.

.
.

Friday, 27 August 2010

Komunitas Simalungun di Jambi Sambut Kemenangan Pasangan JR Saragih-Hj Nuriaty Damanik


Pemilukada Kabupaten Simalungun

Jambi, BATAKPOS

Komunitas masyarakat Simalungun dan sejumlah tokoh masyarakat Simalungun di Jambi menyambut kemenangan sementara pasangan DR JR Saragih SH MM- Hj Nuriaty Damanik SH pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Simalungun, Kamis (26/8). Masyarakat Simalungun di Jambi antusias atas unggul sementara dalam perolehan suara dari 4 kandidat lainnya.

Tokoh masyarakat Simalungun di Jambi, St Meslan Saragih SH kepada BATAKPOS Jumat (27/6) mengatakan, dirinya mengetahui pasangan DR JR Saragih SH MM/ Hj Nuriaty Damanik SH unggul atas pemberitaan BATAKPOS.

“Saya senang dan banyak warga Simalungun di Jambi menyambut gembira atas unggul dalam perolehan JR Saragih. Perubahan yang pro rakyat kini harus segera diwujudkan di Kabupaten Simalungun. Perubahan itu ada pada pasangan DR JR Saragih SH MM/ Hj Nuriaty Damanik SH,”katanya.

”Saya yakin, kedepan Simalungun lebih maju dan pembangunan merata di 31 kecamatan di Simalungun. Selama ini pembangunan masih timpang. Bahkan sarana infrastruktur jalan ke sentra pertanian di Simalungun masih terbelakang,”katanya.

Disebutkan, kemuadian pembangunan infrastruktur di Simalungun, khususnya wilayah Kecamatan Silimakuta, Pematang Silima Huta, Horisan Haranggaol, Saribudolok, Kecamatan Raya, Kecamatan Saran Padang masih buruk.

Meslan Saragih yakin kepemimpinan DR JR Saragih SH MM/ Hj Nuriaty Damanik SH lebih baik kedapan dibandingkan Bupati sebelumnya. ”Saya himbau untuk keluarga di Simalungun untuk memilih JR Saragih-Nur Damanik di Pemilukada Simalungun Agustus mendatang,”katanya.

Hal senada juga dikatakan N Damanik SH, salah satu tokoh masyarakat Simalungun di Jambi asal Kecamatan Silimakuta, Simalungun. Menurutnya, selama ini pembangunan di Simalungun tidak berpihak kepada rakyat, khususnya petani.

”Kita menilai bupati sekarang gagal untuk memajukan perekonomian di Simalungun. Seperti mengatasi harga jual petani yang selalu rendah. Bahkan perekonomian warga pesisir Danau Toba di Simalungun masih merana,”ujarnya.

Asenk Lee Saragih, warga Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pematang Silimakuta, Simalungun mengatakan, pembangunan di Simalungun masih terbelakang.

”Bulan Mei-Agustus saya pulang kampung. Saya melihat banyak ketidak adilan di Simalungun. Seperti pembangunan jalan dari Raya ke Saribudolok, jalan ke Haranggaol, bantuan penyuluhan nelayan kepada warga pesisir Danau Toba tidak ada. Kemudian saran listrik yang belum masuk ke desa-desa. Kemuadian jalan menuju sentra pertanian masih amburadul,”katanya.

Menurut Asenk Lee Saragih, harapan pembangunan berbasis kerakyatan itu ada pada DR JR Saragih SH MM/ Hj Nuriaty Damanik SH. Pengalaman pasangan ini diperantauan, akan disumbangkan untuk membangun Simalungun lebih maju dan berwibawa. ruk

Gubernur Jambi Serahkan Zakat Untuk 305 Warga Fakir Miskin

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs.H. Hasan Basri Agus , MM, yang diwakili Wakil Gubernur Jambi Drs. Fachrori Umar, M. Hum, menyerahkan Zakat, Infak dan Sadakah (ZIS) kepada 305 orang yang berhak menerima (mustahiq), masing-masing fakir miskin 256 orang dan mualaf sebanyak 49 orang. ZIS itu diserahkan Kamis (26/8), bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi.

Hadir pada kesempatan ini, anggota muspida Provinsi Jambi, Kepala Kementerian Agama Provinsi Jambi, para Kepala Dinas/Badan/Kantor, Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, pengurus Bazda Provinsi Jambi, Pengurus UPZ mitra Bazda Provinsi Jambi, dan para penerima, dan undangan lainnya.

Gubernur Jambi mengatakan, zakat adalah salah satu dari Rukun Islam, dan setiap muslim dan badan usaha yang dimiliki seorang muslim yang telah memenuhi persyaratan wajib untuk menunaikannya. Harta yang dikumpulkan dari pengeluaran zakat wajib diserahkan kepada mereka yang berhak untuk menerima.

Kemudian Gubernur menjelaskan, agar Bazda agar zakat yang diterima dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, maka dibentuklah Badan Amil Zakat. Badan inilah yang bertanggungjawab melakukan sosialisasi, mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai ketentuan-ketentuan hokum Islam.

Sebelumnya Ketua Bazda Provinsi Jambi Drs. AM. Firdaus, M. Si dalam laporannya mengatakan, Bazda Provinsi Jambi yang dibentuk sejak tahun 2001 hingga saat ini telah mengalami perkembangan yang baik, dimana upaya penghimpunan dana zakat, infaq dan sadaqah dari yang berkewajiban membayar zakat (muzakki).

“Pada awalnya hanya sedikit yang terkumpul, tahap demi tahap masyarakat sudah beralih menyerahkan zakatnya kepada Bazda. Berbagai upaya telah dilakukan Bazda untuk terus memberikan kesadaran masyarakat akan kewajibannya dengan melakukan sosialisasi ke Dinas/Badan/Kantor dan Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, dan instansi pemerintah lainnya,”katanyanya.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut telah membuahkan hasil, dimana pada tahun 2010 ini hingga bulan Juli telah terkumpul uang zakat, infaq dan shadaqah dari muzakki sejumlah Rp.355.888.372,- dan dari jumlah trersebut telah disalurkan kepada yang menerima sejumlah Rp.241.409.394,- dalam berbagai bentuk kegiatan. ruk

LSM Desak Walikota Jambi Minta Maaf di Sidang Paripurna DPRD

Pasca Penangkapan Anak Terlibat Narkoba

Jambi, BATAKPOS

Massa dari koalisi LSM Jambi mendesak Walikota Jambi dr Bambang Priyanto untuk meminta maaf secara terbuka dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Jambi, Kamis (26/8). Desakan itu terkait kasus narkoba putranya, Fanny Setiawan.

Direktur LSM Jambi Ide Center, Roby Susanto, dalam orasinya di DPRD Kota jambi, Kamis (26/8) mengatakan, mereka meminta DPRD Kota Jambi memanggil walikota untuk memberi jaminan dengan tertangkapnya putranya, Fanny Setiawan, tidak akan mengganggu roda pemerintahan di Kota Jambi.

“Kita juga mendesak walikota untuk minta maaf secara terbuka pada sidang paripurna DPRD Kota Jambi yang digelar hari ini. Walikota wajar minta maaf atas perilaku anaknya yang membuat citra keluarga walikota buruk moral,”katanya.

Sementara itu, massa dari Jaringan Masyarakat Kota Jambi juga melakukan unjukrasa di Mapolda Jambi. Meraka minta polisi transparan dalam menangani kasus narkoba yang melibatkan Fani Adriawan, anak walikota Jambi HR Bambang Priyanto, dan Sonny Hendryanto, anak pengusaha terkenal dan pengurus Partai Golkar Provinsi Jambi.

Kabid Humas Polda, Almansyah mengatakan, kasus Fani Cs saat ini sedang dalam pemberkasan. Paling lambat Jumat (27/8) sudah selesai. Jika terbukti positif maka segera dibuat Surat Perintah Penahanan (SPH). ruk

Polda Jambi Belum Menahan 34 Tersangka Anggota Dewan

Kasus Gratifikasi DPRD Kota Jambi

Jambi, BATAKPOS

Polda Jambi hingga kini belum menahan 34 tersangka Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 dalam kasus gratifikasi (permintaan uang) senilai Rp 300 juta dari Walikota Jambi masa itu, Arifien Manap. Dana gratifikasi tersebut guna meloloskan dua Peraturan Daerah (Perda).

Beberapa anggota dewan yang menjadi tersangka seperti Bachtiar Chan (PDI-P) masih menjalani pemeriksaan di sat II Polda Jambi, Kamis (26/8). Bachtiar satu dari 34 anggota dewan yang terekam video saat bagi-bagi uang di rumah salah satu wakil ketua DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 lalu.

Kabid Humas Polda Jambi, AKPB Almansyah, Kamis (26/8) mengatakan, Bachtiar Chan diperiksa untuk dimintai keterangannya oleh penyidik. Anggota dan mantan anggota dewan kota yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi akan disiapkan dalam 7 berkas. Dalam waktu dekat perkaranya segera dilimpahkan ke kejaksaan. Penetapan 7 berkas itu sesuai dengan kapasitas keterlibatan 34 tersangka.

Menurut penyidik Sat II Dit Reskrim yang dipimpin AKBP Robert A Sormin, ada indikasi yang mengaitkan uang itu dengan pengesahan perda yang diberikan oleh mantan walikota Arifien Manaf. Jarak antara pengajuan pinjaman dengan pengesahan perda tidak terlalu lama.

Dua Sejoli

Sementara itu dua oknum anggota DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad (PKB) dan Ridwan Wahab (Partai Demokrat) tergolong lihai dan "jago" korupsi. Betapa tidak, jabatan sebagai ketua di dewan dimanfaatkan untuk menguras uang rakyat dengan modus gratifikasi (permintaan uang).

Keduanya pun kini terancam masuk penjara dalam dua kasus gratifikasi (permintaan uang) .Kasus pertama yang menjerat mantan ketua dewan (ZA) dan mantan ketua komisi (RW) itu, yakni gratifikasi proyek pengelolaan sampah oleh CV Usaha Sehat Bersama (USB) Jambi.

Dalam kasus ini keduanya telah dijadikan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Keduanya disangkakan sebagai aktor utama korupsi bentuk gratifikasi dari CV USB sebesar Rp 725 Juta.

Bukti-bukti gratifikasi tersebut telah disampaikan Pimpinan CV USB, Syafruddin kepada Kejati Jambi. Bukti itu berupa berupa dua buah kaset yang berisikan percakapan kliennya dengan sejumlah anggota Dewan Kota Jambi terkait permintaan sejumlah uang oleh ZA dan RW.

Mantan Ketua DPRD Kota Jambi selama dua periode yang kini duduk lagi sebagai anggota dewan, (ZS), dilaporkan Syafruddin karena meminta sejumlah uang dengan janji penambahan anggaran belanja kebersihan tahun 2007-2009 pada APBD Kota Jambi yang sebelumnya diajukan oleh pihak USB.

Kasus kedua dugaan korupsi yang melibatkan ZA dan RW juga terjadi pada gratifikasi Rp 300 juta guna memuluskan dua Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan Walikota Jambi Arifien Manap 2005 lalu.

Kasus korupsi gratifikasi ini kini ditangani Satuan II Dit Reskrim Polda Jambi. Penyidik telah melakukan pemeriksaan mantan Walikota Jambi Arifien Manap dan 10 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009.

Oknum ZA dan RW juga disebut-sebut sebagai aktor intelektual korupsi gratifikasi guna meloloskan dua Perda yakni Perda mengenai minuman keras (miras) dan pengesahan nama Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi.

Bukti kuat yang dipegang Polda Jambi yakni rekaman berdurasi 10 menit yakni 10 anggota dewan Periode 2004-2009 (kini 5 anggota dewan terpilih kembali) bagi-bagi uang dari mantan Walikota Jambi.

Sepuluh Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 bagi-bagi uang suap dari mantan Walikota Jambi di rumah pribadi Wakil Ketua DPRD Periode 2004-2009 H Asmawi Syamsuri di Gang Pipit II No 95 JL Jenderal Sudirman Rt 24 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sebesar Rp 300 juta.

Lima dari 34 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 yang menerima dana gratifikasi itu yakni H Asmawi Syamsuri (Golkar), Zulkifli Somad (PAN), Sukarno (Demokrat), Efron Purba (PDS), Ridwan (Demokrat). ruk

Walikota Jambi Diunjukrasa Warga

Anak Terlibat Narkoba

Jambi, BATAKPOS

Sekelompok warga yang menamakan diri Aliansi Forum Kota Jambi menggelar aksi unjuk rasa di kantor Walikota Jambi pasca ditangkapnya anak walikota karena terlibat narkoba. Massa mendesak Walikota Jambi dr Bambang Priyanto mundur karena dinilai cacat moral.

Koordinator lapangan aksi, Asrin Syafii, Rabu (25/8) pukul 09.30 Wib (25/8) dalam orasinya mengatakan, Walikota Jambi Bambang Priyanto dianggap cacat moral dan harus segera mundur dari jabatannya.

Desakan mundur puluhan pengunjuk rasa ini terkait tertangkapnya Fany Setiawan, anak Bambang, saat pesta sabu-sabu beberapa hari yang lalu oleh polisi. Perwakilan massa diterima oleh Asisten III Hasan Kasim dan Idham Kholid.

Pertemuan digelar di ruang asisten administrasi, Idham meminta pengunjuk rasa harus membedakan persoalan antara politik dan kasus yang menimpa keluarga Bambang. Kasus narkoba yang menimpa anak walikota adalah pribadi Fany Setiawan. ruk

Dinkes Jambi Siapkan Patroli Kesehatan

Jelang Mudik Idul Fitri 1431 H

Jambi, BATAKPOS

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jambi melakukan patroli kesehatan dengan menyediakan pelayanan kesehatan terhadap para pemudik pada hari raya Idul Fitri 1431 H/2010. Dinkes Jambi juga akan menyiapkan unit patroli dan tim medis disetiap pos mudik di Kota Jambi.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, drg Irawati Sukandar kepada wartawan, Rabu (25/8) mengatakan, pihaknya menyiapkan dua unit mobil dan tim medis yang akan melakukan patroli di Kota Jambi.

Kemudian, pelayanan unit patroli, dinkes juga akan mengoperasikan puskesmas yang berada di jalan protokol untuk memberi pelayanan 24 jam. Khusus untuk pengecekan kesehatan para pengemudi angkutan lebaran, dinkes menempatkan petugas medis di posko bersama.

“Kami bersama dishub akan melakukan pengecekan kesehatan di terminal Alam Barajo Jambi. Kita menghimbau warga yang akan melakukan perjalanan mudik lebaran agar melengkapi kendaraan dengan kotak P3K dan mengutamakan keselamatan di jalan. Lebih baik menjaga daripada mengobati,”katanya.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi telah membentuk tim pengawasan makanan selama bulan Ramadan dan menjelang Lebaran. Tim ini akan turun langsung ke lapangan untuk memantau peredaran makanan di Kota Jambi.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Jambi, Izhar Muzani, mengatakan, menjelang hari lebaran dengan banyaknya makanan yang beredar di masyarakat maka pihaknya melakukan pengawasan secara langsung. Pengawasan tersebut dilakukan langsung ke pasar, swalayan, supermarket dan penjual makanan.

“Jelang lebaran ini kan banyak makanan yang beredar makanya kami turunkan tim untuk mengawasi peredaran makanan, termasuk yang ada di pasar-pasar beduk. Tim yang dibentuk terdiri dari 16 petugas Disperindag Kota Jambi dan melakukan turun langsung ke pangan dua kali dalam seminggu. Tim ini juga akan memeriksa peredaran parcel di Kota Jambi menjelang Lebaran. Karena disinyalir peredaran parcel juga banyak yang tidak mempunyai izin,”katanya.

Pihaknya juga menghimbau produsen parcel agar tidak mengisi parcel dengan barang yang sudah kedaluwarsa. Selain itu, produk yang belum memiliki izin dari instansi terkait agar tidak dijual ke konsumen. Hal ini karena merugikan konsumen yang telah membeli produk tersebut. ruk

Wagub Buka Bazar Ramadhan 1431

Jambi, BATAKPOS

Wakil Gubernur Jambi, Fachrori Umar, secara resmi membuka Bazar Ramadhan 1431 Hijriah di Gedung BKOW Provinsi Jambi, Rabu (25/8). Momen bazar Ramadhan ini sangat tepat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi terutama umat muslim yang sedang menjalankan ibadah puasa.

“Biasanya justru lebih besar pengeluaran rumah tangganya pada saat puasa. Kita berharap dengan kegiatan bazaar Ramadhan ini dapat tercipta kesetiakawanan sosial dari kalangan yang berada dan serba berkecukupan dengan masyarakat lapisan menengah dan bawah yang serba kekurangan,”katanya.

Ketua Penasehat BKOW Provinsi Jambi, Hj. Yusniana Hasan Basri, mengatakan, kegiatan bazaar Ramadhan ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat dalam memperoleh kebutuhan akan barang konsumsi.

Selain itu juga sebagai tempat untuk mengembangkan jiwa bisnis dan lebih memahami tentang teknik berdagang, sekaligus untuk meningkatkan semangat kesetiakawanan sosial.

Bazaar Ramadhan ini diikuti oleh 38 stand yang berasal dari organisasi wanita lingkup pemerintah Provinsi Jambi, para pengrajin dan usaha rumah tanga dan akan berlangsung selama 4 hari mulai dari tanggal 25 sampai 28 Agustus 2010. ruk

DPRD Setujui Rancangan Perubahan APBD Provinsi Jambi Rp 90,31 Milyar

Jambi, BATAKPOS

DPRD Provinsi Jambi menyetujui rancangan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi Jambi (APBD) sebesar Rp 90,31 Milyar atau 6 persen dari anggaran sebelumnya sebesar Rp.1.595,24 milyar menjadi Rp. 1.595,24 milyar. Persetujuan ini tertuang dalam nota kesepakatan yang ditandatangani Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus,MM dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi Efendi Hatta.

Nota kesepakatan itu ditandatangani Rabu(25/8) dalam sidang paripurna DPRD bertempat ruang sidang DPRD dengan agenda Pandangan Fraksi-Fraksi terhadap penyampaian nota pengantar rancangan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan TA 2010 yang disampaikan Gubernur pada , Jumat (13/8) yang lalu.

Perubahan APBD Provinsi Jambi ini didasari pasal 155 Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa perubahan APBD dapat dilakukan disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA.

Perubahan APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2010, terjadi perubahan pendapatan, alokasi belanja dan penggunaan pembiayaan. Pada Pendapatan terjadi penambahan dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan adanya selisih dari pembiayaan.

Dalam sambutan tertulisnya Gubernur menegaskan bahwa penambahan alokasi anggara belanja langsung direncanakan akan didistribusikan kepada beberapa SKPD meliputi Dinas PU, Dinas Perkebunan, Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, Dispenda, Sekretariat DPRD, RSUD, RSJ, Bappeda, BKD, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kantor Pengolahan Data dan Elektronik, Setda Provinsi Jambi. ruk

Agen “Tuak” di Sungai Penuh Ditangkap Polisi

Jambi, BATAKPOS

Seorang ibu rumah-tangga yang juga agen minuman tradisional yang terbuat dari pohon kepala dan aren (tuak) R br Haloho, warga Desa Pelayang Raya Kecamatan Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi, ditangkap polisi karena kedapatan menjual dan menyimpan tuak di rumahnya. Tuak dilarang beredar luas di Sungai Penuh selama bulan puasa.

Keterangan yang diperoleh BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Rabu (20/8) menyebutkan, R br Haloho ditangkap Unit Kecil Lengkap (UKL) Polres Kerinci dan menyita ratusan liter tuak yang sudah dimasukan ke dalam 18 derigen. Polisi juga membawa R br Haloho ke Mapolres Kerinci.

Disebutkan, penangkapan itu karena polisi mendapat laporan dari masyarakat tentang adanya penjualan tuak di Koto Pandan, Pelayang Raya. Setidaknya masih ada sekitar tiga tempat penjualan tuak yang akan digerebek polisi.

Menurut pengakuan R br Haloho kepada polisi, dirinya adalah agen tunggal tuak di Kerinci. Dirinya menampung tuak dari petani. Petani lebih memilih menjual tuak dari pada membuat gula karena harga tuak lebih menjanjikan dibandingkan harga membuat gula yang prosesnya juga lama. ruk

Walikota Jambi Kecewa Anaknya Terlibat Narkoba

Jambi, BATAKPOS

Walikota Jambi dr Bambang Priyanto mengaku kecewa dengan perilaku negative anaknya yang terlibat dalam narkoba. Dirinya sangat terpukul saat mengetahui anaknya Fanny Setiawan ditangkap Satuan Narkoba Polda Jambi usai pesta narkoba bersama tiga temannya, Arifin Kho bin Indra Ismail, Sonny Hendriyanto bin Yos Sumarsono dan Ahmad Mustafad bin Zaharudin.

Fanny ditangkap tim Dit Narkoba Polda Jambi dalam operasi Cipta Kondisi menjelang buka puasa, Kamis (19/8) pukul 16.00 di dalam Ruko di Jalan Husni Thamrin No 8, Kelurahan Beringin, Kecamatan Pasar Jambi, Kota Jambi.

Bambang Priyanto, Selasa (24/8) kepada wartawan mengaku, pihak keluarga sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Selama ini anaknya tidak menampakkan kecurigaan soal mengkonsumsi narkoba.

Bambang Priyanto menyerahkan sepenuhnya kasus yang melibatkan anaknya itu ke pada pihak kepolisian. Secara terpisah, hal senada juga diungkapkan Yos Sumarsono, ayah dari Sonny Hendriyanto.

Sementara itu kediaman istri Fanny yang bernama Putri Astri di kawasan Telanai Pura, rumah tersebut dalam keadaan sepi. Tidak terdapat aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh penghuni rumah. Gerbang rumah bercat putih tersebut dikunci rapat-rapat dari dalam. Sehingga, orang yang akan mengunjungi harus menunggu di luar rumah

Sementara itu, Kapolda Jambi Brigjen Pol Bambang Suparsono melalui Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah mengatakan, meski hasil tes urine Fani Cs terbukti positif mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, namu statusnya mereka belum menjadi tersangka.

Hingga Selasa (23/8), anak walikota Jambi Bambang Priyanto dan teman-temannya itu masih berada di ruang pemeriksaan sat narkoba Polda Jambi. Masa pemeriksaan Fani Cs diperpanjang 3 x 24 jam.

Almansyah mengungkapkan, Polda Jambi tetap independen dan tidak ada intervensi dari pihak luar maupun keluarga dalam penyelidikan kasus narkoba tersebut. Pihaknya kini berupaya untuk membongkar sindikat peredaran narkoba yang melibatkan anak pejabat dan pengusaha di Jambi. ruk

Pejabat Walikota Sungau Penuh Dilantik

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus melantik Pejabat Walikota Sungai Penuh, Ir. Akmal Thaib, MM, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa, (24/8).

Disebutkan, kedudukan dan fungsi pejabat Walikota Sungai Penuh telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi.

Dalam pasal 9 ayat 2 diamanatkan sebelum walikota dan wakil walikota definitif terpilih, untuk pertama kalinya, pejabat walikota diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memiliki kemampuan dan pengalaman jabatan dalam bidang pemerintahan, serta memenuhi persyaratan untuk menduduki jabatan tersebut.

Disebutkan, belajar dari pengalaman berbagai daerah hasil pemekaran yang menghadapi banyak permasalahan yang sekaligus sebagai tantangan, seperti permasalahan administratif, penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, maka gubernur berharap Pejabat Walikota Sungai Penuh yang baru dilantik dapat menyelesaikan aneka permasalahan tersebut.

Gubernur mengemukakan, permasalahan mendesak yang harus menjadi perhatian penting di Kota Sungai Penuh adalah pembagian aset antara Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang diikuti dengan pembagian kewenangannya.

Menurut gubernur, meskipun dalam perkembangan dinamisasi demokrasi di Kota Sungai Penuh mengindikasikan telah terbangunnya kedewasaan masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi dan berpolitik, namun tidak boleh lengah terhadap berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam proses berdemokrasi dan berpolitik tersebut.

Hal ini disampaikan gubernur, mengingat dalam waktu dekat, Kota Sungai Penuh akan melaksanakan Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota. Sejalan dengan itu, gubernur mengingatkan agar Kota Sungai Penuh bisa mempersiapkan Pemilu Kada tersebut sebaik mungkin dan menghindari munculnya konflik dan hal-hal yang bersifat negatif.

Berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, terutama yang berkaitan dengan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, gubernur mengharapkan agar semua memahami pengertian dan prinsip desentralisasi, dan otonomi daerah tersebut sebagai satu kesatuan yang menyatu dalam harmonisasi penyelenggaraan pemerintahan, dengan pemegang penyelenggara presiden dan sebagian kewenangannya dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. ruk

Polsekta Jelutung Periksa Karyawan

Pasca Perampokan Leasing MTF Jambi

Jambi, BATAKPOS

Polsekta Jelutung Kota Jambi hingga Senin (23/8) masih terus menyelidiki kasus perampokan di perusahaan leasing Mandiri Tunas Finance (MTF) Jambi. Polisi menyelidiki ada tidaknya keterlibatan orang dalam. Kerugian perusahaan itu mencapai Rp 82 juta.

Kapolseksa Jelutung, AKP Ahmad Bastari Yusuf, Senin (23/8) mengatakan, pihaknya hingga kini terus memeriksa para saksi guna mengetahui ada-tidaknya keterlibatan orang perusahaan itu dalam aksi perampokan yang merugikan MTF Rp 82 juta, Jumat 20 Agustus lalu.

Menurut Bastari, ada 5 orang saksi yang sudah diperiksa, terdiri dari tiga orang kasir, satpam dan Kepala Cabang MTF. Jika masih dianggap perlu, polisi akan memeriksa juga saksi-saksi lain.

“Sejauh ini belum diketahui keterlibatan orang dalam. Nanti dilihat hasil pemeriksaan kepala cabang. Sekarang sedang pemberkasan, mungkin ada saksi lain lagi,” ujarnya.

Kecurigaan adanya keterlibatan orang dalam didasarkan oleh tidak adanya korban jiwa dalam kejadian itu. Apalagi aksi dilakukan dalam keadaan lengang, saat jam Sholat Jumat.

Kata Bastari, belum bisa dipastikan senjata api yang digunakan pelaku asli atau tidak. Dari hasil pemeriksaan sementara, sepertinya senjata itu palsu, mirip pistol jenis FN.

“Tidak ada suara tembakan. Hanya menodongkan saja. Karyawan yang ditodong tidak melihat jelas senjata itu, karena ditodong di bagian belakang kepala,” jelas Bastari ramah.

Kepala Cabang MTF Jambi, John MT Saragih mengatakan, dirinya mengaku shok akibat kejadian itu. Dirinya juga menyesalkan Satpam MTF yang tidak berada di tempat saat kejadian.

Pihaknya juga kini menyerahkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian. “Kita serahkan saja kasus ini kepada polisi. Biarkan polisi bekerja guna menuntaskan kasus perampokan tersebut,”katanya. ruk

Polisi Bongkar Sindikat Narkoba yang Melibatkan Anak Pejabat

Jambi, BATAKPOS

Jajaran Polda Jambi akan membongkar sindikat peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba) yang melibatkan anak pejabat dan pengusaha. Pasca penangkapan tersangka narkoba anak pejabat dan pengusaha pecan lalu, Polda Jambi lebih mengintensifkan penyelidikan sindikat peredaran narkoba yang melibatkan anak pejabat dan anak pengusaha.

Kapolda Jambi, Brigjend Pol Bambang Suparsono melalui, Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, Senin (23/8) kepada wartawan mengatakan, pihaknya kini mengintensifkan pemeriksaan terhadap 5 tersangka yang ditangkap di salah satu ruko, Jl Husni Tamrin No 8 Kelurahan Beringin, Pasar, Kota Jambi, Kamis (19/8) lalu.

Disebutkan, dari hasil tes urine yang dikirim ke Labfor Palembang, ke empat tersangka yakni Fani Adriawan (anak Walikota Jambi), Arifin Kho, Sonny Hendryanto (anak pengusaha dan mantan anggota DPRD Provinsi Jambi), dan Ahmad Mustafad.

“Hasil tes urine para tersangka akan dijadikan proses pemberkasan yang lama untuk dijadikan bukti kuat. Proses penyelidikan kasus itu sudah sesuai aturan. Para tersagka akan langsung dimasukan ke ruang tahanan,” kata Almansyah.

Menurut Almansyah, penangkapan kelima tersangka dilakukan setelah Tim Cipta Kondisi Polda Jambi, sekitar pukul 16.00 WIB, Kamis (19/8), mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada sekelompok orang di sebuah ruko di depan Mal Kapuk melakukan pesta narkoba.

"Tim Cipta Kondisi langsung merespon setelah mendapatkan info dari masyarakat bahwa ada pesta narkoba di sebuah ruko. Barang bukti yang diamankan berupa 2 unit pirex kaca, 1 bong dari botol kaca, 6 mancis gas, 1 tabung kaca besar, 1 dot karet, 1 pipet plastik putih, dan 2 lembar kertas timah rokok,”katanya.

Kelima tersangka adalah Fanny, Arifin Kho, Sonny, Hendryanto dan Ahmad Mustafad. Mereka diancam dengan pasal 116 ayat 1 UU No.35 tahun 2009, karena diduga sebagai pengguna narkotika golongan I. Dan dituntut hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun. ruk

Raskin Masih Andalan Pangan Warga Pesisir Danau Toba di Simalungun

Simalungun, BATAKPOS

Beras miskin (raskin) masih andalan pangan ribuan warga pesisir Danau Toba di Kabupaten Simalungun. Hingga kini raskin masih andalan utama pangan warga karena pertanian di pesisir Danau Toba lagi paceklik. Raskin sangat menolong kebutuhan pangan warga setempat tersebut.

Kepala Desa (Pangulu) Nagori, Sihalpe, Lomo Gultom kepada BATAKPOS, Jumat (20/8) mengatakan, raskin masih pangan utama warga sekitar 100 kepala keluarga di Desa Nagori, Sihalpe, Kecamatan Horisan Simalungun.

Menurutnya, kebutuhan raskin untuk warga kedua desa itu sekitar 200 karung ukuran 15 kilogram per karung. Harga satu karung dijual kepada warga berkisar Rp 32 ribu per karung.

“Raskin ini sangat menolong warga desa yang ekonominya lagi paceklik. Pertanian bawang, kopi, usaha nelayan ikan “haporas” tak lagi menjanjikan. Untung ada raskin sehingga warga tidak sampai kekurangan beras. Warga juga ada beli raskin yang utang, system bayar panen kopi,”katanya.

Hal senada juga dikatakan Saudin Sidauruk, Pangulu Desa Hutaimbaru-Soping, Kecamatan Pamatang Silimahuta, Kabupaten Simalungun. Menurut Saudin Sidauruk, raskin merupakan program pemerintah yang dirasakan warga desa.

“Untung ada raskin ini. Setidaknya raskin ini tak membuat warga sampai rawan pangan. Raskin merupakan program yang sukses di pesisir Danau Toba Simalungun. Raskin hingga kini masih andalan di Simalungun,”katanya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Desa Hutaimbaru, St Berlin Manihuruk, mengatakan, kebutuhan raskin didistribusikan kepada Desa Nagori, Sihalpe, Binangara, Gaol, Nagori Purba, Hutaimbaru, Soping, Baluhut, Bage, Sibolangit dan Desa Tongging.ruk

Muat Raskin : Ratusan karung ukuran 15 kilogram dari Bulog Kabupaten Simalungun saat dimuat di KM Kayu Mesin Dame jurusan Sihalpe, Binangara, Gaol, Nagori Purba dan Desa Hutaimbaru, Jumat (20/8). Foto batakpos/rosenman manihuruk.

Tuesday, 24 August 2010

Kolangkaling Selamatkan Mata Pencaharian Warga Simantin Simalungun

Simalungun, BATAKPOS

Kolang kaling kini selamatkan perekonomian ratusan kepala keluarga di Desa Pane Dame dan Desa Simantin III, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun. Selama bulan suci ramadhan tiba, desa itu menjadi produsen kolang-kaling di Simalungun. Bahkan warga di desa itu mampu memproduksi kolangkaling 1 hingga 3 ton per minggu.

Pemasaran kolang kaling yang terbuat dari buah pohon aren juga menyebar hingga ke Medan, Provinsi Riau dan Jambi. Kini harga kolangkaling dari produsen ke agen dipatok Rp 4.800 per kilogram.

M Simarmata/br Sinabariba, salah satu produsen kolangkaling di Desa Pane Dame, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun kepada BATAKPOS saat ditemui, Rabu (18/8) mengatakan, sekitar 300 kelapa keluarga (kk) sebagai produsen kolangkaling.

“Kini ekonomi di desa ini lagi paceklik. Kopi tidak musim. Untung ada kolang kaling sebagai mata pencaharian di bulan puasa ini. Warga sini hampir seluruhnya produsen kolangkaling. Dalam seminggu setiap kk bisa memproduksi 500 kg kolangkaling,”kata M Simarmata.

Disebutkan, bahan baku kolangkaling yakni “halto” (buah pohon aren) dibeli dari petani Rp 115.000 per tandan. Satu tandan bisa menghasilkan 60 hingga 70 kg kolangkaling.

“Setiap bulan puasa tiba, warga Simantin III beralih profesi jadi produsen kolangkaling. Ini rezeki tahunan. Warga pada umumnya mengandalkan kopi. Namun saat ini kopi tidak musim, untung ada kolangkaling ini,”katanya.

Menurut M Simarmata, proses pembuatan kolang kaling sedikit rumit. Selain membutuhkan bahan bakar yang lumayan, pembuatannya juga membutuhkan tenaga yang banyak.

“Untung bahan bakar dibuat dari kayu bakar yakni bekas akar teh. Jadi sedikit hemat. Kolangkaling jadi penyelamat ekonomi ratusan warga desa,”katanya.

Hal senada juga dikatakan RW Simarmata, produsen kolangkaling di desa yang sama. Menurutnya, pembuatan kolangkaling jadi andalan ekonomi warga Simantin III Simalungun disaat bulan puasa tiba.

“Bulan puasa berdampak positif bagi warga Simantin III Simalungun. Karena produsen kolangkaling jadi andalan mata pencaharian tahunan disaat ekonomi paceklik,”kata RW Simarmata.

Sementara itu, Ando Sipayung dan P Sinaga, agen kolangkaling di desa itu mengatakan, permintaan kolangkaling selama bulan puasa semakin meningkat. Desa Simantin III salah satu daerah produsen kolangkaling di Simalungun.

Menurut keduanya, kolangkaling dikirim ke daerah Siantar, Medan sekitarnya dan Pekanbaru dan Jambi. Harga ke produsen dipatok Rp 4.800 per kg. ruk

Merebus : RW Simarmata, salah seorang produsen kolangkaling di Desa Dame Simantin III, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun saat mengangkat rebusan buah arena, Rabu (18/8). Foto batakpos/rosenman manihuruk.


Kolangkaling : Ny M Simarmata/br Sinabariba, salah seorang produsen kolangkaling di Desa Dame Simantin III, Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun saat memindahkan kolangkaling yang sudah jadi, Rabu (18/8). Permintaan kolangkaling meningkat selama bulan puasa tiba. Foto batakpos/rosenman manihuruk.




Pohon Aren (Tuak) di Desa Simantin III Panei, Kab Simalungun. Foto Rosenman Manihuruk (Asenk Lee Saragih). HP 0812 7477587

Danau Toba Tigaras Jadi Obyek Wisata Alternatif di Simalungun

Simalungun, BATAKPOS

Pemandian Danau Toba di Garoga, Tigaras, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun menjadi obyek wisata alternatife di Kabupaten Simalungun. Obyek wisata Garoga Tigaras kini lebih ramai dikunjungi wisatawan local disaat hari libur tiba.

Delfi br Saragih, seorang pedagang makanan dan minuman musiman di Garoga Tigaras saat ditemui BATAKPOS, Selasa (17/8) mengatakan, kini pemandian Danau Toba Garoga Tigaras banyak dikunjungi wisatawan lokal.

“Setiap hari libur banyak wisatawan local yang mengisi liburan ke sini. Minat wisatawan local lebih tertarik ke Garoga Tigaras daripada Haranggaol. Garoga merupakan obyek wisata alternatife di Danau Toba Simalungun,”katanya.

Hal sedana juga dikatakan Wilson Damanik, wisatawan local asal P Siantar. Menurutnya, pemandian Garoga Tigaras jadi alternative di Simalungun. Jalan ke Garoga lebih baik dibandingkan ke Haranggaol.

Pengamatan BATAKPOS, Selasa (17/8) menunjukkan, ribuan wisatawan lokal memadati pemandian Danau Toba garoga Tigaras. Wisatawan banyak berasal dari daerah Siantar dan Simalungun sekitarnya.

Kunjungan wisatan lokal ke Garoga Tigaras berdampak positif bagi warga sekitar. Retribusi parkir, pedagang makanan, minuman mengalami omset setiap hari libur tiba.

Namun obyek wisata tersebut kurang ditata dengan baik, seperti minimnya arena bermain, tempat beristirahat serta jalan menuju pantai Danau Toba Garoga Tigaras kurang memadai. ruk




Garoga Tigaras : Pantai Danau Toba Garoga Tigaras, Simalungun tampak dipadati wisatawan domestik disaat hari libut tiba, Selasa (17/8). Liburan HUT RI ke 65 17 Agustus 2010 dimanfaatkan wisatawan lokal berekreasi ke pemandian tersebut. foto batakpos/rosenman manihuruk.

Tugu Perjuangan Rakyat Tigaras Simalungun dan Keindahan Danau Toba di Tigaras. Foto Rosenman Manihuruk (Asenk Lee Saragih-0812 7477587).Hak Cipta Dilindungi UU.




Tugu Perjuangan Rakyat Tigaras Simalungun dan Keindahan Danau Toba di Tigaras. Foto Rosenman Manihuruk (Asenk Lee Saragih-0812 7477587).Hak Cipta Dilindungi UU.

Wanita PNS di Jambi Wajib Pakai Baju Muslimah

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus menyerukan PNS wanita untuk tidak mengenakan Tengkuluk yang sebelumnya diwajibkan. Namun kini gantinya PNS perempuan memakai tutup kepala dengan baju muslimah bahan dasar batik Jambi. Dipakai setiap Jumat ke –empat saat dilaksanakan pengajian bersama di SKPD masing-masing.

Pemakaian tengkuluk dan seragam kerja baju Melayu Jambi dimulai awal tahun 2010 lalu dengan keluarnya surat Keputusan Gubernur Jambi No.7/Kep.Gub/ORG/2010 tanggal 15 Januari 2010 tentang pakaian dinas, batik, dan pakaian khas Melayu Jambi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi.

Dalam surat tersebut dijelaskan pegawai pria memakai baju Teluk Belango lengkap dengan peci hitam dan kain sarung, sedangkan wanitanya memakai baju kurung dengan bawahan kain batik Jambi, lengkap dengan aksesorisnya, termasuk tengkuluk (penutup kepala).

Dalam SK Gubernur ini seragam PNS di lingkungan Pemprov Jambi ditentukan pada Senin memakai seragam Linmas lengkap dengan atribut yang telah ditetapkan, Selasa seragam Pemda lengkap dengan atribut, Rabu pakaian khas Melayu Jambi dengan aksesoris khas daerah Jambi, Kamis baju batik khas Jambi dengan bawahan warna gelap, dan Jumat seragam olahraga.

Menurut Ratu Munawaroh, yang menggagas ide pemakaian pakaian khas Melayu Jambi ini sebagai upaya memasyarakatkan budaya Melayu Jambi. Saking seriusnya Ratu menerbitkan buku Tengkuluk Jambi yang kini telah beredar di pasaran.

Berbagai upaya dilakukan Ratu melalui Dekranasda Provinsi Jambi, salah satunya dengan menggelar peragaan dan pameran, baik di daerah, di Jakarta bahkan di Amerika Serikat, termasuk di gedung PBB di New York pada September 2009.

Tengkuluk adalah tutup kepala, yang juga sering disebut takuluk atau kuluk yang terdiri dari 42 jenis, namun sesungguhnya masih banyak lagi, ada yang berpendapat Tengkuluk Jambi ini ada 60 jenis dan bahkan ada yang menyebutkan sampai 80 jenis.

Gubernur Jambi, HBA mengganti kebijaksanaan. Salah satunya, pemakaian penutup kepala berupa tengkuluk. Walaupun demikian, ide yang pernah digelontorkan Ratu Munawaroh itu, dipandang banyak PNS kurang efektif. Apalagi yang sudah pakai jilbab, harus pakai tengkuluk lagi.

Staf Humas Provinsi Jambi, Retno mengatakan, adanya tengkuluk ini sangat menyiksa sekali. Menurut Retno, gubernur baru tahu betul aspirasi agar tidak lagi memakai tengkuluk dan sarung. “Rasanya sangat risih dan repot, apalagi harus memakai sarung. Ide tanpa tengkuluk ini banyak didukung para PNS,”katanya. ruk

Pusat Perbelanjaan Jamtos Jambi Dilarang Beroperasi

Tak MIliki Amdal

Jambi, BATAKPOS

Walikota Jambi, dr HR Bambang Priyanto mengancam tidak akan memberi izin beroperasi pusat perbelanjaan (Mall) Jamtos di Simpang Tiga Sipin, Kota Jambi, sebelum pemiliknya mematuhi ketentuan yang telah ditentukan Pemkot Jambi.

“Saya tidak akan meresmikan operasionalnya bila pihak Jamtos tidak memenuhi aturan yang diminta Pemkot Jambi, khususnya masalah amdalnya. Bangunan mall itu telah meresahkan warga karena berdampak banjir kalau hujan deras kepada warga sekitar,”demikian kata Bambang Priyanto kepada wartawan, Selasa (10/8).

Dari hasil sidak yang dilakukan walikota, ia minta pihak managemen Jamtos memenuhi beberapa infrastruktur penunjang, agar tidak berdampak buruk pada lingkungan sekitar. Dicontohkannya, saat hujan terjadi banjir.

Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi, Rahman Lani SE, mengatakan, pemberian izin pendirian mal telah memenuhi ketentuan tekhnis serta peraturan tentang izin pendirian bangunan. ”Semuanya sudah sesuai ketentuan dan persyaratan,” ujarnya.

Diakui, semua mal di Kota Jambi, yang sudah beroperasi maupun yang dalam persiapan operasi seperti Jamtos telah melampirkan izin amdal yang merupakan salah satu persyaratan untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Terkait keluhan pedagang dan masyarakat sekitar Jamtos dengan keberadaan mal itu, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pada instansi terkait lainnya. ”Yang jelas untuk izin membangun mereka telah mengantongi IMB sejak 2007 lalu,” tegasnya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Jambi, Budiyako Skom, meminta Pemkot Jambi lebih teliti mengeluarkan izin pendirian bangunan, baik mal maupun ruko. "Kami tidak ingin keberadaan bangunan membuat kesemrawutan kota dan berdampak negatif pada lingkungan,” paparnya.

Disebutkan, terkait pendirian Jamtos yang kini belum beroperasi, pihaknya meminta pemkot meneliti kembali sebelum dioperasikan. Karena biasanya akan timbul persoalan setelah mal itu beroperasi.

“Kita harus menjaga hak investor dan masyarakat. Jangan sampai ada yang dirugikan. Pada prisnsipnya, semua aturan itu baik semua. Yang penting bagaimana komitmen menjaga aturan itu,"katanya.

Menurut Budiyako Skom, dari sisi perlindungan usaha kecil dan menengah, sudah ada aturan yang jelas. Mal harus 5 km dari tempat usaha tradisional, sehingga kedua usaha itu saling menguatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. ruk

Dewan Pertayakan Kualitas Bangunan Rumah Sakit Abdul Manap

Jambi, BATAKPOS

Anggota Panitia Khusus (Pansus) Nota Keuangan DPRD Kota Jambi mempertayakan kualitas bangunan Rumah Sakit Umum Abdul Manap (RSAM) Kota Jambi terkait dengan banyaknya dek (plafon) bangunan yang bocor. Anggota Pansus Nota Keuangan TA 2009 DPRD Kota Jambi Senin (9/8) pagi melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit yang diresmikan akhir tahun 2008 lalu.

Hanya gara-gara dihantam angin kencang, Minggu (8/8) malam, beberapa bagian rumah sakit itu berantakan. Angin disertai hujan deras membuat sejumlah ruangan di lantai 3 rumah sakit di kawasan Mayang itu kebanjiran.

Suster Olga, petugas jaga RSAM, mengatakan, pihaknya sibuk mengapel lantai rumah sakit yang banjir akibat flapon bocor. Banjir di ruangan kelas I lantai 3 terjadi akibat bocornya plafon. Untuk sementara, ruang jaga suster yang juga digenangi air terpaksa dipindah ke ruangan lain. Selain plafon yang pecah, keramik lantai ruangan juga banyak yang retak, padahal rumah sakit itu belum lama dioperasikan.

Seorang pasien kelas I, Pahrin Siregar SH, mengaku sangat terkejut tiba-tiba air dengan derasnya masuk ke ruangan dekat tempat ia dirawat. “Kaget juga di kelas I kondisinya seperti ini. Kita berharap pemerintah memperhatikan kondisi RSAM, karena akan berpengaruh pada pelayanan rumah sakit,”katanya.

Anggota Komisi-C DPRD Kota Jambi, H Cekman SE, mengatakan, pihaknya menemukan banyak kejanggalan dalam bangunan fisik. Pihaknya juga memanggil pihak PU Kota Jambi yang bertanggungjawab atas bangunan tersebut.

Kepala Dinas PU Kota Jambi, H Siddik Yulianto MM, mengatakan, pihaknya kini kewalahan untuk memperbaiki bangunan yang rusak karena anggaran pemeliharaannya tidak ada. Pihaknya juga akan mengalokasikan dana pada APBD Perubahan Kota Jambi 2010.

Sementara itu, RSAM Kota Jambi hingga kini belum menjalin kerja-sama dengan PT Asuransi Kesehatan (Askes). DPRD Kota minta kerja-sama segera dilakukan guna melayani para Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Jambi.

Anggota Komisi-D DPRD Kota Jambi, Dede Firmansyah mengatakan, pihaknya akan memanggil pihak PT Askes, mempertanyakan soal belum adanya kerja-sama itu. Dewan akan mendorong terjalinnya kerja-sama antara PT Askes dan RSAM.

Direktur RSAM, dr Hj Ida Julianti, mengungkapkan, belum adanya kerja-sama karena menurut aturan PT Askes, RSAM belum memenuhi syarat lantaran belum punya fasilitas operasi. "Kini semua syarat sudah ada. Tidak ada kendala lagi menjalin kerja-sama tersebut,”kata Ida.

Manager PT Askes Cabang Jambi, Maryanto, mengakui belum adanya kerja-sama tersebut. Pihaknya terhambat oleh program jaminan kesehatan daerah (jamkesda). "Pihak kami belum tahu PT Askes atau Dinkes Provinsi Jambi yang mengelolanya. Namun kerjasama itu dimungkinkan akan ada,”katanya. ruk

Selama Puasa, Jam Kerja PNS Berubah

Jambi, BATAKPOS

Jam kerja pegawai negeri sipil (PNS) Provinsi Jambi maupun di Pemerintah Kota Jambi selama bulan puasa ini akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut hanya akan dilakukan selama bulan Ramdhan, setelah itu jam kerja akan kembali seperti biasa. Perubahan jam kerja itu seperti tahun-tahun sebelumnya.

Kepala Biro Humas Provinsi Jambi, M Taufik RH, Senin (9/8) mengatakan, bahwa perubahan akan dimulai 1 Ramadhan atau hari pertama dimulainya puasa. Namun dirinya belum menyebutkan waktu masuk dan pulang dinas.

"Perubahan kegiatan ada pada hari Jumat, olahraga ditiadakan. Biasanya setiap hari Jumat PNS selalu mengadakan kegiatan olahraga, namun selama waktu puasa kegiatan ini tidak dilakukan,”katanya.

Disebutkan, perihal aktivitas pekerjaan lainnya, tetap berjalan normal, tidak ada perubahan kerja atau hal-hal lainnya. Demikian juga mengenai seragam atau pakaian.

Secara terpisah, Kepala Bagian Humas Pemkot Jambi, Subhi mengatakan hal yang sama. Pihaknya masih menunggu surat keputusan dari Gubernur tentang perubahan jam kerja itu.

“Selama bulan Ramadhan jam kerja akan dikurangi. Sama seperti tahun sebelumnya, pengurangan jam kerja untuk menghormati para pegawai yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Jam kerja PNS dikurangi selama satu jam per hari. Untuk Senin hingga Kamis jadwal saat Ramadhan jam masuk kantor pukul 07:45, dan selesai pada pukul 15:00. Jadwal tersebut berubah dari biasanya, yakni pukul 07:30 WIB hingga pukul 16:00 WIB,”katanya. ruk

Wagub Tinjau Harga Sembako di Pasar Angso Duo Jambi

Jambi, BATAKPOS

Wakil Gubernur Jambi, H.Fachrori Umar meninjau harga sembilan bahan pokok (Sembako) di Pasar Tradisional Angso Duo Jambi, Senin (9/8). Secara umum harga Sembako di Kota Jambi khususnya di Pasar Angsoduo masih dalam kondisi normal.

Fachrori Umar merasa prihatin melihat kondisi Pasar Angsoduo yang becek, bau dan terkesan tidak teratur / kumuh. Kondisi ini juga dikeluhkan oleh para pedagang, mereka minta agar jalan masuk ke pasar Angsoduo dan saluran air (drainase) yang rusak segera diperbaiki agar pembeli dapat berbelanja dengan nyaman.

Berdasarkan pantauan Senin (9/8) pagi, harga beberapa komoditas barang masih dalam kondisi normal. Seperti Cabe keriting yang dijual dengan harga Rp 35 ribu per kilogram(/kg), Cabe Rawit Rp 20 ribu/kg, ayam potong Rp 28 ribu/kg, Bawang merah Rp 16 ribu/kg, Bawang Putih Rp 24 ribu/kg, Beras Belido ukuran 20 kg Rp 147 ribu/karung, Gula Pasir Rp 10 ribu/kg, minyak curah Rp 8.500 – 9000/kg, kentang Rp 5000/kg.

Disinggung soal proses hibah Pasar Angsoduo Jambi yang terkesan lamban, Wagub Jambi mengatakan dirinya optimis hal ini akan dapat diselesaikan. Yang diperlukan adalah terjalinnya komunikasi yang baik dan intensif antara pihak Pemprov dengan Pemkot Jambi.

“Untuk mengatasi kondisi saat ini, Pemerintah provinsi bersama Pemkot Jambi akan berupaya melakukan tindakan preventif terhadap pasar Angsoduo seperti memperbaiki jalan dan saluran air dalam waktu dekat,”katanya.

Diselasela peninjauan, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Ir.Hanif Lubis, mengatakan sebenarnya daging beku tidak masalah dan boleh dijual kepada masyarakat karena telah memiliki sertifikat halal, hanya saja tidak boleh dijual di udara terbuka karena bila bereaksi dengan udara luar maka akan terjadi perubahan fisik dan akan mengakibatkan perubahan kualitas daging tersebut.

“Harga daging dipasar Angsoduo dijual Rp 70 ribu/kg. Kalau ada dipasar tradisional yang lain seperti Pasar Induk Talang Banjar, Pasar Keluarga, dll harga daging dijual dengan kisaran sampai dengan harga Rp 72 ribu per kilonya, ini wajar-wajar saja, karena indikatornya adalah pasar Angso Duo,”katanya. ruk

Hatta Rajasa Minta Kader PAN Jangan Terkotak-kotak

Muswil PAN Jambi

Jambi, BATAKPOS

Ketua DPP PAN, Hatta Rajasa meminta kader PAN se Provinsi Jambi agar tidak terkotak-kotak paska Musyawarah Wilayah (Muswil) PAN IV Provinsi Jambi, yang berlangsung di ACC Jambi, Sabtu-Minggu (7-8/8). Dirinya juga meminta untuk mendukung siapapun yang terpilih sebagai Ketua DPW PAN Jambi.

Menurut Hatta Rajasa, Muswil PAN jangan hanya diartikan sebagai pergantian kepemimpinan, karena pergantian kepemimpinan itu hanya sebagian kecil, namun esensi Muswil PAN ini menurutnya adalah refleksi dan perenungan terhadap perjalanan partai, apa yang sudah dan belum dilakukan partai agar dievaluasi.

“Kita kawal dan bawa kemana reformasi ini?. Kepada seluruh kader PAN di Provinsi Jambi untuk mendukung siapa pun yang memimpin Provinsi Jambi. Hatta Rajasa menegaskan bahwa yang terpenting bukan partainya, namun bagaimana agar suara rakyat tersalurkan. Bersesuaian dengan itu, dia menghimbau agar sama-sama memikirkan dan mendahulukan kepentingan rakyat,”katanya.

Untuk suksesi kepemimpinan PAN di Provinsi Jambi, Hatta Rajasa berpandangan, siapa pun yang memimpin DPW PAN Provinsi Jambi, jangan ada yang tertinggal dalam kapal itu. Hatta Rajasa melanjutkan agar masyarakat berlomba-lomba dalam kebaikan.

Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA), MM, yang baru dilantik oleh menteri dalam negeri pada 3 Agustus 2010, juga menghadiri pembukaan Muswil tersebut. Menurut HBA, pada dasarnya demokrasi lahir dalam hidup yang plural dengan intensi untuk saling menghormati dan saling menghargai, serta menenegaskan pluralistik sebagai aset bangsa.

HBA berharap agar Muswil PAN kali ini dapat menelurkan input yang rasional bagi pembangunan, baik pembangunan daerah maupun pembangunan nasional.

Sementara itu, Ketua DPW PAN Provinsi Jambi yang juga merupakan eks Gubernur Jambi selama dua periode, H. Zulkifli Nurdin mengatakan, pentingnya terobosan pembangunan Jambi di luar sektor minyak dan gas (Migas).

Ketua panitia, Supriyono, SH dalam laporannya menyampaikan peserta Muswil ini berjumlah 156 orang dan dalam acara ini dilakukan pelantikan DPW Barisan Muda (BM) PAN Provinsi Jambi periode 2010-2015.

Calon Kuat

Dari enam kandidat calon Ketua DPW PAN Provinsi Jambi, nama Burhanuddin Mahir (Bupati Muarojambi) dan Hazrin Nurdin (Ketum KONI Jambi) disebut-sebut sebagai calon kuat. ruk

Azrin Nurdin Terpilih Secara Aklamasi

Muswil PAN Jambi

Jambi, BATAKPOS

H Hazrin Nurdin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW-PAN) Provinsi Jambi Periode 2010-2015 dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) PAN IV Provinsi Jambi, Minggu (8/8). Pemilihan dihadiri Ketua Umum DPP PAN, Hatta Radjasa, kader PAN Zulkifli Hasan yang juga Menteri Kehutanan dan Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA).

Ketua DPP PAN Hatta Radjasa dalam sambutannya mengatakan, muswil merupakan bagian kecil dari proses kepartaian. Muswil adalah evaluasi refleksi terhadap program yang sudah dilakukan dan yang belum dicapai. “Semua itu harus diturunkan dalam muswil. Jangan ada kader yang tertinggal di dalam kapal,” ujarnya.

Pelaksanaan muswil PAN di Jambi dinilai oleh pengurus DPP PAN, Herman Kadir SH, terbaik di Indonesia. Muswil PAN di Jambi akan dijadikan percontohan bagi provinsi lain, seperti Sulawesi Utara yang dalam waktu dekat juga bakal menggelar muswil. “Muswil PAN di Jambi yang terbaik,” ujar Herman saat menutup muswil, di Hotel Abadi Suite Kota Jambi, Minggu (8/8).

Menurut Herman, untuk masa mendatang PAN akan membentuk 100 kader desa, yang dananya ditanggung DPP. Pembentukan kader desa akan disahkan dalam rakernas PAN mendatang.

“Kita minta seluruh kader PAN Jambi mendukung program ketua terpilih dan kompak dalam membangun partai. Jangan ada keributan. Kita harus bersatu,” katanya. ruk

Pemprov Jambi Siap Bantu Petani dan Peternak

Jambi, BATAKPOS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi mengaku siap membantu peningkatan kesejahteraan petani dan peternak di Provinsi Jambi. Kesiapan tersebut dinyatakan dalam target pembangunan yang berkaitan dengan swasembada beras, pangan dan daging.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi Drs Hasan Basri Agus (HBA) pada peringatan Hari Krida Pertanian ke-38 Provinsi Jambi, di arena eks MTQ, Taman Rimba, Jambi, Sabtu (7/8). Menurut HBA, Pemprov Jambi akan membantu petani yang bekerja menyiapkan bahan makanan dan menghidupkan ekonomi rakyat.

Disebutkan, pihaknya membuat target pembangunan bidang pertanian dan peternakan di Provinsi Jambi dua tahun kedepan bias swasembada. Gubernur Jambi juga akan membentuk tim, melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk LSM.

Menteri Pertanian, Suswono, dalam sambutan tertulis yang dibacakan HBA, mengatakan, fenomena perubahan iklim global, perubahan iklim membuat siklus musim harus disesuaikan lagi sebagai pedoman waktu untuk kegiatan pertanian.

“Para petani jangan memaksa menanam komoditas tertentu jika musim kurang mendukung. Para peneliti di kementerian pertanian terus berupaya mendapatkan varietas tanaman tahan terhadap perubahan lingkungan yang ekstrem, seperti tahan genangan air, tahan kekeringan dan tahan hama untuk menguragi tingkat kerugian petani,”katanya.

Ketua Panitia Hari Krida Pertanian (HKP) ke-38 Tingkat Provinsi Jambi, Ir. H. Tagor Mulia Nasution, MM., menjelaskan tujuan penyelengaraan HKP di Provinsi Jambi yang dititikberatkan pada upaya melestarikan nilai-nilai luhur dan kearifan budaya lokal dalam melaksanakan kegiatan pertanian.

Pameran dan lomba-lomba yang diselenggarakan dalam rangka HKP ke-38 ini bertujuan untuk menggelorakan semangat dan menumbuhkembangkan budaya agraris dan agar kegiatan pertanian menjadi salah satu kebanggaan masyarakat dalam rangka upaya membangun ekonomi nasional yang maju, mandiri dan sejahtera.

Menurut Kepala Dinas Perkebunan ini, lomba dan pameran ini diikuti sekitar 1500 peserta yang terdiri dari pembina, pembimbing, petani dan peternak, swasta, siswa-siswi, litbang dari lingkup Provinsi Jambi, dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Materi-materi yang dipamerkan antara lain, gelar teknologi pertanian, produk-produk hasil pertanian, dan produk-produk olahan hasil pertanian. Lomba-lomba meliputi, lomba asah terampil, lomba tandan buah segar kelapa sawit, lomba menangkap belut, lomba ternak (sapi, kambing, ayam, itik), lomba stand pameran, lomba bokar bersih dan kegiatan olahraga. ruk

Anak Sekolah Ikut Protes Jamtos


Protes : Puluhan anak sekolah warga RT 22 dan 26 Kelurahan Simpang III Sipin, Kecamatan Telanaipura, serta RT 01 Kelurahan Beliung Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi ikut melakukan unjukrasa menentang pembangunan pusat perbelanjaan Mall Jambi Town Square (Jamtos) Jambi, Minggu (8/8). Hujan yang mengguyur Kota Jambi, Minggu (8/8) mengakibatkan daerah sekitar Jamtos banjir. Unjukrasa ini merupakan kali kedua pasca banjir yang menggenangi rumah warga yang berada di belakang Jamtos Jum’at (30/7) malam lalu. Foto batakpos/rosenman manihuruk.

Olahraga Berburu Babi Hutan Mulai Digemari di Jambi

Jambi, BATAKPOS

Olahraga Berburu Babi Hutan mulai digemari di Jambi. Bahkan kini sudah ada organisasi Persatuan Olahraga Berburu Babi Indonesia (PORBBI) Jambi. PORBBI ini juga diharapkan membantu masyarakat mengatasi hama babi di Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM, melepas peserta Bhakti Sosial berburu babi se-Sumatra tahun 2010, Minggu (8/8), bertempat di lapangan bola kaki Sebapo, Desa Sebapo Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi.

Menurut Hasan Basri Agus, upaya membantu masyarakat petani di Provinsi Jambi untuk mengembangkan sektor pertanian dan perkebunan, dirinya mengharapkan PORBBI Jambi meningkatkan perannya, agar bisa membantu masyarakat mengatasi hama babi di Provinsi Jambi.

“Pengalamannya selama ini saat menjadi Bupati Sarolangun, setiap berkunjung ke desa-desa dan bertemu dengan petani dan kelompok tani, pada umumnya yang dikeluhkan adanya gangguan hama babi. Program dari pemerintah untuk menanam berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan biasanya yang dikeluhkan masyarakat juga banyaknya hama babi,”katanya.

Dikatakan, pada masa lalu hal ini tidak terjadi, karena adanya keseimbangan dari berbagai jenis satwa yang hidup diwilayah hutan Provinsi Jambi, sehingga antara satu jenis hewan dengan hewan pemangsanya perkembanagannya seimbang.

“Salah satunya adalah babi ini yang biasanya menjadi mangsa dari harimau, tetapi saat ini harimau di Jambi sudah semakin langka. Sementatra hama babi yang dalam perkembangannya sangat pesat, dimana setiap kali melahirkan bisa mencapai 10-12 ekor, sehingga sangat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat petani,”katanya.

Ketua PORBBI Jambi yang juga ketua penyelenggara, Peri Marjoni mengatakan, diselenggarakan dalam rangka syukuran PORBBI Provinsi Jambi atas kemenangan pasangan Drs. H. Hasan Basri Agus – H. Fachrori Umar, SH, M. Hum (HBA-FU) dalam pemilukada yang lalu dan telah dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Guberur Jambi priode 2010-2015 oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi atas nama Presiden RI, tanggal 3 Agustus 2010 yang lalu, sekaligus dalam rangka menyambut bulan suci Romadhan tahun 1431 H/2010 M.

Hadir pada kesempatan ini sesepuh Provinsi Jambi Drs. H. Hasip Kalimuddin Syam, Mantan Komandan Korem 042/Gapu Jambi H. Sutrisno, Ketua dan pengurus PORBBI Provinsi Jambi, Camat Mestong beserta Muspika Kecamatan Mestong dan undangan lainnya. ruk

Gubernur Resmikan Kampus Akademi Analis Kesehatan Jambi

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus (HBA) dengan didampingi oleh Ketua TP PKK Provinsi Jambi Ny. Hj. Yusniana Hasan Basri meresmikan Akademi Analis Kesehatan ( AAK) Jambi menjadi UPTD (Unit Pelayanan Teknis Dinas) Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi. Peresmian bertempat di halaman Kampus AAK Jambi, Kotabaru Jambi, Sabtu (7/8).

Peresmian AAK Menjadi UPTD ini ditandai dengan Penyerahan Surat Keputusan Peraturan Gubernur Jambi (SK Pergub Jambi) yang diserahkan secara langsung oleh Gubernur Jambi H. Hasan Basri Agus kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dr. Hj. Hernayawati yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Jambi.

Menurut Gubernur HBA, pembangunan kesehatan merupakan perwujudan sehat sebagai hak azasi rakyat dan merupakan investasi bagi pembangunan nasional. Karena itu semua pelaku pembangunan harus memikirkan kontribusi yang positif terhadap peningkatan status kesehatan masyarakat serta derajat kesehatan nasional.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dr. Hj. Hernayawati dalam laporannya menyampaikan, sejak tahun 1984 Provinsi Jambi hampir sama sekali tidak memiliki tenaga analis kesahatan.

Padahal tenaga analis sebagai mitra dokter dalam menegakkan diagnosis penyakit seorang pasien sangat dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dasar maupun upaya kesehatan rujukan.

“Untuk itu pemerintah KDH Tk. I Jambi mendirikan Sekolah Menengah Analisis Kesehatan (SMAK) Pemda Tk. I Jambi dibawah pembinaan Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Kanwil Depkes RI. Sejak berdirinya SMAK Pemda Tk. I Jambi hanya mampu meluluskan 40 orang analis kesehatan, sehingga selama 19 tahun telah menghasilkan 680 analis kesehatan tingkat menengah,”katanya. ruk

Kualitas Rendah, Operasi Pasar Beras Murah Kurang Diminati

Jambi, BATAKPOS

Dinilai mutunya rendah, warga kurang gemar membeli beras di Operasi Pasar (OP) yang dilakukan Perum Bulog Divisi Regional Jambi di Pasar Angso Duo Jambi dan Pasar Baru, Talangbanjar, Jambi Timur. OP beras yang dimulai sejak 23 Juli lalu, hingga kini masih sepi peminat.

OP beras digelar hingga Ramadhan mendatang untuk mengendalikan harga beras yang kian melambung. Minimnya peminat warga pada PO beras itu disebabkan kualitas mutu beras OP rendah.

“Kita kurang berminat beli beras di OP tersebut. Kualitas berasnya rendah. Kalau sudah dingin nasinya berair dan gampang basi. Harga beras dipsar dan di OP tersebut hanya terpaut selisih harga Rp 500 per kilogram. Jadi kita beli di pasar atau took kebutuhan pokok saja,”kata Nurmelly (34), warga Rt 12 Talangbanjar, Jambi Timur kepada BATAKPOS, Jumat (6/8).

Menurut Nurmelly, beras OP tersebut hamper mirip beras raskin (beras miskin). “Kita mengoplos raskin dengan beras pulen untuk kebutuhan rumah tangga. Rasanya lebih enak jika dicampur dengan raskin dan pulen. Jadi kita tak usah beli beras OP tersebut,”katanya.

Hal senada juga dikatakan, Sulastri (28), warga Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Menurutnya, kualitas OP beras itu rendah, jadi warga banyak membeli beras di pasar yang harganya hanya terpaut Rp 500 per kilogram.

Menurutnya, seharusnya OP beras adalah beras kualitas baik dengan harga lebih rendah. Sehingga masyarakat terbantu. “Pencuma harga rendah, namun kualitas berasnya rendah. Hal ini kan bukan membantu, tapi membodohi masyarakat,”kata Sulastri.

Kepala Perum Bulog Regional Jambi melalui Kepala Seksi Tata Usaha Bulog Regional Jambi, Ismet, mengatakan, bahwa antusias masyarakat terhadap OP yang dilakukan Bulog masih belum terlihat.

Hal ini dikarenakan, harga beras dipasaran masih belum melambung tinggi. Namun dengan adanya OP tersebut, para pedagang tidak berani menaikkan harga beras seenaknya. Pihaknya juga membantah kalau kualitas beras OP rendah.

Disebutkan, harga beras OP Rp 6.500 per kg sedangkan satu karung berisi 15 kg dijual dengan harga Rp 25 ribu. Harga itu lebih murah dari harga di pasaran. ruk

Monday, 9 August 2010

Pengunjung As’ad Syam di LP Jambi Padat

Jambi, BATAKPOS

Mantan Bupati Muaro Jambi yang kini duduk sebagai anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, As`ad Syam, yang kini mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambi sejak Kamis (5/8) malam banyak dukunjungi. Bahkan suasana tamu yang ingin mengunjungi As’ad Syam berjubel di pintu masuk LP Jambi. Pihak LP Jambi juga membuat pengawalan ketat di pintu masuk LP Jambi.

Buronan satu tahun terakhir dalam kasus korupsi tersebut, ditangkap tim gabungan kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi di rumah istri keduanya di Pondok Cabe, Tangerang Selatan sekitar pukul 21.30 WIB, Rabu (4/8) malam.

Kepala Lapas IIA Jambi, Rusman Nariwono, kepada wartawan, Jumat (6/8) mengatakan, As'ad Syam, terpidana kasus korupsi proyek PLTD Unit 22 Sungai Bahar senilai Rp.4 miliar itu yang juga mantan Bupati Muaro Jambi, berada satu kamar dengan mantan Kepala Kantor Kehutanan Kabupaten Muaro Jambi, Ir. Benyamin Panannangan, tersangka kasus 648 kayu milik cukong Ahi, PT. Dikapura Kencana di Desa Arang-Arang, Kabupaten Muaro Jambi beberapa tahun lalu oleh Polda Jambi.

Bersama Benyamin, As’ad Karim dan Syamsudin, As'ad Syam menempati kamar Blok D-3 No A-5 dengan kapasitas lima orang. Namun khusus kamar ini hanya ditempati oleh mereka berempat. Penempatan As'ad Syam sekamar dengan Benyamin agar komunikasi berjalan dengan baik.

“Tidak ada keistimewaan yang diberikan Lapas Jambi kepada As’ad Syam. Dirinya sama dengan narapidana lainnya. Siapapun dia sama saja tidak ada keistimewaan, dia kan sekarang statusnya narapidana bukan sebagai Anggota DPR-RI,” kata Rusman.

Penjagaan Ketat

Paska masuknya As’ad Syam, penjagaan LP Jambi diperketat mengingat banyaknya pengunjung yang ingin bertemu As’sad Syam. Maklum, istri As’ad Syam menjababat Anggota DPRD Provinsi Jambi dan anaknya menjabat Ketua DPRD Muarojambi. Mereka dari Partai Demokrat. Sementara As’ad Syam menjabat Ketua DPP Partai Demokrat Provinsi Jambi.

Pengawalan mantan Bupati Muaro Jambi yang divonis 4 tahun itu, sangat ketat oleh pengawalan dari anggota Polres Muaro Jambi yang dipimpin langsung Kaur Bimbingan Operasional (KBO) Reskrim Polres Muaro Jambi, Iptu Irwandy.

Isterinya, Fatmawati, beserta anak-anaknya dan kerabat dekatnya silih berganti mengunjungi As’ad Syam di LP Jambi. “Saya datang menjenguk bapak yang sudah lama tidak bertemu, kondisi bapak sehat,” ujar Fatmawati, istri pertama As’ad Syam.

As’ad syam dikenakan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No. 31 tahun 2009 jo UU No. 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

As`ad Syam dijerat dengan dakwaan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 , Pasal 55 ayat 1 KUHP, atau Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Abaikan Hukum

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Yuswa Kusuma Affandi mengatakan, As'ad Syam, tidak menunjukan itikad baik, dirinya tidak mau menyerahkan diri dan terkesan selalu menghindar. Bahkan tiga kali dipanggil, As’ad Syam tidak pernah datang memenuhi panggilan.

As’ad Syam terkesan abaikan hukum. Mengingat As’ad Syam adalam mantan kepala daerah dan petinggi partai politik, seharusnya menunjukkan contoh kepada masyarakat akan taat hukum. ruk

Wagub Jambi Terima Kunjungan Komisi VI DPR

Jambi, BATAKPOS

Dua hari menjalankan tugas selaku Wakil Gubernur Jambi, Drs Fahrori Umar M Hum menerima kunjungan Komisi VI DPR-RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, Usaha Kecil Menengah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), stadarisasi nasional, bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (5/8).

Menurut Wagub Jambi menjelaskan bahwa struktur ekonomi Provinsi Jambi pada tahun 2009 menunjukkan fundamental yang semakin kuat yang bertumpu pada sector riil. Kondisi perekonomian Provinsi Jambi yang kondusif tersebut, tergambar dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jambi tahun 2008 atas harga konstan sebesar Rp15,297 triliun menjadi Rp16.276 triliun pada tahun 2009.

Ketua Komisi VI DPR RI yang diketuai Ir. H. Airlangga Hartarto, mengatakan, Provinsi Jambi yang memiliki pertumbuhan ekonomi 6,4 persen merupakan barometer ekonomi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang potensial mulai dari kehutanan, perkebunan dan migas.

Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat semakin memajukan Provinsi Jambi. Dan dengan penggalian kekayaan alam dan budaya diharapkan dapat mendatangkan investasi dan menyerap tenaga kerja.

“Komisi VI mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi, seperti wacana pengerukan sungai Batanghari yang dipergunakan untuk memperlancar transportasi sungai yang dapat dipergunakan untuk lalu lintas perdagangan,”katanya.

Kemudian pembangunan Pelabuhan Sabak dan Talang Duku. Kami sangat mendukung pembangunannya. Karena Provinsi Jambi berada di wilayah tengah dan berbatasan langsung antara Singapura, Johor dan Kepulauan Riau.

“Untuk meningkatkan daya saing komisi VI telah mendapatkan masukan dari Wakil Gubernur dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jambi dimana faktor infrastruktur menjadi kendala dalam pembangunan,”katanya. ruk

Jelang Bulan Suci Ramadhan, PSK Dilarang “Jualan”

Jambi, BATAKPOS

Jelang bulan suci Ramadhan, pekerja seks komersial (PSK) di Jambi dilarang “jualan” diberbagai tempat hiburan malam. Semua tempat hiburan malam disterilkan dari perbuatan maksiat selama bulan suci Ramadhan.

Kepala Satpol PP Kota Jambi, Sabri Yanto, Kamis (5/8) mengatakan, pihaknya akan terus melakukan rajia terhadap PSK di berbagai tempat hiburan malam.

Kamis (5/8) dini hari, sebanyak 18 orang wanita PSK terjaring dalam razia penyakit masyarakat (pekat) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jambi.

Dalam razia yang difokuskan terhadap PSK itu sempat terjadi ketegangan. Sebuah mobil bernopol BG 1032 MG tiba-tiba kabur saat petugas berhenti di depan Golden Palace Pasar. Petugas langsung mengejar mobil itu dan berhasil dihentikan tepat di depan Mall Mitra. Di dalam mobil itu terdapat seorang laki-laki yang bertindak sebagai sopir dan dua wanita.

Wartawan yang meliput juga terjadi adu mulut dengan para PSK. PSK menolak jika wartawan mengambil gambar. "Mereka yang tertangkap terdiri dari waria, remaja dan wanita PSK. PSK diserahkan ke Dinas Sosnaker Kota Jambi,”katanya. ruk

Meronta : Seorang Pekerja Seks Komersial (PSK) meronta saat diamankan Satuan Polisi Pamong Praja disalah satu tempat hiburan malam, Kamis (5/8) dini hari. Rajian Penyakit Masyarakat (Pekat) ini dalam rangka Jelang Bulan Suci Ramadhan 2010. foto batakpos/rosenman manihuruk.

Gubernur Minta Jalan Lingkar Selatan Segera Diperbaiki

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs Hasan Basri Agus (HBA) meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi untuk segera memperbaiki kerusakan di Jalan Lingkar Barat dan di Jalan Lingkar Selatan Kota Jambi. Kota Jambi menuju Pelabuhan Talang Duku, Jambi. Kerusakan jalan tersebut harus menjadi prioritas karena merupakan jalur transportasi ekspor-impor menuju pelabuhan.

Hal itu dikatakan HBA kepada wartawan Kamis (5/8) paska meninjau jalan rusak tersebut Rabu (4/8) petang. Menurut dia, pembangunan jalan itu secara permanent harus segera dilakukan. Pengguna kenderaan, khususnya supir truk sudah mendesak perbaikan jalan itu.

“Kita minta PU Provinsi Jambi segera membangun jalan rusak tersebut. Jalur tersebut merupakan jalur utama menuju pelabuhan ekspor-impor Jambi. Program prioritas kita memang infrastruktur. Karena itu merupakan urat nadi perekonomian,”katanya.

Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, Ir. Nino Guritno didampingi Kabid Bina Marga PU Provinsi jambi, Ir Benhard Panjaitan mengatakan, pemenang tender sudah ada, tinggal NOL (No Objection Letter)-nya yang belum turun.

Menurut Nino Guritno, perbaikan jalan tersebut akan segera dilaksanakan. Dana perbaikan/pembangunan jalan itu sudah ada yakni Rp 94 miliar dari Bank Dunia/IBRD (International Bank for Reconstruction and Development).

Jalan sepanjang 22 Km akan diaspal semua, beban maksimal jalan delapan ton. Dalam waktu dekat NOL-nya turun, sehingga perbaikan/pembangunan jalan tersebut bisa segera direalisasikan.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta memberikan pernyataan yang senada dengan gubernur bahwa perbaikan jalan itu adalah untuk kepentingan bersama, terlebih lagi agar arus lalu lintas lancar menjelang dan pada waktu bulan puasa serta Idul Fitri.

Ketua DPRD Provinsi Jambi juga menghimbau agar tidak ada saling menyalahkan dalam penanggulangan kerusakan jalan ini, serta agar semua pihak, terutama masyarakat bersabar, karena pemerintah dan DPRD Provinsi Jambi juga sudah berusaha untuk menanggulangi kerusakan jalan dimaksud. ruk

As’ad Syam Ditangkap di Rumah Wanita Simpanannya di Tangerang Selatan


Akan Dipenjara di LP Kota Jambi
Jambi, BATAKPOS

Mantan Bupati Muaro Jambi yang kini menjadi anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Demokrat, As`ad Syam, yang buronan hampir satu tahun akhirnya tertangkap. As'ad ditangkap oleh tim gabungan kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi di rumahnya di Pondok Cabe, Tangerang Selatan sekitar pukul 21.30 WIB, Rabu (4/8) malam.

Kasi Penkum dan Humas Kejati Jambi, Andi Azhari kepada wartawan di Jambi, Kamis (5/8) mengatakan, penangkapan As`ad Syam itu melalui operasi intelijen yang dilakukan oleh kejaksaan dan KPK.

Disebutkan, As'ad akan dibawa ke Kejagung RI dan selanjutnya diinapkan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejagung. Rencananya Kamis (5/8) malam akan langsung diterbangkan ke Jambi.

Menurutnya, selama ini As'ad selalu berpindah-pindah tempat tinggal sehingga menyulitkan Tim Eksekusi Kejati Jambi untuk melakukan eksekusi. Bahkan As’ad tidak mengindahkan surat panggilan dari Kejati Jambi.

Mantan orang nomor satu di Kabupaten Muaro Jambi itu terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Unit 22 Sungaibahar, Muarojambi, yang merugikan negara Rp4 miliar.

Di tingkat Pengadilan Negeri Sengeti, As`ad Syam pada 3 April 2008 divonis bebas. Namu Desember 2008, Mahkamah Agung mengabulkan tuntutan kasasi Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sengeti pada 13 April 2008 dengan menjatuhkan hukuman empat tahun penjara dikurangi masa penahanan sebelumnya.

As'ad Syam masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan dan KPK As'ad Syam masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan dan KPK setelah terbukti mengkorupsi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel atau PLTD pada 2005 silam. Akibatnya, negara dirugikan sebesar Rp 4 miliar. Saat itu, As'ad Syam masih menjabat sebagai Bupati Muaro Jambi.

As`ad Syam yang juga menjabat Ketua DPP Partai Demokrat Provinsi Jambi itu dijerat dengan dakwaan Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 , Pasal 55 ayat 1 KUHP, atau Pasal 3 junto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 junto UU Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 55 ayat 1 KUHP. ruk

Mendagri Minta Pemilukada Transparan dan Demokratis


Jambi, BATAKPOS

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi meminta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia agar berjalan secara transparan dan demokratis. Terjadinya sengketa dan gugatan Pemilukada akibat tak adanya transparansi pihak penyelenggara Pemilukada serta demokratisasi tidak berjalan dengan baik dimasyarakat.

Demikian dikatakan Gamawan Fauzi kepada wartawan di Jambi diselasela acara malam pisah sambut Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin dengan Hasan Basri Agus di salah satu hotel berbintang di Kota Jambi, Selasa (3/8) malam.

Menurutnya, sejumlah sengketa Pemilukada di Indonesia terjadi akibat tidak berjalannya demokrasi secara benar. Masih ada intimidasi atau politik uang yang membuat Pemilukada berakhir pada gugatan ke Mahkama Konstitusi.

Latar belakang terjadinya gugatan Pemilukada akibat para kandidat Pemilukada hanya siap menang dan tidak siap untuk kalah. Hal ini yang sering membuat kandidat yang kalah melakukan gugatan ke MK.

“Namun tidak semua Pemilukada bermasalah. Hal ini terbukti ada di Jambi. Pemilukada Gubernur Jambi 19 Juni lalu berlangsung dengan tertib dan aman. Kandidat lain menerima kemenangan pasangan gubernur dan wakil gubernur jambi terpilih H.Hasan Basri Agus – H.Fachrori Umar dengan lapang dada,”katanya.

Disebutkan, transparan dan demokratis serta praktis tanpa adanya gejolak-gejolak yang berarti, Pemilukada Gubernur Jambi menjadi apresiasi yang tinggi juga disampaikan kepada para pasangan calon gubernur dan wagub yang telah menunjukkan sikap yang sangat sportif dalam berkompetisi.

“Sudah kali kedua di Jambi melakukan Pemilukada Gubernur Jambi (2005 dan 2010) secara langsung. Kedua Pemilukada itu berjalan dengan aman dan tertib tanda adanya gejolak. Bahkan kandidat lain legowo menerima kekalahan. Pemilukada Provinsi Jambi merupakan contoh baik Pemilukada di Indonesia,”katanya. ruk

Gubernur Minta SKDP Jangan Tergiur Makelar Jabatan

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs Hasan Basri Agus (HBA) setelah resmi dilantik menjadi Gubernur Jambi, memulai tugas pertamanya dengan menggelar rapat tertutup di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (4/8). HBA memanggil seluruh Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) se Provinsi Jambi. Dirinya juga meminta SKPD untuk tidak percaya terhadap makelar jabatan.

HBA juga meminta seluruh SKPD untuk bekerja secara professional dan bukan laporan Asal Bapak Senang (ABS). Rapat yang dimulai pukul 10.00 WIB itu juga banyak membicarakan kinerja SKPD tepat waktu serta mampu mempergunakan anggaran seefisian mungkin.

“Saya meminta seluruh SKPD dan kepala dinas untuk bekerja professional dibidang masing-masing. Saya juga meminta agar tidak percaya terhadap oknum-oknum (makelar) yang menjanjikan jabatan. Guna melakukan roda pembangunan diperlukan staf yang professional dan kredibel dalam bekerja,”katanya.

Secara terpisah, Presedium LSM Gerakan Anti Korupsi (Garansi) Provinsi Jambi, Nasroel Yasir mengatakan, kini ada oknum yang mengaku sebagai keluarga, tim sukses atau dekat dengan keluarga gubernur dan wakil gubernur untuk menawarkan jabatan strategis.

"Mereka mengaku bisa bisa menjadikan PNS sebagai pejabat eselon II, III dan IV. Biasanya oknum makelar jabatan mendatangi calon korban baik langsung maupun tidak langsung. Saya diingatkan kepada masyarakat khususnya pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat untuk berhati-hati terhadap oknum seperti itu,”katanya. ruk

HBA Rangkul Semua Pihak Membangun Provinsi Jambi

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs Hasan Basri Agus (HBA) berjanji akan merangkul semua pihak guna bersama-sama membangun Provinsi Jambi. Dirinya juga meminta masyarakat melupakan kompetisi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tersebut dan bersatu, bersama, bahu-membahu membangun dan memajukan Provinsi Jambi.

Hal tersebut ditegaskan Hasan Basri Agus pada acara pisah sambut Gubernur Jambi yang diselenggarakan di Abadi Convention Center (ACC) pada Selasa (3/8) malam.

“Sesungguhnya tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Yang menang adalah masyarakat Provinsi Jambi. Saya dan bapak Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum menjabat sebagai gubernur dan wakil gubernur periode 2010-2015. Bukan berarti enaknya sebagai gubernur dan wakil gubernur, tetapi lebih pada tanggung jawab dari jabatan tersebut, yakni mengabdi bagi Provinsi Jambi,”katanya.

HBA menyadari begitu besar harapan masyarakat Provinsi Jambi yang mereka emban, yang tentunya untuk kemajuan Provinsi Jambi dan kesejahteraan masyarakat Jambi.

“Kami mohon dukungan dan doa restu dari segenap masyarakat Provinsi Jambi agar saya dan bapak Fachrori Umar mampu memikul amanah sebagai gubernur dan wakil gubernur Jambi periode 2010-1015, untuk menjadi pelayan masyarakat. Pekerjaan sudah menunggu untuk mewujudkan JAMBI EMAS (Ekonomi Maju, Adil, Aman, dan Sejahtera) 2015,”katanya.

HBA juga mengucapkan terimakasih kepada H. Zulkifli Nurdin dan istri, Ratu Munawwaroh atas pengabdian buat Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

H. Zulkifli Nurdin mengatakan, dirinya bangga Pemilukada Provinsi Jambi 19 Juni 2010 lalu berjalan dengan aman dan damai dan menyatakan hal itu merupakan satu hal positif, kondisi aman dan damai yang perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan.

“Legislatif dan eksekutif adalah partner. Legislatif dan eksekutif seharusnya sejalan untuk membangun Jambi. Segala kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan, saya minta maaf. Saya telah berusaha maksimal untuk membangun dan memajukan Provinsi Jambi,”katanya.

Program yang dia prioritaskan adalah ekonomi kerakyatan seperti peremajaan karet tua rakyat yang telah mulai dideres, demi membantu dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat ekonomi lemah. Selain itu, ia berusaha membangun infrastruktur yang menunjang kemajuan ekonomi masyarakat, yaitu Jembatan Batanghari II dan Pelabuhan Samudera Internasional Muara Sabak. ruk

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus Prioritaskan Urat Nadi Perekonomian


Jambi, BATAKPOS

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian di yang harus didukung oleh pemerintah guna mewujudkan masyarakat mandiri dalam meningkatkan perekonomian. Pentingnya pembangunan jalan dan jembatan, adalah salah satu solusi meningkatkan perekonomian di Provinsi Jambi khususnya di daerah produksi pangan.

Kemudian rendahnya kualitas jaringan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan dan listrik menjadi penghambat utama percepatan pembangunan di Provinsi Jambi selama ini. Kerusakan jalan yang cukup tinggi dan terbatasnya daya listrik menjadi salah satu kendala rendahnya minat investor menanamkan modalnya di Jambi.

Kerusakan jalan dan jembatan juga memperlambat pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sentra-sentra produksi tanaman pangan dan lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten.

Demikian dikatakan Gubernur Jambi Periode 2010-2015, H Hasan Basri Agus kepada wartawan usai Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Periode 2010-2015 Drs H Hasan Basri Agus- H Fachrori Umar (HBA-FU) oleh Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauz I dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Jambi, Selasa (3/8).

Menurut HBA, guna menjawab tantangan itu serta menyadari besarnya pengaruh kemiskinan infrastruktur tersebut terhadap percepatan pembangunan daerah, dirinya bersama Wakil Gubernur Jambi menjadikan penanggulangan urat nadi perekonomian (infrastruktur listrik) sebagai prioritas setelah mereka dilantik jadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi.

Disebutkan, saat menyampaikan visi dan misi di hadapan rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada masa kampanye, telah mengangkat persoalan tingginya kerusakan jalan, jembatan dan miskinnya listrik di daerah itu sebagai agenda utama pembangunan daerah.

“Pembangunan usat nadi perekonomian (infrastruktur jalan, jembatan serta listrik) merupakan persoalan yang harus segera diatasi. Menurutnya, hingga kini sekitar 425,21 kilometer (km) jalan provinsi yang menjadi urat nadi perekonomian di Jambi masih rusak berat,”katanya.

Gubernur mengatakan, kerusakan jalan tersebut mencapai 27,14 persen dari sekitar 1.567 km panjang jalan provinsi di daerah itu. Sedangkan jalan provinsi yang rusak ringan di Jambi mencapai 447,05 km (28,53 persen). Jalan provinsi yang kondisinya baik di daerah hanya 295,97 km (18,89 persen).

Mantan Bupati Sarolangun ini menambahkan, ruas jalan provinsi yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas di daerah itu saat ini mencapai 972 km. Jalan provinsi yang perlu segera diaspal sekitar 349 km dan perlu ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional sekitar 55 km. Perbaikan peningkatan kualitas jalan di daerah itu penting untuk menunjang pengangkutan hasil-hasil pertanian dari sentra-sentra pertanian, perkebunan dan perikanan.

“Perbaikan kerusakan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di Jambi harus tuntas paling lambat lima tahun ke depan. Target itu harus tercapai karena produksi pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit di Jambi kini mulai mengalami booming (ledakan produksi),”katanya

Dibidang kelistrikan, HBA berpendapat, hingga kini tingkat elektrifikasi di Jambi masih tergolong rendah. Sekitar 461 desa yang tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Jambi hingga kini belum menikmati listrik. Desa yang belum menikmati listrik tersebut mencapai 42,41 persen dari sebanyak 1.087 desa di provinsi itu. Sedangkan desa yang telah menikmati listrik di daerah itu sebanyak 626 desa atau 65 persen.

Ketersediaan daya listrik di daerah itu saat ini hanya 146 megawatt (MW). Sedangkan, kebutuhan listrik daerah itu mencapai 310 MW. Berarti masih terdapat kekurangan daya listrik di provinsi itu sekitar 170 MW.

Menurutnya, peningkatan jangkauan aliran listrik (elektrifikasi) di Jambi sangat mendesak. Peningkatan daya listrik di daerah itu memiliki manfaat ganda, yakni untuk meningkatkan minat investor menanamkan modal di daerah itu sekaligus mempercepat kebangkitan pertumbuhan pusat ekonomi baru di daerah-daerah kabupaten.

Sementara H Zulkifli Nurdin usai serah terima jabatan, mengatakan, masih banyak program pro rakyat yang harus dilanjutkan oleh Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Fachrori Umar.

Program itu berupa perluasan peremajaan karet, budidaya patin jambi, penyelesaian pasar Angso Duo Jambi, Pembangunan Lapangan KONI, Pemindahan Terminal Angkutan Kota Jambi serta pembangunan Pelabuhan Muarosabak.

“Saya berharap Pak HBA dapat melanjutkan pundasi-pundasi pembangunan yang saya letakkan. Pembangunan harus pro rakyat yang meningkatkan perekonomian rakyat Provinsi Jambi pada khususnya. Saya juga minta maaf kepada seluruh pers selama 10 tahun bersama-sama membangun Jambi selaku Gubernur Jambi,”ujar H Zulkifli Nurdin. (Rosenman manihuruk)

Wednesday, 4 August 2010

Komisi III DPR Pertayakan Pengusutan Penggelapan Pajak di Jambi


Jambi, BATAKPOS

Komisi III DPR RI mempertayakan Polda Jambi dalam pengusutan kasus penggelapan pajak sebesar Rp 40 miliar oleh PT Delimuda Perkasa (DMP) di Kabupaten Batanghari. Rombongan Komisi III DPR yang diketuai Aziz Syamsudin dari Fraksi Golkar disambut langsung Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs. R. Dadang Garhadi KS.

Menurut Aziz, pihaknya mempertayakan pihak Polda Jambi tentang kasus yang telah diusut tersebut. Pihaknya juga ingin mengetahui persoalan pajak oleh PT. DMP diduga melakukan penggelapan pajak di Kabupaten Batanghari.

Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs. R. Dadang Garhadi KS melalui Direktur Reserse Kriminal Umum (Direkskrimum) Polda Jambi Kombes Dul Alim mengatakan, pihaknya telah menangkap dua orang direktur PT Delimuda Perkasa (DMP), yakni Jufendiwan dan Adil Dharmadi. Keduanya ditangkap di Jakarta, Kamis (1/7) siang. Keduanya diduga melakukan penggelapan pajak senilai lebih dari Rp300 miliar.

“Istilahnya keduanya bukan ditangkap, tapi dijemput. Sesuai prosedur hukum, keduanya sudah dua kali kita panggil untuk diperiksa, tetapi tidak datang. Sebab itu, keduanya terpaksa kita jemput,” kata Dul Alim.

Keduanya usai ditangkap, langsung dibawa ke Jambi untuk diperiksa lebih lanjut sebagai tersangka. Sejak beroperasi tahun 2006, hingga kini PT DMP tidak mengantongi izin operasional, dan juga diduga tidak membayar pajak. Kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp300 miliar lebih. Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menangani PO Box 99, Sardan Marbun, duduk sebagai Komisaris Utama PT DMP.

PT DMP adalah perusahaan pengolahan crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah yang punya pabrik di Desa Sengkati Baru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi, dan Pekanbaru, Riau. Di Jambi, perusahaan ini belum punya kebun sendiri.

Dalam pengoperasiannya sehari-hari perusahaan ini menampung buah sawit dari para petani sawit yang berada di sekitar kawasan perusahaan. Padahal, berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan, setiap pabrik pengolahan CPO harus mempunyai kebun sendiri atau kebun plasma untuk memasok kebutuhannya.

Dengan ditangkapnya Jufendiwan dan Adil Dharmadi, berarti ada kemajuan dari Polda Jambi dalam menangani kasus PT DMP ini. Padahal, sudah lama Polda Jambi mengeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP), namun sejauh ini belum ada tersangkanya.

Informasi yang diperolah BATAKPOS menyebutkan, kasus itu bermula dengan adanya pengaduan dari anggota dewan Kabupaten Batanghari ke pihak Polisi Daerah Jambi beberapa waktu lalu. Berdasarkan asumsi PT DMP yang memiliki pabrik pengolahan buah kelapa sawit di Desa Sengkatibaru, Kecamatan Mersam, Kabupaten Batanghari, Jambi beroperasi tanpa izin sekitar empat tahun lalu.

Berdasarkan pantauan anggota DPRD Batangari terungkap bahwa PT DMP diduga tidak pernah membayar pajak sebesar Rp40 miliar per tahun. yang hanya memiliki pabrik kelapa sawit tanpa ada perkebunan.

Asumsi kerugian negara ini dihitung dari penerimaan tandan buah segar per bulan, rendemen, produksi CPO, harga jual CPO per kilogram, PPN, rendemen kemel, produksi kemel dan dikali dengan total harga.

PT DMP mengelolah pabrik kelapa sawit berkafasitas 80 ton per jam sejak empat tahun lalu, setelah 15 Desember 2006, membeli pabrik tersebut dari PT Tunjuk Langit Sejahtera (TLS).

Anehnya, perusahaan itu tidak memiliki kebun sendiri. Dalam pengoperasiannya sehari-hari perusahaan ini menampung buah sawit dari para petani sawit yang berada di sekitar kawasan perusahaan. ruk

MENGUCAPKAN

SELAMAT DAN SUKSES

Atas Pelantikan

Drs. H. Hasan Basri Agus, MM & Drs. H. Fachrori Umar, M.Hum

Sebagai
Gubernur & Wakil Gubernur Jambi
Periode 2010-2015
Oleh Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi Atas Nama Presiden RI
Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi, Selasa 3 Agustus 2010

Dari :

Ir P Bernhard Panjaitan MM
- Sekretaris Umum (Sekum) Badan Pengurus Pusat (BPP) Lembaga Budaya Batak Jambi (LBBJ) Provinsi Jambi
-Kabid Binamarga PU Provinsi Jambi

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus Prioritaskan Urat Nadi Perekonomian

Jambi, BATAKPOS

Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan merupakan urat nadi perekonomian di yang harus didukung oleh pemerintah guna mewujudkan masyarakat mandiri dalam meningkatkan perekonomian. Pentingnya pembangunan jalan dan jembatan, adalah salah satu solusi meningkatkan perekonomian di Provinsi Jambi khususnya di daerah produksi pangan.

Kemudian rendahnya kualitas jaringan infrastruktur, khususnya jalan, jembatan dan listrik menjadi penghambat utama percepatan pembangunan di Provinsi Jambi selama ini. Kerusakan jalan yang cukup tinggi dan terbatasnya daya listrik menjadi salah satu kendala rendahnya minat investor menanamkan modalnya di Jambi.
Minta Restu Ke Presiden : Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (paling kiri) bersama Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar (paling kanan) saat berkunjung ke Istana Presiden beberapa waktu lalu jelang Pelantikan Gubernur dan wakil Gubernur Jambi periode 2010–2015 yang dilaksanakan di Gedung DPRD Provinsi Jambi, Selasa (3/8). Foto batakpos/rosenman manihuruk.

Kerusakan jalan dan jembatan juga memperlambat pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi baru di sentra-sentra produksi tanaman pangan dan lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten.

Guna menjawab tantangan itu serta menyadari besarnya pengaruh kemiskinan infrastruktur tersebut terhadap percepatan pembangunan daerah, pasangan Gubernur Jambi – Wakil Gubernur Jambi periode 2010-2015, H Hasan Basri Agus–H Facrori Umar (HBA– FU) yang memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, 19 Juni 2010 menjadikan penanggulangan urat nadi perekonomian (infrastruktur listrik) sebagai prioritas setelah mereka dilantik, Selasa (3/8) oleh Menteri Dalam Negeri RI Gamawan Fauzi..

HBA-FU saat menyampaikan visi dan misi di hadapan rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi pada masa kampanye, telah mengangkat persoalan tingginya kerusakan jalan, jembatan dan miskinnya listrik di daerah itu sebagai agenda utama pembangunan daerah.

Pembangunan usat nadi perekonomian (infrastruktur jalan, jembatan serta listrik) merupakan persoalan yang harus segera diatasi. Menurutnya, hingga kini sekitar 425,21 kilometer (km) jalan provinsi yang menjadi urat nadi perekonomian di Jambi masih rusak berat.

Kerusakan jalan tersebut mencapai 27,14 persen dari sekitar 1.567 km panjang jalan provinsi di daerah itu. Sedangkan jalan provinsi yang rusak ringan di Jambi mencapai 447,05 km (28,53 persen). Jalan provinsi yang kondisinya baik di daerah hanya 295,97 km (18,89 persen).

Mantan Bupati Sarolangun ini menambahkan, ruas jalan provinsi yang membutuhkan perbaikan dan peningkatan kualitas di daerah itu saat ini mencapai 972 km. Jalan provinsi yang perlu segera diaspal sekitar 349 km dan perlu ditingkatkan statusnya menjadi jalan nasional sekitar 55 km. Perbaikan peningkatan kualitas jalan di daerah itu penting untuk menunjang pengangkutan hasil-hasil pertanian dari sentra-sentra pertanian, perkebunan dan perikanan.

“Perbaikan kerusakan dan peningkatan kualitas jalan dan jembatan di Jambi harus tuntas paling lambat lima tahun ke depan. Target itu harus tercapai karena produksi pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit di Jambi kini mulai mengalami booming (ledakan produksi),”katanya

Dibidang kelistrikan , HBA berpendapat, hingga kini tingkat elektrifikasi di Jambi masih tergolong rendah. Sekitar 461 desa yang tersebar di sembilan kabupaten di Provinsi Jambi hingga kini belum menikmati listrik. Desa yang belum menikmati listrik tersebut mencapai 42,41 persen dari sebanyak 1.087 desa di provinsi itu. Sedangkan desa yang telah menikmati listrik di daerah itu sebanyak 626 desa atau 65 persen.

Ketersediaan daya listrik di daerah itu saat ini hanya 146 megawatt (MW). Sedangkan, kebutuhan listrik daerah itu mencapai 310 MW. Berarti masih terdapat kekurangan daya listrik di provinsi itu sekitar 170 MW.

Menurutnya, peningkatan jangkauan aliran listrik (elektrifikasi) di Jambi sangat mendesak. Peningkatan daya listrik di daerah itu memiliki manfaat ganda, yakni untuk meningkatkan minat investor menanamkan modal di daerah itu sekaligus mempercepat kebangkitan pertumbuhan pusat ekonomi baru di daerah-daerah kabupaten.

Sementara H Zulkifli Nurdin saat acara pisah dengan wartawan, Senin (2/8) mengatakan, masih banyak program pro rakyat yang harus dilanjutkan oleh Gubernur Jambi hasan Basri Agus.

Program itu berupa perluasan peremajaan karet, budidaya patin jambi, penyelesaian pasar Angso Duo Jambi, Pembangunan Lapangan KONI, Pemindahan Terminal Angkutan Kota Jambi serta pembangunan Pelabuhan Muarosabak.

“Saya berharap Pak HBA dapat melanjutkan pundasi-pundasi pembangunan yang saya letakkan. Pembangunan harus pro rakyat yang meningkatkan perekonomian rakyat Provinsi Jambi pada khususnya. Saya juga minta maaf kepada seluruh pers selama 10 tahun bersama-sama membangun Jambi selaku Gubernur Jambi,”ujar H Zulkifli Nurdin. (Rosenman manihuruk)