.

.
.

Friday, 29 June 2012

PSB, Sekolah Negeri di Jambi Rawan Terima Sogokan

 Pelepasan Siswa SMA Yadika Jambi TP 2010/2011 yang Lulus 100 Persen. Dok Rosenman Manihuruk

Jambi, BATAKPOS

Dimulainya Penerimaan Siswa Baru (PSB) di sekolah Negeri di Jambi, sejumlah sekolah faforit rawan terima sogok. Bahkan oknum kepala sekolah diduga mematok hingga Rp 5 juta untuk siswa baru disekolah faforit. Bahkan pengawasan PSB di sekolah-sekolah negeri kini minim. Sementara pihak sekolah swasta di Jambi kini kesulitan mendapatkan siswa baru karena adanya PSB jalur belakang di sekolah negeri.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Jambi, A Somad, Kamis (28/6) mengatakan, tingginya minat siswa baru di sekolah negeri favorit membuat rawan pihak oknum sekolah menerima sogokan. Bahkan orang tua siswa berani mematok taris pembayaran dengan jaminan anak diterika di sekolah negeri favorit tersebut.

Dimulainya PSB, juga maraknya percaloan siswa baru di sejumlah sekolah favorit. Bahkan oknum yang mengaku wartawan, LSM, anggota dewan juga terlibat dalam percaloan siswa baru tersebut.

Menurut A Somad, pers harus berani dan ikut mengawasi proses PSB di Jambi. Pers juga diminta agar tidak terkontaminasi dengan percaloan yang mengatasnamakan pers. Pers harus berdiri pada social control, bukan untuk ikut dalam percaloan PSB. “Soalnya banyak yang mengaku pers, meminta bantuan kepada pihak kepala sekolah untuk memasukkan siswa yang dibawanya,”katanya.

Tempat terpisah, Walikota Jambi, dr HR Bambang Priyanto meminta agar tidak ada aksi sogok menyogok dalam PSB di Jambi. Kepala sekolah atau guru yang terbukti menerima uang sogokan, akan dikenakan sanksi tegas, termasuk dipecat.

“Jangan sampai terjadi sogok menyogok untuk masuk sekolah. Kasihan mereka yang pintar yang ingin masuk ke sekolah negeri, tetapi karena tidak mampu lalu tersingkir,” katanya.

Walikota Jambi Bambang juga telah meninjau tes PSB  di  SMAN 5 dan SMAN 4 Kota Jambi, Selasa (26/6) lalu. Bambang didampingi Sekda Ir. Daru Pratomo serta Kadis Pendidikan Kota Jambi, Rifa’I.

“Tes PSB merupakan tindakan sportif untuk menyeleksi siswa yang layak masuk sekolah negeri. Karenanya, agar para pelajar, dapat mengisi pertanyaan dengan sebaik-baiknya, dan guru akan tidak memberi bocoran jawaban atas pertanyaan yang disiapkan,”katanya.

Disebutkan, tes PSB  tingkat SMA tahun 2012 ini di Kota Jambi diikuti sekitar 1.400 siswa dari luar kota dan 7.000 siswa dari dalam Kota Jambi. Sedangkan untuk tingkat sekolah SMP sebanyak 13.000 berebut tiket untuk masuk sekolah negeri, baik dari luar kota dan dalam kota.

Sementara itu, Guru Sekolah Yadika Jambi, Friston Sinaga mengatakan, sekolah swasta di Jambi kini kesulitan untuk mendapatkan siswa baru. Hal itu terjadi karena sekolah negeri diduga menerima siswa baru lebih dari daya tamping.

Bahkan banyak sekolah negeri yang menerima siswa baru lewat “jalur belakang”. Sehingga penerimaan siswa baru di sekolah swasta terjadi usai pengumuman penerimaan siswa baru di sekolah negeri. RUK

Gubernur Jambi Tinjau Dermaga PT STUD

Dermaga di Pulau Berhala Milik Jambi

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H  Hasan Basri Agus (HBA) melakukan kunjungan melakukan kunjungan ke  PT Sumatera Timber Utama Damai (STUD) di Taman Raja, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjabbar, Rabu (27/6). Kunjungan itu juga membahas dan meninjau tentang rencana perubahan dermaga STUD menjadi pelabuhan batubara.

Pembahasan tersebut dilakukan oleh Gubernur Jambi, Bupati Tanjung Jabung Barat, Marzuki Usman (mantan menteri yang berasal dari Mersam, Provinsi Jambi) dengan Direktur Utama PT STUD dan jajarannya.

Kunjungan HBA itu juga melakukan Panen Kopi Ekselsa di Parit Lapis, Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Gubernur mengemukakan, ada dermaga di Pelabuhan Dagang yang bisa digunakan yakni dermaga STUD, yang peruntukan utamanya digunakan untuk dermaga batubara.

Diungkapkan oleh gubernur, konsep menjadikan dermaga STUD ini menjadi dermaga atau pelabuhan batubara adalah agar batubara yang dari Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo tidak lewat kota Jambi, tetapi melalui dermaga STUD.

Hal ini juga, ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah Tanjabbar. Ada beberapa perusahaan batubara dari Bungo dan Tebo, diantaranya NTC, KIM, Global, dan lain-lain.

Selanjutnya, dalam upaya mengubah dermaga khusus (plywood) milik STUD menjadi dermaga umum (batubara), gubernur menyampaikan dua pesan, yaitu : agar segala sesuatu yang berkaitan dengan perizinan, yakni perubahan dari pelabuhan khusus plywood menjadi dermaga umum  batubara, dilengkapi dan diselesaikan.

Kemudian dalam pengerjaan dermaga umum itu nantinya, pihak STUD dan kontraktor terkait mengusahakan penyerapan tenaga kerja lokal. HBA berharap agar pekerjaan tersebut bisa dilakukan dengan cepat.

Disebutkan, pihak pelabuhan akan kerjasama dengan BUMD provinsi Jambi dan BUMD Kabupaten Tanjabbar, dan akan ada bagi hasil. “Kita harapkan nanti, kabupaten dan provinsi dapat tambahan PAD dari situ,” katanya.

Bupati Tanjabbar, Usman Ermulan menekankan agar dalam pengurusan peralihan izin, pihak STUD berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Tanjabbar.

Direktur Utama PT STUD, Hartono, menyatakan dirinya yakin bahwa dermaga umum batubara itu akan terealisasi. Dia mengatakan, STUD sudah mengundang surveyor.

Asmi, juga dari pihak STUD, menjelaskan, saat ini STUD sudah dalam tahap persiapan lapangan stock pile batubara. “Kami juga telah menyiapkan alat untuk pengeruk lumpur,” sebut Asmi.

Sementara itu, Marzuki Usman mengemukakan, dia sangat mendukung diubahnya pelabuhan khusus plywood STUD menjadi pelabuhan umum batubara, guna mengurangi laju kerusakan jalan. Turut hadir dalam acara tersebut, pejabat terkait dari Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Tanjabbar. RUK

Realisasi PAD Kenderaan Bermotor Mencapai Rp 980,04 Miliar

Jambi, BATAKPOS

Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir.Syahrasaddin, M.Si (FOTO) menyatakan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor kendaraan bermotor pada tahun 2011 adalah Rp.980,04 Miliar  dari target PAD Rp.639,9 miliar atau terjadi peningkatan sebesar 53,14%. 

Tahun 2012 hingga Mei sudah terealisasi sebesar Rp.257,30 miliar atau meningkat 55,70% persen dari target yang telah ditetapkan. Pernyataan ini disampaikannya saat membuka secara langsung Pertemuan dengan Pengusaha Kendaraan Bermotor Dan Leasing, Rabu (27/6) bertempat di Shang Ratu Hotel.

Acara yang dilaksanakan dalam rangka penetapan NJKB tahun 2012 dan Pemutihan BBN-KBII ini dihadiri oleh Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Jambi beserta jajaran, Kepala PT.Jasa Raharja provinsi Jambi, Pimpinan Perusahaan Kendaraan Bermotor, Show Room dan Leasing.

Dijelaskan, peningkatan penerimaan pemerintah dari sektor pajak ini adalah cermin dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kewajibannya selaku pembayar pajak.

“Hari ini kita melaksanakan sosialisasi Permengari nomor 29 tahun 2012 tentang penghitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Tentunya saya berharap dari sosialisasi ini akan dapat meningkatkan pemahaman, penataan, dan petunjuk teknis lainnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penangannya pajak kendaraan bermotor ini,”kata Sekda. RUK

Thursday, 28 June 2012

Pelabuhan Samudera Bakal Terealisasi

Maket Pelabuhan Samudra. Dok Rosenman Manihuruk


Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA) sangat berharap terealisasinya  pembangunan Pelabuhan Samudera di Ujung Jabung yang sudah terbengkalai selama tahunan. Pentingnya pembangunan Pelabuhan Samudera karena begitu pentingnya pelabuhan laut sebagai bagian perdagangan dunia.

Hal itu dikatakan HBA pada Seminar Nasional dengan tema “Perspektif Keuangan Daerah Dalam Mempercepat Pencapaian Pembangunan di Provinsi Jambi, Senin (25/6), bertempat Kampus Pinang Masak Universitas Jambi, Muarojambi.

“Ujung Jabung adalah mimpi kita semua. Pemimpin adalah pamong, berfikirlah untuk orang banyak, kalau sekedar berjalan apa adanya tidak akan maju,”katanya.

Keseriusan HBA dalam merencanakan pembangunan Pelabuhan Samudera ditandai dengan memasukkan Feasibility Study (Studi kelayakan) dalam anggaran APBD Provinsi disertai dengan SK Gubernur tentang pembebasan lahan di wilayah Ujung Jabung Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

“SK Gubernur  kepada Bupati Tanjung Jabung Timur untuk membebaskan 4200 Ha lahan untuk pelabuhan. Akses menuju pelabuhan sudah diperpendek dengan membangun sejumlah jembatan. Tahun  2015 peletakan dasar-dasar pembangunan,”katanya.

Disebutkan, kajian BPPT, Pelabuhan Samudera/Ujung Jabung merupakan pelabuhan dengan wilayah terbaik di Sumatera dilihat dari arus, kedalaman laut serta letaknya.

Sementara Prof. Emeritus Dorodjatun Kuntjoro Jakti,PhD., senada dengan harapan yang disampaikan HBA. Pelabuhan laut keberadaannya sangat vital dalam perdagangan dunia.“90 persen perdagangan dunia diangkut melalui laut,”ujarnya.

Prof. Dorodjatun mengerti serta  mengapresiasi  keinginan HBA dalam membangun Pelabuhan Samudera. Apresiasi Dorodjatun terhadap pembangunan Pelabuhan Samudera juga didasari perhitungan tata letak wilayah Provinsi Jambi dalam Arus Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) diantaranya Jambi, Babel, NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulut, Kepri.

Menurut Prof. Dorodjatun, kapal yang melintasi Selat Malaka dalam perhitungan berkisar 3000 kapal perhari, sedangkan Jambi berada ditengah ALKI Selat Malaka. RUK

Jambi Waspada Peredaran Narkoba

Ganja 1,16 ton yang asal Aceh yang ditangkap PMS Polda Jambi baru-baru ini di Jambi. Foto dok Rosenman Manihuruk


Jambi, BATAKPOS

Provinsi Jambi masuk dalam kategori waspada terhadap peredaran narkotika dan obat terlarang (narkoba). Berdasarkan riset Badan Narkotika Nasional (BNN), terdata pengguna narkoba di Jambi tembus 55 ribu pengguna. Tingkat peredaran dan penggunaan narkoba di Provinsi Jambi saat ini kian memprihatinkan. Para pengguna yang terdata semua pada usia produktif.

Tingkat peredaran dan penggunaan narkoba yang tergolong merupakan kejahatan luar biasa di Jambi dan beberapa daerah lainnya di Indonesia sudah masuk tahap mengkhawatirkan.

Khususnya untuk Jambi, karena di Jambi banyak pintu masuk ke daerah ini. Selain itu, tingkat ekonomi masyarakatnya juga ikut mempengaruhi. Pemerintah Provinsi Jambi mengajak semua pihak untuk sama-sama memerangi narkoba.

Wakil  Gubernur (Wagub) Jambi, Drs H Fachrori Umar, M. Hum saat memberikan sambutannya  pada upacara memperingati Hari Anti Narkoba Internasional (HANI) tahun 2012 di tingkat Provinsi Jambi, yang dilaksanakan di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Selasa (26/6) mengatakan, semua harus bersatu padu untuk mengimplementasikan perang terhadap narkoba agar Jambi terhidar dari narkoba.

Menurut Wagub, paling tidak ada empat alasan untuk perang terhadap narkoba di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, pertama ; kejahatan narkoba terbukti merusak karakter manusia, merusak fisik dan kesehatan masyarakat dan dalam jangka panjang mengganggu  daya saing dan kemajuan Provinsi Jambi.

Kedua ; kejahatan narkoba juga menimbulkan masalah lain yang serius, antara lain, terjadinya  percepatan penularan HIV/AIDS yang juga disebabkan oleh pengguna narkoba, ketiga ; kejahatan narkoba juga mendorong atau bersangkut paut dengan kejahatan yang lain, misalnya terjadinya perampokan untuk mengkonsumsi narkoba.

Keempat ; kejahatan narkoba sendiri sudah merupakan kejahatan yang serius, memiliki jaringan baik di tingkat nasional, regional dan jaringan di tingkat global.

Kata Wagub, dalam upaya ini Badan Narkotika baik di tingkat nasional maupun daerah, mengedepankan strategi pencegahan, penegakan hukum serta terapi dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba.

Melalui kordinasi yang baik antara BNN, Kepolisian, Kejaksaan, Keimigrasian, Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan seluruh komponen masyarakat, harus terus berupaya untuk memerangi peredaran narkotika tersebut.

Peringatan Hani di Jambi juga ditandai dengan pembacaan ikrar oleh peserta upacara, juga dilaksanakan gerakjalan sehat, dan penandatanganan pernyataan perang terhadap narkoba diatas kain sepanjang 500 meter oleh peserta upacara.

Upacara diikuti oleh anggota jajaran Pimpinan Daerah yang tergabung dalam Forkompinda Forkompinda Provinsi Jambi, para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, karyawan/karyawati lingkup pemerintah Provinsi Jambi lainnya. RUK 

Jalan Rusak Parah, Truk Terguling di Jalan Nasional Lingkar Barat Kota Jambi

Truk Terguling : Sebuah truk pengangkut kayu karet terguling di Jalan Nasional Lingkar Barat Kota Jambi, tepatnya di depan Kantor Dinas Perhubungan Kota Jambi, Selasa (26/6) siang. Tergulingnya truk itu akibat jalan yang rusak parah yang sudah menahun, hingga kini belum ada perbaikan. Foto batakpos/rosenman manihuruk

Gubernur Jambi Marah Karena Aset Pemda Dijadikan Perumahan

Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA), Foto dok Rosenman Manihuruk

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) marah dan tidak menerima asset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dijadikan perumahan oleh pihak ketiga. Dirinya juga meminta Kepala Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Jambi, Masheruddin untuk menuntaskan pengalihan asset kepada pihak ketiga tersebut.

HBA kepada wartawan, Selasa (26/6) mengatakan, dirinya tidak akan menyetujui kalau ada asset pemda yang dijadikan sebagai perumahan oleh pihak ketiga. “Oh itu tidak bisa. Nanti akan kita cek. Tidak bisa diterima itu. Lahan itu merupakan aset Pemprov dan tidak bisa dijadikan perumahan tanpa pelepasan. Karena itu dia akan memastikan kejelasan hal ini. Nanti kita lihat dulu perkembangannya,”katanya.

Kepala Biro Pengelolaan Aset Setda Provinsi Jambi, Masheruddin Wahab mengatakan, lahan tersebut sebagian sudah didirikan perumahan namun ketika diajukan pemecahan lahan ke Badan  Pertanahan Nasional (BPN) Kota Jambi, ternyata diketahui aset itu milik Pemprov.

“Ya tidak bisa dipecah itu, harus didudukkan bersama dulu. Pengembang yang membangun perumahan itu juga mengklaim mempunyai sertifikat sah. Nah masalah ini akan didudukkan dulu. Nanti saya bersama BPN akan turun ke lapangan untuk mengukur ulang kawasan yang masuk lahan Pemprov ini,” katanya.

Perumahan itu adalah Perumahan Telanai Indah yang berlokasi di depan Lorong KB, yakni salah satu komplek elit yang berlokasi tidak jauh SMPN 7 Kota Jambi. “Itu memang ada lahan Pemprov yang digunakan. Sampai sekarang belum terselesaikan,” ujarnya.

Disebutkan, hunian para pengusaha dan pejabat elit Jambi itu masuk dalam sertifikat kawasan HP 40, dengan luas tanah 110 hektar termasuk kantor gubernur, perumahan DPRD dan perumahan dinas lainnya.

“Ada sebagian tanah itu masuk dalam kawasan Pemprov. Ini sudah lama, tapi belum dituntaskan. Lahan lainnya yang juga dikuasai masyarakat adalah lahan di depan Kampus IAIN Telanaipura Jambi. Tanah itu juga milik Pemprov Jambi yang bersengketa dengan masyarakat. Masalah aset Pemprov yang dikuasai masyarakat ini, akan diselesaikan,”kata Masheruddin. 

Menurut Masheruddin, pihaknya akan panggil ketua RT setempat,  masyarakat dan pihak BPN untuk menyesaikan masalah ini. Lahan seluas dua hektar yang berada di Kelurahan Pematang Sulur, Kecamatan Telanaipura, dikuasai masyarakat selama belasan tahun.

Lahan itu sudah digunakan untuk membangun perumahan. Terungkapnya temuan tersebut bermula dari pengajuan dari masyarakat ke BPN Kota Jambi untuk memecah sertifikat kepemilikan tanah tersebut.

Menurutnya, dalam surat yang disampaikan pihak BPN Kota Jambi, diminta meminta penjelasan kepada Pemprov Jambi terkait apakah ada persetujuan pemecahan sertifikat atas aset tanah tersebut telah dirikan komplek perumahan. Atas masalah ini, pihaknya memberikan penjelasan ke BPN Kota Jambi.

Masheruddin menegaskan, pihaknya menyatakan pada BPN Kota Jambi bahwa hingga kini belum ada pelepasan aset tanah tersebut oleh Pemprov Jambi. “Yang jelas Pemprov Jambi belum pernah melepaskan aset tanah tersebut,” tegasnya. RUK

Pengusaha Batubara di Jambi Mulai Cemas Akibat India Hentikan Impor


Jambi, BATAKPOS

Sejumlah perusahaan batubara di Provinsi Jambi mengeluhkan lesunya perdagangan batubara. Dua bulan terakhir ekspor batubara terhenti akibat India menghentikan impor batubara dari Jambi. India sebagai negara utama tujuan ekspor saat ini menghentikan permintaan pengiriman batubara asal Jambi karena dampak krisis ekonomi Eropa melanda India.

Kepala Sekretariat Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Provinsi Jambi, Nurhadi kepada wartawan di Jambi, Senin (25/6) mengatakan, ada banyak persoalan yang menyebabkan India menghentikan sementara permintaan impor batubara dari Jambi.

Disebutkan, krisis ekonomi di Eropa telah berdampak kepada perekonomian India. Sebagian besar industri dan pembangkit listrik yang selama ini menggunakan bahan bakar batubara dari Jambi tengah mengurangi produksi, bahkan ada juga yang berhenti produksi.

“Persoalan lain muncul. Nilai tukar mata uang India rupee terhadap Dolar Amerika Serikat (USD) anjlok. Sebelumnya, USD 1 dinilai sekitar 40 rupee, namun saat ini nilai tukar mata uang  tersebut turun sekitar 25 persen menjadi lebih dari 50 rupee,”katanya.

Disebutkan, pembayaran batubara Jambi menggunakan dolar, sehingga para importir India harus membayar lebih mahal untuk setiap kontrak pembelian batubara yang telah ditandatangani beberapa bulan lalu.

“Barangkali, karena kondisi demikian akhirnya para pengusaha India menghentikan impor batubara dari Jambi,”ujarnya.

PT Bumi Borneo Inti (BBI) Eko Harwanto menyatakan, para pengusaha juga menahan diri untuk mengekspor batubara keluar negeri. Pasalnya, harga batubara Jambi saat ini anjlok. “Beberapa bulan lalu, harga batubara Jambi di pasaran internasional setiap ton bisa mencapai Rp 350 ribu ke atas. Sekarang ini harganya berkisar Rp 200 ribu atau Rp 250 ribu,” katanya.

Dengan harga tersebut, dipastikan biaya operasional tidak tertutupi. Untuk hauling (angkutan)  memakan biaya Rp 105 ribu per ton, belum lagi biaya sewa alat berat, BBM, gaji pegawai, biaya lain-lain, jelas dengan harga sebesar itu dan akan merugi.

Manajer pelabuhan batubara di Desa Kemingking Dalam, Kecamatan Tamanraja, Muarojambi, Rizal Andikari, menyatakan saat ini nyaris tidak ada aktivitas pemuataan batubara ke kapal tongkang untuk dibawa keluar negeri.

“Kalau di awal tahun, rata-rata per bulan kita memuat sekitar 40 ribu ton batubara ke ponton untuk dikirim ke India. Terakhir kami memuat 30 ribu ton pada bulan April lalu. Namun, di bulan Juni ini kita baru memuat 5 ribu ton, itu pun untuk keperluan dalam negeri,”katanya.

Menurut Rizal, saat ini pihaknya mengistirahatkan para karyawan. Meski tidak bekerja, namun pihak perusahaan tetap membayar gaji mereka. Alat berat yang biasanya digunakan untuk proses muat batubara ke ponton terpaksa disewakan ke pihak ketiga.

“Daripada nganggur dan agar ada pemasukan alternatif untuk perusahaan. Karena tidak ada aktifitas pemuatan ke kapal, batu bara pun menumpuk di pelabuhan-pelabuhan yang berjejer di tepi Sungai Batanghari sepanjang Kemingking dan Kemingking Dalam. Tumpukan batubara sudah menggunung. Kedatangan truk membuat gunung batubara tersebut semakin tinggi. Ada belasan stockpile dan pelabuhan di kawasan ini,”katanya. 

Sementara Pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi belum memiliki data ekspor batubara bulan Mei dan Juni ini. Menurut Kepala BPS Provinsi Jambi, Ahmad Jaelani, data terakhir yang dimiliki adalah bulan April.

“Itu pun data sementara karena pengolahan data belum selesai. Pada bulan April tersebut, angka sementara jumlah ekspor batubara keluar negeri mencapai 541,331 ribu ton. Ada pun nilainya mencapai USD 21,042 juta,”katanya. RUK

Tuesday, 26 June 2012

Pemko Jambi Tak Bisa Realisasikan Anggaran 2011 Tepat Sasaran

Walikota Jambi dr R Bambang Priyanto

Jambi, BATAKPOS

Pemerintah Kota (Pemko) Jambi tidak mampu merealisasikan anggaran 2011 sesuai dengan sasaran. Bahkan Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun 2011 sebesar Rp 107 miliar. Sementara anggaran untuk pelayanan public masih banyak kekurangan. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jambi melakukan penghematan anggaran dengan tidak merealisasikan kegiatan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Jambi terhadap keuangan Pemkot Jambi, diketahui Silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) tahun 2011 sebesar Rp 107 miliar.

Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Jambi, Salami, Senin (25/6) mengatakan, ada beberapa faktor yang menyebabkan terdapatnya Silpa tersebut. Di antaranya adanya penghematan, seperti adanya anggaran suatu kegiatan sebesar Rp 100 miliar, namun ketika dilakukan tender ternyata ada penurunan.

“Bisa saja dianggarkan Rp 100 miliar, ketika tender turun jadi Rp 98 miliar, sisanya itu dijadikan Silpa. Namun bisa juga Silpa disebabkan oleh tidak terealisasinya kegiatan, padahal kegiatan sudah dianggarkan seperti yang terjadi pada banyak kegiatan di Dinas PU Kota Jambi,”katanya.

Dikatakan, seperti di Dinas PU Kota Jambi yang alasannya aspal putus. Anggaran belanja langsung di APBD-P 2012 diupayakan terealisasi tepat sasarana. “Karena untuk mengetahui anggaran belanja langsung tergantung ajuan dari SKPD. Namun bukan berarti semua ajuan SKPD untuk belanja langsung disetujui, harus terlebih dahulu dilakukan pembahasan tergantung sejauh mana prioritasnya,”katanya.

Menurut Salami, angka Silpa Rp 107 miliar bukan keseluruhannya untuk belanja langsung. Karena di dalam Silpa juga terdapat yang wajib untuk dikeluarkan, seperti uang gaji atau uang makan yang belum dibayarkan harus dibayarkan lagi.

Dicontoh Salami, untuk uang makan di anggaran murni hanya dianggarkan untuk 6 bulan, maka dianggarkan kembali di APBD-P tahun itu juga yang diambil dari Silpa.

Menurutnya, dari Silpa tersebut juga terdapat uang dana profesi guru yang belum dibayarkan di tahun 2011 lalu, karena saat itu anggaran yang ada tak cukup untuk membayarkannya.

“Kalau dibayarkan saat itu tak cukup, makanya dijadikan Silpa dan dianggarkan di ABT untuk dibayarkan lagi. Pembahasan ABT sendiri akan dilakukan sekitar bulan Agustus mendatang,”ujarnya.

Dikatakan, Agustus depan ABT 2012 dibahas, modalnya adalah Silpa Rp 107 miliar itu. Ketika semua belanja wajib sudah dikeluarkan maka sisa anggaran yang ada dijadikan belanja langsung untuk pembangunan. Saat ini Pemkot Jambi fokus untuk mempersiapkan KUAPPAS 2013, karena berdasarkan aturan harus sudah dimasukan. RUK

Perayaan HUT Ke-25 GBKP Jambi Bersahaja

 HUT GBKP Jambi : Pdt Perlindungan Pinem (ketiga dari kiri paling belakang) Pdt Dharma Ginting (ke empat paling kiri belakang) foto bersama dengan Para Majelis, Panitia dan di depan GBKP RG Jambi, Minggu (24/6) dalam rangka HUT ke 25 GBKP RG Jambi. Foto batakpos/rosenman manihuruk
  
Jambi,  BATAKPOS

Perayaan dan kebaktian syukur Hari Ulang Tahun (HUT) ke 25 (28 Mei 1987-28 Mei 2012) Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Rukun Gereja (RG-Resort) Jambi, Klasis (Distrik) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Sabtu-Minggu (23-24/6) berjalan sukses dan bersahaja. Perayaan diawali dengan Kebaktian Janji Iman Sabtu (23/6). Kemudian kebaktian raya dan hiburan pada Minggu (24/6).

Ibadah “Janji Iman” dirangkai dengan ucapan selamat, ibadah pembuka, pujian dan kata sambutan, makan bersama, kebaktian Janji Iman dan hiburan. Ibadah pembuka dibawakan Pdt Perlindungan Pinem STh. Kemudian kebaktian Janji Iman dengan Kebaktian Kebangunan Iman (KKI) dibawakan Pdt Dharma Ginting SPd STh.

Kebaktian itu dihadiri sekitar 300 jemaat GBKP RG Jambi serta dimeriahkan Band Permata Jambi dan “Silaugogoh Group”. Hiburan dibawakan jemaat GBKP Jambi yang memiliki talenta menyanyi dan bermusik. Sementara MC acara oleh Penatua (Pt) Bp Yoas Tarigan.

Pdt Dharma Ginting SPd STh dalam kotbahnya mengisahkan perjalanan Abram ke tanah yang ditunjukkan Allah padanya (Kejadian 12: 1). Dirinya juga mengharapkan agar jemaat GBKP Jambi dapat menjadi garam dan terang bagi sekitarnya.

Menurutnya, jemaat GBKP Jambi yang telah mensyukuri berkat dan Firman Tuhan hingga bisa merayakan HUT GBKP RG Jambi ke 25 tahun. Dirinya juga berharap agar jemaat GBKP selalu berderma kepada gereja dan sesama karena berkat itu berasal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Usai kotbah, dilanjutkan dengan penyerahan Janji Iman berupa struk isian yang dilengkapi dengan amplop khusus yang disiapkan Panitia Pelaksana PPJ Korinti. Setelah kebaktian dilanjutkan dengan malam hiburan semalam di Tanah Karo dengan lagu-lagu daerah Karo yang dibawakan Band Permata Jambi dan “Silaugogoh Group” dengan meriah.

Puncak acara HUT ke 25 GBKP RG Jambi diawali dengan ibadah raya, Minggu (24/6) yang dibawakan Pdt Pelindungan Pinem dan kotbah oleh Pdt Dharma Ginting. Nats kotbah diambil dari Job 38: 1-11 dengan Thema “Kuasa Dibata Ia tersipati”.

Usai kebaktian dilanjutkan dengan menyayikan lagu ulang tahun serta pemotongan kue ulang tahun yang diberikan kepada pelaku sejarah GBKP Jambi dan Pdt P Pinem dan Pdt Dharma Ginting, Ketua Rungguh, Ketua Panitia, Pengurus PPJ, Pengurus Lembaga Katergorial.

Kemudian diselingi kata sambutan dari Ketua Panitia, Jemaat/Sesepuh dan BP Runggun/ PKPW RG Jambi. Dilanjutkan pemberian hadiah lomba antar sektor (Korinti, Tesalonika, Filipi, Galatia, Efesus, Roma dan Kolose) berupa lomba catur, balap karung, masukkan belut dalam botol, lomba bawa air dijunjung (Jujun Lante-red) serta pengumuman juara umum dan penyerahan trophy dan doa penutup.

Sejarah Singkat

Ketua Majelis GBKP Jambi, Penatua (Pt) Bp Joni Sembiring didampingi Pdt Perlindungan Pinem STh mengatakan, kini jumlah jemaat GBKP Jambi sekitar 300 kepala keluarga (KK) yang terbagi dalam 7 sektor (Korinti, Tesalonika, Filipi, Galatia, Efesus, Roma dan Kolose).

Menurut Pt Bp Joni Sembiring, berdasarkan keterangan dari nara sumber selaku pelaku sejarah berdirinya GBKP Jambi (Bp Ginta Perangin-angin, Pt Em Bp Lily Ginting dan Pt Bp Maria Barus), sejarah kira-kira awal Mei 1987 Bp Mejid Surbakti membawa surat dari GBKP Rg Palembang yang ditujukan kepada Bp Ferdinand Sembiring (Broni), Bp Titin Ginting dan Bp Ginta Perangin-angin.

Isi surat itu agar di Jambi dibuat kebaktian minggu. Pada 13 Mei 1987 diadakan pertemuan untuk membicarakan surat dari Palembang tersebut. Hasil pertemuan itu terbentuk panitia pembangunan GBKP Jambi.

Susunan pengurus yakni Ketua Bp Mejid Surbakti (K.U.Surbakti) yang kini menjabat Bupati Karo, Sekretaris Bp Maria Barus, Bendahara Dharma Karokaro. Dukungan dari  Bp DD Sinulingga (Danrem Garuda Putih 042 Jambi) saat itu juga tidak terlepas dengan keberadaan GBKP Jambi.

Peletakan batu pertama GBKP Jambi pada 1 Oktober 1989 dan Ditabbiskan (Resmikan) 20 Mei 1993. Pada akhir Nopember 1987, saat itu pelaksanaan Sidang Klasis di Caringin Bogor, GBKP Jambi ditetapkan menjadi Runggun si kuh.

Dalam proses pembentukan GBKP Rg Jambi, Bp Pembina Sitepu ikut membantu Pengurus Perpulungen GBKP Jambi dalam membangun GBKP Rg Jambi. Kemudian pada Desember 1987 Bp Pembina Sitepu dilantik menjadi Pertua oleh Pdt Ezra Bukit, sehingga Majelis GBKP Rg Jambi menjadi 5 Pertua dan 3 Diaken.

Selanjutnya Desember 1987 dilaksanakan Natal pertama di GBKP Rg Jambi yang diketuai Pt Bp Pembina Sitepu. Jumlah yang hadir saat itu mencapai 400 orang lebih. Pada 28 Mei 1988 dilaksanakan kegiatan pengumpulan dana untuk membeli lahan tapak gereja di Kotabaru (GBKP Jambi sekarang).

Menurut Pt Bp Joni Sembiring, setelah 25 tahun berlalu, GBKP Rg Jambi berkembang pesat. Jumlah anggota mencapai 300 KK terdiri dari 7 sektor. Majelis berjumlah 25 Pertua, 15 Diaken, 3 Pertua Emeritus, 1 Pdt Emeritus dan 1 PKPW.

Kemudian enam daerah PI yang dulunya dilayani GBKP Rg Jambi telah ditetapkan menjadi Rungguh sikuh yaitu Runggun Suban (Kab Tanjabar), Runggun KM 46 (Kab Muarojambi), Runggun Sungai Bahar (Kab Muarojambi), Runggun Muarobungo.

Ditambah daerah PI yang masih menjadi Bakal Jemaat (BAJEM) yaitu Perpulungan Merlung (Kab Tanjabar), Perpulungan Simpang Kiri (Kab Tanjabtim), Perpulungan Pancoran (Kab Musi Bayuasin Palembang), Perpulungan Bangko. RUK







 Pdt Dharma Ginting



Foto-foto Rosenman Manihuruk (Asenk Lee Saragih) 0812 747 7587



Polresta Jambi Buru Pelaku Perampokan Kantor Pos Jelutung Jambi

Kepala Cabang Kantor Pos Jelutung Jambi Diborgol Perampok


Jambi,  BATAKPOS

Jajaran Polresta Jambi masih memburu pelaku perampokan Kantor Pos Cabang Jelutung, Kota Jambi yang berada di Jalan DI Panjaitan, Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. Pelaku perampokan menggunakan senjata api (senpi) dan senjata tajam (sajam) berhasil menggondol uang kas Rp 126 juta berikut telepon gengam tiga karyawan pos tersebut.

Perampokan yang terjadi pada Jumat (22/6) pukul 15.00 WIB, saat pelayanan kantor pos tutup. Saat aksi kawanan perampok, Kepala Cabang Kantor Pos Jelutung, Burhanuddin, diborgol tangannya dikursi. Dia tak berkutik, karena satu dari tiga perampok menodongkan senjata api kepadanya. Sedangkan dua orang lagi, memegang golok.

Kemudian dua orang pegawai Kantor Pos Cabang Jelutung, yang menjadi korban perampokan Ambar dan Wiwik juga tidak bisa berbuat apa-apa, karena mulut mereka ditutup dengan lakban oleh pelaku. Keduanya hanya pasrah, ketika perampok menodongkan golok kepada kedua perempuan itu.

“Dua pegawai saya, mulutnya dilakban sama perampok. Pelaku datang, langsung menodongkan pistol. Terus memborgol tangan saya di pojok kursi itu. Pelaku kemudian mengambil uang kas Rp 126 juta dan tiga telepon gengam kami,”kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengatakan, kawanan rampok yang memakai helm masuk pukul 15.00 WIB saat kantor sudah tutup. Namun, saat itu pintu roling door hanya ditutup rapat tidak terkunci.

“Sepertinya perampok sudah tahu kapan waktunya lagi sepi dan akan tutup kantor. Dari jam 3 sore mereka masuk, terus keluar jam 3 lewat 15 lah, mereka kabur bawa uang kas kantor pos, tiga handphone, dan uang pegawai,”katanya.

Kapolresta Jambi, Kombes Pol Syamsudin Lubis mengatakan, aksi perampokan di Kantor Pos Jambi Cabang Jelutung, Jumat (22/6), terbilang profesional. Hanya butuh waktu 15 menit, kawanan rampok tersebut berhasil membawa kabur uang tunai Rp 126 juta.

Pihaknya sudah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) serta meminta keterangan sejumlah saksi. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa lakban serta borgol. Polisi juga telah mengindentifikasi kenderaan roda dua yang dipakai pelaku saat beraksi sesuai dengan keterangan saksi sekitar TKP. RUK

Sunday, 24 June 2012

Proyek Box Culvert Jadi Masalah


Lamban : Proyek box culvert (gorong-gorong) yang berada di jalan Singadekane, Telanaipura Kota Jambi hingga kini pekerjaanya lambat. Arus lalulintas di lintasan jalan itu kerap macet pagi dan sore. Foto batakpos/rosenman manihuruk.

Jambi, BATAKPOS

Proyek pembangunan dua box culvert (gorong-gorong) yang berada di depan rumah dinas Walikota Jambi dan di jalan Singadekane, Telanaipura Kota Jambi kini mulai meresahkan warga Jambi. Pekerjaan proyek itu juga kini dipastikan akan molor. Proyek yang dikontrak enam bulan itu, dikerjakan satu persatu bukan sekaligus sesuai permintaan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi.

Pengamatan BATAKPOS, Jumat (22/6) menunjukkan, pekerjaan yang tengah dilakukan adalah pengecoran bagian bawah box culvert di jalan Singadekane, sementara di depan rumah dinas walikota sudah dicor bagian bawah dan samping.

Padahal, pekerjaan box ini dilakukan pada kedua belah sisi jalan. Namun yang dikerjakan sejak April lalu baru sebatas cor bagian bawah, sebelah jalan untuk di depan LIA dan kedua ruas jalan di depan rumah dinas Walikota.

Kemudian jalan di depan rumah dinas walikota sudah ditutup sejak terjadinya kecelakaan kendaraan Avanza yang terjun bebas dalam box itu. Sedangkan di jalan Singadekane masih dibuka satu jalur, namun terus menimbulkan kemacetan khususnya di pagi hari dan sore menjelang malam hari.

Dua proyek yang menelan dana Rp 1,3 miliar itu juga tidak dikerjakan dengan plang papan nama. Jhon Travolta yang mengaku pimpinan CV Pribadi Karya sebagai kontraktor pelaksana, menyebutkan tidak dibutuhkan papan nama untuk pekerjaan ini.

“Untuk apa plang papan nama, harus kita ubah itu. Yang penting pekerjaannya. Proyek itu dikerjakan dengan masa kontrak enam bulan sejak April lalu. Kita lihat nanti, kalau memang tidak selesai kita tambah waktunya dalam addendum, asal tidak lewat akhir tahun,” katanya.

Kepala Bidang Binamarga Dinas PU Provinsi Jambi, Apit Aris mengatakan, pekerjaan itu dimungkinkan untuk menambah waktu kontrak kerja karena sulitnya medan pekerjaan.

“Pengusahanya juga mengeluh, medannya sulit. Mungkin bisa kita tambah waktunya. Untuk pekerjaan di depan rumah dinas walikota, tidak mengalami hambatan. Box culvert hampir selesai, di bagian bawah sudah dicor, sementara dindingnya sudah dimaal. Itu tinggal tutup atas saja, dalam beberapa hari ini sudah dicor, akan dikebut dengan menyiapkan empat molen untuk cor-nya,” katanya.

Disebutkan, untuk depan LIA, agak tersendat karena membongkar coran yang lama. “Pahat baja saja patah untuk membongkar cor yang lama, sehingga saat ini baru dicor bagian bawahnya. Jika ini sudah selesai, dilanjutkan dengan memasang maal bagian samping, baru bisa dicor bagian atas,”katanya.

Menurut Afit, karena medannya sulit, dan sebelah jalur masih terpakai, kemungkinan proyek ini tidak selesai tepat waktu. Saat ditanya tanpa papan proyek, Afit akan menegur rekanan. Ia membenarkan CV Pribadi Karya yang mengerjakan proyek itu, namun pimpinannya bukan Jhon Travolta melainkan Zakaria. RUK


Bagi Hasil Migas Minim, Anggaran Pemkab Tanjabtim Defisit Rp 35 Miliar

Zumi Zola Bersama Istri

Jambi, BATAKPOS

Akibat penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas), Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) tahun ini mengalami defisit anggaran hingga mencapai Rp 35 miliar. Pihak Pemkab Tanjabtim terpaksa harus melakukan efisiensi belanja daerah dengan kisaran angka rasionalisasi 7 hingga 8 persen untuk setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Bupati Tanjabtim, Zumi Zola, Jumat (22/6) kepada wartawan mengatakan, penurunan DBH Migas dikarenakan faktor kondisi alam. Pihaknya sudah komunikasi langsung dengan pihak BPH Migas.

“Jawaban mereka karena faktor alam, termasuk pengaruh harga minyak dunia itu. Kondisi ini cukup mempengaruhi proses pembangunan di Tanjabtim. Kendati demikian dalam hal efisiensi dan pengurangan belanja daerah, Pemkab tetap akan bersikap fleksibel,”katanya.

Disebutkan, pihaknya tetap fleksibel agar tidak terlalu berpengaruh pada prioritas program unggulan yang telah direncanakan sebelumnya. Selain itu, Pemkab Tanjabtim juga akan berupaya mencari sumber-sumber pendapatan lainnya, seperti dari sektor minyak kelapa sawit.

“Dalam hal ini insya Allah, kalau tidak ada halangan tahun ini bakal ada satu Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang akan dibangun di Tanjabtim ini. Selain itu kita juga tengah melakukan komunikasi dengan pihak PTPN VI,” jelasnya.

Anggota DPRD Tanjabtim, Yudi Haryanto mengatakan, setiap SKPD tetap memperhatikan dan mempertahankan kegiatan yang bersifat pelayanan publik dan program prioritas. Lakukan pengurangan pada item kegiatan yang sifatnya tidak terlalu vital seperti pengadaan kendaraan dinas, rehab-rehab yang masih bisa ditunda. Dan kalau bisa program pelayanan publik harus tetap bisa dilaksanakan.

Kepala Dinas Pendidikan Tanjabtim, Feri Marjoni, mengatakan, lembaga yang berkompeten terhadap masa depan generasi muda Tanjabtim itu terpaksa harus mengurangi beban belanja sebesar Rp 3,3 miliar dari pos kegiatan fisik dan kegiatan rutin dengan rincian kegiatan fisik kita kurangi sebesar Rp 2 M, sedangkan kegiatan sekitar Rp 1,2 M.

Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Budparpora) juga melakukan hal yang sama. Menurut Kepala Dinas Budparpora Tanjabtim, Imron TB, pihaknya terpaksa harus mengurangi item kegiatan dengan total sekitar Rp 877 juta dari jenis kegiatan.

Contohnya seperti rehab sanggar, pengadaan AC maupun pengadaan motor dinas. Namun untuk yang menyangkut kegiatan pelayanan publik tetap kami pertahankan.

Sementara itu beredar kabar, defisitnya anggaran Pemkab Tanjabtim 2012, juga diduga akibat tingginya biaya publikasi seremonial Bupati Tanjabtim, Zumi Zola di media. Kemudian ada juga sumber yang mengatakan, pesta resepsi Zumi Zola dengan istrinya Sheriin Tharia April lalu dengan slogan Pesta Rakyat dan menghadirkan artis ibukota. RUK

Pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi Ditarget 2013



Wakil Menteri Perhubungan RI Bambang Sutantono (ketiga dari kanan) didampingi Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (keempat dari kanan), Wakil Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero) Rinaldo J Azis, Walikota Jambi, Kepala Bandara Jambi melakukan penekanan tombol tanda dimulainya pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi, Senin (12/12/11) lalu. Foto batakpos/rosenman manihuruk.
 

(Kiri ke kanan) Wakil Menteri Perhubungan RI Bambang Sutantono, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus, Kadishub Prov Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM dan Kepala Bandara Sultan Thaha Jambi, Abiyoso saat melakukan jumpa pers usai penekanan tombol tanda dimulainya pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi, Senin (12/12/11) lalu. Foto batakpos/rosenman manihuruk. 

Garuda Indonesia Operasikan Boeing 737 – 800 NG

Jambi, BATAKPOS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi optimis pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi ditargetkan selesai 2013 mendatang. Pengembangan bandara dimulai dengan pelaksanaan groundbreaking (terobosan) pengembangan terminal penumpang pada tanggal (12/12/11). Kemudian diikuti dengan pembangunan prasarana lainnya, seperti area parkir, perkantoran, fasilitas sisi darat, tower dan fasilitas penerbangan lainnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ir Syahrasaddin didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM, Jumat (22/6) mengatakan, kini pesawat Boeing 737 – 800 NG, milik PT Garuda Indonesia, sudah mulai mendarat di Bandara Jambi.

Disebutkan, pekerjaan pelebaran dan perpanjangan landasan pacu dan pembangunan apron serta taxsi way dan instrumen landing sistem dilaksanakan tahun 2012 ini melalui dana APBN.

Sedangkan dari dana APBD Provinsi Jambi, akan dialokasikan anggaran pembangunan VIP Room, pembebasan dan pembangunan jalan akses. “Target penyelesaian seluruh kegiatan pengembangan bandara ini, yakni 2013 nanti. Kita optimis sudah bisa dimanfaatkan untuk penerbangan internasional,”katanya.

Pemprov Jambi menyambut baik dengan masuknya pesawat Garuda Boing 737-800. Hal itu memiliki arti dan makna yang sangat strategis, dalam membantu peningkatan arus orang dan barang ke Jambi dan sebaliknya melalui transportasi udara.

“Secara langsung maupun tidak langsung, dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian lainnya,”katanya.

Ir Bernhard Panjaitan MM menambahkan, Provinsi Jambi mempunyai sumberdaya alam yang berlimpah, baik itu di sektor perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan.

Untuk sektor bahan pertambangan dan penggalian yang menjadi potensi unggulan daerah adalah batubara, gas bumi, minyak dan tambang mineral lainnya. Sedangkan potensi industri pengolahan di Provinsi Jambi yang potensial untuk dikembangkan terutama untuk pengolahan dengan bahan baku crude palm oil (CPO), crumb rubber, virgin coconut oil (vico), cassiavera, serta olahan dari produk tanaman pangan dan produk ikan.

“Dari pertumbuhan ekonomi, Provinsi Jambi mengalami pertumbuhan yang tinggi. Hal ini tergambar dari data produk domestik regional bruto (PDRB) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Dimana ekonomi Provinsi Jambi tahun 2011 mengalami pertumbuhan 8,5 persen, angka pertumbuhan tersebut di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional,”katanya.

Disebutkan, kondisi itu menjadi daya tarik bagi para pelaku bisnis dan investor, untuk berkunjung ke Provinsi Jambi. “Bahkan data tahun 2011 terjadi peningkatan frekuensi penerbangan. Dimana pesawat masuk dan keluar di Bandara Sultan Thaha Jambi sebanyak 6.082 kali dengan jumlah penumpang 759.315 orang,”ujarnya.

Data Angkasa Pura II Jambi juga menyebut pertumbuhan penumpang di Bandara Sultan Thaha Jambi mencapai 7 – 12 persen setiap tahunnya. Rata-rata pergerakan penumpang 2.910 perhari, karenanya diperlukan langkah strategis guna mengantisipasi pesatnya peningkatan jumlah penumpang dan pesawat udara yang akan beroperasi.

Langkah strategis guna pemenuhan peningkatan kualitas operasi penerbangan, berupa pengembangan bandara melalui repitalisasi peningkatan kualitas pelayanan bandara yang sudah ada.

Dengan peningkatan fungsi fasilitas dengan melakukan renovasi dan perawatan yang bersifat rutin serta melakukan pengembangan infrastruktur bandara yang terangkum dalam rencana pengembangan Bandara Sultan Thaha Jambi menuju bandara berkelas dunia.

Program strategis pengembangan infrastruktur bandara dalam proses pengerjaannya adalah pembangunan gedung terminal baru yang saat ini pengerjaannya telah mencapai 32,21 persen.

Menurut Ir Bernhard Panjaitan, pelebaran landasan, dari 30 menjadi 45 meter saat ini juga sebagai langkah strategis percepatan pengembangan bandara. Dengan mengoperasikan pesawat jenis B 737 – 800 NG diharap mampu menjawab pemenuhan kebutuhan moda transportasi udara di Provinsi Jambi.

“Sehingga roda pertumbuhan ekonomi masyarakat menjadi meningkat, dalam rangka mewujudkan Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) tahun 2015,”katanya.

General Manager PT Garuda Indonesia Jambi, Henny Nurcahyani mengatakan, laporannya menyampaikan bahwa pengoperasian pesawat jenis B 737 – 800 NG ini merupakan bagian upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada para pelanggan, khususunya penumpang rute Jambi – Jakarta – Jambi.

Pesawat ini memiliki lebih banyak tempat duduk, yakni 162 tempat duduk yang terdiri dari 12 kelas eksekutif dan 150 kelas ekonomi. Sebelumnya, Garuda Indonesia mengoperasikan pesawat boeing 7373 klasik pada rute ini dengan kapasitas 110 tempat duduk.

“Sejalan dengan peningkatan permintaan pasar, pada pertengahan Juli 2012, Garuda Indonesia juga akan menambah frekwensi penerbangan rute Jambi – Jakarta PP. Dari dua kali menjadi tiga kali sehari dengan menggunakan pesawat yang mulai beroperasi Kamis (21/6) yakni B 737 – 800 NG,”katanya. RUK

Kades di Provinsi Jambi Resah Akibat Beredarnya Surat Kemendagri Palsu


Surat yang mengatasnamakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 
Jambi,  BATAKPOS

Kepala Desa (Kades) dan perangkat desa di Provinsi Jambi resah akibat beredarnya surat yang mengatasnamakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat tersebut menerangkan bahwa Kemendagri akan memberikan bantuan kepada desa tertinggal. Bahkan dalam surat itu mencatut nama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Ahmad Fauzie Ansori.

Surat Kemendagri palsu itu kini sudah beredar luas di Kabupaten Kerinci dan beberapa kabupaten lain di Provinsi Jambi. Terungkapnya surat palsu itu ketika beberapa desa di Kecamatan Gunung Tujuh, Kerinci, beredar surat itu. Kemudian perangkat desa dan pejabat setempat banyak mengkonfirmasi isi surat tersebut.

Surat yang beredar tersebut membubuhkan tanda tangan Sekjen Kemendagri dan Dirjen PMD. Surat itu ditujukan kepada kepala desa terpilih penerima dana bantuan. Surat tersebut bermaksud  mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp 90 juta dari Kemendagri untuk desa-desa tertinggal.

Bagi desa yang mendapatkan bantuan diminta melengkapi bahan dan mencatut nama Fauzie Ansori sebagai leading sektor. Isi surat itu yakni, dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, serta memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan agar dapat berjalan dengan efektif efisien sesuai dengan sasarannya.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa, pihak Kemendagri melalui direktorat jendral pemberdayaan masyarakat dan desa akan menata ulang kembali program pelaksanaan pembangunan yang ada di Indonesia. 

Khusunya desa yang pembangunannya agak minim (desa-desa tertinggal). Untuk itu, pemerintah pusat akan mengalokasikan anggaran dana untuk proyek fisik program pelaksanaan pembangunan desa tertinggal yang ada di Indonesia.

Adapun maksud dan tujuan anggaran dana yang akan dialokasikan yaitu pertama untuk biaya pengerasan jalan, kedua untuk biaya perbaikan saluran air, ketiga untuk biaya rehabilitas dengan/gedung yang rusak.

Sehubungan dengan program tersebut, Kemendagri melalui dirjen pemberdayaan masyarakat dan desa mengalokasikan dana bantuan sebesar Rp 90 juta, kepada desa yang telah terseleksi dari hasil evaluasi dan validasi executing pihak Kemendagri, maka dari itu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut.

Pertama, para direktur dan pejabat Kemendagri memutuskan menetapkan bahwa desa yang bapak ibu bina mendapatkan dana bantuan dari kemendagri, kedua kepada desa yang terpilih agar segera melengkapi data-data atau dokumen yang sekiranya dibutuhkan serta membuatkan  proposal setelah dana bantuan ini diterima.

Ketiga pihak kemendagri berhak membatalkan pencairan dana apabila terdapat hal-hal yang menjadi penilaian desa terpilih perlu di kaji kembali. Demikian surat pemberitahuan ini agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pengurusan pencairan dana atau mengalami keterlambatan, maka diharapkan pihak desa terpilih agar menindaklanjuti dengan mengkonfirmasikan kepada kepala Bappeda Provinsi Jambi dengan bapak Ir H Ahmad Fauzi MTP /Hp 0815 111 72 777.

Wartawan mencoba mengkonfirmasi ke nomor tersebut. Saat menjawab panggilan, si penerima memang mengakui bernama Fauzie Ansori. Saat Fauzie ditelpon berbicara dengan logat Indonesia bagian timur. Kepada wartawan ia mengaku kepala desa, dan meminta untuk menghubungi keesokan harinya.

Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ir H Ahmad Fauzi MTP membantah surat tersebut. Menurutnya surat tersebut palsu. Dirinya juga kaget mendapat kabar itu. Dia mengaku pertama kali mendapat laporan dari salah seorang kepala desa.

Menurutnya, informasi yang diperolehnya itu berasal dari kepala Desa di Tanjung Agung, Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo.  “Saya dapat surat itu Rabu. Bahkan telpon saya tak henti-hentinya berdering dari pejabat-pejabat daerah dan kecamatan yang mempertanyakan hal ini,” katanya.

Fauzie Ansori memastikan surat itu palsu. Dia bahkan sudah mengecek ke Kemendagri menanyakan kebenaran informasi surat tersebut. “Saya sudah cek ke kementrian, dan dinyatakan tidak ada bantuan itu,” katanya.

Dia meminta masyarakat tidak mempercayai isi surat tersebut. Melalui media sekaligus mengimbau masyarakat untuk tidak terpancing atas beredarnya surat tersebut. “Itu praktek penipuan. Sampai saat ini saya tidak pernah mendengar adanya alokasi anggaran dari Kemendagri untuk bantuan ini. Setelah saya cek surat itu mencurigakan karena format tata naskah dinasnya tidak lazim,”katanya. RUK

Korupsi SPJ Fiktif, Mantan Sekda Merangin Dituntut 8,5 Tahun

Sidang Tipikor Korupsi Sekda Merangin Arfandi Hazar


Jambi,  BATAKPOS


Mantan Sekda Kabupaten Merangin, Arfandi Ibnu Hajar, terdakwa kasus dugaan korupsi SPJ fiktif Kabupaten Merangin tahun 2007, dituntut jaksa penuntut umum (JPU) dengan pidana 8 tahun enam bulan penjara. Tuntutan ini dinilai cukup tinggi oleh pihak Arfandi dan berencana mengajukan pledoi (pembelaan).

Selain pidana penjara, Arfandi Ibnu Hajar diwajibkan membayar denda sebanyak Rp 200 juta, dan apabila tidak mampu membayar maka diganti dengan kurungan penjara selama 3 bulan. Terdakwa juga harus membayar uang pengganti sebanyak Rp 2,555 miliar. Apabila tidak sanggup membayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4,3 tahun.

Tuntutan ini dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi, Dyah Purnama Ningsih SH, yang dalam persidangan itu dipimpin Sulthoni dan dua hakim anggota, Rabu (20/6).

Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan pasal 2 ayat 1 jo pasal 55 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tipikor. Terdakwa dinilai telah memperkaya diri sendiri atau orang lain dan menyebabkan kerugian negara Rp 7 miliar.

“Dengan ini meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 200 juta. Hal yang memberatkan terdakwa, disamping perbuatan terdakwa telah menyebabkan kerugian negara, juga karena tidak berterus terang mengaku perbuatannya serta memberikan keterangan berbelit-belit. Adapun yang meringankan, terdakwa memiliki tanggungan keluarga, sopan dan tidak pernah dihukum,”katanya.

Tuntutan ini dinilai cukup tinggi oleh pihak keluarga Arfandi, bahkan istrinya tak berhenti menangis. Bahkan hingga usai persidangan, istri Arfandi tak berhenti menangis. Dia pun akhirnya dibawa oleh pihak keluarga yang lain menuju ke mobil.

Sementara Arfandi, usai pembacaaan tuntutan langsung dibawa ke Lapas Jambi, tempat dia ditahan.  Tim kuasa hukum Arfandi, Ihsan Hasibuan, mengatakan, tuntutan itu oleh JPU. “Itu kan kata jaksa. Jadi tunggu saja nanti. Kita akan sampaikan pembelaan (pledoi),” katanya.RUK

BUMN dan BUMD Bakal Geluti Bisnis Batubara

Jambi,  BATAKPOS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi bakal menggeluti peluang bisnis pertambangan batubara di Provinsi Jambi. Hal itu menyusul digodoknya rancangan undang-undang tentang perubahan undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara oleh pemerintah pusat.

Perubahan rancangan undang-undang itu diharapkan melahirkan aturan yang menguntungkan pemerintah, khususnya pemerintah daerah. Perubahan undang-undang diharapkan melahirkan penggolongan pertambangan menurut jenisnya.

Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Azwar Effendi, Kamis (21/6) kepada wartawan mengatakan, jika pemerintah bisa terjun langsung di bisnis batubara, akan menambah PAD yang lebih besar.

“Misalnya batubara, tidak lagi dikelola melalui izin IUP, tetapi dikelola pemerintah melalui BUMN dan BUMD. Pengolongan tersebut, berdasarkan tingkatan pertambangan tersebut. Sehingga lahir pertambangan yang strategis dan yang biasa. Jadi untuk minyak, batubara dan tambang-tambang potensial itu dikuasai dan dikelola negara, tidak lagi perusahaan swasta. Jangan seperti sekarang, izin batubara seperti izin pasir, sehingga pemerintah tidak mendapatkan bagian yang optimal,”katanya.

Menurut Azwar, perubahaan undang-undang pertambangan itu dilatar belakangi atas tidak optimalnya pemasukan daerah dari sektor pengelolaan pertambangan. Namun, tidak perlu seluruh materi undang-undang itu diganti. Dalam peraturan itu sebaiknya dimasukan, materi pembagian untuk pemerintah di luar pendapatan dari pajak.

“Pemerintah perlu juga mendapatkan persentase hasil dari pengelolaan keuntungan bersih pertambangan yang dikelola perusahaan swasta. Jadi pendapatan daerah dan pendapatan pemerintah pusat bisa optimal,” katanya.

Selama ini, sektor pertambangan di Provinsi Jambi memang cukup dominan. Tapi hasil yang dicapai tidak seimbang dengan kerusakan yang ditanggung pemerintah. Contohnya batubara, dalam tahun 2010 lalu Jambi hanya mendapatkan dana bagi hasil sebesar Rp 50 miliar.

Kemudian Pemprov Jambi sendiri hanya mendapatkan Rp 11 miliar dari hasil pengelolaan itu. Sementara kerusakan jalan yang harus ditanggung pemerintah mencapai ratusan bahkan triliunan rupiah. Kemudian dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan pertambangan ini juga cukup besar. Hutan gundul bahkan konflik dengan masyarakat kerap kali terjadi.

Menurut Azwar Effendi, jika BUMN dan BUMD terlibat langsung dalam pertambangan batubara, akan menguntungkan daerah dan pemerintah. Sehingga masyarakat di sekitar lokasi pertambangan dapat menikmati hasil dari pertambangan tersebut. RUK

Ponpes Diharapkan Membangun Pendidikan Holistik

Jambi,  BATAKPOS

Wakil Gubernur Jambi, Drs. H. Fachrori Umar, M. Hum, mengharapkan Pondok Pesantren  mengembangkan program pendidikan secara holistik. Ponpes juga dapat memperkuat pendidikan berbasis keagamaan, juga mempu memberikan ilmu pengetahuan modern, penguasaan teknologi dan keterampilan produktif kepada santrinya.

Hal itu disampaikan Wagub dalam sambutannya pada acara Pembukaan Halaqoh Pimpinan Pondok Pesdantren (Ponpes) se-Provinsi Jambi, dan Pelantikan Majelis Silaturrahmi Kyai dan Pengasuh Ponpes Indonesia (MSKP3I) se-Provinsi Jambi serta Launching Gerakan Masyarakat Magrib Mengaji (Gemar Mengaji), bertempat di Abadi Convention Center (ACC) hotel Abadi Jambi, Rabu (20/6).

Menurut H. Fachrori Umar, sumber daya alam Provinsi Jambi sangat besar, baik ketersediaan lahan pertanian dan perkebunan, maupun kandungan mineral yang di perut bumi negeri Jambi. Pemerintah Provinsi Jambi secara bertahap akan terus berupaya mendukung keberadaan dan keberlangsungan ponpes di Provinsi Jambi.

Disebutkan, animo masyarakat khususnya para generasi muda terhadap kemampuan seni baca Al-Qur’an dewasa ini mulai menunjukkan gejala kemunduran. Bahkan kalau boleh dikatakan, dari sisi kuantitas memang hampir di setiap keluarga atau desa di daerah saat ini, mempunyai mesjid dengan beragam kondisi.

“Namun disisi lain, perkembangan jumlah tempat dan sarana ibadah tersebut, belum diimbangi dengan besarnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, termasuk meningkatkan kemampuan dalam membaca Al-Qur’an. Sehingga membutuhkan pembinaan yang berkesinambungan. Hal ini terlihat dari jarangnya kegiatan baca Al-Qur’an di mesjid-mesjid maupun di rumah-rumah antara waktu Magrib dan Isya,”katanya.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi Drs. H. Mahbub Daryanto M.PdI, dalam laporannya menyampaikan, bahwa peningkatan kerukunan umat beragama secara umum di Provinsi Jambi relatif rukun, dan belum pernah terjadi konflik terbuka antar umat beragama.

Bahkan telah tercipta saling menghormati, terlihat pada setiap peringatan hari-hari besar keagamaan saling memberikan ucapan selamat, baik melalui media cetak, maupun elektronik.

“Bahkan secara rutin telah dilaksanakan pertemuan antar tokoh beragama, baik melalui forum kerukunan umat beragama, maupun melalui peyung pemda, melalui Kesbangpol,”katanya.RUK

Indonesia Harus Bebas Dari Demokrasi Radikal

Jambi,  BATAKPOS

Menteri Agama RI yang juga menjabat Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H Surya Darma Ali mengatakan, Indonesia harus bebas dari demokrasi radikal. Demokrasi radikal tidak dibenarkan dan dirinya meminta keluarga PPP. 
Hal itu dikatakan Surya Darma Ali pada acara pelantikan pengurus PPP Provinsi Jambi, di Ratu Convention Center (RCC), Kota Jambi, Rabu (20/6). Dikatakan, saat ini banyak terjadi demokrasi radikal, seperti membakar rumah gubernur, rumah bupati atau pun rumah pejabat yang tidak disenangi.

“Ini namanya demokrasi radikal yang sangat tidak dibenarkan dalam PPP. Kader PPP harus bisa membawa demokrasi yang bernapaskan agama Islam. Islam yang dimaksud adalah Islam yang rahmatalil 'alamin. Partai PPP yang berazazkan Islam tidak berhak menyingkirkan yang lain kalau menang. Tapi Islam yang mengayomi yang lain. Jika PPP menang, maka Islam untuk semua,”katanya.

Surya Darma Ali juga mengajak para kiyai, ulama untuk bergabung kembali dengan PPP. Sebab, PPP yang nafaskan Islam itu bukan hanya milik kader PPP saja, tapi milik semua umat Islam.

“Saya sudah sampaikan di seluruh Indonesia, ayo, bergabung ke PPP. Para kiyai juga harus menjadi promoter. Tapi saya juga tidak menampik kalau ada kader PPP yang prilakunya tidak bernafaskan Islam. Ini dikarenakan para kiyai nya masih berada di luar partai,”katanya.

H Surya Darma Ali menyebutkan, penentuan maju atau tidaknya PPP beberapa tahun ke depan, akan diketahui hasilnya dari pemilu 2014 mendatang. Kader PPP harus bisa memenangkan pemilu legislatif baik di DPRD kabupaten/kota, provinsi dan DPR RI.

Surya Darma Ali sempat salah menyebutkan DPW Provinsi Jambi menjadi DPW PPP Bali. Kesalahan ini terjadi saat Surya Dharma Ali melantik pengurus DPW PPP Provinsi Jambi yang diketuai oleh Evi Suherman.

Beberapa saat setelah salah menyebutkan Provinsi Jambi menjadi Provinsi Bali, Surya Darma Ali langsung melontarkan permohonan maaf. “Maaf, maksud saya Provinsi Jambi,”ujarnya.

Ungkapan itu seketika membuat para kader dan simpatisan PPP serta kader yang ada tertawa atas kehilafan itu.  Dalam sambutannya, Surya Dharma berharap, pengurus PPP Provinsi Jambi dapat memegangkan amanah dalam membesarkan partai Islam ini di Provinsi Jambi. RUK

Pemprov Jambi Tidak Ladeni Peserta Jamkesda Hanya Bermonal Rekomendasi

Jambi,  BATAKPOS


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi mulai Juni 2012 tidak melayani pelayanan  Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi (Jamkesdaprov) hanya dengan surat rekomendasi. Hal itu dilakukan guna mengantisipasi jebolnya anggaran Jamkesda Provinsi Jambi.

Alokasi dana Jamkesdaprov Provinsi Jambi mulai akhir bulan Juni 2012 akan dibatasi. Rencananya sejak bulan ini alokasi dana untuk peserta cadangan tidak lagi dianggarkan. Pelayanan Jemkesda hany bagi pemilik kartu jamkesda, bukan untuk pasiean yang hanya membawa surat rekomendasi.

Hal itu dikatakan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Jambi, Andi Pada kepada wartawan, Rabu (20/6). Disebutkan, alokasi yang disediakan hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu Jamkesdaprov.

Peserta cadangan diharapkan ditanggung kabupaten/kota. Hal itu dilakukan guna menghindari jebolnya dana Jamkesdaprov seperti tahun 2011 lalu. Bahkan ketentuan-ketentuan itu sudah diterapkan mulai akhir Juni 2012. Meski begitu, pihaknya tetap mengusahakan masyarakat miskin terlayani dan ke depan pihaknya akan memperbaiki sistem penerima Jamkesdaprov.

“Dana  Jamkesdaprov sebenarnya diperuntukan bagi 53 ribu Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Tetapi kenyataannya masih ada yang tidak memiliki kartu dan menggunakan surat rekomendasi. Nah ini yang tidak tertanggulangi. Karena itu kita berharap ada kontribusi dari kabupaten/kota,”katanya.

Menurut Andi Pada, pihaknya akan melakukan kesepakatan awal tahun dengan kabupaten/kota. Tujuannya agar masyarakat miskin yang tidak memegang kartu Jamkesdaprov atau peserta cadangan itu bisa tertangani. “Kita minta 10 persen dari masyarakat miskin yang tidak memiliki kartu Jamkesdaprov ditanggung oleh kabupaten/kota,”katanya.

Pihaknya juga mengajukan penambahan anggaran Jamkesdaprov pada APBD perubahan ini. Alokasinya berkisar 11 persen dari seluruh anggaran Dinkes. Dalam KUA PPAS APBD perubahan 2012, Dinkes mengajukan penambahan anggaran Jamkesdaprov sebesar Rp 4 miliar.

Kepala UPTB Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Riswandi membenarkan hal itu. Menurutnya, Dinkes sendiri akan menyerahkan kartu Jamkesdaprov kepada kabupaten/kota.

Pihaknya juga membahas berbagai perihal dan teknis bersama kabupaten/kota dan instansi terkait. Mulai dari penggunaan kartu hingga bentuk kartu Jamkesdaprov tahun 2012. Dinkes Provinsi Jambi juga melakukan sosialisasi dengan dana Jamkesdaprov semester II tahun 2012. Pesertanya sosialisasi selain dari Dinkes kabupaten/kota juga dari Bappeda, rumah sakit dan Askes. RUK

Polda Jambi Buru Dua dari Enam Tahanan yang Kabur

Jambi, BATAKPOS 

Jajaran Polda Jambi masih memburu dua dari tahanan yang melarikan diri dari tahanan Mapolda Jambi Senin dini hari lalu. Empat dari enam tahanan yang kabur kini sudah kembali ditangkap.  Ke-enam tahanan yang kabur itu yakni Rm, Is, Yus, An, Id dan Mus.

Tahanan yang kabur itu terkait kasus kasus narkoba jenis ganja dan sabu-sabu. Dua lagi tahanan itu masih dalam pengejaran polisi. Diduga akibat petugas lalai dan tertidur saat bertugas, menyebabkan enam tahanan kasus narkoba kabur Senin dinihari (18/05) sekitar pukul 04.00 WIB. Akibat kelalaian ini, dua petugas jaga diamankan Propam Polda Jambi.

Satu dari enam tahanan Polda Jambi yang kabur, Senin (18/06) sekitar pukul 05.00 WIB, berhasil ditangkap. Tahanan yang berhasil ditangkap itu adalah Idrus warga Lorong Barau-Barau Rt 20 nomor 05, Kelurahan Pakuan Baru, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi.

Idrus merupakan, tahanan kasus sabu-sabu (SS) yang ditahan sejak 8 Mei lalu. Setelah menangkap Idrus, Polda Jambi kembali menangkap tiga tahanan Mapolda Jambi yang sempat kabur dari sel tahanan Mapolda Jambi, Senin (18/06) siang.

Tiga tahanan yang belari mengarah ke Palembang berhasil ditangkap tim Polda Jambi. Ketiga tersangka tersebut di tangkap di kawasan perkebunan sawit Desa Petaling, Kecamatan Sungei Gelam, Mestong, Muarojambi Senin siang. Hingga Selasa (19/6) baru ditangkap empat orang. Sementara dua orang lagi masih dalam pengejaran.

Demikian keterangan Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah kepada wartawan, Selasa (19/6). Menurutnya, dua petugas jaga yang lalai tersebut yaitu Bripda A dan Bripda W diamankan Propam Polda Jambi.

“Keduanya saat ini masih diamankan dan diperiksa Propam. Keduanya lalai dalam bertugas dan jika nanti terbukti bersalah, keduanya bisa saja dipecat. Mengenai dugaan keterlibatan orang dalam, saat ini masih diselidiki. Selain upaya pencarian ke beberapa tempat yang diduga jadi lokasi persembunyian, Polda Jambi juga menyebar foto-foto tahanan yang kabur,”katanya.

Keenam tahan yang kabur itu adalah, Rohman dan Ismail kasus ganja satu ton lebih yang ditahan sejak 12 April lalu, Yusri dan Adirfan tahanan kasus sabu-sabu seberat satu kilogram yang ditahan sejak 6 Juni.


Kemudian Muslimin tahanan kasus sabu-sabu (SS) yang ditahan sejak 10 Mei dan Idrus juga tahanan kasus sabu-sabu (SS) yang ditahan sejak 8 Mei lalu. Kaburnya enam orang tahanan Mapolda Jambi, Senin dinihari sempat membuat Polda Jambi dan jajaran heboh. Keenam tahanan kasus narkoba ini diketahui kabur Senin sekitar pukul 04.30 WIB. Dari hasil pemeriksaan di rumah tahanan (rutan) Polda Jambi, tidak terjadi kerusakan di pintu tempat keenamnya ditahan bersama tahanan lainnya. RUK

Wednesday, 20 June 2012

Kemarau, Persawahan di Jambi Mulai Mengering



Panen Padi : Masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Kabupaten Batanghari saat melakukan panen padi lading di Kabupaten Muarojambi. Tanaman padi lading menjadi salah satu pemberdayaan perusahaan terhadap SAD. Foto batakpos/rosenman manihuruk

Jambi, BATAKPOS

Ratusan hektare sawah milik petani di Desa Tanjungpauh, Desa Pancurantiga, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi saat ini mengalami kekeringan. Kondisi ini membuat ratusan hektare persawahan milik masyarakat yang telah ditanami padi ini terancam gagal penen.

Seorang petani padi sawah Desa Pancurantiga, Kerinci, Irianto di Kerinci, Selasa (19/6) mengatakan, tiga pecan sudah musim kemarau melanda Kerinci. Kini ratusan hektare lahan sawah milik masyarakat kekeringan.

“Kemarau tiga pekan terakhir ini membuat sawah kami kekeringan dan retak-retak, sehingga bakal terjadi kegagalan panen. Walaupun sempat diguyur hujan beberapa hari, namun kegagalan panen ratusan hektare lahan persawahan tetap mengancam,”katanya.

Lebih jauh dia menyatakan, mayoritas lahan sawah milik petani didaerahnya, merupakan lahan sawah tadah hujan. Air yang mengairi lahan sawah petani tergantung dengan kondisi alam.

Menurut Irianto, sejumlah bangunan irigasi di Kerinci tak berfungsi karena bangunannya tidak maksimal. Bahkan ada bangunan irigasi tidak mengalirkan air karena dibangun didataran tinggi.

Sementara itu areal persawahan di Kabupaten Muarojambi juga kini mulai mengalami kekeringan akibat dampak musim kemarau. Bahkan bibit padi sawah terancam mongering karena belum bisa ditanam akibat sawang mengering.

Hingga kini belum ada solusi yang diberikan pemerintah terkait dengan musim kemarau tersebut. Petani terancam merugi karena bibit padi dan tanaman padi mereka terancam mati. Hal itu terjadi menyeluruh di Kerinci dan Muarojambi. RUK

Upaya Meningkatkan Sepakbola Jambi Dengan Musdalub PSSI

Nalom Siadari ME dengan Arnold Lubis bincang-bincang soal>>>>>>>>>>

Jambi,  BATAKPOS

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Ir. Syahrasadin, M.Si, Senin (18/6/2012) atas nama Gubernur Jambi telah membuka secara resmi Musyawarah Daerah Luarbiasa Pengurus Provinsi (Pengprov) Jambi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Jambi, bertempat di hotel Cosmo Kota Jambi.

Sekda menyampaikan, berharap kiranya Musdalub PSSI  Jambi dapat dijadikan tekad dan momentum untuk meningkatkan denyut sepakbola dengan prestasi yang membanggakan. Untuk itu, melalui musdalub ini menitipkan agenda selain untuk membahas setiap dimensi internal menyangkut organisasi PSSI Provinsi Jambi sendiri.

“Dalam kerangka membahas langkah-langkah dan strategi yang akan dilaksanakan PSSI, untuk mencapai titip prestasi yang paling tinggi di kemudian hari. Sehubungan dengan itu, kepada seluruh pengurus PSSI hendaknya dapat bahu membahu dalam meningkatkan prestasi cabang olahraga yang dibanggakan ini,”katanya.

Disebutkan, sebagai insan yang terlibat dalam sebuah organisasi keolahragaan, tidak boleh hanya memikirkan dan bertekad untuk sukses dalam kepengurusan saja, akan tetapi juga harus diagendakan dalam kepengurusan, bagaimana pola pembinaan kedepan yang harus dilakukan.

Dengan memperbanyak kopetisi secara reguler, harus dilakukan di semua tingkatan usia. Untuk itu pula Gubernur Jambi mengajak untuk menggalang seluruh kekuatan yang dimiliki untuk melakukan kompetisi secara teratur dan berkesinambungan dengan seluruh stakholders.

Karena bahwa untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia tidak saja hanya ditopang oleh sektor pendidikan, akan tetapi peningkatan kualitas sumberdaya manusia itu harus dilaksanakan dalam setiap dimensi jangka panjang dan aspek-aspek yang saling menunjang satu dengan yang lainnya, dan olahraga  merupakan salah satu simpul untuk mencapai tujuan tersebut.

Ketua Umum PSSI, yang diwakili Wakil Sekretaris Jenderal PSSI, Hadiyandra menyampaikan, bahwa Musdalub ini merupakan agenda PSSI, dan pelaksanaan Musdalub PSSI Jambi ini merupakan musdalub ke 10 dari seluruh Pengprov PSSI di Indonesia.

Dilaksanakannya Musdalub ini dikarenakan Ketua Pengprov PSSI Jambi mengundurkan diri.
Musdalub yang mengusung tema, ”Dengan Musdalub kita tingkatkan rasa Persatuan dan Kesatuan Serta Harmonisasi menuju sepakbola yang handal dan berprestasi,” ini diikuti 48 orang peserta, yang terdiri dari unsur Pengurus Cabang PSSI Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.

Kemudian unsur klub sepakbola anggota PSSI, serta unsur PSSI Provinsi Jambi, dilaksanakan dua hari (17-18 Juni 2012) bertempat di hotel Cosmo Kota Jambi.

Ketua penyelenggaranya Drs. H.A. Mukti Sa’ari, Sekretaris Umum PSSI Jambi dilaporkan bahwa tujuan dilaskanakannya Musdalub ini, untuk mengamandemen Pedoman Dasar PSSI Jambi tahun 2009 dan – untuk melaksanakan Pemilihan Ketua Pengprov Jambi masa bhakti 2012-2016. RUK

Jambi Berupa Mewujudkan Ekonomi Hijau Berkelanjutan

Gubernur Jambi Serahkan bibit Pohon

Jambi,  BATAKPOS

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berupa mewujudkan green economy atau ekonomi hijau untuk menunjang pembangunan berkelanjutan di Provinsi Jambi. Ekonomi hijau yang dimaksud adalah aktivitas perekonomian yang tetap memelihara kelestarian dan keseimbangan lingkungan, yang mana dengan ekonomi hijau, sustainable development (pembangunan berkelanjutan) bisa dilakukan.

Demikian sambutan tertulis Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Menneg LH RI), Prof. DR. Balthasar Kambuaya, MBA dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia Tahun 2012 dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi, Ir. Syahrasaddin, M.Si, mewakili Gubernur Jambi, H. Hasan Basri Agus (HBA) dalam Peringatan Hari Lingkungan Hidup se Dunia Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2012, bertempat di Rektorat Universitas Jambi (Unja), Kampus Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu (16/6).

Menneg LH RI mengemukakan, sudah bukan eranya lagi tujuan ekonomi dan tujuan lingkungan hidup dipertentangkan, melainkan bersinergi, yang tertuang dalam konsepsi ekonomi hijau dengan tujuan utamanya kesejahteraan umat manusia, baik inter maupun antar generasi.

"United Nations Environment Programme (UNEP) menetapkan tema Hari Lingkuingan Hidup se Dunia Tahun 2012, "Green Economy : Does It Include You?," yang menekankan pentingnya pelaksanaan ekonomi hijau dalam setiap aspek kehidupan umat manusia sesuai dengan proporsinya masing-masing, baik pada tingkatan global, nasional, hingga individu. Kunci dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup adalah peran serta dari semua komponen masyarakat," ujar Menneg LH RI melalui Sekda Provinsi Jambi.

Sehubungan dengan itu, lanjut Menneg LH RI, dan disesuaikan dengan konteks Indonesia hijau, maka Tema Hari Lingkungan Indonesia Tahun 2012 menjadi "Ekonomi Hijau: Ubah Perilaku, Tingkatkan Kualitas Lingkungan.

Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jambi, Hj. Dra. Rosmeli, M.Si dalam laporannya menyampaikan, dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup ini, dilakukan berbagai kegiatan dan lomba, seperti penanaman berbagai pohon di lingkungan kampus Unja Mendalo.

Rektor Unja, Prof. Dr. H. Aulia Tasman dalam sambutannya menyatakan saat ini terjadi degradasi lingkungan hidup di Provinsi Jambi yang sangat dipengaruhi oleh tekanan penduduk.

Kemudian tingkat kesadaran masyarakat sangat lemah dalam melestarikan lingkungan, pemanfaatan lingkungan yang tidak berdasarkan proporsi sebenarnya yang merusak keseimbangan lingkungan hidup.

Menurut Aulia Tasman, harus dilaksanakannya pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. “Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki kerusakan lingkungan hidup,”kata  Aulia Tasman.

Aulia Tasman mengemukakan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memelihara dan melestarikan lingkungan, yaitu:konservasi tanah harus bisa diperbaiki, konservasi agronomis guna mempertahankan lingkungan untuk pertanian.

Kemudian memelihara keanekaragaman hayati (Indonesia ketiga di dunia), penghijauan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, semua pihak harus concern (peduli) dengan perubahan iklim (climate change) dan tidak membuang sampah secara sembarangan ke sungai.

Menurut Aulia Tasman, sebagai upaya pelestarian lingkungan, Unja memasukkan aspek lingkungan hidup dalam kurikulum. Unja juga telah membuat konservasi, yakni dengan membuat hutan kampus dengan luas sekitar 3 hektar, kerjasama dengan PTPN VI.

Disebutkan, Unja telah mengubah pola KKN, dengan membuat KKN Tematik, contohnya dalam KKN di Kecamatan Mestong dilakukan penanaman 1.000 pohon. “Penyelamatan lingkungan hidup harus merupakan suatu gerakan dengan karya nyata,”ujar Rektor Unja ini.

Aulia Tasman juga menyatakan bahwa Unja telah melakukan kerjasama dengan Gottingen University, Jerman, untuk konservasi lingkungan. Usai penyampaian sambutan, dilakukan penanaman pohon di tepi kolam Unja dan pelepasan benih ikan ke kolam Unja oleh Sekda Provinsi Jambi, Rektor Unja, dan Kapolda Jambi.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kapolda Jambi, para bupati dan walikota se Provinsi Jambi atau yang mewakili, para Asisten Sekda Provinsi Jambi, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Badan Penanaman Modal Daerah dan Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jambi, para mahasiswa mahasiswi Unja, serta para undangan lainnya. RUK

Pemprov Jambi Tingkatkan Empat Pilar Untuk Capai Opini WTP



Jambi,  BATAKPOS


Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kini berupaya meningkatkan empat pilar utama dalam upaya mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupnan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang efektif.

Hal itu dikatakan Gubernur Jambi Drs.H.Hasan Basri Agus,MM dalam sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin (18/6). Sidang Paripurna itu jawaban eksekutif dalam menanggapi pemandangan yang disampaikan Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diperoleh Pemprov Jambi.

Sidang ini dihadiri oleh Wakil Gubernur Jambi Drs.H.Fachrori Umar, M.Hum, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Ir. Syahrasaddin, MSi dan 27 dari 45 anggota dewan.

“Opini WDP yang diperoleh oleh pemerintah Provinsi Jambi yang belum meningkatkan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan daerah. Di samping itu, kami juga bekerjasama dengan BPKP dan BPK RI dalam hal pengelolaan keuangan dan barang milik daerah,”katanya.

Disebutkan, sedangkan dalam mengefektifkan sistem pengendalian intern, setiap SKPD telah membentuk Satgas SPI dengan leading sector Inspektorat Provinsi Jambi. Penjelasan ini sekaligus menanggapi pemandangan yang disampaikan oleh Fraksi Hanura, Fraksi Gerakan Keadilan, Fraksi Hijau dan Fraksi PAN.

Gubernur juga menanggapi saran yang disampaikan agar pemerintah betul-betul menyesuaikan dengan potensi yang ada dan berdasarkan analisis fakta dalam penentuan target PAD.

“Perlu disampaikan bahwa dalam penentuan target ini, kami terus berupaya untuk berkoordinasi dengan instansi terkait dan didasarkan analisis fakta serta kajian, sehingga penghitungan yang dilakukan betul-betul sesuai dengan potensi. Tanggapan ini sekaligus, menjawab pemandangan  yang disampaikan oleh Fraksi PDI-P, Fraksi Hanura, Fraksi Gerakan Keadilan dan Partai Demokrat,”katanya.

Dikatakan, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun 2011 yang sangat besar, dapat kami jelaskan bahwa belanja yang tidak terserap sebesar Rp 188,68 milyar, terdiri dari belanja modal sebesar Rp 93,3 milyar, belanja pegawai sebesar Rp 37,34 milyar, belanja barang dan jasa sebesar Rp 40,65 milyar serta belanja tidak terduga Rp 10,24 milyar. RUK

Tuesday, 19 June 2012

ONDOZ TRIO, Menetaskan Tembang Simalungun Dari “Paris Vanjava”

ONDOZ TRIO saat rekaman di Jakarta baru-baru ini.
 St Fujidearman Saragih Manihuruk
Fujidearman Saragih Manihuruk masa muda di Paduan Suara Bage. Foto Dok Asenk Lee Saragih

Bandung, Sauhur

Mengabadikan dan mencintai budaya, adat seni dan lagu Simalungun, ternyata bukan hanya di Talun Simalungun semata. Menciptakan tembang Simalungun yang bisa untuk dinikmati masyarakat Simalungun secara luas, ternyata muncul juga dari Kota Faris Vanjava (Kota Bandung-Jawa Barat).

Ditahun 1986 silam,  kita masih ingat gebrakan Trio Mora (Eddy Haloho, Yan Hotman Sipayung dan Edis Purba) menelorkan album Trio Simalungun dalam bentuk kaset pita.
Penjualan kaset Trio Mora kala itu cukup memuaskan. Bahkan lagu-lagu dalam album itu hingga kini masih merakyat di kalangan orang Simalungun.

Sepuluh tembang pada album itu yakni Domma Tading Ilobei, Ise Do Ham, Ulang Mintor Holsohan, Margalah, Mulak Do Ahu, O..Simalungun, Sapata, Surat Namardemban, Tonah Ni Bapa dan Tanoh Simalungun.

Lagu tersebut sebagian besar merupakan hasil lomba cipta lagu Simalungun oleh Himpunan Mahasiswa Pemuda Simalungun (HIMAPSI) yang dibeli oleh Monang Saragih SH.

Sementara personil Trio Mora, seperti Eddy Haloho kini menetap di Haranggaol sebagai pengusaha keramba,  Yan Hotman Sipayung kini menetap di Bandung dan Edis Purba sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu.

Gebrakan Trio Mora kala itu, hanya menelorkan satu almbum kaset pita. Kelangsungan Trio Mora yang diproduseri Monang Saragih SH (Pemilik Radio Mora Jabar 88,5 FM  dan Radio Mora Sumut 91,30 FM) itu kini meninggalkan kenangan manis.

Di tahun 2012 ini, muncul kembali pecinta lagu Simalungun dari Kota Bandung. Mereka adalah "ONDOZ TRIO" POP SIMALUNGUN yang dimotori oleh Fuji Dearman Manihuruk asal Hutaimbaru, Jenny Girsang asal Raya Huluan dan Horaspian Purba asal Dolog Masihol.

Ondoz Trio sudah melakukan rekaman di Jakarta yang piñata musiknya oleh Dorman Manik (Suami dari Rani br Simbolon, putri (Alm) Charles Simbolon). Almbum Pop Simalungun “Ondoz Trio” rekaman dalam bentuk VCD sesuai selera pasar.

Menurut St Fuji Dearman Manihuruk, ide munculnya “Ondoz Trio” bermula dari kerinduan ke kampong halaman Simalungun. “Maka saya mencoba mencari orang-orang Simalungun yang ada di rantau Kota Bandung, khususnya di ruang lingkup GKPS Bandung. Sehingga terbentuk 1 group (Fuji Dearman-Jenny Girsang-Horaspian Purba),”ujar putra ketiga dari pasangan St Berlin Manihuruk dengan Anta br Damanik ini.

Mereka memulai eksistensi sebagai “mandoding” lewat lagu-lagu Rohani Simalungun di gereja-gereja. Seiring perjalanan waktu, banyak orang-orang Simalungun memberikan masukan dan dorongan dan cocok untuk bentuk satu trio Simalungun.

“Group on lang adong bedanani pakon Trio2 na lain. Itu kata orang orang Simalungun di Jawa Barat. Maka terciptalah nama “ONDOZ TRIO” yang artinya, setiap personil bisa main lagu 1,2,3, alias dos. Age i tukar isepe mar suara 1,2,3,”kata Fuji Dearman, alumni SMEA Siantar ini.

Menurut Fuji, akhiran “Z” pada kata ONDOZ, artinya sampe perjuangan terakhir dan sekuat tenaga harus jadi mengadakan Album Pop Simalungun. “Hingga sekarang ini, TRIO Tapanuli begitu menjamur, kenapa Simalungu tidak bisa,”Tanya Fuji yang menginjakkan kaki ke Bandung sejak tahun 1991 silam.

“Inilah motivasi bagi saya. Kurang lebih 5 tahun saya berjuang terus, sampe ganti-ganti personil. ONDOZ TRIO di motori saya sendiri dengan modal semangat dan kecintaan terhadap seni, buaday, adat Simalungun,”kata St. Fuji Dearman Manihuruk.

Disebutkan, “Ondoz Trio” juga akan melahirkan almbum Pop Rohani Simalungun. Kini penggarapan lagu-lagu sudah dalam proses. Album Perdana Pop Simalungun “Ondoz Trio” akan beredar dalam waktu dekat ini. Semoga Sukses. (Asenk Lee Saragih). (Berita Ini Sudah Naik di MAJALAH SAUHUR SIMALUNGUN EDISI 24 MEI-JUNI 2012 HALAMAN 34.

Monday, 18 June 2012

FORMASI Berkomitmen Kembangkan Budaya Lima Puak Batak


Deklarasi Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia di TMII
 
Penyerahan Pataka Formasi dari Dewan Pendiri Lupri Padang SE (kiri) kepada Ketua DPP Formasi, Drs Jamulianer Saragih MPd. Foto-foto batakpos/rosenman manihuruk
Jakarta, BATAKPOS

Forum Komunikasi Lima Puak Seluruh Indonesia (FORMASI) berkomitmen untuk mengembangkan seni budaya Lima Puak Batak (Toba, Simalungun, Karo, Batak Mandailing/Angkola, Batak Pakpak/Dairi di seluruh Indonesia sejalan dengan semangat dan jiwa dari Pancasila dan UUD 1945.

Formasi pada hakekatnya diharapkan merupakan komponen anak bangsa Indonesia yang berjanji akan terus menggalang kebersamaan sebagai warga Negara Indonesia dalam mengaktualisasikan peran dan fungsinya menghadapi masalah yang dihadapi Indonesia khususnya bidang kebudayaan.

Demikian rangkuman pendapat Dewan Pendiri dan Penasehat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Formasi, Lupri Padang SE, Hesron Sitepu SH, Drs Perdata Tambunan SH MH pada acara Deklarasi DPP Formasi di Anjungan Sumatera Utara Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta, Sabtu (16/6).

Deklarasi dan pengukuhan DPP Formasi itu dihadiri sekitar 150 warga Batak (Tokoh Lima Puak) di DKI Jakarta, DPD Formasi Jambi dan Sumut. Pengukuhan juga dihadiri Gubernur DKI Fauji Bowo yang diwakili Kepala Kesbangpol DKI Jakarta, Yanto S. Acara deklarasi suga menampilkan artis Batak Simbolon Sister dan Hilman Padang (Personil Trio Lasidos).

DPP Formasi yang dikukuhkan yakni Drs Jamulianer Saragih MPd (Ketua Umum), Drs Holder H Samosir MSi (Sekretaris Jenderal), Simon Silalahi (Bendahara Umum), A Maruli AL Tobing (Ketua Harian) dan puluhan pengurus lainnya.

Menurut Hesron Sitepu SH, dasar pemikiran berdirinya Formasi guna mewujudkan kesinambungan pelaksanaan pembangunan bangsa yang sangat bergantung terhadap lingkungan elemen semua strata yang ada dalam masyarakat.

“Namun pada kenyataannya tidak semua lapisan masyarakat mendapatkan perhatian yang sama oleh pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena kompleksnya masalah-masalah yang dihadapi pemerintah sehingga diadakan skala prioritas dalam pengambilan keputusan,”katanya.

Kata Hesron Sitepu, sehubungan dengan hal itu, maka sebagai anak bangsa merasa terpanggil untuk berprestasi aktif membantu pemerintah dalam hal penanganan budaya khususnya yang terdapat di masyarakat Batak yang terdiri dari lima puak yang berasal dari Sumut.

Menurut Lupri Padang SE, salah seorang Dewan pendiri Formasi menambahkan, Formasi telah diakta notariskan pada 20 Maret 2012. Organisasi Formasi bersinergi mulai dari Pusat, Daerah Provinsi hingga Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

DPP Formasi juga akan membentuk DPD Formasi di tingkat Provinsi dan kabupaten kota. DPD Formasi yang sudah siap dibentuk yakni DPD Formasi Provinsi Jambi. Diantara Pengurus DPD Formasi Provinsi Jambi, Donny Pasaribu SP (Ketua), Baginda Saragih, Eddy L Tobing (Wakil Ketua), Rosenman Manihuruk (Sekretaris), Halomoan P Sidabutar (Bendahara), Nalom  Siadari ME (penasehat) serta puluhan pengurus dan penasehat lainnya.

Salah seorang dewan penasehat DPP Formasi, Drs Perdata Tambunan SH MH mengatakan, Formasi harus bisa membuat seni budaya Batak dari lima puak untuk go internasional. Dirinya juga meminta agar Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan seni budaya Batak lima puak di Indonasia karena hal itu bagian dari kekayaan Bangsa.

Ketua Umum DPP Formasi, Drs Jamulianer Saragih MPd mengatakan, Formasi akan dan tetap memberikan warga seni budaya Batak lima puak di Indonesia. Formasi juga harus bisa sebagai wadah menjembatani pengembangan seni budaya Batak lima puak terhadap pemerintah. 

Ketua Pelaksana Pesta Rakyat dan Deklarasi DPP Formasi, Drs Bongsu Saragih MM mengatakan, dengan dikukuhkannya DPP Formasi dapat membawa harapan baru bagi masyarakat Batak lima puak di Indonesia, khususnya dalam pengembangan seni budaya.

Ketua Harian DPP Formasi, A Maruli AL Tobing kepada BATAKPOS mengatakan, pengembangan seni budaya Batak lima puak di Indonesia masih terabaikan oleh pemerintah. Hal itu juga sangat terasa di Provinsi DKI Jakarta.

Menurutnya, sekitar 20 persen dari jumlah penduduk DKI Jakarta terdiri dari masyarakat Batak lima puak. Hal itu juga telah disurvei oleh Tim Calon Gubernur DKI Alex Nurdin. Masyarakat Batak lima puak menempati urutan ketiga jumlah penduduk DKI Jakarta.

Sementara itu Ketua Umum DPD Formasi Provinsi Jambi Donny Pasaribu SP mengatakan, organisasi Formasi harus bisa berbuat untuk kemajuan Provinsi Jambi kedepan. Dirinya juga akan membuat database masyarakat Batak lima puak tambah Nias di Provinsi Jambi.

Dikatakan, organisasi Formasi, selain sebagai wadah komunikasi lima puak Batak, juga sebagai organisasi social yang dapat membantu masyarakat Batak lima puak di Provinsi Jambi untuk meningkatkan perekonomian.

“Formasi di Jambi akan bersinergi dengan pemerintah dalam hal mengembangkan seni budaya khususnya Batak lima puak plus Nias dalam keragaman budaya di Provinsi Jambi. DPD Formasi Provinsi Jambi juga akan melakukan hubungan komunikasi intens dengan seluruh tokoh-tokoh kumpulan marga Batak lima puak serta organisasi Batak lainnya di Provinsi Jambi,”katanya.

Acara Deklarasi DPP Formasi berlangsung bersahaja serta diwarnai tarian-tarian dari Batak Angkola Batak Mandailing/Angkola, Batak Pakpak/Dairi, Toba dan Simalungun. Pengukuhan DPP Formasi ditandai dengan penyerahan Pataka Formasi dari Dewan Pendiri Formasi kepada Ketua DPP Formasi.

Seksi Humas Panitia Deklarasi DPP Formasi, Lestari br Sinaga S Sos mengatakan, kegiatan itu diliput oleh TVRI Pusat dan media cetak lainnya termasuk BATAKPOS. Kegiatan itu juga diupayakan terpublikasi degan baik ke seluruh Indonesia. Dirinya secara khusus berterima kasih kepada BATAKPOS yang bersedia hadir dalam meliput acara tersebut. RUK

Penampilan Simbolon Sister membuat acara Deklarasi dan Pengukuhan DPP Formasi di Anjungan Sumatera Utara TMII, Sabtu (16/6) meriah.
  DPD Formasi Jambi, Nalon Siadari ME (kiri) dan Donny Pasaribu SP (kanan).
 Simbolon Sister bersama Pengurus DPD Formasi Jambi (Donny Pasaribu SP-nomor dua dari kiri) saat melantunkan tembang “Saputangan Namaraek”.
 Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Yanto S (tengah menunduk).
 Dewan Pendiri/Penasehat Formasi.
 Ketua Umum DPP Formasi, Drs Jamulianer Saragih MPd (kiri).
 Tarian Simalungun (Sermadengan-dengan) oleh generasi muda Simalungun (pelajar).
 Hilman Padang saat melantunkan tembang Dairi bersama dua warga Batak Dairi DKI Jakarta.
 Pertunjukan Musik Etnik Batak Angkola.

Peserta Formasi menari bersama pada acara Deklarasi dan Pengukuhan DPP Formasi di Anjungan Sumatera Utara TMII, Sabtu (16/6). Foto-foto Rosenman Manihuruk (Asenk Lee Saragih)

TULISAN INI TELAH DIMUAT DI HARIAN BATAKPOS TERBITAN  SENIN 18 JUNI 2012 HALAMAN 5. SILAHKAN CARA KORANNYA DI KOTA ANDA. HP 0812 7477587