.

.
.

Sunday, 31 July 2011

Gubernur Se Sumatera Sepakat Percepat Pembangunan di Sumatera

VISI PROVINSI JAMBI 2010-2015. FOTO HUMAS PROVINSI JAMBI.
Jambi, BATAKPOS

Gubernur se Sumatera sepakat meningkatkan kerjasama guna percepatan pembangunan disejumlah bidang yang kini cukup mendesak di Pulau Sumatera. Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA) tutut menandatangani Kesepakatan Gubernur se Wilayah Sumatera tentang Percepatan Pembangunan se Wilayah Sumatera, di The Grand Ballroom, Hotel Aryaduta, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, Jumat (29/7).

Penandatanganan kesepakatan ini merupakan rangkaian sekaligus penutupan Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera Tahun 2011, yang dibuka sehari sebelumnya, Kamis (28/7), juga di tempat yang sama.

Menurut HBA, isi kesepakatan ada 10 poin yakni mendorong percepatan penyelesaian rencana tata ruang, baik wilayah Pulau Sumatera maupun provinsi se wilayah Sumatera.

Agar pemerintah pusat segera menetapkan Permendagri tentang penegasan batas daerah yang telah disepakati antar pemerintah daerah se wilayah Sumatera dan memfasilitasi penyelesaian sengketa batas daerah dan atau cakupan wilayah (pulau-pulau kecil) yang masih bermasalah se wilayah Sumatera.

Kemudian pelestarian sumber daya air dan hutan se wilayah Sumatera, menetapkan program studi unggulan dari masing-masing provinsi se wilayah Sumatera untuk membentuk Center of Excellence.

Selanjutnya percepatan pembangunan Sumatera Railway, Sumatera Highway (termasuk jalan tol), dan peningkatan (struktur dan kelas) jalan feeder road Sumatera, mempercepat realisasi pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) dan jembatan Selat Malaka.

Segera merealisasikan pembangunan Sumatera Power melalui rencana pendirian Badan Usaha Ketenagalistrikan se wilayah Sumatera, dan mendesak pemerintah pusat untuk mengevaluasi kebijakan pemanfaatan sumber daya alam (gas, batubara, panas bumi, air, dll) untuk pemenuhan energi listrik di daerah.

Mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk memberlakukan kebijakan visa on arrival menjadi multiply entry bagi para wisatawan mancanegara melalui pelabuhan laut dan udara internasional di seluruh provinsi se wilayah Sumatera.

Mengintegrasikan Forum Kerjasama Ekonomi Regional IMT-GT dan Forum Kerjasama Regional lainnya ke forum Rapat Koordinasi Gubernur se wilayah Sumateraa dan menyepakati tuan rumah Forum Gubernur berikutnya adalah provinsi Sumatera Utara.

Penandatanganan kesepakatan gubernur se wilayah Sumatera itu dilaksanakan langsung di hadapan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mana Rakor gubernur se wilayah Sumatera itu ditutup oleh SBY.

Pada kesempatan tersebut, Presiden RI didampingi Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa; Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Agung Laksono; Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi; Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, Staf Ahli Presiden Bidang Komunikasi Politik, Daniel Sparingga, dan staf Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II lainnya.

Disebutkan, kesepuluh gubernur atau yang mewakili dari sepuluh provinsi di Sumatera menandatangani kesepakatan tersebut, yakni , Gubernur Nanggroe Aceh Darusalam, Irwandi Yusuf, Plt Gubernur Sumatera Utara, H. Gatot Pujo Nugroho, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno.

Kemudian Gubernur Riau, HM. Rusli Zainal, Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus, Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin, Plt. Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hansyah, Gubernur Lampung, Sjahcroedin ZP, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Eko Maulana Ali, dan Gubernur Kepulauan Riau, Muhammad Sani.

Sepuluh poin kesepakatan tersebut dibacakan oleh gubernur tuan rumah, Gubernur Sumatera Selatan, H. Alex Noerdin. Usai penandatanganan, dilakukan serah terima ketua forum gubernur se wilayah Sumatera dari Gubernur Riau kepada Gubernur Sumatera Selatan.

Peresmian Ground Breaking PLTU di Kabupaten Lahat

Setelah penandatanganan kesepakatan gubernur se wilayah Sumatera, melalui video conference/konferensi vidio dari Hotel Aryaduta Kota Palembang, Presiden RI, SBY meresmikan Peresmian Ground Breaking Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Mulut Tambang, Banjarsari 2 X 110 MW di Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan.

Sekretaris Daerah Sumatera Selatan, Yusri Effendi memimpin rombongan di Banjarsari yang memberikan laporan kepada presiden.

PLTU tersebut ditargetkan akan dioperasionalkan pada 2014, yang menggunakan batubara sebagai sumber daya, yang mana PT Bukit Asam menjadi pemasok batubara terhadap PLTU dimaksud. ruk

Muhaimin Iskandar : Jumlah Pengangguran Menacapai Rp 8,1 Juta Orang


Jambi, BATAKPOS

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (Menakertrans RI) Drs. H.A. Muhaimin Iskandar di Jambi, Kamis (28/7) mengatakan, jumlah pengangguran sebesar 8,1 juta orang, dengan tingkat pengangguran sebesar 6,80 persen dari total angkatan kerja.

Perusahaan di daerah juga diharapkan bisa membuka komunikasi peluang kerja dengan pekerja dalam mengurangi jumlah pengangguran di daerah. Melalui pameran bursa kerja, jumlah pengangguran bisa berkurang.

Hal itu dikatakan Muhaimin Iskandar saat membuka Job Fair (Pameran Bursa Kerja) tahun 2011, Kamis (28/7) bertempat di Jambi Town Square (Jamtos) Kota Jambi. Muhaimin didamping Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum.

Kegiatan itu diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jambi.

Menurut Muhaimin Iskandar, kegiatan itu sangat relevan dan sesuai dengan kondisi yang dihadapi Indonesia, yakni masih tingginya tingkat pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran sebesar 8,1 juta orang, dengan tingkat pengangguran sebesar 6,80 persen dari total angkatan kerja.

Kegiatan Jambi Job Fair 2011 di Jambi ini memiliki nilai sangat penting dan strategis, berkaitan dengan upaya mempercepat proses penempatan tenaga kerja secara praktis, efisien dan efektif. Kegiatan ini tentunya sangat membantu pencari kerja untuk menemukan pekerjaan yang diinginkan.

Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum, menyampaikan, bahwa kondisi ketenagakerjaan saat ini yang tentunya sangat berpengaruh pada kondisi ketenagakerjaan di daerah, termasuk Provinsi Jambi.

Disebutkan, berdasarkan data BPS Provinsi Jambi jumlah pengangguran pada bulan Februari 2011 sejumlah 60.055 orang atau 4,45 persen dan pada Februari 2011 turun menjadi 58.797 orang atau 3,85 persen.

Sementara jumlah angkatan kerja yang setengah menganggur mengalami kenaikan dari 503.831 orang pada Februari 2011 menjadi 596.473 orang pada Februari 2011. Sebanyak 51,31 persen dari pekerja adalah tamatan Sekolah Dasar ke bawah.

Sebanyak 19,25 persen hanya berpendidikan SMP, selebihnya 14,59 persen tamat SMA dan hanya 7,75 persen yang tamat diploma dan sarjana. Kedepan Pemerintah Provinsi Jambi akan menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang trampil melalui pengembangan sekolah berbasis keunggulan lokal dan revitalisasi Balai Latihan Kerja (BLK). ruk

Ribuan Liter Tuak di Kerinci Disita Polisi

Jambi, BATAKPOS

Ribuan liter minuman Tuak (dari aren dan kelapa) berhasil disita Polres Kerinci jelang bulan Ramadan. Rajia itu merupakan operasi penyakit masyarakat (Pekat) yang diberi nama Operasi Siginjai I tahun 2011.

Operasi ini dibagi menjadi 2 tim, tim I wilayah Kota Sungaipenuh, dipimpin Kasat Narkoba Polres Kerinci dan Kasat Pol PP Kota Sungaipenuh. Dalam operasi ini, Tim I berhasil mengamankan 1,5 derigen minuman jenis Tuak milik S Sinadi Sinaga, RT 2, Desa Sungai Akar dan 1 derigen Tuak milik Helda, Desa Sungai Ning.

Demikian keterangan diperoleh BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Kamis (28/7). Disebutkan, operasi itu dilakukan menjelang dan pada bulan Ramadan.

Kabag Ops Polres Kerinci, AKP Katino, mengatakan, tim dua berhasil menyita 1.100 liter minuman jenis Tuak dan 2 botol minumun keras jenis olimpus dan vodka. Perdagangan minuman jenis Tuak sudah merajalela dalam Kabupaten Kerinci.

Kapolres Kerinci AKBP Hastho Rahardjo SIK SH melalui Kabag Ops AKP Katino, membenarkan penyitaan ribuan liter minum jenis Tuak dan 2 botol miras. Dalam Operasi Siginjai I, tahun 2011 kita telah menyita ribuan liter minuman jenis Tuak.

Disebutkan, tempat kejadian pemilik minuman jenis Tuak yang berhasil disita Tim II, Simpang Belui, Kecamatan Depati Tujuh, milik Sistrawati. Desa Siulak Gedang, Kecamatan Siulak, milik M Afeni dan Hendri, dan Kecamatan Kayu Aro, milik Ringgo Pangabean. ruk

Thursday, 28 July 2011

Pemkab Merangin Bangun Sarana PAUD Suku Anak Dalam

Potret Suku Anak Dalam di Jambi. Foto Google.com

Jambi, BATAKPOS

Pemerintah Kabupaten Merangin kini telah membangun Rumah dan Sarana Belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Suku Anak Dalam (SAD) Merangin. Rumah PAUD SAD tersebut diresmikan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum, Rabu (27/7) di Desa Mentawak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin.

Menurut Fachrori Umar, pembangunan rumah PAUD SAD tersebut sebagai dukungan Pemkab Merangin dalam upaya mencerdaskan SAD dan merumahkan mereka.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak yang terkait dalam upaya mencerdaskan Suku Anak Dalam serta mengapresiasi SAD dapat meraih pendidikan. Orang tua dan pendidik agar dapat mendidik dengan sikap yang ramah anak dan tidak membuat anak menjadi takut atau stress.

Bupati Merangin Drs. H. Nalim SH, MM mengakui ada beberapa bantuan yang pernah diberikan seperti bantuan kita bersifat spontanitas, contoh Tahun 2008 bantuan Pakain Gratis, Sunatan, Nikah Masal, kemudian setiap tahun itu juga ada bantuan kebersamaan.

Disebutkan, Bupati Merangin juga menjamin bagi Suku Anak Dalam yang menderita sakit bisa secara gratis berobat di Rumah Sakit Umum Abdul Manaf Pemerintah Kabupaten Merangin, hal ini disebabkan tidak efektifnya pemberian kartu Jaminan Kesehatan untuk Suku Anak Dalam. ruk

Ribuan Calon Mahasiswa Asal Sumut Masih Kesulitan Cari Tempat Kost di Jambi

Mujur : Bapak Munthe merupakan orang tua calon mahasiswa yang mujur bisa langsung mendapatkan tempat kosan untuk anaknya di depan Kampus Unja Mendalo, Muarojambi. Dirinya tampak saat mempersiapkan kompor masak untuk anaknya di salah satu kosan milik Bude depan kampus tersebut, Rabu (27/7). Foto batakpos/rosenman manihuruk

Jambi, BATAKPOS

Ribuan calon mahasiswa/i asal Sumatera Utara hingga kini masih kesulitan mencari tempat tinggal (kost) di wilayah sekitar Kampus Universitas Jambi (Unja) Mandalo Darat, Kabupaten Muarojambi dan Kota Jambi. Tempat kost yang tersedia di wilayah kampus Unja kurang mampu menampung calon mahasiswa yang diterima di Unja tahun ini.

Bahkan pengusaha etnis Batak yang sukses di Kota Jambi juga hingga kini belum ada yang melirik untuk membuat rumah kosan khusus mahasiswa asal Sumatera Utara. Padahal usaha ini sangat menjanjikan. Kini uang kosan satu kamar ukuran 4X 6 meter dengan kamar mandi umum ditarif Rp 3 juta per tahun untuk biasa dan kamar mandi sendiri sekitar Rp 4 juta per tahun.

“Sulit sekali mencari tempat kost di wilayah Kampus Unja Mendalo, Muarojambi. Tempat kost sangat terbatas yang bisa ditempuh jalan kaki untuk pergi ke kampus. Memang kita kesulitan mencari tempat kost di sekitar kampus ini,”ujar Manihuruk, ayah dari Jul Manihuruk, calon mahasiswa Unja Fakultas Pertanian kepada BATAKPOS di Unja Mendalo Darat, Muarojambi, Rabu (27/7).

Jul Manihuruk lulusan dari SMA di Kabanjahe, Kabupaten Karo. Mereka tiba di Jambi Senin dan mendaftar ulang di Unja Mandalo, Rabu (27/7).

“Memang kita kesulitan mencari tempat kost, khususnya untuk pria. Harga rata-rata kamar kost dari harga Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per tahun. Sepekan ini saya harus mendampingi anak saya untuk mencari tempat kost,”katanya.

Namun kata Manihuruk, dirinya mujur dan mendapatkan tempat kost dengan harga Rp 3 juta per kamar setahun yang percis didepan kampus Unja Mendalo. Anaknya Jul kost bersama Alex Munthe yang juga satu fakultas dengannya asal SMA di Medan.

“Saya akhirnya bisa lega sedikit. Tempat kostnya sudah ada. Satu kamar untuk berdua, sehingga pembayaran ringan sedikit (Rp 1,5 juta per orang). Saya tinggal memikirkan untuk beli kasur dan lemari. Saya mujur pas kamar itu baru ada yang tamat, jadi lumayanlah tidak bingung lagi,”katanya.

Hal senada juga dikatakan Munthe, orang tua dari Alex Munthe. Sekelurga ini ikut mengantar anaknya paling sulung itu ke Jambi untuk kuliah di Unja Jambi.

“Awalnya saya sudah prihatin mau cari tempat kos anak saya. Kami sekeluarga ikut mengantar anak saya Alex ke Jambi. Seharian kami keliling di sekitar kampus Unja Mendalo menanyakan tempat kost. Untung tempat kos Bude ini ada yang kosong,”ujar Munthe saat beres-beres tempat kost anaknya itu.

Sulitnya mencari tempat kost mahasiswa dari asal Sumut juga diakui Ican Sumbayak, mahasiswa Unja semester VI Fakultas Hukum. Menurutnya, tempat kost untuk mahasiswa asal Sumatera Utara memang sulit.

“Mahasiswa terpaksa tiga sekamar karena tidak adanya tempat kost. Kalaupun ada tempat kost banyak dikhususkan untuk putri. Jadi untuk kost pria memang cukup sulit didapatkan di Unja Mendalo,”katanya.

Seorang pemilik rumah kos-kosan di depan kampus Unja Mandalo, Bude saat berbincang-bincang dengan BATAKPOS mengatakan, dirinya membeli rumah di sekitar kampus hanya untuk dikontrakkan kepada mahasiswa.

“Kita beli rumah disekitar kampus itu sebagai investasi saja. Kini kami memiliki 15 kamar koskosan dari harga Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per tahun. Rumah ini awalnya saya beli milik Dosen Unja. Ternyata makin lama usaha buka kos-kosan di Kampus Unja Mendalo makin menguntungkan. Dari tahun ketahun tarif meningkat hingga Rp 1 juta, tergantung kondisi kamar dan fasilitasnya,”katanya.

Beberapa calon mahasiswa asal Sumut mengaku kesulitan mencari tempat kost di sekitar kampus Unja Mandalo, Muarojambi. Calon mahasiswa tersebut terpaksa masih mondok di rumah kerabat atau famili di Kota Jambi hingga adanya tempat kost di Kampus Unja Mandalo.

Para mahasiswa juga menyesalkan kenapa pengusaha etnis Batak yang sukses di Jambi tidak satupun untuk membuka usaha kos-kosan khusus untuk mahasiswa asal Sumut. Para calon mahasiswa tersebut juga mengaku kecewa karena para komunitas mahasiswa asal Sumut di Unja atau gereja tidak bisa menjembatani pencarian kosan untuk mahasiswa asal Sumut yang setiap tahunnya mencapai ribuan orang. ruk (Berita ini sudah naik di HU BATAKPOS Edisi Cetak Kamis 28 JUli 2011).

Calon Mahasiswa UNJA Keberatan Foto Wajib Almamater Saat Daftar Ulang

Antri : Ratusan calon mahasiswa Universitas Jambi tampak mengantri untuk mendapat giliran difoto wajib pakai almamater Unja sebagai syarat pendaftaran ulang, Rabu (27/7). Foto batakpos/rosenman manihuruk.

Jambi, BATAKPOS

Ribuan calon mahasiswa/i yang masuk di Universitas Jambi (Unja) mengaku keberatan dengan wajibnya pasfoto pakei baju Almamater untuk pendaftaran ulang. Panitia Unja mewajibkan calon mahasiswa foto di lokasi pendaftaran yang telah disediakan panitia dengan biaya berfariasi antara Rp 50 ribu hingga Rp 30 ribu per orang.

“Ini ada unsur pemaksaan dan adanya proyek kongkalikong oleh Panitia pendaftaran ulang. Pasfoto harus memakai almamater Unja, padahal baru mendaftar ulang. Uang foto hari pertama Rp 50 ribu. Namun pada hari kedua turun menjadi Rp 30 ribu per orang,”ujar Suherman, calon mahasiswa asal Kualatungkal, Tanjung Jabung Barat kepada BATAKPOS di Kampus Unja Mendalo, Rabu (27/7).

Menurutnya, pas foto yang telah disediakan akhirnya tidak berguna. Karena dirinya diwajibkan foto ulang dengan panitia. “Kita sangat menyesalkan pemaksaan pasfoto almamater tersebut. Biaya juga besar mencapai Rp 50 ribu. Sementara pasfoto juga hanya berupa prin kertas kilat, bukan cetak mesin foto studio,”katanya.

Hal senada juga dikeluhkan, David Wijaya, calon mahasiswa Fakultas Hukum asal Kabupaten Bungo. Menurutnya, kebijakan wajib foto almamater tersebut terkesan mendadak.

“Seharusnya panitia tidak lagi membebani mahasiswa dengan kutipan modus pasfoto almamater tersebut. Karena para calon mahasiswa sudah cukup banyak biaya pengeluaran masuk kuliah tersebut. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unja harus menyikapi hal ini,”katanya.

Pengamatan BATAKPOS di tempat pendaftaran mahasiswa baru, Rabu (27/7) menunjukkan, antrian panjang tampak saat hendak berfoto. Fotografer yang disediakan panitia hanya satu untuk melayani ribuan calon mahasiswa.

Bahkan alat yang digunakan untuk foto tergolong sederhana hanya satu komputer dilengkapi dengan satu printer warna. Kualitas hasil foto juga tampak kurang bagus dan mudah pudar. ruk

MUI Kota Jambi Ragu Tetapkan Awal Ramadhan

Jambi, BATAKPOS

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi masih ragun untuk memutuskan ketetapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan 1432 Hijriyah. Pihaknya hingga Rabu (27/7) masih menunggu hasil fatwa MUI pusat dan Kementrian Agama RI.

Ketua MUI Kota Jambi, A Tarmizi, Rabu (27/7) mengatakan, 1 Ramadan belum di tetapkan harinya. Pihaknya masih menunggu hasil komisi fatwa MUI Jakarta bersama Kementarian Agama RI dan juga Ormas Islam lainya tentang penetapan 1 Ramadan.

“MUI Provinsi maupun MUI Kota Jambi bersikap menunggu. Apakah 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu (31/07) atau Senin (01/08) itu belum pasti. Jika Muhammadiyah menyatakan 1 Ramadan Senin (01/08), MUI belum berani memastikan, apakah hari Minggu atau Senin, kita masih menunggu keputusan pemerintah,”katanya.

Disebutkan, namun kemungkinan ada persamaan, tergantung dari hasil penglihatan bulan. Tapi hal itu bukan masalah. “Pastinya kita tunggu keputusan pemerintah RI hingga Sabtu lusa,”katanya.

Sementara sejumlah sekolah di Jambi seperti Sekolah Kristen Bina Kasih Jambi telah meliburkan siswanya sejak Jumat 29 Juli hingga 3 Agustus. Sementara untuk sekolah negeri belum ada keputusan libur dari Dinas Pendidikan Jambi. ruk

MUI Kota Jambi Ragu Tetapkan Awal Ramadhan

Jambi, BATAKPOS

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Jambi masih ragun untuk memutuskan ketetapan jatuhnya tanggal 1 Ramadan 1432 Hijriyah. Pihaknya hingga Rabu (27/7) masih menunggu hasil fatwa MUI pusat dan Kementrian Agama RI.

Ketua MUI Kota Jambi, A Tarmizi, Rabu (27/7) mengatakan, 1 Ramadan belum di tetapkan harinya. Pihaknya masih menunggu hasil komisi fatwa MUI Jakarta bersama Kementarian Agama RI dan juga Ormas Islam lainya tentang penetapan 1 Ramadan.

“MUI Provinsi maupun MUI Kota Jambi bersikap menunggu. Apakah 1 Ramadan jatuh pada hari Minggu (31/07) atau Senin (01/08) itu belum pasti. Jika Muhammadiyah menyatakan 1 Ramadan Senin (01/08), MUI belum berani memastikan, apakah hari Minggu atau Senin, kita masih menunggu keputusan pemerintah,”katanya.

Disebutkan, namun kemungkinan ada persamaan, tergantung dari hasil penglihatan bulan. Tapi hal itu bukan masalah. “Pastinya kita tunggu keputusan pemerintah RI hingga Sabtu lusa,”katanya.

Sementara sejumlah sekolah di Jambi seperti Sekolah Kristen Bina Kasih Jambi telah meliburkan siswanya sejak Jumat 29 Juli hingga 3 Agustus. Sementara untuk sekolah negeri belum ada keputusan libur dari Dinas Pendidikan Jambi. ruk

Wednesday, 27 July 2011

Gubernur Minta DPR Perjuangkan Dana Infrastruktur Jambi

H Hasan Basri Agus MM. Foto Rosenman Manihuruk (Asenk Lee Saragih)

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) MM meminta anggota Komisi XI DPR ikut berjuang untuk pengalokasian dana pusat untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Minimnya dana Provinsi Jambi membuat perbaikan sarana infrastruktur di Jambi tak pernah tuntas.

Hal itu dikatakan HBA saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi XI ke Jambi, Senin (25/07) malam. Dirinya berharap melalui pertemuan tersebut, dapat memberikan pencerahan bagi pejabat di daerah dan dapat memberikan solusi tebaik dalam membangun Jambi.

Disebutkan, visi dan misi Jambi kedepan yakni mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dari daerah produksi ke daerah distribusi serta pembangunan jaringan listrik dan air bersih. Memajukan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Meningkatkan kesejahteraan petani, dimana sampai tahun 2009 Nilai Tukar Petani (NTP), masih dibawah 100 persen, serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.

“Permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Jambi saat ini adalah infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Saat ini kondisi jalan di Jambi, banyak yang rusak, baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Untuk itu, Pemprov Jambi sangat mengharapkan dukungan dan aliran dana dari pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan ini. Setidaknya dibutuhkan dana Rp 3 triliun guna memantapkan jalan di Provinsi Jambi,”katanya.

Gubernur Jambi juga berharap DPR memperjuangkan upaya pembangunan Provinsi Jambi di tingkat pusat. Hal itu penting karena keterbatasan APBD Provinsi Jambi.

Ketua Tim Komisi XI DPR RI, Achsanul Kosasih, mengatakan, dari kunjungan ke Bank Indonesia (BI) dan PTPN VI diketahui, ada RP 38 triliun dana pihak ketiga di bank-bank di Provinsi Jambi.

Hal ini menandakan bahwa masyarakat Jambi sudah banking minded. “Kondisi ini merupakan suatu hal positif dalam upaya membangun dan memajukan Jambi. DPR mendukung pembangunan Provinsi Jambi dan akan memperjuangkannya di tingkat pusat sesuai bidang kerja kami seperti keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank,”katanya. ruk

Provinsi Jambi Bedah 2.802 Unit Rumah Prasejahtera


Kelanjutan Program Samisake

Jambi, BATAKPOS

Pemerintah Provinsi Jambi tahun ini akan membedah 2.802 unit rumah keluarga pra sejahtera di 50 kecamatan di 11 kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Bedah rumah di 50 kecamatan itu sebagai proyek percontohan dalam kelanjutan program Satu Miliar Satu Kecamatan (SAMISAKE).

Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) MM, usai pencanangan pelaksanaan bedah rumah dalam sebuah upacara, Selasa (26/7) di Lapangan lapangan Kantor Gubernur Jambi mengatakan, program itu guna mencapai visi Jambi EMAS 2015.

Telah ditetapkan lima misi pembangunan Provinsi Jambi, yang terdiri dari, meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur pelayanan umum, meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kehidupan beragama dan berbudidaya, pendapatan masyarakat berbasis agribisnis dan agroindustri, meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berwawasan lingkungan dan meningkatkan tata pemerintahan yang baik, jaminan kepastian dan perlindungan hukum serta kesetaraan gender.

Menurut HBA, sebagai upaya percepatan menuju JAMBI EMAS 2015, maka program SAMISAKE diharapkan dapat menjadi daya ungkit untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Dimana program SAMISAKE bertujuan mengurangi disparitas pembangunan antar wilayah dalam Provinsi Jambi.

Sebagai penduduk miskin berada di wilayah pedesaan dan keterbatasan kemampuan fiscal Kabupaten/Kota dalam membiayai pembangunan. Upacara pencanangan dimulainya kegiatan bedah rumah yang merupakan salah satu program SAMISAKE yang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola bekerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam hal ini Korem 042 Garuda Putih.

Disebutkan, bedah rumah itu menggunakan dana APBD Provinsi Jambi tahun 2011. Program bedah rumah di 11 Kabupaten/kota, terdiri dari 131 kecamatan akan dilaksanakan secara bertahap.

“Tahun 2011 dialokasikan dana yang bersumber dari dana APBD Provinsi Jambi untuk kegiatan SAMISAKE diantaranya adalah bedah rumah, untuk 2.802 unit rumah yang akan dilaksanakan di 50 kecamatan sebagai pilot project,”katanya.

Guna mendukung program SAMISAKE, Pemprov Jambi menggandeng BUMN dan BUMD yang usahanya berdomisili di Provinsi Jambi turut ambil bagian dalam memberikan bantuan pendanaan dalam bentuk bantuan langsung Corporate Social Responsibility (CSR). Hal itu merupakan implementasi dari kesepakatan MoU yang ditandatangani oleh kedua belah pihak beberapa waktu yang lalu.

Menurut HBA, saat ini sudah delapan kecamatan di Kota Jambi telah melaksanakan bedah rumah program SAMISAKE yang bersumber dari dana CSR. Sebanyak 10 unit rumah dilaksanakan oleh Bank Jambi, 10 unit Bank Tabungan Negara Cabang Jambi, 20 unit Bank BNI, 10 unit dari PT. Perkebunan VI dan yang sedang dalam pelaksanaan sebanyak 10 unit dari Bank Mandiri.

Disebutkan, ada beberapa BUMN dan perusahaan yang sudah berkomitmen berpartisipasi dalam program SAMISAKE bedah rumah melalui dana CSR, seperti PT Nusantara Termal Coal (NTC), perusahaan batu bara yang beroperasi di Kabupaten Bungo 500 unit rumah, dan BP Migas163 unit rumah.

Komandan Korem 042/Gapu Kolonel Infantri, Yudhi Karsono SE MM mengatakan, pelaksanaan bedah rumah program samisake merupakan bentuk kongkrit kesepakatan kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Korem 042/Gapu Jambi, yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dengan mewujudkan rumah yang layak huni guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Wilayah Provinsi Jambi.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi, Ivan Wiranata mengatakan, guna kelancaran pelaksanaan bedah rumah tersebut, pihaknya menurunkan tenaga teknis sebagai koordinator lapangan (Korlap) sebanyak 50 orang untuk ditempatkan di 50 kecamatan. Setiap korlap nantinya akan berkoordinasi dengan Koramil diwilayah kerjanya masing-masing. ruk

Penyaluran Dana Beasiswa di Diknas Provinsi Jambi Terselubung

Idham Kholid. Foto Rosenman Manihuruk (Asenk Lee Saragih)

Jambi, BATAKPOS

Penyaluran dana beasiswa di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi kini diketahui tidak transparan atau dilakukan secara terselubung. Bahkan pejabat Disdik Provinsi Jambi terkesan menutupnutupi aliran dana beasiswa tersebut.

Hal itu terungkap saat Aliansi Masyarakat Peduli Pendidikan dan Pembangunan untuk Rakyat (Ampera) Jambi melakukan unjuk rasa di Disdik Provinsi Jambi, Selasa (26/7).

“Harusnya dana beasiswa bagi mahasiswa Strata 1, Strata 2 dan Strata 3 ini harus melalui mekanisme terbuka. Sebagai salah satu prasyarat untuk mencegah praktik korupsi demi terciptanya pemerintahan yang baik (good governance),” kata Fikri Riza, Direktur Eksekutif Ampera.

Disebutkan, mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan ini tidak ditemukan di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Selain itu, program beasiswa yang digembar-gemborkan tersebut terkesan ditutupi.

“Bahkan ketika berdialog dengan salah satu pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, pejabat tersebut tidak mau memberikan keterangan dengan alasan bahwa informasi itu rahasia negara. Padahal Gubemur Jambi dengan Program Jambi EMAS 2015 telah mencanangkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia melalui dunia pendidikan. Tapi di lapangan ternyata tidak ada transparansi dalam penetapan untuk mendapatkan beasiswa pendidikan tersebut,”katanya.

Ampera menduga yang akan mendapatkan dana tersebut hanya berdasarkan faktor kedekatan, balas budi dan komisi. Menurut Fikri, dirinya minta pemerintah dalam hal ini Kadis Pendidikan Provinsi Jambi, Idham Kholid bisa memberikan informasi yang berhubungan dengan dana beasiswa itu.

“Dana beasiswa tahun 2011 ini, sampai kini belum dicairkan. Apakah ada rahasia negara yang dibocorkan apabila bakal calon penerima beasiswa itu diumumkan ke public. Selain itu, kami mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jambi secepatnya memberikan jawaban, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang tata cara peran serta masyarakat dalam meminta klarifikasi kepada pejabat berwewenang,”katanya. ruk

Tuesday, 26 July 2011

Minim Rambu Lalulintas, Jalinsum Jambi Rawan Lakalantas

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM. Foto Rosenman Manihuruk

Jambi, BATAKPOS

Jalan lintas Sumatera (jalinsum) Provinsi Jambi terkenal rawan kecelakaan lalulintas (lakalantas). Banyaknya jalan permukiman penduduk yang bermuara pada jalan utama lintas Sumatara di Jambi kerab mengundang maut. Kemudian minimnya rambu lalulintas penyebab seringnya terjadi lakalantas.

Keterangan yang diperoleh BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Senin (24/7) menyebutkan, kejadian lakalantas Minggu (24/7) mencabut nyawa tiga korban di jalan lintas Sumatera, Merangin, Provinsi Jambi. Korban tersebut yakni Eva Yolana (19), warga Desa Limbur Merangin, Kecamatan Pamenang Barat.

Korban tewas setelah motor Honda Beat nopol BH 4517 PA yang dikenderaianya bertabrakan dengan mobil Toyota Avanza nopol B 8755 ZK, yang dikemudikan Suyono (50), warga Desa Suka Mulya RT 06 Rw 01, K ecamatan Pelawan Singkut, Sarolangun.

Pada hari yang sama lakalantas juga memakan korban jiwa terjadi sekitar pukul 23.00 WIB, tempak kejadian di Jalinsum KM 04, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Merangin. Dalam kejadian ini, dua orang korban, Edison (23), dan ardianyah (21), yang sama-sama berasal dari Desa Rantau Limau Kapas, Kecamatan Tiang Pumpung, tewas.

Korban tewas ditempat setelah motornya dihantam mobil bus tanpa identitas, sedangkan Erwin Sinaga (15) warga lorong bersama, Kelurahan Pematang Kandis, mengalami luka ringan di sebagian tubuhnya.

Selain menewaskan dua orang sekaligus, insiden kecelakaan beruntun itu, mengakibatkan motor Yamaha Vixon nopol BH 6076 PF, rusak dibagian kiri, begitu juga motor Supra nopol BH 4339 FH, dengan kondisi rusak parah. Sementara motor Vixon tanpa nopol hanya mengalami rusak ringan, akan tetapi mobil bus beserta pengemudinya melarikan diri ke arah Bungo.

Kasat Lantas Polres Merangin, AKP J H Sihombing, mengatakan, lakalantas di dua lokasi yang berbeda itu hingga mengakibatkan 3 orang korban meninggal dunia. Korban sudah dikembalikan kepihak keluarganya.

Dishub Prov Jambi Benahi Rambu

Sementara Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan meningkatkan sarana pengamanan di jalur lintas sumatera (Timur, Tengah, Barat) Jambi seperti pagar pengaman, rambu lalu lintas, tiang pengaman dan lainnya guna menjaga kenyamanan berlalulintas di Provinsi Jambi jelang mudik lebaran. Banyaknya tikungan tajam di Jambi perlu mendapat perhatian.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM di Jambi, kepada BATAKPOS, Senin (24/7) mengatakan, untuk menekan angka kecelakaan di jalur lintas Sumatera Jambi itu, perlu ditingkatan sarana pengaman yang kini masih kurang.

Disebutkan, Jalintim wilayah Jambi sepanjang 560 km berbatasan dengan Provinsi Riau banyak sekali tikungan tajam berbahaya rawan kecelakaan. Menurut mantan Kepala Bidang Bina Marga Dinas PU Provinsi Jambi ini, sisi jalan jurang dan tebing itu sering menimbulkan kecelakaan baik kecelakaan tunggal menabrak tebing atau masuk jurang, juga kecelekaan tabrakan.

Dikatakan, ruas jalan yang masih sempit di Jalinsum bagian Barat Jambi, turut memicu seringnya terjadi kecelakaan, sehingga langkah antisipasi perlu diperbanyak pagar pengaman jalan yang terbuat dari baja.

“Guna mengatasi tabrakan dan kecelakaan itu, pihaknya akan memperbanyak rambu-rambu atau petunjuk jalan yang mengisyaratkan pada pengemudi bahwa jalan yang akan dilaluinya berupa tikungan tajam dan tanda jalan keluara masuk permukiman penduduk,”katanya.

Disebutkan, guna membangun sarana pengaman jalan dan rambu-rambu lalu-lintas di Jalinsum Jambi Dinas Perhubungan Provinsi Jambi akan mengajukan dana puluhan miliar rupiah pada pemerintah pusat.

Jalintim dan Lintas Barat Jambi merupakan jalan nasional, sehingga peningkatan dan pembangunan jalan oleh Dinas Permukiman dan Prasarana wilayah (Kimpraswil) setempat dan sarana pengamanan jalan serta rambu--rambu lalu-lintas, dananya harus bersumber dari APBN atau pemerintah pusat. ruk

Kapolres Tanjabar AKBP Mintarjo Meninggal Dunia

Jenazah AKBP Mintarjo saat mau dibawa ke Ciawi Bogor. Foto Tribun.com).
AKBP Mintarjo. Foto. google.com

Jambi, BATAKPOS

Kapolres Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) AKBP Mintarjo meninggaldunia di Rumah Sakit (RS) Siloam, Kota Jambi, Senin (25/7/11) sekitar pukul 07.10 WIB karena serangan penyakit jantung. Rencana pemakaman almarhum di Ciawi, Bogor. Almarhum tutup usia pada umur 44 tahun ini.

Sebelum jenazah diusung ke Ciawi, Bogor, jenazah almarhum disemayamkan dirumah duka di lorong Candra, Kecamatan Jambiselatan. Sekitar pukul 12. 45 Wib jenazah diberangkatkan menggunakan pesawat Batavia Air.

Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, Senin (25/7) mengatakan, almarhum yang meninggalkan satu istri dan tiga orang anak ini masuk rumah sakit sekitar pukul 05.30 Wib usai mandi pagi dan mendadak sesak nafas.

“Atas permintaan keluarga, jenazah almarhum akan dimakamkan di Bogor. Kapolda Jambi Brigjen Pol Bambang Suparsono beserta jajaran mengucapkan turut berbelasungkawa atas wafatnya AKBP Mintarjo. Kita turut berduka cita atas kepergian almarhum,”kata Almansyah. ruk

Pemprov Jambi Galakkan Motivasi Pembangunan Aparat Desa

Jambi, BATAKPOS

Pemerintah Provinsi Jambi menggalakkan motivasi pembangunan kepada aparat desa dan kelurahan guna pemcapaian visi Pemerintah Provinsi Jambi untuk mewujudkan Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) 2015.

Sejalan dengan itu Pemprov Jambi melakukan pelatihan Diklat Manajemen Pemerintah Desa/Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi tahun 2011 di Balai Diklat Daerah Provinsi Jambi, di Kotabaru Jambi, Senin (25/7).

Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM, saat membuka diklat itu mengatakan, diklat tersebut sebagai bukti keseriusan dan kesungguhan Pemprov Jambi untuk meningkatkan dan mengelola sumberdaya aparatur pemerintah desa yang terlibat dan bersentuhan secara langsung dalam melayani masyarakat.

Menurut Gubernur, sebagai upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan suatu konsep pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan. Kemudian hendaknya memiliki relevansi dengan pilar-pilar pembangunan daerah dengan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi.

Prinsip tersebut telah membawa implikasi pada pembangunan unsur-unsur pendukung. Terlaksananya administrasi pemerintahan, antara lain efisiensi sumberdaya manusia aparatur yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan publik yang dalam hal ini adalah aparat pemerintahan desa.

“Pelatihan yang merupakan bagian dari langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan sumberdaya aparatur yang sudah menjadi tuntutan mutlak di era otonomi daerah sekarang ini, sebagaimana saat ini sedang dilaksanakan Pemprov Jambi guna mewujudkan Jambi EMAS 2015,”katanya.

Disebutkan, sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah desa yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat hendekanya selalu tanggap dan proaktif dalam mengatasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Kepala Badan Diklat Daearah Provinsi Jambi Dra. Hj. Muallimah Radhiana, M. Pd mengatakan, tujuan diklat itu guna meningkatkan kualitas pemahaman dan pengertian serta wawasan bagaimana penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kelurahan dapat dilaksanakan dengan baik.

Sehingga proses pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahdan Desa/Keluaran berjaland engan efektif dan efisien. Dengan tujuan khsus, agar setelah mengikuiti Diklat ini, peserta dapat memahami dan menerapkan system manajemen pemerintahan desa/kelurahan sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan yang berlaku. ruk

Monday, 25 July 2011

PAUD Jadi Tema HAN di Jambi

Jambi, BATAKPOS

Isu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam membentuk kualitas tumbuh kembang anak yang berkualitas, maju, mandiri dan beprestasi menjadi tema pada Gebyar PAUD peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2011, bertempat di Gedung Olah Raga Kotabaru Jambi, Senin (25/7).

Gebyar PAUD dibuka Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus. Turut hadir Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj.Yusniana Hasan Basri, Wakil Menteri Pendidikan RI, Prof.Dr.Fasli Jalal, Duta PAUD Indonesia Dewi Hughes, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Drs.H.Idham Kholid,ME.

Dalam acara ini juga sekaligus dilakukan pengukuhkan Ketua TP-PKK Provinsi Jambi, Hj.Yusniana Hasan Basri sebagai Bunda PAUD Provinsi Jambi oleh Wakil Menteri Pendidikan RI, Prof.Dr.Fasli Jalal.

Menurut Hasan Basri Agus, dalam penyelenggaraan PAUD harus diarahkan untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak yang meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik, social, dan emosional.

Gubernur menambahkan bahwa momentum dijadikan wahana untuk mengingatkan tiga hal mendasar yaitu: pertama memberikan perlindungan kepada anak, kedua pendidikan anak, ketiga memberikan kasih sayang.

“Peringatan Hari Anak Nasional yang kita selenggarakan pada hari ini, telah memasuki usia 25 tahun. Ini menunjukkan bahwa komitemen dan perhatian yang besar dari bangsa kita terhadap anak-anak Indonesia,”tambahnya.

Ketua Bunda PAUD Provinsi Jambi Hj.Yusniana Hasan Basri mengatakan, perhatian pemerintah dalam pengembangan dunia pendidikan anak usia dini harus serius. “Kita tahu setiap PAUD yang ada merupakan binaan PKK –Provinsi dimana kita juga mmeiliki CBC yang merupakan percontohan di tingkat nasional,”katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Drs.H.Idham Kholid,ME menyatakan bahwa peringatan Hari Anak Nasional ini merupakan momentum strategis untuk menggugah dan membangkitkan segenap komponen bangsa betapa pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk pemenuhan perlindungan anak.

“Mengingat hal tersebut,penyelenggaraan HAN tahun 2011 tingkat Provinsi Jambi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan upaya pemerataan, perluasan dan meningkatkan mutu kehidupan,”katanya. ruk

PAUD Jadi Tema HAN di Jambi

Jambi, BATAKPOS

Isu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam membentuk kualitas tumbuh kembang anak yang berkualitas, maju, mandiri dan beprestasi menjadi tema pada Gebyar PAUD peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2011, bertempat di Gedung Olah Raga Kotabaru Jambi, Senin (25/7).

Gebyar PAUD dibuka Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus. Turut hadir Ketua TP PKK Provinsi Jambi, Hj.Yusniana Hasan Basri, Wakil Menteri Pendidikan RI, Prof.Dr.Fasli Jalal, Duta PAUD Indonesia Dewi Hughes, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Drs.H.Idham Kholid,ME.

Dalam acara ini juga sekaligus dilakukan pengukuhkan Ketua TP-PKK Provinsi Jambi, Hj.Yusniana Hasan Basri sebagai Bunda PAUD Provinsi Jambi oleh Wakil Menteri Pendidikan RI, Prof.Dr.Fasli Jalal.

Menurut Hasan Basri Agus, dalam penyelenggaraan PAUD harus diarahkan untuk mengembangkan semua aspek perkembangan anak yang meliputi perkembangan kognitif, bahasa, fisik, social, dan emosional.

Gubernur menambahkan bahwa momentum dijadikan wahana untuk mengingatkan tiga hal mendasar yaitu: pertama memberikan perlindungan kepada anak, kedua pendidikan anak, ketiga memberikan kasih sayang.

“Peringatan Hari Anak Nasional yang kita selenggarakan pada hari ini, telah memasuki usia 25 tahun. Ini menunjukkan bahwa komitemen dan perhatian yang besar dari bangsa kita terhadap anak-anak Indonesia,”tambahnya.

Ketua Bunda PAUD Provinsi Jambi Hj.Yusniana Hasan Basri mengatakan, perhatian pemerintah dalam pengembangan dunia pendidikan anak usia dini harus serius. “Kita tahu setiap PAUD yang ada merupakan binaan PKK –Provinsi dimana kita juga mmeiliki CBC yang merupakan percontohan di tingkat nasional,”katanya.

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Drs.H.Idham Kholid,ME menyatakan bahwa peringatan Hari Anak Nasional ini merupakan momentum strategis untuk menggugah dan membangkitkan segenap komponen bangsa betapa pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, termasuk pemenuhan perlindungan anak.

“Mengingat hal tersebut,penyelenggaraan HAN tahun 2011 tingkat Provinsi Jambi diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran orang tua, keluarga, masyarakat, dunia usaha dan pemerintah untuk meningkatkan upaya pemerataan, perluasan dan meningkatkan mutu kehidupan,”katanya. ruk

Sebelum Pensiun, BD Nainggolan Janji Tuntaskan 106 Kasus Korupsi di Jambi

Bonaventura Daulat (BD) Nainggolan SH

Ada 22 Laporan Jaksa Nakal

Jambi, BATAKPOS

Sejak menjabat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nopember 2010 lalu, hingga Juli 2011 ini Kajati Jambi Bonaventura Daulat (BD) Nainggolan SH telah menangani sedikitnya 78 kasus dugaan korupsi di Provinsi Jambi. Dari jumlah tersebut, 78 kasus dalam tahap penyelidikan, 28 kasus tahap penyidikan. Sementara dari laporan yang masuk ada 22 jaksa yang nakal dan 5 diantaranya telah disanksi.

BD Nainggolan SH mengatakan hal itu kepada wartawan di Jambi, Mingu (24/7/11) terkait dengan ekpose kasus di Kajati Jambi enam bulan terakhir. Disebutkan, 28 perkara lainnya, saat ini dalam proses penuntutan atau dalam tahap persidangan.

“Dari 78 kasus saat ini dalam tahap penyelidikan, 40 kasus ditangani Kejari Muarasabak, 20 kasus ditangani Kejati Jambi dan 18 kasus lainnya ditangani Kejari maupun Cabjari lainnya,”katanya.

Disebutkan, 10 kasus pada tahap penyidikan ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarasabak. Kemudian 2 kasus ditangani pihak Kejari Kualatungkal dan Kejari Sengeti. Sementara itu, Kejari Muarabulian, Kejari Bungo, Kejari Sungaipenuh dan Kejari Sarolangun, masing-masing saat ini menangani satu kasus.

Sedangkan 28 perkara yang saat sedang dalam tahap penuntutan, masing-masing 12 perkara di Kejari Muarasabak, 5 perkara di Kejati Jambi dan Kejari Kualatungkal, serta 2 perkara di Kejari Bangko dan Kejari Sengeti, serta satu perkara lainnya.

Menurut BD Nainggolan, 28 perkara yang saat ini dalam tahap penuntutan, 3 perkara diantaranya merupakan pelimpahan dari pihak kepolisian. Apresiasi penanganan kasus korupsi juga patut diberikan kepada Kejari Muarasabak.

“Dalam penilaian Kejati maupun Kejari se-Indonesia, Kejari Muarasabak masuk dalam peringkat enam besar terbaik se-Indonesia. Terkait dengan hasil survei yang menyebutkan Jambi termasuk dalam lima besar daerah terkorup, saya katakan dilihat dulu indikator survei tersebut. Biasanya, indikator survei itu diambil pada lembaga-lembaga pelayanan publik. Dalam menangani kasus korupsi, kita mendasarinya ada dari laporan masyarakat juga dari temuan kita sendiri,”katanya.

Ditambahkan, selain tindak pidana korupsi, kasus pidana umum yang menonjol pada tahun 2011 ini, adalah kasus narkotika, tercatat ada 115 berkas perkara yang dilimpahkan ke Kejati Jambi.

Kedua adalah kasus kehutanan sebanyak 57 perkara, perjudian sebanyak 49 perkara. Kemudian kasus kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi, tercatat ada 43 kasus yang masuk ke Kejati Jambi, ditambah 2 kasus perdagangan anak.

Sementara 16 kasus lainnya terkait migas dan 23 kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI). Total ada 328 kasus pidana umum yang masuk selama tahun 2011 berjalan. Pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), selama tahun 2011 ini tercatat ada 33 surat kuasa khusus yang masuk ke Kejati Jambi. Termasuk surat kuasa khusus untuk mendampingi Gubernur Jambi, dalam gugatan RSBI Pondok Meja,”katanya.

Disebutkan, dari bagian pengawasan, Kejati Jambi menerima 22 laporan Jaksa nakal. Dari 22 laporan yang masuk, 17 di antaranya sudah dilakukan klarifikasi, karena laporannya tidak akurat. Kemudian 5 jaksa nakal lainnya, telah dilakukan pemeriksaan internal, dan ada yang sudah dijatuhi hukuman disiplin. Selain itu ada juga yang sedang menunggu hukumannya yang diajukan ke Kejagung. ruk

Jelang Puasa, Tim Gabungan Razia Hotel Mesum

Jambi, BATAKPOS

Tim gabungan kembali menggelar razia penyakit masyarakat (pekat) jelang bulan puasa tiba di sejumlah hotel “mesum”. Tim yang terdiri dari Satpol PP, Bagian Hukum Setda Kota Jambi, DPRD Kota Jambi, kepolisian, kejaksaan, dan Polisi Militer ini dilaksanakan Sabtu (23/7) pukul 23.00 hingga 03.00 WIB.

Dari sejumlah hotel yang dirazia, sebanyak 20 perempuan dan 12 laki-laki berhasil dijaring. Mereka yang terjaring razia dari sejumlah hotel dan juga yang ditangkap di pinggir jalan. Dua mahasiswi juga ikut terjaring karena nginap di hotel tanpa ikatan pernikahan.

Kepala Dinas Sosnakertrans Kota Jambi, Kasful, Minggu (24/7) mengatakan, mahasiswi yang terjaring itu yakni dari Sekolah Tinggi Ilmu Kebidanan (STIKBA) Baiturrahim, mahasiswi Universitas Jambi (Unja), seorang pegawai negeri sipil (PNS), dan anak salah seorang pejabat.

Disebutkan, mereka yang dipergoki tengah bersama pasangannya yang bukan suami/istinya ini dibawa ke aula Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kota Jambi. Di sana warga yang terjaring razia didata dan diminta membuat surat pernyataan. Yang tinggal di Jambi diminta untuk memanggil orang tuanya, sementara yang tinggal jauh diberi pembinaan.

Menurut Kasful, dari razia yang dilakukan tim gabungan akan dilaporkanya kepada Walikota Jambi. Dari seluruh hotel melati yang dijadikan tempat razia. Hotel Sehat yang berada di Lingkar Barat, tidak mau membuka pintu pagar saat tim gabungan datang ke hotel. ruk

Jelang Puasa, Tim Gabungan Razia Hotel Mesum

Jambi, BATAKPOS

Tim gabungan kembali menggelar razia penyakit masyarakat (pekat) jelang bulan puasa tiba di sejumlah hotel “mesum”. Tim yang terdiri dari Satpol PP, Bagian Hukum Setda Kota Jambi, DPRD Kota Jambi, kepolisian, kejaksaan, dan Polisi Militer ini dilaksanakan Sabtu (23/7) pukul 23.00 hingga 03.00 WIB.

Dari sejumlah hotel yang dirazia, sebanyak 20 perempuan dan 12 laki-laki berhasil dijaring. Mereka yang terjaring razia dari sejumlah hotel dan juga yang ditangkap di pinggir jalan. Dua mahasiswi juga ikut terjaring karena nginap di hotel tanpa ikatan pernikahan.

Kepala Dinas Sosnakertrans Kota Jambi, Kasful, Minggu (24/7) mengatakan, mahasiswi yang terjaring itu yakni dari Sekolah Tinggi Ilmu Kebidanan (STIKBA) Baiturrahim, mahasiswi Universitas Jambi (Unja), seorang pegawai negeri sipil (PNS), dan anak salah seorang pejabat.

Disebutkan, mereka yang dipergoki tengah bersama pasangannya yang bukan suami/istinya ini dibawa ke aula Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Kota Jambi. Di sana warga yang terjaring razia didata dan diminta membuat surat pernyataan. Yang tinggal di Jambi diminta untuk memanggil orang tuanya, sementara yang tinggal jauh diberi pembinaan.

Menurut Kasful, dari razia yang dilakukan tim gabungan akan dilaporkanya kepada Walikota Jambi. Dari seluruh hotel melati yang dijadikan tempat razia. Hotel Sehat yang berada di Lingkar Barat, tidak mau membuka pintu pagar saat tim gabungan datang ke hotel. ruk

Warga SAD Menuntut Lahan Pertanian

Orasi : Puluhan warga SAD didampingi sejumlah aktifis dan mahasiswa melakukan orasi di depan kantor Gubernur Jambi, Jumat (22/7). Mereka mendesak PT Asiatic Persada mengembalikan lahan seluas 3.614 hektare tanah yang diklaim milik SAD yang disebut sebagai tanah ulayat. Foto batakpos/rosenman manihuruk


Jambi, BATAKPOS

Puluhan warga Suku Anak Dalam (SAD) melakukan unjukrasa di DPRD Provinsi Jambi dan Kantor Gubernur Jambi, Jumat (22/7). Mereka meminta bantuan DPRD dan Gubernur Jambi guna mendesak PT Asiatic Persada mengembalikan lahan seluas 3.614 hektare tanah yang diklaim milik SAD yang disebut sebagai tanah ulayat.

“Kembalikan lahan kami, karena lahan itu milik nenek moyang SAD dalam 113 yang dirampas PT Asiatik Persada tanpa sarat. Kita minta Gubernur Jambi Hasan Basri Agus bersama anggota dewan untuk memperjuangkan hak kami,” kata Mawardi, coordinator SAD.

Aksi unjukrasa SAD juga didampingi Partai Rakyat Demokratik (PRD), Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), Serikat Tani Nasional (STN) dan Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI).

Pengunjukrasa meminta pemerintah mengambil kebijakan tegas untuk menuntaskan masalah ini. “Pemerintah harus mencabut izin PT Asiatic Persada dari Provinsi Jambi. 23 ribu hektar lebih tanah yang saat ini dikuasai PT Asiatic Persada di daerah Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, merupakan tanah adat dan perladangan warisan nenek moyang SAD 113,”katanya.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Bambang Bayu Suseno mengatakan pihaknya menampung permasalahan ini. Pihaknya menghimbau pemerintah turut serta dalam penyelesaian masalah tersebut.

DPRD Provinsi Jambi akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Pemprov Jambi, Pemkab Batanghari, BPN Prov Jambi dan BPN Batanghari serta PT Asiatik Pesrada bersama perwakilan SAD.

Lukman Amir, perwakilan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi mengatakan untuk saat ini pihaknya hanya bisa menampung terlebih dahulu masalah yang dihadapi pendemo.

Pengamatan BATAKPOS menunjukan, para pengunjukrasa bertahan di depan kantor Gubernur Jambi dan telah menginap di DPRD Provinsi Jambi sejak Kamis lalu. ruk

Gubernur Jambi Minta Infrastruktur Jalan Jelang Lebaran Mulus

Dilantik : Ir Ivan Wirata (kiri) dilantik Gubernur Jambi menjadi Kadis PU Provinsi Jambi menggantikan Ir Djunaidi memasuki pensiun, Jumat (22/7). Ivan Wirata tampak menerima ucapan selamat dari kalangan wartawan. Foto batakpos/rosenman manihuruk.
Dilantik : Ir Ivan Wirata (kiri) dilantik Gubernur Jambi menjadi Kadis PU Provinsi Jambi menggantikan Ir Djunaidi memasuki pensiun, Jumat (22/7). Ivan Wirata tampak menerima ucapan selamat dari kalangan wartawan. Foto batakpos/rosenman manihuruk.
Dilantik : Ir Ivan Wirata (kiri) dilantik Gubernur Jambi menjadi Kadis PU Provinsi Jambi menggantikan Ir Djunaidi memasuki pensiun, Jumat (22/7). Ivan Wirata tampak menerima ucapan selamat dari kalangan wartawan. Foto batakpos/rosenman manihuruk.

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H Drs Hasan Basri Agus MM meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi untuk membenahi infrastruktur jalan nasional, provinsi dan kabupaten jelang hari Raya Idul Fitri 1432 H mendatang. Dinas PU Provinsi Jambi juga diminta untuk mencari dana dari pusat guna pembenahan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi.

Hal itu dikatakan Hasan Basri Agus didampingi Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar dan Sekda Provinsi Jambi Ir Syahrasaddin, M.Si kepada wartawan usai pelantikan Pejabat Eselon II, III, IV Setda Provinsi Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Jumat (22/7/11).

Menurutnya, infrastruktur merupakan prioritas utama pembangunan Provinsi Jambi guna mewujudkan visi Provinsi Jambi “Jambi Emas 2015”. Perombakan sejumlah pejabat di Dinas PU Provinsi Jambi dinilai penting guna mensinergikan program pemerintah pusat, provinsi hingga kabupaten kota dibidang infrastruktur jalan.

Disebutkan, pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi merupakan pokok utama guna sejalan dengan kemajuan urat nadi perekonomian masyarakat Provinsi Jambi.

“Kita tegaskan kepada PU Provinsi Jambi untuk memuluskan jalan nasional dan provinsi di Provinsi Jambi jelang hari raya mendatang. Kita tidak mau persoalan jalan menjadi hambatan arus mudik di Provinsi Jambi,”katanya.

Sementara itu Kadis PU Provinsi Jambi Ir Ivan Wirata yang baru dilantik mengatakan, 73 persen jalan di Provinsi Jambi kini kondisinya masih buruk. Sementara 83 persen jalan nasional di Provinsi Jambi dalam kondisi baik. Sebelumnya Ivan Wirata menjabat Sekretaris PU Provinsi Jambi yang kini dijabat Ir Asmarjani.

Disebutkan, PU Provinsi Jambi Jalan provinsi diusahakan menjadi jalan nasional (Jambi-Kerinci). “Sinergitas Pu Kabupaten/Kota dengan PU Provinsi Jambi harus diwujudkan guna perbaikan jalan yang permanent,”katanya.

Menurut Ivan, pihaknya mengajak semua pihak, khususnya PU kabupaten membangun sama-sama, agar target tercapai. Sinergitas pusat, provinsi dan daerah kabupaten/kota merupakan kunci utama.

“PU kedepan akan melakukan pengawasan proyek agar tidak menyimpang dari kontrak. Saat ini PU Provinsi Jambi menemukan Rp 6 Miliar nilai pelanggaran rekanan. Kini sisa yang belum ditagih hanya Rp 80 juta,”katanya.

Dinas PU Provinsi Jambi dibawah pimpinan Ivan Wirata juga berjanji seluruh proyek PU kedepan bernilai Wajar Tanpa Pengecualian. Sehingga tidak ada lagi catatan dari BPKP, Inspektorat atau BPK RI Perwakilan Jambi.

Anggaran APBD Perubahan Provinsi Jambi 2011 sebesar Rp 400 miliar ada di PU Provinsi Jambi. Sehingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas untuk kemakmuran 3 juta jiwa warga Provinsi Jambi.

Disebutkan, setiap statusnya proyek daerah langsung dialihkan ke Bupati menjadi tanggungjawab bupati. Pendekatan di pusat, seperti sisa-sisa APBN dapat dialihkan ke Provinsi Jambi guna termasuk memperbaikin jalan Kerinci-Jambi.

“Jajaran Dinas PU Provinsi Jambi juga akan memaksimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Provinsi Jambi jelang Hari Raya Idul Fitri mendatang. Jalur mudik lintas Provinsi Jambi dipastikan tidak akan ada halangan pada saat mudik nanti,”ujar Ivan Wairata. ruk

Permukiman di Kota Jambi Rawan Kebakaran

Jambi, BATAKPOS

Permukiman warga di Kota Jambi kini rawan kebakaran akibat arus pendek listrik. Setidaknya hal itu ditandai dengan terjadinya tiga lokasi kebakaran dalam dua hari. Kesadaran warga untuk membenahi instalasi listrik masih minim. Kemudian pengawasan aliran listrik oleh PLN Cabang Jambi juga masih minim.

Kejadian kebakaran terjadi Jumat (22/07) sekitar pukul 00.30 WIb. Satu unit rumah di Jalan Alor Rt 24, Kelurahan Jelutung juga ludes terbakar. Peristiwa ini terjadi ketika pemilik rumah Sukarno (77) dan istrinya Romla (70) sedang tidur nyenyak. Api pertama kali diketahui oleh pemilik rumah, yang terbangun karena merasa panas.

Kemudian musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi, Kamis (21/07) sekitar pukul 07.00 WIB, kebakaran terjadi di Bank Agro, Jelutung. Selanjutnya Kamis sekitar pukul 18.30 WIB api juga membakar satu unit bedeng di Rt 02, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung.

Sekitar lima unit armada Damkar Kota Jambi turun ke lokasi kejadian dan langsung melakukan pemadaman. Di lokasi kejadian, petugas segera memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya.

Kanit Reskrim Polsekta Jelutung Ipda M Amin Nasution, Jumat (22/7) mengatakan, kebakaran yang terjadi di Kecamatan Jelutung itu diperkirakan akibat arus pendek listrik. ruk

Permukiman di Kota Jambi Rawan Kebakaran

Jambi, BATAKPOS

Permukiman warga di Kota Jambi kini rawan kebakaran akibat arus pendek listrik. Setidaknya hal itu ditandai dengan terjadinya tiga lokasi kebakaran dalam dua hari. Kesadaran warga untuk membenahi instalasi listrik masih minim. Kemudian pengawasan aliran listrik oleh PLN Cabang Jambi juga masih minim.

Kejadian kebakaran terjadi Jumat (22/07) sekitar pukul 00.30 WIb. Satu unit rumah di Jalan Alor Rt 24, Kelurahan Jelutung juga ludes terbakar. Peristiwa ini terjadi ketika pemilik rumah Sukarno (77) dan istrinya Romla (70) sedang tidur nyenyak. Api pertama kali diketahui oleh pemilik rumah, yang terbangun karena merasa panas.

Kemudian musibah kebakaran kembali terjadi di Kota Jambi, Kamis (21/07) sekitar pukul 07.00 WIB, kebakaran terjadi di Bank Agro, Jelutung. Selanjutnya Kamis sekitar pukul 18.30 WIB api juga membakar satu unit bedeng di Rt 02, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung.

Sekitar lima unit armada Damkar Kota Jambi turun ke lokasi kejadian dan langsung melakukan pemadaman. Di lokasi kejadian, petugas segera memadamkan api agar tidak merembet ke rumah lainnya.

Kanit Reskrim Polsekta Jelutung Ipda M Amin Nasution, Jumat (22/7) mengatakan, kebakaran yang terjadi di Kecamatan Jelutung itu diperkirakan akibat arus pendek listrik. ruk

Friday, 22 July 2011

Drs Asvan Deswan MSi Dilantik Jadi Kabiro Humas Provinsi Jambi

Drs Asvan Deswan MSi
Drs Asvan Deswan MSi
Drs Asvan Deswan MSi
Drs Asvan Deswan MSi. Foto-foto Rosenman Manihuruk (Asenk Lee Saragih).
Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H Drs Hasan Basri Agus melantik Drs Asvan Deswan MSi sebagai Kepala Biro Humas Dan Protokol Setda Provinsi Jambi di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Jumat (22/7/11). Gubernur Jambi juga melantik puluhan Pejabat Eselon II, III, IV di lingkungan Setda Provinsi Jambi.

Asvan Deswan menggantikan M Taufik yang memasuki pension. Asvan Deswan merupakan seorang pekerja keras yang punya semboyan “hidup tak akan pernah menyerah sebelum berhasil”. Asvan Deswan memulai karir sebagai pegawai negeri sipil (PNS) dan pernah menjabat Camat Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo.

Sebelum diangkat jadi Kabiro Humas, dirinya menjabat Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Jambi. Sebelumnya juga pernah menjabat Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Sarolangun yang berhasil membawa Sarolangun menjadi penghasil Batu Bara terbesar di Provinsi Jambi.

Putra kelahiran Tebo dan memiliki tiga orang anak ini berjanji akan memberdayakan media cetak, elektronik dan online sebagai sara publikasi program Pemerintah Provinsi Jambi menuhu visi “Jambi Emas 2015”. ruk

Belasan Pekerja Asing di Jambi Ilegal

Jambi, BATAKPOS

Sebanyak 12 pekerja asing yang berasal dari Republik Rakyat Cina (RRC) diduga menyalahi aturan. Ke-12 Warga Negara Asing (WNA) ini diduga bekerja illegal atau tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Karena Surat Tanda Melapor (STM) dan Surat Kontrak Jalan (SKJ) sudah habis masa berlakunya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, AR Syahbandar, Kamis (21/7) kepada wartawan mengatakan, ke-12 tenaga kerja itu bekerja di Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Umum, PT Daqing Jaya Petroleum Enginering.

Pihaknya kini telah memegang data dan telah melakukan pengecekan ke lapangan. Ke-12 WNA ini menempati beberapa posisi teknis dan penting di perusahaan tersebut. Namun sesuai dengan peraturan perundangan, meraka harus didampingi pekerja berkewarganegaran Indonesia untuk alih teknologi.

“Namun pekerja pendamping ini kualifikasi pendidikan tidak memadai. Itu yang menjadi pertanyaan. Kami minta hal ini dibenahi karena sudah tidak sesuai dengan peraturan,”katanya.

Sementara Anggota Komisi I, Iskandar Budiman mendesak pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jambi dan pihak Imigrasi Jambi harus segera mengambil tindakan.

Disebutkan, dari data yang diperoleh terdapat 7 nama WNA yang bekerja di PT Daqing Jaya Petroleum Engineering. Mereka yakni, XIN Yanmin dengan jabatan Chief of Process engeineering, Li Cen dengan jabatan Manager Driling Engeneering dan Huang Rubo dengan jabatan Maintanance Specialist.

Kemudian He Zhigang deangan jabatan Driling Completion Engeneriing, Qi Zhuang deangan jabatan Chief Of Mechanical Engineeering, Liu Chaoqing dengan jabatan Chief Process Engineering dan Zhuo Lijun dengan jabatan Chief Of Driling Work Over.

Selain nama itu masih ada Li Yuandong dengan jabatan Chief Of Driling Work Over, Li Chao dengan jabatan Chief Of Completion and Work Over, Wang Tongshen dengan jabatan Manager Drilling Engineering dan Zhang Jingui dengan jabatan Chief Of Mechanical Engineering.

“Surat Kontrak Kerja (SKJ) WNA ini rata-rata sudah habis masa berlaku pada bulan Mei dan Juni tahun ini. Demikian juga dengan Surat Tinggal Menetap (STM) rata-rata sudah habis masa berlakunya hingga pertengah bulan Juli ini. Oleh karena itu, dikatakannya, DPRD meminta Instansi terkait mengambil tindakan tegas,”katanya.

Menurut Iskandar Budiman, hal ini merugikan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Pemerintah kecolongan dan harus bertindak, bila perlu dideportasi.

Secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) PHI dan Pengawasan Disnakertrans Provinsi Jambi, Mahmud mengatakan, pihaknya akan segera mengecek hal tersebut. Pihaknya juga menyarankan agar segera diperpanjang. Namun terkait pemeriksaan dan pengawasan menurutnya merupakan kewenangan kabuapten. ruk

Belasan Pekerja Asing di Jambi Ilegal

Jambi, BATAKPOS

Sebanyak 12 pekerja asing yang berasal dari Republik Rakyat Cina (RRC) diduga menyalahi aturan. Ke-12 Warga Negara Asing (WNA) ini diduga bekerja illegal atau tidak sesuai dengan aturan undang-undang. Karena Surat Tanda Melapor (STM) dan Surat Kontrak Jalan (SKJ) sudah habis masa berlakunya.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, AR Syahbandar, Kamis (21/7) kepada wartawan mengatakan, ke-12 tenaga kerja itu bekerja di Perusahaan Jasa Penunjang Pertambangan Umum, PT Daqing Jaya Petroleum Enginering.

Pihaknya kini telah memegang data dan telah melakukan pengecekan ke lapangan. Ke-12 WNA ini menempati beberapa posisi teknis dan penting di perusahaan tersebut. Namun sesuai dengan peraturan perundangan, meraka harus didampingi pekerja berkewarganegaran Indonesia untuk alih teknologi.

“Namun pekerja pendamping ini kualifikasi pendidikan tidak memadai. Itu yang menjadi pertanyaan. Kami minta hal ini dibenahi karena sudah tidak sesuai dengan peraturan,”katanya.

Sementara Anggota Komisi I, Iskandar Budiman mendesak pihak Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jambi dan pihak Imigrasi Jambi harus segera mengambil tindakan.

Disebutkan, dari data yang diperoleh terdapat 7 nama WNA yang bekerja di PT Daqing Jaya Petroleum Engineering. Mereka yakni, XIN Yanmin dengan jabatan Chief of Process engeineering, Li Cen dengan jabatan Manager Driling Engeneering dan Huang Rubo dengan jabatan Maintanance Specialist.

Kemudian He Zhigang deangan jabatan Driling Completion Engeneriing, Qi Zhuang deangan jabatan Chief Of Mechanical Engineeering, Liu Chaoqing dengan jabatan Chief Process Engineering dan Zhuo Lijun dengan jabatan Chief Of Driling Work Over.

Selain nama itu masih ada Li Yuandong dengan jabatan Chief Of Driling Work Over, Li Chao dengan jabatan Chief Of Completion and Work Over, Wang Tongshen dengan jabatan Manager Drilling Engineering dan Zhang Jingui dengan jabatan Chief Of Mechanical Engineering.

“Surat Kontrak Kerja (SKJ) WNA ini rata-rata sudah habis masa berlaku pada bulan Mei dan Juni tahun ini. Demikian juga dengan Surat Tinggal Menetap (STM) rata-rata sudah habis masa berlakunya hingga pertengah bulan Juli ini. Oleh karena itu, dikatakannya, DPRD meminta Instansi terkait mengambil tindakan tegas,”katanya.

Menurut Iskandar Budiman, hal ini merugikan tenaga kerja di Provinsi Jambi. Pemerintah kecolongan dan harus bertindak, bila perlu dideportasi.

Secara terpisah, Kepala Bidang (Kabid) PHI dan Pengawasan Disnakertrans Provinsi Jambi, Mahmud mengatakan, pihaknya akan segera mengecek hal tersebut. Pihaknya juga menyarankan agar segera diperpanjang. Namun terkait pemeriksaan dan pengawasan menurutnya merupakan kewenangan kabuapten. ruk

MK Tolak Gugatan Pasangan Yopi-Sapto

Jambi, BATAKPOS

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan pasangan Yophi Muthalib-Sri Sapto Eddy (Yopi-Sapto) terkait sengketa Pemilihan Umum Kepada Daerah (Pemilukada) ulang Kabupaten Tebo 5 Juni lalu.
Pasangan pasangan Sukandar-Hamdi (Suka-Hamdi) berhasil meraih suara terbanyak dibanding dua pasangan lainnya Yopi-Sapto dan Ridham Priskap-Eko Putra.

Kuasa hukum KPUD Tebo, Maipul Effendi di Jambi, Kamis (21/7) mengatakan, penolakan ini disampaikan Ketua Majelis Hakim, MK, Mahfud MD yang juga Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang Kamis (21/7).

Disebutkan, MK juga memerintahkan KPUD Tebo untuk melaksanakan semua hasil Pemilukada ulang di Tebo. Sesuai amara putusan majelis hakim, menetapkan pasangan Suka-Hamdi adalah pemenang Pemilukada Tebo.

Disebutkan, semua gugatan yang diajukan Yopi-Sapto tidak ada yang terbukti dan ditolak hakim. Sementara pleno KPUD Tebo pasangan cabup nomor urut 1 Sukandar–Hamdi memperoleh suara 75.262 suara.

Urutan kedua ditempati oleh pasangan Cabup dan Cawabup nomor urut 3 Yopi Muthalib – Sri Sapto Edi (Yopi – Sapto) yang memperoleh 71.090, sedangkan cabup nomor urut 2 Ridham Priskap – Eko Putra HS menempati urutan terakhir dengan perolehan suara 5.747 suara. ruk

Kejati Jambi Belum Tahan Tersangka Korupsi

Jambi, BATAKPOS

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi hingga kini belum melakukan penahanan terhadap sejumlah tersangka korupsi. Namun Kejati Jambi berjanji akan segera menahan para tersangka dugaan korupsi tersebut.

Kepala Kejati (Kajati) Jambi, BD Nainggolan SH, Kamis (21/7) mengatakan, penyidik telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus proyek pemeliharaan jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Dinas PU Provinsi Jambi.

Disebutkan, tiga tersangka itu berinisial EP, YA dan SB. Dalam kasus ini, berkas ketiganya dibuat terpisah (split red), karena peran masing-masing berbeda. Namun hingga kini perintah untuk pemeriksaan kepada tiga tersangka belum diterbitkan dan saat ini baru surat pemeriksaan kasusnya.

Kemudian Kasus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kampus Universitas Jambi (Unja) yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) terindikasi korupsi. Penyidik Kejati Jambi akan terus melakukan penyelidikan kasus tersebut.

Menurut BD Nainggolan, hasil penyelidikan sementara, dalam kasus ini banyak yang dilaporkan, ada penerimaan dari sumbangan mahasiswa dan PNBP serta registrasi pendaftaran dari mahasiswa.

“Kasusnya sudah agak mengerucut, terindikasi perbuatan melawan hukum dan ada kerugian Negara. Kita akan terus dalami dan mengumpulkan data-data. Kasus terus berlanjut,”katanya.

Menyinggung Muchtar Muis (MM), mantan Wakil Bupati Muarojambi, yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan listrik PLTD Sungai Bahar senilai Rp 4,5 miliar, Kejati Jambi akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat ini.

Tetapi BD Nainggolan belum bisa memastikan apakah Muchtar Muis akan ditahan, seperti tersangka lainnya pada kasus yang sama yakni seperti As’ad Syam (Mantan Bupati Muarojambi) dan Sudiro Lesmana (rekanan proyek).

“Kita akan segera periksa. Memang selama ini kita terkendala izin. Namun setelah yang bersangkutan tidak menjabat lagi Wakil Bupati Muarojambi, kita akan periksa. Pemeriksaan akan dilakukan dalam waktu dekat ini dan akan segera melayangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan,”kata BD Nainggolan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Muchtar Muis ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 April 2007 lalu. Namun hingga saat ini, ia belum pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi Jambi. Sementara tersangka lain, As’ad Syam dan Sudiro Lesma kini sudah menjani hukuman di Lapas kelas II A Jambi. ruk

Kejati Jambi Belum Tahan Tersangka Korupsi

Jambi, BATAKPOS

Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi hingga kini belum melakukan penahanan terhadap sejumlah tersangka korupsi. Namun Kejati Jambi berjanji akan segera menahan para tersangka dugaan korupsi tersebut.

Kepala Kejati (Kajati) Jambi, BD Nainggolan SH, Kamis (21/7) mengatakan, penyidik telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus proyek pemeliharaan jembatan pada Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Dinas PU Provinsi Jambi.

Disebutkan, tiga tersangka itu berinisial EP, YA dan SB. Dalam kasus ini, berkas ketiganya dibuat terpisah (split red), karena peran masing-masing berbeda. Namun hingga kini perintah untuk pemeriksaan kepada tiga tersangka belum diterbitkan dan saat ini baru surat pemeriksaan kasusnya.

Kemudian Kasus Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di kampus Universitas Jambi (Unja) yang kini ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) terindikasi korupsi. Penyidik Kejati Jambi akan terus melakukan penyelidikan kasus tersebut.

Menurut BD Nainggolan, hasil penyelidikan sementara, dalam kasus ini banyak yang dilaporkan, ada penerimaan dari sumbangan mahasiswa dan PNBP serta registrasi pendaftaran dari mahasiswa.

“Kasusnya sudah agak mengerucut, terindikasi perbuatan melawan hukum dan ada kerugian Negara. Kita akan terus dalami dan mengumpulkan data-data. Kasus terus berlanjut,”katanya.

Menyinggung Muchtar Muis (MM), mantan Wakil Bupati Muarojambi, yang jadi tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan jaringan listrik PLTD Sungai Bahar senilai Rp 4,5 miliar, Kejati Jambi akan melakukan pemeriksaan dalam waktu dekat ini.

Tetapi BD Nainggolan belum bisa memastikan apakah Muchtar Muis akan ditahan, seperti tersangka lainnya pada kasus yang sama yakni seperti As’ad Syam (Mantan Bupati Muarojambi) dan Sudiro Lesmana (rekanan proyek).

“Kita akan segera periksa. Memang selama ini kita terkendala izin. Namun setelah yang bersangkutan tidak menjabat lagi Wakil Bupati Muarojambi, kita akan periksa. Pemeriksaan akan dilakukan dalam waktu dekat ini dan akan segera melayangkan surat panggilan kepada yang bersangkutan,”kata BD Nainggolan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Muchtar Muis ditetapkan sebagai tersangka sejak 3 April 2007 lalu. Namun hingga saat ini, ia belum pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi Jambi. Sementara tersangka lain, As’ad Syam dan Sudiro Lesma kini sudah menjani hukuman di Lapas kelas II A Jambi. ruk

Polda Jambi Berantas Penjual Miras

Jelang Bulan Ramadhan

Jambi, BATAKPOS

Jelang bulan suci Ramadhan, Jajaran Polda Jambi melakukan pemberantasan peredaran minuman keras (miras) di Provinsi Jambi. Pemberantasan miras menjadi target utama Polda Jambi guna menciptakan Provinsi Jambi kondunsif selama bulan puasa.

Kapolda Jambi Brigjen Polisi Drs Bambang Suparsono melalui Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah, Rabu (20/7) mengatakan, selain miras, pihaknya juga akan menertibkan pedagang petasan di Provinsi Jambi.

Disebutkan, Kapolda Jambi telah mengintruksikan seluruh jajarannya untuk menertibkan miras serta petasan di seluruh wilayah hokum Polda Jambi. Hal itu dilakukan guna menjaga ketertiban masyarakat selama menjalankan bulan puasa.

Bongkar Pengoplos Miras

Sementara itu Subdit II Dit Narkoba Polda Jambi, Kamis (07/07) lalu menggerebek salah satu rumah took ((ruko) tempat miras merek whisky colombus, di jalan Kirana II Rt 10, nomor 112, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamat Jelutung Kota Jambi.

Dalam penggerebekan itu, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa satu unit truk PS nopol BH 8065 HL, satu tedmon stainless ukuran 200 liter berisi sekitar 25 liter miras, puluhan botol kosong, sekitar 700 lebih botol miras yang terdiri dari 600 botol miras asli, 120 botol tanpa cukai atau palsu, dua mesin penutup botol otomotasi dan manual, dus dan empat drum plastik.

Selain barang bukti, polisi juga mengamankan pelaku pengoplos miras yaitu Chu Min Sai alias Acai (36), yang bekerja sebagai sub distributor whisky colombus di Jambi. Pelaku diamankan karena memproduksi sendiri miras merek whisky colombus tanpa izin.

“Pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal 24 ayat I jo pasal 13 ayat 2 UU nomor 5 tahun 1984 tentang perindustrian. Saat ini kita juga masih melakukan pengembangan. Penyidik Polda Jambi telah keterangan saksi ahli dari Disperindag Jambi,”kata Almansyah.

Disebutkan, selain pelaku, penyidik juga sudah meminta keterangan dari 5 orang karyawan Acai. Dari keterangan pelaku dan karyawannya, produksi miras ini baru berjalan sekitar satu minggu. Selain itu ada karyawan yang mengaku baru dua hari bekereja di tempat itu.

“Pelaku mengaku dirinya mendatangkan sendiri bahan baku pembuatan miras itu, termasuk botolnya. Kemudian, pelaku mengolah dan mengemas sendiri miras itu dan diedarkan di kabupaten-kabupaten di Provinsi Jambi,”katanya.

Menurut Almansyah, motif pelaku nekat memproduksi sendiri miras ingin mencari keuntungan lebih. Miras whisky colombus produksi Acai memiliki lima perbedaan dibanding miras keluaran pabriknya.

Perbedaan itu yakni botol yang digunakan Acai botol bekas, tidak ada cukai, yang asli dibalik merek ada tulisan sementara miras produksi Acai tidak ada, miras Acai keruh dan miras produksi tidak memiliki kode kadaluarsa. ruk

Harga Semen di Provinsi Jambi Melonjak Hingga Rp 90 Ribu

Jambi, BATAKPOS

Harga bahan bangunan seperti semen berbagai merek kini melonjak drastic di Provinsi Jambi. Harga semen di Kota Jambi kini melonjak hingga mencapai Rp 90 ribu per zak, padahal sebelumnya hanya berkisar Rp 55 ribu hingga Rp 60 ribu. Kenaikan harga semen tersebut disebabkan kerusakan jalur transportasi hingga langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi, Drs A Haris AB, Rabu (20/7/11) mengatakan, semen di semua daerah di Provinsi Jambi dilaporkan sudah mulai merangkak naik bahkan kian sulit didapat alias langka.

Disebutkan, kenaikan drastis terjadi di Kota Jambi dan Kualatungkal, Tanjabar. Harga di dua daerah tersebut kini Semen Padang sudah mencapai Rp 80 ribu hingga Rp 90 ribu perzak. Padahal sebelumnya hanya Rp 55 ribu perzak.

Dikatakan, pengurangan tonase yang membawa semen tersebut bukan saja diterapkan Pemprov Jambi, akan tetapi juga diterapkan Pemprov lain tempat produksi semen. Semen Padang misalnya, Pemprov Sumbar juga telah melarang kendaraan yang membawa semen melebihi tonase yang telah ditentukan.

Menurut Haris, dalam waktu dekat, harga tersebut akan turun dengan sendirinya. BBM sudah tidak langka lagi, jalan bakal bagus, maka harga tersebut akan turun sesuai degan HET (Harga Eceren Tertinggi).

Salah seorang pembeli semen, Sudirman warga Jelutung Jambi mengatakan, dirinya kini membeli semen mencapai Rp 85 ribu perzak. Hal senada juga diakui Sulardi Usman, warga Kotabaru Jambi. Menurutnya, bahkan dirinya membeli semen dengan harga Rp 90 ribu perzak.

Kenaikan harga semen tersebut ternyata dipicu soal kerusakan jalur transportasi dari luar daerah menuju Jambi serta kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini di setiap SPBU dan pembatasan muatan tonase di jembatan timbang.

“Pembatasan tonase dilakukan untuk mengurangi kerusakan jalan. Sebelumnya diperbolehkan membawa 150 ton, kini hanya dibatasi 60 ton. Sekarang peraturan di jembatan timbang sudah ketat,” kata S Rumahorbo, pengemudi ekpedisi semen dari Padang ke Jambi.

Menurut Rumahorbo, mobil mereka saat membawa semen ditimbang di jembatan timbang di Padang dan tidak boleh melewati 60 ton. Sebelumnya boleh hingga 150 ton. Dengan muatan yang sedikit otomatis biaya menjadi besar, karena harus bolak balik.

“Kemungkinan karena hal inilah makanya harga semen menjadi naik. Kemudian minat konsumen saat ini juga sangat tinggi dan tidak sebanding dengan stok semen. Jambi ini berbeda dengan daerah lain yang punya pabrik semen sendiri. Kalau kita di sini semen dipasok dari luar daerah. Salah satunya dari Sumatera Barat (Sumbar) seperti Semen Padang,”kata Rumahorbo.

Ketua Aspekindo Provinsi Jambi, Jefri Amas Hutagalung mengatakan, jika pemerintah lambat bertindak, maka harga semen dimungkinkan akan naik terus. Apalagi, kenaikan tersebut sangat dirasakan oleh kontraktor yang bergerak di bidang pembangunan.

Dampak lain atas kenaikan harga semen, berdampak pada para kontraktor yang telah memasukkan penawaran untuk mengikuti tender. Sebab, penawaran tersebut harus ditarik kembali untuk dilakukan revisi.

Menurut Hutagalung, harga semen di sejumlah daerah kabupaten seperti Kabupaten Tebo kini dikisaran Rp 65 ribu perzak, di Sarolangun harga semen naik sekitar 10 persen, dari Rp 58 ribu-Rp 65 ribu perzak, di Merangin Rp 59 ribu perzak. ruk

Harga Semen di Provinsi Jambi Melonjak Hingga Rp 90 Ribu

Jambi, BATAKPOS

Harga bahan bangunan seperti semen berbagai merek kini melonjak drastic di Provinsi Jambi. Harga semen di Kota Jambi kini melonjak hingga mencapai Rp 90 ribu per zak, padahal sebelumnya hanya berkisar Rp 55 ribu hingga Rp 60 ribu. Kenaikan harga semen tersebut disebabkan kerusakan jalur transportasi hingga langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi, Drs A Haris AB, Rabu (20/7/11) mengatakan, semen di semua daerah di Provinsi Jambi dilaporkan sudah mulai merangkak naik bahkan kian sulit didapat alias langka.

Disebutkan, kenaikan drastis terjadi di Kota Jambi dan Kualatungkal, Tanjabar. Harga di dua daerah tersebut kini Semen Padang sudah mencapai Rp 80 ribu hingga Rp 90 ribu perzak. Padahal sebelumnya hanya Rp 55 ribu perzak.

Dikatakan, pengurangan tonase yang membawa semen tersebut bukan saja diterapkan Pemprov Jambi, akan tetapi juga diterapkan Pemprov lain tempat produksi semen. Semen Padang misalnya, Pemprov Sumbar juga telah melarang kendaraan yang membawa semen melebihi tonase yang telah ditentukan.

Menurut Haris, dalam waktu dekat, harga tersebut akan turun dengan sendirinya. BBM sudah tidak langka lagi, jalan bakal bagus, maka harga tersebut akan turun sesuai degan HET (Harga Eceren Tertinggi).

Salah seorang pembeli semen, Sudirman warga Jelutung Jambi mengatakan, dirinya kini membeli semen mencapai Rp 85 ribu perzak. Hal senada juga diakui Sulardi Usman, warga Kotabaru Jambi. Menurutnya, bahkan dirinya membeli semen dengan harga Rp 90 ribu perzak.

Kenaikan harga semen tersebut ternyata dipicu soal kerusakan jalur transportasi dari luar daerah menuju Jambi serta kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini di setiap SPBU dan pembatasan muatan tonase di jembatan timbang.

“Pembatasan tonase dilakukan untuk mengurangi kerusakan jalan. Sebelumnya diperbolehkan membawa 150 ton, kini hanya dibatasi 60 ton. Sekarang peraturan di jembatan timbang sudah ketat,” kata S Rumahorbo, pengemudi ekpedisi semen dari Padang ke Jambi.

Menurut Rumahorbo, mobil mereka saat membawa semen ditimbang di jembatan timbang di Padang dan tidak boleh melewati 60 ton. Sebelumnya boleh hingga 150 ton. Dengan muatan yang sedikit otomatis biaya menjadi besar, karena harus bolak balik.

“Kemungkinan karena hal inilah makanya harga semen menjadi naik. Kemudian minat konsumen saat ini juga sangat tinggi dan tidak sebanding dengan stok semen. Jambi ini berbeda dengan daerah lain yang punya pabrik semen sendiri. Kalau kita di sini semen dipasok dari luar daerah. Salah satunya dari Sumatera Barat (Sumbar) seperti Semen Padang,”kata Rumahorbo.

Ketua Aspekindo Provinsi Jambi, Jefri Amas Hutagalung mengatakan, jika pemerintah lambat bertindak, maka harga semen dimungkinkan akan naik terus. Apalagi, kenaikan tersebut sangat dirasakan oleh kontraktor yang bergerak di bidang pembangunan.

Dampak lain atas kenaikan harga semen, berdampak pada para kontraktor yang telah memasukkan penawaran untuk mengikuti tender. Sebab, penawaran tersebut harus ditarik kembali untuk dilakukan revisi.

Menurut Hutagalung, harga semen di sejumlah daerah kabupaten seperti Kabupaten Tebo kini dikisaran Rp 65 ribu perzak, di Sarolangun harga semen naik sekitar 10 persen, dari Rp 58 ribu-Rp 65 ribu perzak, di Merangin Rp 59 ribu perzak. ruk

Harga Semen di Provinsi Jambi Melonjak Hingga Rp 90 Ribu

Jambi, BATAKPOS

Harga bahan bangunan seperti semen berbagai merek kini melonjak drastic di Provinsi Jambi. Harga semen di Kota Jambi kini melonjak hingga mencapai Rp 90 ribu per zak, padahal sebelumnya hanya berkisar Rp 55 ribu hingga Rp 60 ribu. Kenaikan harga semen tersebut disebabkan kerusakan jalur transportasi hingga langkanya Bahan Bakar Minyak (BBM) di sejumlah daerah.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jambi, Drs A Haris AB, Rabu (20/7/11) mengatakan, semen di semua daerah di Provinsi Jambi dilaporkan sudah mulai merangkak naik bahkan kian sulit didapat alias langka.

Disebutkan, kenaikan drastis terjadi di Kota Jambi dan Kualatungkal, Tanjabar. Harga di dua daerah tersebut kini Semen Padang sudah mencapai Rp 80 ribu hingga Rp 90 ribu perzak. Padahal sebelumnya hanya Rp 55 ribu perzak.

Dikatakan, pengurangan tonase yang membawa semen tersebut bukan saja diterapkan Pemprov Jambi, akan tetapi juga diterapkan Pemprov lain tempat produksi semen. Semen Padang misalnya, Pemprov Sumbar juga telah melarang kendaraan yang membawa semen melebihi tonase yang telah ditentukan.

Menurut Haris, dalam waktu dekat, harga tersebut akan turun dengan sendirinya. BBM sudah tidak langka lagi, jalan bakal bagus, maka harga tersebut akan turun sesuai degan HET (Harga Eceren Tertinggi).

Salah seorang pembeli semen, Sudirman warga Jelutung Jambi mengatakan, dirinya kini membeli semen mencapai Rp 85 ribu perzak. Hal senada juga diakui Sulardi Usman, warga Kotabaru Jambi. Menurutnya, bahkan dirinya membeli semen dengan harga Rp 90 ribu perzak.

Kenaikan harga semen tersebut ternyata dipicu soal kerusakan jalur transportasi dari luar daerah menuju Jambi serta kelangkaan BBM yang terjadi belakangan ini di setiap SPBU dan pembatasan muatan tonase di jembatan timbang.

“Pembatasan tonase dilakukan untuk mengurangi kerusakan jalan. Sebelumnya diperbolehkan membawa 150 ton, kini hanya dibatasi 60 ton. Sekarang peraturan di jembatan timbang sudah ketat,” kata S Rumahorbo, pengemudi ekpedisi semen dari Padang ke Jambi.

Menurut Rumahorbo, mobil mereka saat membawa semen ditimbang di jembatan timbang di Padang dan tidak boleh melewati 60 ton. Sebelumnya boleh hingga 150 ton. Dengan muatan yang sedikit otomatis biaya menjadi besar, karena harus bolak balik.

“Kemungkinan karena hal inilah makanya harga semen menjadi naik. Kemudian minat konsumen saat ini juga sangat tinggi dan tidak sebanding dengan stok semen. Jambi ini berbeda dengan daerah lain yang punya pabrik semen sendiri. Kalau kita di sini semen dipasok dari luar daerah. Salah satunya dari Sumatera Barat (Sumbar) seperti Semen Padang,”kata Rumahorbo.

Ketua Aspekindo Provinsi Jambi, Jefri Amas Hutagalung mengatakan, jika pemerintah lambat bertindak, maka harga semen dimungkinkan akan naik terus. Apalagi, kenaikan tersebut sangat dirasakan oleh kontraktor yang bergerak di bidang pembangunan.

Dampak lain atas kenaikan harga semen, berdampak pada para kontraktor yang telah memasukkan penawaran untuk mengikuti tender. Sebab, penawaran tersebut harus ditarik kembali untuk dilakukan revisi.

Menurut Hutagalung, harga semen di sejumlah daerah kabupaten seperti Kabupaten Tebo kini dikisaran Rp 65 ribu perzak, di Sarolangun harga semen naik sekitar 10 persen, dari Rp 58 ribu-Rp 65 ribu perzak, di Merangin Rp 59 ribu perzak. ruk

Wednesday, 20 July 2011

Mahasiswa Obrakabrik Fasilitas Gedung DPRD Muarojambi

Muarojambi, BATAKPOS

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi (IMMJ) melakukan unjukrasa di gedung DPRD Muarojambi, Rabu (20/07) pagi. Aksi unjukrasa yang dimulai sekira pukul 09.30 WIB berlangsung ricuh.

Mahasiswa nekat merusak meja dan kursi, bahkan ada kaca gedung dewan yang dipecahkan. Aksi anarkis itu diduga dipicu akibat mahasiswa kecewa karena tidak satupun anggota dewan yang menemui mereka saat orasi.

Dalam orasinya, mahasiswa menuntut penyelesaian kasus korupsi dan penyelesaian masalah lahan di Muarojambi. Mahasiswa juga meminta dewan agar mendesak aparat hokum mengusut dugaan korupsi Bupati Muarojambi H Burhanuddin Mahir yang kali kedua terpilih jadi Bupati Muarojambi dan dilantik Selasa (19/7).

Disebutkan, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Palembang tahun anggaran 2001 s/d 2004, ditemukan kerugian uang Negara sebesar Rp 6.602.470.904,073 pada APBD Batanghari tahun anggaran (TA) 2000 s/ 2004.

Dugaan penyimpangan uang Negara dengan modus mark-up anggaran biaya rutin DPRD yang diduga dilakukan Mantan Ketua DPRD Batanghari, Burhanuddin Mahir (BM) SH dan Sekretaris Dewan DPRD Batanghari Asrarudin S.Pd periode 1999-2004.

Menurut pengunjukrasa, kasus dugaan korupsi tersebut sudah mencuat sejak tahun 2002 atas dasar temuan pemeriksaan BPK-RI perwakilan Palembang (surat BPK RI Nomor 01/S/Tim/3/2002 tanggal 07 Maret 2002).

Hasil audit BPK-RI dengan nomor surat 55/S/XIV.2/4/2002 Tanggal 26 April 2002. Saat itu Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dijabat oleh Barman Zahir SH. Sementara Kejari Muarabulian saat itu dijabat Demar Sihombing SH.

Berdasarkan fakta dan penelahan secara sederhana terhadap temuan BPK-RI tahun anggaran 2001, 2002, 2003, 2004 terakomulasi nilai kerugian Negara mencapai Rp.6.602.470.904,073.

Aparat kepolisian yang datang belakangan, kemudian mengamankan para pendemo di ruang Ketua DPRD Muarojambi.

Anggota DPRD Muarojambi dari fraksi PDIP, Juariah, mengatakan, aksi brutal mahasiswa ini harus diprose secara hukum, karena sudah melakukan pengrusakan milik negara. ruk
=======

Provinsi Jambi Komitmen Tingkatkan Pendidikan Dan Kesehatan

Bantuan Pendidikan : Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus saat memberikan secara simbolis bantuan beasiswa kepada pelajar SD, SMP dan SLTA di Jambi. Foto batakpos/rosenman manihuruk

Percepatan Jambi EMAS 2015

Jambi, BATAKPOS


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi hingga kini terus berupaya meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yang berkualitas. Selain itu Pemprov Jambi juga sejalan meningkatkan kesehatan masyarakat khususnya dibidang kebidanan guna meminimalisir angka kematian bayi.

Dua pokok program pro rakyat terus ditingkatkan Pemprov Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA)- H Fachrori Umar guna mewujudkan visi Jambi EMAS (Ekonomi Maju Aman, Adil dan Sejahtera) 2015.

Upaya Pemprov Jambi dalam mewujudkan dua bidang tersebut, salah satu upaya percepatannya melalui mengintegrasikan program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) yang telah bergulir sejak Mei lalu.

Demikian dikatakan Gubernur Jambi H Drs Hasan Basri Agus MM di Jambi, Selasa (19/7/11). Menurutnya, Pemprov Jambi telah melakukan berbagai langkah penataan secara intensif, perencanaan, penganggarab maupun regulasi bidang pendidikan dengan diterterbitkannya Peraturan Daerah (Perda) No.4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Bermutu.

Disebutkan, dalam upaya mewujudkan visi Jambi EMAS 2015, Pemprov Jambi, mengajak seluruh komponen masyarakat di Provinsi Jambi untuk bersama-sama berpartisipasi sesuai bidang dan peran masing-masing.

Sejalan dengan fokus program Kementerian Pendidikan Nasional (Kemndiknas) RI tahun 2011-2015, yang antara lain Memperluas akses pendidikan anak usia dini dan menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun yang berkualitas.

“Pemprov Jambi mengintensifkan pemenfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Kementerian bagi masyarakat miskin. Pemprov Jambi mulai tahun ini telah menyediakan bantuan pendidikan/beasiswa melalui program SAMISAKE, tingkat Sekolah Dasar (SD) sederajat, SLTP sederajat, SLTA sederajat, hingga jenjang Strata 1,”katanya.

Disebutkan, secara bertahap tapi pasti, Pemprov Jambi terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) di Jambi bekerjasama dengan Bappenas serta berbagai Perguruan Tinggi ternama di Indonesia untuk menempuh pendidikan program Strata 2 dan strata 3.

Provinsi Jambi memiliki sumberdaya alam yang subur yang dapat dikelola sebagai lahan perkebunan, pertanian dan peternakan.Disamping sungai-sungai dan danau-danau yang mendukung petani ikan, kandungan bumi yang kaya dengan berbagai jenis mineral dan minyak bumi dipersiapkan SDM yang mampu mengelolanya.

“Pemerintah Provinsi Jambi sangat mendukung program Kemendiknas 2011-2015, yaitu peningkatan mutu pendidikan vokasi dan politekhnik. Pemprov Jambi juga akan memperbanyak dan memperkuat pendidikan kejuruan berbasis potensi lokal. Hal ini guna menghasilkan tenaga kerja tingkat menengah yang handal guna mengolah potensi daerah,”katanya.

Menurut HBA, jumlah penduduk Jambi ada 3 juta jiwa, dimana 20 persen merupakan lapisan atas, 40 persen menengah dan 40 persen lapisan bawah, jika dibagi maka Penduduk Jambi yang miskin ada 1,2 juta jiwa.

Bila diambil rata-rata keluarga inti lima orang maka ada 60.000 masyarakat berada di lapisan paling bawah, dan berdasarkan data BPS ternyata adalagi masyarakat lapisan bawah paling bawah yang jumlah mencapai 34.180 Kepala Keluarga (KK).

Jumlah itu masuk dalam program bedah rumah samisake. Pada tahun 2011 rumah yang akan dibedah 3.176 unit rumah, sisanya diharapkan bantuan dari berbagai pihak termasuk para pengusaha melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR). Sehingga tahun ini ditergetkan 5000 unit rumah masyarakat sangat miskin akan dibedah. Dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan Korem 042/Gapu Jambi.

Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi priode 2010-2015 dalam upaya mengentaskan kemiskinan, memberikan beasiswa bagi masyarakat sangat miskin sehingga diharapkan anak-anaknya tidak putus sekolah.

Bantuan itu mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi yang nilainya masing-masing untuk tingkat SD Rp 650.000,- tingkat SLTP Rp750.000,-, tingkat SLTA Rp850.000,- dan untuk perguruan tinggi Rp2 juta setiap tahunnya.

Tempatkan Dokter Spesialis dan Peralatan Medis Lengkap

Sementara itu, guna mengurangi angka kematian bayi serta balita kekurangan gizi di Provinsi Jambi, mengambil kebijakan untuk menempatkan dua orang dokter spesialis berikut peralatan medis yang lengkap di seluruh kabupaten kota se Provinsi Jambi. Dokter spesialis juga akan dipindahkan secara merata.

H Hasan Basri Agus mengajak Kepala Bappeda Provinsi dan Kepala Kabupaten/kota se-Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten /Kota se-Provinsi Jambi, Direktur RS se-Provinsi Jambi, Direktur RS kabupaten/kota se Provinsi Jambi meningkatkan kesehatan masyarakat.

Menurut HBA, kondisi pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Jambi yang dijadikan dasar starting point sebagai landasan untuk pencapaian pembangunan selama lima tahun kedepan.

“Jika kita lihat angka balita kekurangan gizi di Provinsi Jambi pada tahun 2008 sebesar 10,51 persen, dan kondisi ini masih tinggi dari pencapaian nasional sebesar 8,12 persen. Angka kematian bayi Provinsi Jambi pada tahun 2009 adalah sebesar 32,4 per 1000 kelahiran, sementara nasional sebesar 31,42 per 1000 kelahiran,”katanya.

Disebutkan, kondisi lain yang dihadapi dalam rangka pembangunan di bidang kesehatan di Provinsi Jambi, yaitu angka kelahiran yang tidak ditolong oleh tenaga medis pada 2009 masih tinggi jika dibandingkan dengan angka nasional. Secara nasional angka kelahiran yang ditolong oleh tenaga medis telah mencapai 77,34 persen, sementara utuk Provinsi Jambi, baru mencapai 70,51 persen.
Bedah Rumah : Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus saat menerima bantuan dana bedah rumah dari Bank BTN Jambi dan BPD Jambi.Foto batakpos/rosenman manihuruk.

“Menyadari begitu krusialnya permasalahan bidang kesehatan, maka sebagai salah satu upaya percepatannya kami integrasikan dalam program SAMISAKE. Melalui program ini upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.Diarahkan dalam bentuk penyediaan jaminan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat miskin,”katanya.

Menurut HBA, tingginya angka kematian bayi di Provinsi Jambi, menjadi catatan dan pekerjaan pemerintah lima tahun kedepan, dimana sudah diatur target-target per tahun.

“Ibu kepala dinas akan mengawal masing-masing kabupaten/kota target yang akan dicapai yang penting bagi kita bahwa starting point awal kita sudah mengetahui apa yang kita capai. Hal kedua banyak program-program lain yang tidak saya sebutkan tadi seperti angka kematian ibu, angka kematian anak, tetapi sudah disampaikan ibu kepala dinas,”katanya.

Anggaran Pendidikan Dan Kesehatan

Sementara alokasi anggaran untuk program ekonomi kerakyatan pada Ranperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2011 terus diupayakan meningkat. Untuk 10 dinas yang bersentuhan langsung dengan ekonomi kerakyatan, telah dialokasikan Rp 100,198 miliar (5,2 persen) dari total belanja APBD.

Dari jumlah itu mencapai Rp 74,2 miliar yang dapat dinikmati rakyat. Data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik 1 Juli 2011 menyebutkan, terjadi penambahan jumlah penduduk miskin sebanyak 31,1 ribu orang.

Dari Maret 2010 sebanyak 241,61 ribu (8,34 persen) menjadi 272,67 ribu jiwa (8,65 persen) kondisi Maret 2011. Bertambahnya jumlah penduduk miskin terjadi seiring kenaikan harga kebutuhan pokok yang relative berfluktuatif.

Hal ini cukup kontras dibandingkan visi misi Gubernur Jambi mewujudkan Jambi dengan Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera tahun 2015 . Artinya, ada tantangan berat dan Pekerjaan Rumah baru yang harus diselesaikan Pemerintah Jambi beberapa waktu mendatang. Rosenman manihuruk