Jambi, BATAKPOS
Masyarakat Provinsi Jambi meminta pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) dan Fachrori Umar jangan boros anggaran. Undangan pelantikan gubernur itu 3 Agustus 2010 mendatang sebaiknya dibatasi.
Pelantikan diminta agar jangan terlalu memboroskan anggaran. Dilihat dari kondisi perekonomian Provinsi Jambi saat ini, pelantikan sebaiknya jangan boroskan anggaran.
Demikian dikatakan Tokoh Masyarakat Jambi, Daniel Sijan kepada BATAKPOS terkait undangan pelantikan yang mencapai ribuan lebih undangan. Dia menilai, banyaknya yang diundang dalam pelantikan tersebut dinilai kurang begitu efisien.
“Pelantikan gubernur ini jangan terlalu wah. Undangan yang sedemikian banyak itu juga perlu dipertimbangkan. Misalnya untuk tokoh masyarakat cukup perwakilannya saja dan itu juga harus selektif,”katanya.
Disebutkan, untuk pejabat yang datang, misalnya seperti camat dan kepala SKPD harus dipertimbangkan, selain mengingat biaya, juga pelayanan kepada masyarakat. “Kalau untuk gubernur se Sumatera itu sah-sah saja, anggap saja itu sebagai perkenalan,”katanya.
Sementara itu, rencana pelantikan Gubernur Hasan Basri Agus (HBA) tersebut yakni Mendagri, Gamawan Fauzi. Diundang dalam pelantikan tersebut, selain unsur muspida Provinsi, juga termasuk lurah se Kota Jambi dan camat se Provinsi Jambi. Selain itu, juga hadir pejabat tinggi Negara dan Gubernur se Sumatera.
Ketua DPRD Provinsi Jambi Effendi Hatta membantah undangan sampai 1.500 orang tersebut termasuk pemborosan anggaran. Dirinya menyebutkan, ini sudah sesuai dengan anggaran dewan. ruk
DENGAN NIAT BAIK, ISI BLOG INI BUKAN UNTUK MELANGGAR UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. APABILA ADA ORANG-LEMBAGA DLL YANG KEBERATAN DENGAN ISI DARI BLOG INI, BOLEH MELAYANGKAN SURAT ELEKTRONIK KE EMAIL : rosenmanmanihuruk@gmail.com atau SMS/WA ke NO 08127477587. FB Asenk Lee Saragih.UNTUK DICABUT ISI DARI BLOG YANG KEBERATAN BERSANGKUTAN.
Kamis, 29 Juli 2010
Zulkifli Nurdin Minta Gubernur Baru Teruskan Prioritaskan Infrastruktur
Jambi, BATAKPOS
Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin yang jabatannya berakhir 3 Agustus 2010, meminta Gubernur Jambi yang baru Hasan Basri Agus meneruskan prioritas pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan masih sangat dibutuhkan di Provinsi Jambi guna membuka akses nadi perekonomian.
Demikian dikatakan Zulkifli Nurdin menjawab BATAKPOS, Selasa (27/7) terkait pesan dan harapan kepada Gubernur Jambi yang baru yang akan dilantik 5 Agustus 2010 mendatang.
Menurutnya, masih banyak program-program dalam membangun Provinsi Jambi yang belum selesai, seperti jalan banyak yang rusak dan belum diperbaiki dengan alasan terkendala dana yang kecil.
“Kita minta agar gubernur yang baru nantinya memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Jambi. Hal itu penting sehingga akses masyarakat semakin mudah dalam memasarkan hasil pertanian,”katanya.
Disebutkan, melepas masa jabatannya yang sudah memimpin Jambi selama 2 periode (1999-2010) yang digantikan Hasan Basri Agus (HBA) pada 3 Agustus mendatang, Zulkifli Nurdin juga meminta agar DPRD Provinsi Jambi tetap kritis terhadap kebijakan eksekutif dalam membangun Jambi.
Zulkifli Nurdin meminta agar program kerakyatan yang sudah digarapnya selama ini dapat dilanjutkan oleh penggantinya dan dia bersedia jika nanti diajak berdiskusi dalam membangun Jambi kedepan walaupun sudah tidak menjabat sebagai Gubernur Jambi. ruk
Dewan Menolak Penggantian Meubeler DPRD
Jambi, BATAKPOS
Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi menolak keras rencana penggantian meubeler di DPRD Provinsi Jambi. Dewan menilai meubeler seperti meja dan kursi yang ada gedung dewan masih sangat layak pakai.
Anggota DPRD Fraksi PKS, Hendri Mansyur, Selasa (27/7) mengatakan, pergantian meubeler tersebut dinilai kurang tepat. Meubeler kursi dan meja dewan semuanya masih dalam kondisi baik.
Hal senada juga dikatakan, Syahbandar anggota dewan dari Partai Gerindra. Menurutnya, pengadaan barang di DPRD seharusnya diketahui oleh dewan.
“Minimal kita tahu data-datanya. Selama ini dewan tidak pernah tahu tentang barang-barang inventaris DPRD. Saya sudah berkali-kali minta datanya ke sekretariat dewan, tapi tidak pernah diberikan,” katanya.
Anggota Fraksi PDIP, H Halim yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, mengatakan, antara sekwan dan anggota dewan tidak ada keterbukaan. Padahal itu perlu.
Menurutnya, Sekwa DPRD Provinsi Jambi harus trasparan terhadap kegiatan atau proyek yang ada di dewan tersebut. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi diantara dewan. ruk
Sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi menolak keras rencana penggantian meubeler di DPRD Provinsi Jambi. Dewan menilai meubeler seperti meja dan kursi yang ada gedung dewan masih sangat layak pakai.
Anggota DPRD Fraksi PKS, Hendri Mansyur, Selasa (27/7) mengatakan, pergantian meubeler tersebut dinilai kurang tepat. Meubeler kursi dan meja dewan semuanya masih dalam kondisi baik.
Hal senada juga dikatakan, Syahbandar anggota dewan dari Partai Gerindra. Menurutnya, pengadaan barang di DPRD seharusnya diketahui oleh dewan.
“Minimal kita tahu data-datanya. Selama ini dewan tidak pernah tahu tentang barang-barang inventaris DPRD. Saya sudah berkali-kali minta datanya ke sekretariat dewan, tapi tidak pernah diberikan,” katanya.
Anggota Fraksi PDIP, H Halim yang juga menjabat Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, mengatakan, antara sekwan dan anggota dewan tidak ada keterbukaan. Padahal itu perlu.
Menurutnya, Sekwa DPRD Provinsi Jambi harus trasparan terhadap kegiatan atau proyek yang ada di dewan tersebut. Sehingga tidak terjadi miskomunikasi diantara dewan. ruk
Warsi Galang Dukungan LSM Halau Pembukaan HTI di Jambi
Jambi, BATAKPOS
Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi (Warsi) menggalang dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jambi guna menolak pembukaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
Setidaknya 25 LSM di Jambi telah menandatangani serta memberi dukungan terhadap penolakan pembukaan HTI oleh perusahaan Group Sinar Mas. Penolakan itu karena kawasan seluas 460,6 ribu hektare tersebut berada dalam kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan sebagian merupakan hutan adat milik warga desa setempat.
Lokasi HTI itu juga sekaligus sebagai habitat berbagai jenis binatang langka dan dilindungi, seperti Harimau Sumatera, Gajah, Tapir serta ratusan jenis flora dan fauna lainnya.
Diantara LSM dari 25 LSM yang memberikan dukungan itu yakni KKI Warung Informasi (Warsi), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Green Feace Sea, Floura Fauna Internasional, Harimau Kita, FZS, ZSL dan PKHS.
Ke 25 LSM itu bersatu dan bekerja sama untuk melakukan advokasi mengharapkan pemerintah daerah Provinsi Jambi, pemerintah pusat dan dunia internasional mendukung mereka menentang pembukaan kawasan HTI di daerah tersebut.
Demikian dijelaskan Manajer Komunikasi Warsi, Rudi Syaf, dalam jumpa pers di Kantor Warsi, Senin (26/7). Menurutnya, pihaknya akan melakukan advokasi dan menentang secara tegas pembangunan HTI di kawasan itu.
“Kita meminta pemerintah mencabut izin yang telah diberikan. Karena tidak hanya merugikan warga masyarakat Desa Pemayungan dan sekitarnya, tapi juga dunia internasional,”kata Rudi Syaf.
Dikatakan, selama PT Lestari Asri Jaya (LAJ), bernaung Barito Pasifik Group diduga melakukan kerjasama operasional dengan Sinar Mas Group, tidak hanya membabi buta membuka lahan kawasan penyangga TNBT, tapi juga dalam aksinya bertindak anarkis terhadap warga masyarakat desa sekitar.
“Fakta yang terjadi, beberapa bulan terakhir perusahaan dengan semena-mena menggusur lahan perkebunan karet dan menggusur rumah serta ponduk warga desa. Ironisnya, bentuk provokasi terhadap aparat kemanan dengan cara menangkap warga desa atas dalil telah melakukan pembalakan liar serta delapan orang dinyatakan buron. Akibatnya, warga setempat menjadi cemas dan merasa terintimidasi,”kata Rudi.
Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Arif Munandar, mengatakan, perusahaan memang sengaja menciptakan jebakan, agar masyarakat berbuat anarkis atau dengan istilah strategi licik, dengan harapan atas perbuatan anarkis masyarakat itu sebagai alasan supaya aparat penegak hukum bisa bertindak.
“Maka 25 koalisi LSM, telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,” katanya.
Sementara Kepala Desa Pemayungan, Ishak, menyatakan pihak LAJ telah memalsukan tandatangannya untuk memperoleh Analisa Masalah Dampak Lingkungan. “Saya tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut, sehingga membuat saya dibenci warga saya,” katanya.
Lembaha Bantuan Hukum di Jambi, Musri Nauli berjanji akan melakukan pendampingan hukum terhadap warga, terutama Ahmad Baihaki bin Sidik, 49 tahun, yang ditangkap aparat kepolisian Resort Muarotebo, pada 19 Juli. Ahmad ditangkap karena dituding melakukan pembalakan liar di kawasan hutan yang akan dibula PT LAJ.
Koordinator perlindungan Harimau Sumatera dari Flora Fauna Internasional, Zoe Cullen, menyebutkan apa yang dilakukan perusahaan dan pemerintah daerah tidak sejalan dengan kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, secara tegas untuk melestarikan Harimau Sumatera yang masih tersisa.
“Beberapa waktu lalu di Bali dalam pertemuan dengan delegasi Internasional, menyatakan akan bekerja keras melestarikan Harimau Sumatera dari kepunahan. Kawasan yang dipilih sebagai habitat paling cocok khusus di wilayah Provinsi Jambi, yakni kawasan Taman Nasional Kreinci Sebelat dan hutan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh,”katanya.
Sinar Mas Group dalam beberapa tahun terakhir telah membuka lahan untuk kawasan HTI di Provinsi Jambi seluas sekitar 883.920 hektare, dengan rincian 295.316 hektare atas nama PT Wirakarya Sakti, 51 ribu hektare atas nama PT Rimba Hutan Mas dan 537.604 hektare kerjasama Sinar Mas Group dengan perusahaan lain.
Humas PT Wirakarya Sakti merupakan Sinarmas Group, Kurniawan alias Akien mengatakan, NGO internasional tidak usah mau mengurus urusan pidana di Republik Indonesia.
“Biarlah Indonesia sendiri yang menangani itu dan bukan urusan mereka. Silahkan saja para NGO itu menduga-duga jika PT LAJ melakukan kerja sama dengan Sinar Mas Group. Saya capek menanggapi yang sifatnya menduga-duga,”katanya. ruk
Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi (Warsi) menggalang dukungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Jambi guna menolak pembukaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di kawasan Desa Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
Setidaknya 25 LSM di Jambi telah menandatangani serta memberi dukungan terhadap penolakan pembukaan HTI oleh perusahaan Group Sinar Mas. Penolakan itu karena kawasan seluas 460,6 ribu hektare tersebut berada dalam kawasan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) dan sebagian merupakan hutan adat milik warga desa setempat.
Lokasi HTI itu juga sekaligus sebagai habitat berbagai jenis binatang langka dan dilindungi, seperti Harimau Sumatera, Gajah, Tapir serta ratusan jenis flora dan fauna lainnya.
Diantara LSM dari 25 LSM yang memberikan dukungan itu yakni KKI Warung Informasi (Warsi), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Green Feace Sea, Floura Fauna Internasional, Harimau Kita, FZS, ZSL dan PKHS.
Ke 25 LSM itu bersatu dan bekerja sama untuk melakukan advokasi mengharapkan pemerintah daerah Provinsi Jambi, pemerintah pusat dan dunia internasional mendukung mereka menentang pembukaan kawasan HTI di daerah tersebut.
Demikian dijelaskan Manajer Komunikasi Warsi, Rudi Syaf, dalam jumpa pers di Kantor Warsi, Senin (26/7). Menurutnya, pihaknya akan melakukan advokasi dan menentang secara tegas pembangunan HTI di kawasan itu.
“Kita meminta pemerintah mencabut izin yang telah diberikan. Karena tidak hanya merugikan warga masyarakat Desa Pemayungan dan sekitarnya, tapi juga dunia internasional,”kata Rudi Syaf.
Dikatakan, selama PT Lestari Asri Jaya (LAJ), bernaung Barito Pasifik Group diduga melakukan kerjasama operasional dengan Sinar Mas Group, tidak hanya membabi buta membuka lahan kawasan penyangga TNBT, tapi juga dalam aksinya bertindak anarkis terhadap warga masyarakat desa sekitar.
“Fakta yang terjadi, beberapa bulan terakhir perusahaan dengan semena-mena menggusur lahan perkebunan karet dan menggusur rumah serta ponduk warga desa. Ironisnya, bentuk provokasi terhadap aparat kemanan dengan cara menangkap warga desa atas dalil telah melakukan pembalakan liar serta delapan orang dinyatakan buron. Akibatnya, warga setempat menjadi cemas dan merasa terintimidasi,”kata Rudi.
Direktur Eksekutif Walhi Jambi, Arif Munandar, mengatakan, perusahaan memang sengaja menciptakan jebakan, agar masyarakat berbuat anarkis atau dengan istilah strategi licik, dengan harapan atas perbuatan anarkis masyarakat itu sebagai alasan supaya aparat penegak hukum bisa bertindak.
“Maka 25 koalisi LSM, telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia,” katanya.
Sementara Kepala Desa Pemayungan, Ishak, menyatakan pihak LAJ telah memalsukan tandatangannya untuk memperoleh Analisa Masalah Dampak Lingkungan. “Saya tidak pernah merasa menandatangani surat tersebut, sehingga membuat saya dibenci warga saya,” katanya.
Lembaha Bantuan Hukum di Jambi, Musri Nauli berjanji akan melakukan pendampingan hukum terhadap warga, terutama Ahmad Baihaki bin Sidik, 49 tahun, yang ditangkap aparat kepolisian Resort Muarotebo, pada 19 Juli. Ahmad ditangkap karena dituding melakukan pembalakan liar di kawasan hutan yang akan dibula PT LAJ.
Koordinator perlindungan Harimau Sumatera dari Flora Fauna Internasional, Zoe Cullen, menyebutkan apa yang dilakukan perusahaan dan pemerintah daerah tidak sejalan dengan kebijakan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, secara tegas untuk melestarikan Harimau Sumatera yang masih tersisa.
“Beberapa waktu lalu di Bali dalam pertemuan dengan delegasi Internasional, menyatakan akan bekerja keras melestarikan Harimau Sumatera dari kepunahan. Kawasan yang dipilih sebagai habitat paling cocok khusus di wilayah Provinsi Jambi, yakni kawasan Taman Nasional Kreinci Sebelat dan hutan penyangga Taman Nasional Bukit Tigapuluh,”katanya.
Sinar Mas Group dalam beberapa tahun terakhir telah membuka lahan untuk kawasan HTI di Provinsi Jambi seluas sekitar 883.920 hektare, dengan rincian 295.316 hektare atas nama PT Wirakarya Sakti, 51 ribu hektare atas nama PT Rimba Hutan Mas dan 537.604 hektare kerjasama Sinar Mas Group dengan perusahaan lain.
Humas PT Wirakarya Sakti merupakan Sinarmas Group, Kurniawan alias Akien mengatakan, NGO internasional tidak usah mau mengurus urusan pidana di Republik Indonesia.
“Biarlah Indonesia sendiri yang menangani itu dan bukan urusan mereka. Silahkan saja para NGO itu menduga-duga jika PT LAJ melakukan kerja sama dengan Sinar Mas Group. Saya capek menanggapi yang sifatnya menduga-duga,”katanya. ruk
Gubernur Minta SKPD Patuh Kepada Dewan
Jambi, BATAKPOS
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin diakhir masa jabatannya (3 Agustus 2010) meminta kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi untuk patuh terhadap rekemondasi yang disampaikan DPRD Provinsi Jambi. Dirinya meminta SKPD untuk menindak lanjuti semua rekomendasi dewan terhadap temuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Demikian disampaikan Zulkifli Nurdin dihadapan 42 dari 45 orang anggota DPRD Provinsi Jambi, pada sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta, Senin (26/7).
Rapat tersebut agenda penyampaian pendapat akhir catatan startegis dan rekomendasi dari masing-masing Fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Gubernur Jambi priode 2006-2010.
Menurut Zulkifli Nurdin, bahwa siding paripurna yang dihadirinya ini merupakan kesem-patan terakhir masa jabatannya, dan ini merupakan momentum yang strategis bagi semua pihak untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi.
“Kita memperoleh beberapa catatan startegis dan rekomendasi dari masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Jambi atas LKPJ akhir masa jabatan Gubernur Jambi priode 2006-2010. Tentu catatan startegis dan rekomendasi tersebut akan menjadi pijakan bagi seluruh SKPD lingkup Provinsi Jambi. Baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan sanpai pada tataran pengawasan, dalam kerangka percepatan pencapaian pembangunan,”katanya.
Tujuh Fraksi Setujui LKPJ Gubernur Jambi
Dalam penyampaian pendapat akhir catatan startegis dan rekomendasi dari masing-masing Fraksi, semua fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin priode 2006-2010
Ke tujuh Fraksi tersebut terdiri dari Fraksi Partai PDIP, fraksi HANURA, fraksi Hijau, fraksi Gerakan Keadilan, fraksi Demokrat, fraksi PAN dan fraksi Golkar. ruk
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin diakhir masa jabatannya (3 Agustus 2010) meminta kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Jambi untuk patuh terhadap rekemondasi yang disampaikan DPRD Provinsi Jambi. Dirinya meminta SKPD untuk menindak lanjuti semua rekomendasi dewan terhadap temuan dalam pengelolaan keuangan daerah.
Demikian disampaikan Zulkifli Nurdin dihadapan 42 dari 45 orang anggota DPRD Provinsi Jambi, pada sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi, yang dipimpin langsung Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta, Senin (26/7).
Rapat tersebut agenda penyampaian pendapat akhir catatan startegis dan rekomendasi dari masing-masing Fraksi terhadap nota pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Gubernur Jambi priode 2006-2010.
Menurut Zulkifli Nurdin, bahwa siding paripurna yang dihadirinya ini merupakan kesem-patan terakhir masa jabatannya, dan ini merupakan momentum yang strategis bagi semua pihak untuk keberlanjutan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Jambi.
“Kita memperoleh beberapa catatan startegis dan rekomendasi dari masing-masing Fraksi DPRD Provinsi Jambi atas LKPJ akhir masa jabatan Gubernur Jambi priode 2006-2010. Tentu catatan startegis dan rekomendasi tersebut akan menjadi pijakan bagi seluruh SKPD lingkup Provinsi Jambi. Baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan sanpai pada tataran pengawasan, dalam kerangka percepatan pencapaian pembangunan,”katanya.
Tujuh Fraksi Setujui LKPJ Gubernur Jambi
Dalam penyampaian pendapat akhir catatan startegis dan rekomendasi dari masing-masing Fraksi, semua fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir masa jabatan Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin priode 2006-2010
Ke tujuh Fraksi tersebut terdiri dari Fraksi Partai PDIP, fraksi HANURA, fraksi Hijau, fraksi Gerakan Keadilan, fraksi Demokrat, fraksi PAN dan fraksi Golkar. ruk
Selasa, 27 Juli 2010
Mahasiswa Asal Sumut Kesulitan Cari Tempat Kost di Jambi
Jambi, BATAKPOS
Ratusan mahasiswa/I asal Sumatera Utara kini kesulitan mencari tempat tinggal (kost) di wilayah sekitar Kampus Universitas Jambi (Unja) Mandalo Darat, Kabupaten Muarojambi. Tempat kost yang tersedia di wilayah kampus Unja kurang mampu menampung calon mahasiswa yang diterima di Unja tahun ini.
“Sulit sekali mencari tempat kost di wilayah Kampus Unja Mendalo, Muarojambi. Tempat kost sangat terbatas yang bias ditempuh jalan kaki untuk pergi ke kampus. Memang kita kesulitan mencari tempat kost di sekitar kampus ini,”ujar Ny Purba/br Damanik, ibunda Noan Purba, calon mahasiswa Unja Fakultas FKip Bahasa Inggris kepada BATAKPOS di Unja Mendalo Darat, Muarojambi, Senin (26/7).
Menurut Ny Purba/br Damanik, anaknya Noan Purba lulusan dari SMA di Siantar dan diterima di Unja. Mereka tiba di Jambi Minggu dan mendaftar ulang di Unja Mandalo.
“Memang kita kesulitan mencari tempat kost, khususnya untuk pria. Harga rata-rata kamar kost dari harga Rp 800 ribu hingga Rp 3 juta per tahun. Sepekan ini saya harus mendampingi anak saya untuk mencari tempat kost,”katanya.
Hal senada juga diakui Madu Purba, mahasiswa Unja semester X Fakultas FKIP Ekonomi. Menurutnya, tempat kost untuk mahasiswa asal Sumatera Utara memang sulit.
“Mahasiswa terpaksa tiga sekamar karena tidak adanya tempat kost. Kalaupun ada tempat kost banyak dikhususkan untuk putri. Jadi untuk kost pria memang cukup sulit,”katanya.
Seorang pemilik rumah di sekitar kampus Unja Mandalo, Kemalasari br Sinaga kepada BATAKPOS mengatakan, dirinya membeli rumah di sekitar kampus hanya untuk dikontrakkan kepada mahasiswa.
“Kita beli rumah disekitar kampus itu sebagai investasi saja. Rumah tersebut ada dua kamar. Satu kamar kita tawarkan Rp 2 juta per kamar per tahun. Jarak dari rumah sekitar 2 kilometer dari kampus,”katanya.
Beberapa calon mahasiswa asal Sumut mengaku kesulitan mencari tempat kost di sekitar kampus Unja Mandalo, Muarojambi. Calaon mahasiswa tersebut terpaksa masih mondok di rumah kerabat asat saudara di Kota Jambi hingga adanya tempat kost di Kampus Unja Mandalo. ruk
Ratusan mahasiswa/I asal Sumatera Utara kini kesulitan mencari tempat tinggal (kost) di wilayah sekitar Kampus Universitas Jambi (Unja) Mandalo Darat, Kabupaten Muarojambi. Tempat kost yang tersedia di wilayah kampus Unja kurang mampu menampung calon mahasiswa yang diterima di Unja tahun ini.
“Sulit sekali mencari tempat kost di wilayah Kampus Unja Mendalo, Muarojambi. Tempat kost sangat terbatas yang bias ditempuh jalan kaki untuk pergi ke kampus. Memang kita kesulitan mencari tempat kost di sekitar kampus ini,”ujar Ny Purba/br Damanik, ibunda Noan Purba, calon mahasiswa Unja Fakultas FKip Bahasa Inggris kepada BATAKPOS di Unja Mendalo Darat, Muarojambi, Senin (26/7).
Menurut Ny Purba/br Damanik, anaknya Noan Purba lulusan dari SMA di Siantar dan diterima di Unja. Mereka tiba di Jambi Minggu dan mendaftar ulang di Unja Mandalo.
“Memang kita kesulitan mencari tempat kost, khususnya untuk pria. Harga rata-rata kamar kost dari harga Rp 800 ribu hingga Rp 3 juta per tahun. Sepekan ini saya harus mendampingi anak saya untuk mencari tempat kost,”katanya.
Hal senada juga diakui Madu Purba, mahasiswa Unja semester X Fakultas FKIP Ekonomi. Menurutnya, tempat kost untuk mahasiswa asal Sumatera Utara memang sulit.
“Mahasiswa terpaksa tiga sekamar karena tidak adanya tempat kost. Kalaupun ada tempat kost banyak dikhususkan untuk putri. Jadi untuk kost pria memang cukup sulit,”katanya.
Seorang pemilik rumah di sekitar kampus Unja Mandalo, Kemalasari br Sinaga kepada BATAKPOS mengatakan, dirinya membeli rumah di sekitar kampus hanya untuk dikontrakkan kepada mahasiswa.
“Kita beli rumah disekitar kampus itu sebagai investasi saja. Rumah tersebut ada dua kamar. Satu kamar kita tawarkan Rp 2 juta per kamar per tahun. Jarak dari rumah sekitar 2 kilometer dari kampus,”katanya.
Beberapa calon mahasiswa asal Sumut mengaku kesulitan mencari tempat kost di sekitar kampus Unja Mandalo, Muarojambi. Calaon mahasiswa tersebut terpaksa masih mondok di rumah kerabat asat saudara di Kota Jambi hingga adanya tempat kost di Kampus Unja Mandalo. ruk
Kabupaten Batanghari Kekurangan Beras 6.405 Ton
Jambi, BATAKPOS
Salah satu kabupaten potensial untuk padi sawah yakni Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi hingga kini masih mengalami kekurangan beras sebanyak 6.405 ton. Kini ketersediaan beras di daerah itu hanya 21.186 ton.
Sedangkan kebutuhan beras untuk 227.512 jiwa penduduk Kabupaten Batanghari kini mencapai 27.186 ton. Jadi kekurangan beras di Batanghari sekitar 6.405 ton. Pemerintah setempat kini meminta stok beras dari Bulog Jambi guna memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal itu dikatakan Bupati Batanghari, Syahirsah SY di Jambi, Senin (26/7) terkait ketahanan pangan di daerahnya. Menurut dia, daerah itu belum mampu mengatasi kekurangan beras karena masih minimnya luas areal tanaman padi.
“Luas tanam areal sawah di daerah tersebut sekitar 8.829 hektare (ha). Sedangkan luas panen padi sekitar 8.798 ha dengan produksi sekitar 41.920 ton gabah kering panen (GKP). Produktifitas padi di daerah tersebut rata-rata 4,73 ton GKP per ha,”katanya.
Dikatakan, potensi areal sawah di Batanghari cukup luas, yakni mencapai 24.077 ha. Tetapi potensi sawah tersebut yang digarap baru sekitar 8.829 ha (37 persen). Sedangkan sisanya sekitar 15.000 ha (62 persen) masih menjadi lahan tidur.
Menurut Syahirsah, rendahnya penggarapan sawah di daerah itu karena keterbatasan sarana irigasi, kurangnya modal petani dan terbatasnya teknologi pertanian. Minimnya irigasi didaerah itu merupakan kendala utama guna meningkatkan produktifitas padi sawah di daerah tersebut. ruk
Salah satu kabupaten potensial untuk padi sawah yakni Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi hingga kini masih mengalami kekurangan beras sebanyak 6.405 ton. Kini ketersediaan beras di daerah itu hanya 21.186 ton.
Sedangkan kebutuhan beras untuk 227.512 jiwa penduduk Kabupaten Batanghari kini mencapai 27.186 ton. Jadi kekurangan beras di Batanghari sekitar 6.405 ton. Pemerintah setempat kini meminta stok beras dari Bulog Jambi guna memenuhi kebutuhan tersebut.
Hal itu dikatakan Bupati Batanghari, Syahirsah SY di Jambi, Senin (26/7) terkait ketahanan pangan di daerahnya. Menurut dia, daerah itu belum mampu mengatasi kekurangan beras karena masih minimnya luas areal tanaman padi.
“Luas tanam areal sawah di daerah tersebut sekitar 8.829 hektare (ha). Sedangkan luas panen padi sekitar 8.798 ha dengan produksi sekitar 41.920 ton gabah kering panen (GKP). Produktifitas padi di daerah tersebut rata-rata 4,73 ton GKP per ha,”katanya.
Dikatakan, potensi areal sawah di Batanghari cukup luas, yakni mencapai 24.077 ha. Tetapi potensi sawah tersebut yang digarap baru sekitar 8.829 ha (37 persen). Sedangkan sisanya sekitar 15.000 ha (62 persen) masih menjadi lahan tidur.
Menurut Syahirsah, rendahnya penggarapan sawah di daerah itu karena keterbatasan sarana irigasi, kurangnya modal petani dan terbatasnya teknologi pertanian. Minimnya irigasi didaerah itu merupakan kendala utama guna meningkatkan produktifitas padi sawah di daerah tersebut. ruk
Jalan Lintas Transportasi Angkutan Barang Dibiarkan Rusak Parah
Masa Transisi Kadis PU Provinsi Jambi
Jambi, BATAKPOS
Jalan lintas jalur transportasi truk pengangkut barang menuju Pelabuhan Talang Duku Jambi yakni sepanjang 3 kilometer (km) dari jalan lingkar selatan Simpang Ahok, Kota Jambi, hingga kini masih rusak parah. Pembiaran rusaknya jalan tersebut juga disebabkan masa transisi Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, Nino Guritno yang masa akhir jabatan Agustus karena pension.
Kerusakannya berlubang sedalam 1 meter sepanjang 3 km kini sudah dikeluhkan para supir truk yang melintas jalur tersebut. Perbaikan jalan tersebut diperkirakan usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi (HBA-FU) Periode 2010-2015 3 Agustus mendatang.
Akibat kerusakan jalan itu, mengakibatkan kendaraan yang melintasi jalan nasional tersebut melaju perlahan. Tak sedikit yang terjebak di lubang itu. Kondisi ini tentu saja menjadi masalah besar bagi sopir truk.
Rusaknya jalan itu dikeluhkan para sopir truk pengangkut batubara. Banyak kerugian yang dialami karena barang yang dibawa tidak tepat waktu sampai di tujuan.
Efendi Hasan, salah seorang sopir truk pengangkut batubara dari Sarolangun menuju Pelabuhan Talang Duku, mengaku sudah terjebak macet selama 2 hari. Banyak mobil truk tersangkut saat melewati jalan itu. Sehingga kendaraan yang lewat harus berhati-hati dan harus mengantri menunggu giliran karena kendaraan lewat hanya satu persatu.
“Sudah dua hari terjebak macet. Satu hari terjebak di Lingkar Selatan Pal X, sekarang terjebak lagi di Simpang Ahok, biasanya dalam satu hari saya bisa bawa barang 1 trip, tetapi sekarang sudah 2 hari 1 trip saja belum sampai,” ujar Efendi saat dijumpai BATAKPOS , Jumat (23/7).
Hal senada juga dikatakan, Yusuf, sopir truk lainnya. “Jalan lingkar selatan ini sudah seharusnya diperbaiki, kondisinya sudah rusak parah. Karena ini merupakan jalan satu-satunya yang boleh dilewati truk karena truk tidak boleh masuk ke dalam kota,”ujarnya.
Dinas PU Provinsi Jambi selaku penanggung jawab jalan nasional Lingkar Selatan di Kota Jambi, hingga kini belum melakukan tanda-tanda perbaikan. Sikap lambat PU Provinsi Jambi sangat disesalkan para supir truk dan pengendara yang melintasi jalur itu.
Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi, Asril SH, mengatakan, keberadaan jalan sepanjang 20 km itu merupakan jalur angkutan kendaraan bertonase berat untuk mengangkut batubara, karet dan kelapa sawit ke Pelabuhan Talang Duku Jambi. Rata-rata sehari ada 150 kendaraan yang melewati jalan tersebut.
“Kita menyesalkan sikap cuek PU Provinsi Jambi. Dewan akan merekomendasikan persoalan itu ke pimpinan dewan untuk ditindak-lanjuti oleh Komisi-III. Saya sudah melihat langsung jalan yang rusak tersebut. Sebagai tanggungjawab moril sebagai wakil rakyat dari dapil Kota Jambi, saya pantas untuk mendesak PU Provinsi Jambi,”katanya.
Plt Sekda Kota Jambi, Drs EC Marjani MM, Ketua Organda dan anggota DPRD Kota Jambi sudah berusaha menghubungi dan mengkonfirmasi persoalan tersebut ke Pemprov Jambi, namun tidak membuahkan hasil. ruk
Jambi, BATAKPOS
Jalan lintas jalur transportasi truk pengangkut barang menuju Pelabuhan Talang Duku Jambi yakni sepanjang 3 kilometer (km) dari jalan lingkar selatan Simpang Ahok, Kota Jambi, hingga kini masih rusak parah. Pembiaran rusaknya jalan tersebut juga disebabkan masa transisi Kepala Dinas PU Provinsi Jambi, Nino Guritno yang masa akhir jabatan Agustus karena pension.
Kerusakannya berlubang sedalam 1 meter sepanjang 3 km kini sudah dikeluhkan para supir truk yang melintas jalur tersebut. Perbaikan jalan tersebut diperkirakan usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi (HBA-FU) Periode 2010-2015 3 Agustus mendatang.
Akibat kerusakan jalan itu, mengakibatkan kendaraan yang melintasi jalan nasional tersebut melaju perlahan. Tak sedikit yang terjebak di lubang itu. Kondisi ini tentu saja menjadi masalah besar bagi sopir truk.
Rusaknya jalan itu dikeluhkan para sopir truk pengangkut batubara. Banyak kerugian yang dialami karena barang yang dibawa tidak tepat waktu sampai di tujuan.
Efendi Hasan, salah seorang sopir truk pengangkut batubara dari Sarolangun menuju Pelabuhan Talang Duku, mengaku sudah terjebak macet selama 2 hari. Banyak mobil truk tersangkut saat melewati jalan itu. Sehingga kendaraan yang lewat harus berhati-hati dan harus mengantri menunggu giliran karena kendaraan lewat hanya satu persatu.
“Sudah dua hari terjebak macet. Satu hari terjebak di Lingkar Selatan Pal X, sekarang terjebak lagi di Simpang Ahok, biasanya dalam satu hari saya bisa bawa barang 1 trip, tetapi sekarang sudah 2 hari 1 trip saja belum sampai,” ujar Efendi saat dijumpai BATAKPOS , Jumat (23/7).
Hal senada juga dikatakan, Yusuf, sopir truk lainnya. “Jalan lingkar selatan ini sudah seharusnya diperbaiki, kondisinya sudah rusak parah. Karena ini merupakan jalan satu-satunya yang boleh dilewati truk karena truk tidak boleh masuk ke dalam kota,”ujarnya.
Dinas PU Provinsi Jambi selaku penanggung jawab jalan nasional Lingkar Selatan di Kota Jambi, hingga kini belum melakukan tanda-tanda perbaikan. Sikap lambat PU Provinsi Jambi sangat disesalkan para supir truk dan pengendara yang melintasi jalur itu.
Anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Kota Jambi, Asril SH, mengatakan, keberadaan jalan sepanjang 20 km itu merupakan jalur angkutan kendaraan bertonase berat untuk mengangkut batubara, karet dan kelapa sawit ke Pelabuhan Talang Duku Jambi. Rata-rata sehari ada 150 kendaraan yang melewati jalan tersebut.
“Kita menyesalkan sikap cuek PU Provinsi Jambi. Dewan akan merekomendasikan persoalan itu ke pimpinan dewan untuk ditindak-lanjuti oleh Komisi-III. Saya sudah melihat langsung jalan yang rusak tersebut. Sebagai tanggungjawab moril sebagai wakil rakyat dari dapil Kota Jambi, saya pantas untuk mendesak PU Provinsi Jambi,”katanya.
Plt Sekda Kota Jambi, Drs EC Marjani MM, Ketua Organda dan anggota DPRD Kota Jambi sudah berusaha menghubungi dan mengkonfirmasi persoalan tersebut ke Pemprov Jambi, namun tidak membuahkan hasil. ruk
Anggota DPR dari Partai Demokrat Jadi Buron Polisi
Jambi, BATAKPOS
Seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat daerah pemilihan Provinsi Jambi, As’ad Syam kini jadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dan Polda Jambi. As’sad dijadikan DPO karena tak kunjung dieksekusi, menyusul turunnya vonis 4 tahun dan denda Rp 200 juta oleh Mahkamah Agung (MA), dalam kasus korupsi Rp 4 miliar proyek pembangunan PLTD Sungai Bahar.
Kasus tersebut disaat As’sad Syam menjabat sebagai Bupati Muarojambi. Sementara tersangka Muktar Muis yang saat kasus itu menjabat sebagai Sekda Muarojambi, hingga kini dirinya menjabat Wakil Bupati Muarojambi, tak kunjung diperiksa dan ditahan.
Kepala Kejati Jambi, Yusua Kusuma Arfandi Basri, Jumat (23/7) kepada wartawan di Jambi mengatakan, As’ad Syam yang hingga kini keberadaannya masih misterius, terakhir dikabarkan berada di sebuah hotel, di Legian, Kuta, Bali.
Disebutkan, Kejati Jambi akan minta bantuan Polda Jambi melacak dan menangkap mantan Bupati Muaro Jambi, As’ad Syam. Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat itu diburu untuk dieksekusi, sesuai vonis 4 tahun dan denda Rp 200 juta oleh Mahkamah Agung (MA), dalam kasus korupsi Rp 4 miliar proyek pembangunan PLTD Sungai Bahar.
Dalam koordinasi itu pihak kejaksaan akan mengirim surat ke polda. “Lantaran terlalu banyak hotel di Legian, As’ad Syam belum diketahui pasti tinggal di hotel mana. Informasi terakhir As’ad ada di Legian. Kami sudah koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian di Bali serta KPK,” ujarnya.
Menurut Yusua, tidak ada alasan menunda-nunda eksekusi As’ad Syam. Kejati Jambi merasa punya hutang dengan kaburnya As’ad Syam. Ia berharap jika ada masyarakat yang mengetahui keberadaan As’ad segera melaporkan ke kejaksaan, kepolisian dan KPK. Saat ini As’ad sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dicekal oleh imigrasi.
“Kejati Jambi telah berkordinasi dengan Kejagung dan juga Kejati DKI Jakarta, guna memonitor dimana keberadaan yang bersangkutan. Dengan KPK kita juga sudah melakukan kordinasi,”katanya.
Disebutkan, selain menetapkan status DPO terhadap As'ad yang kini menjabat Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Jambi, hingga kini As’ad tak pernah ditemukan di kantornya gedung DPR-RI.
“Pihak kejaksaan tinggi Jambi juga sudah mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi dalam melacak keberadaan As’ad Syam,”katanya.
Sementara itu, Muchtar Muis, Wakil Bupati Muaro Jambi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama saat dirinya menjabat Sekda Muarojambi, hingga kini belum dilakukan pemeriksaan.
Kajati Jambi beralasan kalau melakukan pemeriksaan terhadap MM, pihaknya masih menunggu izin dari presiden. “Higa kini belum ada izin presiden, untuk melakukan pemeriksaan. Kita masih menunggu turunnya izin,” ujar Yuswa Kusumah Affandi Basri .ruk
Seorang anggota DPR RI dari Partai Demokrat daerah pemilihan Provinsi Jambi, As’ad Syam kini jadi Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi dan Polda Jambi. As’sad dijadikan DPO karena tak kunjung dieksekusi, menyusul turunnya vonis 4 tahun dan denda Rp 200 juta oleh Mahkamah Agung (MA), dalam kasus korupsi Rp 4 miliar proyek pembangunan PLTD Sungai Bahar.
Kasus tersebut disaat As’sad Syam menjabat sebagai Bupati Muarojambi. Sementara tersangka Muktar Muis yang saat kasus itu menjabat sebagai Sekda Muarojambi, hingga kini dirinya menjabat Wakil Bupati Muarojambi, tak kunjung diperiksa dan ditahan.
Kepala Kejati Jambi, Yusua Kusuma Arfandi Basri, Jumat (23/7) kepada wartawan di Jambi mengatakan, As’ad Syam yang hingga kini keberadaannya masih misterius, terakhir dikabarkan berada di sebuah hotel, di Legian, Kuta, Bali.
Disebutkan, Kejati Jambi akan minta bantuan Polda Jambi melacak dan menangkap mantan Bupati Muaro Jambi, As’ad Syam. Anggota DPR-RI dari Partai Demokrat itu diburu untuk dieksekusi, sesuai vonis 4 tahun dan denda Rp 200 juta oleh Mahkamah Agung (MA), dalam kasus korupsi Rp 4 miliar proyek pembangunan PLTD Sungai Bahar.
Dalam koordinasi itu pihak kejaksaan akan mengirim surat ke polda. “Lantaran terlalu banyak hotel di Legian, As’ad Syam belum diketahui pasti tinggal di hotel mana. Informasi terakhir As’ad ada di Legian. Kami sudah koordinasi dengan kejaksaan dan kepolisian di Bali serta KPK,” ujarnya.
Menurut Yusua, tidak ada alasan menunda-nunda eksekusi As’ad Syam. Kejati Jambi merasa punya hutang dengan kaburnya As’ad Syam. Ia berharap jika ada masyarakat yang mengetahui keberadaan As’ad segera melaporkan ke kejaksaan, kepolisian dan KPK. Saat ini As’ad sudah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dan dicekal oleh imigrasi.
“Kejati Jambi telah berkordinasi dengan Kejagung dan juga Kejati DKI Jakarta, guna memonitor dimana keberadaan yang bersangkutan. Dengan KPK kita juga sudah melakukan kordinasi,”katanya.
Disebutkan, selain menetapkan status DPO terhadap As'ad yang kini menjabat Ketua DPW Partai Demokrat Provinsi Jambi, hingga kini As’ad tak pernah ditemukan di kantornya gedung DPR-RI.
“Pihak kejaksaan tinggi Jambi juga sudah mengirim surat ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkoordinasi dalam melacak keberadaan As’ad Syam,”katanya.
Sementara itu, Muchtar Muis, Wakil Bupati Muaro Jambi yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama saat dirinya menjabat Sekda Muarojambi, hingga kini belum dilakukan pemeriksaan.
Kajati Jambi beralasan kalau melakukan pemeriksaan terhadap MM, pihaknya masih menunggu izin dari presiden. “Higa kini belum ada izin presiden, untuk melakukan pemeriksaan. Kita masih menunggu turunnya izin,” ujar Yuswa Kusumah Affandi Basri .ruk
Perkebunan Sawit Gusur Pertanian Padi Sawah
Jambi, BATAKPOS
Beberapa tahun terakhir, perkebunan kelapa sawit terus “menggusur” areal pertanian tanaman pangan seperti padi sawah di Provinsi Jambi. Bahkan alih fungsi (konversi) lahan sawah ke perkebunan sawit terus terjadi dan mengancam ketahanan pangan di Provinsi Jambi.
Demikian dikatakan Direktur Yayasan Setara Jambi, Rukaiyah Rofiq kepada BATAKPOS, di Jambi Kamis (22/7). Menurutnya Yayasan Setara adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengkritisi tentang ketahanan pangan di Jambi.
Dikatakan, peningkatan luas lahan sawah di Jambi selama tahun 2009 dibandingkan tahun sebelumnya diragukan ketepatannya. Sebab, fakta di lapangan justru menunjukan semakin banyak petani padi mengalihfungsikan sawahnya menjadi kebun kelapa sawit.
“Saya tidak tahu bagaimana proses pendataanya. Tetapi yang jelas bisa dilihat di lapangan yang terjadi adalah konversi lahan sawah menjadi kebun sawit banyak terjadi. Animo masyarakat sekarang cenderung menanam sawit daripada padi,” katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Abu Sucamah mengungkapkan, mengacu pada angka ramalan III BPS Jambi, luas sawah tahun 2009 meningkat dari 143.034 hektar pada tahun 2008, menjadi 154.788 ha atau naik 11.754 ha tahun ini.
Dirinya menampik anggapan adanya tarik-menarik pemanfatan lahan antara lahan kelapa sawit dan sawah padi. Dikatakan, secara umum petani memang memiliki kecenderungan ikut arus. Ketika tren menanam kelapa sawit menguat, petani padi terdorong ingin ikut menanam sawit.
“Memang banyak petani padi beralih menanam sawit. Sekarang lahan padi beralih ke sawit sudah mencapai 5000 hektar (ha). Bila mengacu kepada produktifitas padi saat ini, maka rata-rata empat ton per ha. Dengan demikian Jambi kehilangan produksi padi 20.000 ton per tahun,”katanya.
Menurutnya, pihaknya berupaya keras mengejar target pengendalian alih fungsi sawah kepada kelapa sawit dengan memberikan bantuan permodalan, bibit padi unggul gratis serta teknologi pertanian serta pelatihan kepada petani.
Disebutkan, luas tanaman padi di Provinsi Jambi tahun 2010 ditargetkan mencapai 195.781 ha dan target luas panen sekitar 188.706 ha. Sedangkan target produksi padi tahun 2010 di Provinsi Jambi mencapai 818.854 ton dan target produktivitas 4,34 ton per ha.
“Target lahan pertanian di Provinsi Jambi tahun 2011 mencapai 200.676 ha dan target luas panen sekitar 192.649 ha. Sedangkan target produksi padi tahun 2011 di Provinsi Jambi mencapai 857.268 ton dan target produktivitas 4,45 ton per ha,”katanya. ruk
Beberapa tahun terakhir, perkebunan kelapa sawit terus “menggusur” areal pertanian tanaman pangan seperti padi sawah di Provinsi Jambi. Bahkan alih fungsi (konversi) lahan sawah ke perkebunan sawit terus terjadi dan mengancam ketahanan pangan di Provinsi Jambi.
Demikian dikatakan Direktur Yayasan Setara Jambi, Rukaiyah Rofiq kepada BATAKPOS, di Jambi Kamis (22/7). Menurutnya Yayasan Setara adalah sebuah lembaga swadaya masyarakat yang mengkritisi tentang ketahanan pangan di Jambi.
Dikatakan, peningkatan luas lahan sawah di Jambi selama tahun 2009 dibandingkan tahun sebelumnya diragukan ketepatannya. Sebab, fakta di lapangan justru menunjukan semakin banyak petani padi mengalihfungsikan sawahnya menjadi kebun kelapa sawit.
“Saya tidak tahu bagaimana proses pendataanya. Tetapi yang jelas bisa dilihat di lapangan yang terjadi adalah konversi lahan sawah menjadi kebun sawit banyak terjadi. Animo masyarakat sekarang cenderung menanam sawit daripada padi,” katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi, Abu Sucamah mengungkapkan, mengacu pada angka ramalan III BPS Jambi, luas sawah tahun 2009 meningkat dari 143.034 hektar pada tahun 2008, menjadi 154.788 ha atau naik 11.754 ha tahun ini.
Dirinya menampik anggapan adanya tarik-menarik pemanfatan lahan antara lahan kelapa sawit dan sawah padi. Dikatakan, secara umum petani memang memiliki kecenderungan ikut arus. Ketika tren menanam kelapa sawit menguat, petani padi terdorong ingin ikut menanam sawit.
“Memang banyak petani padi beralih menanam sawit. Sekarang lahan padi beralih ke sawit sudah mencapai 5000 hektar (ha). Bila mengacu kepada produktifitas padi saat ini, maka rata-rata empat ton per ha. Dengan demikian Jambi kehilangan produksi padi 20.000 ton per tahun,”katanya.
Menurutnya, pihaknya berupaya keras mengejar target pengendalian alih fungsi sawah kepada kelapa sawit dengan memberikan bantuan permodalan, bibit padi unggul gratis serta teknologi pertanian serta pelatihan kepada petani.
Disebutkan, luas tanaman padi di Provinsi Jambi tahun 2010 ditargetkan mencapai 195.781 ha dan target luas panen sekitar 188.706 ha. Sedangkan target produksi padi tahun 2010 di Provinsi Jambi mencapai 818.854 ton dan target produktivitas 4,34 ton per ha.
“Target lahan pertanian di Provinsi Jambi tahun 2011 mencapai 200.676 ha dan target luas panen sekitar 192.649 ha. Sedangkan target produksi padi tahun 2011 di Provinsi Jambi mencapai 857.268 ton dan target produktivitas 4,45 ton per ha,”katanya. ruk
Pemprov Jambi Sosialisasikan Undang-Undang KIP
Jambi, BATAKPOS
Pemerintah Provinsi Jambi mensosialisasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (22/7). Sosialisasi ini agak molor dari penerapan UU KIP berlaku secara Nasional pada 1 Mei 2010.
Sosialisasi menghadirkan nara sumber Kepala Pusat Informasi Kesra Depkominfo, Dr. Gati Gayatri, MA, Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi, Drs. Mursyid Sonsang, seluruh Kabag Humas tingkat dua se-Provinsi Jambi, TNI, Kejaksaan dan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Jambi, Drs. Pahrul Rozi, MSi mewakili Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.
Pahrul Rozi mengatakan UU KIP No.14 tahun 2008 itu perlu dipahami oleh setiap kabag humas dan masyarakat. Tujuannya agar terjadi arus informasi yang seimbang.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, M. Taufik, menjelaskan, kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta. Tujuaanya agar tercipta pemahaman para humas tentang keterbukaan informasi publik.
Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi, Mursyid Sonsang sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 itu, lembaga publik khususnya pemerintah dari pusat hingga daerah harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Secara terpisah, Peneliti Madya Bidang Komunikasi dan Media Badan Litbang SDM Depkominfo RI, Amin Sar Manihuruk Drs, MS kepada BATAKPOS, Kamis (22/7) mengatakan, korelasi keterbukaan informasi publik dengan akselerasi masyarakat informasi sangat signifikan.
Mansyarakat mempunyai hak memperoleh informasi, dengan informasi masyarakat akan mempunyai ragam pengetahuan.
“Pengetahuan sangat kuat memutus rantai kebodohan dan kemiskinan. Dalam era KIP, seluruh badan publik wajib melayani permintaan informasi masyarakat pengguna informasi secara prima,”ujarnya.
Disebutkan, sebuah perjalanan panjang dari Kebebasan Memeroleh Informasi Publik (KMIP) ke KIP. Dari tahun 1999 hingga 3 April 2008 ( 9 tahun) UU KIP efektif berlaku April 2010.
Era transparansi salah satu pilar reformasi, KIP sebagai tuntutan perkembangan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. ruk
Pemerintah Provinsi Jambi mensosialisasikan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Kamis (22/7). Sosialisasi ini agak molor dari penerapan UU KIP berlaku secara Nasional pada 1 Mei 2010.
Sosialisasi menghadirkan nara sumber Kepala Pusat Informasi Kesra Depkominfo, Dr. Gati Gayatri, MA, Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi, Drs. Mursyid Sonsang, seluruh Kabag Humas tingkat dua se-Provinsi Jambi, TNI, Kejaksaan dan dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Provinsi Jambi, Drs. Pahrul Rozi, MSi mewakili Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.
Pahrul Rozi mengatakan UU KIP No.14 tahun 2008 itu perlu dipahami oleh setiap kabag humas dan masyarakat. Tujuannya agar terjadi arus informasi yang seimbang.
Kepala Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi Jambi, M. Taufik, menjelaskan, kegiatan ini diikuti sekitar 150 peserta. Tujuaanya agar tercipta pemahaman para humas tentang keterbukaan informasi publik.
Ketua PWI Cabang Provinsi Jambi, Mursyid Sonsang sesuai dengan amanat UU No. 14 tahun 2008 itu, lembaga publik khususnya pemerintah dari pusat hingga daerah harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Secara terpisah, Peneliti Madya Bidang Komunikasi dan Media Badan Litbang SDM Depkominfo RI, Amin Sar Manihuruk Drs, MS kepada BATAKPOS, Kamis (22/7) mengatakan, korelasi keterbukaan informasi publik dengan akselerasi masyarakat informasi sangat signifikan.
Mansyarakat mempunyai hak memperoleh informasi, dengan informasi masyarakat akan mempunyai ragam pengetahuan.
“Pengetahuan sangat kuat memutus rantai kebodohan dan kemiskinan. Dalam era KIP, seluruh badan publik wajib melayani permintaan informasi masyarakat pengguna informasi secara prima,”ujarnya.
Disebutkan, sebuah perjalanan panjang dari Kebebasan Memeroleh Informasi Publik (KMIP) ke KIP. Dari tahun 1999 hingga 3 April 2008 ( 9 tahun) UU KIP efektif berlaku April 2010.
Era transparansi salah satu pilar reformasi, KIP sebagai tuntutan perkembangan untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam masalah-masalah kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. ruk
Sosialisasi Penegakan Hukum Perambah Hutan
Jambi, BATAKPOS
Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Jambi melakukan sosialisasi tentang penegakan hokum terhadap pelaku perambah hutan. Sosialisasi itu bejerjasama dengan tim pengarah (steering committee) Provinsi Jambi, di Aula Kantor Kehutanan Provinsi Jambi, Kamis (22/7).
Direktur Proyek Flegt Jambi, Ir. H Ratman Tasmin, mengatakan, pertemuan tersebut membahas pencapain hasil kegiatan proyek pendukung atas kerjasama Uni Eropa dan Indonesia dalam penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan.
Disebutkan, hasil pertemuan ini dapat diterapkan dan diwujudkan sebagai referensi apa yang perlu ditindak lanjuti, dikembangkan dan diselesaikan
Sosialisasi itu diikuti 35 orang peserta dari satuan kerja perangkat dinas (SKPD) di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Tebo, Muarojambi, Sarolangun, Batanghari dan Tanjung Jabung Timur.
Perambah Hutan
Sementara itu Bupati Kerinci, H Murasman di Kerinci, Kamis (22/7) , minta 8 orang warga Siulak, Kerinci, Jambi, yang ditangkap polisi hutan (polhut) dan Polres Kerinci, di kawasan Gunung Tujuh, dibebaskan. Delapan warga itu ditangkap Minggu lalu di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Namun permintaan itu ditolak Kasi Pengamanan Wilayah I TNKS, Junaidi. Menurut dia, pihaknya tetap memproses perambah hutan TNKS tersebut, meskipun ia ditelepon langsung oleh Bupati Murasman melalui ponsel Camat Gunung Tujuh, Samsuar.
“Saya tidak bisa menerima begitu saja permintaan bupati tersebut. Minggu dini hari lalu Camat Gunung Tujuh, Kepala Desa Pelompek dan Jernih Jaya dan seorang staf Kecamatan Camat Gunung Tujuh datang ke rumah saya agar tahanan yang dititipkan di Polres Kerinci dibebaskan,”katanya.
Junaidi mengaku, dirinya sempat dimarahi, bahkan diancam Bupati Murasman. Pihak bupati mengancam jika tidak melepaskan warga Siulak yang ditahan, akan turun 7 truk dari Pelompek. Namun Junaidi tetap bersikeras tidak mau melepaskan para tahanannya.
“Saya tidak bisa mengambil keputusan, karena saya juga punya atasan. Kami tetap konsisten menjaga dan melestarikan kawasan TNKS. Siapapun yang merusak kawasan TNKS dapat dijerat dengan UU Nomor 41 Tahun 1999. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar,”katanya. ruk
Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) Jambi melakukan sosialisasi tentang penegakan hokum terhadap pelaku perambah hutan. Sosialisasi itu bejerjasama dengan tim pengarah (steering committee) Provinsi Jambi, di Aula Kantor Kehutanan Provinsi Jambi, Kamis (22/7).
Direktur Proyek Flegt Jambi, Ir. H Ratman Tasmin, mengatakan, pertemuan tersebut membahas pencapain hasil kegiatan proyek pendukung atas kerjasama Uni Eropa dan Indonesia dalam penegakan hukum, tata kelola dan perdagangan sektor kehutanan.
Disebutkan, hasil pertemuan ini dapat diterapkan dan diwujudkan sebagai referensi apa yang perlu ditindak lanjuti, dikembangkan dan diselesaikan
Sosialisasi itu diikuti 35 orang peserta dari satuan kerja perangkat dinas (SKPD) di 5 kabupaten, yakni Kabupaten Tebo, Muarojambi, Sarolangun, Batanghari dan Tanjung Jabung Timur.
Perambah Hutan
Sementara itu Bupati Kerinci, H Murasman di Kerinci, Kamis (22/7) , minta 8 orang warga Siulak, Kerinci, Jambi, yang ditangkap polisi hutan (polhut) dan Polres Kerinci, di kawasan Gunung Tujuh, dibebaskan. Delapan warga itu ditangkap Minggu lalu di wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Namun permintaan itu ditolak Kasi Pengamanan Wilayah I TNKS, Junaidi. Menurut dia, pihaknya tetap memproses perambah hutan TNKS tersebut, meskipun ia ditelepon langsung oleh Bupati Murasman melalui ponsel Camat Gunung Tujuh, Samsuar.
“Saya tidak bisa menerima begitu saja permintaan bupati tersebut. Minggu dini hari lalu Camat Gunung Tujuh, Kepala Desa Pelompek dan Jernih Jaya dan seorang staf Kecamatan Camat Gunung Tujuh datang ke rumah saya agar tahanan yang dititipkan di Polres Kerinci dibebaskan,”katanya.
Junaidi mengaku, dirinya sempat dimarahi, bahkan diancam Bupati Murasman. Pihak bupati mengancam jika tidak melepaskan warga Siulak yang ditahan, akan turun 7 truk dari Pelompek. Namun Junaidi tetap bersikeras tidak mau melepaskan para tahanannya.
“Saya tidak bisa mengambil keputusan, karena saya juga punya atasan. Kami tetap konsisten menjaga dan melestarikan kawasan TNKS. Siapapun yang merusak kawasan TNKS dapat dijerat dengan UU Nomor 41 Tahun 1999. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara dan denda Rp 10 miliar,”katanya. ruk
Beras Oplosan Marak di Jambi
Spekulan Cari Untung
Jambi, BATAKPOS
Beras oplosan kini marak beredar di pasaran di Kota Jambi. Beras oplosan yang diduga dengan beras miskin (raskin) ini sudah banyak meresahkan masyarakat. Bahkan beras oplosan dalam merek beras tertentu sudah merugikan konsumen.
Masyarakat di Kota Jambi meminta aparat keamanan mengusut maraknya pengoplosan beras tersebut. Pengoplosan beras itu diduga dilakukan para spekulan yang memanfaatkan situasi kenaikan harga kebutuhan pokok untuk meraup keuntungan.
Beras hasil oplosan itu diduga sudah beredar hingga ke toko-toko kebutuhan pokok. Beras yang diduga kuat telah dioplos yakni beras karungan merek Anggur Kharisma. Beras pulen ini kualitasnya menurun dari kualitas sebelumnya.
Sejumlah warga Jambi kepada BATAKPOS, Kamis (22/7) mengatakan, mereka menduga adanya pengoplosan beras setelah membeli beras di toko-toko kebutuhan pokok. Beras kualitas baik merek tertentu seperti Anggur Kharisma dan King yang dibeli di toko-toko kebutuhan pokok ternyata kualitasnya buruk.
“Beras merek Anggur Kharisma ukuran 10 kilogram dan 20 kilogram kini kualitasnya buruk. Jika beras ini dimasak, gampar berair. Bahkan kalau bermalam langsung basi. Sebelumnya kualitas beras ini tak demikian. Bahkan nasi bermalam tetap pulen dan kering,”kata Novi, ibu rumah tangga RT 15 Kelurahan Kebun Handil , Jelutung Kota Jambi.
Menurutnya, harga beras merek Anggur Kharisma satu karung ukuran 10 kg mencapai Rp 84.000 dan ukuran 20kg mencapai Rp 164.000. Diduga kuat beras merek Anggur ini sudah dioplos.
Hal senada juga dikatakan Lisbet br Sinaga, ibu rumah tangga Rt 15, Kebun Handil Jelutung Kota Jambi. Menurutnya, kualitas beras merek Anggur Kharisma sudah buruk.
“Beras ini gampang berair kalau sudah dingin. Biasanya beras ini kalau dimasak rasanya pulen dan tahan bermalam. Kini nasi kalau sudah bermalam atau dingin nasinya pecah dan lembek. Beras ini mungkin dioplos dengan beras raskin. Bahkan tetangga kami sudah mengganti beras dengan merak lain,”katanya.
Sementara itu Liana br Sidauruk, warga perumahan Mayang Mangurai, Kota Jambi mengatakan, beras merek King yang dia beli di toko kebutuhan pokok wilayah Mayang warnanya agak kuning. Biasanya warna beras merek berkualitas tersebut berwarna putih.
“Kemungkinan besar beras King yang saya beli hasil oplosan. Kini sudah banyak warga mengeluh dengan kondisi tersebut. Seharusnya pihak terkait bertindak cepat agar hal ini tidak berkepanjangan,”ujar Liana.
Hal senada juga diakui Meriani br Sumbayak, warga Simpang Rimbo, Kota Jambi. Menurutnya, pengoplosan beras di kota itu diduga dilakukan para spekulan di gudang-gudang beras wilayah Payoselincah, Jambi Timur.
“Beras oplosan biasanya marak di saat harga beras naik. Beras yang dioplos adalah beras impor atau beras Bulog yang harganya murah dengan beras kualitas baik. Setelah itu beras dipasarkan dengan menggunakan karung beras merek kualitas baik seperti King dan Anggur,”katanya.
Pemilik toko kebutuhan pokok, Anto di Jelutung, Kamis (22/7) kepada BATAKPOS mengaku tidak mengetahui beras merek Anggur dan King tersebut dioplos. Dirinya hanya menerima orderan seperti biasa dari pemasok beras merek tersebut.
Pantauan BATAKPOS di toko-toko kebutuhan pokok di Kota Jambi, Kamis (22/7) harga beras dan kebutuhan pokok lainya semakin melambung. Harga beras kualitas baik merek King ukuran 20 kilogram satu karung naik dari Rp 128.000 (Rp 6.400 per kg) menjadi Rp 136.000 per karung (Rp 6.800 per kg).
Harga beras merek Anggur ukuran 10 kilogram satu karung naik dari Rp 81.000 (Rp 8.100 per kg) menjadi Rp 86.000 (Rp 8.600 per kg), ukuran 20kg dari Rp 160.000 per karung naik menjadi Rp 164.000 per karung ukuran 20kg.
Kemudian harga gula pasir naik dari Rp 8.600 per kilogram menjadi Rp 10.300 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng curah naik dari Rp 16.000 per kilogram menjadi Rp 18.000 per kilogram.
Secara terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi Regional II Jambi, Damin Hartono mengatakan, pihaknya menyiapkan 5.000 ton persediaan beras untuk menggelar operasi pasar. Operasi pasar beras tersebut akan dilakukan menjelang dan selama bulan puasa nanti untuk mengendalikan kenaikan harga beras. ruk
Jambi, BATAKPOS
Beras oplosan kini marak beredar di pasaran di Kota Jambi. Beras oplosan yang diduga dengan beras miskin (raskin) ini sudah banyak meresahkan masyarakat. Bahkan beras oplosan dalam merek beras tertentu sudah merugikan konsumen.
Masyarakat di Kota Jambi meminta aparat keamanan mengusut maraknya pengoplosan beras tersebut. Pengoplosan beras itu diduga dilakukan para spekulan yang memanfaatkan situasi kenaikan harga kebutuhan pokok untuk meraup keuntungan.
Beras hasil oplosan itu diduga sudah beredar hingga ke toko-toko kebutuhan pokok. Beras yang diduga kuat telah dioplos yakni beras karungan merek Anggur Kharisma. Beras pulen ini kualitasnya menurun dari kualitas sebelumnya.
Sejumlah warga Jambi kepada BATAKPOS, Kamis (22/7) mengatakan, mereka menduga adanya pengoplosan beras setelah membeli beras di toko-toko kebutuhan pokok. Beras kualitas baik merek tertentu seperti Anggur Kharisma dan King yang dibeli di toko-toko kebutuhan pokok ternyata kualitasnya buruk.
“Beras merek Anggur Kharisma ukuran 10 kilogram dan 20 kilogram kini kualitasnya buruk. Jika beras ini dimasak, gampar berair. Bahkan kalau bermalam langsung basi. Sebelumnya kualitas beras ini tak demikian. Bahkan nasi bermalam tetap pulen dan kering,”kata Novi, ibu rumah tangga RT 15 Kelurahan Kebun Handil , Jelutung Kota Jambi.
Menurutnya, harga beras merek Anggur Kharisma satu karung ukuran 10 kg mencapai Rp 84.000 dan ukuran 20kg mencapai Rp 164.000. Diduga kuat beras merek Anggur ini sudah dioplos.
Hal senada juga dikatakan Lisbet br Sinaga, ibu rumah tangga Rt 15, Kebun Handil Jelutung Kota Jambi. Menurutnya, kualitas beras merek Anggur Kharisma sudah buruk.
“Beras ini gampang berair kalau sudah dingin. Biasanya beras ini kalau dimasak rasanya pulen dan tahan bermalam. Kini nasi kalau sudah bermalam atau dingin nasinya pecah dan lembek. Beras ini mungkin dioplos dengan beras raskin. Bahkan tetangga kami sudah mengganti beras dengan merak lain,”katanya.
Sementara itu Liana br Sidauruk, warga perumahan Mayang Mangurai, Kota Jambi mengatakan, beras merek King yang dia beli di toko kebutuhan pokok wilayah Mayang warnanya agak kuning. Biasanya warna beras merek berkualitas tersebut berwarna putih.
“Kemungkinan besar beras King yang saya beli hasil oplosan. Kini sudah banyak warga mengeluh dengan kondisi tersebut. Seharusnya pihak terkait bertindak cepat agar hal ini tidak berkepanjangan,”ujar Liana.
Hal senada juga diakui Meriani br Sumbayak, warga Simpang Rimbo, Kota Jambi. Menurutnya, pengoplosan beras di kota itu diduga dilakukan para spekulan di gudang-gudang beras wilayah Payoselincah, Jambi Timur.
“Beras oplosan biasanya marak di saat harga beras naik. Beras yang dioplos adalah beras impor atau beras Bulog yang harganya murah dengan beras kualitas baik. Setelah itu beras dipasarkan dengan menggunakan karung beras merek kualitas baik seperti King dan Anggur,”katanya.
Pemilik toko kebutuhan pokok, Anto di Jelutung, Kamis (22/7) kepada BATAKPOS mengaku tidak mengetahui beras merek Anggur dan King tersebut dioplos. Dirinya hanya menerima orderan seperti biasa dari pemasok beras merek tersebut.
Pantauan BATAKPOS di toko-toko kebutuhan pokok di Kota Jambi, Kamis (22/7) harga beras dan kebutuhan pokok lainya semakin melambung. Harga beras kualitas baik merek King ukuran 20 kilogram satu karung naik dari Rp 128.000 (Rp 6.400 per kg) menjadi Rp 136.000 per karung (Rp 6.800 per kg).
Harga beras merek Anggur ukuran 10 kilogram satu karung naik dari Rp 81.000 (Rp 8.100 per kg) menjadi Rp 86.000 (Rp 8.600 per kg), ukuran 20kg dari Rp 160.000 per karung naik menjadi Rp 164.000 per karung ukuran 20kg.
Kemudian harga gula pasir naik dari Rp 8.600 per kilogram menjadi Rp 10.300 per kilogram. Sedangkan harga minyak goreng curah naik dari Rp 16.000 per kilogram menjadi Rp 18.000 per kilogram.
Secara terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Publik Perum Bulog Divisi Regional II Jambi, Damin Hartono mengatakan, pihaknya menyiapkan 5.000 ton persediaan beras untuk menggelar operasi pasar. Operasi pasar beras tersebut akan dilakukan menjelang dan selama bulan puasa nanti untuk mengendalikan kenaikan harga beras. ruk
Hanya Empat Parpol Bisa Usung Pasangan Calon
Jelang Pemilukada Kabupaten di Jambi
Jambi, BATAKPOS
Jelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) kabupaten tahun 2010 di Provinsi Jambi, hanya empat Partai Politik yang bisa mengusung calon tanpa melalui koalisi partai. Empat parpol itu yakni Golkar, PAN, PDIP dan PBR.
Tahun ini, sekira bulan Oktober empat kabupaten yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar), Batanghari, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pemilukada.
Menurut data yang diperolah BATAKPOS, Rabu (21/7), di Tanjabar, hanya PDIP yang bisa mengusung calon tanpa koalisi. PDIP di DPRD Tanjabar memiliki 7 kursi.
Kemudian di DPRD Kota Sungai Penuh dan Tanjabtim, PAN bisa mengusung calon tanpa koalisi. Di Sungaipenuh PAN memiliki 3 kursi di DPRD atau sesuai syarat minimal untuk mengusung calon.
Sedangkan di Tanjabtim, PAN berhasil mendudukkan 12 orang kadernya di DPRD Tanjabtim. Sementara syarat untuk mengusung pasangan calon tanpa koalisi hanya 5 kursi di dewan.
Partai Golkar dan PBR bisa mengusung calon sendiri di Pemilukada Batanghari tanpa koalisi dengan partai lain. Hingga kini empat parpol tersebut belum mengumumkan secara terbuka pasangan calon untuk maju di Pemilukada Oktober mendatang.
PAN akan mengusung kandidat Zumi Zola di Tanjabtim, Usman Ermulan di Tanjabar, Ardian Faisal di Batanghari serta Hasvia dan Liberty di Sungaipenuh. Sementara Golkar baru menetapkan satu cabup yakni Syahirsah di Batanghari. Sementara PBR dan PDIP hingga kini belum memutuskan siapa yang akan diusung.
Sementara DPC PBR Batanghari dan DPW PBR Jambi menjagokan Syahirsah, Zuhdi Asran dan Yuninnta Asmara. PBR juga dikabarkan cukup mendapatkan posisi wakil bupati saja. Beberapa nama yang santer akan diusung PBR untuk disandingkan bersama Syahirsah diantaranya Erpan (Sekda Batanghari), Salim Jufri (Mantan Sekda Batanghari) dan Kemas Alfarizi (Ketua PBR Kota Jambi). ruk
Jambi, BATAKPOS
Jelang pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) kabupaten tahun 2010 di Provinsi Jambi, hanya empat Partai Politik yang bisa mengusung calon tanpa melalui koalisi partai. Empat parpol itu yakni Golkar, PAN, PDIP dan PBR.
Tahun ini, sekira bulan Oktober empat kabupaten yakni Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabar), Batanghari, Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan Pemilukada.
Menurut data yang diperolah BATAKPOS, Rabu (21/7), di Tanjabar, hanya PDIP yang bisa mengusung calon tanpa koalisi. PDIP di DPRD Tanjabar memiliki 7 kursi.
Kemudian di DPRD Kota Sungai Penuh dan Tanjabtim, PAN bisa mengusung calon tanpa koalisi. Di Sungaipenuh PAN memiliki 3 kursi di DPRD atau sesuai syarat minimal untuk mengusung calon.
Sedangkan di Tanjabtim, PAN berhasil mendudukkan 12 orang kadernya di DPRD Tanjabtim. Sementara syarat untuk mengusung pasangan calon tanpa koalisi hanya 5 kursi di dewan.
Partai Golkar dan PBR bisa mengusung calon sendiri di Pemilukada Batanghari tanpa koalisi dengan partai lain. Hingga kini empat parpol tersebut belum mengumumkan secara terbuka pasangan calon untuk maju di Pemilukada Oktober mendatang.
PAN akan mengusung kandidat Zumi Zola di Tanjabtim, Usman Ermulan di Tanjabar, Ardian Faisal di Batanghari serta Hasvia dan Liberty di Sungaipenuh. Sementara Golkar baru menetapkan satu cabup yakni Syahirsah di Batanghari. Sementara PBR dan PDIP hingga kini belum memutuskan siapa yang akan diusung.
Sementara DPC PBR Batanghari dan DPW PBR Jambi menjagokan Syahirsah, Zuhdi Asran dan Yuninnta Asmara. PBR juga dikabarkan cukup mendapatkan posisi wakil bupati saja. Beberapa nama yang santer akan diusung PBR untuk disandingkan bersama Syahirsah diantaranya Erpan (Sekda Batanghari), Salim Jufri (Mantan Sekda Batanghari) dan Kemas Alfarizi (Ketua PBR Kota Jambi). ruk
Jangan Jadikan Orang Rimba Komuditas Proyek
Pameran Sekilas Kehidupan Orang Rimba 20-27 Juli 2010
Jambi, BATAKPOS
Pameran Sekilas Kehidupan Orang Rimba di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari, Jambi yang dilangsungkan di Museum Negeri Jambi, yang berlangsung dari tanggal 20-27 Juli 2010 mendatang, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat terhadap keberadaan Orang Rimba sebagai komunitas masyarakat tradisional tersebut.
Kehidupan Orang Rimba yang “diusung” ke Musem Negeri Jambi diminta untuk dijadikan “proyek” oknum tertentu dengan menjadikan Orang Rimba sebagai obyeknya. Melalui pameran ini, diharapkan komunitas masyarakat tradisional Jambi itu dapat bermanfaat bagi mereka.
Mengambil Rotan : Seorang warga suku anak dalam (SAD) atau lebih dikenal Orang Rimba Jambi yang bermukim di Desa Makekal Hulu, TNBD, Sarolangun tengah membawa rotan dari hutan sebagai mata pencaharian. Rotan merupakan salah satunya hasil hutan yang dapat diandalkan Orang Rimba untuk biaya hidup. Foto batakpos/rosenman manihuruk.
Demikian dikatakan Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, Robert Aritonang kepada BATAKPOS, Rabu (21/7). Menurutnya, Orang Rimba kini sudah mulai terbuka bagi dunia modern. Sehingga mereka tidak bodoh lagi untuk dimanfaatkan kelompok tertentu.
Pendidikan dan Kesehatan
Menurut Robert Aritonang, sedikitnya 300 anak Suku Anak Dalam (SAD) kini mulai menerima pendidikan dan mulai mengenal pengobatan modern. Bahkan 150 anak kini sudah dapat baca, menulis dan berhitung (Calinstung).
Tak itu saja, anak Rimba juga sudah menyadari pentingnya Calinstung agar tidak dibodohi masyarakat dalam memasarkan hasil hutan sebagai mata pencaharian mereka.
Kini Robert sebagai pendampingan anak Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) tepatnya di Sungai Pakuaji, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
Disebutkan, kelompok SAD pimpinan Temenggung (Kepala Suku) Tarib yang Juni 2006 lalu mendapatkan penghargaan Kalpataru 2006 (penghargaan Lingkungn) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kelompoknya SAD di kawasan itu kini sudah menerima pendidikan dan mulai mengenal pengobatan modern. Tapi cara belajar dan pengobatan harus sesuai dengan kehidupan Orang Rimba.
Menurut Robert, tenaga pengajar untuk SAD sangat terbatas. Pihaknya sudah meminta guru kontrak kepada pemerintah untuk mengajar orang rimba. Namun hingga kini permohonan tersebut tidak digubris.
“Kita sudah lama meminta tenaga guru kontrak untuk SAD. Namun tidak ada yang berminat. Walaupun Warsi menawarkan tambahan insentif bagi guru yang mau mengajar di daerah sedikit ekstrim itu, namun tawaran itu juga tidak digubris,”katanya.
Persoalan pendidikan bagi SAD sulit dilakukan tanpa ada kepedulian luhur dari pemerintah dan pihak lain. Pendidikan bagi SAD merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia kepada warga negara tanpa terkecuali.
“Orang Rimba yang bermukim di sisi Selatan TNBD Sarolangun juga menyadari pentingnya pendidikan BTH. BTH itu penting bagi mereka agar mereka tidak dibodoh-bodohi ketika memasarkan hasil hutan non kayu (rotan, minyak kayu, karet, labi-labi dll) sebagai mata pencaharian mereka kepada warga desa.
Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang difasilitasi KKI Warsi Jambi menjadi trend baru dikalangan Orang Rimba, terutama anak-anak usia dini.
Lebih jauh Robert Aritonang menerangkan, Temenggung Tarib kini juga membantu kelompoknya dalam memasarkan hasil hutan non kayu seperti rotan, dammar, jernang dan lainnya kepada masyarakat desa.
Menurut pria asal Batak yang sudah fasih berbahasa daerah Orang Rimba ini, kedepan Orang Rimba tidak lagi dieksploitasi orang atau pihak-pihak luar. Gigihnya Temenggung Tarib dan kelompoknya dalam mempertahankan hutan, tidak mudah seperti membalikkan tangan.
Orang Rimba banyak tantangan untuk menjaga keperawanan hutan lindung tersebut dari para pembalak liar. Partisipasi pemerintah setempat guna melestarikan hutan sebagai pemukiman suku Rimba sangat diharapkan.
“Orang Rimba tetap miris melihat penebangan kayu dan perambah lahan yang dilakukan pihak luar yang selalu mendominasi dan bersikap dan berprasangka negatife terhadap Orang Rimba,”ujarnya.
Berbagai perundangan dan perjanjian telah dilakukan dengan kelompok pengeksploitasi. “Namun tetap saja pihak luar ingin memperebutkan TNBD untuk diambil kayu dan lahan secara illegal,” ujar Robert yang sejak 1997 setia mendampingi SAD.
Disebutkan, hampir dalam setiap pertemuan dengan pemerintah, Temenggung Tarib dan Temenggung lainnya selalu menyampaikan harapan komunitas Orang Rimba di kawasan TNBD agar dilindungi.
Lebih jauh Robert Aritonang menjelaskan, salah satu bagian dari pengelolaan dan pengamanan taman telah disepakati antara Orang Rimba dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi belum lama ini.
“Harapan Orang Rimba kedepan hanya, bagaimana pengelolaan bersama yang partisipatif dan dikembangkan untuk perlindungan hak dan sumber daya Orang Rimba di dalam TNBD. Jadi orang rimba tidak boleh dirobah kulturnya. Tapi bagaimana pemerintah memberikan pelayanan sesuai dengan adat istiadat mereka,” demikian Robert Aritonang. ruk
Jambi, BATAKPOS
Pameran Sekilas Kehidupan Orang Rimba di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari, Jambi yang dilangsungkan di Museum Negeri Jambi, yang berlangsung dari tanggal 20-27 Juli 2010 mendatang, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap masyarakat terhadap keberadaan Orang Rimba sebagai komunitas masyarakat tradisional tersebut.
Kehidupan Orang Rimba yang “diusung” ke Musem Negeri Jambi diminta untuk dijadikan “proyek” oknum tertentu dengan menjadikan Orang Rimba sebagai obyeknya. Melalui pameran ini, diharapkan komunitas masyarakat tradisional Jambi itu dapat bermanfaat bagi mereka.
Mengambil Rotan : Seorang warga suku anak dalam (SAD) atau lebih dikenal Orang Rimba Jambi yang bermukim di Desa Makekal Hulu, TNBD, Sarolangun tengah membawa rotan dari hutan sebagai mata pencaharian. Rotan merupakan salah satunya hasil hutan yang dapat diandalkan Orang Rimba untuk biaya hidup. Foto batakpos/rosenman manihuruk.
Demikian dikatakan Koordinator Program Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Jambi, Robert Aritonang kepada BATAKPOS, Rabu (21/7). Menurutnya, Orang Rimba kini sudah mulai terbuka bagi dunia modern. Sehingga mereka tidak bodoh lagi untuk dimanfaatkan kelompok tertentu.
Pendidikan dan Kesehatan
Menurut Robert Aritonang, sedikitnya 300 anak Suku Anak Dalam (SAD) kini mulai menerima pendidikan dan mulai mengenal pengobatan modern. Bahkan 150 anak kini sudah dapat baca, menulis dan berhitung (Calinstung).
Tak itu saja, anak Rimba juga sudah menyadari pentingnya Calinstung agar tidak dibodohi masyarakat dalam memasarkan hasil hutan sebagai mata pencaharian mereka.
Kini Robert sebagai pendampingan anak Rimba di kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas (TNBD) tepatnya di Sungai Pakuaji, Desa Pematang Kabau, Kecamatan Pauh, Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.
Disebutkan, kelompok SAD pimpinan Temenggung (Kepala Suku) Tarib yang Juni 2006 lalu mendapatkan penghargaan Kalpataru 2006 (penghargaan Lingkungn) dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kelompoknya SAD di kawasan itu kini sudah menerima pendidikan dan mulai mengenal pengobatan modern. Tapi cara belajar dan pengobatan harus sesuai dengan kehidupan Orang Rimba.
Menurut Robert, tenaga pengajar untuk SAD sangat terbatas. Pihaknya sudah meminta guru kontrak kepada pemerintah untuk mengajar orang rimba. Namun hingga kini permohonan tersebut tidak digubris.
“Kita sudah lama meminta tenaga guru kontrak untuk SAD. Namun tidak ada yang berminat. Walaupun Warsi menawarkan tambahan insentif bagi guru yang mau mengajar di daerah sedikit ekstrim itu, namun tawaran itu juga tidak digubris,”katanya.
Persoalan pendidikan bagi SAD sulit dilakukan tanpa ada kepedulian luhur dari pemerintah dan pihak lain. Pendidikan bagi SAD merupakan tanggung jawab Pemerintah Indonesia kepada warga negara tanpa terkecuali.
“Orang Rimba yang bermukim di sisi Selatan TNBD Sarolangun juga menyadari pentingnya pendidikan BTH. BTH itu penting bagi mereka agar mereka tidak dibodoh-bodohi ketika memasarkan hasil hutan non kayu (rotan, minyak kayu, karet, labi-labi dll) sebagai mata pencaharian mereka kepada warga desa.
Pendidikan dan pelayanan kesehatan yang difasilitasi KKI Warsi Jambi menjadi trend baru dikalangan Orang Rimba, terutama anak-anak usia dini.
Lebih jauh Robert Aritonang menerangkan, Temenggung Tarib kini juga membantu kelompoknya dalam memasarkan hasil hutan non kayu seperti rotan, dammar, jernang dan lainnya kepada masyarakat desa.
Menurut pria asal Batak yang sudah fasih berbahasa daerah Orang Rimba ini, kedepan Orang Rimba tidak lagi dieksploitasi orang atau pihak-pihak luar. Gigihnya Temenggung Tarib dan kelompoknya dalam mempertahankan hutan, tidak mudah seperti membalikkan tangan.
Orang Rimba banyak tantangan untuk menjaga keperawanan hutan lindung tersebut dari para pembalak liar. Partisipasi pemerintah setempat guna melestarikan hutan sebagai pemukiman suku Rimba sangat diharapkan.
“Orang Rimba tetap miris melihat penebangan kayu dan perambah lahan yang dilakukan pihak luar yang selalu mendominasi dan bersikap dan berprasangka negatife terhadap Orang Rimba,”ujarnya.
Berbagai perundangan dan perjanjian telah dilakukan dengan kelompok pengeksploitasi. “Namun tetap saja pihak luar ingin memperebutkan TNBD untuk diambil kayu dan lahan secara illegal,” ujar Robert yang sejak 1997 setia mendampingi SAD.
Disebutkan, hampir dalam setiap pertemuan dengan pemerintah, Temenggung Tarib dan Temenggung lainnya selalu menyampaikan harapan komunitas Orang Rimba di kawasan TNBD agar dilindungi.
Lebih jauh Robert Aritonang menjelaskan, salah satu bagian dari pengelolaan dan pengamanan taman telah disepakati antara Orang Rimba dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi belum lama ini.
“Harapan Orang Rimba kedepan hanya, bagaimana pengelolaan bersama yang partisipatif dan dikembangkan untuk perlindungan hak dan sumber daya Orang Rimba di dalam TNBD. Jadi orang rimba tidak boleh dirobah kulturnya. Tapi bagaimana pemerintah memberikan pelayanan sesuai dengan adat istiadat mereka,” demikian Robert Aritonang. ruk
Jelang Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi 3 Agustus 2010
Calo Penempatan Pejabat Sibuk Melobi
Jambi, BATAKPOS
Jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih hasil Pemilukada Provinsi Jambi 19 Juni 2010 lalu, Hasan Basri Agus-Fachrori Umar, 3 Agustus mendatang, banyak calo penempatan pejabat kini “sibuk” melobi para pejabat yang mau duduk jadi kepala dinas atau bertahan diposisi semula.
Kini para calo yang pada umumnya dari tim sukses HBA-FU mulai sibuk melobi para kepala dinas untuk posisinya dipertahankan. Bahkan ada juga calo yang menjanjikan kepada pejabat untuk menduduki posisi jabatan strategis.
Ketua Dewan Pemenangan HBA-FU, Asnawi Nasution saat dikonfirmasi, Rabu (21/7) tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, informasi calo penempatan pejabat yang mengatasnamakan tim sukses HBA-FU, memang ada.
Namun dirinya meminta agar para pejabat tak perlu resah dengan oknum-oknum yang mencari keuntungan dari Pemilukada Provinsi Jambi tersebut. Pihaknya menjamin HBA-FU akan menempatkan pejabat yang kredibel dan professional dibidangnya.
Sementara rumor yang beredar terkait dengan para partai pengusung HBA-FU akan menitipkan orang tertentu untuk menjadi kepala dinas dalam kabinet HBA, dibantah oleh
Ketua DPW PKS Hendri Mansyur, Ketua Koalisi Partai Pengusung HBA-FU, Efendi Hatta (PD) dan Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi Zoerman Manap.
Hendri Mansyur mengatakan partai penggusung tidak mempunyai wewenang dalam menitipkan kepala dinas. Disebutkannya, untuk menentukan siapa kepala dinas yang akan menduduki jabatannya nanti itu merupakan hak penuh gubernur.
Efendi Hatta dari partai Demokrat juga mengatakan hal senada. Dirinya mengatakan nanti terserah gubernur siapa yang akan dipilihnya menjadi stafnya. Menyoal siapa pejabat pembantunya, gubernur terpilih akan menempatkannya sejalan dengan visi dan misinya.
Hal senada juga dikemukakan Zoerman Manap. Menurutnya, penempatan seorang pejabat harus melalui prosedur Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Provinsi Jambi. Kewenangan finalnya ada pada hak preoregatif Gubernur.
Sementara itu menurut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Supriyono, DPRD Provinsi Jambi telah mengadakan rapat persiapan untuk dilakukannya pelantikan gubernur terpilih yang akan dilaksanakan pada 03 Agustus 2010 mendatang. SKnya akan dijemput DPRD Provinsi akhir Juli ini. ruk
Jambi, BATAKPOS
Jelang pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terpilih hasil Pemilukada Provinsi Jambi 19 Juni 2010 lalu, Hasan Basri Agus-Fachrori Umar, 3 Agustus mendatang, banyak calo penempatan pejabat kini “sibuk” melobi para pejabat yang mau duduk jadi kepala dinas atau bertahan diposisi semula.
Kini para calo yang pada umumnya dari tim sukses HBA-FU mulai sibuk melobi para kepala dinas untuk posisinya dipertahankan. Bahkan ada juga calo yang menjanjikan kepada pejabat untuk menduduki posisi jabatan strategis.
Ketua Dewan Pemenangan HBA-FU, Asnawi Nasution saat dikonfirmasi, Rabu (21/7) tidak menampik hal tersebut. Menurutnya, informasi calo penempatan pejabat yang mengatasnamakan tim sukses HBA-FU, memang ada.
Namun dirinya meminta agar para pejabat tak perlu resah dengan oknum-oknum yang mencari keuntungan dari Pemilukada Provinsi Jambi tersebut. Pihaknya menjamin HBA-FU akan menempatkan pejabat yang kredibel dan professional dibidangnya.
Sementara rumor yang beredar terkait dengan para partai pengusung HBA-FU akan menitipkan orang tertentu untuk menjadi kepala dinas dalam kabinet HBA, dibantah oleh
Ketua DPW PKS Hendri Mansyur, Ketua Koalisi Partai Pengusung HBA-FU, Efendi Hatta (PD) dan Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi Zoerman Manap.
Hendri Mansyur mengatakan partai penggusung tidak mempunyai wewenang dalam menitipkan kepala dinas. Disebutkannya, untuk menentukan siapa kepala dinas yang akan menduduki jabatannya nanti itu merupakan hak penuh gubernur.
Efendi Hatta dari partai Demokrat juga mengatakan hal senada. Dirinya mengatakan nanti terserah gubernur siapa yang akan dipilihnya menjadi stafnya. Menyoal siapa pejabat pembantunya, gubernur terpilih akan menempatkannya sejalan dengan visi dan misinya.
Hal senada juga dikemukakan Zoerman Manap. Menurutnya, penempatan seorang pejabat harus melalui prosedur Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (Baperjakat) Provinsi Jambi. Kewenangan finalnya ada pada hak preoregatif Gubernur.
Sementara itu menurut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Supriyono, DPRD Provinsi Jambi telah mengadakan rapat persiapan untuk dilakukannya pelantikan gubernur terpilih yang akan dilaksanakan pada 03 Agustus 2010 mendatang. SKnya akan dijemput DPRD Provinsi akhir Juli ini. ruk
Korban Pekerja Mall Trona Jambi Masih Dirawat
Satu Korban Tewas
Jambi, BATAKPOS
Empat pekerja pusat berbelanjaan (mall) Trona Mayang Jambi yang jatuh dari lantai tiga akibat sling/tali lift putus, Senin (19/7) petang, hingga Selasa (20/7) masih dirawat di Rumah Sakit Mayang Medical Centre (MMC). Sementara korban tewas Aheng (33), Selasa (20/7) sudah dikebumikan oleh pihak keluarga.
Korban Aheng sempat menjalani perawatan selama dua jam di Rumah Sakit Bratanata Jambi. Namun akibat pendarahan hebat, nyawa korban tak tertolong lagi. Pihak keluarga Aheng yang tinggal di Perum Puri Mayang Casablanca Blok J No 21 merasa kehilangan karena Aheng merupakan tulang pungung keluarga.
Sementara empat korban luka Mulyadi (18) dan M Solihin (21) warga Kumpeh, Muarojambi serta Ade (19) warga Perum Garuda Kota Jambi Jambi dan Suhaimi (21) warga Beliung Kota Jambi, masih dirawat intensif di RS Mayang Medical Center (MMC).
Menurut Mulyadi, kejadian itu akibat besi penggulung seling/tali lift patah di lantai tiga. Kelima pekerja terjatuh saat menaikan barang menggunakan lift barang menuju lantai 4. Ketika lift sampai di lantai 3, tiba-tiba besi penggulung tali lift patah, sehingga lift jatuh ke lantai dasar.
Korban Mulyadi mengalami luka parah di bagian bibir, korban Solihin, Ade dan Suhaimi, harus dipasang gips di lehernya. Puluhan keluarga dan kerabat para korban tampak memadati RS MMC.
Peristiwa itu kini ditangani Sat-1 Reskrim Polda Jambi. Menurut Kasat I Reskrim Polda Jambi, AKBP Satria, penyebab kejadian itu masih dalam penyelidikan. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara.
Pihak Trona Mayang Jambi berjanji akan menanggulangi segala perobatan para korban. Sementara korban tewas diberikan santunan duka cita kepada keluarga. ruk
Jambi, BATAKPOS
Empat pekerja pusat berbelanjaan (mall) Trona Mayang Jambi yang jatuh dari lantai tiga akibat sling/tali lift putus, Senin (19/7) petang, hingga Selasa (20/7) masih dirawat di Rumah Sakit Mayang Medical Centre (MMC). Sementara korban tewas Aheng (33), Selasa (20/7) sudah dikebumikan oleh pihak keluarga.
Korban Aheng sempat menjalani perawatan selama dua jam di Rumah Sakit Bratanata Jambi. Namun akibat pendarahan hebat, nyawa korban tak tertolong lagi. Pihak keluarga Aheng yang tinggal di Perum Puri Mayang Casablanca Blok J No 21 merasa kehilangan karena Aheng merupakan tulang pungung keluarga.
Sementara empat korban luka Mulyadi (18) dan M Solihin (21) warga Kumpeh, Muarojambi serta Ade (19) warga Perum Garuda Kota Jambi Jambi dan Suhaimi (21) warga Beliung Kota Jambi, masih dirawat intensif di RS Mayang Medical Center (MMC).
Menurut Mulyadi, kejadian itu akibat besi penggulung seling/tali lift patah di lantai tiga. Kelima pekerja terjatuh saat menaikan barang menggunakan lift barang menuju lantai 4. Ketika lift sampai di lantai 3, tiba-tiba besi penggulung tali lift patah, sehingga lift jatuh ke lantai dasar.
Korban Mulyadi mengalami luka parah di bagian bibir, korban Solihin, Ade dan Suhaimi, harus dipasang gips di lehernya. Puluhan keluarga dan kerabat para korban tampak memadati RS MMC.
Peristiwa itu kini ditangani Sat-1 Reskrim Polda Jambi. Menurut Kasat I Reskrim Polda Jambi, AKBP Satria, penyebab kejadian itu masih dalam penyelidikan. Polisi sudah melakukan olah tempat kejadian perkara.
Pihak Trona Mayang Jambi berjanji akan menanggulangi segala perobatan para korban. Sementara korban tewas diberikan santunan duka cita kepada keluarga. ruk
Sabtu, 24 Juli 2010
Komunitas Tradisional yang Terabaikan
Pameran Kehidupan Orang Rimba
Jambi, BATAKPOS
Komunitas Suku Anak Dalam (SAD) atau yang lebih lajim dikenal Orang Rimba di Provinsi Jambi kini masih hidup termarjinalkan. Komunitas masyarakat tradisional Jambi ini kini mulai dikenalkan kepada masyarakat modern secara luas.
Pameran Sekilas Kehidupan Orang Rimba di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari, Jambi yang dilangsungkan di Museum Negeri Jambi, Selasa (20/7) merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah terhadap Orang Rimba Jambi.
Direktur Museum Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Dra Intan Mardiana N, M Hum usai membuka pameran itu mengatakan, pameran SAD merupakan salah satu wujud tanggung jawab Museum Negeri Jambi untuk melayani masyarakat Jambi.
Modern : Seorang warga Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Desa Makekal Hulu, Kabupaten Sarolangun sudah dapat mengendarai sepeda motor. Kini SAD mulai mengadopsi kehidupan masyarakat biasa akibat semakin sempitnya areal hutan sebagai tempat mereka berdomisili. foto batakpos/rosenman.
“Melalui pameran ini, kita dapat mengetahui kearifan lokal Orang Rimba dalam kehidupan manusia dengan alam dan manusia dengan Sang Pencipta. Melalui pameran ini pula diharapkan semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman akan multikultur dalam kehidupan masyarakat,”katanya.
Intan Mardiana menambahkan, pameran ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam rangka revitalisasi museum 2010 yang ditetapkan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Disebutkan, pihak Museum Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI dan jajarannya serta pihak terkait telah, sedang, dan akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menarik minat masyarakat mengunjungi museum.
“Kita menghimbau agar semua pihak sama-sama memperhatikan dan mendukung kesejahteraan Orang Rimba, agar Orang Rimba lebih maju dan dapat mengadopsi kehidupan masyarakat sekitar tanpa meninggalkan adapt aslinya,”katanya.
Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin mengatakan, Orang Rimba memiliki kearifan terhadap hutan dengan menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan sambil memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya.
“Orang Rimba menjadikan hutan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai sumber penghidupannya. Kearifan Orang Rimba berkaitan dengan aktivitas mereka dalam mencari nafkah di dalam hutan. Secara sadar atau tidak sadar sangat ramah lingkungan,”katanya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Jambi, DR Ir. Didy Wurjanto, MSi mengatakan, latar belakang materi pameran berkaitan dengan Orang Rimba adalah karena Orang Rimba merupakan salah satu ikon budaya Jambi.
“Orang Rimba memiliki kearifan terhadap hutan yaitu menjaga, memelihara, dan melestarikan sambil memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya,”katanya.
Disebutkan, apresiasi terhadap kehidupan dan budaya Orang Rimba sebagai aset daerah dan nasional serta menumbuhkan rasa memiliki sehingga upaya peningkatan kesejahteraan Orang Rimba menjadi tanggung jawab bersama. ruk
Jambi, BATAKPOS
Komunitas Suku Anak Dalam (SAD) atau yang lebih lajim dikenal Orang Rimba di Provinsi Jambi kini masih hidup termarjinalkan. Komunitas masyarakat tradisional Jambi ini kini mulai dikenalkan kepada masyarakat modern secara luas.
Pameran Sekilas Kehidupan Orang Rimba di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari, Jambi yang dilangsungkan di Museum Negeri Jambi, Selasa (20/7) merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah terhadap Orang Rimba Jambi.
Direktur Museum Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Dra Intan Mardiana N, M Hum usai membuka pameran itu mengatakan, pameran SAD merupakan salah satu wujud tanggung jawab Museum Negeri Jambi untuk melayani masyarakat Jambi.
Modern : Seorang warga Suku Anak Dalam (SAD) atau Orang Rimba di Desa Makekal Hulu, Kabupaten Sarolangun sudah dapat mengendarai sepeda motor. Kini SAD mulai mengadopsi kehidupan masyarakat biasa akibat semakin sempitnya areal hutan sebagai tempat mereka berdomisili. foto batakpos/rosenman.
“Melalui pameran ini, kita dapat mengetahui kearifan lokal Orang Rimba dalam kehidupan manusia dengan alam dan manusia dengan Sang Pencipta. Melalui pameran ini pula diharapkan semakin meningkatnya kesadaran dan pemahaman akan multikultur dalam kehidupan masyarakat,”katanya.
Intan Mardiana menambahkan, pameran ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dalam rangka revitalisasi museum 2010 yang ditetapkan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.
Disebutkan, pihak Museum Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI dan jajarannya serta pihak terkait telah, sedang, dan akan tetap berusaha semaksimal mungkin untuk menarik minat masyarakat mengunjungi museum.
“Kita menghimbau agar semua pihak sama-sama memperhatikan dan mendukung kesejahteraan Orang Rimba, agar Orang Rimba lebih maju dan dapat mengadopsi kehidupan masyarakat sekitar tanpa meninggalkan adapt aslinya,”katanya.
Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin mengatakan, Orang Rimba memiliki kearifan terhadap hutan dengan menjaga, memelihara, dan melestarikan hutan sambil memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya.
“Orang Rimba menjadikan hutan sebagai tempat tinggal sekaligus sebagai sumber penghidupannya. Kearifan Orang Rimba berkaitan dengan aktivitas mereka dalam mencari nafkah di dalam hutan. Secara sadar atau tidak sadar sangat ramah lingkungan,”katanya.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Jambi, DR Ir. Didy Wurjanto, MSi mengatakan, latar belakang materi pameran berkaitan dengan Orang Rimba adalah karena Orang Rimba merupakan salah satu ikon budaya Jambi.
“Orang Rimba memiliki kearifan terhadap hutan yaitu menjaga, memelihara, dan melestarikan sambil memanfaatkan sumber daya yang terkandung di dalamnya,”katanya.
Disebutkan, apresiasi terhadap kehidupan dan budaya Orang Rimba sebagai aset daerah dan nasional serta menumbuhkan rasa memiliki sehingga upaya peningkatan kesejahteraan Orang Rimba menjadi tanggung jawab bersama. ruk
Masyarakat Indonesia Masih Alergi Museum
Jambi, BATAKPOS
Masyarakat Indonesia masih tergolong alergi atau pasif terhadap keberadaan Museum. Keberadaan museum sebagai mencari ilmu sejarah, dan budaya Indonesia masih dipandang sebelah mata. Perlu kreatifitas pihak terkait untuk mengundang minat masyarakat Indonesia berkunjung ke Museum.
Pameran Sekilas Kehidupan Orang Rimba di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari, Jambi yang dilangsungkan di Museum Negeri Jambi, Selasa (20/7) merupakan salah satu bentuk inovasi Pemerintah guna mengundang pengunjung.
Demikian dikatakan Direktur Museum Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Dra Intan Mardiana N, M Hum usai membuka pameran Sekilas Kehidupan Orang Rimba di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari, Jambi yang dilangsungkan di Museum Negeri Jambi, Selasa (20/7).
“Kita berusaha keras untuk merubah paradigma masyarakat secara umum yang selama ini yaitu museum sebagai tempat koleksi benda-benda sejarah, menjadi lebih luas lagi. Museum sebagai tempat belajar (pembelajaran) yang sangat bermanfaat, tentang sejarah, budaya,”katanya.
Disebutkan, nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya serta museum sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan, gratis pula. Dengan demikian, minat masyarakat terutama generasi muda untuk mengunjungi museum semakin tinggi.
“Sehubungan dengan program nasional, Revitalisasi Museum dan salah satu langkahnya dengan rehab 80 gedung museum se Indonesia kurun waktu 2010-2014,”katanya.
Sebagai tahap pertama merehah 6 gedung museum di Indonesia pada tahun 2010, Museum Negeri Jambi termasuk yang direhab pada gelombang pertama. Hal ini juga menunjukkan bahwa Jambi memiliki budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Jambi, DR Ir. Didy Wurjanto, M.Si mengatakan, untuk melihat Orang Rimba, biasanya harus menelusuri pedalaman hutan di daerah Provinsi Jambi.
Namun, untuk seminggu ini (20-27 Juli 2010), melihat orang Rimba tidak harus dengan berpetualang ke hutan, tetapi cukup dengan mengunjungi Museum Negeri Jambi.
“Museum Negeri Jambi kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, dan Direktorat Museum Ditjen Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI mengapresiasi atau menghargai komunitas masyarakat Orang Rimba yang sudah dikenal di Nusantara,”katanya. ruk
Masyarakat Indonesia masih tergolong alergi atau pasif terhadap keberadaan Museum. Keberadaan museum sebagai mencari ilmu sejarah, dan budaya Indonesia masih dipandang sebelah mata. Perlu kreatifitas pihak terkait untuk mengundang minat masyarakat Indonesia berkunjung ke Museum.
Pameran Sekilas Kehidupan Orang Rimba di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari, Jambi yang dilangsungkan di Museum Negeri Jambi, Selasa (20/7) merupakan salah satu bentuk inovasi Pemerintah guna mengundang pengunjung.
Demikian dikatakan Direktur Museum Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, Dra Intan Mardiana N, M Hum usai membuka pameran Sekilas Kehidupan Orang Rimba di DAS (Daerah Aliran Sungai) Batanghari, Jambi yang dilangsungkan di Museum Negeri Jambi, Selasa (20/7).
“Kita berusaha keras untuk merubah paradigma masyarakat secara umum yang selama ini yaitu museum sebagai tempat koleksi benda-benda sejarah, menjadi lebih luas lagi. Museum sebagai tempat belajar (pembelajaran) yang sangat bermanfaat, tentang sejarah, budaya,”katanya.
Disebutkan, nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya serta museum sebagai tempat rekreasi yang menyenangkan, gratis pula. Dengan demikian, minat masyarakat terutama generasi muda untuk mengunjungi museum semakin tinggi.
“Sehubungan dengan program nasional, Revitalisasi Museum dan salah satu langkahnya dengan rehab 80 gedung museum se Indonesia kurun waktu 2010-2014,”katanya.
Sebagai tahap pertama merehah 6 gedung museum di Indonesia pada tahun 2010, Museum Negeri Jambi termasuk yang direhab pada gelombang pertama. Hal ini juga menunjukkan bahwa Jambi memiliki budaya yang sangat potensial untuk dikembangkan.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Kadisbudpar) Provinsi Jambi, DR Ir. Didy Wurjanto, M.Si mengatakan, untuk melihat Orang Rimba, biasanya harus menelusuri pedalaman hutan di daerah Provinsi Jambi.
Namun, untuk seminggu ini (20-27 Juli 2010), melihat orang Rimba tidak harus dengan berpetualang ke hutan, tetapi cukup dengan mengunjungi Museum Negeri Jambi.
“Museum Negeri Jambi kerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, dan Direktorat Museum Ditjen Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI mengapresiasi atau menghargai komunitas masyarakat Orang Rimba yang sudah dikenal di Nusantara,”katanya. ruk
Tiket Pesawat Naik 50 Persen
Jambi, BATAKPOS
Harga tiket penerbangan dari dank e Jambi dua minggu terakhir mengalami kenaikan hingga 50 persen dari biasanya. Sebelumnya tiket rata-rata sejumlah maskapai Jambi-Jakarta berkisar Rp 400.000, naik menjadi Rp 800.000.
Sementara harga tiket Jambi-Medan transit Batam kini harga tiket mencapai Rp 1 juta. Padahal sebelumnya hanya Rp 500 ribu hingga Rp 550.000. Kenaikan harga tersebut diperkirakan hingga akhir masa akhir liburan perkuliahan.
Staf Travel Bali Tour Jambi, Shanty kepada BATAKPOS, Senin (19/7) mengatakan, rata-rata harga tiket seluruh maskapai penerbangan ke Jambi naik hingga Rp 50 persen.
Menurutnya, kenaikan tersebut karena masih liburan perguruan tinggi. Kemudian kenaikan tersebut juga karena masih masa liburan. Harga tiket diperkirakan normal pertengahan Agustus mendatang.
Direktur Global Tour Jambi, Nilawati mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat tersebut diperkirakan hingga akhir masa liburan. Setelah liburan harga tiket pesawat akan kembali normal seperti biasanya.
Disebutkan, pada hari pertama hingga hari ke 20 ramadan harga tiket pesat berkisar dibawah Rp 400 ribu. Namun akan mengalami kenaikan harga kembali H-7 jelang lebaran dan H+15 setelah Ramadan.
Lonjakan penumpang pesawat akan meningkat pada H-7 menjelang lebaran. Dengan begitu para pemudik yang ingin mengunakan pesawat ada baiknya memesan jauh-jauh hari.
Sementara itu BATAKPOS yang melakukan perjalanan Jambi-Medan via Batam harga tiket berkisar Rp 890.000. Harga tiket dari Medan-Jambi transit batam juga berkisar Rp 990.000. ruk
Harga tiket penerbangan dari dank e Jambi dua minggu terakhir mengalami kenaikan hingga 50 persen dari biasanya. Sebelumnya tiket rata-rata sejumlah maskapai Jambi-Jakarta berkisar Rp 400.000, naik menjadi Rp 800.000.
Sementara harga tiket Jambi-Medan transit Batam kini harga tiket mencapai Rp 1 juta. Padahal sebelumnya hanya Rp 500 ribu hingga Rp 550.000. Kenaikan harga tersebut diperkirakan hingga akhir masa akhir liburan perkuliahan.
Staf Travel Bali Tour Jambi, Shanty kepada BATAKPOS, Senin (19/7) mengatakan, rata-rata harga tiket seluruh maskapai penerbangan ke Jambi naik hingga Rp 50 persen.
Menurutnya, kenaikan tersebut karena masih liburan perguruan tinggi. Kemudian kenaikan tersebut juga karena masih masa liburan. Harga tiket diperkirakan normal pertengahan Agustus mendatang.
Direktur Global Tour Jambi, Nilawati mengatakan, kenaikan harga tiket pesawat tersebut diperkirakan hingga akhir masa liburan. Setelah liburan harga tiket pesawat akan kembali normal seperti biasanya.
Disebutkan, pada hari pertama hingga hari ke 20 ramadan harga tiket pesat berkisar dibawah Rp 400 ribu. Namun akan mengalami kenaikan harga kembali H-7 jelang lebaran dan H+15 setelah Ramadan.
Lonjakan penumpang pesawat akan meningkat pada H-7 menjelang lebaran. Dengan begitu para pemudik yang ingin mengunakan pesawat ada baiknya memesan jauh-jauh hari.
Sementara itu BATAKPOS yang melakukan perjalanan Jambi-Medan via Batam harga tiket berkisar Rp 890.000. Harga tiket dari Medan-Jambi transit batam juga berkisar Rp 990.000. ruk
Bupati Tebo Didesak Lengser
Jambi, BATAKPOS
Bupati Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Madjid Muaz didesak lengser dari jabatannya karena terindikasi korupsi APBD Tebo. Massa Lembaga Pengawas Pembangunan dan Pelaporan Tipikor Jambi (LP3TKJ) menyuarakan desakan itu dengan berunjukrasa di Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin (19/7).
Pengunjukrasa mendesak Kejati Jambi untuk mengusut kasus dugaan korupsi dana APBD Tebo 2002. Kasus yang berkedok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ternyata terjadi penggelembungan hingga Rp 6,4 miliar.
Massa menilai bupati membiarkan aksi pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan besar. Dari semua itu, pendemo menduga ada kerugian Negara sebesar Rp 6,4 miliar. Massa juga meminta Madjid Mu’az dipenjara.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Jambi, Andi Ashari saat menerima pengunjukrasa mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti dugaan kasus tersebut sesuai dengan data awal yang diberikan LP3TKJ. ruk
Bupati Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Madjid Muaz didesak lengser dari jabatannya karena terindikasi korupsi APBD Tebo. Massa Lembaga Pengawas Pembangunan dan Pelaporan Tipikor Jambi (LP3TKJ) menyuarakan desakan itu dengan berunjukrasa di Kejaksaan Tinggi Jambi, Senin (19/7).
Pengunjukrasa mendesak Kejati Jambi untuk mengusut kasus dugaan korupsi dana APBD Tebo 2002. Kasus yang berkedok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ternyata terjadi penggelembungan hingga Rp 6,4 miliar.
Massa menilai bupati membiarkan aksi pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan besar. Dari semua itu, pendemo menduga ada kerugian Negara sebesar Rp 6,4 miliar. Massa juga meminta Madjid Mu’az dipenjara.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Jambi, Andi Ashari saat menerima pengunjukrasa mengatakan, pihaknya akan menindak lanjuti dugaan kasus tersebut sesuai dengan data awal yang diberikan LP3TKJ. ruk
Pengurus Lembaga Adat Melayu Mendapat Pembekalan
Jambi, BATAKPOS
Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dan tokoh masyarakat dari kabupaten/kota kabupaten mendapatkan pembekalan tentang adapt Melayu Jambi. Pembekalan angkatan XIII dibuka oleh Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Senin (19/7).
Peseta pembekalan itu sebanyak 50 orang dari kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengatakan, Pembekalan Adat Melayu Jambi Angkatan XIII dinilainya sebagai entry point dalam memahami fungsi dan peran adat Melayu dalam kehidupan dan penghidupan rumpun Melayu di Jambi.
Hal ini cukup beralasan, karena awalnya sebagian besar penduduk di Provinsi Jambi adalah rumpun Melayu, jadi pembekalan adat Melayu Jambi ini dianggap sangat bermanfaat yang kemudian diharapkan memiliki andil dalam membangun Provinsi Jambi.
Disebutkan, adat sebagai tata nilai yang terkristalkan dari kearifan lokal telah membawa manusia Melayu menemukan jati diri pada pelaksanan adat sebagai suatu ibadah.
“Ini terkait pada prinsip “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah” atau “Syarak Mengato Adat Memakai. Adat yang bersendikan kitab Allah ini merupakan suatu prinsip, perspektif, paradigma yang sangat baik, yang mana adat sebagai norma dalam kehidupan keseharian masyarakat harus berdasarkan dan berlandaskan kitab Allah dan ajaran agama,”katanya.
Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, H Hasip Kalimuddin Syam, Adipati Agung Mangkunegoro mengatakan, pembekalan adat tersebut sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat Melayu Jambi sesuai dengan tatanan yang berlaku.
Dia menyerukan agar adat Melayu Jambi jangan sampai kehilangan jati diri ditengah derasnya arus globalisasi sembari menghimbau seluruh peserta untuk memanfaatkan pembekalan adat Melayu Jambi ini semaksimal mungkin. ruk
Pengurus Lembaga Adat Melayu (LAM) Jambi dan tokoh masyarakat dari kabupaten/kota kabupaten mendapatkan pembekalan tentang adapt Melayu Jambi. Pembekalan angkatan XIII dibuka oleh Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, Senin (19/7).
Peseta pembekalan itu sebanyak 50 orang dari kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengatakan, Pembekalan Adat Melayu Jambi Angkatan XIII dinilainya sebagai entry point dalam memahami fungsi dan peran adat Melayu dalam kehidupan dan penghidupan rumpun Melayu di Jambi.
Hal ini cukup beralasan, karena awalnya sebagian besar penduduk di Provinsi Jambi adalah rumpun Melayu, jadi pembekalan adat Melayu Jambi ini dianggap sangat bermanfaat yang kemudian diharapkan memiliki andil dalam membangun Provinsi Jambi.
Disebutkan, adat sebagai tata nilai yang terkristalkan dari kearifan lokal telah membawa manusia Melayu menemukan jati diri pada pelaksanan adat sebagai suatu ibadah.
“Ini terkait pada prinsip “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah” atau “Syarak Mengato Adat Memakai. Adat yang bersendikan kitab Allah ini merupakan suatu prinsip, perspektif, paradigma yang sangat baik, yang mana adat sebagai norma dalam kehidupan keseharian masyarakat harus berdasarkan dan berlandaskan kitab Allah dan ajaran agama,”katanya.
Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi, H Hasip Kalimuddin Syam, Adipati Agung Mangkunegoro mengatakan, pembekalan adat tersebut sebagai upaya melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai adat Melayu Jambi sesuai dengan tatanan yang berlaku.
Dia menyerukan agar adat Melayu Jambi jangan sampai kehilangan jati diri ditengah derasnya arus globalisasi sembari menghimbau seluruh peserta untuk memanfaatkan pembekalan adat Melayu Jambi ini semaksimal mungkin. ruk
Perbaikan Jalan Kerinci-Bangko Tunggu Dana APBN
Jambi, BATAKPOS
Guna memperbaiki jalan Kerinci-Bangko Provinsi Jambi kini dibutuhkan pendanaan dari APBN. Hal itu karena anggaran dari APBD Provinsi Jambi minim. Sehingga dibutuhkan bantuan pemerintah pusat dalam memuluskan jalan tersebut.
Pembangunan infrastruktur jalan di Kerinci-Bangko sepanjang 24 kilometer tak pernah maksimal karena dikerjakan secara tambal sulam dan tak permanent. Jalan-jalan di kabupaten paling ujung Provinsi Jambi ini nyaris tak pernah bagus dari masa ke masa akibat minimnya anggaran.
Demikian dikatakan Anggota DPR-RI Dapil Jambi, H Muradi Darmansjah, Kamis (15/7) di Jambi. Menurutnya, pengerjaan yang tidak sempurna oleh rekanan kontraktor menjadi kendala tak tuntasnya pembangunan jalan menuju Kerinci.
“Jalan di Kerinci tak pernah beres. Kita himbau semua kontraktor menjunjung tinggi rasa memiliki terhadap daerah yang sedang dibangunnya. Mari semua teman-teman saya, para kontraktor untuk menggunakan hati nurani dalam bekerja,”katanya.
Menurut Muradi, kesuksesan kontraktor bukan diukur dari waktu pekerjaan yang cepat selesai. Proyek jalan harus juga diimbangi dengan kondisi nyata dilapangan dan admintrasinya harus selesai.
Disebutkan, pihaknya akan berjuang agar jalan Kerinci-Bangko sepenuhnya ditanggung APBN. Sehingga, tender proyek jalan itu nantinya akan dilakukan di Jakarta, bukan di Jambi.
“Agar pengerjaannya lebih bagus. Jadi mudah-mudahan di tender di Jakarta. Hati nurani pekerja itu lebih penting. Selama ini proyek jalan di wilayah Barat Provinsi Jambi kurang pengawasan,”katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi, Ir Nino Guritno mengatakan, sulitnya membangun jalan Kerinci-Bangko karena factor alam. Kondisi alam yang berbukit dan mudah longsor dimusim hujan, salah satu kesulitan membangun infrastruk jalan di Kerinci-Bangko. ruk
Guna memperbaiki jalan Kerinci-Bangko Provinsi Jambi kini dibutuhkan pendanaan dari APBN. Hal itu karena anggaran dari APBD Provinsi Jambi minim. Sehingga dibutuhkan bantuan pemerintah pusat dalam memuluskan jalan tersebut.
Pembangunan infrastruktur jalan di Kerinci-Bangko sepanjang 24 kilometer tak pernah maksimal karena dikerjakan secara tambal sulam dan tak permanent. Jalan-jalan di kabupaten paling ujung Provinsi Jambi ini nyaris tak pernah bagus dari masa ke masa akibat minimnya anggaran.
Demikian dikatakan Anggota DPR-RI Dapil Jambi, H Muradi Darmansjah, Kamis (15/7) di Jambi. Menurutnya, pengerjaan yang tidak sempurna oleh rekanan kontraktor menjadi kendala tak tuntasnya pembangunan jalan menuju Kerinci.
“Jalan di Kerinci tak pernah beres. Kita himbau semua kontraktor menjunjung tinggi rasa memiliki terhadap daerah yang sedang dibangunnya. Mari semua teman-teman saya, para kontraktor untuk menggunakan hati nurani dalam bekerja,”katanya.
Menurut Muradi, kesuksesan kontraktor bukan diukur dari waktu pekerjaan yang cepat selesai. Proyek jalan harus juga diimbangi dengan kondisi nyata dilapangan dan admintrasinya harus selesai.
Disebutkan, pihaknya akan berjuang agar jalan Kerinci-Bangko sepenuhnya ditanggung APBN. Sehingga, tender proyek jalan itu nantinya akan dilakukan di Jakarta, bukan di Jambi.
“Agar pengerjaannya lebih bagus. Jadi mudah-mudahan di tender di Jakarta. Hati nurani pekerja itu lebih penting. Selama ini proyek jalan di wilayah Barat Provinsi Jambi kurang pengawasan,”katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi, Ir Nino Guritno mengatakan, sulitnya membangun jalan Kerinci-Bangko karena factor alam. Kondisi alam yang berbukit dan mudah longsor dimusim hujan, salah satu kesulitan membangun infrastruk jalan di Kerinci-Bangko. ruk
Petani Diresahkan Harimau di Tanjabtim
Jambi, BATAKPOS
Kini petani di Desa Rantau Rasau, Kecamtan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) diresahkan dengan keberadaan harimau yang masuk ke permukiman warga. Bahkan kini harimau telah memangsa ternak warga.
Kepala Desa Rantau Rasau Desa, S Ubaidillah, kepada wartawan di Rantau Rasau, Kamis (15/7) mengatakan, dalam sepekan harimau itu sudah memangsa 11 ekor ternak, 9 kambing dan 2 ternak sapi di desanya.
“Kini warga cemas karena adanya harimau liar masuk kampungung. Kita warga takut menjadi korban harimau tersebut. Warga menduga masuknya harimau itu kepermukiman karena kawasan hutan Taman Nasional Berbak (TNB) terus dirambah para cukong,”katanya.
Dikatakan, pihaknya sudah melaporkan kejadian itu kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kuala Tungkal agar petugasnya turun ke desa mereka mengamankan harimau.
Hal senada juga diakui Supardi, warga SK 5 Desa Rantau Rasau. Menurutnya, kurun waktu 20 tahun terakhir, sudah tiga kali harimau masuk kepemukiman warga. Kejadian itu berulang setiap bulan Rajab meskipun tidak pernah memangsa manusia.
Kepala BKSDA Provinsi Jambi, Didy Wurdjanto mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Berbak (TNB) untuk menghalau Harimau Sumatera (panthera tigris Sumatrae) yang masuk ke pemukiman penduduk di Tanjabtim.
Harimau Sumatera dua bulan terakhir sering muncul di permukiman warga. Hingga saat ini belum ada korban jiwa manusia. Hanya sejumlah ternak, seperti ayam, anjing dan kambing sudah banyak yang mati dimangsa harimau. ruk
Kini petani di Desa Rantau Rasau, Kecamtan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) diresahkan dengan keberadaan harimau yang masuk ke permukiman warga. Bahkan kini harimau telah memangsa ternak warga.
Kepala Desa Rantau Rasau Desa, S Ubaidillah, kepada wartawan di Rantau Rasau, Kamis (15/7) mengatakan, dalam sepekan harimau itu sudah memangsa 11 ekor ternak, 9 kambing dan 2 ternak sapi di desanya.
“Kini warga cemas karena adanya harimau liar masuk kampungung. Kita warga takut menjadi korban harimau tersebut. Warga menduga masuknya harimau itu kepermukiman karena kawasan hutan Taman Nasional Berbak (TNB) terus dirambah para cukong,”katanya.
Dikatakan, pihaknya sudah melaporkan kejadian itu kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kuala Tungkal agar petugasnya turun ke desa mereka mengamankan harimau.
Hal senada juga diakui Supardi, warga SK 5 Desa Rantau Rasau. Menurutnya, kurun waktu 20 tahun terakhir, sudah tiga kali harimau masuk kepemukiman warga. Kejadian itu berulang setiap bulan Rajab meskipun tidak pernah memangsa manusia.
Kepala BKSDA Provinsi Jambi, Didy Wurdjanto mengatakan, pihaknya akan bekerjasama dengan Balai Taman Nasional Berbak (TNB) untuk menghalau Harimau Sumatera (panthera tigris Sumatrae) yang masuk ke pemukiman penduduk di Tanjabtim.
Harimau Sumatera dua bulan terakhir sering muncul di permukiman warga. Hingga saat ini belum ada korban jiwa manusia. Hanya sejumlah ternak, seperti ayam, anjing dan kambing sudah banyak yang mati dimangsa harimau. ruk
Mobil Seruduk Ruko
Seruduk : Diduga kuat karena pengemudinya mabuk minuman keras (miras), sebuah mobil jenis kijang warna merah tua bernomor polisi B 2159 IP menyeruduk sebuah rumah toko (ruko) di Jalan Prof DR Yamis SH, Lebak Bandung, Jelutung Jambi, Kamis (15/7) pagi sekira pukul 05.00 WIB. Polsekta Jelutung masih mencari pengemudi dan sipemilik mobil tersebut. foto batakpos/rosenman manihuruk.
Minggu, 18 Juli 2010
10 Tahun H Zulkifli Nurdin Jabat Gubernur Jambi
Mewujudkan Pembangunan Berbasis Kerakyatan
Jambi, BATAKPOS
Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan ekonomi kerakyatan yang bertitik pada sector pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri serta infrastruktur merupakan pilihan tepat bagi Provinsi Jambi mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lain selama ini. Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin selama dua periode kepemimpinannya telah mewujudkan hal tersebut demi kemakmuran rakyat.
Melalui program pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan agroindustri Provinsi Jambi kini mengalami kemajuan besar dalam ketahanan pangan dan lainnya.
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin (paling kiri) didampingi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Hasan Basri Agus dan Cek Indra saat melakukan panen padi unggul di Sarolangun belum lama ini. Foto-foto batakpos/rosenman manihuruk.
Sementara pembangunan perkebunan menjadikan Jambi kini berkembang sebagai sentra agroindustri dengan komoditas karet dan kelapa sawit. Melalui prestasi dibidang pembangunan ketahanan pangan, perkebunan, perinakan, Gubernur Jambi, Drs H Zulkifli Nurdin empat tahun terakhir mendapatkan penghargaan ketahanan pangan sebanyak empat kali.
Kemudian kemajuan pembangunan agroindustri berbasis karet di Jambi mengantarkan Drs H Zulkifli Nurdin yang menjabat Gubernur Jambi dua periode (2000 – 2005 dan 2005 – 2010) meraih penghargaan terbaik dibidang perkebunan karet.
Gubernur Jambi Drs H Zulkifli Nurdin didampingi Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Drs M Taufik RH kepada BATAKPOS di Jambi, baru-baru ini menjelaskan, pembangunan ekonomi rakyat berbasis pertanian dan pembangunan agroindustri berbasis perkebunan mendapat prioritas dalam pembangunan ekonomi Jambi karena hampir 80 persen penduduk Jambi hidup dari usaha pertanian dan perkebunan.
Namun selama ini, perekonomian rakyat atau petani Jambi sulit maju karena produksi rendah dan para petani hanya mengandalkan penghasilan dari menjual bahan mentah hasil tani dan kebun. Ketertinggalan pembangunan ekonomi rakyat tersebut berpengaruh terhadap perekonomian daerah di Jambi, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Karena itu selama 10 tahun memimpin Jambi, H Zulkifli Nurdin beserta para bupati dan wali kota bekerja keras memajukan pembangunan pertanian pangan serta perkebunan karet dan sawit. Hasil pembangunan ketahanan pangan serta agroindustri karet dan sawit Jambi tersebut kini telah mampu memajukan perekonomian rakyat dan daerah.
Swasembada Pangan
Kemajuan pembangunan pertanian tanaman pangan, khususnya padi di Provinsi Jambi mampu menjadikan daerah itu kini menjadi salah satu daerah swasembada pangan, terutama beras. Prestasi tersebut dicapai melalui peningkatan luas tanaman pangan, luas panen, produksi, produktivitas dan penanganan pascapanen.
Saat menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pembangunan Jambi lima tahun kedua masa jabatannya sebagai Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin mengatakan, luas panen padi sawah dan ladang di daerah itu hingga tahun ini mencapai 156.000 hektar (ha). Tahun 2006 lalu, luas panen padi di daerah itu hanya 140.600 ha.
Sedangkan produksi padi di daerah itu meningkat dari 544.600 ton gabah kering giling (GKG) tahun 2006 menjadi 645.000 ton GKG tahun 2009 atau naik 18,43 persen. Produktivitas padi di daerah itu mencapai 41,40 ton per ha. Jadi selama kurun waktu 2006 – 2009, Jambi mengalami surplus beras rata-rata 70,4 ribu ton per tahun.
“Surplus beras di Jambi bisa tercapai selama lima tahun ini berkat keberhasilan intensifikasi penanaman padi. Intensifikasi penanaman padi tersebut tercapai melalui peningkatan pembangunan sarana pengairan, pemberian bantuan modal usaha, bantuan benih padi unggul dan teknologi pertanian,”katanya.
Menurut Gubernur Jambi, balai benih induk (BBI) padi di Jambi juga terus dikembangkan dan telah mencapai hasil yang menggembirakan. Jambi kini sudah mampu swasembada benih, sehingga tak tergantung lagi pada benih padi dari luar daerah. Mulai 2010 Jambi tidak lagi mendatangkan bibit padi unggul dari luar daerah.
Balai benih Induk (BBI) Jambi di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari telah mampu memenuhi kebutuhan benih padi unggul di daerah itu 3,6 juta ton per tahun. Produksi padi di BBI tersebut sangat tinggi, yakni mencapai 4,8 ton per hektare.
Kemajuan pembangunan pertanian pangan tersebut mengantarkan Pemerintah Provinsi Jambi dan enam kabupaten menerima penghargaan bidang Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Pertanian dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2007 – 2009.
“Penghargaan bidang ketahanan pangan tersebut menjadi motivasi bagi kita menjadikan Jambi sebagai daerah produsen beras nasional mengikuti jejak Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Untuk itu kita terus memacu peningkatan produksi padi di seluruh kabupaten di Jambi,”katanya.
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin saat meninjau penanaman karet unggul di Sarolangun dalam program peremajaan karet tua yang dimulai sejak tahun 2006 lalu. Kini keret unggul tersebut sudah panen.
Menurut Gubernur Jambi, pembangunan pertanian tanaman pangan lain seperti jagung dan kacang kedelai di daerah itu juga mengalami peningkatan. Luas panen tanaman jagung di Jambi saat ini mencapai 10.112 ha dengan produksi 38.169 ton. Produktivitas jagung tersebut mencapai 37,75 ton per ha. Kemudian luas panen kacang kedelai mencapai 17.781 ha dari luas tanam 20.000 ha. Sedangkan produksi kedelai sekitar 27.651 ton dengan produktivitas rata-rata 1,56 ton per ha.
Dikatakan, luas panen dan produksi kedelai di daerah itu terus dipacu menuju surplus kedelai tahun 2011. Target luas tanam kedelai di daerah itu tahun depan mencapai 23.500 ha dan target luas panen sekitar 19.975 ha. Sementara target produksi kedelai sekitar 32.959 ton dengan target produktivitas 1,65 ton per ha.
“Target tersebut semaksimal mungkin akan kita capai melalui pemberian bantuan benih unggul secara gratis, peningkatan teknologi pertanian, pendampingan petani oleh penyuluh pertanian lapangan. Kita juga berusaha meningkatkan pemerintah kabupaten se-Provinsi Jambi mengembangkan kedelai,”katanya.
Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Jambi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi dari 5,89 persen pada tahun 2006 menjadi 6,38 persen di tahun 2009 dan mendapat peringkat tujuh besar secara nasional. Angka pertumbuhan tertinggi dicapai Provinsi Jambi terjadi pada atahun 2008 yaitu 7,16 persen.
Provinsi Jambi juga berada pada peringkat tujuh nasional, sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi lima tahun terakhir tetap di atas rata-rata nasional.
Disebutkan, tingkat inflasi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 10,66 persen di tahun 2006 menjadi 2,49 persen di tahun 2009. Penurunan ini disebabkan penurunan inflasi pada kelompok pengeluaran transportasi, perumahan, sandang dan bahan makanan. Penurunan ini sangat berarti untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tukasnya.
“Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,56 persen pertahun, juga telah mendorong pertumbuhan lapangan kerja rata-rata 4,47 persen pertahun selama kurun waktu 2006-2009. Pertumbuhan ekonomi telah mengurangi angka pengangguran dari 143.857 orang di tahun 2006 menjadi 94.703 persen di tahun 2009, atau meurun rata-rata 65,83 persen pertahun,”katanya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dengan meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) dari Rp 563.000,- di tahun 2006 menjadi Rp 800.000 di tahun 2009.
Disampaikan juga oleh Gubernur bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, tahun 2006 angka kemiskinan mencapai 12,72 persen dari jumlah penduduk, dan terjadinya kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2006 menyebabkan tingkat inflasi mencapai 10,66 persen, dan hal ini mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.
Disebutkan, berbagai program penyangga yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi, penduduk miskin secara bertahap dapat diturunkan menjadi 8,77 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Terjadinya penurunan itu berkat pertumbuhan ekonomi kerakyatan seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri.
Menurut Zulkifli Nurdin, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan ini telah meningkatkan nilai realisasi investasi PMA yang menggunakan dana rupiah dari Rp 1,12 triliun tahun 2006 menjadi Rp 2,21 triliyun tahun 2009.
Perkebunan dan Perinakan
Kemudian dibidang perkebunan, karet sebagai komoditi unggulan, luas arealnya mengalami peningkatan dari 630 ribu ha tahun 2006 menjadi 651 ribu ha tahun 2009. Atau meningkat sebesar 3,24 persen.
Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi dari 266 ribu ton tahun 2006 menjadi 283 ribu ton tahun 2009 atau naik 6,24 persen. Untuk menggembalikan kejayaan karet rakyat Jambi, sejak tahun 2006 telah dimulai program peremajaan yang sasarannya 130 ribu ha sampai tahun 2010, dan beberapa waktu yang lalu telah dilakukan penderesan perdana di Desa Aburan Kabupaten Tebo terhadap karet yang telah diremajakan di tahun 2006.
Sementara pada komoditi kelapa sawit juga terjadi peningkatan luas lahan dari 422,8 ribu ha tahun 2006 menjadi 493,7 ribu ha tahun 2009, atau naik 16,7 persen. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan produksi TBS dari 5,09 juta ton tahun 2006 menjadi 6,35 juta ton tahun 2009 atau naik 25 persen.
Demikian juga produk CPO mengalami peningkatan dari 1,019 ribu ton tahun 2006 menjadi 1,27 ribu ton tahun 2009 atau naik 25 persen. Kenaikan produk ini juga seiring dengan meningkatnya pendapatan regional bruto seckor pertanian dari Rp 4,2 triliun tahun 2006 menjadi Rp 5 triliun tahun 2009 atau naik 11,34 persen.
Menurut Gubernur Jambi, dibidang kelautan dan perikanan juga mengalami peningkatan baik produksi maupun konsumsi ikan oleh masyarakat. Bidang peternakan, pengembangan industry kecil, usaha kecil, menengah dan koperasi, berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mendapat respon positif.
“Hal ini tergambar dari peningkatan industri kecil yang pada tahun 2006 sebanyak 15.245 unit menjadi 16.979 unit tahun 2009, dan tenaga kerja yang diserap sektor indistri kecil juga meningkat sebesar 6,7 persen dari 44.896 orang tahun 2006 menjadi 47.823 orang di tahun 2009,”katanya.
Disebutkan, peningkatan produksi sebesar 11,53 persen dari Rp.166 milyar tahun 2006 menjadi Rp.186 miliyar tahun 2009. Perkembangan juga terjadi pada kelembagaan koperasi yang mengalami kenaiakan sebesar 5,29 persen dari 2.705 unit tahun 2006 menjadi 3.155 unit tahun 2009.
Infrastruktur Jambi
Selama 10 tahun kepemimpinan Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur Jambi, pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi mengalami kemajuan yang pesat. Penyelesaian Jembatan Batanghari II di Sijenjang salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Jambi guna membuka akses keterisolasian wilayah pantai Timur Provinsi Jambi.
Jembatan Batanghari II di Sijenjang Kota Jambi menjadi kebanggaan Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan dana sebesar Rp 3 triliun guna memperbaikin infrastruktur jalan dan jembatan di sembilan kabupaten, dua kota se Provinsi Jambi. Minimnya dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi tidak pernah tuntas.
Menurut Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi tahun 2009 banyak mengalami kemajuan. Pembangunan jalan Provinsi dan jalan Nasional serta jembatan mengalami kemajuan.
Disebutkan, pada dasarnya pemerintah sependapat untuk fokus pada perbaikan infrastruktur guna mendukung investor masuk. Namun pemerintah daerah sangat terbatas.
“Pemerintah daerah membutuhkan alokasi anggaran bidang infrastruktur yang cukup besar. Dana pada RAPBD Tahun Anggaran 2009 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan hanya dianggarkan sebesar Rp 278 milyar. Sehingga tingkat kecepatan kerusakan jalan tidak seimbang dengan jumlah alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang ada,”katanya.
Menurut Zulkifli Nurdin, pembangunan infrasruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan di Provinsi Jambi guna mengundang investor berinvestasi di Provinsi Jambi. Sarana dan prasarana infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan vital dalam memajukan pembangunan di Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin didampingi, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun ini, pembangunan infrastruktur sumber daya air telah menunjukkan kontribusinya secara langsung bagi terciptanya ketahanan pangan, sekaligus dapat mewujudkan revitalisasi pertanian dan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri.
Diakhir tahun 2009, kondisi jalan nasional meningkat menjadi 89 persen dalam kondisi baik, dan diharapkan tidak ada jalan nasional dalam kondisi rusak berat.
Menurut Ir Bernhard Panjaitan MM didampingi Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Ir Erwin H Pakpahan MM, mengatakan, lima tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Jambi telah menangani ruas jalan sepanjang 2.387,08 kilo meter (Km) yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 820,4 km dan Jalan Provinsi sepanjang 1.566,68 km.
Disebutkan, dalam rangka pengembangan wilayah yang mengacu pada nilai tambah disektor perekonomian, Sub Dinas Prasarana Wilayah dan Tata Ruang berupaya untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kabupaten Kerinci ke Pelabuhan Samudra Muarasabak.
“Semula jarak dan waktu tempuhnya 548,26 km (12 jam) menjadi 397,19 km (8 jam) dengan Program Pembangunan pelurusan ruas Jalan bangko-sei Penuh dan rencana pembangunan ruas jalan alternatif Muara Tembesi-Bangko,”ujarnya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jaringan jalan di Provinsi Jambi dihadapankan pada permasalahan yang bersifat komplek. Seperti umur rencana jalan yang telah terlampaui, beban kenderaan yang melampaui ijin (tonase) rencana dan akibat faktor alam serta dukungan dana yang tidak sebanding dengan volume kerusakan jalan sehingga penanganan jaringan jalan di beberapa ruas terkesan tidak tuntas.
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi hingga kini belum bisa tuntas karena minimnya pendanaan. Alokasi dana ideal dari tahun anggaran 2006 hingga 2010 sebesar Rp 7,5 triliun atau Rp 1,5 triliun per tahun anggaran. Kebutuhan anggaran sebenarnya 2006, 2007 dan 2009 sebesar Rp 4,5 triliun. Infrastruktur jalan dan jembatan kekurangan dana dalam tiga tahun anggaran itu sesuai program sebesar Rp 3 triliun.
Sedangkan dana yang teralokasi sebesar Rp 515 milyar atau hanya 30 persen dari kebutuhan. Kondisi ini menggambarkan betapa tidak seimbangnya antara kebutuhan dana yang sebenarnya dibandingkan dengan alokasi dana yang tersedia. Tetapi Dinas Kimpraswil tetap berupaya mempertahankan dan berusaha meningkatkan fungsi infrastruktur jaringan jalan di Provinsi Jambi dengan baik dan lancar. (Rosenman Manihuruk).
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin tidak segan-segan turun kelapangan saat ikut memadamkan api di lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Jambi, BATAKPOS
Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan ekonomi kerakyatan yang bertitik pada sector pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri serta infrastruktur merupakan pilihan tepat bagi Provinsi Jambi mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lain selama ini. Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin selama dua periode kepemimpinannya telah mewujudkan hal tersebut demi kemakmuran rakyat.
Melalui program pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan agroindustri Provinsi Jambi kini mengalami kemajuan besar dalam ketahanan pangan dan lainnya.
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin (paling kiri) didampingi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Hasan Basri Agus dan Cek Indra saat melakukan panen padi unggul di Sarolangun belum lama ini. Foto-foto batakpos/rosenman manihuruk.
Sementara pembangunan perkebunan menjadikan Jambi kini berkembang sebagai sentra agroindustri dengan komoditas karet dan kelapa sawit. Melalui prestasi dibidang pembangunan ketahanan pangan, perkebunan, perinakan, Gubernur Jambi, Drs H Zulkifli Nurdin empat tahun terakhir mendapatkan penghargaan ketahanan pangan sebanyak empat kali.
Kemudian kemajuan pembangunan agroindustri berbasis karet di Jambi mengantarkan Drs H Zulkifli Nurdin yang menjabat Gubernur Jambi dua periode (2000 – 2005 dan 2005 – 2010) meraih penghargaan terbaik dibidang perkebunan karet.
Gubernur Jambi Drs H Zulkifli Nurdin didampingi Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Drs M Taufik RH kepada BATAKPOS di Jambi, baru-baru ini menjelaskan, pembangunan ekonomi rakyat berbasis pertanian dan pembangunan agroindustri berbasis perkebunan mendapat prioritas dalam pembangunan ekonomi Jambi karena hampir 80 persen penduduk Jambi hidup dari usaha pertanian dan perkebunan.
Namun selama ini, perekonomian rakyat atau petani Jambi sulit maju karena produksi rendah dan para petani hanya mengandalkan penghasilan dari menjual bahan mentah hasil tani dan kebun. Ketertinggalan pembangunan ekonomi rakyat tersebut berpengaruh terhadap perekonomian daerah di Jambi, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Karena itu selama 10 tahun memimpin Jambi, H Zulkifli Nurdin beserta para bupati dan wali kota bekerja keras memajukan pembangunan pertanian pangan serta perkebunan karet dan sawit. Hasil pembangunan ketahanan pangan serta agroindustri karet dan sawit Jambi tersebut kini telah mampu memajukan perekonomian rakyat dan daerah.
Swasembada Pangan
Kemajuan pembangunan pertanian tanaman pangan, khususnya padi di Provinsi Jambi mampu menjadikan daerah itu kini menjadi salah satu daerah swasembada pangan, terutama beras. Prestasi tersebut dicapai melalui peningkatan luas tanaman pangan, luas panen, produksi, produktivitas dan penanganan pascapanen.
Saat menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pembangunan Jambi lima tahun kedua masa jabatannya sebagai Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin mengatakan, luas panen padi sawah dan ladang di daerah itu hingga tahun ini mencapai 156.000 hektar (ha). Tahun 2006 lalu, luas panen padi di daerah itu hanya 140.600 ha.
Sedangkan produksi padi di daerah itu meningkat dari 544.600 ton gabah kering giling (GKG) tahun 2006 menjadi 645.000 ton GKG tahun 2009 atau naik 18,43 persen. Produktivitas padi di daerah itu mencapai 41,40 ton per ha. Jadi selama kurun waktu 2006 – 2009, Jambi mengalami surplus beras rata-rata 70,4 ribu ton per tahun.
“Surplus beras di Jambi bisa tercapai selama lima tahun ini berkat keberhasilan intensifikasi penanaman padi. Intensifikasi penanaman padi tersebut tercapai melalui peningkatan pembangunan sarana pengairan, pemberian bantuan modal usaha, bantuan benih padi unggul dan teknologi pertanian,”katanya.
Menurut Gubernur Jambi, balai benih induk (BBI) padi di Jambi juga terus dikembangkan dan telah mencapai hasil yang menggembirakan. Jambi kini sudah mampu swasembada benih, sehingga tak tergantung lagi pada benih padi dari luar daerah. Mulai 2010 Jambi tidak lagi mendatangkan bibit padi unggul dari luar daerah.
Balai benih Induk (BBI) Jambi di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari telah mampu memenuhi kebutuhan benih padi unggul di daerah itu 3,6 juta ton per tahun. Produksi padi di BBI tersebut sangat tinggi, yakni mencapai 4,8 ton per hektare.
Kemajuan pembangunan pertanian pangan tersebut mengantarkan Pemerintah Provinsi Jambi dan enam kabupaten menerima penghargaan bidang Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Pertanian dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2007 – 2009.
“Penghargaan bidang ketahanan pangan tersebut menjadi motivasi bagi kita menjadikan Jambi sebagai daerah produsen beras nasional mengikuti jejak Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Untuk itu kita terus memacu peningkatan produksi padi di seluruh kabupaten di Jambi,”katanya.
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin saat meninjau penanaman karet unggul di Sarolangun dalam program peremajaan karet tua yang dimulai sejak tahun 2006 lalu. Kini keret unggul tersebut sudah panen.
Menurut Gubernur Jambi, pembangunan pertanian tanaman pangan lain seperti jagung dan kacang kedelai di daerah itu juga mengalami peningkatan. Luas panen tanaman jagung di Jambi saat ini mencapai 10.112 ha dengan produksi 38.169 ton. Produktivitas jagung tersebut mencapai 37,75 ton per ha. Kemudian luas panen kacang kedelai mencapai 17.781 ha dari luas tanam 20.000 ha. Sedangkan produksi kedelai sekitar 27.651 ton dengan produktivitas rata-rata 1,56 ton per ha.
Dikatakan, luas panen dan produksi kedelai di daerah itu terus dipacu menuju surplus kedelai tahun 2011. Target luas tanam kedelai di daerah itu tahun depan mencapai 23.500 ha dan target luas panen sekitar 19.975 ha. Sementara target produksi kedelai sekitar 32.959 ton dengan target produktivitas 1,65 ton per ha.
“Target tersebut semaksimal mungkin akan kita capai melalui pemberian bantuan benih unggul secara gratis, peningkatan teknologi pertanian, pendampingan petani oleh penyuluh pertanian lapangan. Kita juga berusaha meningkatkan pemerintah kabupaten se-Provinsi Jambi mengembangkan kedelai,”katanya.
Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Jambi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi dari 5,89 persen pada tahun 2006 menjadi 6,38 persen di tahun 2009 dan mendapat peringkat tujuh besar secara nasional. Angka pertumbuhan tertinggi dicapai Provinsi Jambi terjadi pada atahun 2008 yaitu 7,16 persen.
Provinsi Jambi juga berada pada peringkat tujuh nasional, sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi lima tahun terakhir tetap di atas rata-rata nasional.
Disebutkan, tingkat inflasi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 10,66 persen di tahun 2006 menjadi 2,49 persen di tahun 2009. Penurunan ini disebabkan penurunan inflasi pada kelompok pengeluaran transportasi, perumahan, sandang dan bahan makanan. Penurunan ini sangat berarti untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tukasnya.
“Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,56 persen pertahun, juga telah mendorong pertumbuhan lapangan kerja rata-rata 4,47 persen pertahun selama kurun waktu 2006-2009. Pertumbuhan ekonomi telah mengurangi angka pengangguran dari 143.857 orang di tahun 2006 menjadi 94.703 persen di tahun 2009, atau meurun rata-rata 65,83 persen pertahun,”katanya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dengan meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) dari Rp 563.000,- di tahun 2006 menjadi Rp 800.000 di tahun 2009.
Disampaikan juga oleh Gubernur bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, tahun 2006 angka kemiskinan mencapai 12,72 persen dari jumlah penduduk, dan terjadinya kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2006 menyebabkan tingkat inflasi mencapai 10,66 persen, dan hal ini mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.
Disebutkan, berbagai program penyangga yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi, penduduk miskin secara bertahap dapat diturunkan menjadi 8,77 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Terjadinya penurunan itu berkat pertumbuhan ekonomi kerakyatan seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri.
Menurut Zulkifli Nurdin, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan ini telah meningkatkan nilai realisasi investasi PMA yang menggunakan dana rupiah dari Rp 1,12 triliun tahun 2006 menjadi Rp 2,21 triliyun tahun 2009.
Perkebunan dan Perinakan
Kemudian dibidang perkebunan, karet sebagai komoditi unggulan, luas arealnya mengalami peningkatan dari 630 ribu ha tahun 2006 menjadi 651 ribu ha tahun 2009. Atau meningkat sebesar 3,24 persen.
Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi dari 266 ribu ton tahun 2006 menjadi 283 ribu ton tahun 2009 atau naik 6,24 persen. Untuk menggembalikan kejayaan karet rakyat Jambi, sejak tahun 2006 telah dimulai program peremajaan yang sasarannya 130 ribu ha sampai tahun 2010, dan beberapa waktu yang lalu telah dilakukan penderesan perdana di Desa Aburan Kabupaten Tebo terhadap karet yang telah diremajakan di tahun 2006.
Sementara pada komoditi kelapa sawit juga terjadi peningkatan luas lahan dari 422,8 ribu ha tahun 2006 menjadi 493,7 ribu ha tahun 2009, atau naik 16,7 persen. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan produksi TBS dari 5,09 juta ton tahun 2006 menjadi 6,35 juta ton tahun 2009 atau naik 25 persen.
Demikian juga produk CPO mengalami peningkatan dari 1,019 ribu ton tahun 2006 menjadi 1,27 ribu ton tahun 2009 atau naik 25 persen. Kenaikan produk ini juga seiring dengan meningkatnya pendapatan regional bruto seckor pertanian dari Rp 4,2 triliun tahun 2006 menjadi Rp 5 triliun tahun 2009 atau naik 11,34 persen.
Menurut Gubernur Jambi, dibidang kelautan dan perikanan juga mengalami peningkatan baik produksi maupun konsumsi ikan oleh masyarakat. Bidang peternakan, pengembangan industry kecil, usaha kecil, menengah dan koperasi, berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mendapat respon positif.
“Hal ini tergambar dari peningkatan industri kecil yang pada tahun 2006 sebanyak 15.245 unit menjadi 16.979 unit tahun 2009, dan tenaga kerja yang diserap sektor indistri kecil juga meningkat sebesar 6,7 persen dari 44.896 orang tahun 2006 menjadi 47.823 orang di tahun 2009,”katanya.
Disebutkan, peningkatan produksi sebesar 11,53 persen dari Rp.166 milyar tahun 2006 menjadi Rp.186 miliyar tahun 2009. Perkembangan juga terjadi pada kelembagaan koperasi yang mengalami kenaiakan sebesar 5,29 persen dari 2.705 unit tahun 2006 menjadi 3.155 unit tahun 2009.
Infrastruktur Jambi
Selama 10 tahun kepemimpinan Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur Jambi, pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi mengalami kemajuan yang pesat. Penyelesaian Jembatan Batanghari II di Sijenjang salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Jambi guna membuka akses keterisolasian wilayah pantai Timur Provinsi Jambi.
Jembatan Batanghari II di Sijenjang Kota Jambi menjadi kebanggaan Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan dana sebesar Rp 3 triliun guna memperbaikin infrastruktur jalan dan jembatan di sembilan kabupaten, dua kota se Provinsi Jambi. Minimnya dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi tidak pernah tuntas.
Menurut Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi tahun 2009 banyak mengalami kemajuan. Pembangunan jalan Provinsi dan jalan Nasional serta jembatan mengalami kemajuan.
Disebutkan, pada dasarnya pemerintah sependapat untuk fokus pada perbaikan infrastruktur guna mendukung investor masuk. Namun pemerintah daerah sangat terbatas.
“Pemerintah daerah membutuhkan alokasi anggaran bidang infrastruktur yang cukup besar. Dana pada RAPBD Tahun Anggaran 2009 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan hanya dianggarkan sebesar Rp 278 milyar. Sehingga tingkat kecepatan kerusakan jalan tidak seimbang dengan jumlah alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang ada,”katanya.
Menurut Zulkifli Nurdin, pembangunan infrasruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan di Provinsi Jambi guna mengundang investor berinvestasi di Provinsi Jambi. Sarana dan prasarana infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan vital dalam memajukan pembangunan di Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin didampingi, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun ini, pembangunan infrastruktur sumber daya air telah menunjukkan kontribusinya secara langsung bagi terciptanya ketahanan pangan, sekaligus dapat mewujudkan revitalisasi pertanian dan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri.
Diakhir tahun 2009, kondisi jalan nasional meningkat menjadi 89 persen dalam kondisi baik, dan diharapkan tidak ada jalan nasional dalam kondisi rusak berat.
Menurut Ir Bernhard Panjaitan MM didampingi Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Ir Erwin H Pakpahan MM, mengatakan, lima tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Jambi telah menangani ruas jalan sepanjang 2.387,08 kilo meter (Km) yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 820,4 km dan Jalan Provinsi sepanjang 1.566,68 km.
Disebutkan, dalam rangka pengembangan wilayah yang mengacu pada nilai tambah disektor perekonomian, Sub Dinas Prasarana Wilayah dan Tata Ruang berupaya untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kabupaten Kerinci ke Pelabuhan Samudra Muarasabak.
“Semula jarak dan waktu tempuhnya 548,26 km (12 jam) menjadi 397,19 km (8 jam) dengan Program Pembangunan pelurusan ruas Jalan bangko-sei Penuh dan rencana pembangunan ruas jalan alternatif Muara Tembesi-Bangko,”ujarnya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jaringan jalan di Provinsi Jambi dihadapankan pada permasalahan yang bersifat komplek. Seperti umur rencana jalan yang telah terlampaui, beban kenderaan yang melampaui ijin (tonase) rencana dan akibat faktor alam serta dukungan dana yang tidak sebanding dengan volume kerusakan jalan sehingga penanganan jaringan jalan di beberapa ruas terkesan tidak tuntas.
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi hingga kini belum bisa tuntas karena minimnya pendanaan. Alokasi dana ideal dari tahun anggaran 2006 hingga 2010 sebesar Rp 7,5 triliun atau Rp 1,5 triliun per tahun anggaran. Kebutuhan anggaran sebenarnya 2006, 2007 dan 2009 sebesar Rp 4,5 triliun. Infrastruktur jalan dan jembatan kekurangan dana dalam tiga tahun anggaran itu sesuai program sebesar Rp 3 triliun.
Sedangkan dana yang teralokasi sebesar Rp 515 milyar atau hanya 30 persen dari kebutuhan. Kondisi ini menggambarkan betapa tidak seimbangnya antara kebutuhan dana yang sebenarnya dibandingkan dengan alokasi dana yang tersedia. Tetapi Dinas Kimpraswil tetap berupaya mempertahankan dan berusaha meningkatkan fungsi infrastruktur jaringan jalan di Provinsi Jambi dengan baik dan lancar. (Rosenman Manihuruk).
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin tidak segan-segan turun kelapangan saat ikut memadamkan api di lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Dewan Minta PT Bukaka Segera Bangun PLTA Kerinci
Jambi, BATAKPOS
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi meminta PT Bukaka untuk segera melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci. Pembangunan pembangkit tersebut kini masih terbengkalai sejak tiga tahun lalu.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Efendi Hatta kepada BATAKPOS, Rabu (14/7). Menurutnya, upaya telah dilakukan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin untuk melobi pihak PLN Pusat agar dibangun PLTA tersebut.
“DPRD Provinsi Jambi mendorong agar proyek tersebut cepat direalisasikan. Penunjukkan PT Bukaka sebagai pelaksana proyek tersebut, telah dibicarakan oleh pihak PLN Pusat,”katanya.
Disebutkan, proyek pembangunan PLTA Kerinci ini dibangun dalam rangka mencukupi kebutuhan listrik Jambi. Kehadiran PLTA Kerinci akan menjawab kekurangan pasokan listrik di Provinsi Jambi.
Terpisah, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengungkapkan, tim dari PT Bukaka sudah turun, juga pihak bank sudah ada untuk memback up dana dan semuanya sudah setuju dan siap. Sekarang ini tinggal melapor kepada pak Dahlan Iskan, sebagai Dirut PT PLN.
“Jika nantinya PT PLN mengkaji PT Bukaka tidak sanggup membangun, maka PLN yang akan langsung mendirikan PLTA itu. Jadi tidak ada masalah,”katanya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Ir Irmansyah Rahman mengatakan, guna melakukan pembangunan PLTA Kerinci, maka PT Bukaka Teknik Utama (BTU) menggandeng investor dari Korea Selatan, yakni anak perusahaan dari BUMN yang mengelola listrik di negara tersebut.
PT Bukaka akan melakukan presentasi terkait rencana pembangunan PLTA Kerinci, terutama mengenai siapa yang akan membackup pendanaannya di depan Dirut PT PLN, Dahlan Iskan.
Disebutkan, sesuai dengan pertemuan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin dan Dirut PLN beberapa waktu lalu, PLTA Kerinci ini rencananya akan tetap dibangun oleh PT Bukaka. Karena secara prinsip, pemerintah daerah, yakni Pemprov Jambi dan Pemkab Kerinci telah memberikan rekomendasi kepada PT Bukaka.
Menurut Irmansyah, proyek pembangunan PLTA Kerinci 2X90 MW ini merupakan proyek padat modal. Selain itu, juga padat teknologi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan perbankan. Untuk membangun pembangkit ini paling tidak dibutuhkan modal sekitar 350 US $ atau sekitar Rp 2,5 triliun. ruk
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi meminta PT Bukaka untuk segera melanjutkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kerinci. Pembangunan pembangkit tersebut kini masih terbengkalai sejak tiga tahun lalu.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Provinsi Jambi, Efendi Hatta kepada BATAKPOS, Rabu (14/7). Menurutnya, upaya telah dilakukan Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin untuk melobi pihak PLN Pusat agar dibangun PLTA tersebut.
“DPRD Provinsi Jambi mendorong agar proyek tersebut cepat direalisasikan. Penunjukkan PT Bukaka sebagai pelaksana proyek tersebut, telah dibicarakan oleh pihak PLN Pusat,”katanya.
Disebutkan, proyek pembangunan PLTA Kerinci ini dibangun dalam rangka mencukupi kebutuhan listrik Jambi. Kehadiran PLTA Kerinci akan menjawab kekurangan pasokan listrik di Provinsi Jambi.
Terpisah, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mengungkapkan, tim dari PT Bukaka sudah turun, juga pihak bank sudah ada untuk memback up dana dan semuanya sudah setuju dan siap. Sekarang ini tinggal melapor kepada pak Dahlan Iskan, sebagai Dirut PT PLN.
“Jika nantinya PT PLN mengkaji PT Bukaka tidak sanggup membangun, maka PLN yang akan langsung mendirikan PLTA itu. Jadi tidak ada masalah,”katanya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Ir Irmansyah Rahman mengatakan, guna melakukan pembangunan PLTA Kerinci, maka PT Bukaka Teknik Utama (BTU) menggandeng investor dari Korea Selatan, yakni anak perusahaan dari BUMN yang mengelola listrik di negara tersebut.
PT Bukaka akan melakukan presentasi terkait rencana pembangunan PLTA Kerinci, terutama mengenai siapa yang akan membackup pendanaannya di depan Dirut PT PLN, Dahlan Iskan.
Disebutkan, sesuai dengan pertemuan Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin dan Dirut PLN beberapa waktu lalu, PLTA Kerinci ini rencananya akan tetap dibangun oleh PT Bukaka. Karena secara prinsip, pemerintah daerah, yakni Pemprov Jambi dan Pemkab Kerinci telah memberikan rekomendasi kepada PT Bukaka.
Menurut Irmansyah, proyek pembangunan PLTA Kerinci 2X90 MW ini merupakan proyek padat modal. Selain itu, juga padat teknologi. Oleh karena itu, diperlukan dukungan perbankan. Untuk membangun pembangkit ini paling tidak dibutuhkan modal sekitar 350 US $ atau sekitar Rp 2,5 triliun. ruk
60 Ribu Warga Jambi Masih Menganggur
Jambi, BATAKPOS
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat sebanyak 60 ribu warga Provinsi Jambi usia produktif masih pengangguran tahun 2010. Angka tersebut sedikit turun dibandingkan tahun 2009 lalu yang mencatat 70 ribu orang penganggur dari 2,8 juta jiwa total penduduk Provinsi Jambi.
Kasi Kependudukan dan Ketenaga-kerjaan BPS Provinsi Jambi, Kartono kepada wartawan, Selasa (13/7) mengatakan, BPS punya kategori sendiri tentang pengangguran.
“Dikategorikan pengangguran, orang yang sama sekali tidak punya niat mencari pekerjaan. Orang yang sedang berusaha atau mempersiapkan pekerjaan bukanlah pengangguran. Pengangguran tersebut tidak membuka lahan kerja karena minimnya modal,”katanya.
Disebutkan, orang yang bekerja 1 jam berturut-turut selama sepekan bukan tergolong pengangguran, termasuk anak yang disuruh orang-tuanya menjaga warung selama 2 jam, karena membantu mendapatkan uang.
“Turunnya jumlah pengangguran berdasarkan hasil survei 2009, pada tahun 2010 banyak pengangguran yang berhasil mendapat pekerjaan. Rata-rata lapangan pekerjaannya di bidang perdagangan, transportasi dan jasa, yang banyak menyerap tenaga kerja. Program PKPM Mandiri merupakan peluang untuk mengurangi pengangguran,”katanya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Provinsi Jambi, Raflinur SH mengatakan, lapangan kerja saat ini sangat terbuka luas di Provinsi Jambi, khususnya bidang jasa perkebunan.
Disebutkan, pencari kerja kini banyak membuka usaha mandiri sendiri dibidang dagang dengan bantuan permodalan dari perbankkan. Kemudian program PKPM Mandiri juga salah satu menjadi solusi buat pencari kerja. ruk
Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi mencatat sebanyak 60 ribu warga Provinsi Jambi usia produktif masih pengangguran tahun 2010. Angka tersebut sedikit turun dibandingkan tahun 2009 lalu yang mencatat 70 ribu orang penganggur dari 2,8 juta jiwa total penduduk Provinsi Jambi.
Kasi Kependudukan dan Ketenaga-kerjaan BPS Provinsi Jambi, Kartono kepada wartawan, Selasa (13/7) mengatakan, BPS punya kategori sendiri tentang pengangguran.
“Dikategorikan pengangguran, orang yang sama sekali tidak punya niat mencari pekerjaan. Orang yang sedang berusaha atau mempersiapkan pekerjaan bukanlah pengangguran. Pengangguran tersebut tidak membuka lahan kerja karena minimnya modal,”katanya.
Disebutkan, orang yang bekerja 1 jam berturut-turut selama sepekan bukan tergolong pengangguran, termasuk anak yang disuruh orang-tuanya menjaga warung selama 2 jam, karena membantu mendapatkan uang.
“Turunnya jumlah pengangguran berdasarkan hasil survei 2009, pada tahun 2010 banyak pengangguran yang berhasil mendapat pekerjaan. Rata-rata lapangan pekerjaannya di bidang perdagangan, transportasi dan jasa, yang banyak menyerap tenaga kerja. Program PKPM Mandiri merupakan peluang untuk mengurangi pengangguran,”katanya.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Sosnakertrans) Provinsi Jambi, Raflinur SH mengatakan, lapangan kerja saat ini sangat terbuka luas di Provinsi Jambi, khususnya bidang jasa perkebunan.
Disebutkan, pencari kerja kini banyak membuka usaha mandiri sendiri dibidang dagang dengan bantuan permodalan dari perbankkan. Kemudian program PKPM Mandiri juga salah satu menjadi solusi buat pencari kerja. ruk
Merangin Kekurangan 1.400 Guru
Jambi, BATAKPOS
Sedikitnya Pemerintah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi membutuhkan 1.400 orang tenaga pengajar (guru) untuk ditempatkan di desa-desa terpencil. Kini guru-guru enggan mengajar di desa terpencil karena jauh dari pusat kota.
Pemkab Merangin akan membuat surat peryataan siap ditempatkan di desa terpencil kepada guru yang lulus CPNS di Merangin. Pemerintah setempat kini berupaya memberikan fasilitas kepada guru yang mau mengajar di desa terpencil di Merangin.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Merangin, Hasan Basri Harun (HBH) di Jambi, Selasa (13/7). Pihaknya meminta para guru siap ditempatkan di wilayah terpencil. Saat ini banyak guru enggan ditempatkan di desa-desa, sehingga guru di daerah pedalaman minim.
Menurut HBH, untuk pengangkatan guru masa mendatang harus ada komitmen dengan pemerintah daerah siap ditempatkan di manapun, sehingga tidak ada lagi masalah kekurangan guru di daerah terpencil.
“Guru sama dengan pegawai pemerintah lainnya, seperti TNI/Polri, harus siap ditempatkan dimana saja. Penempatan guru tidak akan jauh dari kabupaten asalnya mendaftar menjadi PNS. Sekarang perpindahan guru tidak antar-kabupaten lagi, paling antar-kecamatan,” katanya.
Dikatakan, Pemkab Merangin kini sudah memberi perhatian lebih pada para guru yang mau menetap di daerah terpencil berupa pemberian uang insentif. Pemkab berharap para guru serius mewujudkan cita-cita mencerdaskan anak bangsa. Pemberian insentif bagi guru di daerah terpencil merupakan stimulus.
“Pemkab Merangin masih sangat kurang guru 3.338 orang, sebanyak 1.400 orang tenaga pengajar khususnya di daerah terpencil. Pihaknya meminta guru PNS untuk militant terhadap ilmu keguruannya tanpa memandang tempat mengajarnya,”katanya. ruk
Sedikitnya Pemerintah Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi membutuhkan 1.400 orang tenaga pengajar (guru) untuk ditempatkan di desa-desa terpencil. Kini guru-guru enggan mengajar di desa terpencil karena jauh dari pusat kota.
Pemkab Merangin akan membuat surat peryataan siap ditempatkan di desa terpencil kepada guru yang lulus CPNS di Merangin. Pemerintah setempat kini berupaya memberikan fasilitas kepada guru yang mau mengajar di desa terpencil di Merangin.
Demikian dikatakan Wakil Bupati Merangin, Hasan Basri Harun (HBH) di Jambi, Selasa (13/7). Pihaknya meminta para guru siap ditempatkan di wilayah terpencil. Saat ini banyak guru enggan ditempatkan di desa-desa, sehingga guru di daerah pedalaman minim.
Menurut HBH, untuk pengangkatan guru masa mendatang harus ada komitmen dengan pemerintah daerah siap ditempatkan di manapun, sehingga tidak ada lagi masalah kekurangan guru di daerah terpencil.
“Guru sama dengan pegawai pemerintah lainnya, seperti TNI/Polri, harus siap ditempatkan dimana saja. Penempatan guru tidak akan jauh dari kabupaten asalnya mendaftar menjadi PNS. Sekarang perpindahan guru tidak antar-kabupaten lagi, paling antar-kecamatan,” katanya.
Dikatakan, Pemkab Merangin kini sudah memberi perhatian lebih pada para guru yang mau menetap di daerah terpencil berupa pemberian uang insentif. Pemkab berharap para guru serius mewujudkan cita-cita mencerdaskan anak bangsa. Pemberian insentif bagi guru di daerah terpencil merupakan stimulus.
“Pemkab Merangin masih sangat kurang guru 3.338 orang, sebanyak 1.400 orang tenaga pengajar khususnya di daerah terpencil. Pihaknya meminta guru PNS untuk militant terhadap ilmu keguruannya tanpa memandang tempat mengajarnya,”katanya. ruk
Menggauli 7 Pasien, Dukun Cabul Diciduk Polisi
Jambi, BATAKPOS
Mengaku sebagai dukun yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit pasien kaum hawa, seorang dukun cabul bernama Ibrahim (50) warga Pijoan RT 10 samping SMAN 1 Muaro Jambi diciduk Polisi Sektor Pasar (Polsekta) Jambi.
Kini dukun cabul yang telah “memakan” 7 korban pasien wanitanya, meringkuk di sel tahanan Polsekta Pasar Jambi guna menjalani pemeriksaan intensif.
Terungkapnya kasus dukun cabul itu ketika, korban ke tujuh berinisial DS melaporkan perbuatan Ibrahim ke Polsekta Pasar. Kemudian polisi menjebak pelaku dengan pancingan seorang korban untuk bertemu di Hotel Wisata Jambi. Saat pelaku dating Polisi langsung menangkapnya, Minggu (11/7) malam.
Dari pengakuan Ibrahim kepada penyidik, dirinya berpura-pura sebagai dukun yang bisa mengobati penyakit. Ibrahim berhasil mengelabuhi 7 wanita, 6 diantaranya sudah disetubuhi sedangkan satu nyaris dicabul.
Perbuatan Ibrahim dilakukannya sejak bulan Februari 2010, satu korban disetubuhi sebanyak 12 kali. “Kamu saya lihat sedang ada masalah dan diguna-guna sama orang, kamu pasti sulit mencari pasangan dan selalu putus, saya bisa mengobatinya supaya kamu mudah dapat pacar dan bertahan lama,” demikian kata Ibrahim saat membujuk korbannya.
Langkah selanjutnya, Ibrahim meminta uang kepada korbannya sebesar Rp 350 ribu dengan alasan untuk membeli alat spriritual seperti daun sirih, setanggi, kembang dan jeruk purut, padahal uang itu digunakan untuk membeyar kamar hotel.
Pelaku melakukan ritual palsu dengan cara menggunakan 2 lembar daun sirih. Para pasien korbannya disuruh meludahi satu lembar daun sirih sedangkan satu lembarnya lagi sudah diberi gincu merah.
Sehingga dengan terkena air liur gincu itu memerah seperti darah, lalu digosokan dibagian kemaluan korbannya dengan tujuan agar korban percaya memang ada penyakit didalam tubuhnya.
Setelah para pasiennya percaya, Ibrahim meminta untuk mengobatinya, dengan syarat disetubuhi. Usai disetubuhi, pasiennya disuruh mandi menggunakan kembang dan jeruk purut.
“Saya bertemu DS sebanyak 4 kali dan menyetubuhinya sebanyak 12 kali. Pasien yang lainnya juga seperti itu satu kali pertemuan 3 kali saya setubuhi,”kata Ibrahim.
Ke tujuh pasien Ibrahim yang menjadi korban asusila yakni EL, DS, ID, RS, UM, RI, RT. Pasien DS masih dibawah umur yakni baru menginjak usia 17 tahun.
Profesi Ibrahim sehari-hari bekerja sebagai pengurus Taman Setiti, di Pijoan Muarojambi. Ayah dari 4 orang anak itu mengaku melakukan perbuatan bejat tersebut karena tidak kuat menahan nafsu, sejak 2 tahun lalu isterinya tidak mau melayani dirinya dengan alasan takut punya anak lagi karena sudah memiliki 4 anak.
Kapolsek Pasar, Andre Sukendar membenarkan penangkapan tersangka karena mencabuli 7 orang wanit dengan berpura-pura sebagai dukun. Tersangka akan dijerat pasal 83 UU No. 23 tahun 2003 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. ruk
Mengaku sebagai dukun yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit pasien kaum hawa, seorang dukun cabul bernama Ibrahim (50) warga Pijoan RT 10 samping SMAN 1 Muaro Jambi diciduk Polisi Sektor Pasar (Polsekta) Jambi.
Kini dukun cabul yang telah “memakan” 7 korban pasien wanitanya, meringkuk di sel tahanan Polsekta Pasar Jambi guna menjalani pemeriksaan intensif.
Terungkapnya kasus dukun cabul itu ketika, korban ke tujuh berinisial DS melaporkan perbuatan Ibrahim ke Polsekta Pasar. Kemudian polisi menjebak pelaku dengan pancingan seorang korban untuk bertemu di Hotel Wisata Jambi. Saat pelaku dating Polisi langsung menangkapnya, Minggu (11/7) malam.
Dari pengakuan Ibrahim kepada penyidik, dirinya berpura-pura sebagai dukun yang bisa mengobati penyakit. Ibrahim berhasil mengelabuhi 7 wanita, 6 diantaranya sudah disetubuhi sedangkan satu nyaris dicabul.
Perbuatan Ibrahim dilakukannya sejak bulan Februari 2010, satu korban disetubuhi sebanyak 12 kali. “Kamu saya lihat sedang ada masalah dan diguna-guna sama orang, kamu pasti sulit mencari pasangan dan selalu putus, saya bisa mengobatinya supaya kamu mudah dapat pacar dan bertahan lama,” demikian kata Ibrahim saat membujuk korbannya.
Langkah selanjutnya, Ibrahim meminta uang kepada korbannya sebesar Rp 350 ribu dengan alasan untuk membeli alat spriritual seperti daun sirih, setanggi, kembang dan jeruk purut, padahal uang itu digunakan untuk membeyar kamar hotel.
Pelaku melakukan ritual palsu dengan cara menggunakan 2 lembar daun sirih. Para pasien korbannya disuruh meludahi satu lembar daun sirih sedangkan satu lembarnya lagi sudah diberi gincu merah.
Sehingga dengan terkena air liur gincu itu memerah seperti darah, lalu digosokan dibagian kemaluan korbannya dengan tujuan agar korban percaya memang ada penyakit didalam tubuhnya.
Setelah para pasiennya percaya, Ibrahim meminta untuk mengobatinya, dengan syarat disetubuhi. Usai disetubuhi, pasiennya disuruh mandi menggunakan kembang dan jeruk purut.
“Saya bertemu DS sebanyak 4 kali dan menyetubuhinya sebanyak 12 kali. Pasien yang lainnya juga seperti itu satu kali pertemuan 3 kali saya setubuhi,”kata Ibrahim.
Ke tujuh pasien Ibrahim yang menjadi korban asusila yakni EL, DS, ID, RS, UM, RI, RT. Pasien DS masih dibawah umur yakni baru menginjak usia 17 tahun.
Profesi Ibrahim sehari-hari bekerja sebagai pengurus Taman Setiti, di Pijoan Muarojambi. Ayah dari 4 orang anak itu mengaku melakukan perbuatan bejat tersebut karena tidak kuat menahan nafsu, sejak 2 tahun lalu isterinya tidak mau melayani dirinya dengan alasan takut punya anak lagi karena sudah memiliki 4 anak.
Kapolsek Pasar, Andre Sukendar membenarkan penangkapan tersangka karena mencabuli 7 orang wanit dengan berpura-pura sebagai dukun. Tersangka akan dijerat pasal 83 UU No. 23 tahun 2003 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. ruk
Kota Jambi Juara Umum Porprov XIX
Jambi, BATAKPOS
Tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi ke-XIX, Kota Jambi (1-10 Juli) akhirnya meraih juara umum, dengan perolehan medali 80 emas, 73 perak dan 88 perunggu. Gelar juara umum lepas dari Kota Jambi selama 8 tahun saat Porprov ke-XVI.
Ketua KONI Kota Jambi, M Rahman, Senin (12/7) mengungkapkan, prestasi itu sudah diprediksi sejak awal. Ia optimis Kota Jambi mampu meraih gelar juara umum. Rahman malah juga yakin prestasi tersebut dapat dipertahankan pada Porprov XX Tahun 2012, di Sarolangun.
Rahman menyatakan pemkot akan menepati janji memberi bonus pada atlet-atlet yang mendapat medali. Peraih medali emas akan mendapat bonus Rp 4 juta, perak Rp 2 juta dan perunggu Rp 1 juta rupiah per atlet. Pelatih dan management juga dapat bonus.
Disebutkan, atlet berprestasi akan dibina untuk mengikuti Porwil dan PON di Pekanbaru. Cabor andalan diantaranya kempo, tae kwondo, karate, balap sepeda, catur, volly dan basket. Atletik dan renang masih akan ditingkatkan lagi prestasinya.
Porprov ke-19 Kota Jambi resmi ditutup oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, di Stadion Tri Lomba Juang, Kota Jambi, Sabtu pecan lalu.
Hazrin mengucapkan terima-kasih kepada daerah-daerah yang berpartisipasi mengirim atletnya dalam Porprov XIX. Ia juga menyampaikan rasa syukur karena Porprov berjalan lancar, walaupun ada sedikit keributan kecil. ruk
Tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jambi ke-XIX, Kota Jambi (1-10 Juli) akhirnya meraih juara umum, dengan perolehan medali 80 emas, 73 perak dan 88 perunggu. Gelar juara umum lepas dari Kota Jambi selama 8 tahun saat Porprov ke-XVI.
Ketua KONI Kota Jambi, M Rahman, Senin (12/7) mengungkapkan, prestasi itu sudah diprediksi sejak awal. Ia optimis Kota Jambi mampu meraih gelar juara umum. Rahman malah juga yakin prestasi tersebut dapat dipertahankan pada Porprov XX Tahun 2012, di Sarolangun.
Rahman menyatakan pemkot akan menepati janji memberi bonus pada atlet-atlet yang mendapat medali. Peraih medali emas akan mendapat bonus Rp 4 juta, perak Rp 2 juta dan perunggu Rp 1 juta rupiah per atlet. Pelatih dan management juga dapat bonus.
Disebutkan, atlet berprestasi akan dibina untuk mengikuti Porwil dan PON di Pekanbaru. Cabor andalan diantaranya kempo, tae kwondo, karate, balap sepeda, catur, volly dan basket. Atletik dan renang masih akan ditingkatkan lagi prestasinya.
Porprov ke-19 Kota Jambi resmi ditutup oleh Ketua Umum KONI Provinsi Jambi, di Stadion Tri Lomba Juang, Kota Jambi, Sabtu pecan lalu.
Hazrin mengucapkan terima-kasih kepada daerah-daerah yang berpartisipasi mengirim atletnya dalam Porprov XIX. Ia juga menyampaikan rasa syukur karena Porprov berjalan lancar, walaupun ada sedikit keributan kecil. ruk
Senin, 12 Juli 2010
Warga Jambi Sambut Dingin Kemenangan Spayol
Jambi, BATAKPOS
Warga Jambi menyambut dingin kemenangan Tim Matador Spayol saat mengalahkan Tim Belanda di Final Piala Dunia 2010, Senin (12/7) dini hari. Warga Jambi menilai gol tunggal Andres Iniesta di menit ke-116 perpanjangan waktu hanya menang nasib.
Sukses Andres Iniesta membawa Spanyol mengukir sejarah, menjadi Juara Dunia baru, setelah menundukkan Belanda dengan skor 1-0 pada final di Stadion Soccer City Johannesburg, Senin (12/7) pagi, tidak membuat warga Jambi membanggakannya.
“Seharusnya Spayol mampu berbuat gol lebih banyak saat 2X 45 menit. Namun banyak peluang yang tidak dieksekusi dengan baik. Kita salut buta pertahanan Belanda. Mereka tim yang tangguh. Kalah satu nol atas Spayol merupakan kekalahan terhormat,”ujar B Siregar pendukung Belanda saat nonton bareng di salah satu hotel di Kota Jambi, Senin dini hari.
Menurut Siregar, banyak pendukung Spayol saat nonton bareng kecewa setelah 2x45 tak berbuah gol. “Mereka kecewa dengan pemain Spayol yang seharusnya bermain cemerlang karena bertabur bitang liga Spayol seperti Club Barcelona,”katanya.
Hal senada juga dikatakan, Jhoni IM, warga Jambi pendukung Belanda. Menurutnya kemenangan Spayol hanya nasib mujur. Kalau soal permainan sama-sama imbang. Belanda merupakan tim yang tangguh.
Jhon Rickky, warga Jambi pendukung Spayol merasa puas dengan penampilan tim Matador Spayol. Namun dirinya menyesalkan mandulnya David Villa untuk mencetak gol. Sehingga peraik topskorer jatuh kepada Thomas Muller (Jerman).
Kemudian pemain terbaik justru bukan pada kedua finalis tersebut, namun untuk Diego Forlen (Uruguay). Pertandingan finalis Belanda VS Spayol salah satu pertandingan yang hebat dengan saling menyerang dan memuaskan penonton di dunia.
PD ke-19 ini All-Europian Finals untuk pertama kalinya yang digelar di benua lain alias tempat netral, setelah Prancis, Jerman, Italia dan Inggris merengguk juara di Benua Biru, sebutan Eropa. Raihan Villa cs menyamai Prancis yang sukses mengawinkan dua gelar setelah menjadi juara Eropa 2008.
El Matador negara kedelapan penyandang juara dunia setelah Brasil, Jerman, Argentina, Italia, Inggris, Prancis, dan Uruguay. Torres cs menyamakan rekor pertemuan kedua tim dengan 4 kemenangan dari sembilan pertemuan dengan sekali seri.
Jika juara Liga Super Indonesia mendapatkan hadiah uang Rp 2 miliar, maka, Juara Dunia 2010, Spanyol menangguk uang sebesar 31 juta dolar AS atau sekitar Rp 279 miliar (dengan asumsi 1 dolar = Rp 9.000). Sedangkan Belanda kebagian 24 juta dolar AS atau sekitar Rp 216 miliar. ruk
Tropi Piala Dunia 2010 Untuk Spayol
Bendera Spayol
Tim Matador Spayol
Kiper Terbaik Dunia Iker Casillas (Spayol)Piala Dunia 2010 Afrika Selatan
Piala Eropa 2008 Untuk Spayol
Sportifitas. Rubben peluk Casillas usai pertandingan.
Tim Runner Up Belanda Piala Dunia 2010
Diego Forlan Pemain Terbaik Ala FIFA Piala Dunia 2010 Afrika Selatan
Top Skorer Thomas Muller (Jerman) Fifa Piala Dunia 2010
Tim Panzer Jerman Diposisi Ketiga Piala Dunia 2010 Setelah Menekuk Uruguy 3: 2 di Final Juara III. Foto-foto GOOGLE.
Warga Jambi menyambut dingin kemenangan Tim Matador Spayol saat mengalahkan Tim Belanda di Final Piala Dunia 2010, Senin (12/7) dini hari. Warga Jambi menilai gol tunggal Andres Iniesta di menit ke-116 perpanjangan waktu hanya menang nasib.
Sukses Andres Iniesta membawa Spanyol mengukir sejarah, menjadi Juara Dunia baru, setelah menundukkan Belanda dengan skor 1-0 pada final di Stadion Soccer City Johannesburg, Senin (12/7) pagi, tidak membuat warga Jambi membanggakannya.
“Seharusnya Spayol mampu berbuat gol lebih banyak saat 2X 45 menit. Namun banyak peluang yang tidak dieksekusi dengan baik. Kita salut buta pertahanan Belanda. Mereka tim yang tangguh. Kalah satu nol atas Spayol merupakan kekalahan terhormat,”ujar B Siregar pendukung Belanda saat nonton bareng di salah satu hotel di Kota Jambi, Senin dini hari.
Menurut Siregar, banyak pendukung Spayol saat nonton bareng kecewa setelah 2x45 tak berbuah gol. “Mereka kecewa dengan pemain Spayol yang seharusnya bermain cemerlang karena bertabur bitang liga Spayol seperti Club Barcelona,”katanya.
Hal senada juga dikatakan, Jhoni IM, warga Jambi pendukung Belanda. Menurutnya kemenangan Spayol hanya nasib mujur. Kalau soal permainan sama-sama imbang. Belanda merupakan tim yang tangguh.
Jhon Rickky, warga Jambi pendukung Spayol merasa puas dengan penampilan tim Matador Spayol. Namun dirinya menyesalkan mandulnya David Villa untuk mencetak gol. Sehingga peraik topskorer jatuh kepada Thomas Muller (Jerman).
Kemudian pemain terbaik justru bukan pada kedua finalis tersebut, namun untuk Diego Forlen (Uruguay). Pertandingan finalis Belanda VS Spayol salah satu pertandingan yang hebat dengan saling menyerang dan memuaskan penonton di dunia.
PD ke-19 ini All-Europian Finals untuk pertama kalinya yang digelar di benua lain alias tempat netral, setelah Prancis, Jerman, Italia dan Inggris merengguk juara di Benua Biru, sebutan Eropa. Raihan Villa cs menyamai Prancis yang sukses mengawinkan dua gelar setelah menjadi juara Eropa 2008.
El Matador negara kedelapan penyandang juara dunia setelah Brasil, Jerman, Argentina, Italia, Inggris, Prancis, dan Uruguay. Torres cs menyamakan rekor pertemuan kedua tim dengan 4 kemenangan dari sembilan pertemuan dengan sekali seri.
Jika juara Liga Super Indonesia mendapatkan hadiah uang Rp 2 miliar, maka, Juara Dunia 2010, Spanyol menangguk uang sebesar 31 juta dolar AS atau sekitar Rp 279 miliar (dengan asumsi 1 dolar = Rp 9.000). Sedangkan Belanda kebagian 24 juta dolar AS atau sekitar Rp 216 miliar. ruk
Tropi Piala Dunia 2010 Untuk Spayol
Bendera Spayol
Tim Matador Spayol
Kiper Terbaik Dunia Iker Casillas (Spayol)Piala Dunia 2010 Afrika Selatan
Piala Eropa 2008 Untuk Spayol
Sportifitas. Rubben peluk Casillas usai pertandingan.
Tim Runner Up Belanda Piala Dunia 2010
Diego Forlan Pemain Terbaik Ala FIFA Piala Dunia 2010 Afrika Selatan
Top Skorer Thomas Muller (Jerman) Fifa Piala Dunia 2010
Tim Panzer Jerman Diposisi Ketiga Piala Dunia 2010 Setelah Menekuk Uruguy 3: 2 di Final Juara III. Foto-foto GOOGLE.
Langganan:
Postingan (Atom)