK mampu memberikan masukan serta kontribusi bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjalankan urusannya dengan baik.

“Saya berterima kasih atas undangan untuk bersilaturahmi ini. Bagi saya ini agenda yang memang diinginkan, karena ini baru, dan baru itu dimulai dengan mengetahui apa yang selama ini dijalankan dan bagaimana kedepan,” ujar Mendikbud seperti dikutip Harian Jambi dari http://kemdikbud.go.id.
Pertemuan tersebut juga membahas tentang perbedaan antara Bantuan Siswa Miskin (BSM) dengan program Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang baru diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). “KIP merupakan perluasan dari BSM, artinya cakupan atau sasaran dari KIP lebih luas dibandingkan BSM,” ujar Mendikbud.


Dalam kesempatan tersebut Anggota VI BPK Bahrulla Akbar, dimana Kemendikbud merupakan salah satu objek pembinaannya, menjelaskan perlu adanya komunikasi yang baik antara BPK dengan Kemendikbud. Karena dengan begitu akan terbentuk pemahaman yang sama tentang program yang dijalankan oleh Kemendikbud, sehingga BPK dapat memberikan masukan secara tepat.

“Saya harap pertemuan ini akan menjadi awal dari pertemuan-pertemuan berikutnya, sehingga kerjasama antara BPK dan Kementerian dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas bisa terwujud, serta menjadi masukan yang baik bagi peningkatan pelayanan pendidikan,” kata Mendikbud. (lee)

Tidak ada komentar: