.

.
.

Sunday, 31 January 2010

Golkar Hanya Usung Cawagub di Pilgub Jambi Juni 2010


Jambi, Batak Pos

Dewan Pengurus Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Jambi hanya mampu mengusung calon wakil gubernur pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Gubernur Jambi Juni 2010 mendatang. Usulan itu didukung oleh Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie disela-sela pelantikan pengurus Partai Golkar se-Provinsi Jambi, di RCC Kota Jambi, Jum’at (29/1).

Menurut Golkar Aburizal Bakrie, DPD dan DPP Golkar akan mengusung calon gubernur yakni Hasan Basri Agus (Bupati Sarolangun-Birokrasi). Sementara Golkar hanya mengusulkan kadernya untuk mendampingi Hasan Basri Agus.

“Golkar mendukung HBA sebagai calon Gubernur Jambi. Keputusan tersebut diambil setelah melalui beberapa tahapan. Nama-nama yang masuk dalam bursa cagub disurvey dan hasilnya dibahas dalam tim yang dibentuk pengurus pusat dengan melibatkan Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap,”kata Aburizal Bakrie.

Menurutnya, melihat latar belakang HBA yang notabene kader Golkar, maka diputuskan Bupati Sarolangun itu sebagai calon Gubernur Jambi 2010-2015 yang diusung partai Golkar.

Aburizal Bakrie berharap agar HBA dapat mempertimbangkan cawagub dari internal Partai Golkar. Namun kandidat cawagub dari Golkar tersebut hingga kini belum ada.

Ketua DPD I Partai Golkar Provinsi Jambi, H. Zoerman Manaf menambahkan, rapat dengan DPP Golkar di Jakarta, terkait penentuan cagub, jatuh kepada HBA.

Dikatakan, sebelum melakukan sikap, DPD Golkar Jambi telah melakukan berbagai mekanisme partai, mulai dari mengkaji usulan DPD II se Provinsi Jambi saat Musyawarah Daerah dan melakukan survey.

DPD I dan DPD II Golkar se Provinsi Jambi akan berusaha maksimal guna memenangkan HBA pada Pilgub Jambi Juni 2010 mendatang. ruk

Pengurus Golkar se-Provinsi Jambi Dikukuhkan


Jambi, Batak Pos

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakri, melantik pengurus DPD Partai Golkar se-Provinsi Jambi, di Ratu Convention Centre (RCC) Kota Jambi, Jum'at (29/1). Aburizal Bakri meminta pengurus DPD Golkar Jambi agar mampu menjadikan Partai Golkar sebagai partai penampung aspirasi rakyat.

Aburizal Bakri meminta jajaran pengurus golkar di Jambi menjalani komitmen catur karya Partai Golkar, yakni sukses konsolidasi organisasi, pengkaderan, sukses pilkada dan sukses Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden.

“Atas nama DPP Partai Golkar saya kukuhkan dan lantik saudara sebagai pengurus partai golkar. Jadikan Partai Golkar sebagai partai yang dicintai rakyat dan penampung aspirasi rakyat untuk disuarakan kepada pemerintah,”katanya.

Pengurus DPD Golkar se Provinsi Jambi yang dilantik yakni Arifien Manap (Kota Jambi), Syahirsyah (Batanghari), Murasman (Kerinci), Nasrun Nasir (Tebo), Hariatia Ambiar (Sarolangun), M Syafei (Tanjab Timur), Faisal Alwi (Tanjab Barat), Malahaswari (Bungo) dan Lukman Ema (Merangin). Sementara Muaro Jambi masih dalam proses Musda.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Zoerman Manap, dan pengurus periode 2009 - 2014 juga dilantik langsung oleh Aburizal Bakrie.

Pada acara pelantikan juga digelar kegiatan temu kader Partai Golkar se Provinsi Jambi. Usai pelantikan, Aburizal Bakrie melanjutkan perjalanan menuju Padang, Sumatera Barat (Sumbar), melantik pengurus DPD Partai Golkar se Sumbar. ruk

Penyakit Kusta KLB di Merangin Provinsi Jambi

Jambi, Batak Pos

Penularan penyakit kusta di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi masuk dalam kategori Kejadian Luar Biasa (KLB). Penularan penyakit ini telah mewabah ke seluruh kecamatan di Kabupaten Merangin.

Sebelumnya Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin hanya menemukan 40 orang warga pengidap penyakit tersebut yang tersebar di Desa Lubuk Beringin, Lubuk Birah dan Desa Durian Rambun, Kecamatan Muara Siau. Namun kini sudah menyebar luas diseluruh kecamatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin, Sirojuddin Hamid, kepada wartawan di Merangin, Kamis (28/1) mengatakan, penyebaran penyakit kusta di Kabupaten Merangin telah rata di seluruh kecamatan.

“Salah satu faktor penyebaran penyakit tersebut dengan cepat ke seluruh kecamatan, dikarenakan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat tentang penyakit kusta tersebut,”katanya.

Disebutkan, seharusnya masyarakat harus diberi penyuluhan, tapi karena anggaran di Pemerintahan Kabupaten Merangin tak ada. “Maka sangat sulit untuk melakukan penyuluhan tentang penyakit kusta tersebut,”ujar Sirojuddin.

Menurut Sirojuddin, guna mengurangi penyebaran penyakit kusta tersebut, seharusnya setiap 6 bulan sekali dilakukan survey kontak, penderitanya harus mendapatkan konseling. Namun hal itu belum bias dilakukan karena minimnya anggaran. ruk

Kejati Jambi Diminta Usut Kasus Suap di DPRD Kota Jambi

Jambi, Batak Pos

Pasca beredarnya video berdurasi 10 menit tentang 10 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 bagi-bagi uang suap dari mantan Walikota Jambi, AM, Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Jambi meminta Kejaksaan Tinggi Jambi untuk mengusut kasus suap tersebut.

Rekaman video temuan Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAK) Jambi itu sempat diperlihatkan beramai-ramai kepada wartawan dan Anggota DPRD Kota Jambi. Tiga dari 10 mantan anggota DPRD Kota Jambi tersebut, kini masih terpilih kembali jadi Anggota DPRD Kota Jambi.

Koordinator ARAK Jambi, Ade Black, Kamis (28/1) mengatakan, rekaman diperoleh dari hasil investigasi mereka terhadap dugaan kasus suap yang dilakukan mantan Walikota Jambi berinisial AM.

"Uang itu dibagi-bagikan oleh ajudan AM berinisial HR kepada sejumlah anggota dewan melalui perantara mantan Wakil Ketua DPRD Kota berinisial SK. Uang itu untuk memuluskan Ranperda Miras dan Tata Ruang Kota,”katanya.

ARAK Jambi dan beberapa LSM lainnya minta DPRD Kota Jambi membentuk panitia khusus (pansus), dan mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Jambi menindak-lanjuti kasus itu.

“Kami juga melaporkan kasus ini ke Polda dan Kejati Jambi. Kami desak Polda Jambi atau Kejati Jambi guna mengusut kasus suap tersebut,”katanya.

Menurut Ade Black, modus suap rentan terjadi dalam memuluskan Ranperda di DPRD Kota Jambi. Pihaknya juga meminta agar DPRD Kota Jambi Periode 2009-2014 tidak meniru gaya korupsi “suap” tersebut.

Wakil DPRD Kota Jambi, Ir MA Fauzi, menegaskan, pimpinan dewan segera mengkaji dan mengklarifikasi persoalan itu. Mereka secepatnya menggelar rapat pimpinan guna mengambil langkah-langkah lebih lanjut.

Ketua BK DPRD Kota Jambi, H Cekman SE, menyatakan akan melakukan klarifikasi dengan para mantan anggota dewan yang terlibat dalam rekaman itu. BK juga akan berkoordinasi dengan pimpinan dewan, karena ada anggota dewan periode ini yang ikut dalam aksi bagi-bagi uang itu. ruk

KPUD Provinsi Jambi Mulai Sosialisai Pilkada Gubernur

Jambi, Batak Pos

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi mulai mensosialisasikan tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jambi Juni 2010. Sosialisasi pemilihan akan dilakukan disejumlah titik serta berbagai media publikasi.

Tatacara pemilihan Pilkada Gubernur Jambi Periode 2010-2015 tidak sama dengan Pilpres April 2009 yakni dengan cara mencontreng. Pilkada ubernur Jambi dengan cara mencoblos.

Anggota KPUD Provinsi Jambi, Nuraida Fitri, Rabu (27/1) mengatakan, pihaknya selalu melakukan sosialisasi pemilihan, sebab pemilihan kali ini tidak sama dengan tata cara pemilihan yang dilakukan terhadap pemilihan Pilpres April 2009 lalu.

Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jambi yang akan datang dilakukan dengan cara pencoblosan dengan mengunakan paku atau alat sejenis lainnya.

“Pencoblosan yang dilakukan ini adalah amanat dari Undang-Undang tentang Pilkada. Makanya pemilihan dilakukan dengan cara pencoblosan Gambar calon Gubernur dan Wakil Gubernur,”ujaranya.

Sementara itu Anggota KPUD Provinsi Jambi, Azhar Mulia menambahkan, KPUD Provinsi Jambi telah menemui pihak Ikatan Dokter Indonesia cabang Jambi untuk melakukan pengecekan kesahatan para calaon gubernur dan wakil gubernur.

Rencananya pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur akan dibuka pada tanggal 18 Maret 2010 sampai dengan 24 Maret 2010. Pihak KPUD Provinsi Jambi dan IDI Cabang Jambi akan melakukan cek kesahatan para calon.

Syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diatur oleh Undang-undang harus sehat jasmani dan Rohani. MoU antara KPUD Jambi dengan IDI akan dilakukan dalam dekat ini.

Disebutkan, rumah sakit yang akan menangani hal pengecekan kesehatan para calon dilakukan di rumah sakit Umum Jambi, RS DKT dan Juga Asia Medika. ruk

Pemkot Jambi Janji Perbaiki Jalan Warga

Setelah Didemo Sebulan


Jambi, Batak Pos

Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi berjanji memperbaiki jalan sepanjang dua kilo meter yang rusak parah di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Jambi. Warga sempat melakukan unjukrasa selama sebulan terkait dengan tuntutan perbaikan jalan rusak yang sudah 25 tahun tak kunjung diperbaiki.

Warga juga sempat mengancam memboikot Pemilihan Gubernur Jambi Mei 2010 akibat kondisi jalan tersebut rusak parah. Namun tuntutan ribuan warga Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi minta jalan di wilayah mereka diperbaiki dan diaspal akhirnya membuahkan hasil.

Walikota Jambi, dr HR Bambang Priyanto memerintahkan Kepala Dinas PU Kota Jambi, Ir H Siddik Yulianto segera memperbaiki jalan itu. Hal tersebut dikatakan Walikota Jambi kepada wartawan Rabu (27/1).

Menurut Bambang Priyanto, selama ini pemerintah terus berupaya memberi yang terbaik untuk masyarakat. Pemkot tidak pernah mendiskriminasi pembangunan.

Sementara itu, Ir H Siddik Yulianto mengatakan, terhambatnya pembangunan jalan di Penyengat Rendah karena terkendala anggaran. Perbaikan jalan di Penyengat Rendah akan dilakukan Juni mendatang dengan dana APBN 2010.

Sehari sebelumnya ribuan warga Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi mengancam akan memboikot Pemilihan Gubernur Jambi (Pilgub) Periode 2010-2015 yang akan dilaksanakan Mei 2010 mendatang. Ancaman tersebut menyusul kekecewaan warga terhadap kondisi jalan diwilayah mereka yang rusak parah selama puluhan tahun.

Sebagai bentuk ancaman boikot Pilgub Jambi dan protes terhadap buruknya infrastruktur di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura Jambi, ratusan tokoh masyarakat setempat dan LSM Laskar Merah-Putih melakukan orasi di DPRD dan Balai Kota Jambi, Selasa (26/1). ruk

Biro Humas dan Protokol Jambi Pelatihan MC

Jambi, Batak Pos

Guna meningkatkan wawasan keprotokolan kepada pegawai di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi, Biro Humas dan Protokol Setda Provionsi Jambi menyelenggarakan pelatihan Tehnik Membawa Acara/Master of Ceremony (MC). Acara itu dibuka Sekretaris daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs AM. Firdaus. M. Si bertempat di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Selasa (26/1).

AM Firdaus mengatakan, pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi PNS, bahwa sumberdaya manusia (SDM) mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan.

Pelatihan tehnik membawa acara ini sebagai salah satu wadah peningkatan kualitas, dan pembinaan SDM di Pemerintah Provinsi Jambi. Diharapkan dapat memberikan nilai tambah, sehingga tercipta SDM Daerah Jambi yang berkualitas dan tangguh.

“Pelatihan ini akan mampu menjawab tantangan dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan wawasan keprotokolan sebagaimana yang diharapkan. Ini akan terwujud apabila para peserta dapat mengikuti jalannya pelatihan ini dengan seksama dan penih keseriusan,”katanya.

Disebutkan, pelatihan ini merupakan upaya meningkatkan daya saing daerah Jambi di tengah percaturan global. Hasil pelatihan ini diharapkan dapat diaplikasikan dengan baik, menciptakan inovasi, kreasi dan daya saing dan professionalitas.

Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi M. Taufik. RH, SE mengatakan, pelatihan ini diikuti oleh 76 orang peserta, yang berasal dari SKPD lingkup Provinsi Jambi, Kabupaten/Kota dan Dinas/Intansi Bertikal lainnya.

Pelatihan ini dilaksanakan oleh Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, akan berlangsung selama dua hari (26-27 Januari 2010).

Disebutkan, dalam pelatihan ini akan diberikan materi tentang Sikap dan Prilaku Pembawa Acara yang disampaikan oleh Kasubbag PAT Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Jin Kenedi, SE, Tehnik Pembawa Acara oleh Kabubbag Upacara dan Rapat-Rapat Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi Anisah, S.IP.

Kemudian Etika Penampilan dan Tata Busana oleh kiki Fikry dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, Praktek Pembawa Acara Resmi dan Tata Cara Pelantikan pejabat oleh Kepala Bagian Protokol setda Provinsi Jambi Rahmat Hidayat, S. Sos, M. Si, yang akan diakhir dengan pratek Pembawa Acara Resmi. ruk

Ribuan Warga Jambi Ancam Boikot Pilgub Jambi 2010

Jambi, Batak Pos

Ribuan warga Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura Kota Jambi mengancam akan memboikot Pemilihan Gubernur Jambi (Pilgub) Periode 2010-2015 yang akan dilaksanakan Mei 2010 mendatang. Ancaman tersebut menyusul kekecewaan warga terhadap kondisi jalan diwilayah mereka yang rusak parah selama puluhan tahun.

Sebagai bentuk ancaman boikot Pilgub Jambi dan protes terhadap buruknya infrastruktur di Kelurahan Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura Jambi, ratusan tokoh masyarakat setempat dan LSM Laskar Merah-Putih melakukan orasi di DPRD dan Balai Kota Jambi, Selasa (26/1).

Warga Penyengat Rendah yang jumlah mata pilihnya mencapai 4.000 mata pilih mengancam akan boikot pada Pilgub Jambi, jika jalan di wilayah mereka tidak juga diperbaiki.

"Kami juga akan pindah ke Kabupaten Muaro Jambi jika bila dalam 2010 ini tidak ada juga realisasi pengasalan jalan di kelurahan kami," ujar Ketua Forum Masyarakat Penyengat Rendah, Said Effendi SH.

Menurut Said, sejak 1986 Keluarahn Penyengat Rendah masuk ke wilayah Kota Jambi, dan selama itu pula warga setempat tidak mendapat pemerataan pembangunan infrastruktur. Warga merasa tidak diperhatikan pemerintah dan minta anggota memperjuangkan nasib mereka ke Pemkot Jambi.

Wakil Ketua Komisi C, Muhili Amin SH, Selasa (26/1) berjanji akan mengajak dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Jambi meninjau kondisi di lapangan. Pihaknya berjanji memperjuangkan perbaikan jalan sepanjang dua kilometer tersebut.

Menurut tokoh masyarakat Desa Penyengat Rendah, Bachtiar, sepanjang 2 kilometer jalan utama di desa itu kini dalam kondisi rusak parah. Sejak 25 tahun lalu bergabung masuk ke Kota Jambi pisah dari Kabupaten Muarojambi, pembangunan jalan di Desa Penyegat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi tak tersentuh.

Padahal Desa Penyengat Rendah merupakan daerah pertanian padi sawah yang setiap tahunnya merupakan produksi beras lokal di Jambi.

Bachtiar menjelaskan, pihaknya sudah membuat surat permintaan rehabilitasi jalan tersebut ke Walikota Jambi dr Bambang Priyanto Nopember 2008 lalu.

Namun hingga awal 2010, jalan untuk kepentingan sekitar 3000 jiwa di Desa Penyengat Rendah, Jambi tak kunjung diperbaiki. “Kita minta Pemerintah Kota Jambi segera memperbaiki jalan rusak parah tersebut,”ujar Bachtiar yang didampingi warga Desa Penyengat Rendah lainnya. ruk

Poltabes Jambi Buru Sindikat Perdagangan Narkoba di Jambi

Jambi, Batak Pos

Jajaran Satuan narkotika dan obat terlarang (Sat Narkoba) Poltabes Jambi terus memburu sindikat perdagangan narkoba di Jambi pasca ditangkapnya seorang kurir narkoba bernama Zulpan alias Pan (25) asal Pidi Aceh.

Satuan Narkoba Poltabes Jambi, berhasil mengamankan Zulpan alias Pan (25) berikut barang bukti sabu-sabu seberat 3,5 ons senilai Rp 260 juta di di Bandara Sultan Taha Jambi, Sabtu (23/01) sore.

Kasat Narkoba Poltabes Jambi, Kompol Agus Suryono, Senin (25/1) mengatakan, sabu seberat 2 ons, dibawa Zulpan dari Jakarta. Narkoba jenis sabu itu rencananya akan diserahkan kepada seseorang di Kota Jambi.

Polisi mengintai tersangka di Bandara Sultan thaha Saifuddin Jambi. Sesaat turun dari pesawat polisi langsung meangamankan Zulpan dengan barang bukti sabu-sabu berat 2 ons tersebut, yang ditemukan dari celana dalamnya.

Tersangka Zulpan mengaku sabu itu dibawa dari Jakarta, untuk diserahkan kemarin, kepada seseorang di Kota Jambi. “Saya disuruh oleh boss ngantar ke Jambi. Untuk diserahkan kepada orang di Jambi. Saya dari Aceh, kemudian ke Jakartan. Setelah mengambil barang esoknya ke Jambi,”katanya.

Menurut tersangka, sabu tersebut dibeli di Jakarta seharga Rp 100 juta per paket (1 ons). “Dijual di Jambi rencananya seharga Rp 130 juta, per paket. Saya dikasih upah Rp 5 juta satu paket,”ujarnya.

Menurut Kompol Agus Suryono, pihaknya akan memburu sindikat perdagangan narkoba di Jambi. Pihaknya juga melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dalam memberantas peredaran narkoba di Jambi. ruk

Ribuan Meter Jalan Nasional Dalam Kota Jambi Rusak Parah

Jambi, Batak Pos

Sekitar 3000 meter jalan Nasional dalam Kota Jambi tepatnya di Kebun Kopi, Kota Jambi mengalami rusak parah. Jalan nasional tersebut merupakan jalan utama menuju permukiman warga di Kota Jambi. Warga juga menanam pohon pisang, kelapa di tengah jalan rusak tersebut.

Amran Sinaga, warga Kebun Kopi, Jambi Selatan kepada BATAKPOS, Senin (25/1) mengatakan, kondisi jalan di depan rumahnya itu sudah lama rusak parah. Bahkan tidak sedikit kenderaan terperosok ke dalam jalan berlobang tersebut.

Tanam Kelapa : Warga Kebun Kopi, Kota Jambi Senin (25/1) menanam kelapa ditengah jalan yang rusak sebagai bentuk protes terhadap buruknya ribuan meter jalan di Kebun Kopi Jambi. Foto batak pos/rosenman manihuruk

“Secara pribadi saya sudah pernah mengatakan kondisi rusaknya jalan tersebut kepada Walikota Jambi dr Bambang Priyanto. Namun walikota bilang jalan tersebut tanggungjawab Dinas PU Provinsi Jambi karena merupakan jalan Nasional,”katanya.

Menurut Amran, warga menanam berbagai jenis pohon ditengah jalan berkubang tersebut karena kesal jalan tersebut tak kunjung diperbaiki. Bahkan warga menuding Walikota Jambi tak penuli terhadap kondisi jalan permukiman warga dalam kota.

Hal senada juga dikatakan Usman, warga Kebun Kopi, Jambi. Menurutnya rusaknya jalan tersebut sudah berlangsung lama. Bahkan jalan tersebut sering makan korban bagi pengedara karena terperosok lobang mengaga di badan jalan.

Menurut Usman, warga Kebun Kopi mendesak pihak terkait untuk memperbaikin jalan tersebut. “Jalan ini merupakan jalan utama menuju permukiman warga. Kondisi parah begini sudah lama, masa hingga kini tak kunjung diperbaiki,”ujarnya.

Pengamatan BATAKPOS menunjukkan, kondisi jalan tersebut rusak parah. Disepanjang jalan terdapat lobang dengan kedalaman selutut orang. Kondisi jalan tersebut tambah parah menyusul turunnya hujan sehingga air tergenang. ruk

Inang-Inang Angsoduo Keluhkan Maraknya Pungli

Jambi, Batak Pos

Para pedagang Inang-inang (pedagang sayuran asal Batak) yang ada di pasar Angsoduo Kota Jambi mengeluhkan maraknya pungutan liar oleh kelompok tertentu di pasar tradisional terbesar di Jambi tersebut. Dalam sehari pungutan bisa mencapai enam kali.

Pungutan liar yang terorganisir tersebut sudah berlangsung lama. Ratusan pedagang sembako dan sayuran yang berada di pasar itu sudah lama menjadi “santapan” empuk para pemungli tersebut.

Demikian dikatakan Ny Sidabutar kepada BATAKPOS, Jumat (22/1) pagi. Menurut Ny Sidabutar pungli tersebut dalam sehari bisa saja terjadi sampai enam kali dengan alasan pemungutan belum dilakukan pihak terkait.

Disebutkan, biasanya pungutan hanya empat jenis, yaitu pungutan karcis dengan Rp 1000, uang lampu bagi yang berdagang pada malam hari Rp 1000, kebersihan Rp 1000, kemudian lahan parkir Rp 1000.

“Namun pada kenyataannya, pungli yang dilakukan kelompok preman itu sudah meresahkan para pedagang. Kita minta pihak terkait dapat menertibkan pungli tersebut,”katanya.

Hal senada juga dikatakan Ny Sumbayak, salah seorang pedagang sayuran. Menurut dia, pihak Dinas Pasar segera menindaklanjuti terhadap pungli-pungli yang terjadi di pasar Angsoduo tersebut. Karena semakin lama para preman tersebut semakin bertindak anarkis.

“Pedagang yang berdagang di Angsoduo juga mengeluhkan pembongkaran kios yang di lakukan oleh Satpol PP akhir-akhir ini. Satpol PP dalam melakukan pembongkaran pilih kasih. Pembongkaran hanya dilakukan di bagian ujung saja. Sehingga kios kami ikut terbongkar. Sementara kios yang dibagian lainnya tidak dilakukan pembongkaran,”ujar Ny Sumbayak.

Ny Simatupang, pedagang rempah dan sayuran menambahkan, ada kecurigaan kalau-kalau Satpol PP Kota Jambi hanya membongkar kios-kios yang jarang memberikan uang restribusi khusus.

“Jangan hanya melakukan pembongkaran saja. Setidaknya ada relokasi yang jelas bagi kami. Kalau hanya dibongkar saja, lantas kami mau di kemanakan. Setahu saya pasar Angso Dua Jambi ini sudah direncanakan direnovasi sejak tahun 2005 silam. Namun hingga kini tak kunjung realisasi. Padahal kondisi Pasar Induk Tradisional Angso Duo Jambi sudah buruk dan berkubang,”katanya. ruk

Status Pulau Berhala Tak Kunjung Berujung

Jambi, Batak Pos

Setelah penantian panjang selama sepuluh tahun lamanya (2010), status kepemilikan Pulau Berhala yang memiliki luas 52,5 hektar yang terletak di wilayah pantai Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, hingga Januari 2010 belum juga terwujud. Kinerja Departemen Dalam Negeri dengan Komisi II DPR RI dalam mengurusi status kepemilikan pulau tersebut dinilai lamban.

Sengketa kepemilikan pulau berhala antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Provinsi Jambi sudah dibahas oleh Komisi II DPR RI dengan Departemen Dalam Negeri tahun 2008 lalu.

Bahkan selama kepemimpinan Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur Jambi Periode 2005-2010 yang berakhir Agustus 2010 mendatang belum tuntas soal status kepemilikan pulau tersebut.

Kedua belah pihak yakni Kepri dan Jambi sudah menyerahkan bukti-bukti klaiam kepemilikan pulau Berhala itu. Bahkan Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan tidak ada lagi tarik ulur penentuan kepemilikan pulau yang berpenduduk 300 kepala keluarga tersebut.

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin kepada wartawan belum lama ini mengatakan, dirinya telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Kepri di Jakarta. Menurutnya tiga bulan kedepan status pulau berhala akan dapat ditetapkan.

Menurutnya, tokoh masyarakat, adat, agama dan pemuka adat dari Provinsi Jambi sudah melakukan "Tepak Sirih Pinang" (Acara Adat) untuk minta restu kepada tokoh masyarakat Kepri atas kepemilikan pulau Berhala oleh Jambi.

Pemerintah Provinsi Jambi juga menjanjikan pembebasan tanah di pulau Berhala yang selama ini diklaim masyarakat asal Kepri. Setelah kepemilikan Pulau berhala jelas, Pemerintah Provinsi Jambi juga akan melakukan pembuatan tata ruang Pulau Berhala. Bahkan penambahan anggaran untuk sarana parawisata di Pulau Berhala telah dimasukkan pada APBD Perubahan Provinsi Jambi 2008.

"Sudah ada investor yang menjanjikan penyediaan sarana transportasi laut berupa kapal Fery ke Pulau Berhala. Bahkan Pemerintah Provinsi Jambi juga berencana membangun dermaga, Resort, Hotel serta sarana pendukung wisata bahari lainnya di pulau tersebut. Kita sudah siapkan semuanya, tapi dengan satu syarat tidak mencemari lingkungan
Pulau Berhala,"katanya.

Menurut Gubernur Jambi, Pemerintah Kepri menawarkan pengelolaan pulau berhala oleh Pemerintah Provinsi Jambi. Namun untuk administratif masuk kepada Kepri. Secara tegas Zulkifli Nurdin menolak usulan tersebut.

"Saya tolak usulan itu. Dari segi apapun, pulau Berhala adalah milik Provinsi Jambi. Hal itu sudah didukung dengan data data yang ada. Semoga Mendagri Gamawan Fauzi dan Komisi II DPR RI yang baru mampu mengatasi status Pulau Berhala ini,”katanya. ruk

Pasian Jamkesmas Diabaikan di RS Raden Mattaher Jambi

Jambi, Batak Pos

Pelayanan pasien pemilik kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di Rumah Sakit Umum (RSU) Raden Mattaher Jambi terkesan diabaikan. Pelayanan rumah sakit itu dimata masyarakat masih lamban dan terkesan pilih kasis terhadap pasien.

Fadli Usman, warga Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan, Jelutung, Kota Jambi, Kamis (21/1) kepada BATKPOS menuturkan, pelayanan pasien pemilik Jamkesmas di rumah sakit tersebut lamban. Padahal berbagai fasilitas, termasuk meningkatkan status rumah sakit sudah dilakukan.

“Pelayanan RS RM Jambi masih lamban. Para medis terkesan pilih kasih dalam menangani pasien, khususnya pasien pemegang Jamkesmas. Saya hendak berobat dengan kartu Jamkesmas, tapi sudah lima jam ngantri baru dilayani. Ini hal yang ironis,”katanya.

Hal senada juga diutarakan, Hendra, warga Desa Penyengat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Dirinya menilai pelayanan di RSU Raden Mattaher sangat buruk.

“Ia menyesalkan cara dan pelayanan yang diberikan pihak rumah sakit terhadap dirinya. Bayangkan, mengambil karcis antri untuk berobat saja harus antri sampai tiga jam. Belum lagi berobatnya. Apalagi bagi saya yang memakai kartu peserta Jamkesmas,”ujarnya.
Hendra mengaku rumit berobat di RS Raden Mattaher memakai kartu Jamkesmas. Pengurusan surat-suratnya saja makan waktu lama. Pelayanan semakin lambat karena petugas yang melayani lebih banyak mengobrol ketimbang bekerja, sehingga pasien terabaikan.

Direktur Utama RSU Raden Mattaher, dr H Ali Imran Mukhsin Sp.PD, Kamis (21/1) kepada wartawan mengatakan, pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi yang disiapkan menjadi Badan Layanan Unit Daerah (BLUD), sudah memberikan pelayanan yang maksimal kepada pasien tanpa terkecuali.

Dirinya meminta pasien mencatat petugas medis yang mengebaikan pasien saat berobat di RSUD RM Jambi tersebut.

Sekda Provinsi Jambi AM Firdaus mengatakan, dengan perubahan status RSUD RM Jambi, pemerintah tidak akan melepaskan tanggung jawabnya dan akan tetap membantu penyediaan sarana dan prasarana jika terjadi kekurangan.

RSUD Raden Mattaher Jambi telah mendapatkan akreditasi untuk 12 pelayanan dan sertifikat Rumah Sakit Pendidikan dan saat ini mempersiapkan diri untuk menjadi BLUD.

“Rumah Sakit Umum tetap akan memberikan pelayanan kepada masyarakat Jamkesmas, Jamkesda dan Askes dengan pelayanan yang terhormat mulai dari fasilitas ruang tunggu sampai pelayanannya,”katanya. ruk

12 Mahasiswa Fakultas Kedokteran UNJA Tak Kunjung Diwisuda

Jambi, Batak Pos

Sebanyak 12 mahasisw Fakultas Kedokteran Universitas Jambi (FK-UNJA) hingga kini belum diwisuda. Kini para orangtua mahasiswa tersebut mempertayakan statuf FK-UNJA tersebut. FK-UNJA program itu dijalankan berdasarkan SK Rektor UNJA No. 255/J21/KP/2005 tanggal 13 Agustus 2005.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Henry Mansyur, Kamis (21/1) mengatakan, orang tua para mahasiswa FK itu gelisah karena belum diwisudanya 12 mahasiswa itu. Masalah itu akhirnya sampai ke DPRD Provinsi Jambi. Komisi-IV mempertanyakan keberadaan fakultas elite Unja tersebut.

Para orangtua mahasiswa kedokteran UNJA itu melakukan pertemuan dengan anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi. Mereka ingin mengetahui lebih jelas keberadaan fakultas kedokteran itu. Selama ini juga terjadi kebingungan soal status, sudah menjadi fakultas atau masih sebatas program studi (prodi).

Sri, seorang isteri dokter yang suaminya pernah mengajar di FK-UNJA, mengungkapkan, dirinya bingung soal status program studi FK tersebut.
Ia juga mempersoalkan syarat masuk ke FK Unja itu. Karena awal berdiri 2005 silam anak-anak tamatan jurusan non-eksakta bisa masuk ke fakultas kedokteran tersebut.
“Begitu pula dengan tenaga dosen. Keberadaan FK-UNJA tersebut cukup jelas, program itu dijalankan berdasarkan SK Rektor UNJA No. 255/J21/KP/2005 tanggal 13 Agustus 2005,”katanya.

Sementara itu, salah satu orangtua mahasiswa mengatakan, dirinya sangat menyayangkan penundaan wisuda anaknya. Karena itulah ia bersama para orangtua mahasiswa lainnya ingin minta kejelasan soal penundaan itu.
Rektor UNJA Kemas Arsyad Somad kepada wartawan, Kamis (21/1) mengatakan, tidak diwusudanya 12 mahasiswa FK itu karena para mahasiswa tersebut belum memenuhi syarakat Karen hasil ujian yang belum lulus.

Disebutkan, 12 mahasiswa itu masih menjalani banyak praktek agar mereka bias lulus dan diwusuda. Penilaian kelulusan akan menentukan dapat tidaknya mahasiswa itu diwisuda. ruk

KPU Pusat Minta Pemprov Jambi Tambah Dana Pilgub

Jambi, Batak Pos

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi untuk menambah dana pemilihan pasangan Gubernur Jambi Periode 2010-2015. Pemprov Jambi telah menetapkan dana Pilgub Jambi tersebut sebesar Rp 49,9 miliar.

Hal tersebut terungkap dalam rapat koordinasi antara KPU Pusat, Departemen Dalam Negeri (depdagri) dengan KPUD Provinsi Jambi dan Pemprov Jambi yang berlangsung di Kantor Gubernur Jambi, Selasa (19/1).

Menurut Anggota KPU Pusat, I Gede Putu Artha, dirinya meminta ketegasan Pemprov Jambi mengenai minimnya dana Pilgub Jambi sebesar Rp 49,9 miliar untuk dua putaran.

“Dana yang sudah disepakati KPUD Provinsi Jambi dan Pemprov Jambi itu masih bisa diperbaiki. Soal anggaran ini harus ada ketegasan. Harus rampung sebelum pilgub dilaksanakan. Jangan nanti setelah gubernur terpilih dilantik timbul masalah," kata Putu.

KPU Pusat khawatir dengan dua putaran pilgub tidak berlangsung sukses dan masyarakat Jambi akan menuntut KPUD Provinsi Jambi selaku penyelenggara. Putu menilai rasionalisasi anggaran yang dilakukan DPRD Provinsi Jambi tidak sesuai dengan kebutuhan KPUD Provinsi Jambi.

Disebutkan, dana untuk pengamanan Pilgub Jambi tidak dianggarkan. Hal itu mengkhawatirkan KPUD Provinsi Jambi yang hanya sebagai event organizer (EO) dalam pemilu.

Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Ir H Ahmad Fauzi MTP, menyatakan, KPU Pusat tidak perlu khawatir terhadap soal dana Pilgub di Jambi. Semuanya sudah dibicarakan oleh KPUD Provinsi Jambi, Pemprov Jambi dan DPRD Provinsi Jambi.

“KPU Pusat juga jangan membandingkan Pilgub di Jambi dengan daerah lain, seperti Kalimantan Selatan, yang menghabiskan dana hampir Rp 100 miliar. Jangan bandingkan Jambi dengan provinsi lain. Kami sudah melakukan survey ke Kalimantan Selatan," tegas Fauzi.

Pada kesempatan yang sama, Sekda Provinsi Jambi, Drs AM Firdaus M.Si menegaskan agar rapat tidak lagi membicarakan masalah dana yang sudah disepekati beberapa waktu lalu. “Yang perlu dibahas sekarang adalah tekhnis pelaksanaan Pilgub Jambi,”katanya. ruk

Kajati Jambi Diganti

Jambi, Batak Pos

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Daniel Tombe Marrung diganti kepada Kajati yang baru Yuswa Kusumah Affandi Basri SH MH. Pisahsambut Kajati Jambi tersebut telah dilakukan di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Senin (18/1) malam. Daniel Tombe Marrung diganti karena memasuki usia pension.

Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas kerjasama yang telah terjalin selama ini dengan Kejati Jambi dibawah pimpinan Daniel Tombe Marrung. Mengucapkan selamat dating kepada Yuswa Kusumah Affandi Basri SH MH.

Yuswa Kusumah Affandi Basri SH MH mengatakan, pihaknya mengharapkan kerjasama yang baik dari seluruh pejabat di Provinsi Jambi, khususnya dalam penegakan hukum.

Hadir pada acara pisah sambut itu yakni, Unsur Muspida Provinsi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Ketua Pengadilan Tinggi Agam Jambi, para Bupati/Walikota se-Provinsi Jambi, para Kepala Kejaksaan Negeri se Provinsi Jambi.

Hadir juga Sekda Provinsi Jambi, para Rektor Perguruan Tinggi dalam Provinsi Jambi, para staf Ahli Gubernur, para Kepala SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi, pimpinan PTP. VI Jambi, keluarga Kejaksaan Tinggi Jambi dan undangan lainnya. ruk

PS Batanghari Juara Gubernur Cup 2010

Jambi, Batak Pos

Persatuan Sepakbola Batangahari menyandang gelar juara satu setelah mengalahkan kesebelasan Kota Jambi dengan skor (2-1) di Stadion Tri Lomba Juang, Senin (18/1). Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs. A.M. Firdaus, M.si turut menyaksikan final kejuaraan Sepak Bola Piala Gubernur Jambi Cup 2010 tersebut.


Kesebelasan Batangahri (Bujang Jantan) ini berhak membawa piala bergilir dan piala tetap serta hadiah uang pembinaan sebesar Rp 10 Juta. Gubernur Jambi dalam sambutan tertulisnya mengatakan, pelaksanaan kejuaraan Sepak Bola Gubernur Cup tahun 2010 ini telah berlangsung dari tanggal 6 Januari 2010 yang lalu.

Disebutkan, kejuaraan sepak bola Gubernur Cup dapat memacu atlet-atlet sepak bola untuk lebih berprestasi lagi. Gubernur juga berharap adanya peningkatan partisipasi swasta dalam memajukan persepakbolaan di Provinsi Jambi. ruk

Pengembangan Obyek Parawisata Jambi Minim

Jambi, Batak Pos

Pengembangan obyek parawisata di Provinsi Jambi oleh dinas terkait hingga kini masih minim. Promosi obyek wisata di Provinsi Jambi hanya dilakukan secara seremonial tanpa ada aksi nyata meninjau atau berkunjung ke lokasi obyek wisata tersebut.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Provinsi Jambi (F-PKS) Henri Mansyur menjawab BATAKPOS, Senin (18/1) terkait dengan minimnya pengelolaan obyek wisata di Provinsi Jambi. Menurutnya, masyarakat Jambi harus bias menunjukkan identitasnya sebagai orang Jambi.

“Selama ini masyarakat Jambi belum percaya diri memperkenalkan daerah Jambi. Karena Jambi selalu diidentikkan dengan suku Kubu. Padahal Provinsi Jambi kini merupakan daerah yang kaya sumber day alam serta Provinsi Wisaya Alam, Budaya, Religi, Kuliner dan Adat. Namun hingga kini pengelolaan obyek wisata di Jambi masih minim,”katanya.

Henri mencontohkan, dirinya pernah dengan rombongan tamu PKS dari Jakarta berkunjung ke Provinsi Jambi. Ternyata para tamu PKS tersebut tersipu melihat sejumlah obyek wisata alam yang ada di Jambi termasuk aneka kulinernya.

“Saya bawa tamu itu ke kampong saya di Bangko. Saya ajak kelokasi alam yang ada di sana. Kemudian saya silahkan untuk mencicipi aneka buah serta makanan khas daerah. Ternyata tamu saya itu bangga dan memuji obyek wisata di Jambi,”katanya.

Menurutnya, Dinas Parawisata dan Kebudayaan Provinsi Jambi harus melakukan terobosan-terobosan baru guna menjual obyek wisata Provinsi Jambi secara nasional dan internasional. Menurutnya salah satu strategi ampuh dan murah adalah melakukan kerjasama dengan stasion televisi swasta nasional yang memiliki program jelajah wisata. ruk

INSA Laporkan Bupati Tanjabtim Ke Presiden

Pembangunan Jembatan Muarosabak
Jambi, Batak Pos

Indonesian National Shipowner’s Ascociation (INSA) atau Persatuan Pelayaran Nasional Indonesia dan 16 asosiasi pengguna alur pelayaran di Provinsi Jambi, melaporkan Bupati Tanjung Jabung Timur, Abdullah Hich ke Presiden SBY karena tetap ngotot membangun jembatan Muara Sabak setinggi 12,5 meter.

Pihak INSA mengusulkan ketinggian ruang bebas Jembatan Muarosabak, Kabupaten Tanjabtim dari muka air tertinggi setinggi 18 meter dengan lebar alur lengkung 60 meter. Hal itu diusulkan agar tidak menghambat pengguna alur pelayaran ke Pelabuhan Talang Duku Jambi.

Menurut Penasehat INSA, Soewarno Soerinta, Senin (18/1), pihaknya telah melaporkan Abdullah Hich ke Presiden SBY Jumat pecan lalu. Selain ke presiden INSA Jambi juga datang ke DPR-RI, departemen perhubungan, departemen perindustrian, departemen transmigrasi, dan PT Pelindo.

Disebutkan, dalam pengaduannya INSA Jambi minta Presiden SBY dan pihak terkait mendesak Abdullah Hich membangun jembatan sesuai rekomendasi resmi menteri perhubungan (menhub), minimal setinggi 18 meter dari permukaan air pasang tertinggi.

“Itu proyek prestisius dan politis saja. Hasil rapat INSA kemarin saya bawa langsung ke Jakarta dan menyerahkannya ke sekretariat kepresidenan, menteri-menteri, Pelindo dan dirjen bina-marga di Jakarta. Pihaknya juga Senin (18/1) menemui Bupati Tanjabtim di Muarosabak," katanya.


Menurut Soewarno Soerinta, pembangunan jembatan Muara Sabak kecil harapan didukung APBN. DPR-RI menjamin dana tidak dikucurkan sebelum Pemkab Tanjab Timur mengikuti aturan Menhub RI.

“Pelindo juga mengancam tidak akan melanjutkan pembangunan jembatan itu, karena pemkab setempat tidak mampu menyediakan prasarana dan sarana, pendukung seperti jalan, jembatan, air, listrik dan telepon. Saya ketemu staf Setneg, Ketua MPR dan komisaris Pelindo. Semua mengatakan tidak akan menyetujui anggaran pembangunan pelabuhan Muara Sabak," kata Soewarno.

Disebutkan, pada prinsipnya INSA beserta 16 asosiasi Pengguna alur pelayaran di Provinsi Jambi mendukung pembangunan jembatan tersebut namun dengan syarat ketinggian ruang bebas Jembatan Muarosabak, Kabupaten Tanjabtim dari muka air tertinggi setinggi 18 meter dengan lebar alur lengkung 60 meter. ruk

Gubernur Jambi Setujui Dana Pilgub Rp 49,9 Miliar

Jambi, Batak Pos

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin menyetujui anggaran untuk Pemilihan Kepala (Pilkada) Daerah Provinsi Jambi (Pasangan Gubernur Jambi) Periode 2010-2015 sebesar Rp 49, 987,33 miliar. Persetujuan ini ditandai dengan penandatanganan dana hibah antara Gubernur Jambi Drs. Zulkifli Nurdin dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Muhamad Yasir Arafat.

Zulkifli Nurdin, Senin (18/1) mengatakan, setelah diserahkannya dana tersebut KPUD Provinsi Jambi segera melaksanakan proses tahapan Pilkada Gubernur Jambi Mei 2010 mendatang.

“Adanya persetujuan besarnya anggaran ini merupakan kepastian terhadap pelaksanaan pilkada, dan dengan kepastian ini akan mempercepat proses kerja KPU Provinsi Jambi. Tidak ada lagi penundaan Pilkada Gubernur Jambi. Sya ingin serah terima jabatan dapat dilakukan pada 3 Agustus 2010,”katanya.

Disebutkan, pemerintah akan siap membantu pihak KPUD melakukan sosialisasi dan bantuan lainnya sesuai dengan koridornya untuk menyukseskan Pilkada.

Sementara itu, Kepala Bappeda Ir.H. Ahmad Fauzi, MTP menyatakan bahwa persetujuan ini telah disepakati oleh DPRD Provinsi Jambi, KPUD Provinsi Jambi dan masyarakat. Pihaknya juga telah berkonsultasi dengan Departemen Dalam Negeri untuk melakukan revisi anggaran.

Ketua KPUD Provinsi Jambi Muhamad Yasir Arafat, SE, menegaskan bahwa KPUD Provinsi Jambi siap untuk melaksanakan Pilkada Gubernur Jambi dan dengan adanya persetujuan ini akan mempercepat kerja KPUD untuk melakukan sosialisasi dan berharap pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya penyelenggaraan Pilkada tersebut. ruk

Belasan Ribu Lebih Sarjana di Provinsi Jambi Menganggur

Jambi, Batak Pos

Sebanyak 19.001 orang sarjana dari 88.429 orang pencari kerja (pencaker) di Provinsi Jambi kini pengangguran. Data tersebut merupakan jumlah pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Provinsi Jambi Juli 2007. Karena sulitnya mencari pekerjaan di perusahaan dan lembaga pemerintah, kebanyakan lulusan sarjana buka usaha.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakertransos) Provinsi Jambi di Jambi, Rafli Nur Minggu (17/1) mengatakan, jumlah sarjana pencari kerja itu lebih kecil dari pencari kerja tamatan SLTA. Jumlah pengangguran tingkat sarjana setiap tahunnya cenderung terus mengalami peningkatan. Mengingat, kesempatan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan perguruan tinggi.

Disebutkan, pengangguran di provinsi Jambi yang berhasil terdata oleh pihaknya hingga Juli lalu, seluruhnya mencapai 88.429 orang dengan persentase tertinggi adalah tamatan SLTA sebesar 59 persen atau sebanyak 52.252 orang. Menyusul sarjana dengan persentase 21,48 persen atau 19001 orang.

Sementara pengangguran tamatan SD jumlah yang berhasil terdata oleh Nakertrans, kata Haris, hanya sebanyak 1.985 orang, tamatan SLTP sebanyak 4.774 orang, tamatan DI serta DII sebanyak 4.422 orang dan tamatan DIII sebanyak 5.995 orang.

Sejumlah kabupaten sebagai penyumbang terbanyak para pencari kerja tersebut, khususnya dari Kota Jambi dan termasuk seperti Bungo dan Merangin. Hingga periode awal 2010 Kota Jambi menyumbang pencaker sebesar 42.07 persen dari jumlah pencari kerja yang ada, kemudian diikuti Bungo sebesar 10,49 persen dan Merangin sebesar 10,35 persen.

Sedangkan daerah Kabupaten, Kerinci, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tanjung Jabung Barat, Tebo jumlah penyumbang pencari kerja dibawah angka 10 persen. ruk

Kecamatan Berbak Wilayah Banjir Terparah di Tanjabtim

Jambi, Batak Pos

Puluhan desa di Kecamatan Berbak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi merupakan wilayah terparah dilanda banjir di wilayah Timur Provinsi Jambi. Saat ini banjir mencapai lutut orang dewasa. Banjir diwilayah itu sudah siaga satu. Pemerintah Tanjabtim juga sudah mengirimkan bantuan pangan dan sandang bagi korban banjir.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbang Linmas) Tanjab Timur, Zainal Arifin, Minggu (17/1) di Jambi mengatakan, laporan yang diterima Kesbang Linmas dari Satkorlak Tanjabtim, Desa Simpang, Rawasari, Rantau Makmur, Telago Limo, dan Sungairambut Kecamatan Berbak masih terisolasi banjir.

Disebutkan, kondisi terparah terjadi di Desa Rawasari. Debit air di desa itu mencapai 60-80 sentimeter. Itu sudah merendam hampir sebagian wilayah desa dengan tinggi selutut orang dewasa; merusak tanaman padi muda seluas 3 hektar, anak ayam mati sekitar 150 ekor, dan anak pendidikan anak usia dini (PAUD) dan pelajar sekolah dasar (SD) diliburkan.

Banjir di Desa Rantau Makmur tercatat setinggi 50-70 sentimeter, merendam sebagian jalan desa, banyak anak ayam yang mati, dan satu rumah tenggelam. Sedangkan di Desa Telago Limo yang airnya sudah mencapai 60-80 sentimeter, merendam tiga unit rumah penduduk.

"Keadaan akibat banjir juga tidak jauh berbeda di Sungairambut. Di desa itu tanaman keras terendam air hujan namun dampak kerusakan belum ada. Daerah rawan banjir itu adalah Berbak, Rantaurasau, Dendang, Nipahpanjang, dan Sadu. Kini situasi siaga satu,"katanya. ruk

Monday, 25 January 2010

Pejabat Daerah Diminta Sosialisasikan UU Keterbukaan Informasi Publik


Menyongsong Pemberlakuan UU 14 2008 KIP April 2010

Jambi, Batak Pos

Pejabat daerah diminta untuk mulai mensosialisasikan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kepada masyarakat umum. Disahkannya UU KIP merupakan amanah UUD 1945. Pasal 28F dengan tegas menyatakan “setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial.

Pemerintah daerah jug diminta untuk mempersiapkan proses pengangkatan Anggota Komisi Informasi Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota). Prosedur pembentukan Anggota Komisi Informasi Daerah sesuai dengan petunjuk dari Direktorat Kelembagaaan Komunikasi Pemerintah dan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Diperlukannya komisi informasi karena mandate UU KIP untuk menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi public, menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis pelayanan informasi public serta menyelesaikan sengketa informasi publik.

Sejak UU KIP itu disosialisasikan di kalangan pejabat hubungan masyarakat (humas) dari instansi pemerintah, BUMD, Mahasiswa, LSM dan Partai Politik di Provinsi Jambi oleh Departemen Kumonikasi dan Informatikan (Depkominfo) RI di Jambi, Selasa (24/3/2009) lalu, hingga Januari belum ada sosialaisasi kepada masyarakat luas.

Sosialisasi UU KIP kepada berbagai instansi dan organisasi tersebut disuguhkan materi tentang KIP yang mulai efektif berlaku April 2010 mendatang. Sosialisasi tersebut menampilkan pemateri Direktur Jenderal Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi, Freddy H Tulung dan Peneliti Madya Bidang Komunikasi dan Media Badan Litbang SDM Depkominfo RI, Amin Sar Manihuruk Drs, MS.

Hak Informasi Publik

Menurut Freddy H Tulung, masyarakat Indonesia telah lama menantikan lahirnya sebuah Undang-Undang di Republik Indonesia yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Akhirnya Indonesia memiliki UUD tentang KIP yang ditetapkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

“Undang-Undang ini disahkan oleh DPR pada tanggal 3 April 2008. UU ini merupakan suatu perwujudan konkret proses demokrasi di Indonesia. Karena sebagai dasar hukum pemberian hak kepada masyarakat dalam memperolah informasi publik,”katanya.

Disebutkan, hal ini sejalan dengan bergulirnya era reformasi yang telah berjalan selama satu dasawarsa yang berimplikasi dengan adanya perubahan yang cukup mendasar dalam kehidupan bernegara di Indonesia.

Sementara itu, Amin Sar Manihuruk mengatakan, korelasi keterbukaan informasi publik dengan akselerasi masyarakat informasi sangat signifikan. Mansyarakat mempunyai hak memperoleh informasi, dengan informasi masyarakat akan mempunyai ragam pengetahuan.

“Pengetahuan sangat kuat memutus rantai kebodohan dan kemiskinan. Dalam era KIP, seluruh badan publik wajib melayani permintaan informasi masyarakat pengguna informasi secara prima,”ujarnya.

Disebutkan, sebuah perjalanan panjang dari Kebebasan Memeroleh Informasi Publik (KMIP) ke KIP. Dari tahun 1999 hingga 3 April 2008 ( 9 tahun) UU KIP efektif berlaku April 2010. Era transparansi salah satu pilar reformasi, KIP sebagai tuntutan perkembangan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan.

“KIP guna mendukung perwujudan good governance. Mengubah paradigma lama (kecenderungan birokrasi yang tertutup) ke paradigma baru (transparansi birokrasi). Lalu kenapa bicara tentang KIP baru sekarang?, Indonesia sedang dan akan mengalami paradigma baru,”ujar Amin Sar Manihuruk.

Disebutkan, Indonesia sedang memperjuangkan lima pilar reformasi yakni, demokrasi, supremasi hukum, peningkatan kualitas implementasi HAM, transparansi dan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara.

“Lahirnya KIP membuat peran pemerintah semakin berkurang dan peran masyarakat semakin menguat. Pemerintah harus menciptakan keterbukaan informasi publik. Kemudian konsekuensi logis dari transparansi dalam penyelenggaraan masyarakat, berbangsa dan bernegara,”kata pria asal Desa Hutaimbaru, Kecamatan Pematang Silimakuta, Kabupaten Simalungun ini.

Sanksi UU KIP

Beberapa pasal yang memuat sanksi dalam UU KIP baik terhadap Badan Publik maupun pemohon/pengguna informasi publik. Sanksi pada Pasal 51 yakni “setiap orang yang dengan sengaja menggunakan Informasi Publik secara melawan hokum Dipidana dengan penjara paling lama 1 (satu) tahun dan atau pidana dendan paling banyak Rp 5 juta.

Yang dikenakan sanksi pada Pasal 51 ini meliputi setiap orang perseorangan, kelompok orang, badan hokum, atau badan public sebagaimana dimaksud dalam UU KIP.

Kemudian sanksi pada Pasal 52 UU KIP yakni badan publik dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan atau tidak menerbitkan informami publik berupa iformasi public secara berkala, informasi public yang wajib diumumkan serta-merta.

Selanjutnya informasi publik yang wajib tersedia setiap saat, dan atau informasi public yang harus diberikan atas dasar permintaan sesuai dengan UU KIP dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5 juta.

Sanksi yang dapat dikenakan sesuai Pasal 52 yakni sanksi pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi dijatuhkan kepada badan hukum, perseroan, perkumpulan atau yayasan.

Kemudian mereka yang memberi perintah melakukan tindak pidana atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam melaksanakan pidana.

Pasal 53 : setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hokum menghancurkan, merusak dan menghilangkan dokumen informasi publik dalam bentuk media apapun yag dilindungi Negara atau yang berkaitan dengan kepentingan umum dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 10 juta.

Pasal 54 (1) : setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf a, b, d, f, g, h, I, dan huruf j pidana denda paling banyak Rp 10 juta.

Pasal 54 (2) : setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan atau memperoleh atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 17 huruf c dan huruf e dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 20 juta.

Pasal 55 : setiap orang yang dengan sengaja membuat informasi public yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 5 juta.

Sanksi pidana sesuai Pasal 53 UU KIP, 54 (1), 54 (2) dan Pasal 55 UU KIP dikenakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, badan hokum, atau badan public sebagaimana diatur pada UU KIP. ruk

Aksi Unjukrasa di Jambi Menurun

Jambi, Batak Pos

Aksi unjukrasa di wilayah Kota Jambi sepanjang tahun 2009 lalu menurun hingga 74 persen. Tahun 2008 lalu aksi unjukrasa yang dilakukan mahasiswa, masyarakat dan petani yang menyuarakan aspirasi ketidak adilan tercatat 149 kali aksi unjukrasa. Sementara tahun 2009 tercatat hanya 49 kali unjukrasa.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jambi, AS Edy kepada wartawan, Jumat (15/1) mengatakan, pihaknya bersyukur di Jambi selama 2009 aksi unjuk-rasa berkurang sampai 74 persen.

Disebutkan, isu yang diangkat para pengunjukrasa masih didominasi isu-isu daerah seperti tentang kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Mengenai isu nasional hanya sebagian kecil.

Isu unjukrasa yang disuarakan yakni mengenai kinerja SKDP seperti proyek irigasi, masalah kehutanan dan perikanan. Pihak Sat Pol PP Provinsi Jambi berharap tahun 2010 ini angka unjuk-rasa terus menurun. Sejak awal Januari 2010 sudah tercatat aksi unjukrasa 6 kali.

Disebutkan, aksi unjukrasa dipicu buruknya kinerja setiap instansi dalam melaksanakan program kerja yang menyentuh masyarakat langsung.

“Karakter penduduk Jambi mudah dipahami. Untuk menekan angka unjuk-rasa di masa mendatang setiap SKPD harus lebih kooperatif. Bila mereka semakin tidak acuh terhadap para pendemo, akan semakin marak pula aksi unjuk-rasa,”katanya.

Menurut Edy, selama ini setiap ada aksi unjukrasa, para kepala dinas tidak mau menemui pengunjukrasa bahkan lari dari pendemo. Padahal ia mengerti masalah teknis. “Jangan kinerja gubernur terganggu hanya karena Gubernur hanya pengambil kebijakan. Kita harus faham, orang Jambi ini perlu diperhatikan,”katanya.

Disebutkan, aksi unjukrasa yang terjadi di Jambi selama 2009 berjalan damai dan jauh dari tindakan anarkis. Penyampaian aspirasi oleh pengunjukrasa sudah berjalan demokratis dan tetap pada tahan koridor hukum. ruk

Pungli di Terminal Angkot Jambi Meresahkan Supir “Medan” Jambi

Jambi, Batak Pos

Retribusi pungutan tak resmi (pungli) di terminal angkutan kota (Angkot) Pasar Rawasari Kota Jambi, meresahkan ribuan sopir angkot, khususnya “sopir Medan” asal Batak diterminal tersebut. Pungli yang dilakukan oleh oknum salah satu organisasi pemuda itu, telah berlangsung tahunan.

Marlis Hasibuan (35) salah seorang sopir angkot jurusan Telanai Buluran- Rawasari kepada BATAKPOS, Kamis (14/1) mengungkapkan, setiap harinya dirinya harus mengeluarkan uang siluman Rp 2000 selama kurun waktu tiga tahun terakhir.

Menurutnya, jika dikolkulasikan , selama tiga tahun 900 hari kerja, dirinya sudah merugi Rp 1.800.000. Jika dikalikan dengan 3 ribuan angkutan kota diterminal tersebut, uang sopir yang tersedot oleh oknum itu berkisar Rp 54 juta lebih, atau Rp 18 juta pertahun.

Hal yang sama juga diakui J Nasution (30) sopir jurusan Kasang-Pasar Jambi. Menurutnya, selain pungli Rp 2000 setiap harinya. Mereka juga telah mengeluarkan retribusi terminal secara resmi Rp 1000 perhari kepada petugas Dinas Perhubungan Kota Jambi di terminal tersebut.

Menurut Nasition, mereka merelakan pungli Rp 2000 itu, dengan alasan tak mau ribut dan aman melalui terminal. Mereka juga menyesalkan tindakan aparat Dinas Perhubungan Kota Jambi yang membiarkan pungli itu.

Hal senada juga dikeluhkan Viktor Simanjuntak, sopir Angkot Simpang Rimbo-Pasar Jambi. Dirinya menduga, pungli itu bekerjasama dengan oknum pejabat dinas Perhubungan Kota Jambi. Tudingan itu kuat akibat tak adanya penertiban, walaupun pungli itu terang-terangan.

Pangamatan BATKPOS, Kamis (14/1) menunjukkan, para pemungut pungli itu telah merekap jumlah mobil yang masuk keterminal. Pungli juga dilakukan berdasarkan jurusan angkutan kota dan bagian masing-masing pemungut.

Seorang petugas pungli yang tak mau menyebutkan identitasnya menyebutkan, pungutan tersebut dikelola oleh salah satu organisasi kepemudaan. Dan hasilnya dibagikan kepada anggota dan kepada oknum pejabat Dinas Perhubungan Kota Jambi. Namun, sumber itu tidak mau menyebutkan identitas pejabat tersebut. ruk

Petani Jambi Tuding Gubernur “Parjanji Koling”

Jambi, Batak Pos

Persatuan Petani Jambi (PPJ) menuding Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin “parjanji koling” ( janji palsu) terhadap hibah 41 ribu hektar lahan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Ratusan PPJ mendatangi DPRD Provinsi Jambi, Kamis (14/1) guna menagih janji Gubernur Jambi soal lahan 41 ribu hektar HTR yang dijanjikan dua tahun lalu.

Hasan, jurubicara PPJ dalam orasinya mengatakan, gubernur tidak konsisten dengan janjinya yang memberikan 41 ribu hektar HTR kepada petani di Jambi. Namun hingga kini lahan yang dijanjikan tersebut tidak ada.

“Gubernur Jambi hanya membual dan memberikan janji-janji manis kepada petani Jambi. Mana lahan 41 ribu hektar HTR yang mau diberikan kepada petani Jambi tersebut. Dua tahun sudah berlalu. Agustus jabatan Zulkifli Nurdin sudah berakhir, namun hingga awal Januari 2010 ini, lahan HTR janji itu tidak ada,”katanya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Zoerman Manap saat menerima petani mengatakan, janji gubernur tersebut harus ditagih. Karena 41 ribu hektar HTR tersebut sangat berguna untuk petani di Jambi guna dipergunakan.

Ribuan pengunjukrasa tersebut mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Namun aksi tersebut berjalan dengan tertib. ruk

Akibat Banjir, Harga Ikan Sungai Melonjak

Jambi, Batak Pos

Karena pasokan menipis akibat dampak banjir, harga ikan sungai di pasaran dalam Kota Jambi melonjak drastis. Harga ikan Saluang (ikan sungai Batanghari) biasanya dijual pedagang Rp 10.000/kg, namun sejak banjir, naik menjadi Rp 25.000 per kilo gram. Sementara ikan Lambak dari Rp 20.000 per kilogram, naik menjadi Rp 30.000 perkilogram.

Sejumlah pedagang ikan Seluang dan Lambak yang terdapat disepanjang Jalan Buluran-, Desa Teluk Kenali, Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura ketika ditemui BATKPOS, Kamis (14/1) siang menyebutkan, sebelumnya ikan khas sungai Batanghari itu, hanya berkisar Rp 10 ribu per kilogram. Namun, sejak dua pekan terakhir, harga ikan melonjak.

Jual Ikan : Ny Fatmawati, seorang penjual ikan khas Sungai Batanghari (ikan Seluang dan Lambak) saat menjajakan dagangannya di Desa Teluk Kenali, Kelurahan Penyengat Rendah , Kecamatan Telanaipura, Kamis (14/1). Harga ikan sungai melonjak akibat dampak banjir. Foto batak pos/rosenman manihuruk.

Ny. Fatmawati, salah seorang pedagang ikan Saluang dan Lambak, mengatakan, harga ikan tersebut terpaksa naik, akibat pasokan ikan dari para nelayan semakin menipis. Sementara permintaan meningkat. Menurutnya, sejak banjir melanda sebagain daerah Kota Jambi, pendapatan nelayan menurun drastis.

Ditempat terpisah, Faisal Roni, penangkap ikan dengan jarring di Danau Teluk, menyebutkan, mereka kesulitan menangkap ikan Seluang dan Lambak akibat arus sungai yang deras. Selain itu, tempat menjaring ikan juga tergenang banjir dan menyulitkan melakukan penangkapan dengan tangkul (alat penagkap ikan tradisional dengan jarring lebar).

Menurutnya, menangkap ikan Seluang dan Lambak yang menjadi ikan khas Sungai Batanghari semasa banjir tambah sulit. Karena ikan menyebar akibat banjir dan arus sungai semakin deras.

“Untuk mendapatkan satu kilo gram saja sulit. Selain itu, banyak juga warga beralih profesi menjadi penangkul ikcan Seluang dan Lambak sejak musim banjir. Otomatis harga ikan juga melambung dipasaran,”katanya. ruk

Perubahan Musim Ancam Kegagalan Panen di Jambi

Jambi, Batak Pos

Perubahan iklim mengancam kegagalan panen tanaman pangan di Provinsi Jambi. Perubahan iklim tersebut menyebabkan para petani mendapat perubahan musim yang otomatis merubah pola tanam. Sehingga petani menjadi sulit memprediksi musim hujan, sulit menentukan jenis bibit padi, masa mulai tanam dan meningkatnya resiko gagal pangan.


Hal tersebut dikatakan Gubernur Jambi Drs. Zulkifli Nurdin pada acara sosialisasi Peraturan dan Perundangan Undangan Kehutanan bertempat di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Kamis (14/1).

Turut hadir pada sosialisasi itu, Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Ir. Bedjo Sentosa, M.Sc, Bupati Batanghari, Bupati Tebo, Bupati Tanjung Jabung Timur dan Bupati Tanjung Jabung Barat, Para Asisten, Para Kepala Dinas dan Badan, yang diwakili pejabat dari setiap Kabupaten, Kepala SKPD dan para Camat se Provinsi Jambi.


Menurut Zulkifli Nurdin, dampak pada perubahan musim yang otomatis merubah pola tanam, sehingga petani menjadi sulit memprediksi musim hujan. Kemudian petani sulit menentukan jenis bibit padi, masa mulai tanam dan meningkatnya resiko gagal pangan.

“Bagi nelayan perubahan iklim ini membuat mereka tidak dapat menentukan kapan akan melaut. Bahkan dampaknya di beberapa Negara menimbulkan kekeringan yang berkepanjangan sehingga menimbulkan wabah penyakit yang membahayakan,”katanya.

Disebutkan, perubahan iklim dan penetapan penurunan emisi yang harus dicapai Indonesia sebesar 26 persen pada tahun 2020 atau 14 persen diantaranya melalui sektor kehutanan.

Departemen Kehutanan siap untuk menyukseskan tujuan tersebut melalui program penanaman kembali lahan-lahan kritis sekurang-kurangnya 500 ribu hektar per tahun.

Peningkatan upaya restorasi ekosistem hutan bebas tebangan ini sekurang-kurangnya 400 ribu hektar per tahun, rehabilitasi daerah aliran sungai yang kritis, pengendalian dan penurunan titik api daerah, rawan kebakaran lahan dan hutan serta pembangunan hutan tanaman industri.

Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman Departemen Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Ir. Bedjo Sentosa, M.Sc, menyampaikan bahwa tujuan dari pelaksaan sosialisasi ini selain mengetahui peraturan tentang kehutanan dan pemanfaatannya.

“Indonesia memiliki kekayaan yang luar biasa. Maka itu diperlukan suatu peraturan bagaimana cara pengelolaan hutan supaya dapat dimanfaatkan secara bijaksana yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat,”katanya.

Bedjo Sentosa menambahkan, adanya sosialisasi ini dapat terjadi kesepakatan yang sama dalam melihat hutan yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. ruk

Asosiasi Pelayaran Jambi Temui Komisi V DPR

Pembangunan Jembatan Muarosabak

Jambi, Batak Pos

Indonesia National Shipowners Association (INSA) atau Persatuan Pelayaran Nasional Indonesia beserta 16 asosiasi Pengguna alur pelayaran di Provinsi Jambi akan menemui Komisi V DPR, Rabu (13/1) guna menegaskan rekomendasi ketinggian ruang bebas Jembatan Muarosabak, Kabupaten Tanjabtim dari muka air tertinggi setinggi 18 meter dengan lebar alur lengkung 60 meter.

Pembangunan jembatan Muarosabak yang dianggarkan menelan dana Rp 225 miliar itu telah dimulai sejak awal 2009 lalu. Pembangunan jembatan itu diprotes INSA dan 16 asosiasi pengguna pelayaran di Jambi karena ketinggian ruang bebas (clearance) jembatan itu dari muka air tertinggi hanya 12, 5 meter sehingga kapal tidak bisa lewat.

Ketua Dewan Penasehat INSA dan 16 asosiasi pengguna alur pelayaran di Provinsi Jambi, H Soewarno Soerinta, Rabu (13/1) mengatakan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ngotot melaksanakan pembangunan jembatan dengan ketinggian ruang bebas hanya 12, 5 meter.

Disebutkan, pihaknya sangat mendukung pembangunan jembatan yang menghubungkan daratan Muarosabak Barat dan Muarosabak Timur tersebut. Namun harus tetap memikirkan arus transportasi pelayaran sekitar 3.280 (2.086.351 GT) unit kapal menuju Pelabuhan Talang Duku, Jambi.

Terancam Bangkrut

Sementara itu para pengusaha angkutan perkapalan di Jambi terancam bangkrut akibat adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur yang ingin membangun jembatan Muarosabak dengan ketinggian dari muka air tertinggi hanya 12, 5 meter.

"Kami sudah berupaya beberapa kali menyampaikan keinginan kami, agar pemda setempat membangun jembatan Muarosabak dengan ketinggian ruang bebas jembatan dari muka air tertinggi setinggi 18 meter dengan lebar alur lengkung 60 meter. Namun alas an Pemkab Tanjabtim tak masuk akal,”kata Suwarno Soerinta.

Disebutkan, sejumlah asosiasi diantaranya Asosiasi Perkapalan Indonesia, Pelayaran Rakyat, Asosiasi Bongkar Muat Indonesia, Ekspedisi Muatan Kapal Laut, Gabungan Pengusaha Karet Indonesia, Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia, serta Ikatan Perusahaan Dok dan Perkapalan Indonesia meminta agar ketinggian jembatan dibangun sesuai rekeomnedasi 18 meter.

Sementara itu Bupati Tanjungjabung Timur Abdullah Hich, pada 30 November 2009, telah melayangkan surat kepada menteri perhubungan antara lain menyatakan, pihaknya akan membangun jembatan Muarosabak untuk menunjang operasional Pelabuhan Muarosabak sebagai pegganti Pelabuhan Talangduku Jambi, namun dengan ketinggian 12,5 meter. Bila ketinggiannya lebih dari itu, maka pemerintah daerah setempat kesulitan untuk mendanainya lagi.

Kebijakan ngotot Pemerintah Kabupaten Tanjungjabung Timur tersebut dinilai telah menentang rekomendasi menteri perhubungan. Melalui suratnya yang ditandatangani Sunaryo, Dirjen Perhubungan Laut, dalam suratnya yang ditujukan ke Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, 28 September 2009, antara lain menyebutkan, mendukung pembangunan jembatan Muaroasabak, tapi disarankan agar dengan ketinggian 18 meter dari permukaan air.

Azwar, salah seorang staf Depo Pertamina Jambi, mengakui, kapal yang mereka punya dengan ketinggian mencapai 13-15 meter, maka jika jembatan itu jadi dibuat otomatis kapal pengangkut bahan bakar minyak untuk kebutuhan warga masyarakat Provinsi Jambi akan jadi terhambat.

Hal senada juga dikatakan Edi Sudrajad, Ketua Tenaga Kerja Bongkar Muat Indonesia Cabang Jambi. Menurutnya, bila ini terjadi maka sedikitnya 500-1.000 orang tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan Talangduku akan kehilangan pekerjaan.

Edi Suryanto, Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pelayaran Rakyat Jambi menambahkan, pengusaha pelayaran di daerah ini bukan tidak mungkin akan mengalami gulung tikar. ruk

Penyaluran Bantuan Banjir Lamban

Jambi, Batak Pos

Penyaluran bantuan untuk korban banjir di Kota Jambi lamban. Banjir yang terjadi di 4 kecamatan di Kota Jambi sudah terjadi sepekan, namun bantuan untuk warga korban banjir tak kunjung dating. DPRD Kota Jambi memanggil beberapa instansi terkait menyusul lambatnya pendistribusian bantuan banjir tersebut.

Anggota Komisi D DPRD Kota Jambi, Ir Paul A Marisi Nainggolan, Rabu (13/1) mengatakan, berdasarkan laporan masyarakat dan pantauan pihaknya belum ada penyaluran bantuan dari Pemkot Jambi. Padahal status banjir di Kota Jambi sudah siasa I dan sudah banyak rumah terendam banjir.

Dewan meminta Pemerintah Kota Jambi tanggap bencana sehingga tidak menyengsarakan rakyat yang terkena banjir. Korban banjir di Kecamatan Telanaipura merupakan terparah. Posko bantuan di Kelurahan Legok masih kosong.

Ketua Komisi-D DPRD Kota Jambi, Dede Firmansyah, minta para lurah dan camat mendata para korban secepatnya, dan berkoordinasi dengan instansi terkait serta Satkorlak Kota Jambi, agar bantuan bisa segera disalurkan ke masyarakat yang tertimpa musibah.

Pihaknya juga meminta bantuan tersebut tepat sasaran dan bukan untuk dikorupsi oleh oknum-oknum pegawai lurah dan kecamatan. “Kita minta pendistribusian bantuan itu tepat sasaran,”katanya.

Sulandri, warga RT 26, Kelurahan Legok yang merupakan korban banjir kepada BATAKPOS, Rabu (13/1) mengatakan, warga korban banjir didaerahnya belum ada yang mendapat bantuan. Dua posko bantuan di Legok hingga Rabu (13/1) masih kosong.

Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Jambi, Hj Masturo MM, mengatakan, sudah memberikan bantuan berupa 15 ton beras, perlengkapan masak, tempat tidur, selimut, kelambu, tenda, obat-obatan dan perlengkapan lainnya.

“Bantuan itu belum disalurkan, karena menunggu data penerima bantuan dan berkoordinir soal pengamanan penyalurannya. Untuk bantuan dari luar pemkot sudah disiapkan di kantor camat masing-masing,”katanya. ruk

879 Hektar Padi Sawah di Provinsi Jambi Terendam Banjir

116 Hektar Puso

Jambi, Batak Pos

Seluas 879, 41 hektar tanaman padi di Provinsi Jambi terandam banjir. Kemudian seluas 116 hektar padi mengalami puso (gagal panen). Sedangkan tanaman jagung dan kacang tanah masing-masing 10 hektar terendam banjir dan 5 hektar diantaranya puso. Banjir di Provinsi Jambi selamana sepekan terakhir telah merendam ribuan rumah warga di tujuh kabupaten satu kota.

Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Abu Sucamah didampingi Kepala Bidang Sarana Prasarana Dinas Pertanian Provinsi Jambi, Amrin Aziz, Selasa (12/1) mengatakan, banjir di Jambi mengancam peningkatan produksi beras nasional 2010. Tahun 2009 Provinsi Jambi meningkat 10, 30 persen produksi beras nasional.

Disebutkan, dampak banjir Januari 2010 ini, mengancam produksi beras di Provinsi Jambi. Pihaknya sudah menyediakan benih untuk mengganti padi yang puso akibat banjir. Selain benih Dinas Pertanian Provinsi Jambi juga menyediakan 54.000 ton pupuk urea bersubsidi.

Areal persawahan yang terendam banjir tersebar di wilayah Bathin 24, Kabupaten Batanghari 10 hektar, di Muarojambi di Jambi Luar Kota 3 hektar puso, Kumpeh 230 hektar, Bungo di Tanah Tumbuh 1,35 hektar, Tebo di Tebo Ulu 211,81 hektar dan 1,5 hektar puso.

Kemudian di Kabupaten Merangin di Tabir 25 hektar terendam banjir dan 28,5 hektar puso, Tabir Ilir 80 hektar terendam dan 80 hektar puso, Kabupaten Sarolangun di Air Hitam 27,25 hektar terendam banjir dan 4 hektar puso, di Kecamatan Pauh 170 hektar terendam banjir.

Lahan padi sawah yang terendam banjir di Kabupaten Kerinci terdapat di Tanah Kampung 98 hektar, Sungai Penuh 48 hektar, Kumun/Dubai 55 hektar, Hamparan Rawang 90 hektar.

Menurut Abu Sucamah, Kabupaten Kerinci, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan wilayah sentra produksi padi di Provinsi Jambi. Di tiga daerah itu sudah dapat membuat bibit padi unggul dan pupuk organik sendiri. ruk

Pembangunan Jembatan Muarosabak Mengancam Penguna Alur Pelayaran Jambi

Jambi, Batak Pos

Pembangunan jembatan Muarosabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi akan mengancam matinya perekonomian Jambi jika batas ketinggian ruang bebas (clearance) jembatan itu dari muka air tertinggi hanya 12, 5 meter. Seharusnya ketinggian ruang bebas jembatan dari muka air tertinggi setinggi 18 meter dengan lebar alur lengkung 60 meter.

Pengguna alur pelayaran (DPC INSA dan 16 asosiasi lainnya) meminta Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan pembangunan jembatan tersebut dengan batas ketinggian ruang bebas 18 meter dengan lebar alur lengkung 60 meter mengacu pada data ketinggian kapal menuju Pelabuhan Talang Duku Jambi.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Penasehat Indonesia National Shipowners Association (INSA) atau Persatuan Pelayaran Nasional Indonesia Provinsi Jambi, Soewarno Surinta, Ketua Dewan Penasehat Indonesia National Shipowners Association (INSA) atau Persatuan Pelayaran Nasional Indonesia Provinsi Jambi, Soewarno Surinta, Selasa (12/1) menanggapi rencana Pemkab Tanjabtim yang tetap melakukan pembangunan jembatan itu setinggi 12,5 meter. Menurut pemilik perusahaan perkapalan ini, jika jembatan itu tingginya 12,5 meter akan menghentikan transportasi alur pelayaran ke Pelabuhan Talang Duku Jambi.

“Batas ketinggian ruang bebas 18 meter dengan lebar alur lengkung 60 meter sudah harga mati dari 16 asosiasi pengusaha pengguna pelayaran di Jambi. Jika hal itu tidak dilakukan Pemkab Tanjabtim bakal membunuh perekonomian Jambi. Karena ribuan orang pekerja pelayaran dan pengguna pelayaran di Jambi akan menganggur,”’katanya.

Disebutkan, Batas ketinggian ruang bebas 18 meter dengan lebar alur lengkung 60 meter sudah rekomendasi dari Departemen Perhubungan RI dengan nomor surat PU.60/3/4/DTL-09 tertanggal 28 September 2009 tentang rekomendasi tinggi jembatan Muarosabak.

Kemudian rekomendasi dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Jambi dengan nomor surat PC.010/1/2/AD.JBI-2009 tertanggal 8 Desember 2009. Selanjutnya surat Bupati Tanjung Jabung Timur ke Menteri Perhubungan RI tentang rekomendasi ketinggian jembatan Muarosabak.

Menurut Soewarno Soerinta, pihaknya akan melayangkan surat ke Presiden, Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan RI, Dirjen Perhubungan Laut RI, DPRD Provinsi Jambi, Gubernur Jambi, Pelindo II Jambi, agar pembangunan Jembatan Muarosabak batas ketinggian ruang bebas 18 meter dan lebar alur lengkung 60 meter.

“Jika Pemkab Tanjabtim ngotot membangun jembatan itu tetap setinggi 12,5 meter, pihak kami akan menemui Pemerintah Pusat untuk membatalkan anggaran Rp 65 miliar dari APBN guna pembangunan jembatan tersebut. Asosiasi INSA sudah merupakan harga mati batas ketinggian ruang bebas 18 meter dan lebar alur lengkung 60 meter Jembatan Muarosabak,”katanya.

Soewarno Sorinta juga mengutip pernyataan Bupati Tanjabtim, Abdullah Hich, jika pembangunan Jembatan Muarosabak batas ketinggian ruang bebas 18 meter dan lebar alur lengkung 60 meter, pihak Asosiasi INSA harus ikut membantu pendanaan.

“Kalau tidak, para pengusaha pengguna alur pelayaran (DPC INSA dan 16 asosiasi lainnya) memindahkan usahanya di Pelabuhan Muarosabak. Pernyataan Bupati itu koyol dan tidak beralasan. Kita tetap berjuang agar pembangunan jembatan itu tetap setinggi 18 meter dengan lebar lengkung 60 meter,”kata Soewarno. ruk

Tradisi Tangkul Menggeliat di Musim Banjir

Oleh : Rosenman Manihuruk

Jambi, Batak Pos

Tradisi menangkul (menangkap ikan dengan jaring lebar) kembali menggeliat saat musim banjir tiba. Tangkul yang terbuat dari jaring mata kecil dengan ukuran lebar berfariasi dipadu dengan empat sisi kayu penyanggah, kini menjadi profesi musiman disaat musim banjir tiba.

Tidak heran, kalau penangkul ikan hamper terdapat dimana-mana pada daerah banjir. Ikan yang ditangkul adalah sejenis ikan banding ukuran kecil atau dalam bahasa Jambi dikenal dengan ikan Lambak. Harga ikan ini juga tergolong mahal yakni sekitar Rp 27 ribu per kilogram.

Pada hari biasa disaat tidak banjir penangkul banyak di Danau Teluk, Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk dan Danau Sipin, Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura Jambi, Kota Jambi.

Namun seiring dengan tibanya musim banjir januari 2010 ini, penangkul ikan justru menyebar hingga ke daerah banjir seperti di Sijenjang, Jambi Timur. Hampir seluruh pinggiran jalan yang terandam banjir diisi dengan penangkul ikan.

Murasman, seorang penangkul ikan di Jalan Baru, Sijenjang, Jambi Timur saat ditemui BATAKPOS, Senin (11/1) mengatakan, disaat musim banjir profesi menangkul ikan sudah menjadi tradisi turun-temurun.

Tradisi menangkap ikan dengan alami ini tidak membuat jenis ikan lainnya punah. Menangkul ikan Lambak merupakan profesi musiman disaat musim banjir tiba. “Jika mujur, satu hari bisa menangkap ikan Lambak sekitar 5 kilogram,”katanya.

Menurut Murasman, harga jual ikan Lambak hasil tangkulan kepada agen kini Rp 20 ribu per kilogram. “Namun kalau dijual sendiri mencapai Rp 27 ribu per kilogram,”katanya.

Murasman sengaja mengajak istrinya dan seorang anaknya ikut menangkul di Jalan Baru, Sijenjang, Jambi Timur. Disaat musim banjir ini, hasil tangkulan lebih banyak dibandingkan dengan hari biasa disaat tidak banjir.

Tradisi menangkul ikan Lambak disaan musim banjir, merupakab budaya Melayu sejak dulu kala. Namun profesi menangkul mulai hilang sejak giatnya Dinas Kelautan dan Perinakan Provinsi Jambi memberikan bantuan budidaya ikan patin dan nila dalam keramba. ruk

Keluarga Penangkul : Murasman dan istrinya beserta seorang anaknya saat “Menangkul” ikan Lambak di daerah banjir di Jalan Baru, Sijenjang, jambi Timur, Senin (11/1). Foto batak pos/rosenman manihuruk

Jalan di Desa Penyengat Rendah Tak Disentuh Pemerintah Kota Jambi

Selama 25 Tahun

Jambi, Batak Pos

Sejak 25 tahun lalu bergabung masuk ke Kota Jambi pisah dari Kabupaten Muarojambi, pembangunan jalan di Desa Penyegat Rendah, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi tak tersentuh. Padahal Desa Penyengat Rendah merupakan daerah pertanian padi sawah yang setiap tahunnya merupakan produksi beras lokal di Jambi.

Hal itu terungkap saat puluhan warga Desa Penyengat Rendah, Jambi melakukan unjukrasa di kantor Walikota Jambi, Senin (11/1). Menurut tokoh masyarakat Desa Penyengat Rendah, Bachtiar yang ikut berunjukrasa, sepanjang 2 kilometer jalan utama di desa itu kini dalam kondisi rusak parah.

“Sudah 25 tahun jalan utama itu tak pernah mendapat sentuhan pembangunan. Padahal jalan itu merupakan jalan produksi warga desa. Bahkan anak sekolah terpaksa buka sepatu ketika melewati jalan tersebut yang hancur lebur. Pemerintah Kota Jambi kurang peduli terhadap jalan tersebut,”kata Bachtiar.

Bachtiar saat diterima Asisten II Setda Kota Jambi, Ivan Wayrata dan sejumlah pejabat terkait di Ruang Utama Kantor Walikota Jambi, menjelaskan, pihaknya sudah membuat surat permintaan rehabilitasi jalan tersebut ke Walikota Jambi dr Bambang Priyanto Nopember 2008 lalu.

Namun hingga awal 2010, jalan untuk kepentingan sekitar 3000 jiwa di Desa Penyengat Rendah, Jambi tak kunjung diperbaiki. “Kita minta Pemerintah Kota Jambi segera memperbaiki jalan rusak parah tersebut,”ujar Bachtiar yang didampingi warga Desa Penyengat Rendah lainnya.

Menurut Asisten II Setda Kota Jambi, Ivan Wayrata, jalan tersebut tidak dibangun karena terbatasnya anggaran. Pihaknya mengusahakan dana Adhock dari APBN 2010 guna membangun jalan tersebut. Dibutuhkan Rp 2,5 miliar guna memperbaiki jalan tersebut. ruk

Ribuan Warga Kelurahan Legok Kota Jambi Terisolasi Banjir

Jambi, Batak Pos

Ribuan warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi kini terisolasi akibat banjir yang semakin melus. Banjir tersebut meluas akibat debit Sungai Batanghari kian tinggi karena hujan yang terus turun di hulu sungai, Jambi wilayah Barat. Banjir terparah terdapat di RT 26, Kelurahan Legok Jambi.

Pengamatan BATAKPOS di Kelurahan Legok, Senin (11/1) menunjukkan, pemukiman warga di RT 26 kini sudah terkepung banjir. Warga terpaksa menggunakan perahu kayu kecil sebagai tranportasi untuk keluar rumah.

Dua posko bantuan sudah dibuka di Kelurahan Legok. Namun hingga Senin (11/1) poskon tersebut masih tampak kosong dan belum ada bantuan untuk warga yang kena banjir. Sebagian warga di Kelurahan Legok sudah mengungsi sejak tiga hari lalu akibat rumah lantai yang terendam banjir setinggi lutut orang dewasa.

Masrijal, warga Rt 26 Legok Jambi Senin (11/1), mengatakan, banjir sudah menjadi musibah tahunan yang harus dilawan sekitar 5000 warga Kelurahan Legok Jambi. Pemukiman yang berada di anak sungai Batanghari, membuat rumah di kelurahan itu rawan banjir.

“Sudah hamper setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun banjir terus melanda Kelurahan Legok. Ini akibat hutan di hulu Sungai Batanghari sudah gundul sehingga tidak ada lagi resapan air. Kemudian Pemerintah Kota Jambi kurang peduli terhadap situasi tahunan ini,”katanya.

Kepala Kelurahan Legok, M Jumaini Yusak, mengatakan, setidaknya ada 36 RT di Kelurahan Legok. Pihaknya mengusulkan kepada Pemerintah Kota Jambi untuk memberikan bantuan untuk penambahan tiang panggung rumah di Kelurahan Legok, khususnya yang didataran rendah.

Siaga Bencana

Sementara itu Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin menegaskan pentingnya kesiapan sumber daya manusia dan peralatan pendukung bencana alam untuk siap siaga dan tanggap dalam menghadapi bencana alam banjir di Provinsi Jambi.

Dirinya meminta coordination mechanism for disaster ( SATKORLAK) Provinsi Jambi dengan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (SOSNAKERTRANS) Provinsi Jambi melakukan koordinasi yang baik dengan dinas terkait terutama dengan pemerintah kabupaten/kota terkait bencana banjir di Provinsi Jambi.

“Provinsi Jambi merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang rawan terhadap bencana banjir. Jambi yang memiliki Sungai Batanghari dan sejumlah anak sungai tidak mampu menampung curahan hujan yang terus menerus mengguyur Provinsi Jambi,”katanya. ruk

Thursday, 14 January 2010

Gubernur Jambi Ajak Masyarakat Sukseskan Pilgub Jambi Juni 2010

Jambi, Batak Pos

Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengajak seluruh masyarakat Provinsi Jambi untuk mensukseskan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jambi Periode 2010-2015 Juni mendatang. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi juga diminta untuk segera melaksanakan tahapan-tahapan Pilgub Jambi tersebut.

Hal tersebut dikatakan Zulkifli Nurdin di Jambi, Minggu (10/1). “Selama kurun waktu lebih 10 tahun saya telah berupaya memberikan yang terbaik bagi masyarakat di Provinsi Jambi dalam memimpin daerah ini. Berbagai upaya dan kerja keras terus kita lakukan untuk mewujudkan Provinsi Jambi menjadi lebih baik,”katanya.
Fotoku bersama Gubernur Jambi Periode 2005-2010 H Zulkifli Nurdin di Rumah Dinas Gubernur Jambi Agustus 2007 lalu.

Menurut Gubernur Jambi, berbagai program dan kebijakan yang mengarah kepada peningkatan dan perbaikan pada sektor perekonomian rakyat menjadi garda terdepan dalam program Pemprov Jambi dalam pelaksanaan program-program prioritas.

Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran pemerintah dalam menstimulus berbagai sektor pembangunan, meskipun disadari bahwa untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat.

“Peran Pemerintah harus dapat ditopang dengan bargaining yang baik dari seluruh elemen. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik tentu sangat didorong oleh kemampuan dalam pengelolaannya. Baik dari sisi financial, potensi daerah serta sumber daya manusia menjadi indicator dalam pencapaian target dan sasaran yang diharapkan,”katanya.

Dikatakan, Zulkifli Nurdin, menyadari sepenuhnya, bahwa berbagai kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi yang telah kita tuangkan dalam program-program Pemerintah Daerah selama ini.

“Saya akui masih terdapat sisi lemah dalam pelaksanaannya. Namun demikian patut kita sadari pula bahwa upaya-upaya yang telah kita lakukan tersebut sudah banyak membeerikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi,”ujarnya.

“Pada kesempatan Hari Ulang Tahun Ke 53 Provinsi Jambi ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat Provinsi Jambi yang telah ikut mendukung terselenggaranya program-program Pemerintah Provinsi Jambi selama ini, baik yang langsung maupun tidak langsung,”kata Zulkifli Nurdin. ruk

Banjir di Jambi Semakin Meluas

Warga di DAS Batanghari Siaga Satu Banjir


Jambi, Batak Pos

Hujan yang mengguyur secara merata di Provinsi Jambi mengakibatkan debit Sungai Batanghari semakin tinggi. Sehingga mengakibatkan banjir semakin meluas di Provinsi Jambi. Seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi rata-rata digenangi air.

Pemerintah Provinsi Jambi menghimbau warga khususnya yang bermukim di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari untuk siaga banjir. Bahkan Pemerintah Kota Jambi sendiri telah menyerukan kepada warganya untuk mendirikan posko banjir.


Langganan Banjir : Rumah panggung yang terletak di bawah jembatan Makalan, Kota Jambi sudah betah menjadi langganan banjir. Hingga Minggu (10/1) pemilik rumah masih mengungsi akibat banjir yang semakin tinggi. Foto batak pos/rosenman manihuruk.

Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jambi, M. Taufik RH, Minggu (10/1) mengatakan, sedikitnya delapan desa di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi terendam banjir akibat meluapnya Sungai Batanghari beberapa hari terakhir. Pemerintah Kota Jambi pun telah menyatakan status waspada, terkait semakin meningkatnya debit air Sungai Batanghari.

Ketinggian air Sungai Batanghari di Stasiun Duga Air Taman Tanggo Rajo Jambi “Ancol” sudah mencapai 13.90 meter di atas permukaan laut. Ketinggian itu dianggap sudah melampaui level siaga, yakni 13,60 meter.

Disebutkan, kondisi terparah terjadi di Kabupaten Tebo, Muarojambi, dan Kabupaten Batanghari. Tidak hanya ribuan rumah yang terendam air hingga di atas satu meter. Beberapa pasilitas umum lainnya seperti gedung sekolah yang terendam memaksa para guru meliburkan muridnya. Ratusan bahkan ribuan hektare lahan pertanian masyarakat juga ikut terendam serta jalan-jalan desa terputus.

Sekolah Dasar 48 Desa Sarangburung, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarojambi, hingga sekarang sudah memasuki hari kelima tidak dapat melaksanakan aktivitas belajar-mengajar akibat gedung sekolah tergenang air.


Arena Mancing : Musim banjir yang terjadi di Jalan Sijenjang, Jambi Timur Jambi dijadikan warga menjadi arena memancing dan berenang, Minggu (10/1). Tampak seorang nenek juga ikut menyalurkan hobinya dimusim banjir Januari ini. Foto batak pos/rosenman manihuruk.

Parahnya lagi, pihak sekolah maupun pemerintah daerah setempat belum mendapatkan tempat alternatif untuk dijadikan lokasi belajar sementara. Padahal, tinggal hitungan hari murid kelas VI akan melaksanakan ujian akhir.

Di Kecamatan Muarotabir, Seraiserumpun, Teboilir, Tebo Tengah dan Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, sedikitnya 1.500 lebih rumah dari sepuluh desa sudah digenangi air rata-rata lebih dari satu meter sejak dua pekan terakhir dan membuat sebagian warga terpaksa mengungsi di tenda-tenda darurat.

Menurut Taufik, di daerah lain yang tidak kalah menderitanya, yakni di Kabupaten Batanghari, sedikitnya tercatat 3.701 kepala keluarga di lima kecamatan menjadi korban akibat rumah mereka sudah digenangi air dengan ketinggian mencapai di atas 50 sentimeter.

Lima kecamatan tersebut, masing-masing Kecamatan Muarotembesi, Muarosebo Ulu, Bathin XXIV, Mersam dan Kecamatan Muarobulian. Kondisi yang sama juga dialami warga Kabupaten Tanjungjabung Timur.

Ratusan hektare lahan pertanian masyarakat terancam puso akibat beberapa hari terakhir digenangi air pasang dan beberapa rumah warga juga tak luput dari rob tersebut. Bantuan pun sudah mulai diberikan kepada para korban, berupa beras, mie instan dan sarden (ikan kaleng).

Banjir juga melanda beberapa kawasan kabupaten lainnya, seperti Kabupaten Sarolangun, Tanjungjabung Barat, Merangin dan Bungo. Kini sekitar 5000 warga di Kelurahan Legok, Kecamatan Telanaipura Jambi juga dalam kondisi siaga satu banjir. Sebagian besar rumah warga sudah tergenang banjir dan juga sudah ada yang mengungsi. ruk

Mendagri Diminta Cari Solusi Pendanaan Pilgub Jambi


Jambi, Batak Pos

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi, diminta ikut mencari solusi mengatasi kekurangan dana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Jambi Mei 2010 mendatang. DPRD Provinsi Jambi berencana membawa persoalan ini kepada Mendagri.

Kini dana yang dialokasikan Pemerintah Provinsi Jambi pada APBD 2010 untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Periode 2010-2015 hanya Rp 46,5 miliar untuk dua putaran. Sementara KPUD Provinsi Jambi membutuhkan dana Rp 51,9 miliar untuk dua putaran.

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta, Jumat (8/1) mengatakan, persoalan kekurangan anggaran Pilgub Jambi akan dibahas kembali oleh DPRD, Pemprov Jambi dan KPUD Provinsi Jambi.

Menurut Efendi Hatta, kemungkinan besar pihaknya mengajak Pemprov Jambi dan KPUD Provinsi Jambi berunding soal dana tersebut. DPRD Provinsi Jambi akan membahas solusi kekurangan anggaran tersebut. Mereka juga berencana berangkat ke Jakarta menemui Mendagri guna mendapatkan jalan keluar soal tambahan anggaran.

“Persoalan menjadi sulit karena APBD 2010 sudah ditetapkan. Karena itu kami ingin minta pendapat ke Mendagri soal kekurangan itu setelah ada kesepakatan dengan eksekutif dan KPUD Jambi,”kata Effendi.

Sementara Ketua KPUD Provinsi Jambi, M Yaser Arafat membantak kalau pihaknya memihak ke salah satu partai dan kandidat calon gubernur Jambi yang ikut bertaruang pada Pilgub 2010 mendatang.

Menurut Yaser, lembaga yang dipimpinnya jauh dari dari kepentingan politik partai atau kandidat cagub tertentu. Bahkan KPU tidak bisa di intervensi dewan maupun pemerintah dalam penyelenggaraan Pilgub Jambi Juni 2010 mendatang.

“Kami meluruskan opini yang berkembang di masyarakat bahwa penundaan jadwal pemungutan suara karena adanya kepentingan politik tertentu. Itu tidak benar. Kami ini lembaga mandiri dan penundaan murni faktor teknis, yakni masalah danam”katanya.

Menurut Yaser, tidak ada niat sedikit pun untuk menunda Pilgub Jambi yang di Re-schedule dari 17 April ke 10 Mei hingga 19 Juni 2010. Sesuai dengan Permendagri No. 44 Tahun 2007, jika anggaran itu telah tersedia di bulan November 2009. Maka dipastikan pihaknya telah melaksanakan tahapan-tahapan persiapan pilgub.

“Hal ini dikaji secara proporsional oleh KPUD Provinsi Jambi. Keputusan itu diambil terkait bagaimana ketersediaan dana penyelenggaraan hajatan tersebut,”ktanya. ruk

Kerajinan Tradisional Provinsi Jambi Kurang Promosi

Jambi, Batak Pos

Pameran kerajinan tradisional dari sembilan kabupaten dua kota se Provinsi Jambi yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi hingga Sabtu depan belum mampu memikat minat masyarakat Jambi. Hal itu tampak dari jumlah pengunjung serta transaksi yang terjadi di sejumlah stan dari berbagai daerah tersebut.

Kerajinan tradisional dari Provinsi Jambi hingga kini masih minim promosi sehingga kurang dikenal masyarakat secara luas. Namun demikian karejinan tradisional dari berbadai daerah di Provinsi Jambi sangat kaya dan sangat menonjol.

Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), Haryati Hasan Wirayudha, Kamis (7/1) di Jambi mengatakan, pameran hasil pembangunan dan kerajinan kreaktif yang diselenggarakan pemerintah Provinsi Jambi dapat membangkitkan daya beli masyarakat.

Selain kerajinan kreatif, ragam kuliner yang ditampilkan juga sangat enak-enak dan bias dikembangkan secara luas. “Tadi saya sudah mencicipi kuliner yang disajikan oleh ibu-ibu yang ikut dalam festival masakan khas daerah dengan bahan dari ikan. Rasanya bermacam-macam dan semuanya enak-enak. Lebih membanggakan partisipasi dari semua etnis yang ada di Jambi, termasuk dari etnis Tiong Hoa, Papua dan Ambon,”katanya.

Menurut Haryati, hasil kerajinan yang ditampilkan, semuanya bagus-bagus dan beragam, termasuk kerajinan anyaman tikar dan kerajinan perhiasannya. “Saat Bapak Hasan Wirayudha masih menjabat Menteri Luar Negeri (Menlu) saya berkesempatan membawa beberapa produk hasil kerajinan Jambi ke Amirika,”katanya.

Kerajinan Jambi pameran di Bosten, gedung Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York dan di Washington DC, Toronto, Kanada bersamaan dengan pameran perdagangan dari Departemen Perdagangan RI.

Dikatakan, kerajinan kreatif dari Provinsi Jambi unik-unik dan menarik. Namun sejauh ini minim promosi sehingga kurang dikenal masyarakat secara luas. ruk

Sepasang Harimau Sumatera Menghuni Taman Rimba Jambi

Jambi, Batak Pos

Sepasang harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta mulai menghuni Kebun Binatang Taman Rimba Jambi. Harimau jantan bernama Peter berusia 4 tahun dengan berat 180 kg dan harimau betina bernama Uni berumur 7 tahun dengan berat 140 kg.

Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi Didy Wurjanto, Kamis (7/1) mengatakan, sepasang harimau itu diberangkatkan dari Jakarta Rabu (6/1) pukul 06.00 WIB, dan tiba di Jambi, Kamis ( 7/1) pukul 11.30 WIB.
(Rangga Jadi Pajangan di Ruang Kepala BKSDA Jambi).

“Harimau tersebut baru kita masukkan ke dalam kandang individu, belum ke kandang bermain. Agar harimau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Semoga kehadiran Peter dan Uni dapat menghibur warga Jambi sejak matinya Shela dan Rangga beberapa bulan lalu,”katanya.

Dikatakan, agar tidak terulang kejadian hilangnya harimau seperti beberapa waktu lalu, maka pihak kebun binatang akan selalu mengawasi selama 24 jam. Selain harimau itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga mendatangkan 10 ekor rusa dari Jakarta.

Sementara itu, Krismanko Padang, SH dari LSM Frankfurt Zoological Society (FZS), di Jambi, Kamis (7/1) mengatakan, datangnya sepasang harimau sumatera itu, jangan terulang seperti kasus dibunuh dan dicurinya harimau sumatera bernama Sheila di Kebun Binatang Taman Rimbo Jambi Agustus 2009 lalu.

Menurutnya, harimau sumatera yang masuk dalam kategori satwa sangat terancam punah oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN) harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Harimau tidak hanya menjadi milik Jambi atau Indonesia saja, tetapi sudah menjadi milik dunia karena kelangkaannya.

“Peristiwa Agustus lalu sudah mendapat sorotan dari pihak Australia. Kalau kita tidak mau ditertawakan orang, Pemerintah Provinsi Jambi harus serius untuk menjaga dan merawat harimau sumatera (Peter dan Uni) yang baru didatangkan dari Ragunan Jakarta. Jangan terulang kembali kasus memalukan itu,”katanya. ruk

Pemprov Jambi Berencana Sekolahkan Pemain Sepakbola ke Luar Negeri

Jambi, Batak Pos

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berencana menyekolahkan pemain sepakbola Jambi ke luar negeri. Sebagai percobaan untuk tahap awal ini akan dikirim satu orang dari salah satu pemain terbaik yang mengikuti turnamen piala Gubernur Cup 2010 ini. Dari hasil pembinaan ke luar negeri ini nantinya setelah kembali diharapkan paling tidak sudah menjadi pemain nasional khususnya di cabang sepakbola.

Demikian dikatakan Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin kepada wartawan saat menyaksikan pertandingan babak penyisihan sepakbola piala Gubernur Cup tahun 2010, Kamis (7/1) di Stadion Tri Lomba Juang Koni Jambi.

“Kita upayakan untuk menyekolahkan anak kita satu orang ke eropa, tapi yang dipilih adalah pemain yang terbaik. Ini masa percobaan, jadi untuk satu orang dulu yang kita kirim disana selama 2 atau 3 tahun. Pemain sepakbola Jambi dapat berkibar di tingkat nasional bahkan bisa ditingkat internasional,”katanya.

Diharapkan kepada anak-anak khususnya pemain sepakbola Provinsi Jambi agar dapat berlatih dengan baik dan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang dengan ketua yang baru baik itu ketua PSSI yang baru dan juga ketua umum Koni yang baru.

Pelaksanaan kompetisi sepakbola Gubernur Cup 2010 ini berlangsung selama 13 hari yang dimulai pada tanggal 6 s/d 18 Januari 2010 dengan diikuti peserta sebanyak 11 daerah kabupaten/kota se-Provinsi Jambi.

Pemain-pemain yang mengikuti Gubernur Cup 2010 ini merupakan pemain yang nantinya akan dipilih untuk dipersiapkan pada Kejuaraan Nasional dalam babak prakualifikasi PON dan jika lolos nantinya akan menuju PON ke-18 tahun 2012 di Provinsi Riau. ruk

DIPA Provinsi Jambi Mencapai Rp 3,018 Triliun

Jambi, Batak Pos

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun Anggaran 2010 untuk Provinsi Jambi berjumlah Rp 3,018 Triliun. DIPA yang dibacakan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dari alokasi dana Kementerian Negara/ Lembaga untuk belanja pegawai sebesar Rp 953,56 miliar, belanja barang sebesar Rp 746.44 miliar, belanja modal sebesar Rp 598,18 milyar, dan bantuan sosial sebesar Rp 720,50 milyar.

Penyerahan DIPA itu bertempat di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (7/1). Lembaga yang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar adalah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp 562,67 milyar, Departemen Pekerjaan Umum sebesar Rp 497,17 milyar, dan Kepolisian Negara RI sebesar Rp 362,94 milyar. Departemen Pertahanan memperoleh alokasi dana Rp 137,94 milyar, Departemen Kesehatan sebesar Rp 69,68 milyar dan Departemen Perhubungan sebesar Rp 46,79 milyar.

Menurut Zulkifli Nurdin, dengan penyerahan DIPA yang dilaksanakan pada kesempatan pertama ini dapat memperlancar dan tidak menghambat proyek pembangunan di Provinsi Jambi.

“Saya menerima langsung DIPA Tahun Anggaran 2010 langsung dari Presiden RI di Istana Presiden. Amanat beliau agar DIPA Tahun Anggaran 2010 diserahkan kepada seluruh satuan kerja pada kesempatan pertama, sehingga pelaksanaan anggaran dapat segera dimulai pada awal tahun anggaran,”katanya.

Hadir pada penyerahan DIPA Jambi itu Sekretaris Daerah (Sekda) A.M. Firdaus, MSi, Kepala Kantor Wilayah V, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jambi, Drs, Amril Usman, MA, unsur Muspida Provinsi Jambi, Kepala Dinas/Badan/Satuan Kerja Provinsi Jambi. ruk

Thursday, 7 January 2010

Pelabuhan Samudra Jambi Menanti Sentuhan PT Pelindo II

HUT Provinsi Jambi ke 53

Jambi, Batak Pos

Memasuki usia Pemerintahan Provinsi Jambi ke 53 yang jatuh pada 6 Januari 2010, banyak perkembangan pembangunan di provinsi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah itu. Namun banyak juga kendala yang dihadapi guna mendorong perkembangan perekonomian di Provinsi Jambi. Berikut tulisan khusus Wartawan Batak Pos Rosenman Manihuruk menyambut HUT Provinsi Jambi ke 53.

Dukungan sumber daya alam (SDA) di Provinsi Jambi cukup beragam. Seperti tambang batubara, perkebunan karet dan kelapa sawit, minyak dan gas bumi, perikanan air tawar serta obyek wisata religius dan wisata alam. Namun hal tersebut sepenuhnya belum berjalan maksimak karena sarana pendukung seperti infrastruktur jalan dan pelabuhan belum memadai.

Khusus Pelabuhan Samudra, sangat dinantikan sentuhan PT PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero). Kerjasama kedua belah pihak telah dilakukan guna mempercepat pengoperasian Pelabuhan Samudra sebagai pelabuhan eksport dari Provinsi Jambi.

Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Selasa (5/1) mengatakan, pembangunan Pelabuhan Samudera yang terletak di Muara Sabak, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, telah dilakukan kerjasama (MoU) antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) No : 050/2006/3-EKBANG/2009 dan No: HK.566/5/16/PI.II-09 tentang Rencana Kerjasama Pengembangan Fasilitas Pelabuhan dan Alur Pelayaran Sungai Batanghari di Provinsi Jambi, tanggal 31 Juli 2009.

Skema Pelabuhan Muarasabak

Disebutkan, dalam kerjasama itu akan dilakukan pengembangan fasilitas pelabuhan dan peralatan di Pelabuhan Muara Sabak dan Talang Duku. Kedua pihak melakukan kajian/studi kelayakan yang meliputi Pembangunan dan Pengoperasian Loading Point di Muara Tembesi, Kabupaten Batanghari dan sekitarnya.

Kemudian pengusahaan dan pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai Batanghari, penyediaan dan pengoperasian Floating Crane di ambang luar Sungai Batanghari. Tindak lanjut kerjasa itu telah dikaukan tim bersama dengan melakukan koordinasi dengan pihak terkait.

Selanjutnya menyiapkan perangkat hukum yang diperlukan (pembentukan Anak Perusahaan, Perijinan, dll). Menurut Zulkifli Nurdin, tugas tim bersama itu yakni menyiapkan tata cara dan jadual pelaksanaan tim melakukan kajian (finansial, teknis, operasional, komersial, legalitas dan aspek lainnya) sebagai dasar kelayakan kerja sama.

Menyusun bentuk skema kerjasama, melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Gubernur Provinsi Jambi dan Direksi Pelindo II. Persiapan kerjasama dan pembentukan anak perusahaan meliputi rencana bisnis ( Businness Plan ), rencana Kegiatan Usaha, Struktur Permodalan, Struktur Kepengurusan / Organisasi, Rancangan Perjanjian Para Pemegang Saham, Rancangan AD/ART Anak Perusahaan, Persetujuan Pemegang Saham, Penandatangan Kontrak Kerjasama dan Pembentukan Anak Perusahaan.

Disebutkan, usulan nama perusahaan patungan yakni PT. Jambi Global Transport, PT. Jambi Global Logistic, PT. Batanghari Global Transport dan PT. Batanghari Global Logistic.

Kemudian mereview lokasi dan rencana produksi potensial tambang Batubara, Bijih Besi dan CPO. Pemilihan lokasi loading point di sekitar Muara Tembesi dan transhipment terminal di Ambang Luar. Studi land transport dari lokasi tambang menuju Loading Point.

Selanjutnya mereview transport logistik melalui sungai Batanghari sepanjang tahun. Menghitung besaran biaya investasi dan biaya operasi Studi Dampak Lingkungan. Kelayakan komprehensif dari segi engineering , finansial, hukum, dan lingkungan. Analisa Resiko.

Dikatakan, telah dilakukan survey Bathymetri dengan hasil sebagai berikut , survey dilakukan mulai dari Pelabuhan Talang Duku s/d Muara Bulian (± 100 km ke arah Hulu)

Survey lanjutan telah dilaksanakan sampai ke Kabupaten Tebo.

Namun tidak dapat diteruskan sampai dengan Muara Bungo karena alur sungai sudah sulit untuk dilakukan pengukuran. Dii sepanjang sungai banyak terdapat penambangan galian pasir/kerikil. Banyaknya kelokan dan sedimentasi sehingga menyebabkan sisi kedalaman yang sempit.

Pentingnya Pelabuhan Samudra Muara Sabak tersebut, lanjut Gubernur Jambi, karena cadangan produksi batubara di Jambi terdapat 1,5 Miliar ton setiap tahunnya. Kemudian produksi domestic sekitar 800.000 ton. Kemudian eksport batubara dari Pelabuhan Talang Duku Jambi mencapai 200.000 ton setahun.

Keberadaan Pelabuhan Samudra Jambi guna menjadi pelabuhan eksport sumber daya alam dari Provinsi Jambi ke India, Thailan, Malaysia. Sementara angkutan batubara berasal dari Kabupaten Batanghari, Sarolangun, Muara Bungo, Tebo dan Kabupaten Merangin.



“Kita akan tetap terus bekerjasama dengan PT. Pelindo II karena kita sudah banyak bicara secara komit dan mereka ini (Pelindo II) telah mengatahui benar bagaimana kondisi alam di Sungai Batanghari Jambi ini. Jadi tinggal lagi kita hanya sedikit merubah MoU-MoU yang telah kita tangani bersama. Komisi V DPR RI akan tetap mendorong karena ini adalah kunci keberhasilan Jambi yang berada di Pelabuhan Laut dan juga Pelabuhan Udara. Jadi kedua-duanya di dukung secara penuh oleh mereka,”katanya.

Ketua Komisi V DPR RI, H. Muhidin Muhammad Said, saat melakukan kunjungan ke Jambi baru-baru ini mengatakan, pembangunan di Provinsi Jambi masuk prioritas setelah ditinjau dan dilihat secara langsung.

Menurutnya, pihaknya akan memperjuangkan di DPR agar Pemerintah Pusat mengalokasikan dana yang cukup guna membenahi infrastruktur di Provinsi Jambi, khususnya kepada sentra-sentra produksi pertanian, tambang di Provinsi Jambi. (Tulisan Ini Telah Dimuat di HU batak Pos Edisi 5 januari dan 6 Januari 2010 Halaman 16). Rosenman manihuruk