HBA Sesalkan Dishut Minimnya Sosialisasi Penanganan Kebakaran Hutan

Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) menyesalkan minimnya publikasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi lewat media massa lokal dan nasional soal keberhasilan Pemerintah Provinsi Jambi dalam menanggulangi kebakaran hutan di Provinsi Jambi. Minimya ekspose penanganan kebakaran hutan di Provinsi Jambi, membuat Depdagri tak menilai Jambi masuk kategori pemerintah yang serius dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jambi.

R MANIHURUK, Jambi

Hal itu terungkap pada Rapat Koordinasi Rencana Aksi Upaya Kesiapsiagaan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan 2015, di ruang pola kantor Gubernur Jambi, Selasa (10/2) lalu yang dihadiri Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Sekjen Kementerian LHK Hadi Daryanto, Dirjen PHKA Sony Partono.

Bahkan HBA mengungkapkan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Jambi mengalami peningkatan yang signifikan. “Untuk mengatasi hal tersebut secara umum akan dilakukan rencana aksi berupa penambahan kelompok masyarakat perduli api yang selama ini sudah kita bentuk.

“Saya tadi dinilai oleh Departemen Dalam Negeri terhadap kabupaten di Riau. Kita juga sudah sampai pak ke desa dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. Cuma kami tidak terexpos untuk Jambi ini. Padahal kita sudah mengendalikan kebakaran cukup rasanya kita lebih baik,” ujar HBA.

Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi telah dilakukan melalui pembentukan satuan tugas pengendalian kebakaran hutan dan lahan. “Sampai pada tingkat kecamatan yang diketuai sesuai oleh kepolisian,” katanya. 

Langkah lain berupa sosialisasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, pembangunan jalur evakuasi pembuatan embung untuk sumber air pemadaman, penyusunan peraturan gubernur tentang sistem pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Kemudian menyusul rencana konsidensi penanggulangan bencana atas kebakaran hutan dan lahan. Menambah pembentukan kelompok tani perduli api, penguatan kapasitas aparatur untuk  menegakan hukum.

Membuat dan menyebarkan maluat perkomdina kabupaten kota tentang penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. “Itu biasanya kapan sudah mendekati musim-musim kemarau, kami tanda tangan maklumat dikabupaten,” katanya.

Pada tahun 2014 jumlah titik api yang terdata adalah sebanyak 1244 titik yang tersebar diseluruh wilayah kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Jumlah ini mengalami penurunan pada tahun 2012 dan 2013.

Jika dilihat secara edukatif jumlah hospot terbanyak  sejak tahun 2011 sampai dengan 2015 ada di Kabupaten Tebo. Diikuti oleh Kabupaten Sarolangun, Muarojambi, Tanjung Jabung Timur. 

Kata HBA, kondisi pada tahun 2012 merupakan jumlah hospot yang tertinggi sebesar 2462 titik, namun dengan upaya-upaya kebijakan pengendalian maka pada tahun 2013 menjadi 1154 titik. Sedangkan pada tahun 2014 terdapat peningkatan titik hospot menjadi 1244 titik.

Hal ini disebabkan oleh adanya ananomi cuaca yang biasanya pada bulan Februari, Maret dan April dalam posisi bulan basah dan kenyataannya terjadi bulan kering atau kemarau sehingga memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. 

“Apabila kita lihat data hospot di Provinsi Riau, Sumatra Selatan dan Kalimantan Barat angka jumlah hospot di Jambi jauh lebih rendah dibandingka provinsi tetangga dimaksud. Pada tahun 2011 data hospot di Provinsi Riau sebanyak 3536 titik, Provinsi Sumatra Selatan 4705 titik, Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4740 sedangkan Provinsi Jambi hanya 1523 titik. 

Selanjutnya bila dilihat pada tahun 2014 di Provinsi Jambi terdapat 1244 titik hospot, Provinsi Riau sebanyak 4400 titik, Sumatra Selatan 3794 titik dan Provinsi Kalimantan Barat 5381 titik. 

Kondisi ini memperlihatkan bahwa Provinsi Jambi masih memiliki data titik hospot terendah. “Dapat kami sampaikan bahwa pada tahun 2014 lalu berdasarkan data dari BMKG pada waktu itu arah angin dari tenggara ke barat laut maka Provinsi Jambi mendapatkan dampak berupa asap kiriman dari provinsi tetangga yang menyebabkan index status pencemaran udara di Provinsi Jambi dalam posisi sangat tidak sehat,” katanya.

Sementara keberadaan Balai Informasi Kehutanan Provinsi Jambi dengan halaman http://infokehutanan.jambiprov.go.id kurang dinilai efektif dalam memberikan informasi abdate tentang kehutanan. Media BIKPJ ini juga dinilai kurang maksimal dalam menjalankan fungsinya sebagai media lembaga tentang informasi kehutanan. (lee)