“Berdoalah Untuk JR Saragih dan Junimart Girsang”

TKP Nagori (Desa) Huta Bahpasunsang, Sondi Raya, Kabupaten Simalungun. Photo: FB

Beginilah Kondisi Jalan di Kampung JR Saragih dan Dapil Junimart Girsang 

BERITAKU-Sudah 72 Tahun Indonesia Merdeka. Sudah Ratusan Tahun Pula usia Kabupaten Simalungun. Namun hingga kini masyarakat masih “sakit hati” dengan kondisi jalan di pelosok Kabupaten Simalungun. Salah satunya kondisi jalan yang sangat miris melihatnya adalah di Nagori (Desa) Huta Bahpasunsang, Sondi Raya, Kabupaten Simalungun.

Desa itu tak begitu jauh dari ibukota Kabupaten Simalungun, Pematangraya. Daerah ini adalah daerah kekuasaan Bupati Simalungun Jopinus Ramli Saragih yang kini dibesar-besarkan mau mencalonkan diri jadi Gubernur Sumatera Utara Pilkada Juni 2018 mendatang. Bahkan kampung itu merupakan daerah pemilihan seorang Anggota DPR RI yang cukup terkenal se antero Tanah Air, yakni Junimart Girsang. 

Disaat Presiden Jokowi tengah gencarnya membangun infrastruktur hingga ke pelosok Papua, ternyata masih ada kondisi jalan di Sumatera Utara yang lebih parah kondisinya. Pemerintah Kabupaten Simalungun dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tampaknya belum sepadan untuk membenahi infrastruktur di Simalungun.

Bahkan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara Dapil Kabupaten Simalungun hingga kini masih gagal untuk memperjuangkan anggaran APBD Provinsi Sumut untuk membangun infrastruktur di Simalungun. 

Setidaknya ada 8 Anggota DPRD Provinsi Sumut Dapil Pematangsiantar dan Simalungun Periode 2014-2019. Mereka adalah Inge Amelia Nasution (Nasdem), Hj Hidayah Herlina Gusti (PKS), Jantoguh Damanik (PDI-P), H Ajib Syah (Golkar), Janter Sirait (Golkar), Richard Pandapotan Sidabutar (Gerindra), Rony Reynaldo Situmorang (Demokrat) dan Rinawati Sianturi (Hanura).

Ke 8 Anggota DPRD Prov Sumut Dapil  Pematangsiantar dan Simalungun ini patut bertanggungjawab atas kondisi jalan-jalan di Kabupaten Simalungun yang membuat masyarakat penduduk “menangis”. 

Para Anggota dewan terhormat ini, bahkan disinyalir tak pernah turun gunung melihat kondisi daerah pemilihannya hingga ke desa-desa. Bahkan untuk memperjuangkan alokasi APBD Sumut untuk pembangunan infrastruktur di Simalungun juga nyaris tak terdengar.

Kemudian lobi-lobi yang dilakukan Bupati Simalungun JR Saragih kepada PU Prov Sumut juga dinilai kurang berhasil. Sehingga jarang sekali PU Provinsi Sumut melakukan dan memperjuangkan proyek di wilayah Simalungun.

Dari pemberitaan, Pemprov Sumut tahun 2017 baru mengalokasikan dana sebesar Rp70 miliar untuk memperbaiki dan membangun lima ruas jalan raya di Kabupaten Simalungun. Panjang ruas jalan yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut jauh lebih sedikit dibanding yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Simalungun.

Total panjang jalan provinsi di Kabupaten Simalungun sekitar 170 km yang tersebar di tujuh ruas jalan. Sedangkan panjang jalan yang menjadi tanggung jawab Pemprov Sumut di wilayah itu hanya sedikit jika dibandingkan tanggungjawab Kabupaten Simalungun yang mencapai 12.600 Km.

Jalan yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Simalungun hampir 12.600 km dan baru sekitar 30 persen saja yang jalan kondisinya mantap. Sedangkan 70 masih memprihatinkan. Untuk kepentingan masyarakat luas pemerintah dalam berbagai jenjang harus berkolaborasi dan bersinergi mensukseskan pembangunan.

Dalam membangun infrastruktur harus saling isi baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. 

Bupati Simalungun JR Saragih dan Wakil Bupati Simalungun Amran Sinaga harus berkenalan dengan Menteri PU-PERA dan Jajarannya. Kalau perlu adakan pertemuan khusus meminta dukungan Kementeria PU-PERA dan Pemprov Sumut untuk perbaikan jalan kabupaten, provinsi, nasional di Simalungun.

Melihat sejumlah gambar postingan Helli Sinaga saat mereka melintasi jalan di Huta (Desa) Bahpasunsang masuk dari Sondi Raya yang tidak jauh dari Ibukota Kabupaten Simalungun Pematangraya.

Warga Bahpasunsang harus bahu membahu mendorong mobil tumpangan mereka saat melintasi jalan menanjak yang kondisinya rusak parah. Mereka harus ikut mengantar Pendeta GKPS yang pindah ke GKPS Resort Sumbul, Kamis (31/8/2017).

Pemanfaatan Dana Desa (DD) untuk pembangunan infrastruktur di desa-desa di Simalungun bisa jadi prioritas. Pasalnya, akses jalan merupakan prioritas untuk mendukung akses perekonomian warga setempat. 

Tahun 2017 ini, Kabupaten Simalungun mendapatkan alokasi dana desa untuk 386 desa Rp 294.047.540.000. Masing-masing nagori minimal mendapatkan dana desa Rp 739.200.600.

Namun hingga Juli 2017, baru 17 desa (Nagori) di Kabupaten Simalungun yang sudah mendapatkan Dana Desa dari Pemerintah Pusat. Belum seluruhnya desa yang mendapatkan bantuan dana desa dikarenakan para kepala desa belum menyerahkan APBDesa dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Dana tersebut digunakan para pangulu nagori untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat seperti mengadakan pelatihan. Dana desa akan ditransfer ke rekening Nagori masing-masing. 

Desa yang sudah menerima dana desa terdapat di Kecamatan Pematang Bandar, Dolok Pardamean, Tapian Dolok dan Pematang Sidamanik. Sementara di kecamatan puluhan kecamatan lainnya belum (31 Kecamatan di Kabupaten Simalungun).

Persoalan pembangunan jalan di Simalungun juga harus ada andil Bupati Simalungun Jr Saragih dan juga Anggota DPR RI Junimart Girsang. 

Jika kedua sosok ini merasa orang Simalungun, tak akan tega membiarkan warga Bahpasusang harus medorong dan menarik kenderaan mereka saat melintasi jalan rusak di desa mereka. 

Mari Berdoa Untuk JR Saragih dan Junimart Girsang agar terketuk hati mereka untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Simalungun. Semoga. (Berbagai Sumber/Asenk Lee Saragih)  

TKP Nagori (Desa) Huta Bahpasunsang, Sondi Raya, Kabupaten Simalungun. Photo: FB

TKP Nagori (Desa) Huta Bahpasunsang, Sondi Raya, Kabupaten Simalungun. Photo: FB

TKP Nagori (Desa) Huta Bahpasunsang, Sondi Raya, Kabupaten Simalungun. Photo: FB