Kondisi Drainase di Kota Jambi Masih Amburadul

Cover Tematik Harian Jambi Edisi Rabu 11 Desember 2013.

Sumbat Draenase: Galian pipa PDAM Tirta Mayang Kota Jambi di Jalan Kolonel M Kukuh, Kelurahan Paal V Kotabaru Jambi menutup draenase yang ada. Hujan yang mengguyur Kota Jambi membuat jalan di jalur tersebut banjir hingga ke tengah jalan dan becek. Foto Rosenman M/ Harian Jambi.

Pipa PDAM: Galian pipa PDAM Tirta Mayang Kota Jambi di Jalan Kolonel M Kukuh, Kelurahan Paal V Kotabaru Jambi menutup draenase yang ada. Hujan yang mengguyur Kota Jambi membuat jalan di jalur tersebut banjir hingga ke tengah jalan dan becek. Foto Rosenman M/ Harian Jambi.

BERULANG: Galian pipa PDAM Tirta Mayang Kota Jambi secara berulang di Jalan Kolonel M Kukuh, Kelurahan Paal V Kotabaru Jambi menutup draenase yang ada. Hujan yang mengguyur Kota Jambi membuat jalan di jalur tersebut banjir hingga ke tengah jalan dan becek. Foto Rosenman M/ Harian Jambi.

TAK BERFUNGSI: Tidak berfungsinya draenase membuat Jalan Kaca Piring Telanaipura Kota Jambi banjir saat hujan. Foto USMAN/ HARIAN JAMBI

TAK DISENTUH PEMBANGUNAN

ROSENMAN M, Jambi

Disaat musim hujan tiba, warga Kota Jambi diresahkan dengan banjir. Tak dapat dipungkiri, kondisi draenase (selokan air) di Kota Jambi masih saja amburadul. Bahkan saat hujan turun, genangan air tampak
merata di seluruh jalan bahkan hingga pusat-pusat perdagangan serta permukiman. Hingga kini Pemerintah Kota Jambi belum dapat mengatasi buruknya draenase di Jambi.

Sementara pantauan menunjukkan, drainase di Kota Jambi masih buruk. Setiap hujan turun 30 menit saja, sudah banjir dan sampah berserakan di badan jalan. Kondisi itu terdapat di Pasar Jambi, Jelutung, Seikambang dan Kecamatan Kotabaru atau jalan lintas Barat Kota Jambi.

Memasuki musim hujan kini, banjir masih terjadi dipermukiman penduduk akibat draenase yang tidak baik. Bahkan pembangunan perumahan di Jambi cenderung mengabaikan pembangunan drainase secara baik.

Bahkan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi belum memiliki data valid mengenai drainase di Kota Jambi. Padahal data itu diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya banjir yang kerap terjadi akibat meluapnya air akibat drainase tidak berfungsi.

Pengamatan Harian Jambi di sejumlah titik di Kota Jambi, buruknya drainase di Kota Jambi terdapat disejumlah titik seperti Jalan Lingkar Barat Kota Jambi, Jalan Jelutung, Pasar Jambi, Pasar Angso Duo Jambi, Jalan Pattimura Jambi, Mayang, Jalan Kaca Piring, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi dan sejumlah jalan menuju permukiman di Jambi.

Warga di RT 19 Kelurahan Simpang IV Sipin Kota Jambi mengeluhkan banjir. Banjir disebabkan dangkalnya drainase. Karena sejak dibangunnya drainase pada 2002 lalu, hingga kini belum pernah sama
sekali diadakan pengerukan.

“Sangat wajar kalau sekarang menjadi dangkal. Dulu kalau tidak salah kedalaman drainase mencapai dua meter, tapi kalau sekarang sekitar satu meterlah,” kata Ridwan, warga setempat.

Menurut Ridwan, belum lama ini Ketua DPRD Kota Jambi Zainal Abidin beserta beberapa anggotanya sudah meninjau lokasi sini. Pengerukan akan dilakukan sekitar 5 hingga 6 bulan ke depan.

Dirinya berharap pengerukan dapat terlaksana, karena jika tidak ya akan seperti ini terus kejadiaannya. “Masalahnya sudah lama sekali belum ada tindakan, warga bisa saja melakukan pengerukan. Tapi kalau cuma dengan tenaga manusia tidak sanggup, harus dengan alat berat,” katanya.

Kepala Bidang (Kabid) Pengairan dan Drainase PU Kota Jambi, Dadang, mengakui masih buruknya drainase di Kota Jambi. Selama ini pihaknya masih menggunakan data lama sehingga sulit membangun drainase yang baik.

“Data kami adalah hasil pengukuran drainase di tahun 2003 dengan total panjang drainase 105 kilometer dari 8 anak sungai yang ada. Kita belum inventarisisasi. Untuk drainase yang rusak akan dilakukan perbaikan. Tahun 2011 lalu telah dianggarkan Rp 5 miliar perbaikan drainase dengan pekerjaan 15 paket. Namun untuk data 2013 belum direkap,” katanya.

Disebutkan, drainase yang rusak dan menyebabkan banjir akan dilakukan perbaikan dengan cara membuat drainase permanen. Sehingga nantinya air yang mengalir bisa lancar tanpa hambatan.

“Perbaikan drainase tidak sertamerta dilakukan sekaligus karena mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki saat ini. Di antara drainase yang akan dilakukan perbaikan adalah yang berada di Telanaipura dan Kotabaru, yang kerap menyebakan banjir saat turun hujan,” katanya.

Menurut Dadang, dari Rp 20 M anggaran yang ada di Dinas PU untuk APBD Perubahan tahun 2013,  Rp 2 M dialokasikan untuk pembangunan atau normalisasi saluran air yang ada. “Untuk pelaksanaan proyek akan dilakukan untuk pembangunan yang sifatnya anggarannya tidak besar," katanya.

Dirinya optimis anggaran yang hanya Rp 2 M tersebut akan terserap semuanya dengan hasil maksimal. “Kalau anggarannya besar kita kuatir juga di akhir tahun ini memasuki musim penghujan sehingga menghambat pengerjaan,” katanya.

Menurutnya, pengerjaan program di pengairan cukup tergantung dengan kondisi alam. Untuk 15 lokasi itu baru gambaran umum dan belum final karena sekarang masih dilakukan pembahasan anggarannya.

Anggota DPRD Kota Jambi, Budiyako meminta Dinas PU Kota Jambi punya data yang jelas dan valid mengenai panjang drainase. Menurutnya, saat terjadi hujan lebat, maka kondisi drainase harus baik sehingga air dapat mengalir secara lancar.

Dewan juga meminta Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi mengajukan bantuan anggaran langsung ke Kementerian Pekerjaan Umum, hendaknya data dan investarisasi secara komprehensif mengenai drainase harus lengkap. Instansi terkait harus turun lapangan untuk melakukan pengecekan dan pengukuran kembali draenase di Kota Jambi.

Di bagian lain, untuk mengantispasi buruknya saluran drainase yang menjadi pemicu terjadinya banjir di beberapa kawasan dalam Kota Jambi, Pemerintah Kota (Pemkot) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2013, menganggarkan dana sekitar Rp 2 Miliar (M) untuk pembangunan drainase. Anggaran tersebut direncanakan untuk pembangunan drainase di 15 lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan.

28 Kelurahan Rawan Banjir 

Akibat buruknya drainase tersebut, sebanyak 28 kelurahan di tujuh kecamatan di Kota Jambi kini rawan direndam banjir. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, tujuh kecamatan yang terkena banjir, di antaranya Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan  Jambi Timur, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk dan Kota Baru.

Koordinator Satgas Pusdalops PB Provinsi Jambi, M Dalmanto, mengatakan, banjir terjadi akibat melubernya air hujan yang tidak sanggup ditampung selokan. Selain itu juga akibat meluapnya Sungai Batanghari dikarenakan limpahan air dari daerah hulu sungai.

Disebutkan, kelurahan yang terkena banjir di Kota Jambi yakni Kelurahan Legok, Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Teluk Kenali, Kelurahan Penyengat Rendah, Kelurahan Pasar Jambi, Kelurahan Beringin, Kelurahan Sungai Asam, Kelurahan Orang Kayo Hitam.

Kemudian Kelurahan Sijenjang, Kelurahan Kasang Jaya, Kelurahan Talang Banjar, Kelurahan Kasang, Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Payo Selincah, Kelurahan Rajawali, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Arab Melayu.

Selanjutnya di Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Tengah, Kelurahan Tahtul Yaman, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Tanjung Johor, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tanjung Raden, Kelurahan Olak Kemang, Kelurahan Tanjung Pasir, Kelurahan Ulu Gedong dan Kelurahan Kenali Besar.

Belum Miliki Rencana Induk

Hingga kini sembilan kabupaten dua kota di Provinsi Jambi belum memiliki master plan ( rancangan induk) drainase di masing-masing daerah. Sehingga di beberapa kabupaten/kota sering terjadi banjir karena tidak berfungsinya drainase secara baik.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Ir Ivan Wirata mengatakan, ribuan kilo meter drainase di sembilan kabupaten dua kota belum memiliki master plan.

Guna penanganan drainase perkotaan di beberapa daerah masih terkendala belum adanya master plan secara menyeluruh. Sehingga pembangunan infrastruktur drainase masih belum dapat menyelesaikan masalah banjir di daerah pemukiman secara tuntas.

“Kita harapkan pembuatan masterplan drainase kota di masing-masing kabupaten/kota se Provinsi Jambi sudah waktunya segera diwujudkan. Sebab dampak buruknya drainase, mengakibatkan timbulnya banjir di
pemukiman penduduk setiap musim banjir tiba,” katanya.

Menurut Ivan, hampir disetiap kabupaten/kota belum memiliki drainase yang berbasis kelestarian lingkungan. Drainase di kabupaten/kota masih dibangun tanpa perencanaan yang matang.

“Masih banyak drainase dibangun tidak sesuai bestek. Pembangunan drainase ini harus mengacu pada kriteria PU Provinsi Jambi. Namun pembangunan itu harus memiliki masterplan dari masing-masing kabupaten/kota. Sementara pembangunannya dapat dilaksanakan PU Provinsi Jambi,” katanya.

Dirinya juga meminta agar dinas terkait di seluruh kabupaten/kota segera membuat master plan drainase tersebut. Sehingga selokan bisa menanggulangi banjir perkotaan jika musim hujan tiba.(*)

Cover Liputan Khusus Harian Jambi (Tematik)

 

Simak Berita Liputan Khusus Harian Jambi Edisi Cetak Pagi. Ingin Diliput Usaha, Properti, Sekolah, Organisasi, Budaya, Hukum, Pemerintahan. 

Hubungi Asenk Lee Saragih NO HP 0812 747 7587

(Klik Kami di www.harianjambi.com) ( Goup FB: HARIAN JAMBI) (FB: Harian Jambi)

Humas Provinsi Jambi Tak Mau Bayar Dana Sociaty dan ADV Rp 39 Juta

BERITAKU, Jambi

Gelegat tak baik tampak di Humas Kantor Gubernur Jambi, khususnya di bidang PPTK pemberitaan (Sociaty dan Advertorial). Sebanyak 14 item berkas tagihan Harian Bute Ekspres berikut bukti pemuatan kegiatan Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Jambi “dihilangkan” oleh oknum petugas di PPTK bidang Sociaty.

Nilai tagihan 14 Sociaty mulai 26 April 2013 hingga 15 Juni 2013 sebesar Rp 35 Juta potong pajak. Namun saat wartawan Bute Ekspres (Asenk Lee Saragih) menagih akhir November lalu, menurut Kabag Novriansyah berkas 14 item Bute Ekspres hilang.

Sebelumnya berkas tersebut diserahkan kepada Petugas PPTK Kaidir medio April, Mei dan Juni. Namun Khaidir dibebastugaskan menangani Sociaty wartawan sejak Oktober 2013 dengan alasan tak sanggub.

“Saya tidak ada berkas Bute Ekspres diberikan Khaidir. Dia yang pegang, dia hanya melemparkan tanggung jawab. Sociaty itu kemungkinan tak bisa kami bayar karena dananya tak cukup,” ujar Novriansyah.

Namun menurut Khaidir, seluruh berkas sudah diberikan. “Semua berkas sudah saya berikan. Buktinya media yang lain ada, masa cumin punya kamu yang hilang, kan tak masuk akal. Bandit dia itu,” kata Khaidir kesal.

Sementara di PPTK Advertorial Harian Bute Ekspres juga tidak bisa menagih tagihan ADV dua item karena nadanya habis. Terus muncul tanda Tanya, mengapa bisa anggaran tak sesuai peruntukannya. Tagihan Bute Ekspres hanya dari 14 item di Sociaty dan 2 item di ADV. Namun alasan PPTK Humas Provinsi Jambi itu tak bisa dibayarkan.  

Terkait dengan tunggakan Sociaty itu, General Maneger (GM) Bute Ekspres, Jaynuddin mengancam Saya untuk dilaporkan ke Polisi karena dituding melakukan penggelapan dana Sociaty tersebut. “Maaf aja, kalau nanti kami temukan ada penggelapan maka kami terpaksa buat laporan ke polisi. Dan semua pihak akan diperiksa termasuk humas,” demikian SMS Jaynuddin tertanggal 23 November 2013.

Sejak September 2012 lalu, saya diminta oleh GM Bute Ekspres Jaynuddin membantu pemberitaan Sociaty dan ADV Humas Provinsi Jambi dan Kota Jambi. Padahal saat itu saya masih menulis di Harian Batak Pos dan Harian Simantab terbitan Medan. Saya diberikan honor Rp 500 ribu sebulan oleh Redaksi Bute Ekspres. Saya selaku contributor Bute Ekspres tanpa dibekali kartu pers, bahkan tak ada masuk box Koran.

Namun karena kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, sejak 23 Oktober 2013 Saya memilih bergabung di Harian Jambi sebagai redaktur dengan upah yang lebih dari cukup. Akibat saya bergabung tersebut, GB Bute Ekspres menuding saya membelot.

Kemudian GM Bute Ekspres melarang Saya untuk menagih tagihan Sociaty dan ADV di Humas Provinsi Jambi. Padahal tagihan itu semua atas nama Saya selaku penulis dan pemohon. Namun hanya sebagian tagihan yang dapat direalisasikan November 2013 baik ADV dan Sociaty.

Hingga kini saya masih berharap agar tunggakan tagihan Saya di Bute Ekspres dulu bisa direalisasikan Tahun 2013 ini. Jika hal itu tidak direalisasikan, dengan berat hati Saya akan melaporkan langsung hal ini Kepada Gubernur Jambi Hasan Basri Agus. (Asenk Lee Saragih).  

DAFTAR SOCIATY DAN ADV BELUM REALISASI

DAFTAR TUNGGAKAN SOCIATY DAN ADV DI HUMAS PROV JAMBI  2013
	TGL MUAT	JLH (RP)		KETERANGAN
	26-Apr	2,500,000		Pembukaan Jamsinas Ke 3 di Jambi Diwarnai Tari Kolosal dan Defile Peserta
	27-Apr	2,500,000		Wagub dan Sekda Jambi Green Radio Jamsinas 3 Tahun 2013
	30-Apr	2,500,000		Menteri Koperasi Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi Jambi
	3 Mei	2,500,000		Gubernur Jambi Terima Penghargaan Tingkat Nasional Bidang Pembina K3 Tahun 2013
	20 Mei	2,500,000		Gubernur Jambi Maknai BBGRM X dan HKG PKK Ke-41 Tingkat Provinsi Jambi di Bungo
	23 Mei	2,500,000		Wagub Jambi Lepas Kamping Sosial Nasional KAT
	29 Mei	2,500,000		Pemprov Jambi Raih Predikat WTP
	29 Mei	2,500,000		Gubernur Jambi Komitmen Bangun Infrastruk Jalan di Batangasai
	31 Mei	2,500,000		Provinsi Jambi Peringkat 4 IGI Teratas Se Indonesia
	5 Juni	2,500,000		Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekda Provinsi Jambi Hadiri Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional
	7 Juni	2,500,000		Gubernur Jambi Jamu Sarapan Pagi Ketua Umum PGI dan Peserta Rakernas  PGIW/SAG
	7 Juni	2,500,000		Gubernur Jambi dan Dirjen Buka Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia
	12 Juni	2,500,000		Menteri Kesehatan RI Buka Rakerda Kesehatan
	15 Juni	2,500,000		Menteri Hukum dan HM RI Buka Rapat Koordinasi DILKUMJAKPOL Provinsi Jambi
		35,000,000
	TGL MUAT	JLH (RP)		KETERANGAN
	11 Juni	2,000,000		Gubernur Raih Tropi Penghargaan Terbaik Pertama Se - Indonesia (Adipura Lingkungan Hidup)ADV
	15 Agustus	2,500,000		Gubernur Terima Penghargaan Mahaputra Utama dari Presiden SBY (ADV)
		4,500,000

MENGUAK ALIRAN DANA KWARDA PRAMUKA

 

FOTO: COVER TEMATIK HARIAN JAMBI

FOTO: HARIAN JAMBI

Mulai Perjalanan Dinas Hingga Biaya Perkempinas

HARIAN JAMBI

Penyidikan kasus dugaan korupsi dana Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jambi terus berlanjut. Besaran dana yang “dikorupsi” dari bagi hasil perkebunan sawit seluas 400 hektar (ha) mencapai Rp 8, 2 miliar. Dana bagi hasil dari mitra PT Indosawit Subur (IIS) yang tak dapat dipertanggungjawabkan medio tahun 2009-2011 sebesar Rp 1,5 miliar dan medio tahun 2012 mencapai Rp 6,7 miliar.

Aliran dana tersebut mengalir mulai dari biaya perjalanan dinas hingga dana Perkemahan Putri Nasional (Perkempinas) November 2012 lalu. Dana abadi dari hasil pengelolaan kebun sawit oleh PT IIS masuk ke kas Kwarda Pramuka sekitar tahun 2000. Jumlahnya sekitar Rp 24,2 miliar. Namun, sebanyak Rp 3, 1 miliar lebih diduga tidak jelas peruntukannya.

JPU juga menyatakan ada penggelembungan dana bagi hasil dari kerja sama antara Kwarda Pramuka dan PT ISS dari tahun 2009-2011. Dana di luar kegiatan pramuka senilai Rp 506.610.000 biaya perjalanan dinas Rp 210.106.000,  biaya penggunanan dana pramuka yang tidak didukung dengan barang bukti Rp 863.368.000 dan total semua kerugian senilai Rp 1,5 miliar.

Kemudian Inspektorat Provinsi Jambi menemukan sejumlah aliran dana Kwarda Pramuka Jambi pada kepemimpinan Syahrasaddin yang belum bisa dipertanggungjawabkan. Dana itu diantaranya, pajak yang belum disetor Rp 256 juta, pengeluaran yang tidak dilengkapi barang bukti sebesar Rp 2,06 miliar, pengeluaran kegiatan Perkempinas 2012 yang belum dipertanggung jawabkan Rp 1,7 miliar dari total Rp 6,72 miliar.

Diketahui, pengadaan sebagian barang Perkempinas dilakukan melalui proses penunjukan langsung yang dinilai tidak sesuai ketentuan senilai Rp 3,397 miliar. Ada pula kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 19,560 juta. 

Sulitnya mendanai dana kegiatan Kwarda Pramuka Jambi, timbul niat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Gerakan Kwartir Daerah (Kwarda) Pramuka Jambi mencadangkan lahan Hak Guna Usaha (HGU) seluas 400 hektare (ha) untuk perkebunan kelapa sawit. Namun hasil panen dari perkebunan yang bermitra dengan PT Inti Indosawit Subur (IIS) justru banyak mengalir kepada kantong-kantong oknum pejabat. 

Penyidik Kejati Jambi kini “membidik” dugaan korupsi dana Kwarda Pramuka periode kepemimpinan Syahrasaddin atau “Korupsi Kebun Sawit Kwarda Pramuka Jilid II”. Dalam pengembangan perkara korupsi Kwarda Pramuka ini, tidak tertutup ada tersangka baru.

Dalam kasus “Korupsi Kebun Sawit Kwarda Pramuka Jilid I”, Ketua dan Sekretaris Kwarda Pramuka Jambi AM Firdaus dan Sepdinal kini masuk jeruji besi. Sementara AM Firdaus sudah menjalani sidang  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) PN Jambi sebagai terdakwa.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi yang merugikan keuangan daerah Provinsi Jambi sebesar Rp 1,5 miliar itu, satu persatu pejabat di Provinsi Jambi jadi “tumbal” ketidakjelasan penggunaan dana hasil perkebunan sawit dengan sistem bagi hasil 30 persen untuk Kwrada Pramuka Jambi dan 70 persen untuk PT IIS. 

Giliran pertama yang menjadi “tumbal” adalah AM Firdaus, mantan Sekda Provinsi Jambi dan juga sebagai Ketua Kwarda Pramuka Jambi. AM Firdaus kini sudah status terdakwa dan menunggu vonis hakim.

Kemudian penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi telah menetapkan Sepdinal sebagai tersangka 21 Oktober 2013 lalu. Sepdinal, yang kini menjabat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi Senin (2/12/2013) dijebloskan ke Lapas Klas II-A Jambi oleh penyidik Kejati Jambi.

Sepdinal  saat itu menjabat sebagai Bendahara Kwarda Pramuka Jambi. Kemudian Direktur Utama PT Inti Indosawit Subur (IIS) Semion Tarigan hingga kini belum ditahan walau sudah berstatus tersangka.

Dari hasil proses persidangan, AM Firdaus, Semion Tarigan dan Sepdinal diduga ikut menikmati dana abadi Kwarda Pramuka senilai Rp 3,1 miliar kurun 2009-2011. Diketahui, ada dana abadi dari hasil pengelolaan kebun sawit oleh PT IIS masuk ke kas Kwarda Pramuka sekitar tahun 2000. Jumlahnya sekitar Rp 24,2 miliar. Namun, sebanyak Rp 3, 1 miliar lebih diduga tidak jelas peruntukannya.

Mencuatnya kasus korupsi ini, berkat investigasi dari LSM 9 Jambi yang diketuai Jamhuri. Berbagai aksi unjukrasa dilakukan LSM 9 Jambi di Kejati Jambi dan KPK Jakarta agar kasus “kongkalikong” hasil perkebunan kelapa sawit tersebut diusut tuntas.

Medio Juni 2011 lalu, 5 pejabat sudah mengembalikan sejumlah uang ketika pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Provinsi Jambi. Nilainya yakni Rp 427 juta dari temuan senilai Rp 3 miliar. Hal itu dibenarkan Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Jambi Andi M Iqbal Arif saat itu.

Terseretnya nama Syahrasaddin dalam pusaran dugaan korupsi tersebut, membuktikan bahwa perlakuan hukum sama bagi setiap orang. Penyidik Kejati Jambi juga lebih berani untuk mengungkap kasus tersebut secara terang menderang.

Modus penggelapan dana hasil perkebunan sawit seluas 400 ha dengan cara membagi-bagi ke kantong-kantong oknum pejabat, adalah bentuk yang tidak manusiawi. Dana hasil perkebunan tersebut seyogyanya dimanfaatkan untuk kegiatan Kwarda Pramuka Provinsi Jambi, bukan untuk kepentingan sekelompok orang.

Terseretnya nama Sepdinal, Syahrasaddin dan sederetan pejabat lainnya, sebagai pintu baru untuk membuka secara menderang aliran dana Rp 3,1 miliar tersebut. Penyidik Kejati Jambi juga diminta untuk “tidak masuk angin” dalam mengusut kasus ini sampai tuntas.

Fakta-fakta di Persidangan

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, izin HGU dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur tanggal 20 Agustus tahun 1992 berbunyi, jika tidak diurus maka SK tersebut akan gugur dengan sendirinya.

“Dalam hal ini pihak PT IIS maupun Kwarda Pramuka Jambi tidak mengurus izin selanjutnya, sampai waktu satu tahun tersebut habis. Maka pencadangan tanah seluas 400 ha tersebut dibatalkan,” ujar Jaksa Penuntut Umum (JPU) Aji Aryono.

Dalam eksepsi pada sidang November 2013 lalu, penasehat Hukum AM Firdaus, Ramli Taha menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubenur tanggal 20 Agustus tahun 1992 tentang pencadangan tanah seluas 400 ha untuk perkebunan kelapa sawit sah dan legal.

“Kemudian dalam penggelembungan dana, itu sudah jelas disebutkan oleh BPKP dengan total senilai Rp 1,5 miliar kerugian negara,” ujar Aji Aryono. Namun masalah pengajuan izin pengajuan HGU berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur hanya formalitas kepemilikan lahan.

Menurut Ramli Taha, tanah yang dipersoalkan tersebut digunakan untuk pencadangan lahan kebun sawit Kwarda Pramuka Jambi yang bekerja sama dengan PT Inti Indosawit Subur (IIS). Menurut dia, dalam permasalahan izin lahan, terdakwa AM Firdaus mengatakan JPU belum menguasai tentang undang-undang pokok agrarian sepenuhnya.

Menurut AM Firdaus, berdasarkan SK Gubernur, dimana maksud batalnya pencadangan tanah tersebut, jika lahan tidak diurus dan tidak diolah, tetapi ini diurus, diolah dan dikuasai secara fisik oleh Kwarda Pramuka Jambi.

Sidang lanjutan korupsi dana Kwarda Pramuka Jambi, dengan terdakwa AM Firdaus Senin (25/11/2013) lalu, JPU menolak eksepsi terdakwa. “Surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak eksepsi hukum terdakwa, dan melanjutkan sidang perkara ini,” ujar JPU Aji Aryono.

 “Izin HGU dalam SK Gubernur Jambi tanggal 20 Agustus tahun 1992 berbunyi, jika tidak diurus maka SK tersebut akan gugur dengan sendirinya. Dalam hal ini pihak PT Inti Indosawit Subur (IIS) maupun Kwarda Pramuka Jambi tidak mengurus izin selanjutnya, sampai waktu satu tahun tersebut habis. Maka pencadangan tanah seluas 400 ha tersebut dibatalkan,” ujar Aji Aryono.

Sementara pada persidangan  Senin (11/11/2013) lalu, JPU Aji Aryanto mengatakan bahwa terdakwa tidak mengindahkan PP No 40 Tahun 1996 tentang HGU, HGB, hak pakai tanah dan peraturan Menteri Agraria/KA. BPN No 9 Tahun 1992 tentang tata cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan pengelolaannya.

Terdakwa AM Firdaus juga melakukan perbuatan melanggar hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 pasal 3 dan 5 tentang Keuangan Negara.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa AM Firdaus selaku Ketua Gerakan Pramuka Kwarda Jambi periode 2009-2012 bersama Sepdinal sebagai Sekretaris Kwarda Pramuka Jambi tersebut telah merugikan negara/daerah sebesar Rp 12 miliar lebih. Atau setidak-tidaknya sebesar Rp 1,5 miliar sesuai dengan surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Jambi pada tanggal 17 September 2013.

Ramli Taha menyatakan pihaknya menolak dakwaan JPU. Menurutnya penggunaan dana tidak masuk di dalam APBN dan APBD, serta penggunaan dana tersebut sudah ada aturan dalam AD/RT Pramuka.

Pengembangan Penyidikan di Kejati Jambi

Sepdinal, yang kini menjabat Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi ditetapkan sebagai tersangka 21 Oktober 2013 lalu. Seiring berputarnya waktu, akhirnya, penyidik Kejati Jambi menahan Sepdinal yang kini menjabat sebagai Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi Senin (2/12/2013). Sepdinal dijebloskan ke Lapas Klas II-A Jambi usai diperiksa sekitar delapan jam, Senin.

Menurut Kasi Penkum Kejati Iskandarsyah Sepdinal diperiksa di Kejati Jambi, sejak pukul 10.00 dan baru berakhir pukul 18.00. Menurut penyidik, dia disuguhi sebanyak 23 pertanyaan. Di ruang pemeriksaan, mengetahui dirinya ditahan, Sepdinal meneteskan air mata.

Sebelum dibawa ke dengan tahanan, sekitar pukul 18.00 kesehatannya diperiksa oleh dokter. Selanjutnya, dia dibawa dengan mobil BH 1312 HZ sekitar pukul 18.45, menuju Lapas Klas II-A Jambi di Jalan Pattimura.

Sepdinal dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP. Sepdinal diduga menyebabkan kerugian negara senilai Rp 1,5 miliar. Saat pemeriksaan, Sepdinal didampingi dua penasihat hukumnya, Sahlan dan Sarbaini.

Sementara Aspidsus Kejati Jambi Masyrobi mengatakan, Sepdinal juga ditanyai kasus baru yang sedang diselidiki Kejati, yakni dugaan korupsi dana Kwarda Pramuka periode kepemimpinan Syahrasaddin atau “Korupsi Kebun Sawit Kwarda Pramuka Jilid II”.

Menurut Masyrobi dalam pengembangan perkara korupsi Kwarda Pramuka ini, tidak tertutup ada tersangka baru. “Dalam kasus ini, tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru periode Ketua Kwarda Pramuka Jambi setelah AM Firdaus. Sekarang masih dalam proses penyelidikan. Kita lihat saja nanti,” kata Masyrobi.

Usai AM Firdaus, Ketua Kwarda Pramuka Jambi dijabat Syahrasaddin yang juga Sekda Provinsi Jambi. Dalam kasus Korupsi Kebun Sawit Kwarda Pramuka Jilid II ini sudah delapan orang yang diperiksa, namun belum membidik tersangka.

Dalam Kasus Kebun Sawit Pramuka Jilid II, penyidik telah memeriksa Kepala Dinas Koperasi Provinsi Jambi Muhammad Rawi, Senin (2/12/13). Rawi dipanggil terkait jabatannya dalam tim pemeriksa keuangan Kwarda Pramuka Jambi Periode 2011-2013. Dia disuguhi tiga pertanyaan dalam pemeriksaan selama tiga menit di ruang Kasi Penuntutan Kejati Jambi.

Inspektorat Provinsi Jambi menemukan sejumlah aliran dana Kwarda Pramuka Jambi pada kepemimpinan Syahrasaddin yang belum bisa dipertanggungjawabkan.

Dana itu diantaranya, pajak yang belum disetor Rp 256 juta, pengeluaran yang tidak dilengkapi barang bukti sebesar Rp 2,06 miliar, pengeluaran kegiatan Perkempinas 2012 yang belum dipertanggung jawabkan Rp 1,7 miliar dari total Rp 6,72 miliar.

Diketahui, pengadaan sebagian barang Perkempinas dilakukan melalui proses penunjukan langsung yang dinilai tidak sesuai ketentuan senilai Rp 3,397 miliar. Ada pula kekurangan volume pekerjaan senilai Rp 19,560 juta. Ketua Panitia Perkempinas Hj Yusniana HBA juga akan diperiksa Kejati Jambi dalam kasus ini.

Pada kasus korupsi “Kebun Sawit Kwarda Pramuka Jilid I” mantan Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial Siregar, mangkir dari panggilan penyidik Kejati Jambi. Ia dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi, atas tersangka Sepdinal.

Aspidsus Kejati Jambi, Masyrobi, mengatakan bahwa Kejati memanggil lima orang saksi termasuk Safrial, terkait tersangka Sepdinal pada Senin (11/11/13) lalu. Namun hanya satu saksi yang datang memenuhi panggilan yakni Suci Lestari, staf sekretariat Kwarda Pramuka Jambi.

Kelima saksi yang sebelumnya dipanggil yakni, staf bagian sekretariat Kwarda Jambi Suci Lestari, mantan Kabag Sarana dan Prasarana Kwarda Jambi Suharmiati, Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Jambi Panca Pria, mantan Bendahara Pramuka Sepdinal, Sri Hartati, dan selanjutnya mantan Bupati Tanjung Jabung Barat Safrial.

Terhadap Suci Lestari dan Suharmiati, penyidik akan meminta keterangan mengenai biaya ATK, foto kopi, dan elektronik. Kemudian Panca Pria akan masalah perizinan lahan. Sri Hartati terkait masalah keuangan yang masuk dan keluar. Sementara Saprial terkait masalah perizinan lahan.(*)

(*/BERITA INI SUDAH NAIK DI HARIAN JAMBI-TEMATIK JUSTISIA EDISI 4 DESEMBER 2013) www.harianjambi.com

http://harianjambi.com/berita-syahrasaddin-penuhi-panggilan-penyidik.html