Jambi, Batak Pos
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi menolak memberitahukan kelanjutan pengusutan dugaan korupsi penyunatan 50 persen dari Rp 1,8 miliar dana insentif atlet dan pelatih peraih medali di PON XVI Sumatera Selatan. Sebelumnya Kajati Jambi berjanji akan mengusut dugaan korupsi di KONI Jambi itu.
Mencuatnya kasus dugaan korupsi itu berdasarkan laporan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H Soewarno Soerinta. Awalnya Kajati Jambi Sutiyono mengatakan pihakya sudah menyiapkan tim untuk mengusut kasus dugaan korupsi di KONI Jambi senilai Rp 1,8 miliar tersebut.
"Maaf sekarang kita fokus pada pembinaan atlet menjelang PON XVII Kaltim 2008. Kita fokuskan dulu pembinaan karena ini menyangkut prestasi. Kita kesampingkan dulu isu dugaan korupsi yang ada di KONI Jambi tersebut. Mari kita galang dukungan masyarakat untuk kontingen Jambi,"ujar Sutiyono menjawab Batak Pos saat jumpa pers di Kajati Jambi, Kamis (29/5).Menurutnya, isu dugaan korupsi itu jangan sampai mengganggu kontingen PON Jambi.
"Sekarang kita fokuskan dulu untuk pelatihan guna mendapat prestasi di PON Kaltim. Mari bersama-sama mendukung tim PON Jambi agar dapat sukses di PON Kaltim,"ujar Sutiyono yang juga menjabat Ketua Pengda Gulat Jambi. Sebelumnya Sutiyono telah mengembalikan dana pemotongan insentif yang dilakukan pengurus pengda beberapa cabang olehraga (cabor) setelah kasus tersebut mencuat kepermukaan.
Seperti diketahui, Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi, Ir Nasrun Arbain membantah kalau dirinya diberitakan mengkorupsi 50 persen dari Rp 1,8 miliar dana insentif atlet dan pelatih disejumlah cabang olahraga. Tudingan yang dibeberkan Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Tinju (Pertina) Jambi, H Soewarno Soerita kepada media, dinilai Nasrun Arbain hanya mis komunikasi.
Pemotongan 50 persen dana insentif yang dilakukan pengurus KONI Jambi, hal itu telah dilandasi prosedur dengan dikuatkan SK Ketua Umum KONI Jambi, Zulkifli Nurdin yang juga menjabat Gubernur Jambi. Bahkan pemotongan dana insentif itu sudah hasil rapat seluruh atlet, pelatih dan pengurus 26 cabang olahraga peserta PON 2008 di Kalimantan Timur.
Hal tersebut dijelaskan Nasrun Arbain dalam jumpa pers dengan wartawan di Sekretariat KONI Jambi, Kamis (22/5) lalu. Menurutnya, dasar dari pemotongan itu dilakukan karena dana insentif atlet dan pelatih tidak digunakan untuk pembinaan atlet dan pelatih. Namun atlet dan pelatih penerima insentif itu lebih menggunakan dana tersebut kepada keperluan pribadi.
"Atas dasar itu kita memiliki pikiran untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian kita pengurus KONI Jambi merapatkan tersebut dan menyampaikan hal itu kepada Ketua Umum Koni Jambi. Selanjutnya Ketua Umum Koni Jambi membuat SK No 06/2008 tentang pemotongan dana insentif. Dan semua atlet, pelatih dan pengurus Pengda menyetujuinya,"katanya.
Disebutkan, dana Koni Jambi untuk tim PON 2008 kaltim kini hanya tersedia Rp 1,3 miliar. Pemotongan dana itu untuk menunjang prestasi atlet PON. Kini 210 atlet dari 26 cabang olahraga siap menghadapi PON 2008 XVII di Kaltim. Koni Jambi menargetkan 30 medali emas dengan rangking 5 besar. ruk
DENGAN NIAT BAIK, ISI BLOG INI BUKAN UNTUK MELANGGAR UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. APABILA ADA ORANG-LEMBAGA DLL YANG KEBERATAN DENGAN ISI DARI BLOG INI, BOLEH MELAYANGKAN SURAT ELEKTRONIK KE EMAIL : rosenmanmanihuruk@gmail.com atau SMS/WA ke NO 08127477587. FB Asenk Lee Saragih.UNTUK DICABUT ISI DARI BLOG YANG KEBERATAN BERSANGKUTAN.
.
.
Kamis, 29 Mei 2008
Pemprov Jambi Ajukan Rp 43,77 Dana Tambahan Pada APBDP 2008
Jambi, Batak Pos
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengajukan dana tambahan belanja sebesar Rp 43,77 miliar pada APBD Perubahan 2008 Provinsi Jambi. Dana tersebut diperuntukka untuk enam instansi dalam Provinsi Jambi.
Hal tersebut dikatakan H.Zulkifli Nurdin ketika menyampaikan Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum APBD(KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Propinsi Jambi Tahun 2008 pada Sidang Paripurna DPRD Propinsi Jambi, Rabu (28/5).
Sidang dipimpin langsung Ketua Dewan H.Zulman Manaf, dihadiri para Anggota Dewan dan undangan lainnya.Menurut Zulkifli Nurdin, penambahan belanja langsung tersebut diperuntukkan pada enam satuan kerja perangkat daerah.
Seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendapat tambahan sebesar Rp.2,8 milyar, dari Rp.151,8 milyar menjadi Rp.154,6 milyar atau naik 9,8 persen.Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi mendapat tambahan sebesar Rp.6,07 milyar, dari Rp.37,43 milyar menjai 43,51 milyar atau meningkat 8,6 %, Rumah Sakit Umum Daerah Jambi bertambah sebesar Rp.3,6 milyar dari Rp.68,01 milyar menjadi Rp.71,7 milyar atau naik sebesar 9,4 persen.
Selanjutnya, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi, bertambah bertambah Rp.19,9 milyar dari Rp.396,5 milyar menjadi Rp.416,49 milyar atau naik 9,5 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi bertambah Rp.5,7 milyar dari Rp.21,1 milyar menjadi Rp.26,7 milyar atau naik 7,8 persen.Lingkup urusan pertanian mendapat tambahan sebesar Rp.5,1 milyar dari Rp.77,6 milyar menjadi Rp 82,7 milyar atau meningkat sebesar 9,3 persen(diperuntukkan bagi Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Badan Bimas Ketahanan Pangan).
Disamping adanya penambahan, juga terjadi pergeseran atau revisi anggaran murni yang diakibatkan terjadinya perubahan alokasi dan target kegiatan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. ruk
Pemerintah Provinsi Jambi melalui Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengajukan dana tambahan belanja sebesar Rp 43,77 miliar pada APBD Perubahan 2008 Provinsi Jambi. Dana tersebut diperuntukka untuk enam instansi dalam Provinsi Jambi.
Hal tersebut dikatakan H.Zulkifli Nurdin ketika menyampaikan Nota Pengantar Perubahan Kebijakan Umum APBD(KUA), Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)Propinsi Jambi Tahun 2008 pada Sidang Paripurna DPRD Propinsi Jambi, Rabu (28/5).
Sidang dipimpin langsung Ketua Dewan H.Zulman Manaf, dihadiri para Anggota Dewan dan undangan lainnya.Menurut Zulkifli Nurdin, penambahan belanja langsung tersebut diperuntukkan pada enam satuan kerja perangkat daerah.
Seperti Dinas Pendidikan Provinsi Jambi mendapat tambahan sebesar Rp.2,8 milyar, dari Rp.151,8 milyar menjadi Rp.154,6 milyar atau naik 9,8 persen.Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Jambi mendapat tambahan sebesar Rp.6,07 milyar, dari Rp.37,43 milyar menjai 43,51 milyar atau meningkat 8,6 %, Rumah Sakit Umum Daerah Jambi bertambah sebesar Rp.3,6 milyar dari Rp.68,01 milyar menjadi Rp.71,7 milyar atau naik sebesar 9,4 persen.
Selanjutnya, Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi, bertambah bertambah Rp.19,9 milyar dari Rp.396,5 milyar menjadi Rp.416,49 milyar atau naik 9,5 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi bertambah Rp.5,7 milyar dari Rp.21,1 milyar menjadi Rp.26,7 milyar atau naik 7,8 persen.Lingkup urusan pertanian mendapat tambahan sebesar Rp.5,1 milyar dari Rp.77,6 milyar menjadi Rp 82,7 milyar atau meningkat sebesar 9,3 persen(diperuntukkan bagi Dinas Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Badan Bimas Ketahanan Pangan).
Disamping adanya penambahan, juga terjadi pergeseran atau revisi anggaran murni yang diakibatkan terjadinya perubahan alokasi dan target kegiatan serta peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. ruk
Sopir Angkot di Jambi Unjukrasa di DPRD Kota Jambi
Jambi, Batak Pos
Sekitar 100 orang supir perwakilan ribuan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Jambi melakukan unjukrasa di DPRD Kota Jambi, Kamis (29/5) siang.
Para sopir itu meminta DPRD Kota Jambi untuk mendesak Walikota Jambi menjabut keputusannya Nomor 244 tahun 2008 tentang penetapan tarif angkutan penumpang umum dalam Kota Jambi.Menurut SK Walikota Jambi itu, keputusan tarif baru penumpang umum Rp 2500 per penumpang dan mahasiswa pelajar Rp 1200 per penumpang. Tarif baru itu sangat merugikan pendapatan para sopir.
Sopir angkot Jambi meminta tarif yakni Rp 2000 untuk pelajar/mahasiswa dan Rp 3000 penumpang umum. Para sopir juga memberi tarif alternatif yakni Rp 2000 secara merata.
Puluhan perwakilan supir angkot dari berbagai jurusan yang ada di Kota Jambi diterima di ruang sidang DPRD oleh Komisi C DPRD Kota Jambi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Organda Kota Jambi, Kasat Lantas Poltabes Jambi.
Pengamatan Batak Pos di ruang pertemuan itu menunjukkan, mufakat itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi para sopir. Komisi C DPRD yang diketuai Ridwan SE, Kadishub Kota Jambi, Marjani, Ketua DPC Organda Kota Jambi, Anas Mucktar menolak usulan para sopir soal tarif tersebut.
Para perwakilan sopir keluar ruangan dengan kecewa.Mengetahui tuntutan para sopir tidak diwujudkan, ratusan sopir perwakilan ribuan sopir angkot di Kota Jambi mengancam memungut tarif dengan kemauan sendiri. Kemudian para sopir juga mengancam untuk melakukan demo besar-besaran.
Menurut para sopir yang menggantungkan hidup di Terminal Rawasari Pasar Jambi, keputusan Walikota Jambi terhadap kenaikan tarif tersebut cenderung merugikan para sopir.
Disebutkan, surat DPC Organda Kota Jambi Nomor 049/DPC-OGD/KT/V/2008 tanggal 24 Mei tentang usulan kenaikan tarif angkutan umum kepada Walikota Jambi tidak mengakomudir kepentingan para sopir. Surat tersebut tidak sah karena tidak melibatkan para sopir dalam pengajuan tarif.
Kadishub Kota Jambi, Marjani dalam pertemuan itu mengatakan, keputusan walikota tentang kenaikan tarif itu, sudah berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan itu merupakan hasil evaluasi sejumlah pihak terhadap kenaikan BBM. Dirinya meminta agar para sopir memahami beban masyarakat khususnya pengguna angkutan umum.
"Kita selama ini sudah memberikan kemudahan kepada sopir angkot dengan tidak menilang serta hanya memberi pelajaran bagi sopir yang melanggar lalulintas. Kita minta para sopir mengerti dengan keadaan, karena kenaikan BBM adalah hal yang terbaik diambil pemerintah pusat. Tarif Rp 1200 pelajar/mahasiswa dan Rp 2500 penumpang umum sudah adil bagi supir dan penumpang,"katanya. ruk
Sekitar 100 orang supir perwakilan ribuan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Jambi melakukan unjukrasa di DPRD Kota Jambi, Kamis (29/5) siang.
Para sopir itu meminta DPRD Kota Jambi untuk mendesak Walikota Jambi menjabut keputusannya Nomor 244 tahun 2008 tentang penetapan tarif angkutan penumpang umum dalam Kota Jambi.Menurut SK Walikota Jambi itu, keputusan tarif baru penumpang umum Rp 2500 per penumpang dan mahasiswa pelajar Rp 1200 per penumpang. Tarif baru itu sangat merugikan pendapatan para sopir.
Sopir angkot Jambi meminta tarif yakni Rp 2000 untuk pelajar/mahasiswa dan Rp 3000 penumpang umum. Para sopir juga memberi tarif alternatif yakni Rp 2000 secara merata.
Puluhan perwakilan supir angkot dari berbagai jurusan yang ada di Kota Jambi diterima di ruang sidang DPRD oleh Komisi C DPRD Kota Jambi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Organda Kota Jambi, Kasat Lantas Poltabes Jambi.
Pengamatan Batak Pos di ruang pertemuan itu menunjukkan, mufakat itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi para sopir. Komisi C DPRD yang diketuai Ridwan SE, Kadishub Kota Jambi, Marjani, Ketua DPC Organda Kota Jambi, Anas Mucktar menolak usulan para sopir soal tarif tersebut.
Para perwakilan sopir keluar ruangan dengan kecewa.Mengetahui tuntutan para sopir tidak diwujudkan, ratusan sopir perwakilan ribuan sopir angkot di Kota Jambi mengancam memungut tarif dengan kemauan sendiri. Kemudian para sopir juga mengancam untuk melakukan demo besar-besaran.
Menurut para sopir yang menggantungkan hidup di Terminal Rawasari Pasar Jambi, keputusan Walikota Jambi terhadap kenaikan tarif tersebut cenderung merugikan para sopir.
Disebutkan, surat DPC Organda Kota Jambi Nomor 049/DPC-OGD/KT/V/2008 tanggal 24 Mei tentang usulan kenaikan tarif angkutan umum kepada Walikota Jambi tidak mengakomudir kepentingan para sopir. Surat tersebut tidak sah karena tidak melibatkan para sopir dalam pengajuan tarif.
Kadishub Kota Jambi, Marjani dalam pertemuan itu mengatakan, keputusan walikota tentang kenaikan tarif itu, sudah berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan itu merupakan hasil evaluasi sejumlah pihak terhadap kenaikan BBM. Dirinya meminta agar para sopir memahami beban masyarakat khususnya pengguna angkutan umum.
"Kita selama ini sudah memberikan kemudahan kepada sopir angkot dengan tidak menilang serta hanya memberi pelajaran bagi sopir yang melanggar lalulintas. Kita minta para sopir mengerti dengan keadaan, karena kenaikan BBM adalah hal yang terbaik diambil pemerintah pusat. Tarif Rp 1200 pelajar/mahasiswa dan Rp 2500 penumpang umum sudah adil bagi supir dan penumpang,"katanya. ruk
Sopir Angkot di Jambi Unjukrasa di DPRD Kota Jambi
Jambi, Batak Pos
Sekitar 100 orang supir perwakilan ribuan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Jambi melakukan unjukrasa di DPRD Kota Jambi, Kamis (29/5) siang.
Para sopir itu meminta DPRD Kota Jambi untuk mendesak Walikota Jambi menjabut keputusannya Nomor 244 tahun 2008 tentang penetapan tarif angkutan penumpang umum dalam Kota Jambi.Menurut SK Walikota Jambi itu, keputusan tarif baru penumpang umum Rp 2500 per penumpang dan mahasiswa pelajar Rp 1200 per penumpang. Tarif baru itu sangat merugikan pendapatan para sopir.
Sopir angkot Jambi meminta tarif yakni Rp 2000 untuk pelajar/mahasiswa dan Rp 3000 penumpang umum. Para sopir juga memberi tarif alternatif yakni Rp 2000 secara merata.
Puluhan perwakilan supir angkot dari berbagai jurusan yang ada di Kota Jambi diterima di ruang sidang DPRD oleh Komisi C DPRD Kota Jambi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Organda Kota Jambi, Kasat Lantas Poltabes Jambi.
Pengamatan Batak Pos di ruang pertemuan itu menunjukkan, mufakat itu tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi para sopir. Komisi C DPRD yang diketuai Ridwan SE, Kadishub Kota Jambi, Marjani, Ketua DPC Organda Kota Jambi, Anas Mucktar menolak usulan para sopir soal tarif tersebut.
Para perwakilan sopir keluar ruangan dengan kecewa.Mengetahui tuntutan para sopir tidak diwujudkan, ratusan sopir perwakilan ribuan sopir angkot di Kota Jambi mengancam memungut tarif dengan kemauan sendiri. Kemudian para sopir juga mengancam untuk melakukan demo besar-besaran.
Menurut para sopir yang menggantungkan hidup di Terminal Rawasari Pasar Jambi, keputusan Walikota Jambi terhadap kenaikan tarif tersebut cenderung merugikan para sopir.
Disebutkan, surat DPC Organda Kota Jambi Nomor 049/DPC-OGD/KT/V/2008 tanggal 24 Mei tentang usulan kenaikan tarif angkutan umum kepada Walikota Jambi tidak mengakomudir kepentingan para sopir. Surat tersebut tidak sah karena tidak melibatkan para sopir dalam pengajuan tarif.
Kadishub Kota Jambi, Marjani dalam pertemuan itu mengatakan, keputusan walikota tentang kenaikan tarif itu, sudah berdasarkan hasil evaluasi. Keputusan itu merupakan hasil evaluasi sejumlah pihak terhadap kenaikan BBM. Dirinya meminta agar para sopir memahami beban masyarakat khususnya pengguna angkutan umum.
"Kita selama ini sudah memberikan kemudahan kepada sopir angkot dengan tidak menilang serta hanya memberi pelajaran bagi sopir yang melanggar lalulintas. Kita minta para sopir mengerti dengan keadaan, karena kenaikan BBM adalah hal yang terbaik diambil pemerintah pusat. Tarif Rp 1200 pelajar/mahasiswa dan Rp 2500 penumpang umum sudah adil bagi supir dan penumpang,"katanya. ruk
Ribuan Sopir Angkot Tolak Keputusan Kenaikan Tarif
Jambi, Batak Pos
Ribuan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Jambi menolak keputusan Walikota Jambi Nomor 244 tahun 2008 tentang penetapan tarif angkutan penumpang umum dalam Kota Jambi.
Keputusan tarif baru penumpang umum Rp 2500 per penumpang dan mahasiswa pelajar Rp 1200 per penumpang. Tarif baru tersebut berdasarkan keputusan bersama Organda Kota Jambi, Dinas Perhubungan Kota Jambi, Dinas PU Kota Jambi dalam rapat di Kantor Walikota Jambi, Rabu (28/5).
Setelah menerima surat keputusan tarif baru tersebut, ribuan supir dari berbagai jurusan di Kota Jambi menolak keras keputusan Walikota Jambi itu. Bahkan pihak Organda Kota Jambi tidak melakukan musyawarah dengan para sopir sebelum mengajukan tarif itu ke Walikota Jambi.
Para sopir meminta Walikota Jambi membatalkan keputusan itu karena tidak mengakomodasi permintaan para sopir. Rizal, juru bicara supir angkot jurusan Broni-Pasar Jambi yang melakukan aksi damai di kantor Walikota Jambi, Rabu (28/5) mengatakan, mereka meminta tarif disesuaikan dengan kenaikan BBM.
"Kami meminta tarif untuk pelajar mahasiswa Rp 2000 per penumpang dan penumpang umum Rp 3000. Kalau tidak kami minta Rp 2000 secara merata,"katanya.
Menurutnya, keputusan Walikota Jambi itu tidak obyektif dan cenderung merugikan para supir. Menurut kolkulasi Rizal, satu hari sopir mengeluarkan biaya Rp 280 ribu untuk setoran Rp 100 ribu dan BBM Rp 180 ribu. Sementara penghasilan satu hari hanya bisa Rp 300 ribu dan paling maksimal Rp 400 ribu.
"Kita jelas menolak keputusan walikota tersebut. Seharusnya pihak Organda Kota Jambi melibatkan para sopir untuk mengambil keputusan kenaikan tarif. Namun pihak Organda sendiri hanya mengusulkan sendirian tanpa meminta pendapat para sopir. Kemudian keputusan itu juga tidak berpihak kepada pendapatan para sopir saat ini yang hanya cukup untuk biaya makan,"ujar Rizal.
Hal senada juga diamini ratusan supir yang kini menggantungkan hidup di Terminal Rawasari Pasar Jambi. Menurut mereka, keputusan Walikota Jambi terhadap kenaikan tarif tersebut cenderung merugikan para sopir.
Menurut para sopir, surat DPC Organda Kota Jambi Nomor 049/DPC-OGD/KT/V/2008 tanggal 24 Mei tentang usulan kenaikan tarif angkutan umum kepada Walikota Jambi tidak mengakomudir kepentingan para sopir. Surat tersebut tidak sah karena tidak melibatkan para sopir dalam pengajuan tarif.
Walikota Jambi Arifien Manap kepada wartawan, Rabu (28/5) mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat seluruh instansi terkait. Keputusan itu merupakan hasil evaluasi sejumlah pihak terhadap kenaikan BBM. Dirinya meminta agar para sopir memahami beban masyarakat khususnya pengguna angkutan umum.
Sementara itu, Ketua DPC Organda Kota Jambi, Anas Mucktar mengatakan, usulan tarif angkutan umum yang diajukan olehnya sudah merupakan kesepakatan bersama pengusaha angkutan kota di Jambi. Tarif yang diusulkan adalah Rp 1500 pelajar mahasiswa dan Rp 2500 penumpang umum. Namun usulan itu lain dari keputusan Walikota Jambi yang ditanda tangani Rabu (28/5). ruk
Ribuan sopir angkutan kota (angkot) di Kota Jambi menolak keputusan Walikota Jambi Nomor 244 tahun 2008 tentang penetapan tarif angkutan penumpang umum dalam Kota Jambi.
Keputusan tarif baru penumpang umum Rp 2500 per penumpang dan mahasiswa pelajar Rp 1200 per penumpang. Tarif baru tersebut berdasarkan keputusan bersama Organda Kota Jambi, Dinas Perhubungan Kota Jambi, Dinas PU Kota Jambi dalam rapat di Kantor Walikota Jambi, Rabu (28/5).
Setelah menerima surat keputusan tarif baru tersebut, ribuan supir dari berbagai jurusan di Kota Jambi menolak keras keputusan Walikota Jambi itu. Bahkan pihak Organda Kota Jambi tidak melakukan musyawarah dengan para sopir sebelum mengajukan tarif itu ke Walikota Jambi.
Para sopir meminta Walikota Jambi membatalkan keputusan itu karena tidak mengakomodasi permintaan para sopir. Rizal, juru bicara supir angkot jurusan Broni-Pasar Jambi yang melakukan aksi damai di kantor Walikota Jambi, Rabu (28/5) mengatakan, mereka meminta tarif disesuaikan dengan kenaikan BBM.
"Kami meminta tarif untuk pelajar mahasiswa Rp 2000 per penumpang dan penumpang umum Rp 3000. Kalau tidak kami minta Rp 2000 secara merata,"katanya.
Menurutnya, keputusan Walikota Jambi itu tidak obyektif dan cenderung merugikan para supir. Menurut kolkulasi Rizal, satu hari sopir mengeluarkan biaya Rp 280 ribu untuk setoran Rp 100 ribu dan BBM Rp 180 ribu. Sementara penghasilan satu hari hanya bisa Rp 300 ribu dan paling maksimal Rp 400 ribu.
"Kita jelas menolak keputusan walikota tersebut. Seharusnya pihak Organda Kota Jambi melibatkan para sopir untuk mengambil keputusan kenaikan tarif. Namun pihak Organda sendiri hanya mengusulkan sendirian tanpa meminta pendapat para sopir. Kemudian keputusan itu juga tidak berpihak kepada pendapatan para sopir saat ini yang hanya cukup untuk biaya makan,"ujar Rizal.
Hal senada juga diamini ratusan supir yang kini menggantungkan hidup di Terminal Rawasari Pasar Jambi. Menurut mereka, keputusan Walikota Jambi terhadap kenaikan tarif tersebut cenderung merugikan para sopir.
Menurut para sopir, surat DPC Organda Kota Jambi Nomor 049/DPC-OGD/KT/V/2008 tanggal 24 Mei tentang usulan kenaikan tarif angkutan umum kepada Walikota Jambi tidak mengakomudir kepentingan para sopir. Surat tersebut tidak sah karena tidak melibatkan para sopir dalam pengajuan tarif.
Walikota Jambi Arifien Manap kepada wartawan, Rabu (28/5) mengatakan, keputusan tersebut berdasarkan hasil rapat seluruh instansi terkait. Keputusan itu merupakan hasil evaluasi sejumlah pihak terhadap kenaikan BBM. Dirinya meminta agar para sopir memahami beban masyarakat khususnya pengguna angkutan umum.
Sementara itu, Ketua DPC Organda Kota Jambi, Anas Mucktar mengatakan, usulan tarif angkutan umum yang diajukan olehnya sudah merupakan kesepakatan bersama pengusaha angkutan kota di Jambi. Tarif yang diusulkan adalah Rp 1500 pelajar mahasiswa dan Rp 2500 penumpang umum. Namun usulan itu lain dari keputusan Walikota Jambi yang ditanda tangani Rabu (28/5). ruk
Selama 4 tahun, 31 SD di Jambi Dileburkan
Jambi, Batak Pos
Kurun waktu empat tahun terakhir sebanyak 31 sekolah dasar (SD) di Kota Jambi hilang akibat aspek penggabungan (regrouping). Dari 57 bangunan SD di Kota Jambi kini hanya tersisa 26 SD.
Penggabungan SD tersebut guna optimalisasi jam mengajar tenaga kependidikan.Selain itu, peleburan 31 SD itu juga diharapkan peningkatan motivasi dan semangat mengajar serta peningkatan efesiensi.
Sementara Pemerintah Kota Jambi telah menganggarkan Rp 17,96 milyar atau 62,7 persen dari kewajiban sebesar Rp 28,64 milyar untuk menangani rehabilitasi gedung sekolah, wajib belajar 9 tahun dan pendidikan anak usia dini.
Hal tersebut dikatakan Walikota Jambi Drs Arifien Manap dalam laporam keterangan pertanggungjawaban Walikota Jambi akhir masa jabatan periode 2003-2008 pada Sinang Paripurna DPRD Kota Jambi, Rabu (28/5).
Disebutkan, untuk meringankan biaya pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu di Kota Jambi, pada tahun 2004 Pemko Jambi telah memprogramkan bantuan iuran komite sekolah untuk 10.890 siswa SD dengan dana Rp 391,04 juta dan 4.202 siswa SLTP dengan anggaran Rp 554,664 juta.
Menurut Arifien Manap, semula bantuan iuran komite tersebut sudah diprogramkan hingga tahun 2008 dengan menambah cakupan jumlah siswa penerima.
Namun ditengah perjalanan pemerintah pusat memprogramkan dana BOS untuk SD/MI dan SMP/MTs.Sehingga tahun 2005 bantuan itu diganti nama dengan bantuan biaya bagi siswa yang tidak mampu dengan jumlah dana Rp 1,41 milyar.
Pada tahun 2007 Pemkot jambi juga menganggarkan untuk program "Anak Jalanan Kembali ke Bangku Sekolah" dan bantuan untuk guru Ngaji.Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Kota Jambi, Efron Purba menyesalkan peleburan 31 unit SD tersebut. Seharusnya Pemko Jambi bukan meleburkan, namun lebih memprioritaskan kualitas tenaga pengajar.
Disebutkan, peleburan 31 SD di Kota Jambi tersebut sangat merugikan masyarakat, khususya orang tua murid yang sekolah yang dileburkan itu dekat dari pemukiman mereka."Kebijakan Pemerintah Kota Jambi mengurangi sekolah SD itu adalah salah. Disaat daerah lain berusaha menambah bangunan sekolah, Pemko Jambi justru meleburkannya.
Di Jambi justru yang sekolah SD swasta tumbuh subur. Ini menandakan kalau kualitas SD di Kota Jambi minus,"ujar Ketua Kominitas Peduli Pendidikan Jambi (KPPJ) Ir Nasrul Yasir kepada Batak Pos, Rabu (28/5).
Menurutnya, kualitas SD di Jambi memang merosot. Pemerintah Kota Jambi justru salah kaprah dengan meleburkan 31 SD. "Seharusnya kualitas guru-guru yang harus diperbaharui dengan menfasilitasi sertifikasi atau pendidikan kesetaraan,"katanya. ruk
Kurun waktu empat tahun terakhir sebanyak 31 sekolah dasar (SD) di Kota Jambi hilang akibat aspek penggabungan (regrouping). Dari 57 bangunan SD di Kota Jambi kini hanya tersisa 26 SD.
Penggabungan SD tersebut guna optimalisasi jam mengajar tenaga kependidikan.Selain itu, peleburan 31 SD itu juga diharapkan peningkatan motivasi dan semangat mengajar serta peningkatan efesiensi.
Sementara Pemerintah Kota Jambi telah menganggarkan Rp 17,96 milyar atau 62,7 persen dari kewajiban sebesar Rp 28,64 milyar untuk menangani rehabilitasi gedung sekolah, wajib belajar 9 tahun dan pendidikan anak usia dini.
Hal tersebut dikatakan Walikota Jambi Drs Arifien Manap dalam laporam keterangan pertanggungjawaban Walikota Jambi akhir masa jabatan periode 2003-2008 pada Sinang Paripurna DPRD Kota Jambi, Rabu (28/5).
Disebutkan, untuk meringankan biaya pendidikan, terutama bagi siswa dari keluarga kurang mampu di Kota Jambi, pada tahun 2004 Pemko Jambi telah memprogramkan bantuan iuran komite sekolah untuk 10.890 siswa SD dengan dana Rp 391,04 juta dan 4.202 siswa SLTP dengan anggaran Rp 554,664 juta.
Menurut Arifien Manap, semula bantuan iuran komite tersebut sudah diprogramkan hingga tahun 2008 dengan menambah cakupan jumlah siswa penerima.
Namun ditengah perjalanan pemerintah pusat memprogramkan dana BOS untuk SD/MI dan SMP/MTs.Sehingga tahun 2005 bantuan itu diganti nama dengan bantuan biaya bagi siswa yang tidak mampu dengan jumlah dana Rp 1,41 milyar.
Pada tahun 2007 Pemkot jambi juga menganggarkan untuk program "Anak Jalanan Kembali ke Bangku Sekolah" dan bantuan untuk guru Ngaji.Sementara itu Anggota Komisi D DPRD Kota Jambi, Efron Purba menyesalkan peleburan 31 unit SD tersebut. Seharusnya Pemko Jambi bukan meleburkan, namun lebih memprioritaskan kualitas tenaga pengajar.
Disebutkan, peleburan 31 SD di Kota Jambi tersebut sangat merugikan masyarakat, khususya orang tua murid yang sekolah yang dileburkan itu dekat dari pemukiman mereka."Kebijakan Pemerintah Kota Jambi mengurangi sekolah SD itu adalah salah. Disaat daerah lain berusaha menambah bangunan sekolah, Pemko Jambi justru meleburkannya.
Di Jambi justru yang sekolah SD swasta tumbuh subur. Ini menandakan kalau kualitas SD di Kota Jambi minus,"ujar Ketua Kominitas Peduli Pendidikan Jambi (KPPJ) Ir Nasrul Yasir kepada Batak Pos, Rabu (28/5).
Menurutnya, kualitas SD di Jambi memang merosot. Pemerintah Kota Jambi justru salah kaprah dengan meleburkan 31 SD. "Seharusnya kualitas guru-guru yang harus diperbaharui dengan menfasilitasi sertifikasi atau pendidikan kesetaraan,"katanya. ruk
Pengakuan Pengidap HIV: “Kamis Jangan Dikucilkan”
Jambi, Batak Pos
Ada yang menarik dari “Pelatihan Berhubungan Dengan Media” yang diikuti 17 peserta dari 17 provinsi yakni LSM “Dukungan Sebaya” (LSM Pendampingan penderita HIV/AIDS) di salah satu hotel di Jambi yang berlagsung dari tanggal 26-30 Mei 2008. Kegiatan itu diprakarsai Yayasan SPIRITIA Jakarta, Chris W Green dan Direktur Eksekutif LSM Info Kespro Jakarta, Syaiful W Harahap.
Sebanyak 17 orang LSM kelompok “Dukungan Sebaya” ternyata 70 persennya positif HIV/AIDS. Diakhir pelatihan, para perserta mengungkapkan kondisi yang mereka alami. Peserta 17 asal 17 provinsi di Indonesia, diantaranya NTT, NTB, Bali, seluruh Jawa, Padang, Sulawesi Selatan, Medan dan Riau itu berkeluh kesah soal keberadan mereka di tengah masyarakat.
Ternyata dari sejumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut ada yang sudah positif terinfeksi HIV. Yudi dari Jakarta dan Heru dari Medan, mereka pada intinya minta maasyarakat di daerah-daerah tidak mengucilkan atau diskriminasi kepada pengidap HIV/AIDS.
“Kami yang terinfeksi HIV khususnya keluarga dapat memberikan dukungan, meskipun virus ini belum ada obatnya. Tetapi apabila minum obat secara teratur sesuai petunjuk dokter maka dapat membantu kondisi tubuh pasien normal dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari,”ujar Yudi dan Heru membuka percakapan dengan Batak Pos.
Yudi tidak keberatan dirinya untuk diekspose di media massa agar masyarakat dapat memahami bahwa HIV/AIDS bukanlah satu-satunya penyakit yang harus ditakuti secara berlebihan.
Ia mengakui mengetahui dirinya terinfeksi HIV pada tahun 2003, sudah berkeluarga dan punya anak berusia 6 tahun. Namun hingga sekarang anak dan istrinya tidak tertular virus tersebut.
Menurut Yudi, guna mengantisipasi agar tidak tertular kepada istri melalui hubungan seks, ia melakukan hubungan secara wajar dan memakai kondom.
Yudi juga mengakui bahwa diantara tetangganya ada yang sudah mengetahui. Namun Yudi malah menjadikan mereka sebagai media untuk memberikan informasi yang benar tentang HIV sehingga masyarakat sekitar tidak mengucilkannya.
“Masyarakat tidak perlu khawatir bergaul, makan dan minum bersalaman dengan penderita HIV. Karena tidak menular dengan pergaulan normal. Virus ini dapat menular diantaranya melalui darah misalnya jarum suntik narkoba, transfusi darah yang tercemar, hubungan seks,”katanya.
Kata Yudi, penderita yang terinfeksi HIV tidak perlu cemas berlebihan. “Kita minta mereka yang positif HIV bergabung dengan Dukungan Sebaya di daerah masing-masing untuk mendapatkan konseling dan pengobatan.
Hal sedana juga diutarakan HERU yang berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Menurutnya, dirinya tertular virus ini melalui jarum suntik narkoba. Tetapi yang membahagiakan dirinya, kala itu pacarnya masih mau untuk dinikahinya meskipun mengetahui ia positif HIV.
Heru mengambil hikmah, saat ini ia sudah keluar dari pecandu narkoba. Istrinya juga sampai saat ini belum positif terinfeksi virus HIV, dia mengaku banyak menggunakan kondom dalam melakukan hubungan suami istri.
Lain halnya dengan salah seorang peserta dari Kota Makasar, seorang ibu beranak satu yang tak mau namanya disebut. Dirinya minta kepada pihak rumah sakit di daerah untuk tidak diskriminasi terhadap pasien HIV.
Di kotanya pasien HIV yang berobat ke Rumah sakit rujukan mendapat layanan yang wajar, malah sedikit dilebihkan dari pasien lainnya. Hendaknya di daerah-daerah lain begitu. Ia juga mengharapkan agar virus ini stop hanya untuk dirinya sendiri, masyarakat yang belum tertular untuk dapat hidup wajar dan normal agar tidak tertular.
Pengakuan tiga peserta yang mau diberitakan pengakuannya itu, pada dasarnya mereka ingin dihargai dan tidak dikucilkan masyarakat. Mereka juga meminta Rumah Sakit diseluruh tanah air untuk mau melayani mereka, khususnya membuka konseling tentang HIV/AIDS.
Sementara itu, Manager Divisi Pelatihan dan Informasi Yayasan SPIRITIA Jakarta, Chris W Green kepada Batak Pos disela-sela acara pelatihan mengatakan, pihaknya merahasiakan acara tersebut dan tidak boleh diliput pers sebelum kegiatan selesai.
“Kami punya pengalaman pahit saat melakukan kegiatan yang sama di Papua. Saat itu media di Papua mengekpose kalau peserta pelatihan positif HIV/AIDS. Sehingga pihak hotel tempat dilaksanakan kegiatan mengusir kami. Kami minta kegiatan diekpose serta pengakuan peserta dikahir kegiatan,”ujar Chirs yang bertolak dari Jambi, Kamis (29/5). ruk
Ada yang menarik dari “Pelatihan Berhubungan Dengan Media” yang diikuti 17 peserta dari 17 provinsi yakni LSM “Dukungan Sebaya” (LSM Pendampingan penderita HIV/AIDS) di salah satu hotel di Jambi yang berlagsung dari tanggal 26-30 Mei 2008. Kegiatan itu diprakarsai Yayasan SPIRITIA Jakarta, Chris W Green dan Direktur Eksekutif LSM Info Kespro Jakarta, Syaiful W Harahap.
Sebanyak 17 orang LSM kelompok “Dukungan Sebaya” ternyata 70 persennya positif HIV/AIDS. Diakhir pelatihan, para perserta mengungkapkan kondisi yang mereka alami. Peserta 17 asal 17 provinsi di Indonesia, diantaranya NTT, NTB, Bali, seluruh Jawa, Padang, Sulawesi Selatan, Medan dan Riau itu berkeluh kesah soal keberadan mereka di tengah masyarakat.
Ternyata dari sejumlah peserta yang mengikuti pelatihan tersebut ada yang sudah positif terinfeksi HIV. Yudi dari Jakarta dan Heru dari Medan, mereka pada intinya minta maasyarakat di daerah-daerah tidak mengucilkan atau diskriminasi kepada pengidap HIV/AIDS.
“Kami yang terinfeksi HIV khususnya keluarga dapat memberikan dukungan, meskipun virus ini belum ada obatnya. Tetapi apabila minum obat secara teratur sesuai petunjuk dokter maka dapat membantu kondisi tubuh pasien normal dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari,”ujar Yudi dan Heru membuka percakapan dengan Batak Pos.
Yudi tidak keberatan dirinya untuk diekspose di media massa agar masyarakat dapat memahami bahwa HIV/AIDS bukanlah satu-satunya penyakit yang harus ditakuti secara berlebihan.
Ia mengakui mengetahui dirinya terinfeksi HIV pada tahun 2003, sudah berkeluarga dan punya anak berusia 6 tahun. Namun hingga sekarang anak dan istrinya tidak tertular virus tersebut.
Menurut Yudi, guna mengantisipasi agar tidak tertular kepada istri melalui hubungan seks, ia melakukan hubungan secara wajar dan memakai kondom.
Yudi juga mengakui bahwa diantara tetangganya ada yang sudah mengetahui. Namun Yudi malah menjadikan mereka sebagai media untuk memberikan informasi yang benar tentang HIV sehingga masyarakat sekitar tidak mengucilkannya.
“Masyarakat tidak perlu khawatir bergaul, makan dan minum bersalaman dengan penderita HIV. Karena tidak menular dengan pergaulan normal. Virus ini dapat menular diantaranya melalui darah misalnya jarum suntik narkoba, transfusi darah yang tercemar, hubungan seks,”katanya.
Kata Yudi, penderita yang terinfeksi HIV tidak perlu cemas berlebihan. “Kita minta mereka yang positif HIV bergabung dengan Dukungan Sebaya di daerah masing-masing untuk mendapatkan konseling dan pengobatan.
Hal sedana juga diutarakan HERU yang berasal dari Kota Medan, Sumatera Utara. Menurutnya, dirinya tertular virus ini melalui jarum suntik narkoba. Tetapi yang membahagiakan dirinya, kala itu pacarnya masih mau untuk dinikahinya meskipun mengetahui ia positif HIV.
Heru mengambil hikmah, saat ini ia sudah keluar dari pecandu narkoba. Istrinya juga sampai saat ini belum positif terinfeksi virus HIV, dia mengaku banyak menggunakan kondom dalam melakukan hubungan suami istri.
Lain halnya dengan salah seorang peserta dari Kota Makasar, seorang ibu beranak satu yang tak mau namanya disebut. Dirinya minta kepada pihak rumah sakit di daerah untuk tidak diskriminasi terhadap pasien HIV.
Di kotanya pasien HIV yang berobat ke Rumah sakit rujukan mendapat layanan yang wajar, malah sedikit dilebihkan dari pasien lainnya. Hendaknya di daerah-daerah lain begitu. Ia juga mengharapkan agar virus ini stop hanya untuk dirinya sendiri, masyarakat yang belum tertular untuk dapat hidup wajar dan normal agar tidak tertular.
Pengakuan tiga peserta yang mau diberitakan pengakuannya itu, pada dasarnya mereka ingin dihargai dan tidak dikucilkan masyarakat. Mereka juga meminta Rumah Sakit diseluruh tanah air untuk mau melayani mereka, khususnya membuka konseling tentang HIV/AIDS.
Sementara itu, Manager Divisi Pelatihan dan Informasi Yayasan SPIRITIA Jakarta, Chris W Green kepada Batak Pos disela-sela acara pelatihan mengatakan, pihaknya merahasiakan acara tersebut dan tidak boleh diliput pers sebelum kegiatan selesai.
“Kami punya pengalaman pahit saat melakukan kegiatan yang sama di Papua. Saat itu media di Papua mengekpose kalau peserta pelatihan positif HIV/AIDS. Sehingga pihak hotel tempat dilaksanakan kegiatan mengusir kami. Kami minta kegiatan diekpose serta pengakuan peserta dikahir kegiatan,”ujar Chirs yang bertolak dari Jambi, Kamis (29/5). ruk
Rabu, 28 Mei 2008
Senin, 184 Ribu Keluarga Miskin di Jambi Terima BLT
Jambi, Batak Pos
Sedikitnya 184.000 keluarga miskin di Provinsi Jambi Senin 2 Juni 2008 dipastikan dapat menerima bantuan langsung tunai (BLT). Penerimaan BLT itu dilaksanakan di Kantor Pos masing-masing daerah. Lurah diberikan tenggat waktu dua hari untuk mengajukan data penerima BLT ke PT Pos Indonesia Cabang Jambi untuk diverivikasi.
Data penerima BLT masih mengacu pada data BLT tahun 2005 silam. Demikian dikemukakan Kepala Satgas BLT PT Pos Indonesia Cabang Jambi, Yosi Rizal kepada wartawan usai rapat dengan unsur kelurahan se Kota Jambi di ruang Pola Kantor Walikota Jambi, Selasa (27/5).
Rapat dipimpin Asisten II Setda Pemkot Jambi Hasan Hasim dan seluruh lurah se Kota Jambi dan pihak PT Pos Indonesia Cabang Jambi.Menurut Yosi Rizal, dana untuk BLT Kota Jambi sudah masuk sebesar Rp 6,3 miliar. Pihaknya siap menyalurkan dana BLT itu jika data dari Pemkot Jambi diterima dua hari kedepan. Disebutkan, berdasarkan data BLT tahun 2005 jumlah penerima BLT di Provinsi Jambi sebanyak 184 ribu dan data BPS Jambi tercatat 196 ribu kepala rumah tangga miskin.
"Kita harapkan data penerima BLT sudah masuk ke PT Pos Indonesia cabang Jambi tiga hari ini. Sehingga Senin (2/6) dana BLT itu dapat disalurkan. Penerima BLT dapat mencairkan dana BLT setelah mendapatkan kartu BLT. Sementara pedataan penerima BLT dilakukan pihak lurah dan diserahkan kepada kecamatan,"katanya.
Sementara itu, Kepala Lurah Tanjung Sari, Kota Jambi, Supriadi SH mengatakan, pihaknya siap melakukan pendataan penerima BLT dalam dua hari. Kerena menurutnya pihaknya akan melibatkan RT setempat.
"Kita bisa data penerima BLT dalam dua hari ini. Kita juga akan memberikan data yang akurat,"katanya.
Sementara harga berbagai kebutuhan pokok semakin melambung menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut membuat daya beli keluarga miskin di daerah itu kian menurun.Beberapa keluarga miskin di Kota Jambi kepada wartawan Selasa (27/5) mengatakan, mereka belum mendapatkan informasi dari pihak pemerintah setempat, khususnya rukun tetangga (RT) mengenai pencairan BLT.
Keluarga miskin di kota itu juga masih banyak yang belum didatangi petugas pendataan keluarga miskin dari Biro Pusat Statistik (BPS) setempat. D Silitonga (54), keluarga miskin di Lorong Gong 2000 Palmerah Kota Jambi, Minggu mengatakan, keluarganya belum mendapatkan informasi tentang pencairan BLT.
"Jangankan informasi pencairan BLT. Pendataan keluarga miskin di permukiman kami ini juga belum dilakukan. Hingga Selasa (27/5), belum ada petugas RT atau BPS yang mendatangi rumah kami memberitahukan pencairan BLT," katanya.
Hal senada juga dikatakan J Simanihuruk (30), keluarga miskin di Kelurahan Mayang, Kotabaru Jambi. Sebagai pemulung, rumahnya belum didatangi petugas pendataan keluarga miskin calon penerima BLT. Selain itu petugas RT pun belum memberitahukan mengenai ada tidaknya BLT untuk mereka.
Sementara itu, Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin menjelaskan, pihaknya masih mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat mengenai pencairan BLT untuk keluarga miskin di Provinsi Jambi.
"Kita mengharapkan usulan kita segera disetujui, sehingga seluruh keluarga miskin di daerah ini bisa mendapatkan BLT secepatnya. BLT tersebut sangat dibutuhkan warga miskin menopang kesulitan mereka membeli berbagai kebutuhan pokok," katanya.
Jumlah keluarga miskin calon penerima BLT di daerah itu tahun ini mencapai 180.000 keluarga.
Jumlah tersebut menurun sekitar 19.000 keluarga (0,53 persen) dibandingkan penerima BLT di Jambi tahun 2005 sekitar 196.000 keluarga.
Penurunan penerima BLT ini dipengaruhi adanya perbaikan ekonomi rakyat seiring kenaikan harga karet, kelapa sawit, produk pertanian pangan dan ikan.
Kepala Bidang Sosial BPS Provinsi Jambi, Berdikar Jaya mengatakan, pihaknya belum mendapatkan instruksi pemerintah pusat mengenai pendataan ulang keluarga miskin penerima BLT. Kalau keluarga miskin di Jambi mendapatkan BLT dalam waktu dekat, BPS akan menggunakan data penerima BLT tahun 2005. ruk
Sedikitnya 184.000 keluarga miskin di Provinsi Jambi Senin 2 Juni 2008 dipastikan dapat menerima bantuan langsung tunai (BLT). Penerimaan BLT itu dilaksanakan di Kantor Pos masing-masing daerah. Lurah diberikan tenggat waktu dua hari untuk mengajukan data penerima BLT ke PT Pos Indonesia Cabang Jambi untuk diverivikasi.
Data penerima BLT masih mengacu pada data BLT tahun 2005 silam. Demikian dikemukakan Kepala Satgas BLT PT Pos Indonesia Cabang Jambi, Yosi Rizal kepada wartawan usai rapat dengan unsur kelurahan se Kota Jambi di ruang Pola Kantor Walikota Jambi, Selasa (27/5).
Rapat dipimpin Asisten II Setda Pemkot Jambi Hasan Hasim dan seluruh lurah se Kota Jambi dan pihak PT Pos Indonesia Cabang Jambi.Menurut Yosi Rizal, dana untuk BLT Kota Jambi sudah masuk sebesar Rp 6,3 miliar. Pihaknya siap menyalurkan dana BLT itu jika data dari Pemkot Jambi diterima dua hari kedepan. Disebutkan, berdasarkan data BLT tahun 2005 jumlah penerima BLT di Provinsi Jambi sebanyak 184 ribu dan data BPS Jambi tercatat 196 ribu kepala rumah tangga miskin.
"Kita harapkan data penerima BLT sudah masuk ke PT Pos Indonesia cabang Jambi tiga hari ini. Sehingga Senin (2/6) dana BLT itu dapat disalurkan. Penerima BLT dapat mencairkan dana BLT setelah mendapatkan kartu BLT. Sementara pedataan penerima BLT dilakukan pihak lurah dan diserahkan kepada kecamatan,"katanya.
Sementara itu, Kepala Lurah Tanjung Sari, Kota Jambi, Supriadi SH mengatakan, pihaknya siap melakukan pendataan penerima BLT dalam dua hari. Kerena menurutnya pihaknya akan melibatkan RT setempat.
"Kita bisa data penerima BLT dalam dua hari ini. Kita juga akan memberikan data yang akurat,"katanya.
Sementara harga berbagai kebutuhan pokok semakin melambung menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kenaikan harga kebutuhan pokok tersebut membuat daya beli keluarga miskin di daerah itu kian menurun.Beberapa keluarga miskin di Kota Jambi kepada wartawan Selasa (27/5) mengatakan, mereka belum mendapatkan informasi dari pihak pemerintah setempat, khususnya rukun tetangga (RT) mengenai pencairan BLT.
Keluarga miskin di kota itu juga masih banyak yang belum didatangi petugas pendataan keluarga miskin dari Biro Pusat Statistik (BPS) setempat. D Silitonga (54), keluarga miskin di Lorong Gong 2000 Palmerah Kota Jambi, Minggu mengatakan, keluarganya belum mendapatkan informasi tentang pencairan BLT.
"Jangankan informasi pencairan BLT. Pendataan keluarga miskin di permukiman kami ini juga belum dilakukan. Hingga Selasa (27/5), belum ada petugas RT atau BPS yang mendatangi rumah kami memberitahukan pencairan BLT," katanya.
Hal senada juga dikatakan J Simanihuruk (30), keluarga miskin di Kelurahan Mayang, Kotabaru Jambi. Sebagai pemulung, rumahnya belum didatangi petugas pendataan keluarga miskin calon penerima BLT. Selain itu petugas RT pun belum memberitahukan mengenai ada tidaknya BLT untuk mereka.
Sementara itu, Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin menjelaskan, pihaknya masih mengajukan permohonan kepada pemerintah pusat mengenai pencairan BLT untuk keluarga miskin di Provinsi Jambi.
"Kita mengharapkan usulan kita segera disetujui, sehingga seluruh keluarga miskin di daerah ini bisa mendapatkan BLT secepatnya. BLT tersebut sangat dibutuhkan warga miskin menopang kesulitan mereka membeli berbagai kebutuhan pokok," katanya.
Jumlah keluarga miskin calon penerima BLT di daerah itu tahun ini mencapai 180.000 keluarga.
Jumlah tersebut menurun sekitar 19.000 keluarga (0,53 persen) dibandingkan penerima BLT di Jambi tahun 2005 sekitar 196.000 keluarga.
Penurunan penerima BLT ini dipengaruhi adanya perbaikan ekonomi rakyat seiring kenaikan harga karet, kelapa sawit, produk pertanian pangan dan ikan.
Kepala Bidang Sosial BPS Provinsi Jambi, Berdikar Jaya mengatakan, pihaknya belum mendapatkan instruksi pemerintah pusat mengenai pendataan ulang keluarga miskin penerima BLT. Kalau keluarga miskin di Jambi mendapatkan BLT dalam waktu dekat, BPS akan menggunakan data penerima BLT tahun 2005. ruk
Ribuan Supir Angkot di Jambi Minta Kenaikan Ongkos
Jambi, Batak Pos
Ribuan supir angkutan kota (angkot) di Kota Jambi mendesak pemerintah untuk menaikkan tarif (ongkos) penumpang umum. Bahkan ratusan supir angkot jurusan Telanaipura-Pasar Jambi, Senin (26/5) mogok karena tidak adanya kenaiakan ongkos.
Supir anggkot di Jambi mengancam akan mogok besar-besaran jika pemerintah tidak mengakomudir tuntutan mereka.Nelson Nasution, salah seorang supir angkot Jambi kepada Batak Pos di Pasar Jambi, Senin (26/5) mengatakan, dengan naiknya BBM, membuat penghasilan mereka turun.
Karena setoran dan harga beli BBM tambah naik, sementara penghasilan minim.Menurutnya, pihak Organda Jambi juga harus mengambil sikap atas kenaikan harga BBM tersebut. Karena saat ini para supir angkot diposisi terjepit akan mata pencaharian.Hal senada juga diucapkan Mustamar Hadi, sopir angkot jurusan Kasang-Pasar Jambi. Menurutnya, ongkos penumpang biasa saat ini Rp 1750 per penumpang. Sementara pelajar mahasiswa Rp 1000.
Menurutnya, dengan kenaikan BBM saat ini, mereka meminta ongkos penumpang Rp 3000 tanpa terkecuali.Tolak Kenaikan BBMSementara itu, sekitar 60 orang aliansi mahasiswa Jambi yang terdiri dari FMN, HMI, KAMMI, LMND, IMM, AGRA, PMKRI, GMKI, HIMSAR, BEM UNBARI, BRM UNJA, MAM UNJA dan PMII melakukan unjukrasa di DPRD Provinsi Jambi.Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin sempat tertunda akibat demosntrasi penolakan kenaikan harga BBM tersebut.
Menurut aliansi Bantu Beban Masyarakat (BBM) menyatakan sikap yakni menolak kenaikan BBM karena memberikan dampak yang lebih luas bagi penderitaan rakyat Indonesia, segera menata ulang pengelolaan dan pemanfaatan energi dalam negeri, hentikan ketergantungan dari import BBM dari kaum.
Kemudian aliansi juga mendesak bentuk tindakan aparat kepolisian dalam menanggapi aksi-aksi massa dan bebaskan seluruh aktifis yang ditahan oleh aparat kepolisian karena terlibat aksi massa penolakan kebijakan menaikkan BBM.
Guna mengantisipasi aksi unjukrasa tersebut, Ditsamapta Polda Jambi dan anggota Poltabes Jambi menurunkan personil sekitar 300 personil lengkap dengan unit penghalau massanya. Bahkan jajaran tinggi Polda Jambi juga turun memantau aksi demontrasi itu.
Aksi unjukrasa aliansi organisasi mahasiswa itu membubarkan diri usai diterima Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Zoerman Manap. Keduanya menolak desakan pengunjukrasa yang meminta Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi mengambil sikap untuk menolak kenaikan BBM. ruk
Ribuan Supir Angkot di Jambi Minta Kenaikan Ongkos
Jambi, Batak Pos
Ribuan supir angkutan kota (angkot) di Kota Jambi mendesak pemerintah untuk menaikkan tarif (ongkos) penumpang umum. Bahkan ratusan supir angkot jurusan Telanaipura-Pasar Jambi, Senin (26/5) mogok karena tidak adanya kenaiakan ongkos.
Supir anggkot di Jambi mengancam akan mogok besar-besaran jika pemerintah tidak mengakomudir tuntutan mereka.Nelson Nasution, salah seorang supir angkot Jambi kepada Batak Pos di Pasar Jambi, Senin (26/5) mengatakan, dengan naiknya BBM, membuat penghasilan mereka turun.
Karena setoran dan harga beli BBM tambah naik, sementara penghasilan minim.Menurutnya, pihak Organda Jambi juga harus mengambil sikap atas kenaikan harga BBM tersebut. Karena saat ini para supir angkot diposisi terjepit akan mata pencaharian.Hal senada juga diucapkan Mustamar Hadi, sopir angkot jurusan Kasang-Pasar Jambi. Menurutnya, ongkos penumpang biasa saat ini Rp 1750 per penumpang. Sementara pelajar mahasiswa Rp 1000.
Menurutnya, dengan kenaikan BBM saat ini, mereka meminta ongkos penumpang Rp 3000 tanpa terkecuali.Tolak Kenaikan BBMSementara itu, sekitar 60 orang aliansi mahasiswa Jambi yang terdiri dari FMN, HMI, KAMMI, LMND, IMM, AGRA, PMKRI, GMKI, HIMSAR, BEM UNBARI, BRM UNJA, MAM UNJA dan PMII melakukan unjukrasa di DPRD Provinsi Jambi.Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin sempat tertunda akibat demosntrasi penolakan kenaikan harga BBM tersebut.
Menurut aliansi Bantu Beban Masyarakat (BBM) menyatakan sikap yakni menolak kenaikan BBM karena memberikan dampak yang lebih luas bagi penderitaan rakyat Indonesia, segera menata ulang pengelolaan dan pemanfaatan energi dalam negeri, hentikan ketergantungan dari import BBM dari kaum.
Kemudian aliansi juga mendesak bentuk tindakan aparat kepolisian dalam menanggapi aksi-aksi massa dan bebaskan seluruh aktifis yang ditahan oleh aparat kepolisian karena terlibat aksi massa penolakan kebijakan menaikkan BBM.
Guna mengantisipasi aksi unjukrasa tersebut, Ditsamapta Polda Jambi dan anggota Poltabes Jambi menurunkan personil sekitar 300 personil lengkap dengan unit penghalau massanya. Bahkan jajaran tinggi Polda Jambi juga turun memantau aksi demontrasi itu.
Aksi unjukrasa aliansi organisasi mahasiswa itu membubarkan diri usai diterima Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Zoerman Manap. Keduanya menolak desakan pengunjukrasa yang meminta Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi mengambil sikap untuk menolak kenaikan BBM. ruk
Ribuan supir angkutan kota (angkot) di Kota Jambi mendesak pemerintah untuk menaikkan tarif (ongkos) penumpang umum. Bahkan ratusan supir angkot jurusan Telanaipura-Pasar Jambi, Senin (26/5) mogok karena tidak adanya kenaiakan ongkos.
Supir anggkot di Jambi mengancam akan mogok besar-besaran jika pemerintah tidak mengakomudir tuntutan mereka.Nelson Nasution, salah seorang supir angkot Jambi kepada Batak Pos di Pasar Jambi, Senin (26/5) mengatakan, dengan naiknya BBM, membuat penghasilan mereka turun.
Karena setoran dan harga beli BBM tambah naik, sementara penghasilan minim.Menurutnya, pihak Organda Jambi juga harus mengambil sikap atas kenaikan harga BBM tersebut. Karena saat ini para supir angkot diposisi terjepit akan mata pencaharian.Hal senada juga diucapkan Mustamar Hadi, sopir angkot jurusan Kasang-Pasar Jambi. Menurutnya, ongkos penumpang biasa saat ini Rp 1750 per penumpang. Sementara pelajar mahasiswa Rp 1000.
Menurutnya, dengan kenaikan BBM saat ini, mereka meminta ongkos penumpang Rp 3000 tanpa terkecuali.Tolak Kenaikan BBMSementara itu, sekitar 60 orang aliansi mahasiswa Jambi yang terdiri dari FMN, HMI, KAMMI, LMND, IMM, AGRA, PMKRI, GMKI, HIMSAR, BEM UNBARI, BRM UNJA, MAM UNJA dan PMII melakukan unjukrasa di DPRD Provinsi Jambi.Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi dengan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin sempat tertunda akibat demosntrasi penolakan kenaikan harga BBM tersebut.
Menurut aliansi Bantu Beban Masyarakat (BBM) menyatakan sikap yakni menolak kenaikan BBM karena memberikan dampak yang lebih luas bagi penderitaan rakyat Indonesia, segera menata ulang pengelolaan dan pemanfaatan energi dalam negeri, hentikan ketergantungan dari import BBM dari kaum.
Kemudian aliansi juga mendesak bentuk tindakan aparat kepolisian dalam menanggapi aksi-aksi massa dan bebaskan seluruh aktifis yang ditahan oleh aparat kepolisian karena terlibat aksi massa penolakan kebijakan menaikkan BBM.
Guna mengantisipasi aksi unjukrasa tersebut, Ditsamapta Polda Jambi dan anggota Poltabes Jambi menurunkan personil sekitar 300 personil lengkap dengan unit penghalau massanya. Bahkan jajaran tinggi Polda Jambi juga turun memantau aksi demontrasi itu.
Aksi unjukrasa aliansi organisasi mahasiswa itu membubarkan diri usai diterima Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Zoerman Manap. Keduanya menolak desakan pengunjukrasa yang meminta Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi mengambil sikap untuk menolak kenaikan BBM. ruk
KPUD Tolak Pendaftaran Calon Walikota Independen
Jambi, Batak Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi menolak berkas pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota, Drs Agus Setyonegoro, yang maju lewat jalur independent, Senin (26/5). Sementara empat pasangan calon walikota yang diusung partai politik sudah mendaftarkan diri di KPUD Kota Jambi.
Alasan KPUD menolak calon independen karena tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut Ketua KPUD Kota Jambi, Badjuri didampingi anggota KPUD Kota Jambi, A Somad dan Faisol Amri serta Sekretaris KPUD Kota Jambi, penolakan calon independen tersebut karena KPUD Kota Jambi hingga penutupan pendaftaran calon pasangan walikota, Senin (26/5) belum menerima petunjuk teknis dari KPU Pusat.
Selain itu juga karena jadwal dan anggrana Pilkada Walikota Jambi sudah ditetapkan sejak awal oleh Anggota DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi.
Namun sebelumnya Agus Setyonegoro, Jum'at (2/5) lalu telah menyerahkan berkas dukungan maju melalui jalur independen kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kelurahan se Kota Jambi.
Jumlah dukungan yang diserahkan ke 62 PPS yang ada di Kota Jambi itu tercatat sebanyak 21.600 fotocopi KTP dan tandatangan. Menurut Agus, jumlah dukungan itu, sudah mencukupi aturan yang diamanatkan UU No 32 tahun 2004 yakni 4 persen dari jumlah penduduk. Dimana, Kota Jambi memiliki penduduk sebanyak 529.000. Dirinya mengaku tetap memperjuangkan agar bisa lolos di Pilkada Kota Jambi.
Dua pasangan calon Walikota dan wakil walikota Jambi yakni dr Bambang Priyanto-Sum Indra (Banbang-Sum) diusung PAN, PPP, PBB dan Sutrisno-Efendi Hatta (Sehat)Partai diusung Partai Demokrat, PDK dan PKPI mendaftarkan diri di KPUD Kota Jambi, Senin (26/6).
Sementara pasangan Zulkifli Somad-Agus S Roni (ZS-AR) diusung PDIP, PBR dan Asnawi AB-Nuzul Prakasa ZM (BN2) diusung Golkar, PKS, PDS, PNI Marhaes dan delapan partai lainnya resmi mendaftarkan diri sebagai calon Walikota dan calon Wakil Walikota Jambi ke KPUD Kota Jambi, Jum'at (23/5). Anggota KPUD Kota Jambi Divisi Pencalonan, Faisol Amri mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan verifikasi berkas.
Jadwal melengkapi berkas tersebut menurut Faisol dimulai dari tanggal 7-13 Juni 2008. Masa verifikasi itu dimulai dari tanggal 21 Mei hingga 6 Juni 2008. Empat pasangan kandidat Walikota/Wakil Walikota Jambi akan merebut simpatik 388.460 mata pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jambi 20 Agustus 2008 mendatang. Keempat pasangan kandidat ini akan mencari kantong suara di lima daerah mata pilih.
Daerah pemilihan (Dapil) Kota Jambi 5 meliputi Kecamatan Telanaipura dan Danauteluk (Dapil ini 9 kursi di DPRD Kota Jambi), Dapil Kota Jambi 4 Kecamatan Kotabaru (9 kursi DPRD Kota Jambi). Kemudian Dapil Kota Jambi 3 Kecamatan Jambi Selatan (5 kursi DPRD), Dapil Kota Jambi 2 meliputi Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Pelayangan ( 8 kursi di DPRD) dan Dapil Kota Jambi 1 meliputi Kecamatan Pasar Jambi dan Jelutung (5 kursi di DPRD Kota Jambi).
Badjuri mengatakan, jelang Pilkada Jambi periode 2008-2013, jumlah mata pilih sementara bertambah sekitar 50 ribu lebih mata pilih. Disebutkan, berdasarkan entry data sementara tahun 2007, terjadi kenaikan mata pilih. Hasil entry data saat ini dilakukan ketua RT. Jumlah mata pilih sementara sekitar 388.460. Sedangkan pendataan tahun 2006 yang di-entry tahun 2007 diperoleh hasil sekitar 334.000 mata pilih. Terjadi kenaikan sebesar kurang lebih 10 persen. ruk
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi menolak berkas pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota, Drs Agus Setyonegoro, yang maju lewat jalur independent, Senin (26/5). Sementara empat pasangan calon walikota yang diusung partai politik sudah mendaftarkan diri di KPUD Kota Jambi.
Alasan KPUD menolak calon independen karena tidak memiliki dasar yang kuat. Menurut Ketua KPUD Kota Jambi, Badjuri didampingi anggota KPUD Kota Jambi, A Somad dan Faisol Amri serta Sekretaris KPUD Kota Jambi, penolakan calon independen tersebut karena KPUD Kota Jambi hingga penutupan pendaftaran calon pasangan walikota, Senin (26/5) belum menerima petunjuk teknis dari KPU Pusat.
Selain itu juga karena jadwal dan anggrana Pilkada Walikota Jambi sudah ditetapkan sejak awal oleh Anggota DPRD Kota Jambi dan Pemerintah Kota Jambi.
Namun sebelumnya Agus Setyonegoro, Jum'at (2/5) lalu telah menyerahkan berkas dukungan maju melalui jalur independen kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat Kelurahan se Kota Jambi.
Jumlah dukungan yang diserahkan ke 62 PPS yang ada di Kota Jambi itu tercatat sebanyak 21.600 fotocopi KTP dan tandatangan. Menurut Agus, jumlah dukungan itu, sudah mencukupi aturan yang diamanatkan UU No 32 tahun 2004 yakni 4 persen dari jumlah penduduk. Dimana, Kota Jambi memiliki penduduk sebanyak 529.000. Dirinya mengaku tetap memperjuangkan agar bisa lolos di Pilkada Kota Jambi.
Dua pasangan calon Walikota dan wakil walikota Jambi yakni dr Bambang Priyanto-Sum Indra (Banbang-Sum) diusung PAN, PPP, PBB dan Sutrisno-Efendi Hatta (Sehat)Partai diusung Partai Demokrat, PDK dan PKPI mendaftarkan diri di KPUD Kota Jambi, Senin (26/6).
Sementara pasangan Zulkifli Somad-Agus S Roni (ZS-AR) diusung PDIP, PBR dan Asnawi AB-Nuzul Prakasa ZM (BN2) diusung Golkar, PKS, PDS, PNI Marhaes dan delapan partai lainnya resmi mendaftarkan diri sebagai calon Walikota dan calon Wakil Walikota Jambi ke KPUD Kota Jambi, Jum'at (23/5). Anggota KPUD Kota Jambi Divisi Pencalonan, Faisol Amri mengatakan, pihaknya terlebih dahulu akan melakukan verifikasi berkas.
Jadwal melengkapi berkas tersebut menurut Faisol dimulai dari tanggal 7-13 Juni 2008. Masa verifikasi itu dimulai dari tanggal 21 Mei hingga 6 Juni 2008. Empat pasangan kandidat Walikota/Wakil Walikota Jambi akan merebut simpatik 388.460 mata pilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jambi 20 Agustus 2008 mendatang. Keempat pasangan kandidat ini akan mencari kantong suara di lima daerah mata pilih.
Daerah pemilihan (Dapil) Kota Jambi 5 meliputi Kecamatan Telanaipura dan Danauteluk (Dapil ini 9 kursi di DPRD Kota Jambi), Dapil Kota Jambi 4 Kecamatan Kotabaru (9 kursi DPRD Kota Jambi). Kemudian Dapil Kota Jambi 3 Kecamatan Jambi Selatan (5 kursi DPRD), Dapil Kota Jambi 2 meliputi Kecamatan Jambi Timur dan Kecamatan Pelayangan ( 8 kursi di DPRD) dan Dapil Kota Jambi 1 meliputi Kecamatan Pasar Jambi dan Jelutung (5 kursi di DPRD Kota Jambi).
Badjuri mengatakan, jelang Pilkada Jambi periode 2008-2013, jumlah mata pilih sementara bertambah sekitar 50 ribu lebih mata pilih. Disebutkan, berdasarkan entry data sementara tahun 2007, terjadi kenaikan mata pilih. Hasil entry data saat ini dilakukan ketua RT. Jumlah mata pilih sementara sekitar 388.460. Sedangkan pendataan tahun 2006 yang di-entry tahun 2007 diperoleh hasil sekitar 334.000 mata pilih. Terjadi kenaikan sebesar kurang lebih 10 persen. ruk
Polres Tanjabar Sita 22 Ton Gula Ilegal
Jambi, Batak Pos
jajaran Kepolisian Resort (Polres) Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) berhasil mengamankan gula pasir illegal sebanyak 22 ton atau 425 karung. Gula pasir ilegal asal Thailand itu ditemukan dalam sebuah rumah di Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkalulu, Tanjabar.
Penemuan 22 ton, Sabtu (24/5) gula pasir ilegal ini merupakan kali keempat oleh jajaran Polda Jambi. Sebelumnya 70 ton gula pasir ilegal dari Dumai, Riau menuju Jambi diamankan oleh tim Reskrim Polres Tanjabar pada Kamis (15/5).
Kemudian Minggu (18/5) 72,8 ton atau 72.850 kg gula ilegal selundupan dari Thailand dan India juga ditemukan aparat di gudang milik Penghai, jalan Parit Gompong, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjabar. Selanjutnya Rabu (21/5) sekitar 16 ton gula pasir ilegal itu ditemukan di Dusun Sungai Lanjut, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ulu, Tanjabar.
Demikian dikemukakan Kabid Humas Polda Jambi AKBP Yatim Suyatmo kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/5). Menurutnya, barang bukti hasil tangkapan juga langsung dibawa ke Kualatungkal.
Barang bukti digabungkan jadi satu tempat dengan 72 ton gula tangkapan dari gudang Panghai dan 16 ton temuan di dalam semak itu. Menurut Kapolres Tanjabar, AKBP Dul Halim seperti dikutip Yatim, rumah yang difungsikan untuk menumpuk gula ilegal tersebut berada di areal perkebunan. Disebutkan, jarak dengan penemuan ketiga (dalam semak) agak jauh tapi berada dalam wilayah desa yang sama.
Pemilik bangunan berdomisili di Jambi dan rumah itu sehari-harinya ditempati oleh penjaga kebun. "Dari hasil penyidikan sementara kuat dugaan antara penangkapan gula ilegal pertama hingga keempat memiliki kaitan yang erat.
Dalam arti masih dilakukan dan berasal dari sumber yang sama,"katanya.Sejak 18 Mei 2008 lalu hingga 26 Mei 2008, jajaran Polda Jambi telah menyita gula pasir ilegal asal luar negeri (Thailand dan India) sebanyak 181 ton. Namun hingga kini tersangka utama sindikat penyeludupan itu belum berhasil ditangkap. ruk
jajaran Kepolisian Resort (Polres) Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) berhasil mengamankan gula pasir illegal sebanyak 22 ton atau 425 karung. Gula pasir ilegal asal Thailand itu ditemukan dalam sebuah rumah di Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkalulu, Tanjabar.
Penemuan 22 ton, Sabtu (24/5) gula pasir ilegal ini merupakan kali keempat oleh jajaran Polda Jambi. Sebelumnya 70 ton gula pasir ilegal dari Dumai, Riau menuju Jambi diamankan oleh tim Reskrim Polres Tanjabar pada Kamis (15/5).
Kemudian Minggu (18/5) 72,8 ton atau 72.850 kg gula ilegal selundupan dari Thailand dan India juga ditemukan aparat di gudang milik Penghai, jalan Parit Gompong, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjabar. Selanjutnya Rabu (21/5) sekitar 16 ton gula pasir ilegal itu ditemukan di Dusun Sungai Lanjut, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ulu, Tanjabar.
Demikian dikemukakan Kabid Humas Polda Jambi AKBP Yatim Suyatmo kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (26/5). Menurutnya, barang bukti hasil tangkapan juga langsung dibawa ke Kualatungkal.
Barang bukti digabungkan jadi satu tempat dengan 72 ton gula tangkapan dari gudang Panghai dan 16 ton temuan di dalam semak itu. Menurut Kapolres Tanjabar, AKBP Dul Halim seperti dikutip Yatim, rumah yang difungsikan untuk menumpuk gula ilegal tersebut berada di areal perkebunan. Disebutkan, jarak dengan penemuan ketiga (dalam semak) agak jauh tapi berada dalam wilayah desa yang sama.
Pemilik bangunan berdomisili di Jambi dan rumah itu sehari-harinya ditempati oleh penjaga kebun. "Dari hasil penyidikan sementara kuat dugaan antara penangkapan gula ilegal pertama hingga keempat memiliki kaitan yang erat.
Dalam arti masih dilakukan dan berasal dari sumber yang sama,"katanya.Sejak 18 Mei 2008 lalu hingga 26 Mei 2008, jajaran Polda Jambi telah menyita gula pasir ilegal asal luar negeri (Thailand dan India) sebanyak 181 ton. Namun hingga kini tersangka utama sindikat penyeludupan itu belum berhasil ditangkap. ruk
20 Ribu Masyarakat Indonesia Positif Terjangkit HIV/AIDS
Jambi, Batak Pos
Sedikitnya 20.000 masyarakat Indonesia dinyatakan positef terinveksi HIV/AIDS. Sementara 200.000 masyarakat Indonesia terindikasi terjangkit HIV/AIDS. Pemerintah diminta untuk memberikan pengobatan gratis terhadap penderita HIV/AIDS tersebut. Sementara masyarakat dihimbau untuk tidak mengucilkan penderita HIV/AIDS karena mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang terkena musibah.
Sedikitnya 20.000 masyarakat Indonesia dinyatakan positef terinveksi HIV/AIDS. Sementara 200.000 masyarakat Indonesia terindikasi terjangkit HIV/AIDS. Pemerintah diminta untuk memberikan pengobatan gratis terhadap penderita HIV/AIDS tersebut. Sementara masyarakat dihimbau untuk tidak mengucilkan penderita HIV/AIDS karena mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang terkena musibah.
Hal tersebut dikatakan Manager Divisi Pelatihan dan Informasi Yayasan SPIRITIA Jakarta, Chris W Green kepada Batak Pos disela-sela acara “Pelatihan Berhubungan Dengan Media” yang diikuti 17 peserta dari 17 provinsi yakni LSM “Dukungan Sebaya” (LSM Pendampingan penderita HIV/AIDS) di Jambi, Selasa (27/5).
Disebutkan, jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia tergolong tinggi. Penularan HIV/AIDS di Indonesia 50 persen akibat jarum suntik narkoba. Sedangkan penularan HIV/AIDS di Kepulauan Riau dan Papua pada umumnya dengan hubungan seks bebas.
Menurut Chris W Green, pemerintah Pusat saat ini sudah memperhatikan penderita HIV/AIDS melalui 227 rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Pemerintah Pusat sudah memberikan perobatan gratis bagi penderita HIV/AIDS.
“Pemerintah saat ini sudah memberikan biaya diagnosa pasien yang terindikasi HIV/AIDS. Selain itu pemerintah juga sudah memfasilitasi obat rutin bagi pengidap positif HIV/AIDS. Hal ini sangat membntu penderita menghadapi penyakit yang belum dapat disembuhkan total itu,”katanya.
Menurutnya, tujuan dari pelatihan “Dukungan Sebaya” itu untuk menjangkau penderita positif HIV/AIDS yang ada di berbagai daerah. Pelatihan 17 peserta Dukungan Sebaya ini melatih cara menghadapi pers. Selama ini LSM pendampingan penderita HIV/AIDS masih alergi terhadap pers karena takut diberitakan yang bukan-bukan.
“Melalui pelatihan yang baru pertama kali dilaksanakan di Jambi yang bekerjasa dengan Dukungan Sebaya KANTI SEHATI ini. Pendampingan penderita HIV/AIDS dapat menjalin hubungan baik dengan media. Diantara peserta kita ada juga yang positif HIV/AIDS, namun mereka kita rangkul dan memiliki motifasi hidup lebih bergairah,”katanya.
Sementara itu Direktur Eksekutif LSM Info Kespro Jakarta, Syaiful W Harahap, menambahkan, pelatihan Dukungan Sebaya itu agar pendampingan penderita HIV/AIDS tidak alergi dengan pers dan tidak menganggap pers itu musuh.
Disebutkan, pelatihan 17 peserta pendampingan itu dimulai dari tanggal 26-30 Mei 2008. Peserta dibekali cara melakukan jumpa pers, melayani wartawan media cetak, radio dan wartawan TV. Kemudian peserta juga dibekali tatacara pembuatan relies pers dan pengumpulan data-data untuk konsumsi pers.
Peserta pelatihan Dukungan Sebaya itu berasal dari Jambi, Riau, Sumbar, Palembang, Makassar, Bandung, Bali, Medan, Malang, Salatiga, Mataram, Surabaya, Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Papua.
Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, sebanyak 168 kasus HIV/AIDS ditemukan di Provinsi Jambi. Jumlah itu dinilai sudah sangat memprihatinkan. Selain itu setiap tahun jumlah tersebut terus meningkat.
Penyakit berbahaya ini ditemukan di Jambi sejak tahun 1999. Ketika itu jumlahnya masih relatif sedikit, namun kini terus bertambah. Bila tidak secepatnya diambil langkah yang tepat, bukan tidak mungkin kasus ini terus menghantui warga di Jambi.
Demikian dikatakan Kepala Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Nirman Nawawi kepada wartawan yang juga menjabat Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Jambi.
Disebutkan, sebagian besar penyakit mematikan itu mendera warga setempat usia 15-25 tahun.
Dari 168 kasus tersebut, sebanyak 39 kasus di antaranya sudah masuk fase AIDS dan 25 penderita sudah dinyatakan meninggal dunia. Menurut Nirman, dari 39 kasus itu, 66,67 persen penderita berasal dari pemakai narkoba. ruk
20 Ribu Masyarakat Indonesia Positif Terjangkit HIV/AIDS
Jambi, Batak Pos
Sedikitnya 20.000 masyarakat Indonesia dinyatakan positef terinveksi HIV/AIDS. Sementara 200.000 masyarakat Indonesia terindikasi terjangkit HIV/AIDS. Pemerintah diminta untuk memberikan pengobatan gratis terhadap penderita HIV/AIDS tersebut. Sementara masyarakat dihimbau untuk tidak mengucilkan penderita HIV/AIDS karena mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang terkena musibah.
Hal tersebut dikatakan Manager Divisi Pelatihan dan Informasi Yayasan SPIRITIA Jakarta, Chris W Green kepada Batak Pos disela-sela acara “Pelatihan Berhubungan Dengan Media” yang diikuti 17 peserta dari 17 provinsi yakni LSM “Dukungan Sebaya” (LSM Pendampingan penderita HIV/AIDS) di Jambi, Selasa (27/5).
Disebutkan, jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia tergolong tinggi. Penularan HIV/AIDS di Indonesia 50 persen akibat jarum suntik narkoba. Sedangkan penularan HIV/AIDS di Kepulauan Riau dan Papua pada umumnya dengan hubungan seks bebas.
Menurut Chris W Green, pemerintah Pusat saat ini sudah memperhatikan penderita HIV/AIDS melalui 227 rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Pemerintah Pusat sudah memberikan perobatan gratis bagi penderita HIV/AIDS.
“Pemerintah saat ini sudah memberikan biaya diagnosa pasien yang terindikasi HIV/AIDS. Selain itu pemerintah juga sudah memfasilitasi obat rutin bagi pengidap positif HIV/AIDS. Hal ini sangat membntu penderita menghadapi penyakit yang belum dapat disembuhkan total itu,”katanya.
Menurutnya, tujuan dari pelatihan “Dukungan Sebaya” itu untuk menjangkau penderita positif HIV/AIDS yang ada di berbagai daerah. Pelatihan 17 peserta Dukungan Sebaya ini melatih cara menghadapi pers. Selama ini LSM pendampingan penderita HIV/AIDS masih alergi terhadap pers karena takut diberitakan yang bukan-bukan.
“Melalui pelatihan yang baru pertama kali dilaksanakan di Jambi yang bekerjasa dengan Dukungan Sebaya KANTI SEHATI ini. Pendampingan penderita HIV/AIDS dapat menjalin hubungan baik dengan media. Diantara peserta kita ada juga yang positif HIV/AIDS, namun mereka kita rangkul dan memiliki motifasi hidup lebih bergairah,”katanya.
Sementara itu Direktur Eksekutif LSM Info Kespro Jakarta, Syaiful W Harahap, menambahkan, pelatihan Dukungan Sebaya itu agar pendampingan penderita HIV/AIDS tidak alergi dengan pers dan tidak menganggap pers itu musuh.
Disebutkan, pelatihan 17 peserta pendampingan itu dimulai dari tanggal 26-30 Mei 2008. Peserta dibekali cara melakukan jumpa pers, melayani wartawan media cetak, radio dan wartawan TV. Kemudian peserta juga dibekali tatacara pembuatan relies pers dan pengumpulan data-data untuk konsumsi pers.
Peserta pelatihan Dukungan Sebaya itu berasal dari Jambi, Riau, Sumbar, Palembang, Makassar, Bandung, Bali, Medan, Malang, Salatiga, Mataram, Surabaya, Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Papua.
Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, sebanyak 168 kasus HIV/AIDS ditemukan di Provinsi Jambi. Jumlah itu dinilai sudah sangat memprihatinkan. Selain itu setiap tahun jumlah tersebut terus meningkat.
Penyakit berbahaya ini ditemukan di Jambi sejak tahun 1999. Ketika itu jumlahnya masih relatif sedikit, namun kini terus bertambah. Bila tidak secepatnya diambil langkah yang tepat, bukan tidak mungkin kasus ini terus menghantui warga di Jambi.
Demikian dikatakan Kepala Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Nirman Nawawi kepada wartawan yang juga menjabat Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Jambi.
Disebutkan, sebagian besar penyakit mematikan itu mendera warga setempat usia 15-25 tahun.
Dari 168 kasus tersebut, sebanyak 39 kasus di antaranya sudah masuk fase AIDS dan 25 penderita sudah dinyatakan meninggal dunia. Menurut Nirman, dari 39 kasus itu, 66,67 persen penderita berasal dari pemakai narkoba. ruk
Sedikitnya 20.000 masyarakat Indonesia dinyatakan positef terinveksi HIV/AIDS. Sementara 200.000 masyarakat Indonesia terindikasi terjangkit HIV/AIDS. Pemerintah diminta untuk memberikan pengobatan gratis terhadap penderita HIV/AIDS tersebut. Sementara masyarakat dihimbau untuk tidak mengucilkan penderita HIV/AIDS karena mereka juga bagian dari masyarakat Indonesia yang terkena musibah.
Hal tersebut dikatakan Manager Divisi Pelatihan dan Informasi Yayasan SPIRITIA Jakarta, Chris W Green kepada Batak Pos disela-sela acara “Pelatihan Berhubungan Dengan Media” yang diikuti 17 peserta dari 17 provinsi yakni LSM “Dukungan Sebaya” (LSM Pendampingan penderita HIV/AIDS) di Jambi, Selasa (27/5).
Disebutkan, jumlah penderita HIV/AIDS di Indonesia tergolong tinggi. Penularan HIV/AIDS di Indonesia 50 persen akibat jarum suntik narkoba. Sedangkan penularan HIV/AIDS di Kepulauan Riau dan Papua pada umumnya dengan hubungan seks bebas.
Menurut Chris W Green, pemerintah Pusat saat ini sudah memperhatikan penderita HIV/AIDS melalui 227 rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Pemerintah Pusat sudah memberikan perobatan gratis bagi penderita HIV/AIDS.
“Pemerintah saat ini sudah memberikan biaya diagnosa pasien yang terindikasi HIV/AIDS. Selain itu pemerintah juga sudah memfasilitasi obat rutin bagi pengidap positif HIV/AIDS. Hal ini sangat membntu penderita menghadapi penyakit yang belum dapat disembuhkan total itu,”katanya.
Menurutnya, tujuan dari pelatihan “Dukungan Sebaya” itu untuk menjangkau penderita positif HIV/AIDS yang ada di berbagai daerah. Pelatihan 17 peserta Dukungan Sebaya ini melatih cara menghadapi pers. Selama ini LSM pendampingan penderita HIV/AIDS masih alergi terhadap pers karena takut diberitakan yang bukan-bukan.
“Melalui pelatihan yang baru pertama kali dilaksanakan di Jambi yang bekerjasa dengan Dukungan Sebaya KANTI SEHATI ini. Pendampingan penderita HIV/AIDS dapat menjalin hubungan baik dengan media. Diantara peserta kita ada juga yang positif HIV/AIDS, namun mereka kita rangkul dan memiliki motifasi hidup lebih bergairah,”katanya.
Sementara itu Direktur Eksekutif LSM Info Kespro Jakarta, Syaiful W Harahap, menambahkan, pelatihan Dukungan Sebaya itu agar pendampingan penderita HIV/AIDS tidak alergi dengan pers dan tidak menganggap pers itu musuh.
Disebutkan, pelatihan 17 peserta pendampingan itu dimulai dari tanggal 26-30 Mei 2008. Peserta dibekali cara melakukan jumpa pers, melayani wartawan media cetak, radio dan wartawan TV. Kemudian peserta juga dibekali tatacara pembuatan relies pers dan pengumpulan data-data untuk konsumsi pers.
Peserta pelatihan Dukungan Sebaya itu berasal dari Jambi, Riau, Sumbar, Palembang, Makassar, Bandung, Bali, Medan, Malang, Salatiga, Mataram, Surabaya, Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Papua.
Menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, sebanyak 168 kasus HIV/AIDS ditemukan di Provinsi Jambi. Jumlah itu dinilai sudah sangat memprihatinkan. Selain itu setiap tahun jumlah tersebut terus meningkat.
Penyakit berbahaya ini ditemukan di Jambi sejak tahun 1999. Ketika itu jumlahnya masih relatif sedikit, namun kini terus bertambah. Bila tidak secepatnya diambil langkah yang tepat, bukan tidak mungkin kasus ini terus menghantui warga di Jambi.
Demikian dikatakan Kepala Seksi Surveilans Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Nirman Nawawi kepada wartawan yang juga menjabat Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Daerah Jambi.
Disebutkan, sebagian besar penyakit mematikan itu mendera warga setempat usia 15-25 tahun.
Dari 168 kasus tersebut, sebanyak 39 kasus di antaranya sudah masuk fase AIDS dan 25 penderita sudah dinyatakan meninggal dunia. Menurut Nirman, dari 39 kasus itu, 66,67 persen penderita berasal dari pemakai narkoba. ruk
Minggu, 25 Mei 2008
Anggota BIN Gadungan Asal Siborong-borong Ditangkap di Jambi
Jambi, Batak Pos
Seorang anggota Badan Intelejen Negara (BIN) gadungan berpangkat Mayor Infantri, Lundu Pasaribu diamankan Intel Korem Garuda Putih 042 Jambi dibawah komando Pasintel Korem Mayor Inf R Saragih, Jumat (23/5). Mayor gadungan asal Desa Siborong-borong, Kabupaten Tarutung, Sumatera Utara ini berhasil diamankan setelah dikelabui dengan makan siang bersama oleh dua anggota Intel Korem Jambi.
Kini anggota BIN gadungan itu ditahan di Korem Jambi guna pemeriksaan intensif. Intel Korem berhasil menyita barang bukti berupa dua pedang komando, tiga kartu identitas, kartu anggota BIN palsu, pistol korek api satu unit, sejumlah pin TNI, dua buah pakaian safari, uang Rp 2,3 juta dan tika kartu lempengan kuningan logo salah satu aliran agama.
Pasintel Korem Garuda Putih Jambi, May Inf R Saragih kepada wartawan di Korem Jambi, Jumat (23/5) mengatakan, penangkapan anggota BIN gadungan itu berdasarkan informasi anggota Intel Korem tiga minggu lalu. Kemudian anggota intel Korem Jambi melakukan pengintaian serta menelusuri kebenaran informasi itu.
Sementara itu pengakuan P Pasaribu kepada wartawan di ruang pemeriksaan Intel Korem Jambi, dirinya menjalankan profesi anggota BIN gadungan itu tanpa diketahui istrinya Br Tambunan asal Rantauprapat, Sumut. Dirinya mengaku sudah memiliki dua orang anak berusia lima tahun dan enam bulan dan tinggal di Jl Untung Surapati Rt 40, Jelutung Kota Jambi.
Seorang anggota Badan Intelejen Negara (BIN) gadungan berpangkat Mayor Infantri, Lundu Pasaribu diamankan Intel Korem Garuda Putih 042 Jambi dibawah komando Pasintel Korem Mayor Inf R Saragih, Jumat (23/5). Mayor gadungan asal Desa Siborong-borong, Kabupaten Tarutung, Sumatera Utara ini berhasil diamankan setelah dikelabui dengan makan siang bersama oleh dua anggota Intel Korem Jambi.
Teks Foto : BIN Gadungan : Lundu Pasaribu yang mengaku anggota BIN berpangkat mayor berhasil digiring ke Korem Jambi, Jumat (23/5) siang. Kini Lundu Pasaribu ditahan di Korem Jambi untuk diperiksa intensif. Foto batak pos/rs manihuruk.
Kini anggota BIN gadungan itu ditahan di Korem Jambi guna pemeriksaan intensif. Intel Korem berhasil menyita barang bukti berupa dua pedang komando, tiga kartu identitas, kartu anggota BIN palsu, pistol korek api satu unit, sejumlah pin TNI, dua buah pakaian safari, uang Rp 2,3 juta dan tika kartu lempengan kuningan logo salah satu aliran agama.
Pasintel Korem Garuda Putih Jambi, May Inf R Saragih kepada wartawan di Korem Jambi, Jumat (23/5) mengatakan, penangkapan anggota BIN gadungan itu berdasarkan informasi anggota Intel Korem tiga minggu lalu. Kemudian anggota intel Korem Jambi melakukan pengintaian serta menelusuri kebenaran informasi itu.
“Kita sudah mendapat informasi tiga minggu lalu. Kemudian kita kembangkan. Jumat pagi kita pancing dengan menelepon yang bersangkutan dengan mengajak makan siang bersama. Soalnya ada juga anggota kita yang percaya bahwa dia itu BIN. Namun setelh digiring hingga ke Korem Jambi, saya langsung tanya keanggotaannya. Namun tidak benar dan kemudian diamankan,”kata R Saragih.
Menurut Mayor R Saragih, dari hasil pemeriksaan, mayor gadungan P Pasaribu juga menjadi anggota pengamanan di Toko Cakrawala Ban di Simpang Kawat Kota Jambi. Mayor gadungan itu juga memiliki kantor di lantai tiga rumah toko milik Charles tersebut.
Bahkan ruangan anggota BIN gadungan itu dilengkapi dengan asesoris kesatuan TNI. Pakaian lengkap TNI juga dimiliki yang bersangkutan termasuk pakaian setara pangkat mayor.
“Kita harapkan masyarakat jika ada yang merasa dirugikan oleh mayor gadungan ini segera menghubungi Korem Jambi. Kita belum ada mengetahui pihak yang dirugikan mayor gadungan tersebut. Ini yang kali kedua saya berhasil membongkar modus TNI gadungan di Jambi,”kata Mayor Inf R Saragih.
Sementara itu pengakuan P Pasaribu kepada wartawan di ruang pemeriksaan Intel Korem Jambi, dirinya menjalankan profesi anggota BIN gadungan itu tanpa diketahui istrinya Br Tambunan asal Rantauprapat, Sumut. Dirinya mengaku sudah memiliki dua orang anak berusia lima tahun dan enam bulan dan tinggal di Jl Untung Surapati Rt 40, Jelutung Kota Jambi.
Selain anggota BIN gadungan, P Pasaribu juga mengaku sebagai paranormal yang dapat menyembuhkan orang sakit. Mayor gadungan itu juga mengaku kalau mendapatkan asesoris TNI AD itu dari Jakarta. Dirinya juga mengaku lulusan Akmil anggkatan 95.
“Rencananya kita akan limpahkan kasus ini ke Poltabes Jambi. Jika tidak ada keterlibatan lainnya, kita akan serahkan ke Poltabes Jambi. Kita masih menunggu adanya laporan masyarakat terkait dengan profesi P Pasaribu sebagai anggota BIN gadungan di Jambi,”kata R Saragih. ruk
Dewan Minta Polda Jambi Usut Tuntas Sindikat Penyeludupan di Jambi
Jambi, Batak Pos
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi meminta jajaran Polda Jambi untuk serius menuntaskan kasus penyeludupan 158,8 ton gula putih. Jajaran Polda Jambi juga diminta agar membongkar sindikat penyeludupan di Provinsi Jambi tanpa pandang bulu.
Penegasan itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi kepada Batak Pos, Jumat (23/5) di ruanmg kerjanya menyusul pengungkapan kasus penyeludupan gula pasir asal Thailand dan India. “Kita harapkan Polda Jambi dapat membongkar sindikat penyeludupan tersebut, walaupun itu melibatkan oknum aparat,”katanya.
Menurutnya, pihaknya sangat mendukung kinerja Polda Jambi sepekan terakhir yang getol membongkar penyeludupan yang terindikasi sudah berjalan lama. Selain membongkar penyeludupan, dewan juga meminta jajaran Polda Jambi untuk menuntaskan ilegal logging, penyeludupan BBM dan tindak kriminal lainnya.
Seperti diberitakan Batak Pos sebelumnya, selama sepekan jajaran Polda Jambi berhasil mengamankan gula ilegal sebanyak 158,8 ton dalam tiga kali penangkapan. Gula ilegal itu diamankan di wilayah Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjabar yang menjadi gerbang transportasi laut di Provinsi Jambi.
Sementara itu, jajaran Poltabes Jambi akan memberlakukan penggunaan kenderaan roda dua bagi ratusan perwira di lingkungan Poltabes Jambi sebagai transportasi ke kantor. Kebijakan ini diberlakukan mulai Juni 2008 sebagai antisipasi penghematan BBM. Hal tersebut dikemukakan Kapoltabes Jambi Kombes Pol Eko Daniyanto, MM, Jumat (23/6).
Berdasarkan pengamatan Batak Pos, permintaan BBM kepada pengguna kenderaan di Kota Jambi dibatasi. Untuk kenderaan mobil hanya diberikan sebesar Rp75 ribu pengisian. Sedangkan motor hanya Rp 15 ribu per kenderaan. Kebijakan itu ditetapkan oleh Pertamina Jambi. ruk
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi meminta jajaran Polda Jambi untuk serius menuntaskan kasus penyeludupan 158,8 ton gula putih. Jajaran Polda Jambi juga diminta agar membongkar sindikat penyeludupan di Provinsi Jambi tanpa pandang bulu.
Penegasan itu dikemukakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi kepada Batak Pos, Jumat (23/5) di ruanmg kerjanya menyusul pengungkapan kasus penyeludupan gula pasir asal Thailand dan India. “Kita harapkan Polda Jambi dapat membongkar sindikat penyeludupan tersebut, walaupun itu melibatkan oknum aparat,”katanya.
Menurutnya, pihaknya sangat mendukung kinerja Polda Jambi sepekan terakhir yang getol membongkar penyeludupan yang terindikasi sudah berjalan lama. Selain membongkar penyeludupan, dewan juga meminta jajaran Polda Jambi untuk menuntaskan ilegal logging, penyeludupan BBM dan tindak kriminal lainnya.
Seperti diberitakan Batak Pos sebelumnya, selama sepekan jajaran Polda Jambi berhasil mengamankan gula ilegal sebanyak 158,8 ton dalam tiga kali penangkapan. Gula ilegal itu diamankan di wilayah Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjabar yang menjadi gerbang transportasi laut di Provinsi Jambi.
Sementara itu, jajaran Poltabes Jambi akan memberlakukan penggunaan kenderaan roda dua bagi ratusan perwira di lingkungan Poltabes Jambi sebagai transportasi ke kantor. Kebijakan ini diberlakukan mulai Juni 2008 sebagai antisipasi penghematan BBM. Hal tersebut dikemukakan Kapoltabes Jambi Kombes Pol Eko Daniyanto, MM, Jumat (23/6).
Berdasarkan pengamatan Batak Pos, permintaan BBM kepada pengguna kenderaan di Kota Jambi dibatasi. Untuk kenderaan mobil hanya diberikan sebesar Rp75 ribu pengisian. Sedangkan motor hanya Rp 15 ribu per kenderaan. Kebijakan itu ditetapkan oleh Pertamina Jambi. ruk
Calon Walikota Rangkul Lembaga Budaya Batak Jambi
Jambi, Batak Pos
Salah satu kandidat calon Walikota Jambi, Asnawi AB yang juga menjabat Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi mengundang tokoh marga Batak yang ada di Kota Jambi, Jumat (23/5) malam. Pertemuan silaturahmi itu bertempat di Rumah Dinas Walikota Jambi Arifien Manap.
Silaturahmi itu sebagai keakraban masyarakat Batak di Jambi dengan lembaga budaya Melayu.
Ketua Lembaga Adat Batak Jambi (LBBJ) Kota Jambi, Drg Polisman Sitanggang kepada Batak Pos, Jumat (23/5) mengatakan, seluruh tokoh-tokoh marga Batak yang ada di Kota Jambi seluruhnya diundang. Acara silaturahmi itu sebagai minta doa restu pencalonan Asnawi AB sebagai calon Walikota Jambi yang diusung oleh 13 partai politik.
Menurut P Sitanggang, masyarakat Kota Jambi asal Tano Batak harus mampu menilai empat calon yang maju di Pilkada Walikota Jambi periode 2008-2013 tersebut. Dirinya berharap masyarakat Batak di Jambi memilih calon pemimpinnya yang berjiwa nasionalis yang dapat mengayomi masyarakat Batak di Jambi.
“Kita himbau masyarakat Batak yang mencari hidup di Kota Jambi untuk memilih calon pemimpin berdasarkan hati nurani. Bukan dengan bujuk rayuan tim sukses kandidat yang penuh dengan janji-janji. Kita juga harapkan masyarakat Batak di Jambi untuk bersatu memilih salah satu calan yang sudah teruji dan peduli terhadap masyarakat Batak di Jambi,”katanya.
Sementara itu salah satu tokoh pemuda Batak di Jambi Pinondang Hutabarat mengatakan, Asnawi yang berpasangan dengan Nuzul Prakasa adalah pasangan yang ideal dan sudah akrab dengan masyarakat Batak. Puluhan pesta Bona Taon marga-marga di Kota Jambi sudah diikuti Asnawi-Nuzul.
Selain itu, partai pengusung pasangan ini juga terdiri dari 13 partai yang beragam warna seperti Golkar, PDS, PKS, PPP, PNI Marhain dan lainnya. Pasangan kandidat ini adalah calon pemimpinnya dambaan masyarakat Jambi khususnya asal Tano Batak. ruk
Salah satu kandidat calon Walikota Jambi, Asnawi AB yang juga menjabat Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi mengundang tokoh marga Batak yang ada di Kota Jambi, Jumat (23/5) malam. Pertemuan silaturahmi itu bertempat di Rumah Dinas Walikota Jambi Arifien Manap.
Silaturahmi itu sebagai keakraban masyarakat Batak di Jambi dengan lembaga budaya Melayu.
Ketua Lembaga Adat Batak Jambi (LBBJ) Kota Jambi, Drg Polisman Sitanggang kepada Batak Pos, Jumat (23/5) mengatakan, seluruh tokoh-tokoh marga Batak yang ada di Kota Jambi seluruhnya diundang. Acara silaturahmi itu sebagai minta doa restu pencalonan Asnawi AB sebagai calon Walikota Jambi yang diusung oleh 13 partai politik.
Menurut P Sitanggang, masyarakat Kota Jambi asal Tano Batak harus mampu menilai empat calon yang maju di Pilkada Walikota Jambi periode 2008-2013 tersebut. Dirinya berharap masyarakat Batak di Jambi memilih calon pemimpinnya yang berjiwa nasionalis yang dapat mengayomi masyarakat Batak di Jambi.
“Kita himbau masyarakat Batak yang mencari hidup di Kota Jambi untuk memilih calon pemimpin berdasarkan hati nurani. Bukan dengan bujuk rayuan tim sukses kandidat yang penuh dengan janji-janji. Kita juga harapkan masyarakat Batak di Jambi untuk bersatu memilih salah satu calan yang sudah teruji dan peduli terhadap masyarakat Batak di Jambi,”katanya.
Sementara itu salah satu tokoh pemuda Batak di Jambi Pinondang Hutabarat mengatakan, Asnawi yang berpasangan dengan Nuzul Prakasa adalah pasangan yang ideal dan sudah akrab dengan masyarakat Batak. Puluhan pesta Bona Taon marga-marga di Kota Jambi sudah diikuti Asnawi-Nuzul.
Selain itu, partai pengusung pasangan ini juga terdiri dari 13 partai yang beragam warna seperti Golkar, PDS, PKS, PPP, PNI Marhain dan lainnya. Pasangan kandidat ini adalah calon pemimpinnya dambaan masyarakat Jambi khususnya asal Tano Batak. ruk
Jumat, 23 Mei 2008
Nasrun Arbain Bantah Dirinya Mengkorupsi Dana Koni
Jambi, Batak Pos
Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi, Ir Nasrun Arbain membantah kalau dirinya diberitakan mengkorupsi 50 persen dari Rp 1,8 miliar dana insentif atlet dan pelatih disejumlah cabang olahraga.
Tudingan yang dibeberkan Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Tinju (Pertina) Jambi, H Soewarno Soerita kepada media, dinilai Nasrun Arbain hanya mis komunikasi. Pemotongan 50 persen dana insentif yang dilakukan pengurus KONI Jambi, hal itu telah dilandasi prosedur dengan dikuatkan SK Ketua Umum KONI Jambi, Zulkifli Nurdin yang juga menjabat Gubernur Jambi.
Bahkan pemotongan dana insentif itu sudah hasil rapat seluruh atlet, pelatih dan pengurus 26 cabang olahraga peserta PON 2008 di Kalimantan Timur. Hal tersebut dijelaskan Nasrun Arbain dalam jumpa pers dengan wartawan di Sekretariat KONI Jambi, Kamis (22/5).
Disebutkan, dasar dari pemotongan itu dilakukan karena dana insentif atlet dan pelatih tidak digunakan untuk pembinaan atlet dan pelatih. Namun atlet dan pelatih penerima insentif itu lebih menggunakan dana tersebut kepada keperluan pribadi.
"Atas dasar itu kita memiliki pikiran untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian kita pengurus KONI Jambi merapatkan tersebut dan menyampaikan hal itu kepada Ketua Umum Koni Jambi. Selanjutnya Ketua Umum Koni Jambi membuat SK No 06/2008 tentang pemotongan dana insentif. Dan semua atlet, pelatih dan pengurus Pengda menyetujuinya,"katanya.
Disebutkan, dana Koni Jambi untuk tim PON 2008 kaltim kini hanya tersedia Rp 1,3 miliar. Pemotongan dana itu untuk menunjang prestasi atlet PON. Kini 210 atlet dari 26 cabang olahraga siap menghadapi PON 2008 di Kaltim. Koni Jambi menargetkan 30 medali emas dengan rangking 5 besar.
"Target itu berdasarkan evaluasi perstasi atlet di Pra Pon. Kita semua mohon mendukung kontingen PON Jambi nantinya. Saya tidak menginginkan berita pemotongan dana insentif itu mengganggu persiapan atlet PON Jambi,"ujarnya.
Mencuatnya kasus dugaan korupsi di KONI Jambi itu karena Soewarno Soerinta menerima laporan dari beberapa atlet dan pengurus olahraga. Kemudia Soewarno melaporkan kejadian itu kepada Ketua Umum Koni Jambi dan mempasilitasi pertemuan dengan Nasrun Arbain, Selasa (20/5) lalu.
Pada pertemuan tersebut Zulkifli Nurdin sempat emosi dan berteriak karena antara Soewarno dan Nasrun Arbain terjadi adu mulut. Bahkan Zulkifli Nurdin sempat memukul meja dan melemparkan kacamatanya karena tidak kuasa menahan emosi.
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jambi akan mengusut dugaan korupsi di KONI jambi seperti yang dilaporkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H Soewarno Soerinta. Menurut Kejati Jambi Sutiyono, pihakya sudah menyiapkan tim untuk mengusut kasus dugaan korupsi di KONI jambi senilai Rp 1,8 miliar tersebut. ruk
Ketua Harian Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Jambi, Ir Nasrun Arbain membantah kalau dirinya diberitakan mengkorupsi 50 persen dari Rp 1,8 miliar dana insentif atlet dan pelatih disejumlah cabang olahraga.
Tudingan yang dibeberkan Ketua Pengurus Daerah (Pengda) Persatuan Tinju (Pertina) Jambi, H Soewarno Soerita kepada media, dinilai Nasrun Arbain hanya mis komunikasi. Pemotongan 50 persen dana insentif yang dilakukan pengurus KONI Jambi, hal itu telah dilandasi prosedur dengan dikuatkan SK Ketua Umum KONI Jambi, Zulkifli Nurdin yang juga menjabat Gubernur Jambi.
Bahkan pemotongan dana insentif itu sudah hasil rapat seluruh atlet, pelatih dan pengurus 26 cabang olahraga peserta PON 2008 di Kalimantan Timur. Hal tersebut dijelaskan Nasrun Arbain dalam jumpa pers dengan wartawan di Sekretariat KONI Jambi, Kamis (22/5).
Disebutkan, dasar dari pemotongan itu dilakukan karena dana insentif atlet dan pelatih tidak digunakan untuk pembinaan atlet dan pelatih. Namun atlet dan pelatih penerima insentif itu lebih menggunakan dana tersebut kepada keperluan pribadi.
"Atas dasar itu kita memiliki pikiran untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian kita pengurus KONI Jambi merapatkan tersebut dan menyampaikan hal itu kepada Ketua Umum Koni Jambi. Selanjutnya Ketua Umum Koni Jambi membuat SK No 06/2008 tentang pemotongan dana insentif. Dan semua atlet, pelatih dan pengurus Pengda menyetujuinya,"katanya.
Disebutkan, dana Koni Jambi untuk tim PON 2008 kaltim kini hanya tersedia Rp 1,3 miliar. Pemotongan dana itu untuk menunjang prestasi atlet PON. Kini 210 atlet dari 26 cabang olahraga siap menghadapi PON 2008 di Kaltim. Koni Jambi menargetkan 30 medali emas dengan rangking 5 besar.
"Target itu berdasarkan evaluasi perstasi atlet di Pra Pon. Kita semua mohon mendukung kontingen PON Jambi nantinya. Saya tidak menginginkan berita pemotongan dana insentif itu mengganggu persiapan atlet PON Jambi,"ujarnya.
Mencuatnya kasus dugaan korupsi di KONI Jambi itu karena Soewarno Soerinta menerima laporan dari beberapa atlet dan pengurus olahraga. Kemudia Soewarno melaporkan kejadian itu kepada Ketua Umum Koni Jambi dan mempasilitasi pertemuan dengan Nasrun Arbain, Selasa (20/5) lalu.
Pada pertemuan tersebut Zulkifli Nurdin sempat emosi dan berteriak karena antara Soewarno dan Nasrun Arbain terjadi adu mulut. Bahkan Zulkifli Nurdin sempat memukul meja dan melemparkan kacamatanya karena tidak kuasa menahan emosi.
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Jambi akan mengusut dugaan korupsi di KONI jambi seperti yang dilaporkan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H Soewarno Soerinta. Menurut Kejati Jambi Sutiyono, pihakya sudah menyiapkan tim untuk mengusut kasus dugaan korupsi di KONI jambi senilai Rp 1,8 miliar tersebut. ruk
Anggota KPUD Provinsi Jambi Ditetapkan
Jambi, Batak Pos
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menetapkan lima nama anggota KPUD Provinsi Jambi yang baru. Lima nama itu adalah Kasrianto S.Pd, Azhar Mulia SE, Pahmi S.Ag, M.Si, Nuraida Fitri S.Ag, M.Ag, M Yasir Arafat, SE. Rencana pelantikan Anggota KPUD Jambi 24 Mei 2008 di KPU Pusat.
Kasrianto salah satu anggota KPUD terpilih kepada Batak Pos, Kamis (22/5) mengatakan, pemberitahuan kelulusan itu berdasarkan faks dari Ketua KPU, Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshary, AZ, MA .
Pembekalan anggota KPUD dari 18 provinsi akan dilaksanakan 24-26 Mei 2008 mendatang. Anggota KPUD Provinsi Jambi akan mempersiapkan persiapan pemilihan Pemilu 2009, Pilpres dan Pilkada Gubernur Jambi 2010 mendatang.
Sebelumnya ada 20 orang calon anggota KPUD Provinsi Jambi, dinyatakan lulus tes tertulis. Mereka adalah hasil penyaringan dari 53 orang yang ikut tes tertulis yang digelar pada Jumat (15/2) lalu. ruk
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat menetapkan lima nama anggota KPUD Provinsi Jambi yang baru. Lima nama itu adalah Kasrianto S.Pd, Azhar Mulia SE, Pahmi S.Ag, M.Si, Nuraida Fitri S.Ag, M.Ag, M Yasir Arafat, SE. Rencana pelantikan Anggota KPUD Jambi 24 Mei 2008 di KPU Pusat.
Kasrianto salah satu anggota KPUD terpilih kepada Batak Pos, Kamis (22/5) mengatakan, pemberitahuan kelulusan itu berdasarkan faks dari Ketua KPU, Prof. Dr. Abdul Hafiz Anshary, AZ, MA .
Pembekalan anggota KPUD dari 18 provinsi akan dilaksanakan 24-26 Mei 2008 mendatang. Anggota KPUD Provinsi Jambi akan mempersiapkan persiapan pemilihan Pemilu 2009, Pilpres dan Pilkada Gubernur Jambi 2010 mendatang.
Sebelumnya ada 20 orang calon anggota KPUD Provinsi Jambi, dinyatakan lulus tes tertulis. Mereka adalah hasil penyaringan dari 53 orang yang ikut tes tertulis yang digelar pada Jumat (15/2) lalu. ruk
DPR Kurang Setuju Rencana Pemerintah Menaikkan BBM
Jambi, Batak Pos
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Agung Laksono di Jambi mengatakan, Pemerintah Pusat terlampau tergesa-gesa merencanakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) akhir mei ini. Dirinya meminta Pemerintah Pusat untuk menyikapi aspirasi rakyat yang menolak kenaikan BBM.
"Kita minta Pemerintah Pusat untuk menyikap aspirasi masyarakat dan elemen masyarakat yang bereaksi atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium, solar dan minyak tanah. Saat ini fraksi-fraksi dan panitian anggaran legislatif di DPR lagi membahas rencana pemerintah menaikkan BBM tersebut.
Fraksi dan panitia anggaran lagi membahas hal tersebut," kata Agung Laksono kepada wartawan disela-sela acara deklarasi salah satu pasangan calon Walikota Jambi di Jambi, Kamis (22/5). Disebutkan, pemerintah harus harus merespon aspirasi masyarakat yang saat ini bergejolak menolak kenaikan BBM.
DPR RI kini juga berjuang untuk membatalkan rencana Pemerintah Pusat tentang kenaikan BBM. Disebutkan, keterpurukan perekonomian rakyat Indonesia saat ini, belum siap menerika kenaikan BBM yang berdampak buruk kepada kesejahteraan masyarakat.
Seperti melonjaknya harga kebutuhan pokok dan adanya indikasi penyelewengan BBM di berbagai daerah. Sementara itu, pantauan Batak Pos di Kota Jambi dua hari terakhir menyebutkan, kelangkaan BBM sudah terjadi disejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Antrian kenderaan sudah panjang disejumlah SPBU seperti SPBU Simpang Rimbo, Koni Jambi, Paal V Kotabaru Jambi dan lainnya. Sedangkan harga BBM premium di pinggir jalan kini mencapai Rp 8000 per liter. Masyarakat pengguna kenderaan di Jambi mengeluhkan minimnya stok BBM tersebut. ruk
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Agung Laksono di Jambi mengatakan, Pemerintah Pusat terlampau tergesa-gesa merencanakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM) akhir mei ini. Dirinya meminta Pemerintah Pusat untuk menyikapi aspirasi rakyat yang menolak kenaikan BBM.
"Kita minta Pemerintah Pusat untuk menyikap aspirasi masyarakat dan elemen masyarakat yang bereaksi atas rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis premium, solar dan minyak tanah. Saat ini fraksi-fraksi dan panitian anggaran legislatif di DPR lagi membahas rencana pemerintah menaikkan BBM tersebut.
Fraksi dan panitia anggaran lagi membahas hal tersebut," kata Agung Laksono kepada wartawan disela-sela acara deklarasi salah satu pasangan calon Walikota Jambi di Jambi, Kamis (22/5). Disebutkan, pemerintah harus harus merespon aspirasi masyarakat yang saat ini bergejolak menolak kenaikan BBM.
DPR RI kini juga berjuang untuk membatalkan rencana Pemerintah Pusat tentang kenaikan BBM. Disebutkan, keterpurukan perekonomian rakyat Indonesia saat ini, belum siap menerika kenaikan BBM yang berdampak buruk kepada kesejahteraan masyarakat.
Seperti melonjaknya harga kebutuhan pokok dan adanya indikasi penyelewengan BBM di berbagai daerah. Sementara itu, pantauan Batak Pos di Kota Jambi dua hari terakhir menyebutkan, kelangkaan BBM sudah terjadi disejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Antrian kenderaan sudah panjang disejumlah SPBU seperti SPBU Simpang Rimbo, Koni Jambi, Paal V Kotabaru Jambi dan lainnya. Sedangkan harga BBM premium di pinggir jalan kini mencapai Rp 8000 per liter. Masyarakat pengguna kenderaan di Jambi mengeluhkan minimnya stok BBM tersebut. ruk
Lagi, Polda Jambi Temukan 16 Ton Gula Ilegal
Jambi, Batak Pos
Jajaran Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) kembali berhasil menemukan 16 ton (200 karung) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjabar, Rabu (21/5).
Gula ilegal asal Thailand itu ditemukan bertumpuk disemak-semak. Belum diketahui pemilik guna ilegal tersebut. Dalam sepekan Polda Jambi telah mengamankan gula ilegal sebanyak 158,8 ton.
Kini barangbukti puluhan ton gula pasir ilegal yang dimuat dalam empat unit super truk fuso diamankan di Mapolda Jambi. Truk pengangkut gula ilegal itu yakni nomor polisi B 9507 IK, B 9503 J, B 9694 SR dan B 9985 R.
Ke-empat truk berisi gula ilegal itu kini di segel garis polisi.Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Budi Gunawan melalui Kabid Humas Jambi, AKBP Yatim Suyatmo kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (22/5) mengatakan, penemuan itu berdasarkan penelusuran anggota Polres Tanjabar, Rabu (21/5) pagi.
Kemudian dua anggota Polres Tanjabar mencurigai adanya tumpukan karung disemak-semak. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tumpukan itu adalah karung berisikan gula merek KCL asat Thailand.
Kapolda Jambi berikut rombongan langsung meninjau tempat kejadian perkara (TKP). Kapolda Jambi mengintruksikan jajarannya untuk menggulung sindikat penyeludupan di Provinsi Jambi.
Tiga kasus gula ilegal yang dibongkar jajaran Polda Jambi yakni mengamankan sebanyak 72,8 ton (72.850 kilo gram) atau 1.457 sak (karung) gula pasir merek KSL di gudang pemilik yakni Penghai, di jalan Parit Gompong, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjabar, Provinsi Jambi.
Polda Jambi menyita barang bukti satu buah timbangan, satu unit mobil truk PS 100 BH 8387 EE. Kini pemilik gudang menjalani pemeriksaan intensif oleh Reskrim Polres Tanjabar.
Sementara pemilik gula diketahui bernama Henzen Gho alias Ajing bin Golianto (35) warga jalan Syarif Hidayatullah Rt 03, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat. Pemilik gula kini masih menjalani pemeriksaan polisi.
Kemudian Polres Tanjabar, Kamis (15/5) juga berhasil membongkar penyeludupan gula sebanyak 70 ton gula impor ilegal asal Thailand. Gula ilegal itu ditangkap di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjab Barat). Selanjutnya 16 ton di Desa Tebing Tinggi yang kini sudah diamankan Polres Tanjabar. ruk
Jajaran Polda Jambi bersama Polres Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) kembali berhasil menemukan 16 ton (200 karung) di Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjabar, Rabu (21/5).
Gula ilegal asal Thailand itu ditemukan bertumpuk disemak-semak. Belum diketahui pemilik guna ilegal tersebut. Dalam sepekan Polda Jambi telah mengamankan gula ilegal sebanyak 158,8 ton.
Kini barangbukti puluhan ton gula pasir ilegal yang dimuat dalam empat unit super truk fuso diamankan di Mapolda Jambi. Truk pengangkut gula ilegal itu yakni nomor polisi B 9507 IK, B 9503 J, B 9694 SR dan B 9985 R.
Ke-empat truk berisi gula ilegal itu kini di segel garis polisi.Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Budi Gunawan melalui Kabid Humas Jambi, AKBP Yatim Suyatmo kepada wartawan di ruang kerjanya, Kamis (22/5) mengatakan, penemuan itu berdasarkan penelusuran anggota Polres Tanjabar, Rabu (21/5) pagi.
Kemudian dua anggota Polres Tanjabar mencurigai adanya tumpukan karung disemak-semak. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata tumpukan itu adalah karung berisikan gula merek KCL asat Thailand.
Kapolda Jambi berikut rombongan langsung meninjau tempat kejadian perkara (TKP). Kapolda Jambi mengintruksikan jajarannya untuk menggulung sindikat penyeludupan di Provinsi Jambi.
Tiga kasus gula ilegal yang dibongkar jajaran Polda Jambi yakni mengamankan sebanyak 72,8 ton (72.850 kilo gram) atau 1.457 sak (karung) gula pasir merek KSL di gudang pemilik yakni Penghai, di jalan Parit Gompong, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjabar, Provinsi Jambi.
Polda Jambi menyita barang bukti satu buah timbangan, satu unit mobil truk PS 100 BH 8387 EE. Kini pemilik gudang menjalani pemeriksaan intensif oleh Reskrim Polres Tanjabar.
Sementara pemilik gula diketahui bernama Henzen Gho alias Ajing bin Golianto (35) warga jalan Syarif Hidayatullah Rt 03, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat. Pemilik gula kini masih menjalani pemeriksaan polisi.
Kemudian Polres Tanjabar, Kamis (15/5) juga berhasil membongkar penyeludupan gula sebanyak 70 ton gula impor ilegal asal Thailand. Gula ilegal itu ditangkap di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjab Barat). Selanjutnya 16 ton di Desa Tebing Tinggi yang kini sudah diamankan Polres Tanjabar. ruk
Gubernur Ancam Tindak Tegas Penyeleweng BBM
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengancam akan menindak tegas pelaku penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) di Jambi. Adanya indikasi penyimpangan BBM yang dilakukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan diberikan sanksi tegas dan berat kepada pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penegasan itu disampaikan Zulkifli Nurdin seusai bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional di Jambi, Rabu (21/05) bertempat di depan Kantor Gubernur Jambi.Menurutnya, stok BBM di Jambi sebagabaimana dijelaskan oleh pihak Pertamina, masih cukup untuk satu minggu, dan akan kembali datang, sehingga mengenai stok ini tidak ada masalah.
"Hanya bagaimana cara penyalurannya, dalam penyalurannya perlu diawasi dengan ketat, dan saya harapkan para wartawan untuk bisa ikut mengawasi, bila terbukti adanya penyimpangan saya minta untuk dapat diberi informasi,"katanya.
Gubernur Jambi akan meminta agar tim yang telah dibentuk, yang terdiri dari Pemprov Jambi, Pertamina Jambi dan Hiswana Migas Jambi untuk bisa segera mengambil tindakan kepada pelaku penyeleweng BBM.
"Bila ditemukan adanya penyalah gunaan dan penyimpangan dari pendistribusian, maka oknum-oknum ini akan berhadapan dengan pihak penegak hukum. Kita minta semua pihak untuk bisa mengerti dengan kondisi saat ini. Jangn coba-coba melakaukan penimbunan dan jangan sampai menyalah gunakan dalam penyalurannya,"tegasnya.
Berkaitan dengan himbauan untuk bisa mengendalikan kenaikan harga sembako sebelum terjadinya kenaikan harga BBM, Gubernur Jambi meminta Karo Ekbang Provinsi Jambi untuk bisa mengontrol, dan menbatasi harga komoditi sembako.
"Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya gejolak ditengah-tengah masyarakat, akibat lemahnya daya beli masyarakat, apalagi harga BBM belum naik. Hal ini harus diantisipasi,"katanya. ruk
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengancam akan menindak tegas pelaku penyelewengan bahan bakar minyak (BBM) di Jambi. Adanya indikasi penyimpangan BBM yang dilakukan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) akan diberikan sanksi tegas dan berat kepada pelaku sesuai dengan aturan yang berlaku.
Penegasan itu disampaikan Zulkifli Nurdin seusai bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan 100 tahun Hari Kebangkitan Nasional di Jambi, Rabu (21/05) bertempat di depan Kantor Gubernur Jambi.Menurutnya, stok BBM di Jambi sebagabaimana dijelaskan oleh pihak Pertamina, masih cukup untuk satu minggu, dan akan kembali datang, sehingga mengenai stok ini tidak ada masalah.
"Hanya bagaimana cara penyalurannya, dalam penyalurannya perlu diawasi dengan ketat, dan saya harapkan para wartawan untuk bisa ikut mengawasi, bila terbukti adanya penyimpangan saya minta untuk dapat diberi informasi,"katanya.
Gubernur Jambi akan meminta agar tim yang telah dibentuk, yang terdiri dari Pemprov Jambi, Pertamina Jambi dan Hiswana Migas Jambi untuk bisa segera mengambil tindakan kepada pelaku penyeleweng BBM.
"Bila ditemukan adanya penyalah gunaan dan penyimpangan dari pendistribusian, maka oknum-oknum ini akan berhadapan dengan pihak penegak hukum. Kita minta semua pihak untuk bisa mengerti dengan kondisi saat ini. Jangn coba-coba melakaukan penimbunan dan jangan sampai menyalah gunakan dalam penyalurannya,"tegasnya.
Berkaitan dengan himbauan untuk bisa mengendalikan kenaikan harga sembako sebelum terjadinya kenaikan harga BBM, Gubernur Jambi meminta Karo Ekbang Provinsi Jambi untuk bisa mengontrol, dan menbatasi harga komoditi sembako.
"Sehingga tidak mengakibatkan terjadinya gejolak ditengah-tengah masyarakat, akibat lemahnya daya beli masyarakat, apalagi harga BBM belum naik. Hal ini harus diantisipasi,"katanya. ruk
Polda Jambi Bongkar Penyeludupan Gula
Jambi, Batak Pos
Jajaran Polda Jambi berhasil membongkar sindikat penyeludupan gula dari Thailand dan India. Polda Jambi berhasil mengamankan sebanyak 72,8 ton (72.850 kilo gram) atau 1.457 sak (karung) gula pasir merek KSL di gudang pemilik yakni Penghai, di jalan Parit Gompong, Kecamatan Tungkal Ilir, Tanjabar, Provinsi Jambi.
Polda Jambi juga menyita barang bukti lainnya yakni satu buah timbangan, satu unit mobil truk PS 100 BH 8387 EE. Kini pemilik gudang menjalani pemeriksaan intensif oleh Reskrim Polres Tanjabar.
Sementara pemilik gula diketahui bernama Henzen Gho alias Ajing bin Golianto (35) warga jalan Syarif Hidayatullah Rt 03, Kelurahan Tungkal II, Kecamatan Tungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Pemilik gula kini masih menjalani pemeriksaan polisi. Demikian dikemukakan Kapolda Jambi, Brigjen Pol Drs Budi Gunawan melalui Kabid Humas Jambi, AKBP Yatim Suyatmo kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (21/5).
Menurutnya, pemilik gula telah ditetapkan sebagai tersangka serta dua karyawannya. Polda Jambi akan mengusut sindikat penyeludupan gula tersebut. Disebutkan, barang bukti gula itu akan dibawa ke Polda Jambi.
Pengungkapan kasus ini bermula adanya informasi dari penduduk setempat. Kemudian didalami oleh Intelijen dan Reskrim Polres Tanjungjabung yang dibackup Polda. Minggu (18/05) ditemukan gula ilegal yang cukup besar jumlahnya sama dengan kasusnya sebelumnya.
Kemudian setelah dikembangkan tim, ditemukan 72.850 kg atau 1.457 sak (karung) gula di gudang Penghai. Tiap-tiap berat 50 Kg dikemas karung pembungkus dengan label white cine sugar.
"Kalau diasumsikan harga perkilonya Rp 5.000 hingga Rp 6.000 jadi nominalnya kurang lebih setengah miliar. Dari hasil penelusuran polisi, penyeludupan itu bukan baru terjadi namun sudah lama. ika melihat dari skema gudang kemudian pola pengiriman.
Apalagi digudang juga didapati karung lokal maupun mesin jahit karung. Sebelumnya, Polres Tanjabar, Kamis (15/5) juga berhasil membongkar penyeludupan gula sebanyak 70 ton gula impor ilegal asal Thailand. Gula ilegal itu ditangkap di Jalan Lintas Timur, Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjungjabung Barat (Tanjab Barat). ruk
Tarman Azam : PWI Harus Kontrol Kinerja Pejabat
Jambi, Batak Pos
Para jurnalistik yang tergabung dalam keanggotaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) harus mampu menjalankan fungsinya yakni mengontrol kinerja pejabat. Anggota serta pengurus PWI diminta juga untuk profesional dalam menjalankan organisasi PWI serta menjalankan profesia selaku jurnalistik.
Demikian dikemukakan Ketua PWI Pusat Drs Tarman Azam usai melantik Pengurus PWI Cabang Jambi dan Pengurus Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Cabang Jambi Periode 2008-2012 hasil konferensi cabang PWI Cabang Jambi,Rabu (21/5).
Terpilih sebagai Ketua PWI Cabang Jambi Drs Mursyid Sonsang (RCTI) mennggantikan H Syamsudin Noor yang terpilih menjadi Ketua DKD PWI Cabang Jambi H Syamsudin Noor menggantikan Daniel Sijan. Menurut Tarman Azam, PWI adalah organisasi pers yang sangat diakui di Indonesia.
Seluruh anggota PWI harus mampu menjadi kontrol sosial kinerja pejabat dan penampung aspirasi masyarakat. Dirinya juga meminta agar anggota PWI selalu mengedepankan kode etik jurnalistik PWI dan kode etik wartawan Indonesia dalam menjalankan profesi sebagai wartawan.
Konferensi cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) cabang Jambi dilaksanakan 20-21 Mei 2008 di Hotel Abadi, Jambi. Konfercab dihadiri 106 dari 111 anggota PWI Cabang Jambi yang berhak ikut konfercab. Terpilih sebagai pengurus lain yakni Sekretaris PWI Cabang Jambi Busafrizal (RRI), Bendahara Budhi Rianto SH (RRI). ruk
Gubernur Jambi Tolak Kenaikan BBM
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin menolak rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akhir Mei ini. Kenaikan BBM saat ini belum tepat karena kondisi ekonomi masyarakat masih jauh dari harapan. Keterpurukan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum tani tambah buruk akibat dampak kenaikan BBM.
Gubernur Jambi juga meminta keadilan Pemerintah Pusat soal bagi hasil minyak dan gasbumi (Migas) yang dieksplorasi di wilkayah Provinsi Jambi. Pembagian hasil migas antara pemerintah pusat dengan daerah masih cukup jauh berbeda.
Hal itu ditegaskan Zulkifli Nurdin kepada wartawan di Jambi usai menghadiri acara Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ) ke-38 tingkat Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan pada 17- 24 Mei 2008 di Kabupaten Batanghari, Senin (19/5).
Menurutnya, sosialisasi kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah pusat berdampak buruk dan mengundang aksi sejumlah elemen masyarakat. Para spekulan BBM juga kini banyak beraksi untuk menimbun BBM. Sedangkan harga BBM ditingkat pengecar mencapai Rp 10.000 per liter.
Disebutkan, pemerintah pusat harus menunda kenaikan BBM menunggu ekonomi masyarakat stabil. Rencana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) plus yang dilakukan pemerintah untuk membantu rakyat miskin dinilai kurang mendidik rakyat untuk mandiri.
Sementara itu, pengamatan Batak Pos di sejumlah Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jambi antrian kenderan untuk memperoleh BBM sudah marak. Bahkan hampir disetiap SPBU antrian hingga ke badan jalan raya hingga satu kilo meter. Polisi juga berjaga-jaga disejumlah SPBU seperti SPBU Koni, Talangbanjar, Simpang Rimbo untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. ruk
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin menolak rencana pemerintah pusat untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) akhir Mei ini. Kenaikan BBM saat ini belum tepat karena kondisi ekonomi masyarakat masih jauh dari harapan. Keterpurukan ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya kaum tani tambah buruk akibat dampak kenaikan BBM.
Gubernur Jambi juga meminta keadilan Pemerintah Pusat soal bagi hasil minyak dan gasbumi (Migas) yang dieksplorasi di wilkayah Provinsi Jambi. Pembagian hasil migas antara pemerintah pusat dengan daerah masih cukup jauh berbeda.
Hal itu ditegaskan Zulkifli Nurdin kepada wartawan di Jambi usai menghadiri acara Musabaqah Tilawatil Qur`an (MTQ) ke-38 tingkat Provinsi Jambi yang akan dilaksanakan pada 17- 24 Mei 2008 di Kabupaten Batanghari, Senin (19/5).
Menurutnya, sosialisasi kenaikan BBM yang dilakukan pemerintah pusat berdampak buruk dan mengundang aksi sejumlah elemen masyarakat. Para spekulan BBM juga kini banyak beraksi untuk menimbun BBM. Sedangkan harga BBM ditingkat pengecar mencapai Rp 10.000 per liter.
Disebutkan, pemerintah pusat harus menunda kenaikan BBM menunggu ekonomi masyarakat stabil. Rencana program Bantuan Langsung Tunai (BLT) plus yang dilakukan pemerintah untuk membantu rakyat miskin dinilai kurang mendidik rakyat untuk mandiri.
Sementara itu, pengamatan Batak Pos di sejumlah Stasion Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Jambi antrian kenderan untuk memperoleh BBM sudah marak. Bahkan hampir disetiap SPBU antrian hingga ke badan jalan raya hingga satu kilo meter. Polisi juga berjaga-jaga disejumlah SPBU seperti SPBU Koni, Talangbanjar, Simpang Rimbo untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. ruk
Selasa, 20 Mei 2008
Dedi Gumelar Siap Jadi Anggota DPR RI
Jakarta, Batak Pos
Dedi Gumelar (Miing Bagito Group) mengatakan siap jadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 mendatang. Dirinya terpanggil masuk di gedung rakyat itu karena ingin membangun citra DPR yang dicap masyarakat sebagai “perampok” uang rakyat. Dirinya maju di Pemilu Legislatif dari Provinsi Jawa Barat.
“Saya ingin maju di Pemilu Legislatif 2009 perwakilan Jawa Barat. Saya terpanggil untuk memperbaiki penilaian negatif sejumlah kalangan terhadap anggota DPR. Saya akan membuktikan kalau pelaku selebritas mampu membawa aspirasi rakyat di DPR. Kini selebritas banyak punya kemampuan intelektual serta wawasan yang laus,”kata Miing saat dipercaya sebagai narasumber pada acara Pertemuan Media Millenium Development Goals (MDGs) Nasional 2008 di Hotel Santika Jakarta, Sabtu (16/5).
Menurutnya, kepercayaan rakyat Indonesia saat ini sungguh minus terhadap anggota DPR. Hal itu terjadi karena sejumlah oknum DPR terlibat dalam hal tindakan tak terpuji yang melukai hati rakyat. Seperti praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
“Tidak semua anggota DPR itu brengsek. Masih banyak yang betul-betul berjuang untuk rakyat. Saya akan membuktikan dengan masuk di DPR guna merubah citra buruk DPR di mata rakyatnya. Saya yakin rakyat akan tahun siapa yang perlu dipilih untuk wakilnya di DPR,”katanya.
Menurut Miing, syarakat yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin bangsa ini adalah kejujuran. Kejujuran yang ada pada elit bangsa saat ini hanya sebagai topeng mengelabui rakyat.
“Kejujuran tidak mau singgah lagi di tubuh bangsa Indonesia. Watak negatif thingking bangsa ini lebih besar. Paragidma bangsa ini harus dirubah untuk karakter berjuang yang lebih tinggi. Memiliki intregritas tinggi. Tidak ada amal yang baik daripada ilmu yang baik,”katanya.
Pertemuan itu dihadiri 36 jurnalistik (media cetak dan elektronik) dari 16 provinsi yang tergabung dalam forum jurnalistik MDGs. Acara berlangsung dari tanggal 16-18 Mei 2008. Acara dibuka oleh Menteri Komunikasi RI Prof Dr Muhammad Nuh DEA.
Tampil sejumlah pembicara pada acara itu diantaranya Mohammad Sobary, Imam Wahyudi, Bambang Harimurti, Nugroho F Yudho, Yousrol Raffle, Desy Anwar, Dedi Gumelar, Tiara Lestari dan Erna Witoelar selaku Duta Besar PBB untuk MDGs di Asia Pacifik. Kegiatan itu diprakarsai oleh Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN) yang diketuai Gilang Iskandar. ruk
Dedi Gumelar (Miing Bagito Group) mengatakan siap jadi anggota DPR RI pada Pemilu 2009 mendatang. Dirinya terpanggil masuk di gedung rakyat itu karena ingin membangun citra DPR yang dicap masyarakat sebagai “perampok” uang rakyat. Dirinya maju di Pemilu Legislatif dari Provinsi Jawa Barat.
“Saya ingin maju di Pemilu Legislatif 2009 perwakilan Jawa Barat. Saya terpanggil untuk memperbaiki penilaian negatif sejumlah kalangan terhadap anggota DPR. Saya akan membuktikan kalau pelaku selebritas mampu membawa aspirasi rakyat di DPR. Kini selebritas banyak punya kemampuan intelektual serta wawasan yang laus,”kata Miing saat dipercaya sebagai narasumber pada acara Pertemuan Media Millenium Development Goals (MDGs) Nasional 2008 di Hotel Santika Jakarta, Sabtu (16/5).
Menurutnya, kepercayaan rakyat Indonesia saat ini sungguh minus terhadap anggota DPR. Hal itu terjadi karena sejumlah oknum DPR terlibat dalam hal tindakan tak terpuji yang melukai hati rakyat. Seperti praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN).
“Tidak semua anggota DPR itu brengsek. Masih banyak yang betul-betul berjuang untuk rakyat. Saya akan membuktikan dengan masuk di DPR guna merubah citra buruk DPR di mata rakyatnya. Saya yakin rakyat akan tahun siapa yang perlu dipilih untuk wakilnya di DPR,”katanya.
Menurut Miing, syarakat yang harus dipegang teguh oleh seorang pemimpin bangsa ini adalah kejujuran. Kejujuran yang ada pada elit bangsa saat ini hanya sebagai topeng mengelabui rakyat.
“Kejujuran tidak mau singgah lagi di tubuh bangsa Indonesia. Watak negatif thingking bangsa ini lebih besar. Paragidma bangsa ini harus dirubah untuk karakter berjuang yang lebih tinggi. Memiliki intregritas tinggi. Tidak ada amal yang baik daripada ilmu yang baik,”katanya.
Pertemuan itu dihadiri 36 jurnalistik (media cetak dan elektronik) dari 16 provinsi yang tergabung dalam forum jurnalistik MDGs. Acara berlangsung dari tanggal 16-18 Mei 2008. Acara dibuka oleh Menteri Komunikasi RI Prof Dr Muhammad Nuh DEA.
Tampil sejumlah pembicara pada acara itu diantaranya Mohammad Sobary, Imam Wahyudi, Bambang Harimurti, Nugroho F Yudho, Yousrol Raffle, Desy Anwar, Dedi Gumelar, Tiara Lestari dan Erna Witoelar selaku Duta Besar PBB untuk MDGs di Asia Pacifik. Kegiatan itu diprakarsai oleh Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional (FKPMN) yang diketuai Gilang Iskandar. ruk
Senin, 12 Mei 2008
Pelaku Perampokan Bersenpi Makin Menggila di Jambi
Jambi, Batak Pos
Kejadian perampokan dengan menggunakan senjata api (senpi) makin menjadi-jadi di Jambi. Pelaku perampokan kini semakin nekat melukai korbannya. Pelaku perampokan menggunakan senpi itu diduga memiliki sindikat yang kuat di Jambi. Polisi diminta untuk membongkar sindikat perampokan bersenpi tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Ir Sjafril Alamsyah kepada Batak Pos, Jumat (10/5) mengatakan, kejadian perampokan dengan menggunakan senpi semakin menjadi-jadi di Jambi. Bahkan kejadian yang sudah sering terjadi itu, hingga kini pelakunya belum berhasil ditangkap polisi.
Disebutkan, polisi di Jambi harus lebih sering melakukan patroli ditempat-tempat umum. Masyarakat yang mengambil uang ke bank dengan jumlah besar agar dapat meminta pengawalan dari pihak kepolisian.
Sementara itu, seorang toke karet, Ahua beserta istrinya Wiwi yang baru mengambil uang dari bank senilai Rp 505 juta, dirampok empat pelaku bersenjata api laras panjang dan pendek serta menembak seorang penjaga, di dalam gudang di jalan Majapahit, Kota Jambi, Kamis (8/5).
“Akibat perampokan ini, korban Yulianto alias Aheng (36) penjaga gudang karet milik Ahua dilarikan ke rumah sakit Asia Medika Jambi guna menjalani operasi mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di perutnya. Hingga Jumat (9/5) korban masih dirawat intensif,”kata Kapoltabes Jambi, Kombes Eko Daniyanto.
Disebutkan, perampokan di gudang karet Ahua jalan Majapahit RT 05 Kelurahan Payo Silincah Kecamatan Jambi Timur itu, terjadi sekitar pukul 10:30 WIB,. Empat pelakunya yang menggunakan sepeda motor dan membawa senpi itu sudah mengikuti korban Wiwi sejak dari bank.
Setibanya di dalam gudang karet tersebut, seorang pelaku menarik tas berisi uang dari tangan Wiwi. Melihat tokenya dirampok, penjaga Aheng mencoba mengejar. Namun malang nasib Aheng saat mencoba melawan pelaku, dirinya ditembak. Dua tembakan pelaku mengenai tangan hingga tembus ke perut dan korban pun terjerembab ke tanah.
Sedangkan pelaku lainnya melepaskan tembakan satu kali guna menakuti buruh lainnya. Setelah mendapatkan uang rampokan pelaku pergi menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan senpi.
Poltabes Jambi kini memburu keempat pelaku perampokan dan memintai keterangan beberapa karyawan gudang karet yang melihat kejadian tersebut.
Dari catatat kepolisian Jambi, perampokan bersenpi terjadi pada Bank Mandiri di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2007 yang menghasilkan Rp 1,2 M, perampokan uang Koperasi di daerah Sungai Bahar yang membawa uang Rp 1,8 M, perampokan toke (juragan) karet di Bangko yang mengakibatkan 800 juta dan korban tertembak mati.
Kemudian penembakan juragan Ayam di Telanai Jambi dan mengakibatkan korban mati dan membawa uang puluhan juta, perampokan bersenjata rumah seorang pengusaha SPBU di Jambi dan membawa uang 200 juta.
Selanjutnya perampokan bersenjata terhadap toke sawit di daerah Tebo dengan kerugian Rp 1,1 M, perampokan terhadap sejumlah besar alat berat di Sumatera dengan mengambil mikrochips komputer penggerak Alat Berat (komponen ini mahal harganya). ruk
Kejadian perampokan dengan menggunakan senjata api (senpi) makin menjadi-jadi di Jambi. Pelaku perampokan kini semakin nekat melukai korbannya. Pelaku perampokan menggunakan senpi itu diduga memiliki sindikat yang kuat di Jambi. Polisi diminta untuk membongkar sindikat perampokan bersenpi tersebut.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Ir Sjafril Alamsyah kepada Batak Pos, Jumat (10/5) mengatakan, kejadian perampokan dengan menggunakan senpi semakin menjadi-jadi di Jambi. Bahkan kejadian yang sudah sering terjadi itu, hingga kini pelakunya belum berhasil ditangkap polisi.
Disebutkan, polisi di Jambi harus lebih sering melakukan patroli ditempat-tempat umum. Masyarakat yang mengambil uang ke bank dengan jumlah besar agar dapat meminta pengawalan dari pihak kepolisian.
Sementara itu, seorang toke karet, Ahua beserta istrinya Wiwi yang baru mengambil uang dari bank senilai Rp 505 juta, dirampok empat pelaku bersenjata api laras panjang dan pendek serta menembak seorang penjaga, di dalam gudang di jalan Majapahit, Kota Jambi, Kamis (8/5).
“Akibat perampokan ini, korban Yulianto alias Aheng (36) penjaga gudang karet milik Ahua dilarikan ke rumah sakit Asia Medika Jambi guna menjalani operasi mengeluarkan proyektil peluru yang bersarang di perutnya. Hingga Jumat (9/5) korban masih dirawat intensif,”kata Kapoltabes Jambi, Kombes Eko Daniyanto.
Disebutkan, perampokan di gudang karet Ahua jalan Majapahit RT 05 Kelurahan Payo Silincah Kecamatan Jambi Timur itu, terjadi sekitar pukul 10:30 WIB,. Empat pelakunya yang menggunakan sepeda motor dan membawa senpi itu sudah mengikuti korban Wiwi sejak dari bank.
Setibanya di dalam gudang karet tersebut, seorang pelaku menarik tas berisi uang dari tangan Wiwi. Melihat tokenya dirampok, penjaga Aheng mencoba mengejar. Namun malang nasib Aheng saat mencoba melawan pelaku, dirinya ditembak. Dua tembakan pelaku mengenai tangan hingga tembus ke perut dan korban pun terjerembab ke tanah.
Sedangkan pelaku lainnya melepaskan tembakan satu kali guna menakuti buruh lainnya. Setelah mendapatkan uang rampokan pelaku pergi menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan senpi.
Poltabes Jambi kini memburu keempat pelaku perampokan dan memintai keterangan beberapa karyawan gudang karet yang melihat kejadian tersebut.
Dari catatat kepolisian Jambi, perampokan bersenpi terjadi pada Bank Mandiri di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2007 yang menghasilkan Rp 1,2 M, perampokan uang Koperasi di daerah Sungai Bahar yang membawa uang Rp 1,8 M, perampokan toke (juragan) karet di Bangko yang mengakibatkan 800 juta dan korban tertembak mati.
Kemudian penembakan juragan Ayam di Telanai Jambi dan mengakibatkan korban mati dan membawa uang puluhan juta, perampokan bersenjata rumah seorang pengusaha SPBU di Jambi dan membawa uang 200 juta.
Selanjutnya perampokan bersenjata terhadap toke sawit di daerah Tebo dengan kerugian Rp 1,1 M, perampokan terhadap sejumlah besar alat berat di Sumatera dengan mengambil mikrochips komputer penggerak Alat Berat (komponen ini mahal harganya). ruk
Polda Jambi Dinilai Diskriminasi Soal Penetapan Tersangka Korupsi PDAM di Tanjung Jabung Barat
Jambi, Batak Pos
Penyidik Polda Jambi dinilai diskriminatif dan berbau politis soal penetapan Direktur Utama PT Bina Konsindo Persada Sy Fasha sebagai tersangka pembangunan proyek intake air baku PDAM Tebing Tinggi, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bukan di Tanjung Jabung Timur seperti diberitakan Batak Pos sebelumnya.
Praktisi Hukum Jambi, Indra Armendaris SH yang dimintai tanggapannya Senin (12/5) oleh wartawan, terkait kasus tersebut mengatakan, tidak semestinya hanya satu orang saja sebagai tersangka dalam kasus-kasus dugaan korupsi.
"Bagaimana pun juga jika dugaan korupsi itu benar terjadi seperti yang saat ini sedang diusut pihak kepolisian itu, tentunya pejabat selaku pengguna anggaran dalam proyek itu tidak ada alasan dapat terbebas dari jeratan hukum,"katanya.
Disebutkan, tentunya, terkait pencairan anggaran proyek dan perubahan desain yang disebutkan menyalah juga disetujui oleh pejabat pengguna anggaran. Makanya, terlalu dini dituduhkan jika kasus dugaan korupsi itu hanya menetapkan pelaksana pembangunan proyek tersebut sebagai tersangka seorang saja.
"Jarang sekali kita temukan tersangka dalam kasus korupsi yang hanya menetapkan seorang pelaksana pembangunan (kontraktor-Red). Dan tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain selain dari pada pihak rekanan atau penyedia jasa proyek tersebut katanya,"ujarnya.
Direktur Utama PT Bina Konsindo Persada Sy Fasha yang dikonfirmasikan wartawan, Senin (12/5) terkait pembangunan proyek intake air baku PDAM tersebut mengatakan, perubahan desain pembangunan intake air baku yang awalnya diusulkan pihaknya melakukan pengechekan lapangan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dan hal ini dibuktikan telah ditandatanganinya berbagai administrasi dan pencairan anggaran pembangunan oleh pejabat pengguna anggaran, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ir Andi Akhmad Nuzul yang kini dicopot dari jabatannya akibat kasus ini.
Ditambahkan Sy Fasha, sangat tidak mungkin pihaknya berani melakukan perubahan desain terhadap proyek tersebut jika usulan yang diajukannya berdasarkan dukungan kemanfaatan pembangunan dilapangan tidak mendapat persetujuan dari pejabat pengguna anggaran. Namun, karena usulan itu disetujui makanyalah kami selaku pihak yang melaksanakan pembangunan itu berani mengerjakannya. ruk
Penyidik Polda Jambi dinilai diskriminatif dan berbau politis soal penetapan Direktur Utama PT Bina Konsindo Persada Sy Fasha sebagai tersangka pembangunan proyek intake air baku PDAM Tebing Tinggi, di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, bukan di Tanjung Jabung Timur seperti diberitakan Batak Pos sebelumnya.
Praktisi Hukum Jambi, Indra Armendaris SH yang dimintai tanggapannya Senin (12/5) oleh wartawan, terkait kasus tersebut mengatakan, tidak semestinya hanya satu orang saja sebagai tersangka dalam kasus-kasus dugaan korupsi.
"Bagaimana pun juga jika dugaan korupsi itu benar terjadi seperti yang saat ini sedang diusut pihak kepolisian itu, tentunya pejabat selaku pengguna anggaran dalam proyek itu tidak ada alasan dapat terbebas dari jeratan hukum,"katanya.
Disebutkan, tentunya, terkait pencairan anggaran proyek dan perubahan desain yang disebutkan menyalah juga disetujui oleh pejabat pengguna anggaran. Makanya, terlalu dini dituduhkan jika kasus dugaan korupsi itu hanya menetapkan pelaksana pembangunan proyek tersebut sebagai tersangka seorang saja.
"Jarang sekali kita temukan tersangka dalam kasus korupsi yang hanya menetapkan seorang pelaksana pembangunan (kontraktor-Red). Dan tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain selain dari pada pihak rekanan atau penyedia jasa proyek tersebut katanya,"ujarnya.
Direktur Utama PT Bina Konsindo Persada Sy Fasha yang dikonfirmasikan wartawan, Senin (12/5) terkait pembangunan proyek intake air baku PDAM tersebut mengatakan, perubahan desain pembangunan intake air baku yang awalnya diusulkan pihaknya melakukan pengechekan lapangan telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Dan hal ini dibuktikan telah ditandatanganinya berbagai administrasi dan pencairan anggaran pembangunan oleh pejabat pengguna anggaran, yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Ir Andi Akhmad Nuzul yang kini dicopot dari jabatannya akibat kasus ini.
Ditambahkan Sy Fasha, sangat tidak mungkin pihaknya berani melakukan perubahan desain terhadap proyek tersebut jika usulan yang diajukannya berdasarkan dukungan kemanfaatan pembangunan dilapangan tidak mendapat persetujuan dari pejabat pengguna anggaran. Namun, karena usulan itu disetujui makanyalah kami selaku pihak yang melaksanakan pembangunan itu berani mengerjakannya. ruk
Proyek Peremajaan Karet Dilaporkan ke Kejati Jambi
Jambi, Batak Pos
Proyek peremajaan (replanting) karet tua seluas 17.500 hektar serta pemberian pupuk urea 875 ton, SP-36 612,5 ton, KCL 612,5 ton, belerang 875 ton, fungisida 26.250 kg herbisida 35.000 liter yang juga pendukung program itu 70 persen gagal. Proyek APBD Provinsi Jambi tahun 2006 dan 1 juta batang dengan luas 14 ribu hektar tahun 2007 itu di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Senin (12/5) dilaporkan LSM ke Kejaksaan Tinggi Jambi karena ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Puluhan aliansi LSM Praja, Senin (12/5) melakukan unjuk rasa di Simpang Bank Indonesia Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai ungkapan ketidak puasan atas gagalnya proyek replanting karet tua itu. Bahkan menurut temuan mereka, CV Nachodo sebagai rekanan proyek itu telah menerima uang muka sebesar Rp 1.256.493.600 dari nilai kontrak Rp 6.282.468.000. Sementara prestasi kerja 0,00 persen.
Menurut Koordinator Aliansi, M Arpani, berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Palembang, sembilan rekanan yang melakukan kontrak program itu gagal menuntaskan program tersebut. Sehingga rekanan kontraktor diharuskan untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima.
Sementara CV.Triguna Marga (Tanjung Jabung Barat-250.000 batang) telah menerima uang muka Rp 321.890.400 dari nilai kontrak Rp 1.609.457.000. Namun prestasi kerja 0,00 persen. Kemudian CV.Gema Perkasa Utama (Kerinci-150.000 batang) juga telah menerima uang muka sebesar Rp 195.277.400 dari nilai kontrak Rp 976.387.000. Namun prestasi kerja 0,00 persen.
"Hingga kini pengembalian uang muka tersebut oleh rekanan tersebut belum terealisasi. Bahkan yang lebih aneh lagi, rekanan tersebut ikut tender dan menang pada program tahun berikutnya,"katanya.
Disebutkan, sembilan rekanan dengan target penyaluran bibit dan wilayah proyek masing-masing PT.Sinda Arta Persada (Batanghari-1.250.000 batang), CV.Nachodo (Muarojambi-1.250.000 batang), CV.LSA (Bungo-1.350.000 batang), PT.Pelepat Inti Perkasa (Tebo-1.500.000 batang), PT.Karya Masa Kini (Merangin-1.500.000 batang).
Kemudian CV.Jaya Sempurna (Sarolangun-1.250.000 batang), CV.Triguna Marga (Tanjung Jabung Barat-250.000 batang), PT.Vysma Karya Persada (Tanjung Jabung Timur-250.000 batang) dan CV.Gema Perkasa Utama (Kerinci-150.000 batang).
Bahkan, lanjut Arpani, kesembilan rekanan proyek itu telah masuk daftar hitam sehingga perusahaan tersebut tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek sejenis selama dua tahun. "Kita minta komitmen kepala dinas perkebunan provinsi terhadap ketegasan proyek tersebut. Membuka kepada publik terhadap realisasi pekerjaan replanting karet 2006-2007, karena adendum tidak dapat dibenarkan oleh BPK RI,"katanya.
Disebutkan, dari 8.750.000 batang target penyaluran bibit kepada petani, realisasi hingga berakhirnya masa kontrak 135 hari kalender , hanya 736,272 atau 9,32 persen saja. Bahkan hingga perpanjangan kontrak pertama Desember 2007 dan perpanjangan kontrak kedua Juni 2007 juga gagal. Progres fisik hingga 11 Mei 2007 hanya terealisasi 38,97 persen.
Kata Arpani, uang muka kontrak yang telah diterima sembilan rekanan itu berjumlah Rp.8.730.396.650 dinilai lebih dari progres fisik proyek. Terjadi kelebihan pembayaran Rp.5.365.316.319 yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Kegagalan program peremajaan bibit karet berdampak langsung keterlambatan peningkatan perekonomian masyarakat. Pihak BPK RI juga menilai kalau perpanjangan kontrak kedua adalah kesalahan fatal.
Akibat gagalnya program itu tahun 2006 lalu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun anggaran 2006 Ir Supranto Aribowo dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Ir Ali Lubis.
Optmis
Sementara itu Ali Lubis mengatakan, kalau dirinya optimis program peremajaan (Replanting) 17.500 Ha karet tua berjalan sesuai target. Kata dia, pembukan lahan di sembilan kabupaten sudah ditanam, namun sebagian daerah ada yang belum.
Sementara itu, kesiapan lahan atau pembukaan lahan baru merupakan kesulitan utama para petani dalam menjalankan program peremajaan karet 17.500 Ha tahun 2006. Modal buka lahan baru atau biaya penebangan karet tua, manjadi kesulitan utama para petani menerima program bibit karet hibah tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi H AD Sayuti mengatakan, program peremajaan karet tersebut pesimis berjalan mulus karena tidak diimbang dengan sumber daya manusai yang profesional serta ketersediaan bibit karet oleh rekanan.
Petani kesulitan biaya untuk buka lahan atau biaya penebangan karet tua yang cukup mahal. Selain itu, penataan lahan juga memakan biaya yang tidak sedikit. Sementara modal untuk beli bibit tidak semahal untuk membuka lahan baru. Program replenting 17.500 Ha karet tua dengan dana Rp 60 Milyar dari APBD 2006 dan APBD 2007 luas 14.000 ha dengan 7 juta batang juga terancam gagal. ruk
Proyek peremajaan (replanting) karet tua seluas 17.500 hektar serta pemberian pupuk urea 875 ton, SP-36 612,5 ton, KCL 612,5 ton, belerang 875 ton, fungisida 26.250 kg herbisida 35.000 liter yang juga pendukung program itu 70 persen gagal. Proyek APBD Provinsi Jambi tahun 2006 dan 1 juta batang dengan luas 14 ribu hektar tahun 2007 itu di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi, Senin (12/5) dilaporkan LSM ke Kejaksaan Tinggi Jambi karena ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Puluhan aliansi LSM Praja, Senin (12/5) melakukan unjuk rasa di Simpang Bank Indonesia Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi sebagai ungkapan ketidak puasan atas gagalnya proyek replanting karet tua itu. Bahkan menurut temuan mereka, CV Nachodo sebagai rekanan proyek itu telah menerima uang muka sebesar Rp 1.256.493.600 dari nilai kontrak Rp 6.282.468.000. Sementara prestasi kerja 0,00 persen.
Menurut Koordinator Aliansi, M Arpani, berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Palembang, sembilan rekanan yang melakukan kontrak program itu gagal menuntaskan program tersebut. Sehingga rekanan kontraktor diharuskan untuk mengembalikan uang muka yang telah diterima.
Sementara CV.Triguna Marga (Tanjung Jabung Barat-250.000 batang) telah menerima uang muka Rp 321.890.400 dari nilai kontrak Rp 1.609.457.000. Namun prestasi kerja 0,00 persen. Kemudian CV.Gema Perkasa Utama (Kerinci-150.000 batang) juga telah menerima uang muka sebesar Rp 195.277.400 dari nilai kontrak Rp 976.387.000. Namun prestasi kerja 0,00 persen.
"Hingga kini pengembalian uang muka tersebut oleh rekanan tersebut belum terealisasi. Bahkan yang lebih aneh lagi, rekanan tersebut ikut tender dan menang pada program tahun berikutnya,"katanya.
Disebutkan, sembilan rekanan dengan target penyaluran bibit dan wilayah proyek masing-masing PT.Sinda Arta Persada (Batanghari-1.250.000 batang), CV.Nachodo (Muarojambi-1.250.000 batang), CV.LSA (Bungo-1.350.000 batang), PT.Pelepat Inti Perkasa (Tebo-1.500.000 batang), PT.Karya Masa Kini (Merangin-1.500.000 batang).
Kemudian CV.Jaya Sempurna (Sarolangun-1.250.000 batang), CV.Triguna Marga (Tanjung Jabung Barat-250.000 batang), PT.Vysma Karya Persada (Tanjung Jabung Timur-250.000 batang) dan CV.Gema Perkasa Utama (Kerinci-150.000 batang).
Bahkan, lanjut Arpani, kesembilan rekanan proyek itu telah masuk daftar hitam sehingga perusahaan tersebut tidak diberi kesempatan untuk mengerjakan proyek sejenis selama dua tahun. "Kita minta komitmen kepala dinas perkebunan provinsi terhadap ketegasan proyek tersebut. Membuka kepada publik terhadap realisasi pekerjaan replanting karet 2006-2007, karena adendum tidak dapat dibenarkan oleh BPK RI,"katanya.
Disebutkan, dari 8.750.000 batang target penyaluran bibit kepada petani, realisasi hingga berakhirnya masa kontrak 135 hari kalender , hanya 736,272 atau 9,32 persen saja. Bahkan hingga perpanjangan kontrak pertama Desember 2007 dan perpanjangan kontrak kedua Juni 2007 juga gagal. Progres fisik hingga 11 Mei 2007 hanya terealisasi 38,97 persen.
Kata Arpani, uang muka kontrak yang telah diterima sembilan rekanan itu berjumlah Rp.8.730.396.650 dinilai lebih dari progres fisik proyek. Terjadi kelebihan pembayaran Rp.5.365.316.319 yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Kegagalan program peremajaan bibit karet berdampak langsung keterlambatan peningkatan perekonomian masyarakat. Pihak BPK RI juga menilai kalau perpanjangan kontrak kedua adalah kesalahan fatal.
Akibat gagalnya program itu tahun 2006 lalu, Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi tahun anggaran 2006 Ir Supranto Aribowo dicopot dari jabatannya dan digantikan oleh Ir Ali Lubis.
Optmis
Sementara itu Ali Lubis mengatakan, kalau dirinya optimis program peremajaan (Replanting) 17.500 Ha karet tua berjalan sesuai target. Kata dia, pembukan lahan di sembilan kabupaten sudah ditanam, namun sebagian daerah ada yang belum.
Sementara itu, kesiapan lahan atau pembukaan lahan baru merupakan kesulitan utama para petani dalam menjalankan program peremajaan karet 17.500 Ha tahun 2006. Modal buka lahan baru atau biaya penebangan karet tua, manjadi kesulitan utama para petani menerima program bibit karet hibah tersebut.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi H AD Sayuti mengatakan, program peremajaan karet tersebut pesimis berjalan mulus karena tidak diimbang dengan sumber daya manusai yang profesional serta ketersediaan bibit karet oleh rekanan.
Petani kesulitan biaya untuk buka lahan atau biaya penebangan karet tua yang cukup mahal. Selain itu, penataan lahan juga memakan biaya yang tidak sedikit. Sementara modal untuk beli bibit tidak semahal untuk membuka lahan baru. Program replenting 17.500 Ha karet tua dengan dana Rp 60 Milyar dari APBD 2006 dan APBD 2007 luas 14.000 ha dengan 7 juta batang juga terancam gagal. ruk
Langganan:
Postingan (Atom)