Menuntaskan Infrastruktur Sebagai Urat Nadi Perekonomian
 |
| HUT Provinsi Jambi Ke 61 ( 6 Januari 2018) |
BERITAKU-Jambi-Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi merupakan program paling prioritas dalam visi pembangunan Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur Jambi Periode 2016 - 2021 H Zumi Zola Zulkifli. Sejak dilantik 12 Februari 2016 lalu, Zumi Zola menfokuskan pembangunan infrastruktur sebagai urat nadi perekonomian yang harus didukung oleh pemerintah guna mewujudkan masyarakat mandiri dalam meningkatkan perekonomian.
Pentingnya percepatan pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi, adalah salah satu solusi meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya di daerah produksi pangan. Guna mewujudkan pembangunan insfrastruktur yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kote dan Pemerintah Pusat.
Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah 53.435 kilometer persegi dengan jumlah penduduk 3,5 juta jiwa tentunya harus didukung infrastruktur yang memadai guna menunjang akses ekonomi dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang begitu beragam.
Hari ini, Sabtu 6 Januari 2018, Provinsi Jambi merayakan Hari Jadi Ke 61 (6 Januari 1957 - 6 Januari 2018). Tentunya usia yang tidak lagi muda untuk sebuah daerah pemerintahan. Berbagai pembangunan infrastruktur terus berbenah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi masyarakat. Sumber Daya Alam (SDA) yang kaya dan beragam, tentunya menjadi salah satu modal dasar dalam membangun Provinsi Jambi semakin maju. Wartawan www.jambipos-online.com Asenk Lee Saragih membuat tulisan khusus dalam rangka HUT Provinsi Jambi Ke 61 tersebut yang dirangkum dari berbagai sumber dan wawancara dengan Gubernur Jambi H Zumi Zola dalam berbagai kesempatan.
Pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi merupakan program paling prioritas dalam visi “Jambi Tuntas 2021” pembangunan Provinsi Jambi dibawah kepemimpinan Gubernur Jambi Periode 2016 - 2021 H Zumi Zola Zulkifli. Sejalan dengan Visi Provinsi Jambi “Terwujudnya Jambi yang Tertib, Unggul, Nyaman, Tangguh, Adil dan Sejahtera 2021 (Jambi Tuntas 2021), tentunya pembangunan infrastruktur merupakan prioritas dalam mewujudkan Visi itu.
Dalam Visi Pemerintah Provinsi Jambi, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Tentunya program ini memerlukan anggaran yang cukup besar. Namun demikian Pemprov Jambi lewat Dinas PUPR Provinsi Jambi bisa mensiasati pembangunan infrastruktur yang prioritas.
Definisi infrastruktur menurut Grigg (1988) adalah sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya, yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.
Sedangkan American Public Works Association (Stone, 1974 Dalam Kodoatie,R.J.2005) mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintahan dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan similar untuk memfasilitasi tujuan-tujuan sosial dan ekonomi.
Singkatnya infrastruktur adalah sekumpulan fasilitas yang sengaja disediakan untuk mendukung aktivitas masyarakat. Dalam sudut pandang Islam, infrastruktur merupakan suatu media untuk menegakkan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat (sharia compliance).
Infrastruktur berperan penting sebagai penunjang pembangunan karena ia mempunyai peran vital dalam mewujudkan pemenuhan hak dasar rakyat seperti pangan, sandang, papan, rasa aman, pendidikan, kesehatan dan lain-lain.
Dengan demikian, dapat dikatakan infrastruktur adalah modal esensial masyarakat yang memegang peranan penting dalam mendukung ekonomi, sosial-budaya, dan kesatuan dan persatuan yang mengikat dan menghubungkan antar daerah.
Dalam sudut pandang ekonomi kontribusi infrastruktur dalam pembangunan adalah untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang meliputi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan sebagai berikut. Infrastruktur sebagai sarana pra sarana yang mempermudah aksesibilitas dari satu tempat ke tempat lain, akan memberikan kemudahan dalam distribusi pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya.
Sehingga, pemerataan pembangunan dalam hal apapun menjadi lebih mudah. Hal ini memiliki efek domino dan multiplier bagi penyelesaian masalah pengangguran dan kemiskinan. Ketika akses mudah, insentif untuk membangun usaha meningkat karena kemungkinan untuk sukses lebih besar.
Adanya usaha-usaha baru menciptakan lapangan pekerjaan sehingga pengangguran terkurangi. Terakhir, ketika kesenjangan dan pengangguran teratasi, maka kemiskinan dapat berangsur menurun.
Infrastruktur berperan penting dalam penanggulangan masalah masyarakat sehingga tercapai pembangunan. Pembangunan itu sendiri merupakan pencapaian kesejahteraan (kemaslahatan) bagi masyarakat secara merata.
Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk diakselerasi saat ini mengingat sektor ini berperan untuk menstimulus dan menggerakkan ekonomi di sektor-sektor lain yang muaranya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di saat ekonomi global yang saat ini mengalami kelesuan. Pembangunan infrastruktur akan mendorong sektor-sektor lain tumbuh seperti penyerapan tenaga kerja, infrastruktur energi, pangan, industri manufaktur dan industri penunjang sektor konstruksi lain.
Gubernur Jambi H Zumi Zola mengambil sebuah langkah dengan mengajak jajaran Dinas PUPR Provinsi Jambi melobi Pemerintah Pusat untuk dukungan sumber pendanaan dalam bentuk Tugas Pembantuan (TP), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan lain sebagainya saat ini akan dan terus diupayakan semaksimal mungkin untuk mendapatkannya.
Bincang-bincang ringan yang dilakukan Gubernur Jambi H Zumi Zola dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Kantor Kementerian PU PR, Jakarta Jum’at (11/08/2017) lalu, ternyata berbuah manis. Salah satu hasil dari perbincangan itu menghasilkan keputusan yang luar biasa yakni pembangunan ruas jalan sepanjang 60Km menuju Pelabuhan Muarosabak mantap dan mulus tahun 2019.
Kementerian PUPR akan mengalokasikan dana sebesar Rp 500 Miliar untuk pembangunan jalan tersebut. Gubernur Jambi Zumi Zola pada perbincangan itu mengusulkan percepatan pembangunan infrastruktur jalan, penanganan masalah banjir, Rehabilitasi Daerah Irigasi Rawa Koto Kandis Kab. Tanjab Timur, Sistim Pengolahan Air Limbah Perkotaan, dan usulan prioritas adalah pembangunan jalan ke Pelabuhan Muarasabak.
Gubernur Jambi Zumi Zola juga memaparkan beberapa usulan peningkatan prioritas pembangunan infrastruktur jalan, yaitu: 1.Peningkatan Jalan Simpang Penerokan-Sungaibahar sepanjang 8 Km. 2.Peningkatan jalan Simpang Sawmil-Simpang-Logpon sepanjang 8 Km. 3.Peningkatan Simpang Longpon-Tanjung sepanjang 8 Km, 4.Peningkatan jalan Tempino-Bulian sepanjang 6 Km. 5.Peningkatan jalan Sanggaran Agung-Sungai Penuh sepanjang 8 Km, 6.Peningkatan jalan Suak Kandis sepanjang 6 Km, dan 7.Peningkatan Simpang Logan-Simpang Pelabi sepanjang 6 Km.
“Kita juga mengharapkan dari APBN perbaikan jalan akses Bandara Sultan Thaha, Kota Jambi, Jalan Batang Hari II, Jalan Simpang Niam Lubuk Kambing, jalan Sanggaran Agung-Sungai Penuh-Siulak Deras-leter W, jalan Tebo, pelebaran jalan menuju Satandar ruas Sungaipenuh,” kata Zumi Zola.
Juga peningkatannya menjadi jalan nasional yaitu, 1.Ruas jalan Muarasabak/Dermaga, Rantau Rasau-Desa Simpang-Ujung Jabung yang menghubungkan ke akses pelabuhan, 2.Ruas jalan Talang Duku/Simpang Pudak-Suak Kandis-Desa Simpang, 3.Ruas Tempino-Muara Bulian, 4.Ruas jalan Kol.Pol.M. Taher, penambahan akses jalan ke bandara, 5.Ruas Simpang Alkal-Bandara Sultan Thaha-Lingkar Timur.
 |
| Zumi Zola Blusukan Infrastruktur |
Setelah sukses bersilaturrahmi ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, langkah berikutnya adalah memperkuat jaringan ke daerah, yaitu ke pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
Melalui suatu rangkaian kunjungan kerja yang dikemas dalam blusukan infrastruktur, H Zumi Zola kerap mengajak pejabat Dinas PUPR Provinsi Jambi untuk meninjau pembangunan infrastruktur yang tengah berjalan, seperti ke Muarojambi, Batanghari, Tanjungjabung Timur, Tanjungjabung Barat, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tebo dan Kerinci.
Bahkan Zumi Zola kepada pejabat PUPR Provinsi Jambi meminta agar bekerja yang cepat dan professional dalam menangani pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi.
Gerak cepat Pemprov Jambi lewat Dinas PUPR Provinsi Jambi dalam menangani infrastruktur di Provinsi Jambi kini terus dilakukan. Bahkan serapan anggaran hingga Desember 2017 mencapai 95 persen.
Menurut Zumi Zola, progres atau kamajuan pembangunan infrastruktur jalan, irigasi, jembatan di Provinsi Jambi yang dilakukan Dinas Pekrjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi terus menggeliat. Kini pekerjaan sejumlah proyek infrastruktur di sejumlah kabupaten dalam Provinsi Jambi terus dimaksimalkan.
Misalnya Percepatan Pembangunan Proyek Pengendalian Daya Rusak Sungai Nilau-Kecamatan Sei Manau, Kabupaten Merangin, melakukan operasional dan pemeliharaan (OP) Daerah Irigasi di Suban- Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Kemudian pembangunan jalan di Kecamatan Pengabuan dan Senyerang, yakni ruas jalan Senyerang-Sungai Rambai-Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjungjabung Barat. Gubernur Jambi H Zumi Zola didampingi H Arfan sudah meninjau jalan sepanjang 3 kilometer itu. Proyek dilakukan dengan peningkatan dan pengerasan jalan Kelas B dengan anggaran Rp9,48 miliar APBD Provinsi Jambi Tahun 2017.
Sedangkan Ruas Teluk Nilau-Senyerang sepanjang 7,6 Km dibangun rigid beton dengan biaya APBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 48 miliar.
"Untuk program kerja tahun 2018, Pemrov akan terus menyelesaikan jalan ruas Penerokan - Sungai Bahar, akan menambah lagi dana sebesar Rp35 miliar,” tuturnya.
Kata Zola, guna peningkatan struktur jalan Tempino Muarabulian sepanjang jalan Penerokan dan Sungaibahar terbagi atas 4 titik yang dirigid pavement (beton) sepanjang 2,23 Km dan lebar 7 meter, sebagian ada yang sudah selesai dan sebagian ada yang sedang dikerjakan. Jalan Penerokan dan Sungaibahar dianggarkan Rp17,7 miliar.
“Kita lihat di Batanghari ini, dari Simpang Kalangan dan Sungai Duren, Sungai Buluh ada 1,3 Km diasapal dan memperluas bahu jalan 1,5 m dengan mengunakan anggaran senilai Rp9 miliar. Jalan ini sudah ramai sekali dilewati, jalannya sempit, untuk itu kita perluas untuk menghindari kecelakaan," kata Zola saat blusukan.
Disebutkan, peningkatan jalan Simpang Penerokan menuju Sungai Bahar sepanjang 19,9 Km dan lebar 6 meter, Jalan ini mendapat perhatian khusus karena tahun kemarin dalam kondisi rusak parah, dengan anggaran Rp30,8 miliar.
Kemudian Pemprov Jambi lewat PUPR Provinsi Jambi juga melakukan Peningkatan Prasarana Umum di tiga perumahan, yaitu di Perumahan Vidia Indah II dan Perumahan Alamanda Asri II Kota Jambi, serta Perumahan Laksana Permai II Kabupaten Muarojambi.
Jalan di Perumahan Vidia Indah II panjang jalan 359 meter, dengan anggaran Rp500 juta, jalan di Perumahan Alamanda 336 meter dengan anggaran Rp450 juta, serta jalan di Perumahan Laksana Permai II Kabupaten Muaro Jambi panjang 573 meter dengan anggaran Rp665 juta. “Ini semua dari APBD Provinsi Jambi,” jelasnya.
Zumi Zola juga meninjau pembangunan jalan di Perumahan Puri Masurai II dan Perumahan Mandalo Asri, Kecamatan Jaluko dan jalan produksi pertanian di Dusun Sido Mulyo RT.2 Kelurahan Pijoan Kecamatan Jaluko Kabupaten Muarojambi, Senin (30/10/2017).
Disebutkan, secara bertahap pembangunan jalan produksi pertanian dan perumahan di 11 kabupaten/kota akan diusahakan dibangun, asalkan ada usulan dari daerah tersebut. “Kita tidak ingin ada tumpang tindih pembangunan insfrastruktur, contohnya jalan yang sedang kita bangun ini, sebenarnya wewenang kabupaten, tapi karna dana kabupaten terbatas, Pemerintah Provinsi Jambi yang ambil alih, karena jalan produksi ini sangat mendesak, sangat dibutuhkan," kata Zola.
“Dengan adanya koordinasi antara Pemrov dan Pemkab/Pemkot, kita sama-sama bersinergi membangun, jadi saling mengisi dalam pembangunan. Jalan dibangun untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat dan Pemrov Jambi telah membangun 700 meter dari masing-masing titik yang dikunjungi, dengan anggaran senilai Rp850 juta,” sebutnya.
“Jalan produksi pertanian dan perumahan ini dibangun dengan rigid beton agar ketahannya bisa mencapai 15 tahun, biaya yang dikeluarkan cukup banyak, untuk itu secara bertahap akan dibangun dengan skala prioritas, dengan sinergi antara Pemrov dan Pemkab/pemkot," ujar Zola.
Zumi Zola juga meninjau pembangunan jalan di Perumahan Bungo Makmur di Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Rimbo Tengah, Kabupaten Bungo, Kamis (19/10/2017). Panjang jalan tersebut 600 meter, lebar 3 meter, dengam anggaran Rp600 juta.
“Sebelumnya sudah kita lihat (jalan perumahan) di Kota Jambi dan di Kabupaten Muarojambi. Jalan ini tadinya memang tanah, kalau musim hujan becek, musim kemarau berdebu, jadi kita bangun jalannya," ujar Zola.
“Tahun pertama ini ada 2 lokasi, yang pertama ini 600 meter, kita juga buat jalan sampai ke mesjid. Kami lihat lagi, yang padat penduduknya tetapi kondisinya tidak layak, saya koordinasi juga dengan bupati karena bupati juga bangun, supaya tidak overlapping," ujarnya.
Jalan Rigid Beton
Gubernur Jambi Zumi Zola menjelaskan, pembangunan jalan di Provinsi Jambi oleh Kementrian PUPR maupun Dinas PUPR di Provinsi Jambi maupun kabupaten /kota sudah seharusnya membangun jalan dengan konstruksi rigid beton (rigit pavement) untuk menggantikan aspal (flexible pavement) khususnya di wilayah yang jalannya rawan tergenang air ataupun tanah nya labil.
Disebutkan, kenyataannya jalan aspal lebih cepat rusak dibandingkan dengan jalan rigid beton, selain menimbulkan biaya tinggi, jalan aspal juga rawan menyebabkan kecelakaan. Seperti dimusim hujan banyak jalanan yang tergenang air, apalagi drainase yang ada memang tidak begitu baik, akibat tergenang air, banyak jalan yang dibuat dengan aspal menjadi rusak.
Menurut Zola, hal itu jelas menambah ongkos pemeliharaan dan berbahaya bagi pengguna jalan. Saat ini harga aspal meningkat pesat, sehingga membuat harga jalan aspal tidak jauh berbeda dengan jalan beton, kalau dulu harga jalan beton memang dua kali lipat jalan aspal, saat ini untuk mendapatkan aspal agak sulit dan harga di pasaranpun sudah cukup tinggi, sehingga kadang kadang harganya malah mahal.
Dikatakan, karena itulah perbedaan harga yang tidak terlalu besar, prediksi harga sekarang hanya sekitar 20 persen. Dengan perbedaan yang sekitar 20 persen ini maka jalan rigit beton lebih ekonomis, dibandingkan dengan aspal. Hal ini karena jalan beton tidak memerlukan pemeliharaan yang besar seperti halnya jalan aspal.
Zumi Zola menjelaskan, perkerasan jalan beton semen Portland atau lebih sering disebut perkerasan kaku atau juga disebut rigid pavement, terdiri dari pelat beton semen Portland dan lapisan pondasi (bisa juga tidak ada) diatas tanah dasar.
Perkerasan beton yang kaku dan memiliki modulus elastisitas yang tinggi, akan mendistribusikan beban terhadap bidang area tanah yang cukup luas, sehingga bagian terbesar dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari slab beton sendiri.
Hal ini berbeda dengan perkerasan lentur dimana kekuatan perkerasan diperoleh dari lapisan-lapisan tebal pondasi bawah, pondasi dan lapisan permukaan. Karena yang paling penting adalah mengetahui kapasitas struktur yang menanggung beban.
Disebutkan, maka faktor yang paling diperhatikan dalam perancangan perkerasan jalan beton semen Portland adalah kekuatan beton itu sendiri. Adanya beragam kekuatan dari tanah dasar dan atau pondasi hanya berpengaruh kecil terhadap kapasitas structural perkerasannya (tebal pelat betonnya), tetapi untuk desain badan jalan (tanah dasar) perlu kajian geoteknik tersendiri jika ditemukan klasifikasi tanah yang masuk kategori tidak baik sebagai tanah dasar.
Lapisan pondasi atau kadang-kadang juga dianggap sebagai lapisan pondasi bawah jika digunakan dibawah perkerasan beton karena beberapa pertimbangan yaitu untuk kendali terhadap kembang-susut yang terjadi pada tanah dasar, untuk mempercepat pekerjaan konstruksi, serta menjaga kerataan dasar dari pelat beton.
“Kini sudah banyak proyek jalan PUPR Provinsi Jambi dengan konstruksi rigid beton. Sudah saatnya jalan aspal berevolusi jadi jalan beton dengan dukungan PT Semen Indonesia yang kini produksinya juga terbilang tinggi, termasuk di wilayah Provinsi Jambi,” kata Zola.
Pemprov Jambi melalui OPD PUPR Provinsi Jambi, selain melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur baru, juga melakukan oprasional dan pemeliharaan terhadap Daerah Irigasi seperti yang saat ini kita lakukan di Suban-Kabupaten Tanjab Barat.
Pemeliharaan ini adalah bentuk perhatian Pemerintahan Provinsi Jambi terhadap ketersedian air bagi petani. Dan dengan terpeliharanya irigasi ini juga akan membantu wujudkan program ketahanan pangan,” katanya.
Zumi Zola juga mengapresiasi progres pembangunan jalan provinsi di Kabupaten Kerinci. Dia juga menilai positif pembangunan jalan di Keliling Danau Kerinci dilakukan dengan konstruksi rigid beton. Kini jalan di Kabupaten Kerinci kondisinya sudah mulus dan tak ada lagi yang berlobang.
Menurutnya, pembangunan jalan dengan rigid beton sudah saatnya dilakukan di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungaipenuh mengingat konstur tanah yang labil dan gembur. Kata Fachrori Umar, meski dana besar, namun pembangunan jalan dengan rigid beton harus dilakukan agar daya tahan jalan itu awet.
Proyek jalan provinsi di Kabupaten Kerinci meliputi Jalan Sanggaran Agung-Jujuhan-Lempur 3Km, Jujuhan-Sungaipenuh 4Km. Kemudian rigid beton Kecamatan Keliling Danau Kerinci sepanjang 3,6 Km dan aspal hotmix 750 meter. Kini keseuruhan jalan itu sudah dibangun dengan baik dan sudah 85 persen. Hingga Desember 2017 ditarget selesai 95 persen.
Kini pembangunan jalan di Kabupaten Kerinci dan kabupaten lainnya mengarah kepada kualifikasi rigid beton. Hal ini dilakukan agar kualitas jalan tahan lama dan mengurangi biaya perawan setiap tahunnya. Rigid beton bisa bertahan hingga 15 tahun. Pembangunannya bertahap namun dengan kualitas rigid beton.
Selanjutnya Pemprov Jambi juga terus melakukan Percepatan Pembangunan Proyek Rehabilitas Daerah Irigasi Rawa (DIR) di Simpang Puding- Kabupaten Tanjab Timur. “Kita terus melakukan percepatan dan memonitor perkembangan proyek rehabilitasi jaringan irigasi daerah rawa di Tanjab Timur tersebut agar lancar dan selesai sesuai target,” kata Zola.
Menurut Zumi Zola, Dinas PUPR Provinsi Jambi memiliki program prioritas pembangunan daerah periode 2016-2021. Garis besar Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD itu meliputi Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.
Kemudian Program Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah, Program Peningkatan Jalan, Program Pembangunan Jalan, Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, Program Penyediaan dan Pengelolaan air baku.
Selanjutnya Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya. Program Pengaturan jasa konstruksi, Pemberdayaan jasa konstruksi, dan Pengawasan jasa konstruksi.
Kemudian Program Prioritas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi 2016– 2021 Ranwal Renstra meliputi Program Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa, dan jaringan pengairan lainnya.
“Selanjutnya Program Peningkatan/Pembangunan jalan dan jembatan, Program Penyediaan dan pengeloaan air baku, Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong, Program lingkungan sehat perumahan dan permukiman,” katanya.
Disebutkan, berikutnya Program pembangunan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan dan permukiman dipusat kegiatan nasional dan kawasan strategis Provinsi (KSP). Program peningkatan sarana dan prasarana penunjang infrastruktur ke-PU-an dan Program Pemberdayaan Jasa konstruksi, Pengaturan jasa konstruksi, dan pengawasan jasa konstruksi.
Zumi Zola juga mengatakan, kalau pembangunan infrastruktur oleh Kementerian PUPR (APBN) di Provinsi Jambi cukup banyak mencapai Ratusan Miliar. Seperti proyek normalisasi sungai, sarana air bersih, perumahan (Rumah Susun), sarana irigasi dan bidang lainnya.
Pemprov Jambi telah menyampaikan 15 item usulan pembangunan infrastruktur prioritas di Provinsi Jambi kepada Komisi V DPR RI di Ruang VIP Bandara Sultan Thaha Saifuddin Jambi, Selasa (31/10/2017). Usulan itu diharapkan bisa diperjuangkan Anggota Komisi V DPR RI di Pemerintahan Pusat.
Beberapa fokus utama usulan program dan kegiatan yang dibutuhkan dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Jambi untuk tahun 2018, untuk mendukung tercapainya target Jambi TUNTAS 2021, serta untuk mendukung pencapaian Sumatera.
“Usulan kita yakni Pengembangan Pelabuhan Muara Sabak (pengerukan alur pelayaran), peningkatan jalan dan jembatan baik ruas nasional maupun provinsi, pembangunan Jembatan Batanghari III, pengembangan Bandara Sultan Thaha, Bandara Depati Parbo dan Bandara Bungo, pembangunan daerah irigasi sesuai kewenangannya, pengendalian banjir Kota Jambi dan Kota Sungaipenuh, pembangunan turap Danau Sipin dan juga Sungai Batanghari, pembangunan Ruang Terbuka Hijau, cagar religi Masjid Al-Falah, Tanggo Rajo, Taman Anggrek dan eks kawasan MTQ, penuntasan kawasan kumuh dan pemenuhan infrastruktur sanitasi serta pembangunan rusunawa di perkotaan Jambi dan perkotaan lainnya di wilayah Provinsi Jambi,” katanya.
Usulan itu sebagai pertimbangan oleh Komisi V DPR RI untuk dapat dialokasikan baik melalui Dana Alokasi Khusus yang telah disampaikan usulannya oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan telah dibahas di tingkat Pemerintah Pusat dan DPR RI maupun alokasi yang bersumber dari APBN baik pada Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VI dan pada Satuan Kerja Keciptakaryaan dan Perumahan serta Kementerian Perhubungan RI.
Sejak awal 2017 lalu, sepanjang 72,95 kilometer jalan Provinsi Jambi naik status atau menjadi jalan nasional. Jalan yang beralih status tersebut berada di dua kabupaten yakni Tebo dan Tanjungjabung Barat yakni jalan Simpang Niam-Lubuk Kambing (Tebo) hingga Merlung (Tanjungjabung Barat).
Simpang Niam di kilometer 165 melewati Sei Bengkal dan berakhir di Merlung kilometer 129 di Lintas Timur. Peralihan ini dapat menjadi salah satu solusi penghematan anggaran, agar dana yang seharusnya untuk perawatan jalan tersebut dapat dialihkan ke perawatan jalan lainnya.
Semula jalan Provinsi Jambi sepanjang 1.504,929 kilometer, setelah berangsur dinaikan statusnya menjadi jalan nasional kini jalan provinsi menjadi 1.129,909 kilometer.
Sementara berdasarkan data Dinas PUPR Provinsi Jambi, kondisi jalan mantap di Provinsi Jambi mencapai 72 persen dari jumlah ruas jalan sepanjang 1.129 kilometer. Pada tahun anggaran 2017 dan 2018 Pemprov Jambi melalui Dinas PU Provinsi Jambi tetap memprioritaskan peningkatan dan pemeliharaan ruas-ruas jalan yang berstatus jalan provinsi.
Kondisi jalan mantap bertujuan agar proses pengangkutan barang dan jasa dari dan menuju Jambi menjadi lancar dan mendukung daerah ketahanan pangan serta mendukung daerah pariwisata.
Tahun 2018 ini, Anggaran Dinas PUPR Provinsi Jambi mencapai Rp 829.666.812.900 guna mengatasi persoalan infrastruktur di Provinsi Jambi. Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertambah Rp24.166.812.900, dari Rp 805.500.000.000 menjadi Rp 829.666.812.900.
Sumber penambahan ini berasal dari Dana Alokasi Khusus Bidang Jalan dan Irigasi serta pengalihan beberapa kegiatan yang sebelumnya dialokasikan pada belanja hibah ke belanja langsung pada Dinas PUPR Provinsi Jambi. Dirgahayu Provinsi Jambi Ke 61.(JP-ADV)
