KSAD: Prajurit yang Tak Disiplin Sama dengan Gerombolan Bersenjata

KLARIFIKASI : Jenderal Pol Sutarman (kedua kiri) dan KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (kedua kanan) memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup di Mapolda Kepri, Kamis (20/11). Kapolri dan KSAD bertemu untuk membahas insiden penyerangan Mako Brimoda Kepri oleh sejumlah oknum anggota Yonif 134/TS Rabu (19/11). ANTARA FOTO/Joko Sulistyo.

Bentrokan TNI-Polri di Batam

KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo geram dengan bentrokan anggota TNI dan Brimob di Batam. Dia meminta maaf kepada Polri dan masyarakat. Siapapun yang terlibat akan diproses. 

DETIK, Batam

“Prajurit yang tak disiplin sama artinya dengan gerombolan bersenjata," kata Jenderal Gatot Nurmantyo di Mapolda Kepulauan Riau di Kota Batam, Kamis (20/11).

KSAD menyebut ada sikap insubkoordinasi anggota dalam kejadian di Batam. Dalam situasi perang, prajurit yang insubkoordinasi bisa dihukum mati. Dalam kondisi damai, prajurit tersebut dipecat.

“Kami terjunkan POM untuk menginvestigasi ini. Saya jamin semua transparan. Proses hukum akan dilakukan secara terbuka," kata jenderal bintang empat ini.

Dalam kesempatan itu, KSAD juga meminta maaf kepada Polri dan masyarakat. Sebab, bentrokan antara aparat di Batam sangat mengganggu aktivitas masyarakat.

Kapolri dan KSAD Sepakat

Sementara TNI dan Polri sama-sama meminta maaf atas bentrokan di Batam. Keduanya juga meminta maaf kepada masyarakat yang telah terganggu aktivitasnya. Masalah akan diselesaikan secara permanen, sehingga diharapkan tidak terulang di kemudian hari.

“Kami minta maaf ke masyarakat. Juga terima kasih atas bantuan mengakhiri konflik ini," kata Kapolri Jenderal Sutarman di Mapolda Kepulauan Riau di Kota Batam, Kamis (20/11).

Dalam memberikan keterangan, Sutarman didampingi KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Juga para petinggi TNI-Polri di lingkungan Polda Kepri.

“Saya sudah sepakat dengan KSAD untuk menyelesaikan masalah ini secara permanen," kata Sutarman.

Jenderal TNI Gatot mengungkapkan hal serupa. Selain kepada masyarakat, TNI juga meminta maaf ke Kapolri dan seluruh jajaran atas kejadian tersebut. TNI dan Polri sepakat menyelesaikan masalah secara tuntas dan permanen.

“Saya jamin, sekarang dan seterusnya aman. Proses hukum sedang dilakukan. Ikuti prosesnya sampai tuntas. Kami terbuka. TNI milik rakyat," imbuhnya.

Bentrokan TNI-Polri di Batam mengakibatkan 1 korban tewas. Praka Joni K Marpaung tertembak di tubuh bagian belakang. Pelaku penembakan masih diselidiki. Jenazah anggota Yonif 134 Tuah Sakti ini dimakamkan di Sidomulyo, Kecamatan Pulo Bandring, Asahan, Sumut, Kamis (20/11) sekitar pukul 17.00 WIB. 

Turun Tangan

Kapolri Jenderal Sutarman dan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo bertemu di Batam, Kepulauan Riau, untuk menangani bentrokan anggota TNI AD dan Polri. Sutarman mengakui ada korban tewas dan akan menyelidiki lebih lanjut agar kejadian itu terungkap secara tuntas.

“Penyebabnya jelas karena peluru. Kita cari tahu itu keluar dari senjata apa dan punya siapa," kata Sutarman di Mapolda Kepri di Batam, Kamis (20/11).

Saat memberikan keterangan pers, Sutarman didamping KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo dan petinggi TNI-Polri Kepri. Sutarman menyebut korban bentrokan terluka tembak di tubuh bagian belakang. Jenazah diautopsi pada pukul 23.30 WIB, Rabu (19/11) kemarin. Diperkirakan korban tewas dua jam sebelumnya.

“Pak KSAD sepakat, ini akan diinvestigasi. Jelas akan ada penindakan," ungkap Sutarman.

Arahan Presiden Jokowi

Kapolri Jenderal Sutarman datang ke Istana menemui Presiden Jokowi untuk melapor update konflik TNI-Polri yang terjadi di Batam. Belum ada solusi konkret yang dikeluarkan Jokowi‎ terkait konflik berkepanjangan itu.

“Arahannya (Jokowi) hanya jangan sampai terjadi lagi," kata Sutarman usai menghadap Jokowi di Istana Negara Jakarta, Kamis.

Sutarman bertemu dengan Jokowi sejam lebih. Sutarman yang baru pulang dari Batam tidak bisa menyembunyikan raut wajahnya yang sangat letih.

Sutarman melaporkan apa yang terjadi di Batam. Mulai dari masalah yang terjadi hingga kronologi kejadian. “Saat ini kondisi tenang karena beliau Bapak KSAD masih di sana," lanjut Sutarman.

Meski kondusif, namun bukan berarti situasi emosional anak buah Sutarman sudah stabil. Dia sendiri mengakui masih ada yang perlu diselesaikan lagi. “Karena kita belum... belum selesai semuanya," kata Sutarman.

Polri dan TNI juga tengah melakukan investigasi menyeluruh ke internal. Jika ditemukan pelanggaran, Sutarman berjanji akan segera memberikan sanksi keras.

Geser Personel TNI dan Polri di Batam

‎Bentrok antara personel TNI dan polisi di Batam menewaskan satu personel TNI. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyesalkan hal ini sambil menyarankan solusi.

“Barangkali ada baiknya personel-personel yang ada di sana digeser saja ke Polda-polda yang lain. Bagi TNI, digeser ke Kodam-kodam yang lain," kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).

Menurut Yasonna, kejadian serupa ini terus berulang. Ini yang disesalkannya. TNI, KSAD, Kapolri, Kapolda, dan Pangdam diharapkan bisa mengambil langkah cepat. Dia percaya Presiden Joko Widodo bakal menginstruksikan Menkopolhukam untuk mengatasi permasalahan ini.

“‎Saya percaya Pak Panglima dan Kapolri sudah mengambil langkah. Menkopolhukam sudah melapor ke Pak Presiden. Saya percaya sudah ada arahan dari Pak Presiden," katanya.

Ini Kata JK

Akibat bentrokan antara anggota TNI dan Polri di Batam, salah satu anggota TNI tewas. JK ingin kedua instansi lebih disiplin sehingga tak ada pembiasaan dari persoalan pribadi dibawa ke ranah instansi.

“Ini kan suatu kondisi yang beberapa kali terjadi, jadi kita harus mempelajari masalahnya lebih dalam lagi sehingga tidak terjadi seperti itu. Ini kan masalah pribadi menjadi masalah kesatuan, jadi kita harus tentu lebih disiplin," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla di kantornya Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Kamis.

Ia meminta kedua pimpinan instansi menyelesaikan masalah di internal dan mendamaikan agar masalah ini tak kembali terulang. "Ya artinya bibit-bibit personal itu masih ada jadi memang harus disatukan dengan baik, kan tidak lepas dari masa lalu, masalah ini kan kalau kita lihat hanya saling tersinggung pribadi di pom bensin," ucap JK.

JK pun berkomentar terkait sejumlah kalangan yang meminta Kapolda dan Panglima TNI diganti. Menurutnya, sanksi untuk personel yang terlibat bentrokan ini harus dilakukan. Namun, tak perlu sampai ada pencopotan jabatan.

“Tidak semua tindakan di bawah itu pasti ada tanggung jawab di atasnya ya, apa namanya Kapolda atau komandannya atau komandan batalion harus bertanggung jawab tapi tidak terlalu jauh sampai ke atasnya kan," ucapnya.

“Ini kan yang paling penting situasi di bawah diperbaiki, apakah itu masalah kesejahteraan, apakah itu masalah fasilitas atau perlengkapan masing-masing ya," pungkasnya. (dtk/lee)