Provinsi Jambi Miliki Potensi Tambak Ikan 18.000 Hektar

Gubernur Jambi HBA saat meninjau tambak ikan patin di Desa Pudak Kumpeh Muarojambi.Foto Rosenman Manihuruk

Tambak Ikan Patin

Jambi, Simantab

Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H. Fachrori Umar membuka Acara Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013 dengan Thema “Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Mengacu kepada Ekonomi Biro (Blue Economy) menuju JAMBI EMAS 2015” bertempat di Hotel Abadi Grand Kota Jambi, Selasa 27/2.

Menurutnya, Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan perlu ditingkatkan. Provinsi Jambi memiliki potensi suber daya perikanan yang besar baik untuk pengembangan perikanan tangkap dilaut dan diperairan umum.

Potensi untuk pengembangan budidaya perikanan, dengan panjang sungai 1.740 KM, Potensi lahan tambak 18.000 Ha, Potensi lahan marginal 100.700 Ha dan Luas Perairan Umum 115.000 Ha, serta potensi kawasan pesisir Provinsi Jambi sebesar ± 210 KM yang salah satunya dapat dikembangkan sebagai kawawan wisata bahari.

H. Fachrori Umar mengharapkan agar Sinkronisasi Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013 dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi dapat menghasilkan langkah-langkah Konkrit dan terwujudnya Sinergi yang baik antara Pusat, Provinsi serta Kabupaten/Kota sehingga Sinergi ini perlu dikembangkan terus sampai dalam tahap pelaksanaan dan evaluasi kegiatan.

Pada kesempatan ini H. Fachrori Umar mengingatkan dan menggaris bawahi bahwa dalam upaya melaksanakan suatu terobosan percepatan pencapaian tujuan, perlu upaya-upaya khusus kolektif sistematis yaitu, laksanakan Pola Pengembangan Produksi dengan pendekatan pengembangan kawasan dengan mensinergikan    kegiatan Lintas Sektor  terkait yang saling mendukung.

Kemudian mantapkan pola kerjasama antara usaha pemasaran, industri pengolahan dan para pelaku produksi pembudidaya dan nelayan, sehingga mendapat kepastian jaminan pasar.

Mendorong dan membimbing para budidaya ikan dan nelayan dalam penguasaan teknologi sehingga produktivitas penangkapan dan efisiensi budidaya lebih meningkat. Penataan kembali penempatan PPL (Penyuluh Perikanan Lapangan) atau TPTP (Tenaga Pendamping Teknologi Perikanan).


Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Biro Perencanaan Kementrian Kelautan dan Perikanan RI, Para Kepala SKPD Bappeda, Bakorluh, Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi, serta para undangan lainnya. (rosenman saragih)

NOMOR PENTING PENGURUS KUMPULAN MANIHURUK JAMBI

Orang Rimba Ancam Duduki Kantor Kanwil BPN Jambi

Suku Orang Rimba saat berunjuk rasa di Kantor Kehutanan belum lama ini.Foto Rosenman Manihuruk

Jambi, Simantab

Sengketa lahan di Jambi kini terus berkelanjutan tanpa adanya upaya Pemerintah daerah untuk mencari solusi jalan keluar. Pemerintah kurang seriusan dalam menangani kasus sengketa lahan di Provinsi Jambi khususnya dengan komunitas suku Orang Rimba atau Suku Anak Dalam (SAD). 

Kelompok Suku Anak Dalam (SAD) 113 mengancam akan menduduki kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jambi, karena menurut mereka sudah dua tahun meminta kepada pihak pemerintah untuk menyelesaikan sengketa lahan dengan pihak PT  Asiatic Persada, namun belum juga ada realisasi yang signifikan.

Menurut Abas Subuk (52), Ketua SAD 113 kepada wartawan, Selasa (26/2/13) mengatakan, sebenarnya pada 26 Maret 2012 telah dilakukan rapat bersama guna menyelesaikan sengketa lahan SAD 113 Desa Bungku, Kecamatan Bajubang, Batanghari Jambi, yang dilaksanakan di kantor Gubernur Jambi.

Dalam rapat tersebut diikuti oleh berbagai pihak, diantaranya Sekda Provinsi Jambi Syahrasadin yang bertindak sebagai pimpinan rapat, Komisi dua DPRD Provinsi Jambi, Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, kemudian Pemda Batanghari, BPN Batanghari,  Intelkam Polda Jambi Abu Nandim, Kadis Perkebunan, BPN RI, BPN Provinsi, PT Asiatik Persada, dan masyarakat.

Rapat tersebut menyepakati mengembalikan tanah adat Suku Anak Dalam (SAD) 113, seluas 3550 hektare, sesuai hasil suvey mikro dari Badan Inventarisasi dan Tataguna Hutan Departemen Kehutanan Tanggal 11 Juli 1987, selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu dua bulan sejak tanggal 26 Maret 2012.

Disebutkan, dari rangkaian proses penyelesaian konflik lahan tersebut, BPN RI mengeluarkan surat pelimpahan pekerjaan pengukuran bidang tanah PT Asiatic Persada seluas 3550 hektare, kepada BPN Provinsi Jambi. 
Dengan nomor surat 3948/16.1300/X/2012, pada tanggal 30 Oktober 2012. Tindak lanjut dari surat tersebut, Kakanwil BPN Provinsi mengeluarkan surat pada tanggal 14 Januari 2013, bernomor 039/200/1/2013, yang meminta PT Asiatic Persada melakukan penyetoran biaya pengukuran terlebih dahulu melalui rekening Kanwil BPN Provinsi Jambi, untuk pengukuran 3550 hektare tanah milik SAD 113.

“Hingga kini pengukuran tersebut belum terlaksana. BPN Jambi kemarin janji akhir januari 2013 sudah dilakukan pengukuran, tapi sampai sekarang belum terlaksana,”ujar Abas Subuk.

Menurutnya jika hingga akhir Februari 2013 ini belum juga terlaksana pengukuran tersebut, maka pihaknya akan melakukan pendudukan di BPN Provinsi Jambi.

“Jalan berambah sudah kami turut, baju bejait sudah kami pakai, berarti kalau berjenjang naik bertakah turun sudah kami buat, kami masyarakat tidak salah lagi, karena menurut pepatah adat, kami sesat di ujung jalan kami sudah balik kepangkal jalan, kami sesat di ujung jalan kami sudah balik ke pangkal lagi, berarti semua sudah mentok, maka jalan keluarnya kami akan tempuh pakai jalur adat,”katanya.

Abas Subuk juga mengancam akan mengerahkan seluruh warga SAD 113 untuk berunjukrasa di BPN Jambi hingga tuntutan mereka dipenuhi. (rosenman saragih)

Tradisi Haul Untuk Perkokoh Keimanan

Wakil Gubernur Jambi H Fachrori Umar.Foto Rosenman Manihuruk

Jambi, Simantab

Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H.Fachrori Umar menghimbau masyarakat untuk menjadikan Haul sebagai momen untuk memperkokoh keimanan. Wagub menghimbau masyarakat untuk berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh para pendahulu, termasuk para tokoh agama yang telah perjuang keras untuk melakukan kebaikan-kebaikan.

Himbauan tersebut dikemukakan oleh Wagub dalam Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Majelis Ta'lim Al-Hidayah Cabang I dan Peringatan Hari Ulang Tahun Pondok Pesantren (HUT ke-23 Ponpes Sa'adatul Abadiyah), bertempat di Halaman Ponpes Sa'adatul Abadiyah Parit 2, Kelurahan Patunas, Kecamatan Kuala Tungkal, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Selasa (26/2/13) siang.

Wagub menghimbau masyarakat untuk berterima kasih atas apa yang dilakukan oleh para pendahulu, termasuk para tokoh agama yang telah berjuang keras untuk melakukan kebaikan-kebaikan.

Wagub juga kembali menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap narkoba, aliran sesat, pungutan liar (pungli), KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).

“Masyarakat untuk sabar dan tawakal untuk menjalani kehidupan. Saya menghimbau masyarakat untuk saling bekerjasama untuk kebaikan. Para santri dan santriwati Ponpes Sa'adatul Abadiyah, saya berpesan supaya para santri dan santriwati tersebut untuk belajar sebaik mungkin dan bisa mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,”katanya.

Disamping itu, Wagub berharap agar Ponpes Sa'adatul Abadiyah semakin maju. Usai penyampaian ceramah, Wagub memberikan bantuan kepada Ponpes Sa'adatul Ahbadiyah berupa uang tunai senilai Rp5 juta dan 5 unit Al-Qur'an. (rosenman saragih)

Banjir di Jambi Mulai Surut

Gerobak banjir dimanfaatkan warga Desa Niaso Muarojambi untuk melewati 500 meter jalan yang terendam arus banjir Sungai Batanghari. Satu kali angkutan penyebarangan diatok upah Rp 30.000. Foto Rosenman Manihuruk

Sudah Telan Korban Tewas 10 Orang

Jambi, Simantab

Banjir di Kota Jambi dan Muarojambi kini sudah mulai surut menyusul turunnya debit Sungai Batanghari karena intensitas hujan di hulu sungai menurun. Kini sebagian besar warga korban banjir sudah pulang kerumah untuk bersih-bersih rumah.

Pengamatan Simantab di Stasiun Duga Air Automatik (AWLR) Sungai Batanghari milik Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Jambi di Taman Tanggo Rajo, Kota Jambi, Senin (25/2/13) sore, ketinggian air kini menurun menjadi 13.80 meter dari 14.30 meter dua hari sebelumnya.

Sementara banjir di Jambi telah menelan 10 korban tewas sejak januari lalu. Korban tewas banjir itu yakni Ade Irawan (16), Warga Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muarojambi. Ade tewas akibat getek (Perahu Motor) yang ditumpanginya karam di perairan di Desa Niaso, Kabupaten Muarojambi.

Kemudian Jakfar (30) nelayan Desa Kunangan, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi yang tenggelam dan terseret arus ketika hendak menyeberang Sungai Batanghari.

Korban lain Nanak (14) siswa SMP Negeri 20 Kota Jambi yang tinggal di Kelurahan Talangbakung, Kota Jambi. Tewas tenggelam di perairan di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kebupaten Muarojambi, saat sedang mandi dan bermain banjir.

Korban Julian (14) siswa SMP Negeri 20 Kota Jambi yang tinggal di Kelurahan Talangbakung, Kota Jambi. Tewas tenggelam di perairan di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kebupaten Muarojambi, saat sedang mandi dan bermain banjir.

Herry (23) yang tenggelam di Sungai Batangasai, Kabupaten Sarolangun akibat terpeleset ke Sungai Batangasai yang berarus deras, Hasanudin (33), warga Desa Serasah RT 02, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, yang hanyut terbawa arus sungai saat mencari ikan menggunakan kawat tembilar.

Korban ke tujuh yakni Rian (20) warga Perumnas Kota Baru Kota Jambi, dia tewas karena mandi dan tenggelam di kawasan banjir di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi.

Kemudian korban tewas lainnya yakni Robi (20) warga Jalan Aditiawarman, Kota Jambi, dia tewas karena mandi dan tenggelam di kawasan banjir di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi, Zilan Putra (18) dan Willy (18) warga Kota Jambi, dia tewas karena mandi dan tenggelam di kawasan banjir di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi, Minggu (24/2/13).

Koordinator Satgas Pusdalops, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi, M. Dalmanto kepada wartawan mengatakan keempat korban tewas Rian (20), Robi (20), Zilan Putra (18) dan Willy (18) tenggelam di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kabupaten Muarojambi, Minggu (24/2/13) petang. (rosenman saragih)

Wisudawan UNJA Harus Tingkatkan Daya Saing

Jambi, Simantab

Wakil Gubernur (Wagub) Jambi, H.Fachrori Umar menekankan sekaligus menghimbau agar wisudawan/wisudawati terus meningkatkan daya saing (competitiveness). , Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai salah satu prioritas pembangunan Provinsi Jambi.

Hal tersebut dikemukakan oleh Wagub dalam Rapat Terbuka Senat Universitas Jambi Dalam Rangka Wisuda ke-62 Program Magister, Sarjana, dan Diploma Semester Ganjil Tahun Akademik 2012/2013, bertempat di Balairung Universitas Jambi (Unja), Sabtu  (23/2/13) pagi.

Wagub mengatakan, Rektor Universitas Jambi (Unja), agar mampu berkontribusi bagi  pembangunan perekonomian, kewirausahaan, serta peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).

Wagub menyatakan bahwa tantangan yang sedang dan yang akan dihadapi di tahun-tahun mendatang cukup berat, dan tantangan-tantangan tersebut membutuhkan SDM yang handal. Untuk itu, Wagub menghimbau seluruh wisudawan/wisudawati untuk terus-menerus meningkatkan kualitas, mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan zaman yang kian lama kian komplek.

Wagub menyarankan Unja untuk menciptakan program-program yang lebih inovatif, sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah, sehingga output yang dihasilkan mampu beradaptasi dan berimprovisasi menjalani kehidupan di masa yang akan datang.

“Dalam kaitan ini, yang perlu menjadi perhatian Unja adalah standar kualitas lulusan yang sudah seharusnya mengacu tidak hanya untuk kepentingan nasional, melainkan juga untuk kepentingan internasional. Atas dasar itu, tentunya masih sangat banyak yang  harus dibenahi oleh Unja untuk mengejar berbagai keunggulan tersebut. Saya berkeyakinan bahwa Unja akan mampu menjalin berbagai kerjasama, baik dengan sesama lembaga pendidikan maupun dengan lembaga lainnya, baik di dalam negeri maupun jalinan kerjasama dengan institusi di luar negeri,”katanya.

Rektor Unja, Prof. Dr. H. Aulia Tasman, dalam sambutannya, pada intinya menjelaskan bahwa Unja telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas Unja, diantaranya dengan pembukaan lima fakultas yang baru, yaitu Fakultas Kedokteran, . Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Sain dan Teknologi.

Kemudian Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pollitik (FISIP). Aulia Tasman juga menyatakan, Unja juga sedang mempersiapkan untuk membuka berbagai Program Studi (Prodi), terutama berbagai jurusan teknik.

Dikatakan oleh Aulia Tasman, Unja berusaha untuk meningkatkan kualitas lulusannya, sekaligus untuk mempersiapkan SDM yang berkualitas, untuk membangun dan memajukan Provinsi Jambi.

"Unja harus berkontribusi bagi pembangunan Provinsi Jambi dan untuk meyediakan SDM yang berkualitas dalam membangun Provinsi Jambi. Momen wisuda yang mana 1.021 orang diwisuda juga disandingkan dengan ulang tahun ke-50 Unja. Unja berdiri tahun 1963,”katanya.(rosenman saragih)

Pemprov Jambi Legowo Pulau Berhala Milik Provinsi Kepri

Pulau Berhala. Foto 23 Februari 2006. Dok Rosenman Saragih Manihuruk

Diriku Pulau Berhalo Asenk Lee Saragih Tahun  23 Februari 2006.

Bangunan Rumah Milik Provinsi jambi di Pulau Berhala. Foto 23 Feb 2006 Dok Rosenman Saragih Manihuruk

Pulau Berhala-Makam Rajo Jambi Paduko Berhalo Achmad Barus II di Pulau Berhalo. Foto Dok Rosenman Saragih Manihuruk 23 Feb 2006.

Jambi, Simantab

Pemerintah Provinsi Jambi harus legowo menerima keputusan Mahkamah Konstistusi (MK) yang menetapkan Pulau Berhala masuk kedalam Pemerintah Kabupaten Lingga, Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus (HBA) juga menegaskan bahwa Pemprov Jambi telah berusaha maksimal untuk mempertahankan Pulau Berhala. 

Penegasan tersebut dinyatakan oleh HBA dalam Konferensi Pers Menanggapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pulau Berhala, bertempat di Ruang VIP Rumah Dinas Gubernur Jambi, Sabtu (23/2/13) sore.

HBA didampingi Asisten I Sekda Provinsi Jambi, Kailani,SH,M.Hum; Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, M.Jaelani, SH,M.Hum; Kepala Biro Pengelolaan Aset dan Kekayaan Daerah Setda Provinsi Jambi, Masherusin,SH,M.Si, dan salah seorang dari Tim Asistensi Pulau Berhala, Junaidi, T.Noor.

Gubernur mengatakan, meskipun putusan MK tentang Pulau Berhala tidak seperti yang diharapkan oleh Provinsi Jambi, yakni ditolaknya permohonan uji materi (judicial review) yang dikemukakan oleh Pemprov Jambi, namun bukan berarti Pemerintah Provinsi Jambi tidak serius dan tidak berbuat apa-apa untuk mempertahankan Pulau Berhala.

HBA mengungkapkan, Pemprov Jambi telah habis-habisan mempertahankan pulau nan eksotis tersebut. Gubernur Jambi HBA menjelaskan kronologi sengketa Pulau Berhala, yakni mulai tahun 1982, semasa kepemimpinan Masjchun Sofwan sebagai Gubernur Jambi, dilanjutkan pada masa kepemimpinan Abdurrahman Sayuti, kemudian masa kepemimpinan Zulkifli Nurdin, sampai pada masa kepemimpinannya (mulai 3 Agustus 2010), yang sampai tahun 2011 (Agustus), status Pulau Berhala masih status quo.

Disebutkan, tahun 1999, terbentuk kabupaten pemekaran, salah satunya Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dimana batas Tanjung Jabung Timur  dengan Provinsi Kepulauan Riau adalah Laut Cina Selatan. Tahun 2002, pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) yang pada pasal 3 dinyatakan bahwa Pulau Berhala tidak masuk dalam Provinsi Kepri. 

Tahun 2003, pembentukan Kabupaten Lingga Provinsi Kepri, sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Berhala. Dalam pembentukan Kabupaten Lingga ini dinyatakan, Pulau Berhala masuk ke Kabupaten Lingga.  ”Tahun 2011,  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 yang menyatakan Pulau Berhala masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi. Masih dalam tahun 2011, Pemprov Kepri memprotes atau menggugat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 ke Mahkamah Agung (MA) dan oleh MA, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2011 tersebut dibatalkan,”kata HBA.

Disebutkan, setelah itu, Pemprov Jambi konsultasi ke Menteri Dalam Negeri, dan dari konsultsi tersebut, Pemprov Jambi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun putusan MK adalah menolak permohonan uji materi yang diajukan oleh Pemprov Jambi.

Usai menuturkan kronologi singkat tersebut, HBA kembali menegaskan, kalau ada yang menyatakan Pemprov Jambi tidak sungguh-sungguh mempertahankan Pulau Berhala, pernyataan itu keliru.

“Pemprov Jambi sangat sungguh-sungguh memperjuangkan mempertahankan Pulau Berhala. Gubernur menilai, Tim Asistensi Pulau Berhala sudah cukup menguasai dan sudah representatif. Selain itu, Kuasa Hukum Pemprov Jambi adalah referensi dari Kementerian Dalam Negeri,”ujarnya.

Gubernur mengungkapkan, bahkan, Kuasa Hukum Pemprov Jambi dan Junaidi T. Noor (dari Tim Asistensi Pulau Berhala) sampai ke Belanda untuk mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung, sebagai salah satu bukti keseriusan Pemprov Jambi dalam memperjuangkan Pulau Berhala.

Memanggapi putusan MK, HBA mengatakan, ada kelemahan dari putusan MK, di satu sisi, uji materi Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Lingga yang diajukan oleh Pemprov Jambi tidak dikabulkan oleh MK, namun di sisi lain, MK tidak membatalkan Undang-Undang Pembentukan Tanjung Jabung Timur. “Ini yang sedang kita kaji,” sebut  HBA.

HBA juga mengungkapkan, ada kelemahan Pemprov Jambi, yaitu, pada tahun 2001, Pemprov Jambi membeli tanah di sana (Pulau berhala) seluas 2 hektar (Ha), yang sertifikatnya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Riau (tahun 2001, Provinsi Kepri belum terbentuk, masih Provinsi Riau).

“Itu sangat menyulitkan kita,” ungkapnya. Saat ditanya peruntukan tanah 2 Ha tersebut, Junaidi T. Noor menambahkan, peruntukkantanah tersebut adalah untuk pembangunan 12  unit rumah dan makam.

Langkah atau upaya apa yang akan ditempuh Pemprov Jambi, kata HBA, saat ini Pemprov Jambi belum menerima salinan putusan MK. Selain menunggu salinan putusan  MK, Pemprov Jambi juga menunggu pernyataan atau respon dari Mendagri. “Salinan putusan MK itu nanti akan kita kaji dulu,”katanya.

HBA menyatakan, pada masa kepemimpinannya, kondisi sengketa Pulau Berhala ini sudah sangat sulit. “Ibarat penyakit kanker, kondisinya sudah stadium 4, yang resikonya sangat besar sekali,” ucapnya.

HBA meminta maaf kepada masyarakat Jambi atas putusan penolakan MK terhadap uji materi yang diajukan Pemprov Jambi. Dan, gubernur kembali menegaskan bahwa Pemprov Jambi sudah berjuang maksimal. Gubernur menghimbau agar jangan ada yang  mempolitisir kondisi ini.

“Saya harap jangan ada yang memancing di air ketuh, kita sudah berjuang habis-habisan,” ungkap HBA. Terkait pertanyaan apakah sejarah Paduka Berhala akan berubah,  Junaidi T. Noor menegaskan, meskipun ada putusan dari MK, namun sejarah Paduka Berhala tetap. (rosenman saragih)

Lahan Penyimpanan Batubara di Muarojambi Terendam Banjir

Stokfile batubara yang terendam banjir di sepanjang Sijenjang, Kemingking, Talang Duku, dan sejumlah wilayah lainnya, Jumat (22/2/13). Foto rosenman saragih.  

Kapal tongkang penganggut batubara tidak beroperasi karena tidak dapat memuat batubara akibat stokfile batubara yang terendam banjir Jumat 22-2-2013.Foto Rosenman Saragih Manihuruk

Jambi, Simantab

Banjir yang melanda Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi dua pecan terakhir telah menenggelamkan semua stokpile (lahan penyimpanan) batubara yang berada di sepanjang daerah aliran sungai (DAS) Batanghari.

Pengamatan Simantab dengan menggunakan kapal speedboat di sepanjang Sijenjang, Kemingking, Talang Duku, dan sejumlah wilayah lainnya, Jumat (22/2), tampak air menggenangi stokpile yang ada di pinggiran Sungai Batanghari.

Bahkan jalan-jalan menuju stokpile juga tergenang banjir. Akibatnya, tak ada satu pun truk pengangkut batubara yang masuk ke stokpile.

“Kira-kira sebulan ini stokpile sudah kebanjiran dua kali. Sebulan yang lalu kebanjiran, lalu surut, dan sepuluh hari terakhir kembali tenggelam,”ujar Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI) Provinsi Jambi, Mirza Haviz.

Menurut Mirza Haviz, gara-gara banjir ini, aktivitas penumpukan batubara ke stokpile lumpuh. Dia berharap banjir segera surut agar penumpukan batubara bisa segera normal.

Sementara angkutan truk batubara menuju stokfile di DAS Sungai Batanghari juga lumpuh akibat jalan akses di Jalan Baru Jambi Timur menuju Pelabuhan Talang Duku terendam banjir. Seluruh kegiatan angkutan batu bara dan penumpukan stokfile batu bara lumpuh total. (rosenman saragih).

Komunitaas Masyarakat Peduli Candi Muarojambi Bantu Korban Banjir Desa Muarojambi

Tenda Pengungsian Warga Desa Muarojambi yang terkena banjir. Foto Rosenman Saragih Manihuruk

Semangat : Drs. Marzuki Usman, MA memberikan dorongan kepada korban banjir yang mengungsi di tenda di Desa Muarojambi, Kabupaten Muarojambi, Jumat (22/2/13). Foto rosenman manihuruk

Bantuan : Drs. Marzuki Usman, MA memberikan bantuan berupa beras 10 karung (10Kg) dan mie instan 10 dus diserahkan langsung kepada Kepala Desa Muarojambi Ramli M di tenda pengungsian korban banjir di Desa Muarojambi, Kabupaten Muarojambi, Jumat (22/2/13). Pemberian bantuan itu juga disaksikan Kasdim Batanghari May Inf Imam Safei dan Asisten II Setda Provinsi Jambi Bidang Ekbang dan Kesos Ir.H.Haviz Husaini. Foto rosenman manihuruk

Rumah Warga Desa Muarojambi yang terendam banjir. Foto Rosenman manihuruk

Jambi, Simantab

Komunitas Masyarakat Peduli Candi Muarojambi (The Society of Muarojambi Temple/The SOMT) memberikan bantuan makanan berupa beras dan mie instan kepada 2500 jiwa korban banjir di Desa Muarojambi, Kabupaten Muarojambi, Jumat (22/2/13).

Bantuan berupa beras 10 karung (10Kg) dan mie instan 10 dus diserahkan langsung oleh salah satu pendiri the SOMT Drs. Marzuki Usman, MA didampingi Kasdim Batanghari May Inf Imam Safei dan Asisten II Setda Provinsi Jambi Bidang Ekbang dan Kesos Ir.H.Haviz Husaini, kepada Kepala Desa Muarojambi Ramli M di tenda pengungsian korban banjir di Desa Muarojambi, Kabupaten Muarojambi, Jumat (22/2/13).

Menurut Kepala Desa Muarojambi, Kabupaten Muarojambi, Ramli M saat berbincang bincang dengan  Marzuki Usman (mantan menteri era Gusdur), ada sebanyak 2500 jiwa di 9 RT Desa Muarojambi yang rumahnya terendam banjir.

“Hampir 90 persen rumah warga di sini terkena banjir akibat semakin tingginya debit Sungai Batanghari. Kemudian satu sekolah terandam banjir dan sudah meliburkan sekolah selama dua pecan,”kata Ramli M.

Disebutkan, bantuan yang baru datang untuk pengungsi banjir baru segelintir. Setidaknya ada bantuan tenda 3 buah dari Korem Garuda Putih 042 Jambi satu tenda dari Badan Sar Daerah Jambi. Kemudian bantuan tenaga dan Ikatan Mahasiswa Muaro Jambi (IMMJ).

Marzuki Usman juga memberikan dorongan moral agar para korban banjir tabah dan tetap berdoa. Marzuki Usman juga memanjatkan doa bersama dengan korban banjir agar banjir segera surut dan aktivitas warga kembali normal.

“Kita harapkan semua pihak peduli terhadap korban banjir di Provinsi Jambi. Salah satu komunitas The SOMT yang dibentuk Oktober 2011 lalu, peduli terhadap warga yang berada disekitar komplek percandian Muarojambi yang terkena banjir. Pemerintah dan swasta mari sama-sama peduli korban banjir di Jambi,”katanya.

Disisi lain Marzuki Usman mengatakan, organisasi perkumpulan Masyarakat Peduli Candi Muaro Jambi yang telah ditetapkan kepengurusannya, sebagai salah satu wadah untuk memperkenalkan situs percandian Muarojambi ke dunia.

Disebutkan, pengurus The SOMT juga guna membahas berbagai hal yang dapat dilakukan guna lebih dikenalnya Candi Muarojambi oleh masyarakat dunia. Kemudian upaya menjadikan Candi Muarojambi sebagai salah satu warisan dunia, karena candi ini bernilai sejarah tinggi, untuk itu Candi Muarojambi ini telah didaftarkan ke organisasi pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (Unesco). (rosenman saragih)

Gubernur Jambi Ingatkan Warga Jangan Bermain di Daerah Banjir

SEKOLAH DASAR DESA MUAROJAMBI KINI TERENDAM BANJIR DAN MEMAKSA SEKOLAH DILIBURKAN DUA PEKAN TERAKHIR 22-2-13.foto rosenman saragih manihuruk

Kini 6 Korban Tewas Akibat banjir di Jambi

Jambi, Simantab

Banjir di Provinsi Jambi saat ini telah menelan korban jiwa enam orang tewas. Sebanyak 54.000 Kepala Keluarga (KK) mengungsi, 3000 hektar lahan pertanian terendam banjir, 5000 hektar kena banjir dan 360 sekolah diliburkan, puluhan puskesmas juga terendam banjir.

Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) kepada wartawan, Jumat (22/2/13) di rumah dinasnya mengatakan, agar masyarakat jangan bermain di daerah banjir. “Jangan lagi ada korban jiwa akibat banjir ini. Kita minta bupati/walikota, camat dan lurah untuk memberikan peringatan kepada warga agar jangan bermain di daerah banjir khususnya yang arus airnya deras,”katanya.

Menurutnya, dihimbau kepada warga untuk lebih berhati - hati karena bencana alam ini telah menelan korban jiwa. Sejak awal Januari hingga pertengahan Februari 2013, banjir telan merenggut nyawa setidaknya lima orang, merendam puluhan ribuan hektar areal pertanian dan ribuan rumah penduduk.

Sementara korban tewas akibat banjir diantaranya Ade Irawan (16), Warga Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muarojambi. Ade tewas akibat getek (Perahu Motor/red) yang ditumpanginya karam di perairan di Desa Niaso, Kabupaten Muarojambi.

Kemudian Herry (23) yang tenggelam di Sungai Batangasai, Kabupaten Sarolangun akibat terpeleset ke Sungai Batangasai yang berarus deras.

Setelah itu Jakfar (30) nelayan Desa Kunangan, Kecamatan Kumpeh Ilir, kabupaten Muarojambi yang tenggelam dan terseret arus ketika hendak menyeberang Sungai Batanghari dengan perahu.

Kemudian dua orang siswa SMP Negeri 20 Kota Jambi yang tinggal di Kelurahan Talangbakung, Kota Jambi yakni Nanang (14) dan Julian (14), mereka tenggelam di perairan di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kebupaten Muarojambi, saat sedang mandi dan bermain banjir.

Selanjutnya korban tewas akibat banjir yakni Vicky Saputra (18), di RT 15, Desa Kasang Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Muaro Jambi. Vicky tewas tenggelam saat mandi di rawa-rawa yang terkena luapan air Sungai Batanghari Selasa (19/2/20) sekitar pukul 16.30 WIB.
Gubernur Jambi juga meminta Bupati/Walikota dan pejabat terkait untuk mencatat dampak pasca banjir seperti jalan rusak, jembatan rusak dan putus, lahan pertanian, perkebunan yang rusak serta fasilitas umum yang rusak akibat banjir.

“Mohon semuanya difoto sebagai dokumentasi pasca banjir nanti. Dokumen itu agar ada dasar untuk meminta bantuan Pemerintah Pusat untuk memulihkan pasca banjir di Provinsi Jambi,”kata HBA disela pemberian bantuan kepada 8 daerah kabupaten/kota di Provinsi Jambi yang kena musibah banjir. (rosenman saragih).

Gubernur Jambi Serahkan Bantuan Uang Tunai Rp 1,2 Miliar Untuk Korban Banjir

Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA).Foto Rosenman Saragih Manihuruk

Bantuan Untuk Muarojambi dan Kota Jambi. Foto Rosenman Saragih Manihuruk

Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang menerima bantuan uang tunai untuk korban banjir di Rumah Dinas Gubernur Jambi, Jumat (22/2/13). Foto-foto rosenman saragih

Jambi, Simantab

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA) menyerahkan bantuan uang tunai sekitar Rp 1.250.000.000 kepada 8 (delapan) Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi yang wilayahnya terkena bencana alam banjir, bertempat dirumah dinas Gubernur Jambi, Jumat (22/2/13).

Secara simbolis HBA menyerahkan bantuan uang tunai yang diterima perwakilan masing-masing daerah penerima Kota Jambi, Muarojambi, Sungai Penuh, Kerinci, Sarolangun, Tebo, Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Kabupaten/kota yang menerima bantuan bencana banjir yakni Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp. 250.000.000, diterima langsung oleh Bupati Muaro Jambi Burhanuddin Mahir, Kota Jambi sebesar Rp. 250.000.000, diterima oleh Kepala BPBD Kota Jambi, Ridwan.

Kemudian Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebesar Rp. 200.000.000, Kabupaten Sarolangun Rp. 150.000.000, Kabupaten Merangin Rp. 150.000.000, Kabupaten Tebo Rp. 150.000.000, Kabupaten Kerinci Rp. 100.000.000 dan Kota Sungai Penuh Rp. 100.000.000.

Gubenur Jambi HBA mengatakan, berdasarkan laporan yang dia terima, rumah di Provinsi Jambi yang terendam 54.000 Kepala Keluarga (KK), 3000 hektar lahan pertanian terendam banjir, 5000 areal perkebunan terendam, 356 sekolah dan 250 puskesmas terendam banjir.

Menurut HBA, pemberian bantuan tersebut berdasarkan kajian terhadap daerah yang terkena banjir, sehingga bantuan tersebut dibagi secara adil yang dananya bersumber dari APBD Provinsi Jambi 2013 (Biro Keuangan). Setidaknya ada Rp 3 miliar di APBD Provinsi Jambi 2013 untuk keperluan bantuan sosial darurat.

Sementara sebelumnya Kabupaten Batanghari sudah mendapatkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi saat Gubernur Jambi HBA mengunjungi korban banjir beberepa pecan lalu. HBA juga berharap dana bantuan bencana alam banjir tersebut agar dapat digunakan untuk meringankan korban bencana alam banjir.

Kemudian Bupati/Walikota juga diberi wewenang untuk mengeluarkan beras yang tersedia Bulog yang ada di kabupaten/kota hingga 100 ton. Kini ketersediaan beras di Bulog Provinsi Jambi mencapai Rp 1.300 ton dan sudah dibagikan kepada warga korban banjir sebanyak Rp 269 ton.

Gubernur Jambi HBA didampingi oleh Asisten II Sekda Prov. Jambi, H. Haviz Khusaini, Kepala BPBD Provinsi Jambi, M Zubaidi AR, Kadis Sosnakertrans Provinsi Jambi. (rosenman saragih)

Foto.

Hj. Yusniana Tekankan Pentingnya Kemitraan Dekranasda dengan Pemerintah

Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hj.Yusniana Hasan Basri.Foto Rosenman Sar Manihuruk

Jambi- Ketua Dekranasda Provinsi Jambi Hj.Yusniana Hasan Basri menekankan pentingnya  Dekranasda bermitra dengan pemerintah dalam pelaksanaan program kerjanya. Pernyataan ini disampaikan saat memimpin rapat lengkap penyusunan rencana kerja Dekranasda provinsi Jambi tahun 2013, Jumat (22/2) bertempat  di gedung Dekranasda. Hadir dalam rapat ini Wakil Ketua Dekranasda Hj.Rohima Fachrori, Kepala Bappeda Provinsi Jambi Fauzi Ansori sebagai Ketua Bidang Program, Kepala Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi sebagai Ketua Harian Dekranasda , Kepala Biro Keuangan M.Rawi sebagai Ketua Bidang Pengembangan Usaha, dan pengurus Dekranasda lainnya.

                Hj.Yusniana juga menjelaskan bahwa saat ini pengurus dan anggota Dekranasda dituntut untuk bekerja keras dan bergerak lebih aktif dalam merancang program. “Para pengurus Dekranasda yang telah dipilih harus lebih aktif dalam berkerja dan  menciptakan program yang inovatif, dan kita harus menjalin kemitraan dengan pemerintah, karena tanpa adanya kerjasama dengan para Kepala SKPD Dekranasda tidak berarti apa-apa,”ujar Ketua Dekranasda.

                Hj.Yusniana menjelaskan bahwa rapat staf ini dilaksanakan untuk mengetahui  apa saja program kerja dari tiap-tiap bidang program yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan dan memperbaiki kinerja dari Dekranasda. “Saya mengadakan rapat staf lengkap ini membahas rencana kerja di tahun 2013, diharapkkan kepada semua bidang untuk dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan bidang kerjanya, setiap pengurus diharapkan dapat melaksanakan tanggung jawabnya terhadap tugas yang diembannya, dan saya berharap keberadaan Dekranasda ini  ke depannya akan lebih baik lagi, dan dimana Dekranasda adalah wadah untuk mempromosikan daerah Jambi, dan memperkenalkan produk unggulan dari  kab/kota, agar Jambi bisa lebih dikenal” ujarnya.

                Ketua Dekranasda juga menjelaskan bahwa selama ini kerjasama yang dilaksanakan dengan pemerintah masih perlu ditingkatkan.          “Bantuan dari SKPD pasti ada, walau masih terbata-bata, dank e depannya saya berharap supaya dari SKPD dapat lebih berkoordinasi. Dan saya sangat mengapresiasi kehadiran para Kepala SKPD diantaranya Kepala Bappeda yang nantinya akan mengatur anggarannya, agar program Dekranasda terutama untuk peningkatkan pembinaan pengrajin dapat dilaksanakan dengan baik”katanya.

                Hj.Yusniana juga mengatakan pada akhir sambutannya bahwa peran dan fungsi masing-masing organisasi  dan seberapa besar kontribusi yang telah diberikan terhadap pembangunan daerah Jambi. “Sejalan dengan itu juga, saya berharap dalam berdiskusi,kita lebih rasional dan memperhatikan isu strategis yang berkembang serta mampu mensinkronkan program kera yang akan kita laksanakan dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh instansi terkait dan bisnis plan perusahaan-perusahaan” katanya.(Humas Provinsi Jambi- Maria)

HJ. YUSNIANA HBA BANTU MASYARAKAT YANG ALAMI BANJIR

Sebuah Truk BBM PI Putra Hang Tuah Jambi (foto kanan) hanyut terbalik terbawa arus banjir saat melintas di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kab Muarojambi Selasa sore19-2-13.Foto Rosenman Saragih Manihuruk

Jambi-Guna meringankan kesulitan dan penderitaan yang dialami sebagian masyarakat yang mengalami banjir, istri Gubernur Jambi, Hj. Yusniana Hasan Basri Agus (HBA) memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami banjir di Kelurahan Danau Sipin dan Kelurahan Buluran Kenali, Kota Jambi, serta di Desa Niaso, Desa Kunangan Jaya, dan Desa Muara Kumpeh, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat sore (22/2).

Bantuan tersebut merupakan bantuan dari keluarga Gubernur Jambi, H.Hasan Basri Agus.Bantuan yang diberikan berupa paket sembako sebanyak 100 paket untuk masyarakat di Kelurahan Danau Sipin, 80 paket untuk masyarakat di Kelurahan Buluran Kenali, 230 paket untuk Desa Niaso, 298 paket untuk Desa Kunangan Jaya, dan 100 paket untuk Desa Muara Kumpeh.

Kepada masyarakat para penerima bantuan, Hj. Yusniana berpesan agar tabah dan tegar dalam menghadapi banjir serta agar bisa saling membantu.Kepada para wartawan yang mewawancarainya, Hj. Yusniana menyatakan bahwa dirinya memang sengaja untuk turun ke lapangan, mulai dari Kota Jambi sampai Muaro Jambi.

"Kita melihat langsung bagaimana penderitaan masyarakat kita. Kita tau sekarang banjir di berbrgai tempat. Kita membantu sebagian kecil dan mengurangi beban dan penderitaan masyarakat kita. Untuk itu, diharapkan kepada masyarakat kita untuk tenang dan sabar," tutur Hj. Yusniana.Hj. Yusniana juga berharap agar banjir secepatnya surut.

Ketika ditanya apakah ada lanjutan pemberian bantuan, Hj.Yusniana mengungkapkan bahwa dirinya sudah keliling unruk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami banjir dari kemarin (Kamis, 21/2).

Hj. Yusniana mengatakan, isi paket bantuan tersebut adalah dencis, minyak sayur, dan pop mi satu kardus per satu rumah."Hari ini, di tempat yang sama, antara Desa Niaso dan Desa Kunangan Jaya, (bantuan) kita bagi dua. Semoga masyarakat bisa menerima dengan senang hati," ujar Hj. Yusniana.

Kemudian, Hj. Yusniana menyampaikan salam dari Gubernur Jambi kepada masyarakat, dan gubernur berharap supaya masyarakat tetap dalam keadaan sehat.

Selanjutnya, Hj. Yusniana mengharapkan kepada masyarakat, khususnya para pengusaha agar peduli dengan masyarakat yang menghadapi musibah banjir, supaya menjadi perhatian khusus, sehingga dapat membantu masyarakat yang mengalami banjir. (Mustar Hutapea-Humas Provinsi Jambi)

Tonggung Napitupulu Ngotot Dokumen Perusahaanya Dipalsukan

Terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Lince Romauli Raya, Tonggung Napitupulu (kiri) dan terdakwa Wahyu Asoka pelaksana proyek di sidang Tipikor PN Jambi, Kamis (21/2/13). Foto rosenman saragih

Tiga Saksi : Ketua Majelis Hakim Tipikor PN Jambi, Nelson Sitanggang SH MH (tengah) dengan dua hakim anggota Eliwarti SH (kiri) dan Amir SH (Hakim Adhok-kanan) saat mendegarkan keterangan tiga saksi dalam kasus korupsi proyek pengerukan alur Sungai Batanghari di Pelabuhan Talang Duku Jambi  senilai Rp 7,7 miliar di PN Jambi, Kamis (21/2/13). Foto rosenman saragih

Sidang Tipikor Proyek Fiktif Pengerukan Alur Pelayaran di Sungai Batanghari


Jambi, Simantab

Sidang tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek pengerukan alur Sungai Batanghari di Pelabuhan Talang Duku Jambi  senilai Rp 7,7 miliar tahun 2011 (APBN) mulai disidangkan dengan agenda keterangan saksi, Kamis (21/2/13). Sidang Tipikor dipimpin Hakim Ketua Nelson Sitanggang SH MH dengan dua hakim tipikor Eliwarti SH dan Amir SH (Hakim Adhok).

Agenda sidang mendengarkan keterangan tiga saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tiga saksi itu yakni Afrizal Said, Hari Wiyono masing-masing PNS pengawas lapangan dari Adpel Jambi dan Sabari Kasubag TU Syahbandar dan Otorita Pelabuhan (dulu Adpel), Jambi yang juga menjabat anggota Panitia Lelang.

Dipersidangan Afrizal Said, Hari Wiyono sebagai saksi untuk terdakwa Wahyu Asoka pelaksana proyek. Mantan Kepala Syahbandar dan Otoritas Jambi Belli J Picarima, Arif Hidayat, Gerry Iskandar, Toha Maryono dan Sutrisno juga kini sebagai terdakwa dalam kasus proyek fiktif tersebut.

Ketua Majelis Hakim Nelson Sitanggang menayakan saksi Afrizal Said, Hari Wiyono terkait tugas mereka selaku pengawas lapangan proyek tersebut. Dalam keterangan kedua saksi mereka telah memberikan laporan sebanyak 72 kali kepada atasannya terkait dengan proses pengerjaan pengerukan alur sungai pelabuhan yang dikerjakan oleh PT PT Lince Romauli Raya (Jakarta) 6 Desember 2011 lalu.

Menurut saksi Afrizal Said, Hari Wiyono kontrak proyek tercatat mulai 6 Agustus 2011 hingga 90 hari kalender. Namun pengerjaan baru dilakukan pada 6 Desember 2011. Keduanya juga telah melaporkan proses pengerjaan yang terlambat, namun kepada Kepala Syahbandar dan Otoritas Jambi Belli J Picarima saat itu hanya melayangkan surat teguran.

Sementara sidang untuk terdakwa Direktur Utama (Dirut) PT Lince Romauli Raya, Tonggung Napitupulu (61) mendengarkan keterangan saksi Sabari Kasubag TU Syahbandar dan Otorita Pelabuhan Jambi yang juga menjabat anggota Panitia Lelang.

Dalam Sabari, dirinya hanya dua kali dating ke Jakarta untuk melihat proses administrasi lelang. “Saya hanya dua kali ke Jakarta untuk melihat kelengkapan administrasi proses lelang proyek. Saya tidak mengetahui kalau PT Lince Romauli Raya selaku pemenang tender. Saya juga tidak mengenal Tonggung Napitupulu saat proses tender berlangsung,”kata Sabari saat ditanya Hakim Ketua Nelson Sitanggang keterlibatannya dalam proses tender.

Menurut Sabari, dirinya mengetahui PT Lince sebagai pelaksana proyek senilai Rp 7,7 Miliar itu dari surat pengajuan uang muka proyek dan pembayaran tahap awal proyek. Dirinya mengaku surat tersebut diserahkan oleh Sutrisno yang mengaku dari PT Linca Romauli Raya.

“Saya dikenalkan Kepala Syahbandar dan Otoritas Jambi, Belli J Picarima diruangannya tentang Sutrisno dari PT Lince Romauli Raya tersebut. Saya ada bertemu sebanyak dua kali. Kalau soal Tonggung Napitupulu saya tak pernah jumpa dan kenal selain dipersidangan ini,”kata Sabari.

Kemudian Hakim Nelson Sitanggang menayakan tentang keterangan saksi Sabari. “Bahwa sata tegaskan saya tidak memeliki karyawan yang bernama Sutrisno, itu saja yang saya bantah. Kalau keterangan yang lainnya saya setuju,”ujar Tonggung Napitupulu yang didampingi dua pengacaranya Kusnadi Hutahaean dan Andi Nalom Sianipar dari ANSP Advocates & Legal Consultans Jakarta.

Tonggung Napitupulu juga bersikukuh kalau dokumen perusahaannya dipalsukan dalam proyek tersebut. Dirinya tidak mengetahui proses proyek pengerukan alur sungai pelayaran senilai Rp 7,7 miliar seperti yang disangkakan JPU.

Tonggung Napitupulu mengaku hanya sebagai korban karena akta kuasa perusahaanya dipalsukan oleh pihak lain dalam kasus dugaan korupsi proyek pengerukan alur Sungai Batanghari, senilai Rp 7,7 miliar tahun 2011 tersebut.

Menurut Dirut PT Lince Romauli Raya itu, akibat pemalsuan tersebut membuat dirinya dipaksa mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Jambi sejak Jumat (2/11/2012) lalu.

Pengacaranya Kusnadi Hutahaean dan Andi Nalom Sianipar juga meminta kepada majelis hakim tentang pinjam pakai dokumen barangbukti untuk menguatkan kliennya bahwa akta perusahaannya dipalsukan. Namun Hakim Nelson Sitanggang tidak mengijinkannya karena hanya penyidik (JPU) yang dapat meminjam barang bukti tersebut untuk kepentingan penyidikan.

“Soal keamanan alat bukti hanya penyidik yang memiliki keamanannya, kalau pengacara kami tidak boleh mengijinkannya sesuai dengan sidang Tipikor. Kalau soal dugaan pembuktian pemalsuan dokumen itu, nanti dipersidangan akan kita ungkap dan akan kita arahkan ke sana sama-sama,”ujar Nelson Sitanggang.

Menurut JPU, Tonggung Napitupulu disangkakan dengan pasal 2 dan 3 jo pasal 18 UU  no 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP. Sidang lanjutan kasus ini Kamis (28/2/13) dengan agenda mendengarkan saksi lainnya. (rosenman saragih)

PLN Jambi Ngakunya Merugi Rp 18,9 Miliar

Jambi, Simantab

Perusahaan Listrik Negara (PLN) Area Jambi mengaku merugi Rp 18,9 miliar hingga Februari 2013 ini. Meruginya PLN Jambi akibat tunggakan dari tunggakan 122.826 unit amper dengan 12 ribu lebih pelanggan tidak membayar. Kini jumlah pelanggan PLN di Jambi tercatat 347 ribu pelanggan.

Humas PLN Area Jambi, H Tambunan kepada wartawan, Kamis 921/2/13) mengatakan, sekitar 95 persen pelanggan PLN Area Jambi milik rumah tangga. Disebutkan, jika semuan konsumen membayar, PLN akan memperoleh Rp 65 miliar lebih per Februari ini.

“Jika dikalkulasikan, sekitar  95 persen konsumen kita adalah rumah tangga. Baru 5 persennya pelanggan ekonomi seperti Industri dan perkantoran Negara. Dari angka Rp18.9 miliar tunggakan PLN Area Jambi yang meliputi Kota Jambi, Muaro jambi, Batanghari, Janjabtim dan Tanjabbar, tunggakan tertinggi terjadi pada rayon Telanaipura  Jambi, jumlahnya sekitar Rp 7,3 miliar. Angka tunggakan itu untuk Februari 2013,”katanya.

Kemudian Rayon Kotabaru sekitar Rp 5,4, Rayon Muara Bulian Rp 2,6 miliar, Rayon Kualatungkal Rp 2 milia, Rayon Seberang Rp 844,772 juta, Rayon Muara Sabak  Rp 603,9 juta.

Pihak PLN berencana akan lansung turun ke rumah untuk memutuskan sementara aliran listrik. Petugas sudah diminta untuk turun ke rumah rumah untuk memutuskan aliran listrik sementara.

“Kita tidak ingin main main lagi. Bagi yang nunggak aliran listrik kita putus. Petugas sudah kita instruksikan untuk mengecek pelanggan yang tidak bayar. Pemutusan arus listrik akan dilakukan pada rayon terdekat. Besar kemungkinan akan dilakukan di Kota Jambi dulu. Namun untuk rayon yang jauh kita juga menyiapkan petugas ke sana,”ujarnya.

Meski petugas telah disiapkan, H Tambunan mengatakan ada beberapa kendala, satu di antaranya yakni kondisi banjir yang tengah melanda Jambi. Petugas akan kesulitan menembus rumah yang terkena dampak banjir. (rosenman saragih)

Sidang Tipikor Kasus Korupsi Damkar di PN Jambi Lamban

(Kiri ke kanan) Calon Tsk AF, Terdakwa AH, AM dan MM).

Jambi, Simantab

Sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) 2004 dengan terdakwa tiga mantan kepala daerah dinilai sangat lamban. Proses persidangan lamban karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak dapat menghadirkan saksi sekaligus dan terkesan molor.

Tiga mantan kepala daerah yang menjadi terdakwa yakni Arifien Manap (mantan Walikota Jambi), Abdullah Hich (mantan Bupati Tanjung Jbaung Timur), Madjid Muaz (mantan Bupati Tebo), Zulkifli Somad (mantan Ketua DPRD Kota Jambi) dan mantan Sekda Tanjabtim, Syarifuddin Fadil.

Sejak Rabu (20/2/13), Arifien Manap, mendapat status tahanan kota. Penetapan status ini dilakukan ketika Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi melimpahkan kasus ini ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu (19/12).

Ketua DPD II Partai Golkar Kota Jambi ini harus menjalani tahanan kota selama  20 hari ke depan, terhitung 19 Desember, kemarin. Menurut pengacara Arifien Manap, Embong Adi Saputra, saat ini kliennya masih  sakit namun tetap akan kooperatif memenuhi panggilan Kejari Jambi.

Setelah menjalani pelimpahan, Arifien langsung meninggalkan gedung Kejari Jambi. Dia dibopong dari atas kursi roda masuk ke dalam mobil Honda Freed putih.

Sementar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Kabupaten Tanjab Timur tahun 2004 lalu dengan terdakwa Abdullah Hich, Sarifudin Fadhil, dan Suparno, Rabu (20/2), kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Suprabowo, SH, mengagendakan pemeriksaan tiga orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). 

Dalam persidangan, salah seorang saksi dari panitia P3UD mengatakan pengadaan mobil damkar di Tanjab Timur dilakukan lewat proses penunjukkan langsung. Namun saksi tersebut mengaku tidak mengetahui bagaimana proses pengadaan mobil damkar tersebut.

“Saya hanya diperintahkan untuk tanda tangan dokumen. Saya tidak ada membaca dokumennya. Saya juga tidak tahu masalah pengadaan, karena saya tidak dilibatkan,”ujar saksi tersebut.

Sidang lanjutan kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) tahun 2004 senilai Rp650 juta sesuai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Sidang kasus korupsi yang dipimpim Ketua Majelis Hakim Suprabowo, dan dua hakim anggota, menghadirkan tiga saksi kepada tiga terdakwa yakni mantan Bupati Tanjabtim, Abdullah Hich, mantan Sekda Tanjabtim Syarifuddin Fadil dan Suparno mantan Ketua Bappeda Tanjabtim.

Tiga saksi yang dihadirkan dari jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Muarasabak itu yakni mantan Asisten III Tanjabtim, Kholil, Syafrial dan Sukri mantan Kasubag Dinas Perlengkapan dan Aset Pemkab Tanjabtim.

Sedangkan sidang  lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Kabupaten Tebo tahun 2004 lalu dengan terdakwa mantan Bupati Tebo, Madjid Muaz, pagi ini, Rabu (20/2), kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jambi.

Sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Nelson Sitanggang, SH, MH itu mengagendakan pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Muara Tebo.

Namun sidang tidak bisa dilanjutkan, karena JPU belum menyelesaikan tuntutannya. “Tuntutan belum siap. Kami minta waktu satu minggu untuk menyiapkannya,”ujar JPU Benny, SH, kepada majelis hakim.

Nelson Sitanggang juga sempat menanyakan kepada JPU apa yang menyebabkan tuntutan belum siap. Kepada majelis hakim, JPU mengatakan masih ada masalah administrasi yang menyebabkan tuntutan belum siap.

Setelah mendengarkan jawaban dari JPU, Nelson Sitanggang lantas menunda persidangan, hingga Rabu (27/2) pekan depan. “Sidang akan kita lanjutkan kembali Rabu, 27 Februari mendatang pukul 09.00 WIB. Kepada jaksa diperintahkan untuk menghadirkan terdakwa ke persidangan,”kata Nelson.

Kemudian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi menggelar sidang lanjutan kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Rabu (20/2/13), sidang menghadirkan Bupati Fattah sebagai saksi untuk terdakwa Syargawi dan Usman T.

Dalam keterangannya, Fattah mengaku, tidak tahu jika pembeliaan mobil damkar itu dimasukkan ke dalam APBD Batanghari. “Saya tidak tahu, karena semuanya di Dinas Tata Kota. Saya baru mengetahui adanya pengadaan mobil damkar itu setelah menerima laporan dari Usman T. Saya dilaporkan setelah pencairan, dan sudah dibayar,” katanya kepada mejalis hakim.

Saksi lainnya, Ali Redo yang saat itu menjabat Kabag Keuangan Batanghari, menyatakan hanya berperan meneliti dokumen-dokumen untuk pencairan uang. “Saya ikut meneliti dan tanda tangan dokumen. Setelah itu saya tidak tahu lagi,” katanya.


Sejumlah pemerintah kabupaten/kota membeli mobil pemadam kebakaran dengan harga miliaran rupiah, namun ternyata harga mobil tersebut tidak mencapai Rp 250 juta rupiah. Hal ini terungkap dari keterangan saksi ahli dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu (20/2/13).

Menurut dosen Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung (ITB) yang juga pemeriksa mobil damkar yang diadakan PT Istana Sarana Raya, Indrawanto dan Toto Hardiyanto, mobil damkar tersebut sudah memenuhi standar, merek Isuzu type NKR 66. Pembuatannya tahun 2003-2004. Namun saksi tidak tahu siapa yang memproduksi mobil tersebut.   

“Dari hasil penelitian, harga pokok produksi mobil itu pada tahun 2003 sebesar Rp 339 juta, tahun 2004 sebesar 349 juta. Adanya perbedaan ini karena pada tahun 2004 ada kenaikan harga pokok,” kata Indrawanto, doktor lulusan Belgia ini. 

Saksi menerangkan, metode yang mereka lakukan dalam pemeriksaan barang itu dengan cara mencatat satu persatu komponen mobil. “Mobil itu tidak ada pembanding di luar, karena tidak ada dijual di pasaran,“ ungkapnya.   

Hal yang sama juga dikatakan, Toto Hardiyanto. Dia menerangkan bahwa hasil pemeriksaan yang mereka lakukan terhadap seluruh mobil damkar dari PT Istana Sarana Raya semuanya adalah sama. “Semuanya di seluruh Indonesia kami yang memeriksa, dan semuanya mobil identik sama,” kata dia.

Dari hasil penghitungannya, harga mesin mobil tersebut hanya Rp 100 juta, di luar pompa air dan karoseri. “Hasil penelitian kami, mesin mobil itu harganya hanya 100 juta, mesin pompa air belinya Rp 125 juta dan karoseri harganya 104 juta,” tandas doktor tamatan Prancis ini. (rosenman saragih)

28 Kelurahan di Kota Jambi Terendam Banjir

Warga Desa Niaso Maro Sebo Kab Muarojambi mengungsi dengan menggunakan perahu kayu kecil akibat banjir yang terus meninggi di ujung Jembatan Batanghari II Jambi Selasa 19-2-13.Foto Rosenman Saragih Manihuruk

Jambi, Simantab

Sebanyak 28 kelurahan di tujuh kecamatan di Kota Jambi kini direndam bencana banjir. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jambi, tujuh kecamatan yang terkena banjir, di antaranya Kecamatan Telanaipura, Kecamatan Pasar Jambi, Kecamatan  Jambi Timur, Kecamatan Jelutung, Kecamatan Pelayangan, Kecamatan Danau Teluk dan Kota Baru.

Koordinator Satgas Pusdalops PB Provinsi Jambi, M Dalmanto, Rabu (20/2) mengatakan, banjir terjadi akibat meluapnya Sungai Batanghari dikarenakan limpahan air dari daerah hulu sungai. Banjir yang mengenai hampir di seluruh Kecamatan di Kota Jambi ini mulai terjadi pada Minggu kemarin.

Menurut Dalmanto berdasarkan pengamatan ketinggian muka air Sungai Batanghari di Stasiun Duga Air Automatik (AWLR) Sungai Batanghari milik Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Jambi di Taman Tanggo Rajo, Kota Jambi, Rabu (20/2/13) pagi, ketinggian air mencapai 14.30 meter atau kodisinya masih siaga III.

Disebutkan, kelurahan yang terkena banjir di Kota Jambi yakni Kelurahan Legok, Kelurahan Buluran Kenali, Kelurahan Teluk Kenali, Kelurahan Penyengat Rendah, Kelurahan Pasar Jambi, Kelurahan Beringin, Kelurahan Sungai Asam, Kelurahan Orang Kayo Hitam.

Kemudian Kelurahan Sijenjang, Kelurahan Kasang Jaya, Kelurahan Talang Banjar, Kelurahan Kasang, Kelurahan Tanjung Sari, Kelurahan Payo Selincah, Kelurahan Rajawali, Kelurahan Cempaka Putih, Kelurahan Arab Melayu.

Selanjutnya di Kelurahan Mudung Laut, Kelurahan Tengah, Kelurahan Tahtul Yaman, Kelurahan Jelmu, Kelurahan Tanjung Johor, Kelurahan Pasir Panjang, Kelurahan Tanjung Raden, Kelurahan Olak Kemang, Kelurahan Tanjung Pasir, Kelurahan Ulu Gedong dan Kelurahan Kenali Besar.

Sementara  1.217 KK di 28 kelurahan, tujuh kecamatan mulai mengungsi di beberapa lokasi. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jambi sebanyak 1.217 KK mulai mengungsi di beberapa lokasi pengungsian. 

Lokasi pengungsian itu diantaranya Perumahan Pematang Sulur, Buluran, Sungai Putri, Penyengat Rendah, Legok dan Sijenjang. “Dampaknya perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat terganggu dikarenakan akses transportasi darat terganggu,”ujar Kasi Tanggap Darurat BPBD Provinsi Jambi M Dalmanto.

Disebutkan, menghadapi bencana banjir yang merendam sebagian Kota Jambi BPBD Provinsi Jambi menyiapkan sebanyak 8 posko diantaranya. Posko I di depan rumah dinas gubernur (Ancol), Posko II Buluran, Posko III Legok (Madrasah), Posko IV Sungai Putri, Posko V Danau Teluk, Posko VI Pelayangan, Posko VII Penyengat Rendah Sipin, dan Posko VIII di Pematang Sulur. (rosenman saragih)

5 Tewas Akibat Banjir di Jambi

Sebuah Truk BBM PI Putra Hang Tuah Jambi hanyut terbalik terbawa arus banjir saat melintas di Desa Niaso Kecamatan Maro Sebo Kab Muarojambi Selasa sore19-2-13.Foto Rosenman Saragih Manihuruk

Banjir di Jambi Dinyatakan Siaga Satu

Jambi, Simantab

Banjir di Provinsi Jambi saat ini masuk status siaga satu. Warga dihimbau untuk lebih berhati - hati karena bencana alam ini telah menelan korban jiwa. Sejak awal Januari hingga pertengahan Februari 2013, banjir telan merenggut nyawa setidaknya lima orang, merendam puluhan ribuan hektar areal pertanian dan ribuan rumah penduduk.

Sementara korban tewas akibat banjir diantaranya Ade Irawan (16), Warga Desa Rengas Bandung, Kabupaten Muarojambi. Ade tewas akibat getek (Perahu Motor/red) yang ditumpanginya karam di perairan di Desa Niaso, Kabupaten Muarojambi.

Kemudian Herry (23) yang tenggelam di Sungai Batangasai, Kabupaten Sarolangun akibat terpeleset ke Sungai Batangasai yang berarus deras.

Setelah itu Jakfar (30) nelayan Desa Kunangan, Kecamatan Kumpeh Ilir, kabupaten Muarojambi yang tenggelam dan terseret arus ketika hendak menyeberang Sungai Batanghari dengan perahu.

Kemudian dua orang siswa SMP Negeri 20 Kota Jambi yang tinggal di Kelurahan Talangbakung, Kota Jambi yakni Nanang (14) dan Julian (14), mereka tenggelam di perairan di Desa Niaso, Kecamatan Marosebo, Kebupaten Muarojambi, saat sedang mandi dan bermain banjir.

Status siaga satu (Banjir) ini dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Provinsi Jambi Zubaidi. Dirinya berharap yang lebih harus berhati-hati ialah warga yang bermukim di bantaran sungai.

“Warga disarankan jangan mandi dan bermain di sungai yang arusnya deras. Karena debit air sungai Batanghari dalam sepekan terakhir terus naik. Hingga Selasa (19/2) ketinggian air Sungai Batanghari telah mencapai 14. 10 meter. Hal ini diketahui dari Stasiun Duga Air di Kawasan Ancol persisnya di seputaran Rumah Dinas Gubernur Jambi,”ujar Zubaidi.

Sementara itu, Prakirawan Badan Meterologi dan Geofisika (BMKG) Jambi, Gumilang menyebutkan hujan berpotensi terjadi di Provinsi Jambi hingga bulan Maret 2013, dengan intensitas sedang hingga lebat.

Potensi terjadinya cuaca ekstrem juga diramalkan yang ditandai dengan angin kencang dan petir. Ini berpotensi terjadi dari sore hingga tengah malam. “Potensi hujan masih terus ada dan bahkan diprediksi masih terjadi cuaca ekstrem,”katanya. (rosenman saragih)

NOMOR TELEPON LOKET BUS INTRA JAMBI DAN BUS RAPI JAMBI

NOMOR TELEPON LOKET BUS INTRA JAMBI DAN BUS RAPI JAMBI.

NO PENJAGA LOKET BUS INTRA DI JAMBI (MARGA SIAHAAN) NO HP 0813 66654349. Alamat Loket Simpang Rimbo Kota Jambi.

(MARGA SIAHAAN) NO HP 0813 66654349. Alamat Loket Simpang Rimbo Kota Jambi.

 ****************************************************************************

NOMOR LOKET BUS RAPI DI JL PATTIMURA KOTA JAMBI
NO KANTOR 0741  580563 
(HP 0852 66117793 An Br Aritonang)

NOMOR TELEPON BUS RPI MEDAN JL SISINGAMANGARAJA 061 787 7458 & 061 787 7457

 

Jambi Matangkan Persiapan Tuan Rumah Jamsinas III Tahun 2013

Jambi, Simantab

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Ir. H. Syahrasaddin, M.Si memimpin dan membahas secara langsung rapat persiapan Jambore Siaran Nasional (Jamsinas) III Tahun 2013 di Provinsi Jambi yang rencananya akan dibuka oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam rapat yang bertempat di Ruang Pola Kantor Gubernur, Senin, (18/02) guna mematangkan persiapan Jambi selaku tuan rumah Jamsinas.

Rapat dihadiri Kepala LPP RRI Jambi serta unsur dari TNI dan POLRI. Dalam rapat persiapan Jamsinas III ini Sekda juga membahas tentang pembentukan panitia pelaksana kunjungan kerja Wakil Presiden RI yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan ( SK ) yang ditandatangani oleh Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus (HBA) dengan nomor : 123/Kep.Gub/HMP/2013.

Disamping itu dalam rapat ini Sekda juga memberikan masukan dan saran serta berdialog dengan instansi terkait. Sekda juga mengharapkan untuk persiapan rapat Jamsinas berikutnya para panitia yang telah ditetapkan ini tidak berganti-ganti orang dalam mengikutinya. Hal ini ditujukan agar setiap rencana persiapan ini semakin matang dan sempurna.

“Jadi saya harapkan pada rapat Jamsinas berikutnya, yang mengikuti orangnya tidak berganti-ganti, hal ini ditujukan agar setiap rencana persiapan semakin matang,” terang Sekda.

Sekda menambahkan bahwa untuk rangkaian kegiatan lainnya seperti Jambi Emas Expo berkemungkinan tidak dibuka oleh Wapres RI, karena pada pembukaan Jambi Expo pada tahun sebelumnya sudah pernah dibuka oleh orang nomor dua di Indonesia itu.  

Sementara itu, Kepala Biro Humas Setda Provinsi Jambi Drs. H. Asvan Deswan, M.Si yang juga mengikuti rapat ini mengemukakan soal pemasangan baleho baik itu baleho Wapres maupun Gubernur serta para Bupati/Walikota, dimana dalam pemasangan baleho  ini ada tata letak yang harus dipedomani.

 Untuk itu Kepala Biro Humas dan Protokol ini menghimbau kepada seluruh instansi terkait yang nantinya akan memasang baleho tersebut agar sebelumnya diminta untuk berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi. (rosenman saragih)