DENGAN NIAT BAIK, ISI BLOG INI BUKAN UNTUK MELANGGAR UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. APABILA ADA ORANG-LEMBAGA DLL YANG KEBERATAN DENGAN ISI DARI BLOG INI, BOLEH MELAYANGKAN SURAT ELEKTRONIK KE EMAIL : rosenmanmanihuruk@gmail.com atau SMS/WA ke NO 08127477587. FB Asenk Lee Saragih.UNTUK DICABUT ISI DARI BLOG YANG KEBERATAN BERSANGKUTAN.
Minggu, 31 Mei 2009
Inang-Inang Pasar Angso Duo Jambi Lebih Suka Mega-Prabowo
Jambi, Batak Pos
Inang-inang (ibu-ibu) pedagang pagi Pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi lebih menyukai pasangan calon presiden Megawati-Prabowo (Mega-Prabowo) jadi Presiden RI 2009-2014 mendatang. Inang-inang itu mengakui kalau sosok tokoh Nasional keduanya lebih merakyat dan lebih peduli terhadap pedagang kecil.
Demikian garis merah pendapat sejumlah Inang-innag pedagang Pasar Angso Duo Jambi saat diwawancarai Batak Pos, Jumat (29/5) pagi. Menurut Roslina br Sumbayak, pedagang sayuran misalnya, dirinya lebih tertarik kepada pasangan Mega-Pro dari pada pasangan lainnya.
“Selaku pedagang kecil di pasar tradisional ini, saya lebih suka kepada pasangan Mega-Pro. Alasan saya karena Ibu Megawati adalah kaum hawa yang peduli terhadap wong cilik. Sementara Bapak Prabowo adalah sosok bapak yang tidak sombong dan peduli terhadap kaum tani. Lihat saja iklannya di TV, sungguh menggugah kaum lemah,”ujarnya.
Hal senada juga dikatakan Lince br Purba, pedagang cabei merah di pasar yang sama. Menurut dia, pasangan Mega-Pro sungguh menjanjikan kepada para pedagang kecil masa mendatang.
“Saat ini yang tumbuh subur hanya pusat-pusat perbelanjaan modern di Kota Jambi. Namun kondisi pasar tradisional terabaikan. Padahal kami di pasar ini juga bayar retribusi. Perhatian pemerintah pusat saat ini kepada pasar tradisional di daerah minim. Saya berharap pasangan Mega-Pro bisa kelak mengatasi ini jika mereka terpilih,”katanya.
Sementara itu, M Silalahi, pedagang rempah dan sayuran di Pasar Angso Duo Jambi mengatakan, keberadaan pedagang kecil di pasar tradisional tidak dihargai pemerintah.
“Buktinya kondisi pasar terus buruk dengan berbagai kubangan sampah. Pengelolaan pasar tidak baik. Perhatian pemerintah dengan pinjaman modal kepada pedagang pasar tradisional juga masih minim. Kita masih bergantung kepada rentenir untuk modal,”ujarnya.
Hal senada juga diakui Rosmalina, seorang pedagang umbi-umbian di pasar yang sama. Menurutnya, lima tahun kepemimpinan SBY-JK tidak menunjukkan perubahan mendasar bagi perekonomian pedagang kecil. Harga bahan pokok terus naik sementara penghasilan relatif kecil.
Secara terpisah, Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Lembaga Budaya Batak (LBBJ) Provinsi Jambi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM mengatakan, sekitar 2000 jiwa masyarakat Batak di Provinsi Jambi menggantungkan hidupnya sebagai pedagang pasar pagi tradisional.
Di Kota Jambi para pedagng itu tersebar di Pasar Tradisional Angso Duo, Pasar Talangbanjar, Pasar Remaja Sipin Ujung dan pasar tradisional lainnya. Para pedagang pasar pagi ini beraktifitas dari pukul 02.00 dini hari hingga pukul 08.00 pagi. ruk
Penertiban PETI di DAS Batanghari Belum Maksimal
Jambi, Batak Pos
Penertiban praktek Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari hingga kini belum maksimal. Aparat terkait masih mendua hati untuk penertiban PETI yang merusak DAS Batanghari tersebut. Pemerintah terkesan tak peduli terhadap pelestarian lingkungan.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III (Bidang Amdal) DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan SH kepada Batak Pos, Jumat (29/5). Menurutnya, hingga kini praktek PETI masih marak. Seperti di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Muarojambi, Batanghari.
Disebutkan, pelaku PETI yang beroperasi di DAS Batanghari sebagian besar warga pendatang. Pelaku PETI tersebut diduga dibekingi pengusaha lokal yang meraup untuk dari praktek PETI tersebut.
Sungai Batanghari Mengering. Foto Asenk Lee Saragih.
Dewan meminta jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Polda Jambi serta Pemerintah Kabupaten terkait untuk serius dalam penertiban PETI tersebut. Pencemaran yang dilakukan PETI tersebut akan merusak ekosistim air sungai yang merupakan obyek pencaharian warga Provinsi Jambi melalui budidaya ikan sungai dan bahan baku air minim PDAM Tirta Mayang Jambi.
Data yang diperoleh Batak Pos dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi, Jumat (29/5) menyebutkan, dari hasil uji sampel yang dilaksanakan UPTB BLHD Provinsi Jambi yang dari sampel air dan sedimen yang diambil di Desa Mesao (bagian hilir sungai) serta yang berada di Desa Muara Mesao di Sungai Dingin sudah mengkwatirkan.
Desa Muara Mesao merupakan bagian hilir outlet PT Tunas Harapan Sejahtera yang merupakan perusahaan penambangan emas sudah masuk standar baku mutu sebagaimana dijelaskan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (BM kadar air raksa) (Hg), dalam air untuk kelas II, yakni sebesar 0, 002 mg/l.
Sedangkan untuk sedimen khususnya sampel yang berasal dari Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, parameter mercury (Hg) terdeteksi dengan kadar 0. 001 mg per kilogram.
Kepala BLHD Provins Jambi Arfan mengatakan, masyarakat Provinsi Jambi diminta menjaga kelestarian lingkungan serta dapat menyelamatkan DAS Batanghari dari pencemarannya.
Bahkan dia juga mengingatkan, agar seluruh industri yang berada di pinggiran DAS Batanghari untuk tidak membuah limbahnya langsung ke sungai mengingat keberadan Sungai Batanghari merupakan sumber air bersih yang selama ini dikonsumsi masyarakat di Provinsi Jambi. ruk
Penertiban praktek Pertambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari hingga kini belum maksimal. Aparat terkait masih mendua hati untuk penertiban PETI yang merusak DAS Batanghari tersebut. Pemerintah terkesan tak peduli terhadap pelestarian lingkungan.
Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi III (Bidang Amdal) DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan SH kepada Batak Pos, Jumat (29/5). Menurutnya, hingga kini praktek PETI masih marak. Seperti di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Muarojambi, Batanghari.
Disebutkan, pelaku PETI yang beroperasi di DAS Batanghari sebagian besar warga pendatang. Pelaku PETI tersebut diduga dibekingi pengusaha lokal yang meraup untuk dari praktek PETI tersebut.
Sungai Batanghari Mengering. Foto Asenk Lee Saragih.
Dewan meminta jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Polda Jambi serta Pemerintah Kabupaten terkait untuk serius dalam penertiban PETI tersebut. Pencemaran yang dilakukan PETI tersebut akan merusak ekosistim air sungai yang merupakan obyek pencaharian warga Provinsi Jambi melalui budidaya ikan sungai dan bahan baku air minim PDAM Tirta Mayang Jambi.
Data yang diperoleh Batak Pos dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi Jambi, Jumat (29/5) menyebutkan, dari hasil uji sampel yang dilaksanakan UPTB BLHD Provinsi Jambi yang dari sampel air dan sedimen yang diambil di Desa Mesao (bagian hilir sungai) serta yang berada di Desa Muara Mesao di Sungai Dingin sudah mengkwatirkan.
Desa Muara Mesao merupakan bagian hilir outlet PT Tunas Harapan Sejahtera yang merupakan perusahaan penambangan emas sudah masuk standar baku mutu sebagaimana dijelaskan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (BM kadar air raksa) (Hg), dalam air untuk kelas II, yakni sebesar 0, 002 mg/l.
Sedangkan untuk sedimen khususnya sampel yang berasal dari Desa Teluk Kuali, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, parameter mercury (Hg) terdeteksi dengan kadar 0. 001 mg per kilogram.
Kepala BLHD Provins Jambi Arfan mengatakan, masyarakat Provinsi Jambi diminta menjaga kelestarian lingkungan serta dapat menyelamatkan DAS Batanghari dari pencemarannya.
Bahkan dia juga mengingatkan, agar seluruh industri yang berada di pinggiran DAS Batanghari untuk tidak membuah limbahnya langsung ke sungai mengingat keberadan Sungai Batanghari merupakan sumber air bersih yang selama ini dikonsumsi masyarakat di Provinsi Jambi. ruk
Jumat, 29 Mei 2009
Dubes Kerajaan Denmark Kunjungi Candi Muaro Jambi
Jambi, Batak Pos
Duta Besar (Dubes) Kerajaan Denmark, Boerge Petersen bersama isterinya didampingi Pelaksana Tugas (Peltu) Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jambi Drs Satria Budhi mengunjungi Candi Muarojambi. Selain candi Muarojambi, Dubes Denmark juga mengunjungi sejumlah pusat kerajinan di Jambi.
Diantaranya Sanggar Batik Seri Tanjung PKK Provinsi Jambi, Balai Kerajinan Rakyat Selaras Pinang Masak Mudung Laut Seberang Kota Jambi dan Candi Muaro Jambi serta tempat-tempat lainnya yang ada di Provinsi Jambi.
Kunjungan itu dilakukan sejak Rabu-Kamis (27-28/5). Duta Besar Kerajaan Denmark bersama isterinya ke Candi Muaro Jambi ini disambut Bupati Muaro Jambi H. Burhanuddin Mahir beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan tarian sekapur sirih.
Dubes Kerajaan Denmark bersama isterinya langsung menuju Gedung Koleksi Kepurbakalaan Situs Muaro Jambi. Di gedung ini Dubes bersama isterinya dengan serius mendengarkan penjelasan dan cerita tentang sejarah berdirinya Candi Muaro Jambi dari petugas kepurbakalaan serta melihat langsung koleksi-koleksi benda bersejarah yang ada di Candi Muaro Jambi.
Di Candi Muaro Jambi ini Dubes Kerajaan Denmark bersama isterinya juga menyaksikan atraksi kompangan serta tari-tarian daerah yang berasal dari Kabupaten Muaro Jambi.
Menurut, Reporter TVRI Pusat Jakarta yang juga pengurus dari Even Organizer Jakarta, Devy, kunjungan Dubes Kerajaan Denmark ini adalah merupakan sebuah kunjungan yang bersahabat dalam rangka sebuah acara yang namanya colour of the world.
Yaitu sebuah acara yang mengajak para duta besar dari negara sahabat untuk bertandang ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Sampai saat ini kita sudah menerbangkan sebanyak 14 duta besar ke provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Dan kebetulan Dubes Kerajaan Denmark ini memilih Provinsi Jambi.
“Dipilihnya Provinsi Jambi oleh Dubes Kerajaan Denmark ini adalah karena menurut Dubes dari Kerajaan Denmark tersebut Provinsi Jambi adalah suatu tempat yang memang belum pernah didatanginya. Disamping itu juga karena dirinyapun (Dubes) kebetulan adalah seorang yang suka dengan kultur ataupun budaya serta juga mempelajarinya, dan kebetulan juga isterinya pun adalah seorang yang amat suka dengan batik,”katanya. ruk
Wiranto Berpantun di Jambi
Jambi, Batak Pos (Foto Asenk Lee Saragih)
Calon Wakil Presiden (Golkar-Hanura), Wiranto berpantun di Jambi usai melantik Tim Kampanye-pasangan presiden Jusuf Kalla (JK)-Wiranto di Tugu Juang Jambi, Rabu (27/5). Pantun “Burung kutilang burung yang indah, hinggab di atas pohon jati. Jauah-jauah saya dating ke Jambi hany untuk bertemu pendukung sejati.
Pantun yang diucapkan Wiranto mendapat sambutan meriah ratusan kader Partai Golkar-Hanura. Pantun kedua Wiranto “Ikan Sepat, Ikan Gabus, makin cepat makin bagus” juga mendapat sambutan yang meriah.
Pantun lebih cepat lebih bagus juga merupakan sikap atau slogan yang diusung pasangan JK-Wiranto. Menurutya pasangannya merupakan pasangan yang duluan melakukan ijab Kabul tanpa tawar menawar. Dirinya hanya bertemu satu kali dengan JK langsung jadi.
Kemudian menurut Wiranto Jk-Wiranto pasangan yang duluan mendeklarikandiri serta pertama juga mendaftar di KPU. “Sikap lebih cepat lebih bagus, berupakan sikap pemimpin yang tegas dan siap mengambil resiko,”katanya. ruk
Wiranto Minta TNI-Polri Netral
Jambi, Batak Pos
Calon Wakil Presiden (Golkar-Hanura), Wiranto meminta anggota TNI-Polri netral dalam pemilihan Presiden RI, 8 Juli 2009 mendatang. Adanya arahan oknum petinggi TNI kepada keluarga jajaran anggota TNI-Polri untuk memilih pasangan calon tertentu, menurutnya hal itu menyalahi.
Dirinya juga meminta agar petinggi dan anggota TNI-Polri untuk tidak melakukan politik praktis. Hal itu guna menjaga netralitas TNI-Polri dimata masyarakat. Wiranto juga meminta keluarga anggota TNI-Polri untuk tidak terlibat langsung dalam tim sukses pasangan kandidat presiden.
Lantik : Wiranto didampingi Koordinator Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto Wilayah Sumatera II, Marzuki Ahmad (Golkar) dan Fauzi Achmad (Hanura) melantik tim kampanye JK-Wiranto Provinsi Jambi di Tugu Juang Jambi, Rabu (27/5). Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Peryataan itu disampaikan Wiranto kepada wartawan di Jambi saat melantik Tim Kampanye-pasangan presiden Jusuf Kalla (JK)-Wiranto di Tugu Juang Jambi, Rabu (27/5). Menurutnya, pelaksanaan pelantikan tim kampenye di Tugu Juang Jambi tersebut sebagai momentum perjuangan untuk perubahan.
“Saya meminta tim kampanye yang terdiri dari kader Golkar dan Hanura di Provinsi Jambi untuk jemput bola. Tim kampanye juga diminta untuk mendekati rakyat dan melakukan pencitraan yang baik JK-Wiranto dimata rakyat. Agar rakyat memberikan mandat untuk JK-Wiranto menjadi pemimpin Bangsa RI untuk perubahan lebih baik,”katanya.
Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto Provinsi Jambi, Yopi Mutholib mengatakan, tim kampanye tersebut sebanyak 200 orang yang terdiri dari kader dan pengurus Partai Golkar-Hanura Provinsi Jambi. ruk
Calon Wakil Presiden (Golkar-Hanura), Wiranto meminta anggota TNI-Polri netral dalam pemilihan Presiden RI, 8 Juli 2009 mendatang. Adanya arahan oknum petinggi TNI kepada keluarga jajaran anggota TNI-Polri untuk memilih pasangan calon tertentu, menurutnya hal itu menyalahi.
Dirinya juga meminta agar petinggi dan anggota TNI-Polri untuk tidak melakukan politik praktis. Hal itu guna menjaga netralitas TNI-Polri dimata masyarakat. Wiranto juga meminta keluarga anggota TNI-Polri untuk tidak terlibat langsung dalam tim sukses pasangan kandidat presiden.
Lantik : Wiranto didampingi Koordinator Tim Kampanye Nasional JK-Wiranto Wilayah Sumatera II, Marzuki Ahmad (Golkar) dan Fauzi Achmad (Hanura) melantik tim kampanye JK-Wiranto Provinsi Jambi di Tugu Juang Jambi, Rabu (27/5). Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Peryataan itu disampaikan Wiranto kepada wartawan di Jambi saat melantik Tim Kampanye-pasangan presiden Jusuf Kalla (JK)-Wiranto di Tugu Juang Jambi, Rabu (27/5). Menurutnya, pelaksanaan pelantikan tim kampenye di Tugu Juang Jambi tersebut sebagai momentum perjuangan untuk perubahan.
“Saya meminta tim kampanye yang terdiri dari kader Golkar dan Hanura di Provinsi Jambi untuk jemput bola. Tim kampanye juga diminta untuk mendekati rakyat dan melakukan pencitraan yang baik JK-Wiranto dimata rakyat. Agar rakyat memberikan mandat untuk JK-Wiranto menjadi pemimpin Bangsa RI untuk perubahan lebih baik,”katanya.
Ketua Tim Kampanye JK-Wiranto Provinsi Jambi, Yopi Mutholib mengatakan, tim kampanye tersebut sebanyak 200 orang yang terdiri dari kader dan pengurus Partai Golkar-Hanura Provinsi Jambi. ruk
Tiga Bupati di Jambi Masuk Tim Kampanye JK-Wiranto
Jambi, Batak Pos
Tiga bupati di Provinsi Jambi masuk dalam daftar tim kampanye pasangan Presiden Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto). Tiga kepala daerah itu yakni Bupati Sarolangun, Hasan Basri Agus, Bupati Tebo Madjid Mu’az dan Bupati Bungo Zulfikar Achmad.
Hal itu terungkap saat Koordinator Kampanye Nasional JK-Wiranto wilayah Sumatera II, Fauzi Achmad membacakan daftar tim kampanye JK-Wiranto Provinsi Jambi di Tugu Juang Jambi, Rabu (27/5). Bupati Tebo Madjid Mu’az tampak hadir dengan mengenakan almamater Golkar.
Bupati Tebo saat hadir. Foto Asenk Lee Saragih.
Menurut Wakil Ketua tim kampanye JK-Wiranto Provinsi Jambi, H Mardinal, tiga kepala daerah tersebut merupakan kader Golkar Provinsi Jambi. Ketiganya maju dalam pemilihan kepala daerah lewat partai Golkar.
DPP Golkar Provinsi Jambi meminta loyalitas ketiga bupati tersebut turut memenangkan pasangan JK-Wiranto yang diusung Partai Golkar-Hanura. Masuknya tiga nama bupati tersebut tidak melanggar undang-undang Pemilu.
Sementara itu sejumlah pejabat publik di Jambi juga ikut menjadi tim kampanye pasangan Presiden. Walikota Jambi dr Bambang Priyanto, Wakil Walikota Jambi Sum Indra, Bupati Muarojambi, Burhanudin Mahir, Bupati Tanjung Jabung Timur, Abdullah Hich masuk tim sukses pasangan SBY-Boediono. ruk
Tiga bupati di Provinsi Jambi masuk dalam daftar tim kampanye pasangan Presiden Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Wiranto). Tiga kepala daerah itu yakni Bupati Sarolangun, Hasan Basri Agus, Bupati Tebo Madjid Mu’az dan Bupati Bungo Zulfikar Achmad.
Hal itu terungkap saat Koordinator Kampanye Nasional JK-Wiranto wilayah Sumatera II, Fauzi Achmad membacakan daftar tim kampanye JK-Wiranto Provinsi Jambi di Tugu Juang Jambi, Rabu (27/5). Bupati Tebo Madjid Mu’az tampak hadir dengan mengenakan almamater Golkar.
Bupati Tebo saat hadir. Foto Asenk Lee Saragih.
Menurut Wakil Ketua tim kampanye JK-Wiranto Provinsi Jambi, H Mardinal, tiga kepala daerah tersebut merupakan kader Golkar Provinsi Jambi. Ketiganya maju dalam pemilihan kepala daerah lewat partai Golkar.
DPP Golkar Provinsi Jambi meminta loyalitas ketiga bupati tersebut turut memenangkan pasangan JK-Wiranto yang diusung Partai Golkar-Hanura. Masuknya tiga nama bupati tersebut tidak melanggar undang-undang Pemilu.
Sementara itu sejumlah pejabat publik di Jambi juga ikut menjadi tim kampanye pasangan Presiden. Walikota Jambi dr Bambang Priyanto, Wakil Walikota Jambi Sum Indra, Bupati Muarojambi, Burhanudin Mahir, Bupati Tanjung Jabung Timur, Abdullah Hich masuk tim sukses pasangan SBY-Boediono. ruk
Kota Jambi Belum Bebas Gizi Buruk
Jambi, Batak Pos
Daerah Kota Jambi hingga kini belum bebas dari kerawanan gizi buruk. Kecamatan Pelayanan merupakan peta lokasi gizi buruk di Jambi. Sementara itu Kota Jambi sudah mencapai 87,5 persen kecamatan bebas rawan pangan dan gizi.
Foto http://mamas86.files.wordpress.com.
Standar pelayanan minimal kurang dari 80 persen. Pemerintah Kota Jambi telah melakukan upaya dalam membebaskan gizi buruk di Kota Jambi. Hal itu dilakukan melalui program Pemberian Makanan Tambahan (PMT).
Demikian dikatakan Walikota Jambi, dr Bambang Priyanto kepada Batak Pos di ruang kerjanya, Selasa (26/5). Menurut dia, Pemerintah Kota Jambi kini meningkatkan kondisi kesehatan masyarakat, terutama gizi balita dari keluarga miskin.
“Kecamatan Pelayanngan menjadi lumbung gizi buruk. Pemukiman terkesan kumuh dan sebagain besar penduduknya keluarga kurang mampu. Sementara kecamatan lainnya sudah bebas gizi buruk,”katanya.
Disebutkan, program pemberian tambahan makanan dan vitamin dan PMT kepada balita keluarga miskin sudah mulai dilakukan. Pemerintah Kota Jambi juga telah membangun Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Manap yang secara bertahap mulai beroperasi. ruk
Pemprov Jambi Masih Kesulitan Perluas Tanaman Karet
Jambi, Batak Pos
Pemeritah Provinsi Jambi masih kesulitan mengembangkan perkebunan karet di Provinsi Jambi. Kesulitan itu akibat kemampuan petani karet untuk melakukan peremajaan karet sangat rendah. Selain itu 150 ribu hektar areal perkebunan karet sudah tua.
Seluas 150 ribu hektar perkebunan karet harus segera diremajakan secara bertahap. Kesulitan yang dihadapi juga ketersediaan sumber bibit /benih karet belum memadai.
Masalah yang dihadapi Dinas Perkebunan Provinsi Jambi belum tersedianya teknologi pembukaan lahan tanpa bakar yang murah. Kemudian kondisi jalan produksi di sentra karet tidak mendukung arus lalu lintas hasil karet.
Hal tersebut dikatakan Ketua Aliansi LSM Untuk Peremajaan Karet Rakyat (ALJ-PAKAR), Ir Nasroel Yasir kepada Batak Pos, Selasa (26/5). Menurutnya, luas areal perkebunan karet di Provinsi Jambi saat ini mencapai 622.414 hektar.
Disebuitkan, tanaman belum menghasilkan 126.648 hektar, tanaman menghasilkan 344.870 hektar, tanaman tua atau rusak 150.896 hektar dan produksi karet kering 255.702 ton.
Pendapatan bruto petani mencapai Rp 4.398.074.000 dengan harga ditingkat petani Rp 8.600 kilogram. Sementara volume ekspor mencapai 250.781.280 kilogram dengan nilai ekspor U$ 458.681.899 per tahun. ruk
107.968 Hektar Hutan di Batanghari Rusak Parah
Jambi, Batak Pos
Seluas 107.968 hektar atau 50 persen dari 215.936 hektar hutan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi kini rusak parah. Kerusakan hutan itu akibat pembalakan liar yang tak terkendali dimasa lampau.
Selain akibat ilegal logging, kerusakan hutan di Batanghari juga akibat perambahan dan okupasi oleh masyarakat sehingga sudah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Bupati Batanghari Syahirsyah. Foto Pemkab Batanghari.com
Demikian dikatakan Bupati Batanghari, Syahirsyah kepada Batak Pos di Jambi, Selasa (26/5). Menurut dia, kawasan hutan di Kabupaten Batanghari sekitar 215.936 ha terdiri dari Hutan Produksi (HP) 118.411 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 66.656 hektar.
Kemudian Taman Hutan Raya (THR) 15.830 hektar, Taman Nasional Bukit Duabelas seluas 14.773 hektar, Cagar alam Durian Luncuk 41 hektar dan Taman Nasional Bukit Sari seluas 315 hektar.
Disebutka, kerusakan hutan akibat ilegal logging dan perambahan hutan di Kabupaten Batanghari sudah merupakan permasalahan besar. Selama ini ilegal logging sulit untuk diatasi karena penanggulangan yang dilakukan masih bersifat parsial.
Selain itu juga belum menyentuh penyelesaian yang mendasar dan penanggulangannya masih terkosentrasi pada usaha penangkapan, penyitaan dan pelelangan kayu hasil ilegal logging.
Menurut Syahirsyah, adminstrasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Syaifudin yang dicanangkan sebagai lokasi hutan lindung berada di wilayah Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Muara Tembesi dan Bajubang yang tersebar pada 10 desa (Bungku, Pompa Air, Mekar Jaya, Singkawang, Sridadi, Tenam, Jepak, Ampelu, Muara Jangga dan Bulian, yang dilindungi.
Kawasan hutan itu merupakan asli habitat tumbuhan bulian. Kayu bulian habitat alami di Sumatera hanya ada di Provinsi Jambi yakni di Tahura Senami dan Desa Mersam Kabupaten Batanghari.
“Selain kekayaan flora juga terdapat beraneka jenis satwa langka yang dilindungi seperti Harimau Sumatera, Beruang Madu, Trenggiling, Napu dan Kijang yang hidup liar di Tahura itu,”ujarnya.
Menurut Syahirsah, kawasan itu merupakan salah satu daerah resapan air hujan yang di dalamnya terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke Sungai Bulian dan bermuara ke Sungai Batanghari. Kawasan ini juga merupakan habitat pohon unggulan seperti kayu tembesu, meranti, jelutung dan bulian yang sudah sangat langka ditemukan di daerah Provinsi Jambi. ruk
Seluas 107.968 hektar atau 50 persen dari 215.936 hektar hutan di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi kini rusak parah. Kerusakan hutan itu akibat pembalakan liar yang tak terkendali dimasa lampau.
Selain akibat ilegal logging, kerusakan hutan di Batanghari juga akibat perambahan dan okupasi oleh masyarakat sehingga sudah berubah fungsi menjadi lahan perkebunan dan pertanian. Bupati Batanghari Syahirsyah. Foto Pemkab Batanghari.com
Demikian dikatakan Bupati Batanghari, Syahirsyah kepada Batak Pos di Jambi, Selasa (26/5). Menurut dia, kawasan hutan di Kabupaten Batanghari sekitar 215.936 ha terdiri dari Hutan Produksi (HP) 118.411 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) 66.656 hektar.
Kemudian Taman Hutan Raya (THR) 15.830 hektar, Taman Nasional Bukit Duabelas seluas 14.773 hektar, Cagar alam Durian Luncuk 41 hektar dan Taman Nasional Bukit Sari seluas 315 hektar.
Disebutka, kerusakan hutan akibat ilegal logging dan perambahan hutan di Kabupaten Batanghari sudah merupakan permasalahan besar. Selama ini ilegal logging sulit untuk diatasi karena penanggulangan yang dilakukan masih bersifat parsial.
Selain itu juga belum menyentuh penyelesaian yang mendasar dan penanggulangannya masih terkosentrasi pada usaha penangkapan, penyitaan dan pelelangan kayu hasil ilegal logging.
Menurut Syahirsyah, adminstrasi Taman Hutan Raya Sultan Taha Syaifudin yang dicanangkan sebagai lokasi hutan lindung berada di wilayah Kecamatan Muara Bulian dan Kecamatan Muara Tembesi dan Bajubang yang tersebar pada 10 desa (Bungku, Pompa Air, Mekar Jaya, Singkawang, Sridadi, Tenam, Jepak, Ampelu, Muara Jangga dan Bulian, yang dilindungi.
Kawasan hutan itu merupakan asli habitat tumbuhan bulian. Kayu bulian habitat alami di Sumatera hanya ada di Provinsi Jambi yakni di Tahura Senami dan Desa Mersam Kabupaten Batanghari.
“Selain kekayaan flora juga terdapat beraneka jenis satwa langka yang dilindungi seperti Harimau Sumatera, Beruang Madu, Trenggiling, Napu dan Kijang yang hidup liar di Tahura itu,”ujarnya.
Menurut Syahirsah, kawasan itu merupakan salah satu daerah resapan air hujan yang di dalamnya terdapat anak-anak sungai yang mengalir ke Sungai Bulian dan bermuara ke Sungai Batanghari. Kawasan ini juga merupakan habitat pohon unggulan seperti kayu tembesu, meranti, jelutung dan bulian yang sudah sangat langka ditemukan di daerah Provinsi Jambi. ruk
Jambi Siaga Antisipasi Kebakaran Hutan
(Foto dikutip dari : http://farm1.static.flickr.com)
Jambi, Batak Pos
Pemerintah Provinsi Jambi kini bersiaga guna mengantisipasi kebakaran hutan di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau saat ini. Pusat Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jamb kini sudah mengerahkan personel dan peralatan di setiap kawasan yang dianggap rawan terjadi kebakaran.
Sekretaris Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi, Frans Tandipau, kepada wartawan, Selasa (26/5) mengatakan, pihaknya sepenuhnya telah mewaspadai, sebagai antisipasi mencegah serta mengatasi kebakaran lahan dan hutan, dengan menyiapkan personel dan peralatan.
“Bila ada terjadi kebakaran siap untuk diterjunkan. Hingga Selasa (26/5) baru tercatat lima titik panas (hot spot), namun memasuki bulan Mei kawasan Provinsi Jambi sudah tampak memasuki musim kemarau. Tidak itu saja, berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika setempat, suhu udara khususnya di siang hari cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai 35 derajat Celsius,”katanya.
Disebutkan, kondisi ini sangat rentan akan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Provinsi Jambi sendiri merupakan salah satu daerah di Sumatera yang sering mengalami kejadian kebakaran lahan dan hutan.
"Kita juga berharap kepada warga masyarakat, terutama warga yang ingin membuka lahan perkebunan atau ladang, untuk tidak menggunakan cara membakar. Kami juga menerjunkan personil untuk mencegah pembakaran lahan dan hutan oleh masyarakat,”katanya. ruk
.
Jambi, Batak Pos
Pemerintah Provinsi Jambi kini bersiaga guna mengantisipasi kebakaran hutan di Provinsi Jambi memasuki musim kemarau saat ini. Pusat Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jamb kini sudah mengerahkan personel dan peralatan di setiap kawasan yang dianggap rawan terjadi kebakaran.
Sekretaris Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jambi, Frans Tandipau, kepada wartawan, Selasa (26/5) mengatakan, pihaknya sepenuhnya telah mewaspadai, sebagai antisipasi mencegah serta mengatasi kebakaran lahan dan hutan, dengan menyiapkan personel dan peralatan.
“Bila ada terjadi kebakaran siap untuk diterjunkan. Hingga Selasa (26/5) baru tercatat lima titik panas (hot spot), namun memasuki bulan Mei kawasan Provinsi Jambi sudah tampak memasuki musim kemarau. Tidak itu saja, berdasarkan data Badan Meteorologi dan Geofisika setempat, suhu udara khususnya di siang hari cukup tinggi, yakni rata-rata mencapai 35 derajat Celsius,”katanya.
Disebutkan, kondisi ini sangat rentan akan terjadinya kebakaran lahan dan hutan. Provinsi Jambi sendiri merupakan salah satu daerah di Sumatera yang sering mengalami kejadian kebakaran lahan dan hutan.
"Kita juga berharap kepada warga masyarakat, terutama warga yang ingin membuka lahan perkebunan atau ladang, untuk tidak menggunakan cara membakar. Kami juga menerjunkan personil untuk mencegah pembakaran lahan dan hutan oleh masyarakat,”katanya. ruk
.
Satpam PT. Agroline Tewas Digorok
Diduga Kawan Dekat
Jambi, Batak Pos
Seorang petugas keamanan (satpam) PT. Agroline, Rafiq (28) ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi tubuh menggenaskan. Kondisi korban leher nyaris putus, tubuhnya mengalami luka bacok dan tusukan. Dua bekas tusukan di dada bagian kiri dan perut, satu luka bacok di bagian lengan dan punggung sebelah kiri.
Mayat Rafiq ditemukan Senin (25/5) sekira pukul 08.30 WIB di kantornya di Jalan Pattimura Simpang Rimbo, Kecamatan Kotabaru atau tepatnya di dekat Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Korban diduga tewas dibunuh orang tak dikenal.
Rafiq pertama kali ditemukan oleh teman satu kerjanya, yang ingin masuk kantor. Kapoltabes Jambi, AKBP Bobby IOR Adoe yang langsung datang ke TKP mengatakan, korban diperkirakan dibunuh pada Minggu (24/5) malam dan saat ditemukan korban telah tewas di dalam sebuah kamar di ruko dua tingkat milik PT. Agroline.
Menurut Bobby, selain leher nyaris putus pada tubuh korban juga ditemukan dua bekas tusukan di dada bagian kiri dan perut, satu luka bacok di bagian lengan dan punggung sebelah kiri. Berdasarkan olah TKP sementara , tidak ditemukan adanya barang yang hilang dan diduga korban dihabisi nyawanya oleh temannya sendiri.
"Motif pembunuhan belum diketahui, tapi berdasarkan hasil penyelidikan sementara pelaku berjumlah satu orang. Tim penyidik Poltabes Jambi masih memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut,"katanya. ruk
Jambi, Batak Pos
Seorang petugas keamanan (satpam) PT. Agroline, Rafiq (28) ditemukan tewas bersimbah darah dengan kondisi tubuh menggenaskan. Kondisi korban leher nyaris putus, tubuhnya mengalami luka bacok dan tusukan. Dua bekas tusukan di dada bagian kiri dan perut, satu luka bacok di bagian lengan dan punggung sebelah kiri.
Mayat Rafiq ditemukan Senin (25/5) sekira pukul 08.30 WIB di kantornya di Jalan Pattimura Simpang Rimbo, Kecamatan Kotabaru atau tepatnya di dekat Terminal Alam Barajo Kota Jambi. Korban diduga tewas dibunuh orang tak dikenal.
Rafiq pertama kali ditemukan oleh teman satu kerjanya, yang ingin masuk kantor. Kapoltabes Jambi, AKBP Bobby IOR Adoe yang langsung datang ke TKP mengatakan, korban diperkirakan dibunuh pada Minggu (24/5) malam dan saat ditemukan korban telah tewas di dalam sebuah kamar di ruko dua tingkat milik PT. Agroline.
Menurut Bobby, selain leher nyaris putus pada tubuh korban juga ditemukan dua bekas tusukan di dada bagian kiri dan perut, satu luka bacok di bagian lengan dan punggung sebelah kiri. Berdasarkan olah TKP sementara , tidak ditemukan adanya barang yang hilang dan diduga korban dihabisi nyawanya oleh temannya sendiri.
"Motif pembunuhan belum diketahui, tapi berdasarkan hasil penyelidikan sementara pelaku berjumlah satu orang. Tim penyidik Poltabes Jambi masih memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap siapa pelaku pembunuhan tersebut,"katanya. ruk
KPU Kota Jambi Tunda Penetapan DPT Pilpres
Jambi, Batak Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi menunda rapat pleno penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Presiden 8 Juli 2009 mendatang. Pleno akan dilaksanakan 28 Mei 2009. Sebelumnya, pleno DPT Kota Jambi ini direncanakan akan digelar Minggu (24/05).
Ketua Divisi Pemilih KPUD Kota Jambi, Agus Fiadi, S.Ip, Senin (25/5) mengatakan, penundaan pleno DPS (Daftar Pemilih Sementara) menjadi DPT ini, didasarkan ada beberapa data PPS yang telah masuk tapi masih harus diverifikasi ulang, dan hal ini sesuai dengan keputusan KPU pusat.
Disebutkan, DPS yang masuk dibandingkan dengan DPS Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu meningkat secara signifikan, bahkan diluar prediksi sebelumnya. Data awal Pemilu Legislatif sebanyak 364.194 pemilih menjadi 380.208 pemilih, jadi terjadi penambahan sebanyak 16.014 pemilih di Kota Jambi.
“Tapi data tersebut belum final sampai diadakan pleno penetapan DPS menjadi DPT, karena pihaknya masih melakukan verifikasi ulang, untuk menghindari kesalahan-kesalahan,”katanya.
Secara terpisah, Anggota KPUD Provinsi Jambi, Pahmi mengatakan, DPT Pilpres 2009 bertambah sekitar 17 ribu mata pilih. Penambahan itu akibat mata pilih Pemilu Legisltaif lalu banyak yang tidak masuk DPT Pemilu Legislatif. ruk
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi menunda rapat pleno penetapan DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Presiden 8 Juli 2009 mendatang. Pleno akan dilaksanakan 28 Mei 2009. Sebelumnya, pleno DPT Kota Jambi ini direncanakan akan digelar Minggu (24/05).
Ketua Divisi Pemilih KPUD Kota Jambi, Agus Fiadi, S.Ip, Senin (25/5) mengatakan, penundaan pleno DPS (Daftar Pemilih Sementara) menjadi DPT ini, didasarkan ada beberapa data PPS yang telah masuk tapi masih harus diverifikasi ulang, dan hal ini sesuai dengan keputusan KPU pusat.
Disebutkan, DPS yang masuk dibandingkan dengan DPS Pemilu Legislatif 9 April 2009 lalu meningkat secara signifikan, bahkan diluar prediksi sebelumnya. Data awal Pemilu Legislatif sebanyak 364.194 pemilih menjadi 380.208 pemilih, jadi terjadi penambahan sebanyak 16.014 pemilih di Kota Jambi.
“Tapi data tersebut belum final sampai diadakan pleno penetapan DPS menjadi DPT, karena pihaknya masih melakukan verifikasi ulang, untuk menghindari kesalahan-kesalahan,”katanya.
Secara terpisah, Anggota KPUD Provinsi Jambi, Pahmi mengatakan, DPT Pilpres 2009 bertambah sekitar 17 ribu mata pilih. Penambahan itu akibat mata pilih Pemilu Legisltaif lalu banyak yang tidak masuk DPT Pemilu Legislatif. ruk
Rapat Pelepasan Aset Provinsi Jambi Tarik Ulur
Jambi, Batak Pos
Rapat Anggota DPRD Provinsi Jambi soal pelepasan hibah sejumlah aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kepada sejumlah pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jambi terjadi tarik ulur. Ada sejumlah kepentingan anggota dewan soal pelepasan aset Pemprov Jambi yang bernilai ratusan miliar Rupiah itu. Pelepasan sejumlah aset Provinsi Jambi itu juga sebagai cara Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dalam menghilangkan jejak masalah.
Rencana pelepasan sejumlah aset Provinsi Jambi ke pemerintah kabupaten/kota mendapat pro kontra dari anggota DPRD Provinsi Jambi. Namun pembahasan pelepasan aset itu di DPRD Provinsi Jambi menjadi alot karena sejumlah kepentingan oknum dewan itu.
"Saya tetap tidak menyetujui pelepasan aset Provinsi Jambi itu terlebih aset pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi kepada Pemkot Jambi. Aset pasar tersebut sudah menjadi masalah beberapa tahun lalu oleh temuan BPK RI. Kalau hal ini dilepaskan, Gubernur Jambi hanya untuk menghilangkan jejak masalahnya. Paling terjadi voting di dewan dan politik uang diprediksi akan terjadi," demikian kata Anggota Komisi I (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Jambi, Ir H Sajfril Alamsyah kepada Batak Pos, Senin (25/5) di ruang kerjanya.
Menurutnya, jikapun ada pelepasan sejumlah aset Pemprov Jambi itu harus merata kepada sembilan kabupaten dua kota di Provinsi Jambi. Namun sebaiknya dewan harus mengkritisi rencana pelepasan aset tersebut karena dana APBD Provinsi Jambi sudah banyak yang terpakai.
Ketua Presedium LSM Gerakan Anti Korupsi (Garansi) Jambi, Ir Nasroel Yasir mengatakan, pelepasan sejumlah aset Pemprov Jambi itu kepada sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi terindikasi Kolusi Korupsi dan nepotisme (KKN).
Dirinya juga meminta DPRD Provinsi Jambi untuk tidak menghalalkan segala cara dalam menyetujui usulan eksekutif itu dalam menghibahan aset. Perlu adanya penilaian aset serta peninjauan lokasi aset yang hendak dihibahkan tersebut. Sehingga hibah aset tidak hanya diatas kertas namun juga ada peninjauan lapangan oleh dewan. ruk
Rapat Anggota DPRD Provinsi Jambi soal pelepasan hibah sejumlah aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi kepada sejumlah pemerintah kabupaten kota di Provinsi Jambi terjadi tarik ulur. Ada sejumlah kepentingan anggota dewan soal pelepasan aset Pemprov Jambi yang bernilai ratusan miliar Rupiah itu. Pelepasan sejumlah aset Provinsi Jambi itu juga sebagai cara Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin dalam menghilangkan jejak masalah.
Rencana pelepasan sejumlah aset Provinsi Jambi ke pemerintah kabupaten/kota mendapat pro kontra dari anggota DPRD Provinsi Jambi. Namun pembahasan pelepasan aset itu di DPRD Provinsi Jambi menjadi alot karena sejumlah kepentingan oknum dewan itu.
"Saya tetap tidak menyetujui pelepasan aset Provinsi Jambi itu terlebih aset pasar Tradisional Angso Duo Kota Jambi kepada Pemkot Jambi. Aset pasar tersebut sudah menjadi masalah beberapa tahun lalu oleh temuan BPK RI. Kalau hal ini dilepaskan, Gubernur Jambi hanya untuk menghilangkan jejak masalahnya. Paling terjadi voting di dewan dan politik uang diprediksi akan terjadi," demikian kata Anggota Komisi I (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Jambi, Ir H Sajfril Alamsyah kepada Batak Pos, Senin (25/5) di ruang kerjanya.
Menurutnya, jikapun ada pelepasan sejumlah aset Pemprov Jambi itu harus merata kepada sembilan kabupaten dua kota di Provinsi Jambi. Namun sebaiknya dewan harus mengkritisi rencana pelepasan aset tersebut karena dana APBD Provinsi Jambi sudah banyak yang terpakai.
Ketua Presedium LSM Gerakan Anti Korupsi (Garansi) Jambi, Ir Nasroel Yasir mengatakan, pelepasan sejumlah aset Pemprov Jambi itu kepada sejumlah pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi terindikasi Kolusi Korupsi dan nepotisme (KKN).
Dirinya juga meminta DPRD Provinsi Jambi untuk tidak menghalalkan segala cara dalam menyetujui usulan eksekutif itu dalam menghibahan aset. Perlu adanya penilaian aset serta peninjauan lokasi aset yang hendak dihibahkan tersebut. Sehingga hibah aset tidak hanya diatas kertas namun juga ada peninjauan lapangan oleh dewan. ruk
Kamis, 28 Mei 2009
Program Batanghari Bersih Mati Suri
Jambi, Batak Pos
Program "Batanghari Bersih" yang dicabangkan Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2006 lalu, hingga kini masih mati suri. Program yang difokuskan untuk pelestarian sungai Batanghari Jambi hanya kegiatan seremonial tanpa adanya aksi yang menunjukkan tanda-tanda pelestarian lingkungan.
Aksi nyata untuk menyelamatkan Sungai Batanghari dari kerusakan lingkungan belum ada. Bahkan kerusakan lingkungan melalui pencemaran cenderung meningkat tahun ketahun. Program Batanghari Bersih yang dicetuskan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2006 lalu tidak berjalan dan hanya kegiatan seremonial belaka.
Sampah : Sungai Batanghari Jambi masih menjadi tempat pembuangan sampah oleh sejumlah perusahaan dan masyarakat umum yang bermukim di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Tampak sampah berserakan di pinggir sungai saat surutnya 15 meter debit sungai di Ancol Jambi, senin (25/5). foto batak pos/rosenman manihuruk.
Program Batanghari Bersih yang dicetuskan itu tidak jalan, terbukti tidak tampaknya gebrakan dari berbagai instansi terkait, baik merawat, membersihkan atau menekan tingkat pencemarannya. Salah satu langkah yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi guna mengantisipasi kerusakan hutan dan pencemaran sungai di Provinsi Jambi, adalah program Batanghari Bersih.
Demikian dikatakan pengamat lingkungan dari Universitas Batanghari Jambi, Sainil kepada wartawan, Senin (25/5). Menurut dia, Sungai Batanghari yang memiliki panjang 1.740 km itu, kini tidak saja tercemar oleh berbagai limbah, namun tingkat pendangkalan dan penyempitan alurnya pun kian tinggi.
"Program Batanghari Bersih itu bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan penataan sungai terpanjang di Sumatra agar dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai sektor. Seperti dinas perhubungan yang berkepentingan memanfaatkan sungai tersebut sebagai alur pelayaran, juga tidak tampak melakukan kegiatan pengerukan, dan penataan,"katanya.
Kemudian, Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, PDAM Jambi yang memanfaatkan air tersebut untuk dikonsumsi dan budidaya juga tidak tampak melakukan kegiatan menekan tingkat pencemaran.
Sementara itu Sekretasris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs A.M. Firdaus, M.Si, mengatakan, program Sungai Batanghari yang melibatkan beberapa instasni teknis, baik di Provinsi Jambi maupun kabupaten/kota belum berjalan optimal. Namun implementasi program ini hingga Mei 2009 masih mati suri.
Disebutkan, hal itu disebabkan masih belum terkoordinir dengan baik kegiatan antar dinas/instansi provinsi dengan kabupaten/kota. Kedepan Program Batanghari Bersih ini dapat dilaksanakan dengan terpadu dan berkesinambungan melalui MoU yang dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
“Mengingat luas dan kompleksnya persoalan lingkungan hidup ini, saya berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang vital dan strategis. Sehingga mampu menstimulus sektor pendukung lainya guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini,"katanya.
Disebutkan, secara nasional dan regional isu strategis yang mengemuka adalah kerusakan hutan, pencemaran sungai, serta pencemaran udara di kota-kota besar. Disamping itu tahun 2009 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pertama (2004-2009), yang akan dilanjutkan dengan RPJM tahap kedua.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, Drs Arfan , MM, mengakui kalau Program Batanghari Bersih jalan ditempat. Pihaknya meminta adanya koordinasi yang baik semua instansi yang terlibat didakamnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Jambi Nino Guritno mengatakan, pihaknya sudah mengajukan dana, baik melalui pemerintah provinsi maupun pusat untuk membuat kantung-kantung air di sisi sungai.
Kantung air itu berfungsi untuk menampung luapan air saat musim hujan, supaya tidak mengenangi pemukiman warga dan dataran rendah di bantaran sungai. Akibat pendangkalan, Sungai Batanghari sering kali tidak mampu menampung air saat musim hujan, sehingga selalu mengenangi pemukiman dan lahan pertanian. ruk
Program "Batanghari Bersih" yang dicabangkan Pemerintah Provinsi Jambi sejak tahun 2006 lalu, hingga kini masih mati suri. Program yang difokuskan untuk pelestarian sungai Batanghari Jambi hanya kegiatan seremonial tanpa adanya aksi yang menunjukkan tanda-tanda pelestarian lingkungan.
Aksi nyata untuk menyelamatkan Sungai Batanghari dari kerusakan lingkungan belum ada. Bahkan kerusakan lingkungan melalui pencemaran cenderung meningkat tahun ketahun. Program Batanghari Bersih yang dicetuskan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2006 lalu tidak berjalan dan hanya kegiatan seremonial belaka.
Sampah : Sungai Batanghari Jambi masih menjadi tempat pembuangan sampah oleh sejumlah perusahaan dan masyarakat umum yang bermukim di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari. Tampak sampah berserakan di pinggir sungai saat surutnya 15 meter debit sungai di Ancol Jambi, senin (25/5). foto batak pos/rosenman manihuruk.
Program Batanghari Bersih yang dicetuskan itu tidak jalan, terbukti tidak tampaknya gebrakan dari berbagai instansi terkait, baik merawat, membersihkan atau menekan tingkat pencemarannya. Salah satu langkah yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi guna mengantisipasi kerusakan hutan dan pencemaran sungai di Provinsi Jambi, adalah program Batanghari Bersih.
Demikian dikatakan pengamat lingkungan dari Universitas Batanghari Jambi, Sainil kepada wartawan, Senin (25/5). Menurut dia, Sungai Batanghari yang memiliki panjang 1.740 km itu, kini tidak saja tercemar oleh berbagai limbah, namun tingkat pendangkalan dan penyempitan alurnya pun kian tinggi.
"Program Batanghari Bersih itu bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan penataan sungai terpanjang di Sumatra agar dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai sektor. Seperti dinas perhubungan yang berkepentingan memanfaatkan sungai tersebut sebagai alur pelayaran, juga tidak tampak melakukan kegiatan pengerukan, dan penataan,"katanya.
Kemudian, Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan, PDAM Jambi yang memanfaatkan air tersebut untuk dikonsumsi dan budidaya juga tidak tampak melakukan kegiatan menekan tingkat pencemaran.
Sementara itu Sekretasris Daerah (Sekda) Provinsi Jambi Drs A.M. Firdaus, M.Si, mengatakan, program Sungai Batanghari yang melibatkan beberapa instasni teknis, baik di Provinsi Jambi maupun kabupaten/kota belum berjalan optimal. Namun implementasi program ini hingga Mei 2009 masih mati suri.
Disebutkan, hal itu disebabkan masih belum terkoordinir dengan baik kegiatan antar dinas/instansi provinsi dengan kabupaten/kota. Kedepan Program Batanghari Bersih ini dapat dilaksanakan dengan terpadu dan berkesinambungan melalui MoU yang dilaksanakan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi.
“Mengingat luas dan kompleksnya persoalan lingkungan hidup ini, saya berharap forum ini dapat menghasilkan rumusan program dan kegiatan yang vital dan strategis. Sehingga mampu menstimulus sektor pendukung lainya guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah ini,"katanya.
Disebutkan, secara nasional dan regional isu strategis yang mengemuka adalah kerusakan hutan, pencemaran sungai, serta pencemaran udara di kota-kota besar. Disamping itu tahun 2009 merupakan tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) pertama (2004-2009), yang akan dilanjutkan dengan RPJM tahap kedua.
Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi, Drs Arfan , MM, mengakui kalau Program Batanghari Bersih jalan ditempat. Pihaknya meminta adanya koordinasi yang baik semua instansi yang terlibat didakamnya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Jambi Nino Guritno mengatakan, pihaknya sudah mengajukan dana, baik melalui pemerintah provinsi maupun pusat untuk membuat kantung-kantung air di sisi sungai.
Kantung air itu berfungsi untuk menampung luapan air saat musim hujan, supaya tidak mengenangi pemukiman warga dan dataran rendah di bantaran sungai. Akibat pendangkalan, Sungai Batanghari sering kali tidak mampu menampung air saat musim hujan, sehingga selalu mengenangi pemukiman dan lahan pertanian. ruk
Gubernur Buka Lomba MTQ se Provinsi Jambi
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin membuka lomba Musyabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 39 Tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Bungo, Sabtu (23/5). Sementara itu Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Ratu Munawwaroh Zulkifli juga membuka Pameran dan Bazar dalam rangka pelaksanaan MTQ tersebut.
Pembukaan MTQ di halaman Masjid Agung Al Mubarak berlangsung hikmat. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk yang dilakukan Gubernur Jambi didampingi Bupati Bungo H. Zulfikar Ahmaf.
Pembukaan disaksikan para undangan yang terdiri dari para Muspida Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo, Para Bupati dan Walikota se Provinsi Jambi, Ketua Dekranasda Propinsi Jambi, Ratu Munawaroh Zulkifli dan Ketua Dekranasda Kabupaten Bungo Netty Zulfikar dan para Qori dan Qoriah peserta MTQ serta masyarakat Kabupaten Bungo.
MTQ ke 39 ini berlangsung selama lima hari mulai tanggal 23 Mei hingga 27 Mei 2009, yang akan mempertandingkan sembilan (9) Cabang, yakni cabang Tilawah Qur'an, cabang Canet, cabang Qiro'at, cabang Hafizil Qur'an, cabang Tafsir Al-Qur'an.
Kemudian cabang Fami Qur'an, cabang Syaril Qur'an. cabang Khat Al-Qur'an dan Berzanji Marhaban, dengan jumlah peserta yang mengikuti MTQ ke 39 kali ini berjumlah 700 orang yang turut mengambil bagian untuk mendapatkan peringkat yang terbaik.
Menurut Zulkifli Nurdin, pelaksanaan MTQ merupakan suatu kegiatan pembangunan dibidang agama, dan pembangunan bidang agama itu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. ruk
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin membuka lomba Musyabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 39 Tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Bungo, Sabtu (23/5). Sementara itu Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Ratu Munawwaroh Zulkifli juga membuka Pameran dan Bazar dalam rangka pelaksanaan MTQ tersebut.
Pembukaan MTQ di halaman Masjid Agung Al Mubarak berlangsung hikmat. Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk yang dilakukan Gubernur Jambi didampingi Bupati Bungo H. Zulfikar Ahmaf.
Pembukaan disaksikan para undangan yang terdiri dari para Muspida Provinsi Jambi dan Kabupaten Bungo, Para Bupati dan Walikota se Provinsi Jambi, Ketua Dekranasda Propinsi Jambi, Ratu Munawaroh Zulkifli dan Ketua Dekranasda Kabupaten Bungo Netty Zulfikar dan para Qori dan Qoriah peserta MTQ serta masyarakat Kabupaten Bungo.
MTQ ke 39 ini berlangsung selama lima hari mulai tanggal 23 Mei hingga 27 Mei 2009, yang akan mempertandingkan sembilan (9) Cabang, yakni cabang Tilawah Qur'an, cabang Canet, cabang Qiro'at, cabang Hafizil Qur'an, cabang Tafsir Al-Qur'an.
Kemudian cabang Fami Qur'an, cabang Syaril Qur'an. cabang Khat Al-Qur'an dan Berzanji Marhaban, dengan jumlah peserta yang mengikuti MTQ ke 39 kali ini berjumlah 700 orang yang turut mengambil bagian untuk mendapatkan peringkat yang terbaik.
Menurut Zulkifli Nurdin, pelaksanaan MTQ merupakan suatu kegiatan pembangunan dibidang agama, dan pembangunan bidang agama itu merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. ruk
Lomba Perahu Tradisional Meriahkan HUT Kota Jambi Ke 63
Sarolangun Juara I
Jambi, Batak Pos
Lomba perahu tradisional meriahkan hari jadi Kota Jambi ke 63 (17 Mei 2009) di Sungai Batanghari, Jambi, Minggu (24/5) siang. Lomba perahu tersebut terdiri dari tiga group yakni type naga diikuti enam kontingen, type A 10 kontingen dan type B 10 kontingen asal Provinsi Jambi. Tampil sebagai juara I type naga yakni kontingen Sarolangun, juara II Batanghari dan Juara III kontingen Tebo.
Lomba perahu tradisional dalam rangka HUT Kota Jambi itu disaksikan puluhan ribu masyarakat Provinsi Jambi di tepi sungai Batanghari. Pelaksanaan lomba perahu tradisional tersebut menempuh jarak kurang lebih lima kilo meter arah star Kelurahan Olak Kemang, Kecamatan Danau Teluk dan finis di depan Rumah Dinas Gubernur Jambi, Desa Kasang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi.
Wakil Walikota Jambi, Sum Indra yang turut menyaksikan lomba perahu tradisional tersebut mengatakan, lomba perahu itu merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Jambi. Lomba tersebut juga diharapkan sebagai agenda wisata tahunan yang diharapkan mampu menggaet wisatawan lokal maupaun manca negara.
Sementara itu salah seorang warga Simalungun, Provinsi Sumatera Utara, Lamhot Saragih (30) yang ikut menyaksikan lomba tersebut kepada Batak Pos mengatakan, lomba perahu tradisional tersebut cukup menarik perhatian wisatawan lokal. Namun pelaksaan ini hanya terkesan lokal, tidak melibatkan lomba perahu tradisional secara nasional maupun internasional.
"Kalau kegiatan ini melibatkan secara nasional, mungkin promosi wisata Sungai Batanghari bisa secara luas. Melalui kegiatan lomba perahu tradisional bisa mendatangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam transaksi perdagangan saat kegiatan berlangsung. Saya berharap kegiatan lomba perahu semacam ini bisa ditiru Kabupaten Simalungun khususnya di Danau Toba, Haranggaol,"katanya.
Menurut catatan Panitia, pemenang lomba Perahu Type Naga dari tahun ketahun yakni tahun 2006 Kabupaten Kerinci, 2007 Kabupaten Tebo, 2008 Kabupaten Kerinci dan 2009 ini Kabupaten Sarolangun yang merupakan pendatang baru di lomba perahu tradisional type naga ini.
Sementara hasil lomba untuk perahu type A Juara I Tim Naga Putih, II Tim FKPPI dan juara III Tim Pemuda Pancasila dan juara type B Juara I Tim Tanjung Jabung Barat, Juara II PDAM Tirta Mayang Kota Jambi dan III Tim Jambi Timur. ruk
Penjual Es Tebu Ancol Jambi Mendadak Untung
Laris Manis : Seorang penjual es tebu di Ancol Sungai Batanghari Jambi mendadak rezeki lebih banyak karena penjualannya laris manis ( satu gelas Rp 3000) dibawah suhu udara 35 derajat celsius (BMG Jambi) Minggu (24/5). Saat itu ribuan orang memadati Ancol Sungai Batanghari Kota Jambi menyaksikan lomba Perahu Tradisional dalam Rangka HUT Kota Jambi ke 63 (17 Mei 2009). foto batak pos/rosenman manihuruk
Penjual Es Tebu Ancol Jambi Mendadak Untung
Laris Manis : Seorang penjual es tebu di Ancol Sungai Batanghari Jambi mendadak rezeki lebih banyak karena penjualannya laris manis ( satu gelas Rp 3000) dibawah suhu udara 35 derajat celsius (BMG Jambi) Minggu (24/5). Saat itu ribuan orang memadati Ancol Sungai Batanghari Kota Jambi menyaksikan lomba Perahu Tradisional dalam Rangka HUT Kota Jambi ke 63 (17 Mei 2009). foto batak pos/rosenman manihuruk
Penjual Jagung Ancol Biasa Saja di Lomba Perahu
Minim : Ribuan orang yang memadati Ancol Sungai Batanghari Jambi yang menyaksikan lomba Perahu Tradisional dalam Rangka HUT Kota Jambi ke 63, Minggu (24/4) tak menambah omset Lina (29) seorang pedagang jagung bakar Ancol Kota Jambi. Menurutnya dagangannya lebih laris dari hari-hari biasa. Sebuah jagung bakar dihargai Rp 3000. foto batak pos/rosenman manihuruk.
Minggu, 24 Mei 2009
Validasi DPT Pilpres Tak Akurat
Jambi, Batak Pos
Validasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 mendatang yang dilakukan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Jambi tidak akurat. Dari hasil validasi masih banyak ditemukan nama ganda dan nama mata pilih yang belum tercantum. Kemudian mata pilih yang sudah pindah tahunan masih masuk dalam DPT.
Menurut penelusuran Batak Pos di Kelurahan Kebun Handil, Kota Jambi, Rabu (20/5) menunjukkan, DPT yang ditempelkan di kantor kelurahan yakni di TPS 12 Pemilu Legislatif, RT 12 dan RT 15 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi tidak akurat.
DPT atas nama Risma Damanik, Lidya Anita Sinaga, Ronda Florensi Sinaga yang tinggal di RT 15 Kebun Handil masih masuk dalam DPT Pilpres 2009. Padahal ketiga mata pilih tersebut sudah sejak tahun 2005 lalu pindah dari alamat tersebut. Ketiga nama itu sudah dilaporkan ke Ketua RT 15 H Muhammad Dimun tiga pecan lalu.
Ketiga nama diatas masih menerima undangan Pemilihan saat Pilkada Walikota Jambi Agustus 2008, Pemilu Legislatif April 2009. Padahal ketiga nama itu sudah diberitahukan pindah kepada ketua RT 15.
Namun DPT Pilpres 2009 ketiga nama itu masih masuk. Bahkan nama Ronda Florensi ganda di TPS 12 tersebut. Sementara satu mata pilih atas nama Aprin Girsang warga RT 15 Kebun Handil tidak masuk dalam DPT Pemilu Legislatif dan DPT Pilpres 2009.
Sementara istri Aprin Girsang atas nama Meriana Sumbayak sudah masuk dalam DPT Pilpres 2009. Namun nama Meriani dan dua adiknya Lely dan Fransiska yang tinggal dilamat yang sama tidak masuk di DPT Pemilu Legislatif.
Menurut Kepala Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Suprapto, DPS Pilpres yang dibagikan kepada ketua RT sudah diserahkan kepada KPUD Kota Jambi.
Menurutnya, kemungkinan besar ketua RT tidak mendata ulang DPS tersebut. Kemudian DPS dijadikan DPT Pilpres. Suprapto juga menuding kesalahan tersebut terjadi di Ketua RT 12 selaku pencatat validasi DPT Pilpres ditingkat TPS.
Kemudian Batak Pos menelusuri DPT Pilpres tersebut ke ruangan validasi kantor KPUD Kota Jambi. Petugas validasi itu kemudian meralat DPT Pilpres TPS 12 Kebun Handil yang kurang akurat tersebut.
Menurut Anggota KPUD Kota Jambi, Agus Fiadi, S.ip, seharusnya sesuai jadwal kerja KPU untuk Pilpres, DPS yang telah ditanggapi masyarakat dari tanggal 11 Mei 2009, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah harus menyerakan kembali DPS yang sudah ditanggapi masyarakat kepada KPU Kota pada tanggal 17 Mei 2009. Namun mengingat banyaknya kendala di tingkat PPS, maka KPU Kota mengambil kebijakan, jadwal tersebut dimundurkan hingga Rabu (20/05).
Disebutkan, kesalahan DPS untuk pilpres, diverifikasi secara bersama-sama. Masih banyak ditemukan mata pilih ganda dalam DPS. Sehingga harus dikoreksi sebelum disahkan menjadi DPT Pilpres.
Anggota KPUD Provinsi Jambi, Kasrianto mengatakan, DPS Pilpres 2009 mencapai 2.086.780. Jumlah tersebut merupakan DPT Pemilu Legislatif April 2009. Jumlah golongan putih Pemilu Legislatif di Provinsi Jambi 9 April lalu mencapai 530.700 atau 25,43 mata pilih. ruk
Validasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan Presiden (Pilpres) 8 Juli 2009 mendatang yang dilakukan Ketua Rukun Tetangga (RT) di Kota Jambi tidak akurat. Dari hasil validasi masih banyak ditemukan nama ganda dan nama mata pilih yang belum tercantum. Kemudian mata pilih yang sudah pindah tahunan masih masuk dalam DPT.
Menurut penelusuran Batak Pos di Kelurahan Kebun Handil, Kota Jambi, Rabu (20/5) menunjukkan, DPT yang ditempelkan di kantor kelurahan yakni di TPS 12 Pemilu Legislatif, RT 12 dan RT 15 Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi tidak akurat.
DPT atas nama Risma Damanik, Lidya Anita Sinaga, Ronda Florensi Sinaga yang tinggal di RT 15 Kebun Handil masih masuk dalam DPT Pilpres 2009. Padahal ketiga mata pilih tersebut sudah sejak tahun 2005 lalu pindah dari alamat tersebut. Ketiga nama itu sudah dilaporkan ke Ketua RT 15 H Muhammad Dimun tiga pecan lalu.
Ketiga nama diatas masih menerima undangan Pemilihan saat Pilkada Walikota Jambi Agustus 2008, Pemilu Legislatif April 2009. Padahal ketiga nama itu sudah diberitahukan pindah kepada ketua RT 15.
Namun DPT Pilpres 2009 ketiga nama itu masih masuk. Bahkan nama Ronda Florensi ganda di TPS 12 tersebut. Sementara satu mata pilih atas nama Aprin Girsang warga RT 15 Kebun Handil tidak masuk dalam DPT Pemilu Legislatif dan DPT Pilpres 2009.
Sementara istri Aprin Girsang atas nama Meriana Sumbayak sudah masuk dalam DPT Pilpres 2009. Namun nama Meriani dan dua adiknya Lely dan Fransiska yang tinggal dilamat yang sama tidak masuk di DPT Pemilu Legislatif.
Menurut Kepala Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung, Suprapto, DPS Pilpres yang dibagikan kepada ketua RT sudah diserahkan kepada KPUD Kota Jambi.
Menurutnya, kemungkinan besar ketua RT tidak mendata ulang DPS tersebut. Kemudian DPS dijadikan DPT Pilpres. Suprapto juga menuding kesalahan tersebut terjadi di Ketua RT 12 selaku pencatat validasi DPT Pilpres ditingkat TPS.
Kemudian Batak Pos menelusuri DPT Pilpres tersebut ke ruangan validasi kantor KPUD Kota Jambi. Petugas validasi itu kemudian meralat DPT Pilpres TPS 12 Kebun Handil yang kurang akurat tersebut.
Menurut Anggota KPUD Kota Jambi, Agus Fiadi, S.ip, seharusnya sesuai jadwal kerja KPU untuk Pilpres, DPS yang telah ditanggapi masyarakat dari tanggal 11 Mei 2009, Panitia Pemungutan Suara (PPS) sudah harus menyerakan kembali DPS yang sudah ditanggapi masyarakat kepada KPU Kota pada tanggal 17 Mei 2009. Namun mengingat banyaknya kendala di tingkat PPS, maka KPU Kota mengambil kebijakan, jadwal tersebut dimundurkan hingga Rabu (20/05).
Disebutkan, kesalahan DPS untuk pilpres, diverifikasi secara bersama-sama. Masih banyak ditemukan mata pilih ganda dalam DPS. Sehingga harus dikoreksi sebelum disahkan menjadi DPT Pilpres.
Anggota KPUD Provinsi Jambi, Kasrianto mengatakan, DPS Pilpres 2009 mencapai 2.086.780. Jumlah tersebut merupakan DPT Pemilu Legislatif April 2009. Jumlah golongan putih Pemilu Legislatif di Provinsi Jambi 9 April lalu mencapai 530.700 atau 25,43 mata pilih. ruk
Kerinci Belum Punya Alat Deteksi Gempa yang Akurat
Jambi, Batak Pos
Ribuan warga di Kabupaten Kerinci hingga kini masih dihantua rasa waswas terhadap terjadinya gempa dan letusan Gunung Kerinci. Mereka waswas menyusul meningkatnya kembali aktivitas gunung tersebut. Sementara alat pendeteksi Gunung Kerinci belum akurat.
Kendati Gunung Kerinci semakin sering menyemburkan larva api dan getaran gempa sepekan ini, penduduk di sekitar gunung itu belum mendapatkan peringatan. Warga tidak mendapatkan informasi mengenai status gunung tertinggi di Sumatera itu, apakah waspada atau siaga.
(Foto dikutip dari paiskerinci.files.wordpress.com)
Sementara ribuan hektare hamparan perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara VI Jambi-Sumatera Barat di Kecamatan Kayuaro, Kerinci, sekitar 419 kilometer dari Kota Jambi akan terancam musnah jika terjadi letusan Gunung Kerinci.
Ribuan warga desa di sekitar Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi masih diliputi keresahan terhadap ancaman Gunung Kerinci. Tahun ini sedikitnya terjadi 15 kali gempa dari Gunung Kerinci. Bahkan sempat mengeluarkan larva.
Camat Gunung Tujuh, Darifus di Kerinci, Jumat (22/5) menjelaskan, pihaknya jarang mendapat pemberitahuan dari pihak pemantau Gunung Kerinci mengenai status gunung Kerinci. Padahal, aktivitas gunung tersebut cenderung meningkat. Keadaannya hampir sama seperti keadaan menjelang gunung itu menyemburkan debu dan getaran gempa pertengahan April dan pertengahan Mei 2009 ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kerinci Amir Syam saat dihubungi dari Jambi, membenarkan pihaknya belum mendapatkan penjelasan keadaan sebenarnya Gunung Kerinci.
Disebutkan, pihak pemantau Gunung Kerinci jarang mengirimkan laporan mengenai aktivitas dan status Gunung Kerinci saat ini. Padahal aktivitas gunung berapi tersebut meningkat. Gunung Kerinci semakin sering mengeluarkan larva api dan getaran gempa. Sekali tiga menit terjadi getaran gempa dan semburan larva api di puncak gunung.
"Karena itu penduduk Kerinci, khususnya yang bermukim di sekitar Gunung Kerinci was-was dan resah. Mereka mau mengungsi enggan, karena belum ada peringatan pemerintah. Sedangkan bila bertahan seperti sekarang, mereka khawatir terjadi letusan gunung atau minimal semburan debu seperti bulan lalu," katanya.
Koordinator Petugas Pemantau Gunung Kerinci di Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayaro, Kabupaten Kerinci Heri Prasetyo menjelaskan, pihaknya tidak dapat mendeteksi secara akurat kekuatan gempa Gunung Kerinci.
Hal tersebut disebabkan minimnya alat perekam getaran gempa gunung berapi itu. Karena itu pihaknya tidak bisa menentukan apakah status gunung yang dikelilingi perkebunan teh dan pertanian itu waspada atau siaga.
Heri pernah mengusulkan penambahan alat pemantau getaran gempa kepada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Bandung, Jawa Barat ketika petugas mereka datang memantau peningkatan aktivitas Gunung Kerinci bulan lalu. Namun, sampai sekarang belum ada tanggapan.
"Selain itu saya juga sudah meminta tambahan tenaga pemantau aktivitas Gunung Kerinci kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pusat di Jakarta. Tambahan tenaga itu perlu untuk membantu saya. Selama ini hanya saya yang bertugas memantau Gunung Kerinci, sehingga saya sering kewalahan ketika aktivitas gunung ini meningkat," katanya.
Menurut data dari Pemkab Kerinci, getaran atau letusan kecil dari Gunung Kerinci yang terjadi tahun 2009 ini mencapai 15 kali. Kejadian itu berupa gempa vulkanik dan letusan kecil. Pemerintah Kerinci mendesak instansi terkait untuk menyediakan alat pendeteksi status Gunung Kerinci yang akurat. ruk
Ribuan warga di Kabupaten Kerinci hingga kini masih dihantua rasa waswas terhadap terjadinya gempa dan letusan Gunung Kerinci. Mereka waswas menyusul meningkatnya kembali aktivitas gunung tersebut. Sementara alat pendeteksi Gunung Kerinci belum akurat.
Kendati Gunung Kerinci semakin sering menyemburkan larva api dan getaran gempa sepekan ini, penduduk di sekitar gunung itu belum mendapatkan peringatan. Warga tidak mendapatkan informasi mengenai status gunung tertinggi di Sumatera itu, apakah waspada atau siaga.
(Foto dikutip dari paiskerinci.files.wordpress.com)
Sementara ribuan hektare hamparan perkebunan teh milik PT Perkebunan Nusantara VI Jambi-Sumatera Barat di Kecamatan Kayuaro, Kerinci, sekitar 419 kilometer dari Kota Jambi akan terancam musnah jika terjadi letusan Gunung Kerinci.
Ribuan warga desa di sekitar Gunung Kerinci, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi masih diliputi keresahan terhadap ancaman Gunung Kerinci. Tahun ini sedikitnya terjadi 15 kali gempa dari Gunung Kerinci. Bahkan sempat mengeluarkan larva.
Camat Gunung Tujuh, Darifus di Kerinci, Jumat (22/5) menjelaskan, pihaknya jarang mendapat pemberitahuan dari pihak pemantau Gunung Kerinci mengenai status gunung Kerinci. Padahal, aktivitas gunung tersebut cenderung meningkat. Keadaannya hampir sama seperti keadaan menjelang gunung itu menyemburkan debu dan getaran gempa pertengahan April dan pertengahan Mei 2009 ini.
Sementara itu, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Kabupaten Kerinci Amir Syam saat dihubungi dari Jambi, membenarkan pihaknya belum mendapatkan penjelasan keadaan sebenarnya Gunung Kerinci.
Disebutkan, pihak pemantau Gunung Kerinci jarang mengirimkan laporan mengenai aktivitas dan status Gunung Kerinci saat ini. Padahal aktivitas gunung berapi tersebut meningkat. Gunung Kerinci semakin sering mengeluarkan larva api dan getaran gempa. Sekali tiga menit terjadi getaran gempa dan semburan larva api di puncak gunung.
"Karena itu penduduk Kerinci, khususnya yang bermukim di sekitar Gunung Kerinci was-was dan resah. Mereka mau mengungsi enggan, karena belum ada peringatan pemerintah. Sedangkan bila bertahan seperti sekarang, mereka khawatir terjadi letusan gunung atau minimal semburan debu seperti bulan lalu," katanya.
Koordinator Petugas Pemantau Gunung Kerinci di Desa Kersik Tuo, Kecamatan Kayaro, Kabupaten Kerinci Heri Prasetyo menjelaskan, pihaknya tidak dapat mendeteksi secara akurat kekuatan gempa Gunung Kerinci.
Hal tersebut disebabkan minimnya alat perekam getaran gempa gunung berapi itu. Karena itu pihaknya tidak bisa menentukan apakah status gunung yang dikelilingi perkebunan teh dan pertanian itu waspada atau siaga.
Heri pernah mengusulkan penambahan alat pemantau getaran gempa kepada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) di Bandung, Jawa Barat ketika petugas mereka datang memantau peningkatan aktivitas Gunung Kerinci bulan lalu. Namun, sampai sekarang belum ada tanggapan.
"Selain itu saya juga sudah meminta tambahan tenaga pemantau aktivitas Gunung Kerinci kepada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Pusat di Jakarta. Tambahan tenaga itu perlu untuk membantu saya. Selama ini hanya saya yang bertugas memantau Gunung Kerinci, sehingga saya sering kewalahan ketika aktivitas gunung ini meningkat," katanya.
Menurut data dari Pemkab Kerinci, getaran atau letusan kecil dari Gunung Kerinci yang terjadi tahun 2009 ini mencapai 15 kali. Kejadian itu berupa gempa vulkanik dan letusan kecil. Pemerintah Kerinci mendesak instansi terkait untuk menyediakan alat pendeteksi status Gunung Kerinci yang akurat. ruk
Kamis, 21 Mei 2009
KPUD Kota Jambi Validasi Ulang DPS
Jambi, Batak Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi melakukan validasi ulang Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Jambi. Validasi itu dilakukan Rabu 20 Mei mendatang. Hal itu dilakukan setelah mendapat tanggapan dari masyarakat.
Demikian dikatakan Amnggota KPUD Kota Jambi, Agus Fiadi, S.Sos kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (19/5). Menurut dia, semua PPK Kota Jambi diharuskan menyerahkan semua DPS yang sudah ditanggapi masyarakat.
Disebutkan, hasil DPS yang telah divalidasi tersebut, maka akan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Semua PPK/PPS Kota Jambi diharuskan sudah menyerahkan DPS sebelum dilakukan validasi.
Menurut Agus, penyerahan DPS dari PPK belum seluruhnya, hal ini dikarenakan ada beberapa PPK dan PPS yang masih memperbaiki ulang DPS yang telah mendapat tanggapan dari masyarakat.
Sementara itu, Ketua PPS Kecamatan Telanai, Panduani, pihaknya telah menyerahkan DPS yang telah diperbaiki di tingkat PPS. Namun dirinya mengakui ada beberapa matapilih yang masih harus diperbaiki, jadi kemungkinan akan diperbaiki kemuian.
Pantauan di KPUD Kota Jambi, Selasa (19/5) tampak beberapa ketua KPPS dan PPK menyerahkan hasil DPS yang telah mendapat tanggapan dari masyarakat dan telah diperbaiki ditingkat PPS.
Secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jambi, Salahuddin, Spt mengatakan, Panwaslu Provinsi Jambi akan mengawasi proses pelaksanaan verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari tanggal 11– 20 Mei 2009. Panwaslu Provinsi Jambi akan menerjunkan petugasnya sampai ke RT-RT.
Panwaslu Provinsi Jambi telah menginstruksikan kepada semua jajaran Panwas se Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap verifikasi DPS untuk Pilpres 8 Juli 2008 mendatang.
“Saat itu ada warga yang mempunyai hak pilih akan tetapi tidak masuk dalam DPT. Kemudian banyak mata pilih yang tidak mendapatkan undangan memilih. Pendataan DPT Pilpers 2009 harus akurat dan KPU harus jemput bola,”katanya.
Disebutkan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, bilamana tidak terdaftar dalam DPS, agar segera melaporkan ke RT setempat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengunjungi ketu Rt masing-masing. ruk
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi melakukan validasi ulang Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kota Jambi. Validasi itu dilakukan Rabu 20 Mei mendatang. Hal itu dilakukan setelah mendapat tanggapan dari masyarakat.
Demikian dikatakan Amnggota KPUD Kota Jambi, Agus Fiadi, S.Sos kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (19/5). Menurut dia, semua PPK Kota Jambi diharuskan menyerahkan semua DPS yang sudah ditanggapi masyarakat.
Disebutkan, hasil DPS yang telah divalidasi tersebut, maka akan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT). Semua PPK/PPS Kota Jambi diharuskan sudah menyerahkan DPS sebelum dilakukan validasi.
Menurut Agus, penyerahan DPS dari PPK belum seluruhnya, hal ini dikarenakan ada beberapa PPK dan PPS yang masih memperbaiki ulang DPS yang telah mendapat tanggapan dari masyarakat.
Sementara itu, Ketua PPS Kecamatan Telanai, Panduani, pihaknya telah menyerahkan DPS yang telah diperbaiki di tingkat PPS. Namun dirinya mengakui ada beberapa matapilih yang masih harus diperbaiki, jadi kemungkinan akan diperbaiki kemuian.
Pantauan di KPUD Kota Jambi, Selasa (19/5) tampak beberapa ketua KPPS dan PPK menyerahkan hasil DPS yang telah mendapat tanggapan dari masyarakat dan telah diperbaiki ditingkat PPS.
Secara terpisah, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jambi, Salahuddin, Spt mengatakan, Panwaslu Provinsi Jambi akan mengawasi proses pelaksanaan verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari tanggal 11– 20 Mei 2009. Panwaslu Provinsi Jambi akan menerjunkan petugasnya sampai ke RT-RT.
Panwaslu Provinsi Jambi telah menginstruksikan kepada semua jajaran Panwas se Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap verifikasi DPS untuk Pilpres 8 Juli 2008 mendatang.
“Saat itu ada warga yang mempunyai hak pilih akan tetapi tidak masuk dalam DPT. Kemudian banyak mata pilih yang tidak mendapatkan undangan memilih. Pendataan DPT Pilpers 2009 harus akurat dan KPU harus jemput bola,”katanya.
Disebutkan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, bilamana tidak terdaftar dalam DPS, agar segera melaporkan ke RT setempat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengunjungi ketu Rt masing-masing. ruk
Dinas PU Provinsi Belum Perbaiki Jalan Pelabuhan Muarasabak
Tanjabtim, Batak Pos
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi hingga kini belum melakukan perbaikan jalan rusak sepanjang 1,5 kilo meter menuju pelabuhan Muarasabak. Jalan menuju pelabuhan itu kini terancam putus.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Adil P Aritonang kepada wartawan, Selasa (19/5). Menurutnya, badan jalan jembatan sungai Sabak yang merupakan salah satu akses menuju pelabuhan Muarasabak nyaris putus.
Disebutkan, jalan yang menghubungkan bibir jembatan saat ini dalam kondisi rusak berat.
Kerusakan sekitar 1,5 kilo meter ini menyebabkan puluhan kendaraan yang melakukan bongkar muat barang setiap harinya tersendat.
“Bahkan, para pengendara harus lebih berhati-hati untuk menuju pelabuhan samudera ini agar tidak terjatuh atau terjembak dalam kerusakan tersebut. Kerusakan yang terjadi sejak beberapa bulan lalu, hingga kini belum tampak ada penanganan serius dari Pemprov Jambi,”katanya.
Disebutkan, Pemerintah Tanjabtim meminta Pemprov Jambi tidak menutup mata dengan kerusakan ini. Kerusakan jalan ini harus segera diperbaiki, agar aktivitas pelabuhan dan bongkar muat barang tidak terhambat.
“Jika tidak segera diperbaiki, bisa saja aktivitas bongkar muat akan terhenti dan pengendara tidak lagi bisa masuk ke pelabuhan akibat jalan yang rusak. Kita minta agar jalan ini segera diperbaiki cukup mendasar,”katanya.
Dishub Tanjabtim menilai akses jalan menuju pelabuhan Samudera ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov Jambi. Apalagi aktivitas bongkar muat di pelabuhan ini cukup padat dan jika ini terhenti akibat kerusakan jalan, maka akan merugikan baik itu pemerintah mapun pihak swasta.
Disebutkan, kendaraan yang biasa meakukan bongkar muat berupa sawit, kelapa, pinang dan pisang bakal tidak bisa lagi beraktivitas. Di pelabuhan itu juga masih banyak kekurangan.
Seperti belum tersedianya sarana air bersih dan listrik. Padahal, fasilitas untuk air bersih ini sudah tersedia hanya saja belum difungsikan secara maksimal.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjabtim, Isroni mengatakan, pihaknya kini telah berkoordinasi dengan PU Provinsi Jambi dan melaporkan kerusakan tersebut.
Disebutkan, tak hanya badan jalan jembatan yang telah turun dan rusak parah, sebelumnya sekitar 300 meter jalan menuju pelabuhan ini pun rusak. Aspal-aspal telah mengelupas dan lobang-lobang besar pun menganga. ruk
Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Jambi hingga kini belum melakukan perbaikan jalan rusak sepanjang 1,5 kilo meter menuju pelabuhan Muarasabak. Jalan menuju pelabuhan itu kini terancam putus.
Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Adil P Aritonang kepada wartawan, Selasa (19/5). Menurutnya, badan jalan jembatan sungai Sabak yang merupakan salah satu akses menuju pelabuhan Muarasabak nyaris putus.
Disebutkan, jalan yang menghubungkan bibir jembatan saat ini dalam kondisi rusak berat.
Kerusakan sekitar 1,5 kilo meter ini menyebabkan puluhan kendaraan yang melakukan bongkar muat barang setiap harinya tersendat.
“Bahkan, para pengendara harus lebih berhati-hati untuk menuju pelabuhan samudera ini agar tidak terjatuh atau terjembak dalam kerusakan tersebut. Kerusakan yang terjadi sejak beberapa bulan lalu, hingga kini belum tampak ada penanganan serius dari Pemprov Jambi,”katanya.
Disebutkan, Pemerintah Tanjabtim meminta Pemprov Jambi tidak menutup mata dengan kerusakan ini. Kerusakan jalan ini harus segera diperbaiki, agar aktivitas pelabuhan dan bongkar muat barang tidak terhambat.
“Jika tidak segera diperbaiki, bisa saja aktivitas bongkar muat akan terhenti dan pengendara tidak lagi bisa masuk ke pelabuhan akibat jalan yang rusak. Kita minta agar jalan ini segera diperbaiki cukup mendasar,”katanya.
Dishub Tanjabtim menilai akses jalan menuju pelabuhan Samudera ini perlu mendapat perhatian serius dari Pemprov Jambi. Apalagi aktivitas bongkar muat di pelabuhan ini cukup padat dan jika ini terhenti akibat kerusakan jalan, maka akan merugikan baik itu pemerintah mapun pihak swasta.
Disebutkan, kendaraan yang biasa meakukan bongkar muat berupa sawit, kelapa, pinang dan pisang bakal tidak bisa lagi beraktivitas. Di pelabuhan itu juga masih banyak kekurangan.
Seperti belum tersedianya sarana air bersih dan listrik. Padahal, fasilitas untuk air bersih ini sudah tersedia hanya saja belum difungsikan secara maksimal.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tanjabtim, Isroni mengatakan, pihaknya kini telah berkoordinasi dengan PU Provinsi Jambi dan melaporkan kerusakan tersebut.
Disebutkan, tak hanya badan jalan jembatan yang telah turun dan rusak parah, sebelumnya sekitar 300 meter jalan menuju pelabuhan ini pun rusak. Aspal-aspal telah mengelupas dan lobang-lobang besar pun menganga. ruk
Penyebab Kematian Harimau Sumatera Akibat Kurang Makan
Jambi, Batak Pos
Rangga (24), seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang mati di Kebun Binatang Taman Rimbo Kota Jambi, Sabtu (16/5) lalu, disebabkan akibat kurang makan. Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk satwa di Taman Rimba Kota Jambi tahun lalu hanya Rp 100 juta selama setahun. Sebenarnya anggaran idealnya sebesar Rp 200 juta.
Kepala Kebun Binatang Taman Rimbo, Adrianis dalam jumpa pers, Selasa (19/5) mengatakan, Rangga telah mengalami penurunan fisik sejak masuknya Salma, seekor harimau tangkapan BKSDA Provinsi Jambi akibat menerkam warga.
Kandang Rangga menjadi sempit sejak masuknya Salma dalam satu kandang bersama Sheila. Rangga mengalami penurunan fisik sejak masuknya Salma. Rangga bahkan tidak lagi dapat makan daging ayam seperti biasa, kecuali daging lunak khusus.
"Rangga sudah tidak nafsu lagi makan daging biasa, harus yang lunak dan itu pun disuapi oleh pengasuhnya. Tim dokter, juga secara teratur menyuntikkan infus untuk merangsang ketahanan tubuhnya, selain menambahkan obat-obatan dan vitamin. Namun Rangga sudah terlalu lemah dan tua. Dia mati Sabtu dini hari kemarin," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan dana Rp 1,2 miliar pada APBD 2009 untuk keperluan Taman Rimba Kota Jambi termasuk biaya makan satwa yang terdapat di sana. Namun kini tender masih berjalan guna penataan pengelolaan Taman Rimba Jambi.
Disebutkan, Rangga adalah harimau sumatera yang didatangkan dari Kebun Binatang Ragunan Jakarta pada 1991. Saat itu ia masih berusia sekitar empat tahun. Tidak lama setelah Rangga, Ragunan kembali mengirim seekor harimau sumatera betina, Sheila, yang hingga kini masih menempati Kebun Binatang Taman Rimbo. Sheila juga bisa dikatakan sangat tua, ia berusia sekitar 20 tahun.
Pengasuh Rangga, drh Nasir mengatakan bahwa Rangga mengalami rematik, sehingga harus sering disuntik obat.
Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi Didi Wurjanto, harimau sumatera yang hidup di alam liar umumnya berusia maksimal 15-20 tahun saja.
“Usia Rangga terbilang cukup panjang. Mungkin karena mendapat asupan obat dan vitamin perangsang sehingga daya hidupnya tetap bertahan. Pihak kebun binatang dan BKSDA mengadakan otopsi terhadap Rangga. Sejumlah organ termasuk kulit Rangga direncanakan akan diambil sebagai bahan penelitian untuk disimpan serta untuk dipamerkan sebagai sumber ilmu pengetahuan khalayak umum tentang satwa Harimau Sumatera. ruk
Rangga (24), seekor harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) yang mati di Kebun Binatang Taman Rimbo Kota Jambi, Sabtu (16/5) lalu, disebabkan akibat kurang makan. Anggaran Pemerintah Provinsi Jambi untuk satwa di Taman Rimba Kota Jambi tahun lalu hanya Rp 100 juta selama setahun. Sebenarnya anggaran idealnya sebesar Rp 200 juta.
Kepala Kebun Binatang Taman Rimbo, Adrianis dalam jumpa pers, Selasa (19/5) mengatakan, Rangga telah mengalami penurunan fisik sejak masuknya Salma, seekor harimau tangkapan BKSDA Provinsi Jambi akibat menerkam warga.
Kandang Rangga menjadi sempit sejak masuknya Salma dalam satu kandang bersama Sheila. Rangga mengalami penurunan fisik sejak masuknya Salma. Rangga bahkan tidak lagi dapat makan daging ayam seperti biasa, kecuali daging lunak khusus.
"Rangga sudah tidak nafsu lagi makan daging biasa, harus yang lunak dan itu pun disuapi oleh pengasuhnya. Tim dokter, juga secara teratur menyuntikkan infus untuk merangsang ketahanan tubuhnya, selain menambahkan obat-obatan dan vitamin. Namun Rangga sudah terlalu lemah dan tua. Dia mati Sabtu dini hari kemarin," ujarnya.
Pemerintah Provinsi Jambi mengalokasikan dana Rp 1,2 miliar pada APBD 2009 untuk keperluan Taman Rimba Kota Jambi termasuk biaya makan satwa yang terdapat di sana. Namun kini tender masih berjalan guna penataan pengelolaan Taman Rimba Jambi.
Disebutkan, Rangga adalah harimau sumatera yang didatangkan dari Kebun Binatang Ragunan Jakarta pada 1991. Saat itu ia masih berusia sekitar empat tahun. Tidak lama setelah Rangga, Ragunan kembali mengirim seekor harimau sumatera betina, Sheila, yang hingga kini masih menempati Kebun Binatang Taman Rimbo. Sheila juga bisa dikatakan sangat tua, ia berusia sekitar 20 tahun.
Pengasuh Rangga, drh Nasir mengatakan bahwa Rangga mengalami rematik, sehingga harus sering disuntik obat.
Sementara itu, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi Jambi Didi Wurjanto, harimau sumatera yang hidup di alam liar umumnya berusia maksimal 15-20 tahun saja.
“Usia Rangga terbilang cukup panjang. Mungkin karena mendapat asupan obat dan vitamin perangsang sehingga daya hidupnya tetap bertahan. Pihak kebun binatang dan BKSDA mengadakan otopsi terhadap Rangga. Sejumlah organ termasuk kulit Rangga direncanakan akan diambil sebagai bahan penelitian untuk disimpan serta untuk dipamerkan sebagai sumber ilmu pengetahuan khalayak umum tentang satwa Harimau Sumatera. ruk
Pemerintah Umumkan Formasi CPNS Bulan Juni
Jambi, Batak Pos
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI, Dr Taufik Efendi di Jambi mengatakan, Pemerintah akan mengumumkan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Juni 2009 mendatang. Sejumlah daerah telah mengumumkan formasi penerimaan CPNS tersebut.
Menurut Taufik Efendi yang melakukan kunjungan kerja ke Jambi Senin (18/5), pengumuman formasi CPNS sempat tertunda. “Kini kembali memastikan bulan depan formasi CPNS yang diajukan daerah sebelumnya resmi diumumkan Juni ini,”katanya.
Disebutkan, untuk formasi CPNS tahun 2009, masih kosentrasi kepada pengangkatan tenaga honor. Jumlah seluruh tenaga honor di lingkungan Pemprov Jambi yang berjumlah 205 orang akan diangkat menjadi PNS.
“Untuk tahun ini seluruh tenaga honor akan selesai. Artinya, seluruh honor akan diangkat menjadi PNS. Namun tentunya yang masuk dalam data base,”ujarnya.
Disebutkan, substansinya pemerintah menerima semua bidang ilmu pergeruan tinggi yang terdaftar secara sah termasuk sekolah tinggi agama atau IAIN. Pihaknya akan mengakomodir lulusan agama selama daerah dalam hal ini pemerintah daerah mengajukan sebagai formasi.
“Misalnya, daerah mengajukan lulusan agama (Islam, Kristen) untuk diangkat menjadi guru. Kita minta daerah mengusulkan secara rinci dimana sekolahnya, mengajar mata pelajaran apa dan berapa jumlah yang dibutuhkan. Jadi tidak benar kalau kita tidak menampung lulusan agama,”katanya.
Menurut dia, penerimaan CPNS tahun ini secara keseluruhan hampir sama dengan tahun sebelumnya. Tesnya tetap akan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, H Khusnaini, mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu kabar dari pusat.
“Pemerintah Jambi masih menunggu persetujuan formasi yang kita ajukan dari pusat. Saat ini BKD Provinsi Jambi belum bisa mengambil langkah strategis kedepan, dengan alasan jika belum ada kepastian dari pusat, daerah tidak berani memberikan informasi dan kepastian,”katanya. ruk
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara RI, Dr Taufik Efendi di Jambi mengatakan, Pemerintah akan mengumumkan formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) Juni 2009 mendatang. Sejumlah daerah telah mengumumkan formasi penerimaan CPNS tersebut.
Menurut Taufik Efendi yang melakukan kunjungan kerja ke Jambi Senin (18/5), pengumuman formasi CPNS sempat tertunda. “Kini kembali memastikan bulan depan formasi CPNS yang diajukan daerah sebelumnya resmi diumumkan Juni ini,”katanya.
Disebutkan, untuk formasi CPNS tahun 2009, masih kosentrasi kepada pengangkatan tenaga honor. Jumlah seluruh tenaga honor di lingkungan Pemprov Jambi yang berjumlah 205 orang akan diangkat menjadi PNS.
“Untuk tahun ini seluruh tenaga honor akan selesai. Artinya, seluruh honor akan diangkat menjadi PNS. Namun tentunya yang masuk dalam data base,”ujarnya.
Disebutkan, substansinya pemerintah menerima semua bidang ilmu pergeruan tinggi yang terdaftar secara sah termasuk sekolah tinggi agama atau IAIN. Pihaknya akan mengakomodir lulusan agama selama daerah dalam hal ini pemerintah daerah mengajukan sebagai formasi.
“Misalnya, daerah mengajukan lulusan agama (Islam, Kristen) untuk diangkat menjadi guru. Kita minta daerah mengusulkan secara rinci dimana sekolahnya, mengajar mata pelajaran apa dan berapa jumlah yang dibutuhkan. Jadi tidak benar kalau kita tidak menampung lulusan agama,”katanya.
Menurut dia, penerimaan CPNS tahun ini secara keseluruhan hampir sama dengan tahun sebelumnya. Tesnya tetap akan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi, H Khusnaini, mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Jambi masih menunggu kabar dari pusat.
“Pemerintah Jambi masih menunggu persetujuan formasi yang kita ajukan dari pusat. Saat ini BKD Provinsi Jambi belum bisa mengambil langkah strategis kedepan, dengan alasan jika belum ada kepastian dari pusat, daerah tidak berani memberikan informasi dan kepastian,”katanya. ruk
Harimau Sumatera Mati di Taman Rimba Jambi
Jambi, Batak Pos
Seekor harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) berjenis kelamin jantan mati di dalam kandang di kawasan taman hiburan Taman Rimba, Kota Jambi, Sabtu (16/5) sekitar pukul 05.00 WIB. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian binatang langka dan dilindungi tersebut.
Dugaan sementara matinya harimau itu akibat termakan usia. Namun demikian pihak pengelola Taman Rimba Jambi tutup mulut atas matinya harimau tersebut. Bahkan bangkai harimau tersebut hingga Senin 18/5) tidak diketahui keberadaannya
Harimau yang diberi nama Rangga tersebut usianya memang sudah berkisar 25 - 26 tahun, merupakan pemberian dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta, sejak tahun 2003.
Demikian dikatakan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Didi Wurjanto kepada wartawan, senin (18/5). Menurutnya, kematian Rangga ini tentu saja sangat mengejutkan pihak Dinas Peternakan Provinsi Jambi selaku pengelolah Taman Rimba.
Dinas Peternakan Provinsi Jambi juga penanggungjawab kelangsungan hidup harimau-harimau di Taman Rimba Jambi itu. Beberapa waktu, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, sempat mengkritik Dinas Peternakan Provinsi Jambi terkait dengan buruknya pengelolaan Taman Rimba Jambi.
"Kita belum mengetahui secara pasti penyebab kematian harimau ini, namun dugaan sementara akibat termakan usia. Rata-rata usia harimau yang biasa hidup di habitatnya di dalam hutan hanya berkisar 15 tahun saja,"kata Didi.
Guna mengetahui secara pasti kematian Rangga, bangkainya telah diatopsi di laboratorium Dinas Peternakan Provinsi Jambi, "Mudah-mudahan hasilnya akan kita ketahui dalam waktu sepekan kedepan", ujarnya.
Diakui Didy, memang sejak awal tahun 2009 kondisi fisik Rangga sudah mulai tampak melemah dan sakit-sakitan. Sejak itu pula, pihak pengelolah, yakni parat Dinas peternakan setempat terus melakukan pengobatan dan memberi vaksin, walau akhirnya nyawa harimau tersebut tak juga tertolongkan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Hanif Lubis, saat hendak dikonfirmasi wartawan melalui telepon genggamnya sehubungan dengan masalah ini, tidak aktif.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pada tahun 2003, pihak pengelolah Taman Rimba Jambi mendapat penitipan dua ekor Harimau Sumatera, merupakan kakak beradik, yakni diberi nama Rangga dan Seila, kini memasuki usia 15 tahun, berjenis kelamin betina.
Namun sekitar Februari lalu kawasan wisata Taman Rimba Jambi, mendapat titipan seekor harimau lagi hasil tangkapan pihak BKSDA Jambi di kawasan Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi.
Penangkapan harimau yang kemudian diberi nama Salma ini, bertepatan dengan adanya kejadian mencekam yakni sedikitnya 10 orang warga tewas di daerah ini menjadi korban akibat keganasan harimau tersebut.
Dalam waktu dekat ini, menurut Didi, harimau bernama Salma itu akan dilepas di habitat barunya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, berlokasi antara Provinsi Bengkulu dan Lampung.
Taman Rimba yang berlokasi di tengah Kota Jambi itu, memelihara beberapa jenis binatang, selain Harimau Sumatera juga terdapat berbagai jenis binatang lainnya, antara lain seperti, gajah, monyet, buaya, ular dan beberapa jenis burung. ruk
Seekor harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) berjenis kelamin jantan mati di dalam kandang di kawasan taman hiburan Taman Rimba, Kota Jambi, Sabtu (16/5) sekitar pukul 05.00 WIB. Belum diketahui secara pasti penyebab kematian binatang langka dan dilindungi tersebut.
Dugaan sementara matinya harimau itu akibat termakan usia. Namun demikian pihak pengelola Taman Rimba Jambi tutup mulut atas matinya harimau tersebut. Bahkan bangkai harimau tersebut hingga Senin 18/5) tidak diketahui keberadaannya
Harimau yang diberi nama Rangga tersebut usianya memang sudah berkisar 25 - 26 tahun, merupakan pemberian dari Kebun Binatang Ragunan, Jakarta, sejak tahun 2003.
Demikian dikatakan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jambi, Didi Wurjanto kepada wartawan, senin (18/5). Menurutnya, kematian Rangga ini tentu saja sangat mengejutkan pihak Dinas Peternakan Provinsi Jambi selaku pengelolah Taman Rimba.
Dinas Peternakan Provinsi Jambi juga penanggungjawab kelangsungan hidup harimau-harimau di Taman Rimba Jambi itu. Beberapa waktu, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, sempat mengkritik Dinas Peternakan Provinsi Jambi terkait dengan buruknya pengelolaan Taman Rimba Jambi.
"Kita belum mengetahui secara pasti penyebab kematian harimau ini, namun dugaan sementara akibat termakan usia. Rata-rata usia harimau yang biasa hidup di habitatnya di dalam hutan hanya berkisar 15 tahun saja,"kata Didi.
Guna mengetahui secara pasti kematian Rangga, bangkainya telah diatopsi di laboratorium Dinas Peternakan Provinsi Jambi, "Mudah-mudahan hasilnya akan kita ketahui dalam waktu sepekan kedepan", ujarnya.
Diakui Didy, memang sejak awal tahun 2009 kondisi fisik Rangga sudah mulai tampak melemah dan sakit-sakitan. Sejak itu pula, pihak pengelolah, yakni parat Dinas peternakan setempat terus melakukan pengobatan dan memberi vaksin, walau akhirnya nyawa harimau tersebut tak juga tertolongkan.
Secara terpisah, Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jambi, Hanif Lubis, saat hendak dikonfirmasi wartawan melalui telepon genggamnya sehubungan dengan masalah ini, tidak aktif.
Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun, pada tahun 2003, pihak pengelolah Taman Rimba Jambi mendapat penitipan dua ekor Harimau Sumatera, merupakan kakak beradik, yakni diberi nama Rangga dan Seila, kini memasuki usia 15 tahun, berjenis kelamin betina.
Namun sekitar Februari lalu kawasan wisata Taman Rimba Jambi, mendapat titipan seekor harimau lagi hasil tangkapan pihak BKSDA Jambi di kawasan Sungaigelam, Kabupaten Muarojambi.
Penangkapan harimau yang kemudian diberi nama Salma ini, bertepatan dengan adanya kejadian mencekam yakni sedikitnya 10 orang warga tewas di daerah ini menjadi korban akibat keganasan harimau tersebut.
Dalam waktu dekat ini, menurut Didi, harimau bernama Salma itu akan dilepas di habitat barunya di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, berlokasi antara Provinsi Bengkulu dan Lampung.
Taman Rimba yang berlokasi di tengah Kota Jambi itu, memelihara beberapa jenis binatang, selain Harimau Sumatera juga terdapat berbagai jenis binatang lainnya, antara lain seperti, gajah, monyet, buaya, ular dan beberapa jenis burung. ruk
Sampah dan Sanitasi Masih Persoalan Serius Pemkot Jambi
Jambi, Batak Pos
Sampah dan sanitasi hingga kini masih menjadi persoalan serius yang harus dihapadi Pemerintah Kota Jambi. Mengatasi sampah yang kian hari menjadi persoalan dan sanitasi buruk yang berkepanjangan harus segera dituntaskan Pemerintah Kota Jambi dibawah kepemimpinan dr Bambang Supriyanto-Sum Indra.
Program prioritas Walikota Jambi yakni menuju Kota Jambi bersih dan menjadi target mendapatkan Adipura. Namun hingga kini tujuan kesana masih terjadi ganjalan yakni persoalan sanitasi dan sampah yang bertumpuk dimana-nama khususnya pemukiman penduduk.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad disela-sela Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka HUT Pemerintahan Kota Jambi ke 63, Senin (18/5). Menurutnya, sanitasi dan sampah persoalan serius Kota Jambi saat ini.
Menurutnya, persoalan subsektor persampahan Kota Jambi belum memiliki strategi pengelolaan sampah berskala kota, sehingga pengelolaan sampah dilakukan secara parsial.
“Sampah sering dibuang di sembarang tempat, di tempat terbuka, dan badan air dan tidak dibuang di TPS yang tersedia, baik di lingkungan permukiman maupun kawasan perdagangan. Masyarakat tidak membuang sampah ke TPS sesuai jadwal karena jadwal pengambilan sampah tidak selalu sesuai dengan jadwal kebiasaan masyarakat membuang sampah,”katanya.
Disebutkan, kurangnya ritasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pemulung sering tidak merapikan lagi sampah setelah mencari barang-barang sisa, program peran serta masyarakat untuk melakukan kegiatan Reduce-Reuse Recycle (3R) masih belum tersosialisasikan sehingga pengurangan volume sampah dari sumbernya belum teratasi.
Menurut Zulkifli Somad, Pemerintah Kota Jambi segera memiliki strategi pengelolaan sampah skala kota yang komprehensif. Tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.
"Solusi lain yakni masyarakat membuang sampah ke TPS sesuai jadwal pengangkutan sampah. Ritasi pengangkutan sampah ditambah sehingga tidak ada lagi sampah yang tertinggal di TPS. Pemulung ikut bertanggung jawab atas kerapian TPS atau tempat penampungan sampah yang menjadi tempatnya mencari barang bekas,"katanya.
Sementara itu Walikota Jambi, dr Bambang Priyanto dalam sambutannya mengatakan, pihaknya mengakui kalau sampah dan sanitasi masih menjadi persoalan Pemerintah Kota Jambi.
"Namun demikian Pemerintah Kota Jambi telah mengambil alih dari pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Jambi juga melakukan percontonhan ke Kota Palembang Sumatera Selatan terkait dengan pengelolaan sampah dan sanitasi. Sedikit demi sedikit Kota Jambi sudah tampak bersih,"katanya.
Disebutkan, Pemerintah Kota Jambi juga telah menaikkan upah pekerja pengangkut sampah dan petugas kebersihan lainnya mulai Maret 2009 lalu. Kalau sebelumnya pihak ketiga memberi upah pekerja Rp 350 ribu perbulan kini sudah menjadi Rp 700 ribu. Kemudian supir truk sampak kini menjadi Rp 1,5 juta dari Rp 700 ribu per bulan. ruk
Sampah dan sanitasi hingga kini masih menjadi persoalan serius yang harus dihapadi Pemerintah Kota Jambi. Mengatasi sampah yang kian hari menjadi persoalan dan sanitasi buruk yang berkepanjangan harus segera dituntaskan Pemerintah Kota Jambi dibawah kepemimpinan dr Bambang Supriyanto-Sum Indra.
Program prioritas Walikota Jambi yakni menuju Kota Jambi bersih dan menjadi target mendapatkan Adipura. Namun hingga kini tujuan kesana masih terjadi ganjalan yakni persoalan sanitasi dan sampah yang bertumpuk dimana-nama khususnya pemukiman penduduk.
Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad disela-sela Rapat Paripurna DPRD Kota Jambi dalam rangka HUT Pemerintahan Kota Jambi ke 63, Senin (18/5). Menurutnya, sanitasi dan sampah persoalan serius Kota Jambi saat ini.
Menurutnya, persoalan subsektor persampahan Kota Jambi belum memiliki strategi pengelolaan sampah berskala kota, sehingga pengelolaan sampah dilakukan secara parsial.
“Sampah sering dibuang di sembarang tempat, di tempat terbuka, dan badan air dan tidak dibuang di TPS yang tersedia, baik di lingkungan permukiman maupun kawasan perdagangan. Masyarakat tidak membuang sampah ke TPS sesuai jadwal karena jadwal pengambilan sampah tidak selalu sesuai dengan jadwal kebiasaan masyarakat membuang sampah,”katanya.
Disebutkan, kurangnya ritasi pengangkutan sampah dari TPS ke TPA, pemulung sering tidak merapikan lagi sampah setelah mencari barang-barang sisa, program peran serta masyarakat untuk melakukan kegiatan Reduce-Reuse Recycle (3R) masih belum tersosialisasikan sehingga pengurangan volume sampah dari sumbernya belum teratasi.
Menurut Zulkifli Somad, Pemerintah Kota Jambi segera memiliki strategi pengelolaan sampah skala kota yang komprehensif. Tidak ada lagi masyarakat yang membuang sampah secara sembarangan.
"Solusi lain yakni masyarakat membuang sampah ke TPS sesuai jadwal pengangkutan sampah. Ritasi pengangkutan sampah ditambah sehingga tidak ada lagi sampah yang tertinggal di TPS. Pemulung ikut bertanggung jawab atas kerapian TPS atau tempat penampungan sampah yang menjadi tempatnya mencari barang bekas,"katanya.
Sementara itu Walikota Jambi, dr Bambang Priyanto dalam sambutannya mengatakan, pihaknya mengakui kalau sampah dan sanitasi masih menjadi persoalan Pemerintah Kota Jambi.
"Namun demikian Pemerintah Kota Jambi telah mengambil alih dari pihak swasta dalam pengelolaan sampah. Pemerintah Kota Jambi juga melakukan percontonhan ke Kota Palembang Sumatera Selatan terkait dengan pengelolaan sampah dan sanitasi. Sedikit demi sedikit Kota Jambi sudah tampak bersih,"katanya.
Disebutkan, Pemerintah Kota Jambi juga telah menaikkan upah pekerja pengangkut sampah dan petugas kebersihan lainnya mulai Maret 2009 lalu. Kalau sebelumnya pihak ketiga memberi upah pekerja Rp 350 ribu perbulan kini sudah menjadi Rp 700 ribu. Kemudian supir truk sampak kini menjadi Rp 1,5 juta dari Rp 700 ribu per bulan. ruk
KPUD Provinsi Plenokan Anggota DPRD Provinsi Jambi
Hasil Pemilu Legislatif April 2009
Jambi, Batak Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi memplenokan calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2009-2014 hasil Pemilu Legislatif April 2009 lalu. Pleno tersebut akan dilaksanakan, Selasa (19/5).
Menurut data yang diperoleh dari KPUD Provinsi Jambi, sebanyak 45 kursi DPRD Provinsi Jambi, kursi paling banyak dari PAN dan P Demokrat masing-masing 8 kursi. Kemudian Golkar 7 kursi, PDIP dan Hanura masing-masing 5 kursi, PKS dan PPP masing-masing 3 kursi.
Selanjutnya Gerindra dan PKB masing-masing 2 kursi, PBR, PBB masing-masing satu kursi. Satu-satunya anggota DPRD Provinsi Jambi etnis batak yakni Luhut Silaban (PDIP) daerah pemilihan Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
Golput 25,43 Persen
Sementara itu Anggota KPUD Provinsi Jambi, Kasrianto mengatakan, dari 2.086.780 daftaf pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif April 2009, sebanyak 530.700 atau 25,43 mata pilih tidak memilih alias golongan putih.
KPUD Provinsi Jambi akan mengoptimalkan DPT Pilpres 8 Juli 2009 mendatang agar angka golput tidak seperti Pemilu Legislatif tersebut.
Menurut pengamat politik Universitas Jambi, Dasril Radjab, penyebab banyaknya angka golput tersebut akibat banyak hal. Seperti sosialisasi cara mencontreng yang agak rumit dan banyaknya partai politik. Selain itu juga akibat rakyat bingung menentukan pilihanya terhadap caleg sehingga memilih golput. ruk
Jambi, Batak Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi memplenokan calon Anggota DPRD Provinsi Jambi Periode 2009-2014 hasil Pemilu Legislatif April 2009 lalu. Pleno tersebut akan dilaksanakan, Selasa (19/5).
Menurut data yang diperoleh dari KPUD Provinsi Jambi, sebanyak 45 kursi DPRD Provinsi Jambi, kursi paling banyak dari PAN dan P Demokrat masing-masing 8 kursi. Kemudian Golkar 7 kursi, PDIP dan Hanura masing-masing 5 kursi, PKS dan PPP masing-masing 3 kursi.
Selanjutnya Gerindra dan PKB masing-masing 2 kursi, PBR, PBB masing-masing satu kursi. Satu-satunya anggota DPRD Provinsi Jambi etnis batak yakni Luhut Silaban (PDIP) daerah pemilihan Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur.
Golput 25,43 Persen
Sementara itu Anggota KPUD Provinsi Jambi, Kasrianto mengatakan, dari 2.086.780 daftaf pemilih tetap (DPT) Pemilu Legislatif April 2009, sebanyak 530.700 atau 25,43 mata pilih tidak memilih alias golongan putih.
KPUD Provinsi Jambi akan mengoptimalkan DPT Pilpres 8 Juli 2009 mendatang agar angka golput tidak seperti Pemilu Legislatif tersebut.
Menurut pengamat politik Universitas Jambi, Dasril Radjab, penyebab banyaknya angka golput tersebut akibat banyak hal. Seperti sosialisasi cara mencontreng yang agak rumit dan banyaknya partai politik. Selain itu juga akibat rakyat bingung menentukan pilihanya terhadap caleg sehingga memilih golput. ruk
TNBD Jambi, Diprioritaskan Jadi Kawasan Komunitas Orang Rimba
Jambi, Batak Pos
Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) wilayah Jambi kini merupakan satu-satunya taman nasional yang diperuntukkan sebagai kawasan hidup komunitas adat, khususnya Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih dikenal dengan sebutan Suku Orang Rimba Jambi. KKI Warsi Jambi telah melakukan pelatihan pemetaan untuk Orang Rimba di kawasan tersebut.
Koordinator Unit Rimba KKI Warsi Jambi, Rafii Rangkuti kepada Batak Pos, Jumat (15/5) menyebutkan, Orang Rimba di TNBD Jambi, telah menempati kawasan itu, jauh sebelum keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/Kpts-II/2000.
Foto Dikutip dari http://www.peopleandplanet.net.
Disebutkan, keluarnya SK ini semakin memantapkan posisi orang rimba di Kawasan Bukit Dua Belas, karena hanya TNBD sebagai satu-satunya taman nasional yang penetapan diperuntukan sebagai kawasan hidup komunitas adat.
Menurut dia, dengan statusnya sebagai Taman Nasional, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan juga menerbitkan kebijakan pengelolaan taman berupa Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit Dua Belas (RPTNBD).
“Ketika PRTNBD disosialisasikan kepada Orang Rimba, ada beberapa bagian isi RPTN yang belum disepakati oleh Orang Rimba terutama terkait dengan sistem zonasi. Zonasi yang terdapat di RPTN terdahulu belum mencermintan adat dan tata ruang Orang Rimba selaku komunitas yang telah mendiami kawasan itu,”katanya.
Berdasarkan pertemuan antara Orang Rimba, pihak pengelola taman, dan LSM pendamping maka disekapati dilakukan revisi RPTN, yang dilakukan secara partisipatif dan melibatkan Orang Rimba.
“Orang Rimba berkeinginan supaya zonasi yang ditetapkan berdasarkan adat dan keruangan orang rimba, serta menggunakan bahasa rimba, sehingga Orang Rimba mengerti dengan zona dimaksud, ,”katanya.
Pada PRTN terdahulu ada zona inti yang berada dikawasan pemukiman Orang Rimba. “Harusnya disesuaikan dengan adat dan keruangan Orang Rimba,”kata Rafii. Di kalangan Orang Rimba sendiri mereka juga telah membagi-bagi beberapa kawasan berdasarkan fungsi dan adat Orang Rimba.
Foto Dikutip Dari
http://images.lightstalkers.org.
Disebutkan, untuk Zona inti misalnya, Orang Rimba menyebutnya sebagai hutan larangan. Hutan larangan mereka sebut dengan setali bukit. Di kawasan ini ditemukan inumon yaitu kawasan berupa sumber mata air di puncak-puncak bukit yang diyakini sebagai tempat tinggalnya para dewa-dewa dan setan.
Zona berikutnya adalah zona Rimba atau hutan adat. Di zona ini terdapat muaron (kebun buah), tanoh peranoan (tanah kelahiran), pohon sialang (pohon madu), tenggiris dan sentubung (pohon yang dijadikaln perlambang kehidupan setiap individu Orang Rimba). Selanjutnya adalah zona pemanfaatan yaitu hutan yang dijadikan tempat kehidupan, tempat tinggal dan berkebun.
“Adanya pelatihan ini diharapkan Orang Rimba lebih mudah menjelaskan sistem keruangan dan pengelolaannya khususnya dalam kerangka membuat sistem zonasi uang diharapkan sebagai dasar pengelolaan kawasan TNBD,”kata Rafii.
Dalam pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini, Orang Rimba akan mendapatkan materi berupa, pengenalan GPS (Global Possitioning System), pengenalan peta, pengertian koordinat yang dirangkum dengan praktek lapangan dengan didampingi fasilitator KKI Warsi. ruk
Taman Nasional Bukit Dua Belas (TNBD) wilayah Jambi kini merupakan satu-satunya taman nasional yang diperuntukkan sebagai kawasan hidup komunitas adat, khususnya Suku Anak Dalam (SAD) atau lebih dikenal dengan sebutan Suku Orang Rimba Jambi. KKI Warsi Jambi telah melakukan pelatihan pemetaan untuk Orang Rimba di kawasan tersebut.
Koordinator Unit Rimba KKI Warsi Jambi, Rafii Rangkuti kepada Batak Pos, Jumat (15/5) menyebutkan, Orang Rimba di TNBD Jambi, telah menempati kawasan itu, jauh sebelum keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 258/Kpts-II/2000.
Foto Dikutip dari http://www.peopleandplanet.net.
Disebutkan, keluarnya SK ini semakin memantapkan posisi orang rimba di Kawasan Bukit Dua Belas, karena hanya TNBD sebagai satu-satunya taman nasional yang penetapan diperuntukan sebagai kawasan hidup komunitas adat.
Menurut dia, dengan statusnya sebagai Taman Nasional, pemerintah dalam hal ini Departemen Kehutanan juga menerbitkan kebijakan pengelolaan taman berupa Rencana Pengelolaan Taman Nasional Bukit Dua Belas (RPTNBD).
“Ketika PRTNBD disosialisasikan kepada Orang Rimba, ada beberapa bagian isi RPTN yang belum disepakati oleh Orang Rimba terutama terkait dengan sistem zonasi. Zonasi yang terdapat di RPTN terdahulu belum mencermintan adat dan tata ruang Orang Rimba selaku komunitas yang telah mendiami kawasan itu,”katanya.
Berdasarkan pertemuan antara Orang Rimba, pihak pengelola taman, dan LSM pendamping maka disekapati dilakukan revisi RPTN, yang dilakukan secara partisipatif dan melibatkan Orang Rimba.
“Orang Rimba berkeinginan supaya zonasi yang ditetapkan berdasarkan adat dan keruangan orang rimba, serta menggunakan bahasa rimba, sehingga Orang Rimba mengerti dengan zona dimaksud, ,”katanya.
Pada PRTN terdahulu ada zona inti yang berada dikawasan pemukiman Orang Rimba. “Harusnya disesuaikan dengan adat dan keruangan Orang Rimba,”kata Rafii. Di kalangan Orang Rimba sendiri mereka juga telah membagi-bagi beberapa kawasan berdasarkan fungsi dan adat Orang Rimba.
Foto Dikutip Dari
http://images.lightstalkers.org.
Disebutkan, untuk Zona inti misalnya, Orang Rimba menyebutnya sebagai hutan larangan. Hutan larangan mereka sebut dengan setali bukit. Di kawasan ini ditemukan inumon yaitu kawasan berupa sumber mata air di puncak-puncak bukit yang diyakini sebagai tempat tinggalnya para dewa-dewa dan setan.
Zona berikutnya adalah zona Rimba atau hutan adat. Di zona ini terdapat muaron (kebun buah), tanoh peranoan (tanah kelahiran), pohon sialang (pohon madu), tenggiris dan sentubung (pohon yang dijadikaln perlambang kehidupan setiap individu Orang Rimba). Selanjutnya adalah zona pemanfaatan yaitu hutan yang dijadikan tempat kehidupan, tempat tinggal dan berkebun.
“Adanya pelatihan ini diharapkan Orang Rimba lebih mudah menjelaskan sistem keruangan dan pengelolaannya khususnya dalam kerangka membuat sistem zonasi uang diharapkan sebagai dasar pengelolaan kawasan TNBD,”kata Rafii.
Dalam pelatihan yang berlangsung selama dua hari ini, Orang Rimba akan mendapatkan materi berupa, pengenalan GPS (Global Possitioning System), pengenalan peta, pengertian koordinat yang dirangkum dengan praktek lapangan dengan didampingi fasilitator KKI Warsi. ruk
Kota Jambi Masih Mengalami Sanitasi Buruk
Jambi, Batak Pos
Pemerintah Kota Jambi hingga kini masih kesulitan mengatasi Sanitasi yang buruk di Kota Jambi. Buruknya sanitasi di Jambi mengakibatkan angka kesakitan akibat buruknya sanitasi (gastro enteritis, kecacingan, DB) masih tinggi. Hal itu menandakan buruknya kondisi sanitasi dan kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat.
Buruknya sanitasi di Kota Jambi tersebut merupakan tangung jawab Walikota dan Wakil Walikota Jambi, dr bambang Priyanto-Sum Indra selaku kepala daerah. Kebijakan penting dalam mengatasi sanitasi buruk ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Penyebab buruknya sanitasi di Kota Jambi yakni sebagian besar tangki septik yang dimiliki masyarakat belum memenuhi syarat teknis dan kesehatan, terutama tidak kedap air. Kemudian masih banyak masyarakat yang buang hajat di tempat terbuka.
Kemudian toilet umum yang disediakan pemerintah jumlahnya minim dan yang ada kurang terpelihara. Toilet dibangun tanpa mempertimbangkan sistem air tanah sehingga mencemari lingkungan.
Toilet di tempat-tempat umum, termasuk di tempat-tempat ibadah, tidak terpelihara. Selanjutnya pengoperasian Instalati Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) Talang Bakung belum optimal karena tidak tersedia as-built drawing dan buku manual operasional IPLT sehingga tidak diketahui kapasitasnya.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Kota Jambi, Efron Purba kepada Batak Pos, Jumat (15/5) menyikapi Hut Kota Jambi ke 64 (17 Mei 2009). Usia Kota Jambi memasuki 64 tahun, seharusnya sudah dapat mengatasi sanitasi tersebut.
Hal ini merupakan tugas pasangan Walikota Jambi yang baru menjabat tujuh bulan ini guna meneruskan program Sanitasi dari kepemimpinan walikota sebelumnya.
Menurutnya, solusi mengatasi Sanitasi di Kota Jambi yakni masyarakat meningkatkan kualitas sanitasi dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian semua masyarakat memiliki akses kepada jamban dengan tangki septik yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan, terutama kedap air.
Solusi lain yakni tidak ada lagi masyarakat yang buang hajat di tempat terbuka. Toilet umum ditambah jumlahnya dan yang sudah ada ditingkatkan pemeliharaannya. Toilet dibangun dengan mempertimbangkan sistem air tanah dan memenuhi syarat teknis dan kesehatan.
Disebutkan, toilet di tempat-tempat umum, termasuk di tempat-tempat ibadah lebih terpelihara. Pengoperasian IPLT Talang Bakung segera dapat dioptimalkan.
Sampah
Sementara itu aktivis lingkungan di Jambi, Donny Pasaribu SP mengatakan, persoalan lain yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi saat ini adalah subsektor persampahan. Kota Jambi belum memiliki strategi pengelolaan sampah berskala kota, sehingga pengelolaan sampah dilakukan secara parsial.
“Sampah sering dibuang di sembarang tempat, di tempat terbuka, dan badan air dan tidak dibuang di TPS yang tersedia, baik di lingkungan permukiman maupun kawasan perdagangan. Masyarakat tidak membuang sampah ke TPS sesuai jadwal karena jadwal pengambilan sampah tidak selalu sesuai dengan jadwal kebiasaan masyarakat membuang sampah,”katanya. ruk
Pemerintah Kota Jambi hingga kini masih kesulitan mengatasi Sanitasi yang buruk di Kota Jambi. Buruknya sanitasi di Jambi mengakibatkan angka kesakitan akibat buruknya sanitasi (gastro enteritis, kecacingan, DB) masih tinggi. Hal itu menandakan buruknya kondisi sanitasi dan kurangnya perilaku hidup bersih dan sehat.
Buruknya sanitasi di Kota Jambi tersebut merupakan tangung jawab Walikota dan Wakil Walikota Jambi, dr bambang Priyanto-Sum Indra selaku kepala daerah. Kebijakan penting dalam mengatasi sanitasi buruk ini harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat.
Penyebab buruknya sanitasi di Kota Jambi yakni sebagian besar tangki septik yang dimiliki masyarakat belum memenuhi syarat teknis dan kesehatan, terutama tidak kedap air. Kemudian masih banyak masyarakat yang buang hajat di tempat terbuka.
Kemudian toilet umum yang disediakan pemerintah jumlahnya minim dan yang ada kurang terpelihara. Toilet dibangun tanpa mempertimbangkan sistem air tanah sehingga mencemari lingkungan.
Toilet di tempat-tempat umum, termasuk di tempat-tempat ibadah, tidak terpelihara. Selanjutnya pengoperasian Instalati Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) Talang Bakung belum optimal karena tidak tersedia as-built drawing dan buku manual operasional IPLT sehingga tidak diketahui kapasitasnya.
Demikian dikatakan Anggota DPRD Kota Jambi, Efron Purba kepada Batak Pos, Jumat (15/5) menyikapi Hut Kota Jambi ke 64 (17 Mei 2009). Usia Kota Jambi memasuki 64 tahun, seharusnya sudah dapat mengatasi sanitasi tersebut.
Hal ini merupakan tugas pasangan Walikota Jambi yang baru menjabat tujuh bulan ini guna meneruskan program Sanitasi dari kepemimpinan walikota sebelumnya.
Menurutnya, solusi mengatasi Sanitasi di Kota Jambi yakni masyarakat meningkatkan kualitas sanitasi dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian semua masyarakat memiliki akses kepada jamban dengan tangki septik yang memenuhi syarat teknis dan kesehatan, terutama kedap air.
Solusi lain yakni tidak ada lagi masyarakat yang buang hajat di tempat terbuka. Toilet umum ditambah jumlahnya dan yang sudah ada ditingkatkan pemeliharaannya. Toilet dibangun dengan mempertimbangkan sistem air tanah dan memenuhi syarat teknis dan kesehatan.
Disebutkan, toilet di tempat-tempat umum, termasuk di tempat-tempat ibadah lebih terpelihara. Pengoperasian IPLT Talang Bakung segera dapat dioptimalkan.
Sampah
Sementara itu aktivis lingkungan di Jambi, Donny Pasaribu SP mengatakan, persoalan lain yang dihadapi Pemerintah Kota Jambi saat ini adalah subsektor persampahan. Kota Jambi belum memiliki strategi pengelolaan sampah berskala kota, sehingga pengelolaan sampah dilakukan secara parsial.
“Sampah sering dibuang di sembarang tempat, di tempat terbuka, dan badan air dan tidak dibuang di TPS yang tersedia, baik di lingkungan permukiman maupun kawasan perdagangan. Masyarakat tidak membuang sampah ke TPS sesuai jadwal karena jadwal pengambilan sampah tidak selalu sesuai dengan jadwal kebiasaan masyarakat membuang sampah,”katanya. ruk
Jumat, 15 Mei 2009
Gema Sehati, Mengatasi Masalah Masyarakat Jambi di Bidang Kesehatan
HUT Kota Jambi Ke-64
Jambi, Batak Pos
Memasuki usia Pemerintah Kota Jambi ke 64 (17 Mei 2009), Program Gerakan Masyrakat Sehat dan Mandiri (Gema Sehati) yang diprakarsai Tim PKK Kota Jambi dengan Dinas Kesehatan Kota Jambi, merupakan solusi mengatasi persoalan kesehatan masyarakat Kota Jambi. Program Gema Sehati sejalan dengan visinya mewujudkan masyarakat Kota Jambi sehat dan mandiri.
Sedangkan misi dari program ini meliputi meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesiapsiagaan masalah kesehatan, meningkatkan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat secara mandiri, meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dalam mencegah dan mengatasi masalah gizi dan kesehatan.
Misi lain dari Gema Sehati ini yakni meningkatkan kemitraan berbagai pihak dalam mewujudkan masyarakat yang sehat dan mandiri, bergemanya gerakan masyarakat dalam mewujudkan kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah kesehatan secara mandiri.
Demikian penjelasan Ketua Forum Komunikasi Kader Posyandu Jambi (FKKP) Kota Jambi, Ny Maesita kepada Batak Pos, di Jambi, Jumat (15/5). Menurutnya, munculnya Gema Sehati itu guna lebih meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan terwujudnya Jambi Sehat 2009, sebagai implementasi Jambi yang Beradat, bersih, aman dan tertib bagi masyarakatnya.
Disebutkan, tujuan khusus Gema Sehati adalah terwujudnya lingkungan fisik dan pemukiman yang rapi, bersih, indah dan sehat dengan pagar ramah lingkungan, terwujudnya sarana sanitasi dasar yang memadai, berkurangnya kasus-kasus gizi kurang dan gizi buruk.
Kemudian tujuan khusus lainnya yakni berkurangnya kasus kematian ibu dan bayi serta kasus penyakit menular, meningkatya cakupan peserta KB aktif, meningkatnya angka melek huruf, meningkatnya keluarga produktif dan meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat.
Tolak ukur Gema Sehati, lanjut Maesita, terdiri dari 18 indikator masing-masing 10 indikator bidag manusia, 1 indikator bidang usaha dan 7 indikator bidang lingkungan.
Indikator itu target 2008 yakni Pasangan Isia Subur (PUS) yang menjadi akseptor target 80 persen, Linakes (persalinan oleh tenaga kesehatan) 85 persen, cakupan D/S 85 persen, strata Ponyandu Purnama/Mandiri 40 persen, PAUD di Posyandu 20 persen, Bawa Garis Merah (BGM) lebih kurang 5 persen balita, penggunaan garam yodium 80 persen rumah tangga.
Selanjutya Bina Keluarga Balita (BKB) 100 persen di Posyandu, Bina Keluarga Lansia (BKL) 100 persen di Posyandu, rumah sehat target 60 persen rumah tangga tahun 2008 ini.
Kemudian indikator lainnya konsumsi sayuran prima/sehat target 85 persen tahun 2008, rumah bebas jentik nyamuk 95 persen, pemanfaatan lahan pekarangan 80 persen, penggunan jamban sehat 60 persen, penggunaan air bersih 70 persen, pengelolaan sampah 80 persen, kesembuhan penderita tuberculose (TBC) BTA positif lebih kurang 90 persen dan kelompok ekonomi produktif aktif target tahun 2008 60 persen.
Menurut Maesita, program Gema Sehati sudah berjalan baik dengan melibatkan kader-kader posyandu. Selain itu, program Gema Sehati juga diberlakukan ditingkat paling bawah yakni RT, kelurahan, kecamatan dan di Puskesmas yang ada di Kota Jambi. Program Gema Sehati sangat bermanfaat guna mengatasi kesehatan masyarakat Jambi. ruk
Jalan Provinsi di Merangin Putus Total
Jambi, Batak Pos
Ruas jalan provinsi di Kabupaten merangin tepatnya di Desa Koto Teguh ke Simpang Rantau Suli Kecamatan Sungai Tenang putus total. Ribuan masyarakat di Kecamatan Sungai Tenang terisolir akibat bencana tersebut. Kendaraan angkutan pedesaan tidak dapat membawa sembako ke lokasi tersebut.
Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jambi, Drs. H. Irman Djalil kepada wartawan di jambi, Kamis (14/5), titik lokasi jalan yang rusak parah sepanjang 30 Km itu, dimulai dari Desa Koto Teguh, Tanjung Mudo, Tanjung Alam, Dusun Baru dan Koto Renah.
Sedangkan satu-satunya ruas jalan menuju ke Bangko, Kabupaten Merangin hanyalah melewati jalan tersebut. Kemudian jalan ke Muaramadras Kecamatan Jangkat. Karena kondisi jalan putus, terpaksa bagi warga yang ingin ke Bangko hanya bisa menggunakan motor. Sedangkan yang tidak memiliki motor, terpaksa naik ojek dengan ongkos Rp 50 ribu.
“Sudah tiga hari terakhir jalan ke Sungai Tenang putus total. Warga kesulitan mendapatkan sembako karena kenderaan yang membawa sembako tidak dapat menuju lokasi. Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi sudah menuju lokasi guna memberikan bantuan perbaikan sementara jalan longsor tersebut,”katanya.
Sementara itu, Mustamar, warga Desa Pematang Pauh Kecamatan Sungai Tenang mengatakan, jalan yang rusak parah itu sebelumnya sudah pernah diperbaiki dengan melakukan penimbunan.
“Karena penimbunan terkesan asal jadi, membuat jalan kembali rusak. Apalagi akhir-akhir ini kondisi hujan cukup tinggi di Jangkat dan Sungai Tenang. Masyarakat di Sungai Tenang mengusulkan kepada Pemkab Merangin dan Provinsi Jambi, untuk secepatnya memperbaikinya,”katanya.
Disebutkan, salah satunya dengan membuat drainase di pinggir jalan, supaya air dari sawah warga tidak masuk ke badan jalan. Jika dibangun darainase akan bisa mengatasi jalan yang rusak parah itu.
Ramandani, warga Desa Renah Pelaan Kecamatan Sungai Tenang mengatakan yang sama. Menurutnya, karena jalan ke Koto Teguh putus, maka terpaksa lewat Koto Tapu lalu ke Lembah Masurai dan jarang sekali warga Sungai Tenang yang lewat Muaramadras Kecamatan Jangkat. ruk
Ruas jalan provinsi di Kabupaten merangin tepatnya di Desa Koto Teguh ke Simpang Rantau Suli Kecamatan Sungai Tenang putus total. Ribuan masyarakat di Kecamatan Sungai Tenang terisolir akibat bencana tersebut. Kendaraan angkutan pedesaan tidak dapat membawa sembako ke lokasi tersebut.
Menurut Kepala Biro Humas dan Protokol Provinsi Jambi, Drs. H. Irman Djalil kepada wartawan di jambi, Kamis (14/5), titik lokasi jalan yang rusak parah sepanjang 30 Km itu, dimulai dari Desa Koto Teguh, Tanjung Mudo, Tanjung Alam, Dusun Baru dan Koto Renah.
Sedangkan satu-satunya ruas jalan menuju ke Bangko, Kabupaten Merangin hanyalah melewati jalan tersebut. Kemudian jalan ke Muaramadras Kecamatan Jangkat. Karena kondisi jalan putus, terpaksa bagi warga yang ingin ke Bangko hanya bisa menggunakan motor. Sedangkan yang tidak memiliki motor, terpaksa naik ojek dengan ongkos Rp 50 ribu.
“Sudah tiga hari terakhir jalan ke Sungai Tenang putus total. Warga kesulitan mendapatkan sembako karena kenderaan yang membawa sembako tidak dapat menuju lokasi. Dinas Kimpraswil Provinsi Jambi sudah menuju lokasi guna memberikan bantuan perbaikan sementara jalan longsor tersebut,”katanya.
Sementara itu, Mustamar, warga Desa Pematang Pauh Kecamatan Sungai Tenang mengatakan, jalan yang rusak parah itu sebelumnya sudah pernah diperbaiki dengan melakukan penimbunan.
“Karena penimbunan terkesan asal jadi, membuat jalan kembali rusak. Apalagi akhir-akhir ini kondisi hujan cukup tinggi di Jangkat dan Sungai Tenang. Masyarakat di Sungai Tenang mengusulkan kepada Pemkab Merangin dan Provinsi Jambi, untuk secepatnya memperbaikinya,”katanya.
Disebutkan, salah satunya dengan membuat drainase di pinggir jalan, supaya air dari sawah warga tidak masuk ke badan jalan. Jika dibangun darainase akan bisa mengatasi jalan yang rusak parah itu.
Ramandani, warga Desa Renah Pelaan Kecamatan Sungai Tenang mengatakan yang sama. Menurutnya, karena jalan ke Koto Teguh putus, maka terpaksa lewat Koto Tapu lalu ke Lembah Masurai dan jarang sekali warga Sungai Tenang yang lewat Muaramadras Kecamatan Jangkat. ruk
Kamis, 14 Mei 2009
Pembangunan Turap Sungai Batanghari Amburadul
Jambi, Batak Pos
Pembanunan turap (dinding sungai) sungai Batanghari di Sengeti, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi amburadul. Pembangunan turap yang menelan dana Rp 10,2 miliar dari APBN 2008 itu terkesan asal-asalan.
Pembangunan turap itu tampak gagal karena konblok turap banyak yang retak-retak. Kemudian tanah penahan beton turap buruk. Kemudian beton paku turap juga tidak terpasang guna menahan beton turap.
(Foto dikutip dari www.skyscrapercity.com)
Demikian dikatakan Ketua Umum LSM Gerakan Pembela Masyarakat Jambi (GPMJ), Akmal Khatab kepada Batak Pos, Rabu (13/5). Menurutnya, turap juga sudah ada yang jebol. Proyek yang dikerjakan Kimpraswil Provinsi Jambi itu kurang diawasi dengan baik.
“Banyak sekali bangunan turap tidak sesuai bestek. Seperti turap hanya dibangun satu meter dari permukaan sungai. Padahal minimal turap itu berkisar Rp 5 meter. Dirjen PU Pusat kita mkinta turun kedaerah guna mengecek proyek-proyek yang bersumber dari APBN di Provinsi Jambi,”katanya. ruk
Pembanunan turap (dinding sungai) sungai Batanghari di Sengeti, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi amburadul. Pembangunan turap yang menelan dana Rp 10,2 miliar dari APBN 2008 itu terkesan asal-asalan.
Pembangunan turap itu tampak gagal karena konblok turap banyak yang retak-retak. Kemudian tanah penahan beton turap buruk. Kemudian beton paku turap juga tidak terpasang guna menahan beton turap.
(Foto dikutip dari www.skyscrapercity.com)
Demikian dikatakan Ketua Umum LSM Gerakan Pembela Masyarakat Jambi (GPMJ), Akmal Khatab kepada Batak Pos, Rabu (13/5). Menurutnya, turap juga sudah ada yang jebol. Proyek yang dikerjakan Kimpraswil Provinsi Jambi itu kurang diawasi dengan baik.
“Banyak sekali bangunan turap tidak sesuai bestek. Seperti turap hanya dibangun satu meter dari permukaan sungai. Padahal minimal turap itu berkisar Rp 5 meter. Dirjen PU Pusat kita mkinta turun kedaerah guna mengecek proyek-proyek yang bersumber dari APBN di Provinsi Jambi,”katanya. ruk
Golkar Bentuk Tim Pemenangan JK-Wiranto
Jelang Pilpres 8 Juli 2008
Jambi, Batak Pos
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Provinsi Jambi kini membentuk tim pemenangan pasangan Jusuf Kalla-Wiranto (JK-Win) jelang Pemilihan Presiden 8 Juli 2008 mendatang. Pembentukan Tim pemenangan itu melibatkan kader Golkar-Hanura di Provinsi Jambi.
Demikian dikatakan Ketua Umum DPD I Golkar Provinsi jambi H Zoerman Manap kepada Batak Pos di ruang kerjanya, Rabu (13/5). Menurutnya, Golkar Provinsi Jambi berinisiatif lebih awal membentuk tim pemenangan JK-Win.
“Kita memakai motto “ikan sepat ikan gabus, makin cepat makin bagus”. Jambi akan menjadi tim pemenangan JK-Win yang pertama dilantik. Daftar nama-nama tim sudah dibuat. Tim juga menerima orang luar yang bukan kader Golkar dan Hanura,”katanya.
Menurut Zoerman, DPD Golkar Jambi akan berusaka semaksimal mungkin memenangkan JK-Win di Provinsi Jambi. “Seluruh kader Golkar dan Hanura dihimbau untuk berbuat penuh untuk pemenangan JK-Win,”katanya. ruk
Tahanan Kasus Curat Tewas Gantung Diri di Lapas Jambi
Jambi, Batak Pos
Seorang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Jambi dalam kasus pencurian dengan pemberatan (curat) bernama Bambang Sofian bin Owik (29) warga Tembilahan, Kepulauan Riau, Rabu (13/5) pagi ditemukan tewas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Jambi.
Bambang diduga kuat tewas akibat gantung diri dengan seutas tali yang terbuat dari dasar kain. Korban ditemukan meninggal di dalam kamar mandi sekitar pukul 06.30 wib, Rabu (13/5).
Kepala Lapas Kelas 2A Jambi, Bowo Nuriwono, kepada wartawan menyebutkan, korban merupakan tahanan yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan, dan telah menjalani hukuman penjara selama dua bulan di lapas tersebut.
“Bambang merupakan tahanan PN Jambi, dalam kasus 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan telah menjalani hukuman penjara di lapas itu selama 2 bulan. Bambang meninggal karena gantung diri dengan cara menggunakan seutas tali yang terbuat dari dasar kain,”katanya.
Untuk mengetahui lebih lanjut atas kematian tahanan itu, Lapas Jambi telah melakukan pemeriksaan pada empat orang saksi, teman satu tahanan. Selain itu, juga meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan identifikasi di tempat kejadian dan pada korban.
Korban juga dibawa ke RS. Raden Mattaher Jambi guna dilakukan visum. Hingga Rabu sore korban masih di kamar mayat rumah sakit tersebut hingga menunggu keluarga korban untuk menjemputnya. ruk
Seorang tahanan Pengadilan Negeri (PN) Jambi dalam kasus pencurian dengan pemberatan (curat) bernama Bambang Sofian bin Owik (29) warga Tembilahan, Kepulauan Riau, Rabu (13/5) pagi ditemukan tewas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 2A Jambi.
Bambang diduga kuat tewas akibat gantung diri dengan seutas tali yang terbuat dari dasar kain. Korban ditemukan meninggal di dalam kamar mandi sekitar pukul 06.30 wib, Rabu (13/5).
Kepala Lapas Kelas 2A Jambi, Bowo Nuriwono, kepada wartawan menyebutkan, korban merupakan tahanan yang terlibat dalam kasus pencurian dengan pemberatan, dan telah menjalani hukuman penjara selama dua bulan di lapas tersebut.
“Bambang merupakan tahanan PN Jambi, dalam kasus 363 tentang pencurian dengan pemberatan dan telah menjalani hukuman penjara di lapas itu selama 2 bulan. Bambang meninggal karena gantung diri dengan cara menggunakan seutas tali yang terbuat dari dasar kain,”katanya.
Untuk mengetahui lebih lanjut atas kematian tahanan itu, Lapas Jambi telah melakukan pemeriksaan pada empat orang saksi, teman satu tahanan. Selain itu, juga meminta bantuan kepada pihak kepolisian untuk melakukan identifikasi di tempat kejadian dan pada korban.
Korban juga dibawa ke RS. Raden Mattaher Jambi guna dilakukan visum. Hingga Rabu sore korban masih di kamar mayat rumah sakit tersebut hingga menunggu keluarga korban untuk menjemputnya. ruk
Mabes Polri Turun Tangan Tangkap BBM Ilegal di Jambi
Jambi, Batak Pos
Kinerja Jajaran Polda Jambi dinilai mandul dalam memberantas praktek penyeludupan di Provinsi Jambi. Praktek penyeludupan khususnya bidang Bahan Bakar Minyak (BBM) kini masih marak terjadi.
Turunnya BKO Polisi Air Mabes Polri ke Jambi dan berhasil mengamankan 4 ton BBM jenis solar ilegal di perairan Kampung Laut Luar, Mendahara, Kabupaten Tanjab Timur, Provinsi Jambi Senin (11/5) lalu, merupakan cambuk buat jajaran Polda Jambi.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H Soewarno Soerinta kepada Batak Pos, Rabu (13/5) menanggapi soal penangkapan BBM solar illegal tersebut. Menurutnya, seharusnya Polisi Air Polda Jambi bias menangkap kapal tersebut.
Sementara itu, Direktorat Polair Polda Jambi, AKBP, Bambang Irianto mengatakan, proses hukum kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) solar illegal hasil tangkapan BKO Polisi Air Mabes Polri Dilimpahkan ke Dit Polair Polda Jambi.
Kasus BBM illegal itu dilimpahkan ke Polda Jambi bersama empat orang yang diduga pemilik dan terlibat dengan hasil kejahatan minyak tangkapan yang tidak memiliki surat resmi tersebut .
Empat orang itu, H. Remang, nahkoda kapal sekaligus pemilik minyak tersebut. Kemudian tiga orang anak buah kapal itu, yakni Ajok, Hendra dan Ago, diamankan di Dit Polair Polda Jambi, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sedangkan Barang Bukti (BB) dibawa ke Polair Polda Jambi itu, berupa Kapal Motor (KM) Rhani, dengan nomor seri S. 33, yang berisikan 4 ton minyak solar. Kapal itu, kini telah diamanakan dan disandarkan ditepian Dermaga Sungai Batanghari, di Sijenjang.
AKBP, Bambang Irianto membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan kepada empat orang yang diduga terkait dengan BBM illegal tersebut.
“Saya belum bisa untuk memberikan keterangan tentang pelimpahan BBM tangkapan itu, karena masih dalam pemeriksaan penyidik,” katanya. ruk
Kinerja Jajaran Polda Jambi dinilai mandul dalam memberantas praktek penyeludupan di Provinsi Jambi. Praktek penyeludupan khususnya bidang Bahan Bakar Minyak (BBM) kini masih marak terjadi.
Turunnya BKO Polisi Air Mabes Polri ke Jambi dan berhasil mengamankan 4 ton BBM jenis solar ilegal di perairan Kampung Laut Luar, Mendahara, Kabupaten Tanjab Timur, Provinsi Jambi Senin (11/5) lalu, merupakan cambuk buat jajaran Polda Jambi.
Demikian dikatakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi H Soewarno Soerinta kepada Batak Pos, Rabu (13/5) menanggapi soal penangkapan BBM solar illegal tersebut. Menurutnya, seharusnya Polisi Air Polda Jambi bias menangkap kapal tersebut.
Sementara itu, Direktorat Polair Polda Jambi, AKBP, Bambang Irianto mengatakan, proses hukum kasus Bahan Bakar Minyak (BBM) solar illegal hasil tangkapan BKO Polisi Air Mabes Polri Dilimpahkan ke Dit Polair Polda Jambi.
Kasus BBM illegal itu dilimpahkan ke Polda Jambi bersama empat orang yang diduga pemilik dan terlibat dengan hasil kejahatan minyak tangkapan yang tidak memiliki surat resmi tersebut .
Empat orang itu, H. Remang, nahkoda kapal sekaligus pemilik minyak tersebut. Kemudian tiga orang anak buah kapal itu, yakni Ajok, Hendra dan Ago, diamankan di Dit Polair Polda Jambi, guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Sedangkan Barang Bukti (BB) dibawa ke Polair Polda Jambi itu, berupa Kapal Motor (KM) Rhani, dengan nomor seri S. 33, yang berisikan 4 ton minyak solar. Kapal itu, kini telah diamanakan dan disandarkan ditepian Dermaga Sungai Batanghari, di Sijenjang.
AKBP, Bambang Irianto membenarkan bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan kepada empat orang yang diduga terkait dengan BBM illegal tersebut.
“Saya belum bisa untuk memberikan keterangan tentang pelimpahan BBM tangkapan itu, karena masih dalam pemeriksaan penyidik,” katanya. ruk
Pembangunan Balai Benih Ikan di Kerinci Bermasalah
Jambi, Batak Pos
Pembangunan fisik Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di Kabupaten Kerinci oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi bermasalah. Proyek BBIS senilai Rp 1,8 miliar dari APBD Provinsi Jambi, Dana Alokasi Umum dan Khusus (DAU-K) miliar itu diduga ada indikasi korupsi karena pembangunan fisiknya menyalahi bestek.
Proyek BBI di UPTD Perikanan dan Peternakan Pedung Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kerinci sarat dengan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Saat proyek pembuatan kolam dan perumahan petugas lapangan tidak terawasi dengan baik.
Pekerjaannya juga tidak mencantumkan papan proyek. Kemudian banyak ditemukan kejanggalan proyek itu. Seperti pembuatan bak pembenihan, pembuatan kolam pendederan ukuran 40 x 25 meter dan ukuran 20 x 25 meter tidak pakai pundasi.
Kemudian pembangunan rumah pekerja BBI (mess) operator, pembangunan kantor BBI dan sarana prasarana, drainase serta pembuatan pagar lokasi BBI tampak buruk. Pembangunannya tampak asal jadi.
Demikian temuan LSM Forum Masyarakat Kerinci Bersatu (FMKB) saat melaporkan temuan itu ke DPRD Provinsi Jambi, Rabu (13/5). Menurut Koordinator Lapangan FMKB, Akmal Khatab didampingi Sekretaris FMBK, Zarman Ependi, kepada Batak Pos, Rabu (13/5), proyek tersebut diduga sarat korupsi.
Disebutkan, pelaksana proyek oleh rekanan bernama Boy Edwar, tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Hal itu tampak dari kondisi proyek BBI yang buruk. Padahal proyek tersebut baru dikerjakan tahun anggaran 2008 lalu.
Menurut Akmal, pihaknya juga telah melaporkan temuan proyek bermasalah itu ke Ispektorat Provinsi Jambi. Bahkan Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Fauzi Syam SH MH akan memanggil Kepala DKP Provinsi Jambi Herman Suherman guna menjelaskan temuan LSM tersebut.
“Kerinci merupakan daerah “empuk” proyek lumbung korupsi. Pengawasan proyek sulit dilakukan karena jaraknya jauh dari ibukota Provinsi Jambi. Sejumlah proyek seperti DKP, irigasi sering bermasalah di Kerinci,”ujar Zarman Ependi.
LSM-FMKB berjanji akan mengungkap kasus-kasus proyek bermasalah di Kerinci. Pihaknya juga meminta aparat terkait mengusut tuntas sejumlah temuan penyelewengan keuangan negara yang telah dilaporkan. ruk
Pembangunan fisik Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) di Kabupaten Kerinci oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Jambi bermasalah. Proyek BBIS senilai Rp 1,8 miliar dari APBD Provinsi Jambi, Dana Alokasi Umum dan Khusus (DAU-K) miliar itu diduga ada indikasi korupsi karena pembangunan fisiknya menyalahi bestek.
Proyek BBI di UPTD Perikanan dan Peternakan Pedung Semurup, Kecamatan Air Hangat, Kerinci sarat dengan Kolusi Korupsi Nepotisme (KKN). Saat proyek pembuatan kolam dan perumahan petugas lapangan tidak terawasi dengan baik.
Pekerjaannya juga tidak mencantumkan papan proyek. Kemudian banyak ditemukan kejanggalan proyek itu. Seperti pembuatan bak pembenihan, pembuatan kolam pendederan ukuran 40 x 25 meter dan ukuran 20 x 25 meter tidak pakai pundasi.
Kemudian pembangunan rumah pekerja BBI (mess) operator, pembangunan kantor BBI dan sarana prasarana, drainase serta pembuatan pagar lokasi BBI tampak buruk. Pembangunannya tampak asal jadi.
Demikian temuan LSM Forum Masyarakat Kerinci Bersatu (FMKB) saat melaporkan temuan itu ke DPRD Provinsi Jambi, Rabu (13/5). Menurut Koordinator Lapangan FMKB, Akmal Khatab didampingi Sekretaris FMBK, Zarman Ependi, kepada Batak Pos, Rabu (13/5), proyek tersebut diduga sarat korupsi.
Disebutkan, pelaksana proyek oleh rekanan bernama Boy Edwar, tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Hal itu tampak dari kondisi proyek BBI yang buruk. Padahal proyek tersebut baru dikerjakan tahun anggaran 2008 lalu.
Menurut Akmal, pihaknya juga telah melaporkan temuan proyek bermasalah itu ke Ispektorat Provinsi Jambi. Bahkan Kepala Inspektorat Provinsi Jambi, Fauzi Syam SH MH akan memanggil Kepala DKP Provinsi Jambi Herman Suherman guna menjelaskan temuan LSM tersebut.
“Kerinci merupakan daerah “empuk” proyek lumbung korupsi. Pengawasan proyek sulit dilakukan karena jaraknya jauh dari ibukota Provinsi Jambi. Sejumlah proyek seperti DKP, irigasi sering bermasalah di Kerinci,”ujar Zarman Ependi.
LSM-FMKB berjanji akan mengungkap kasus-kasus proyek bermasalah di Kerinci. Pihaknya juga meminta aparat terkait mengusut tuntas sejumlah temuan penyelewengan keuangan negara yang telah dilaporkan. ruk
Kepolisian Diminta Berantas PETi di DAS Batanghari
Jambi, Batak Pos
Jajaran Polda Jambi diminta untuk menertibkan dan memberantas praktek pencemaran lingkungan yakni Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang hingga kini masih marak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, Provinsi Jambi. Praktek PETI dari hu hingga hilir Sungai batanghari sudah mencemarkan air sungai.
Air Sungai Batanghari merupakan bahan baku air minim di Kota Jambi. Sementara praktek PETI masih terus merajalela di Provinsi Jambi. Pemerintah kabupaten juga dinilai tidak tanggap atas pencemaran lingkungan melalui PETI ini.
Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi III (Bidang Amdal) DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan SH kepada Batak Pos menyikapi maraknya PETI di Sungai Batanghari.
Menurutnya, lokasi PETI yang masih marak terdapat di Kabupaten Bungo, Tebo, sarolangun, Muarojambi dan Kabupaten Batanghari. Di Tebo seperti di DAS Batanghari Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Provinsi Jambi.
Kemudian di Maro sebo Ulu, Kabupaten Muarojambi. Rakit-rakit PETI itu tampak jelas di sepanjang DAS Batanghari. Praktek PETI tersebut seolah-olah resmi karena tidak ada tindakan dari parat terkait.
Sementara di Bungo, titik PETi paling banyak terdapat di hulu Sungai Batang Bungo. Praktek PETI ini sudah berlangsung lama. Pelaku PETI ini merupakan pendatang dari Pulau Jawa.
Sementara itu, Tim Pemberantasan PETI yang beranggotakan beberapa instansi, seperti Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kantor Lingkungan Hidup, Kejaksaan, Kepolisian beserta perangkat kecamatan dan desa bakal segera melakukan penertiban terhadap pelaku PETI di Sarolangun.
Kepala Dinas ESDM Sarolangun, Suhariadi, mengatakan, diperkirakan pihaknya bakal melakukan penyisiran pada akhir Mei nanti. Sebab saat ini, surat pemberantasan PETI khusus di Kecamatan Limun telah disampaikan ke Bupati, dan tinggal menunggu tandatangan dari Bupati.
“Surat tim pemberantasan PETI telah kita sampaikan ke Bupati, dan tinggal persetujuan Bupati. Setelah itu, tim akan turun ke Kecamatan Limun guna memberantas PETI. Adapun sanksinya yaitu mesin atau alat PETI akan disita setelah itu pelaku akan diadili di persidangan,” katanya. ruk
Jajaran Polda Jambi diminta untuk menertibkan dan memberantas praktek pencemaran lingkungan yakni Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) yang hingga kini masih marak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari, Provinsi Jambi. Praktek PETI dari hu hingga hilir Sungai batanghari sudah mencemarkan air sungai.
Air Sungai Batanghari merupakan bahan baku air minim di Kota Jambi. Sementara praktek PETI masih terus merajalela di Provinsi Jambi. Pemerintah kabupaten juga dinilai tidak tanggap atas pencemaran lingkungan melalui PETI ini.
Hal tersebut dikemukakan Anggota Komisi III (Bidang Amdal) DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan SH kepada Batak Pos menyikapi maraknya PETI di Sungai Batanghari.
Menurutnya, lokasi PETI yang masih marak terdapat di Kabupaten Bungo, Tebo, sarolangun, Muarojambi dan Kabupaten Batanghari. Di Tebo seperti di DAS Batanghari Desa Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Provinsi Jambi.
Kemudian di Maro sebo Ulu, Kabupaten Muarojambi. Rakit-rakit PETI itu tampak jelas di sepanjang DAS Batanghari. Praktek PETI tersebut seolah-olah resmi karena tidak ada tindakan dari parat terkait.
Sementara di Bungo, titik PETi paling banyak terdapat di hulu Sungai Batang Bungo. Praktek PETI ini sudah berlangsung lama. Pelaku PETI ini merupakan pendatang dari Pulau Jawa.
Sementara itu, Tim Pemberantasan PETI yang beranggotakan beberapa instansi, seperti Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Kantor Lingkungan Hidup, Kejaksaan, Kepolisian beserta perangkat kecamatan dan desa bakal segera melakukan penertiban terhadap pelaku PETI di Sarolangun.
Kepala Dinas ESDM Sarolangun, Suhariadi, mengatakan, diperkirakan pihaknya bakal melakukan penyisiran pada akhir Mei nanti. Sebab saat ini, surat pemberantasan PETI khusus di Kecamatan Limun telah disampaikan ke Bupati, dan tinggal menunggu tandatangan dari Bupati.
“Surat tim pemberantasan PETI telah kita sampaikan ke Bupati, dan tinggal persetujuan Bupati. Setelah itu, tim akan turun ke Kecamatan Limun guna memberantas PETI. Adapun sanksinya yaitu mesin atau alat PETI akan disita setelah itu pelaku akan diadili di persidangan,” katanya. ruk
Panwaslu Awasi Verifikasi DPS di Jambi
Jambi, Batak Pos
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jambi akan mengawasi proses pelaksanaan verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari tanggal 11– 17 Mei 2009. Panwaslu Provinsi Jambi akan menerjunkan petugasnya sampai ke RT-RT.
Panwaslu Provinsi Jambi telah menginstruksikan kepada semua jajaran Panwas se Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap verifikasi DPS untuk Pilpres 8 Juli 2008 mendatang.
Demikian dikatakan Ketua Panwas Propinsi Jambi, Salahuddin, Spt kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/5). Menurutnya, Panwaslu tidak ingin terulang kasus semacam DPT Pemilu Legislatif 2009 lalu.
“Saat itu ada warga yang mempunyai hak pilih akan tetapi tidak masuk dalam DPT. Kemudian banyak mata pilih yang tidak mendapatkan undangan memilih. Pendataan DPT Pilpers 2009 harus akurat dan KPU harus jemput bola,”katanya.
Disebutkan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, bilamana tidak terdaftar dalam DPS, agar segera melaporkan ke RT setempat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengunjungi ketu Rt masing-masing. ruk
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi Jambi akan mengawasi proses pelaksanaan verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dari tanggal 11– 17 Mei 2009. Panwaslu Provinsi Jambi akan menerjunkan petugasnya sampai ke RT-RT.
Panwaslu Provinsi Jambi telah menginstruksikan kepada semua jajaran Panwas se Provinsi Jambi untuk melakukan pengawasan secara ketat terhadap verifikasi DPS untuk Pilpres 8 Juli 2008 mendatang.
Demikian dikatakan Ketua Panwas Propinsi Jambi, Salahuddin, Spt kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (12/5). Menurutnya, Panwaslu tidak ingin terulang kasus semacam DPT Pemilu Legislatif 2009 lalu.
“Saat itu ada warga yang mempunyai hak pilih akan tetapi tidak masuk dalam DPT. Kemudian banyak mata pilih yang tidak mendapatkan undangan memilih. Pendataan DPT Pilpers 2009 harus akurat dan KPU harus jemput bola,”katanya.
Disebutkan, peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan, bilamana tidak terdaftar dalam DPS, agar segera melaporkan ke RT setempat. Masyarakat juga dihimbau untuk mengunjungi ketu Rt masing-masing. ruk
Proyek Senilai Rp 3,01 Miliar di Merangin Tanpa Tender
Jambi, Batak Pos
Proyek pengaspalan jalan hotmix senilai Rp 3,01 miliar yang dikerjakan rekanan tanpa melalui tender di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi merupakan tindakan (Kolusi Korupsi Nepotisme) KKN. Proyek tersebut melanggar Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Proyek pengaspalan jalan menuju Bangko Tinggi tepatnya dekat BNI 46 Bangko, dan jalan menuju MAN Bangko sepanjang 0,5 KM telah dikerjakan rekanan PT Merangin Karya Sejati (MKS) milik H. Ismail pengusaha asal Bungo.
Proyek itu dikerjakan hanya dengan rekomendasikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas (kadis) PU Kabupaten Merangin, Djasmiwardi. Pejabat bersangkutan mengaku merekomendasikan proyek pengaspalan jalan hotmix senilai Rp 3,01 miliar itu karena jalan tersebut rusak parah dan mendesak untuk dikrjakan.
Demikian dikatakan Anggota Komisi III (Bidang Infarstruktur) DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan SH kepada Batak Pos, Selasa (12/5). Menurutnya, ada beberapa jalan yang diduga telah dikerjakan sebelum proses tender.
Seperti jalan menuju Bangko Tinggi tepatnya dekat BNI 46 Bangko, dan jalan menuju MAN Bangko sepanjang 0,5 KM. Proyek pengaspalan tersebut dilakukan PT Merangin Karya Sejati (MKS).
“Pelaksanaan proyek senilai Rp 3,01 miliar itu seharusnya melalui proses tender. Tapi jika itu dilakukan tanpa proses tender, sudah menyalahi aturan dan itu bias masuk unsure KKN,”katanya.
Sementara itu, Djasmiwardi mengatakan, kebijakan itu diambil lantaran jalan didua daerah itu sudah sangat tidak layak untuk dilalui. “Kebijakan itu saya ambil karena jalannya sudah sangat rusak. Saya melihat jalan di Bangko Tinggi arah ke Masjid itu sudah sangat rusak. Karena itu saya perbaiki untuk kepentingan masyarakat juga,” katanya.
Sedangkan jalan menuju MAN Bangko, juga rusak dan harus diperbaiki dengan segera. Kalau tidak kasihan anak-anak yang mau sekolah ke MAN. Menurut Djasmiwardi, dalam pengerjaan jalan hotmix ini tidak ada satupun orang yang dirugikan.
Proyek pengerjaan jalan Hotmix senilai Rp 3,01 miliar ini, dananya bersumber dari APBD Merangin tahun 2009. Tidak ditenderkannya proyek ini jelas telah melanggar aturan Keppres nomor 80 Tahun 2003. ruk
Proyek pengaspalan jalan hotmix senilai Rp 3,01 miliar yang dikerjakan rekanan tanpa melalui tender di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi merupakan tindakan (Kolusi Korupsi Nepotisme) KKN. Proyek tersebut melanggar Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Proyek pengaspalan jalan menuju Bangko Tinggi tepatnya dekat BNI 46 Bangko, dan jalan menuju MAN Bangko sepanjang 0,5 KM telah dikerjakan rekanan PT Merangin Karya Sejati (MKS) milik H. Ismail pengusaha asal Bungo.
Proyek itu dikerjakan hanya dengan rekomendasikan Pelaksana Tugas Kepala Dinas (kadis) PU Kabupaten Merangin, Djasmiwardi. Pejabat bersangkutan mengaku merekomendasikan proyek pengaspalan jalan hotmix senilai Rp 3,01 miliar itu karena jalan tersebut rusak parah dan mendesak untuk dikrjakan.
Demikian dikatakan Anggota Komisi III (Bidang Infarstruktur) DPRD Provinsi Jambi, Sofyan Pangaribuan SH kepada Batak Pos, Selasa (12/5). Menurutnya, ada beberapa jalan yang diduga telah dikerjakan sebelum proses tender.
Seperti jalan menuju Bangko Tinggi tepatnya dekat BNI 46 Bangko, dan jalan menuju MAN Bangko sepanjang 0,5 KM. Proyek pengaspalan tersebut dilakukan PT Merangin Karya Sejati (MKS).
“Pelaksanaan proyek senilai Rp 3,01 miliar itu seharusnya melalui proses tender. Tapi jika itu dilakukan tanpa proses tender, sudah menyalahi aturan dan itu bias masuk unsure KKN,”katanya.
Sementara itu, Djasmiwardi mengatakan, kebijakan itu diambil lantaran jalan didua daerah itu sudah sangat tidak layak untuk dilalui. “Kebijakan itu saya ambil karena jalannya sudah sangat rusak. Saya melihat jalan di Bangko Tinggi arah ke Masjid itu sudah sangat rusak. Karena itu saya perbaiki untuk kepentingan masyarakat juga,” katanya.
Sedangkan jalan menuju MAN Bangko, juga rusak dan harus diperbaiki dengan segera. Kalau tidak kasihan anak-anak yang mau sekolah ke MAN. Menurut Djasmiwardi, dalam pengerjaan jalan hotmix ini tidak ada satupun orang yang dirugikan.
Proyek pengerjaan jalan Hotmix senilai Rp 3,01 miliar ini, dananya bersumber dari APBD Merangin tahun 2009. Tidak ditenderkannya proyek ini jelas telah melanggar aturan Keppres nomor 80 Tahun 2003. ruk
Perolehan Kursi di DPR RI Hasil Pemilu 2009
Hasil Pemilu Legislatif 2009 dari KPU Pusat
1. Partai Demokrat (31) 21.703.137 suara (20,85%) 148 kursi (26,42%)
2. Partai Golkar (23) 15.037.757 suara (14,45%) 108 kursi (19,29%)
3. PDIP (28) 14.600.091 suara (14,03%) 93 kursi (16,61%)
4. PKS (8) 8.206.955 suara (7,88%) 59 kursi (10,54%)
5. PAN (9) 6.254.580 suara (6,01%) 42 kursi (7,50%)
6. PPP (24) 5.533.214 suara (5,32%) 39 kursi (6,96%)
7. PKB (13) 5.146.122 suara (4,94%) 30 kursi (5,36%)
8. Partai Gerindra (5) 4.646.406 suara (4,46%) 26 kursi (4,46%)
9. Partai Hanura (1) 3.922.870 suara (3,77%) 15 kursi (2,68%)
10. PBB (27) 1.864.752 suara atau 1,79%
11. PDS (25) 1.541.592 suara atau 1,48%
12. PKNU (34) 1.527.593 suara atau 1,47%
13. PKPB (2) 1.461.182 suara atau 1,40%
14. PBR (29) 1.264.333 suara atau 1,21%
15. PPRN (4) 1.260.794 suara atau 1,21%
16. PKPI (7) 934.892 suara atau 0,90%
17. PDP (16) 896.660 suara atau 0,86%
18. Partai Barnas (6) 761.086 suara atau 0,73%
19. PPPI (3) 745.625 suara atau 0,72%
20. PDK (20) 671.244 suara atau 0,64%
21. Partai RepublikaN (21) 630.780 suara atau 0,61%
22. PPD (12) 550.581 suara atau 0,53%
23. Partai Patriot (30) 547.351 suara atau 0,53%
24. PNBKI (26) 468.696 suara atau 0,45%
25. Partai Kedaulatan (11) 437.121 suara atau 0,42%
26. PMB (18) 414.750 suara atau 0,40%
27. PPI (14) 414.043 suara atau 0,40%
28. PKP (17) 351.440 suara atau 0,34%
29. Partai Pelopor (22) 342.914 suara atau 0,33%
30. PKDI (32) 324.553 suara atau 0,31%
31. PIS (33) 320.665 suara atau 0,31%
32. PNI Marhaenisme (15) 316.752 suara atau 0,30%
33. Partai Buruh (44) 265.203 suara atau 0,25%
34. PPIB (10) 197.371 suara atau 0,19%
35. PPNUI (42) 146.779 suara atau 0,14%
36. PSI (43) 140.551 suara atau 0,14%
37. PPDI (19) 137.727 suara atau 0,13%
38. Partai Merdeka (41) 111.623 suara atau 0,11%
(Sumber KPU Pusat)
1. Partai Demokrat (31) 21.703.137 suara (20,85%) 148 kursi (26,42%)
2. Partai Golkar (23) 15.037.757 suara (14,45%) 108 kursi (19,29%)
3. PDIP (28) 14.600.091 suara (14,03%) 93 kursi (16,61%)
4. PKS (8) 8.206.955 suara (7,88%) 59 kursi (10,54%)
5. PAN (9) 6.254.580 suara (6,01%) 42 kursi (7,50%)
6. PPP (24) 5.533.214 suara (5,32%) 39 kursi (6,96%)
7. PKB (13) 5.146.122 suara (4,94%) 30 kursi (5,36%)
8. Partai Gerindra (5) 4.646.406 suara (4,46%) 26 kursi (4,46%)
9. Partai Hanura (1) 3.922.870 suara (3,77%) 15 kursi (2,68%)
10. PBB (27) 1.864.752 suara atau 1,79%
11. PDS (25) 1.541.592 suara atau 1,48%
12. PKNU (34) 1.527.593 suara atau 1,47%
13. PKPB (2) 1.461.182 suara atau 1,40%
14. PBR (29) 1.264.333 suara atau 1,21%
15. PPRN (4) 1.260.794 suara atau 1,21%
16. PKPI (7) 934.892 suara atau 0,90%
17. PDP (16) 896.660 suara atau 0,86%
18. Partai Barnas (6) 761.086 suara atau 0,73%
19. PPPI (3) 745.625 suara atau 0,72%
20. PDK (20) 671.244 suara atau 0,64%
21. Partai RepublikaN (21) 630.780 suara atau 0,61%
22. PPD (12) 550.581 suara atau 0,53%
23. Partai Patriot (30) 547.351 suara atau 0,53%
24. PNBKI (26) 468.696 suara atau 0,45%
25. Partai Kedaulatan (11) 437.121 suara atau 0,42%
26. PMB (18) 414.750 suara atau 0,40%
27. PPI (14) 414.043 suara atau 0,40%
28. PKP (17) 351.440 suara atau 0,34%
29. Partai Pelopor (22) 342.914 suara atau 0,33%
30. PKDI (32) 324.553 suara atau 0,31%
31. PIS (33) 320.665 suara atau 0,31%
32. PNI Marhaenisme (15) 316.752 suara atau 0,30%
33. Partai Buruh (44) 265.203 suara atau 0,25%
34. PPIB (10) 197.371 suara atau 0,19%
35. PPNUI (42) 146.779 suara atau 0,14%
36. PSI (43) 140.551 suara atau 0,14%
37. PPDI (19) 137.727 suara atau 0,13%
38. Partai Merdeka (41) 111.623 suara atau 0,11%
(Sumber KPU Pusat)
95 Peserta Lemabaga Administrasi Negara RI Study Lapangan di Jambi
Jambi, Batak Pos
Sebanyak 95 orang peserta Diklatpim Tingkat II angkatan ke XXV kelas A Lembaga Administrasi Nasional (LAN) RI melaksanakan study lapangan di Jambi mulai Senin-Kamis (11-14/Mei). Kehadiran peserta itu diterima secara resmi Asisten Umum Sekda Provinsi Jambi (Asisten III) Ir. H. Ahmad Fauzi, MTP atas nama Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin.
Ir H Ahmad Fauzi, MTP menyampaikan terima kasih kepada LAN RI, yang telah memilih Jambi yang tengah giat-giatnya berusaha dan berupaya dalam rangka mewujudkan visi Jambi, Jambi mampu, maju dan mandiri, sebagai lokasi study lapangan bagi peserta Diklatpim TK. II angkatan XXV tahun 2009.
Ahmad Fauzi juga menjelaskan selayang pandang Provinsi Jambi kepada peserta LAN. Provinsi Jambi luasnya 53.435 km persegi, sejak Desember 2008 Provinsi Jambi telah memiliki dua kota dan sembilan kabupaten, 128 kecamatan defenitif, 128 kelurahan dan 1.115 desa.
Dengan garis pantai 211 km dan laut pada batas 12 mill seluas seluas 13.468 km bersegi. Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2007, 2.742.196 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 51 jiwa per kimometer dan laju pertumbuhan penduduk 1,56 persen.
Kondisi keuangan makro Provinsi Jambi dari tahun ketahun memperlihatkan tren membaik, khususnya di tiga tahun terakhir ini, seperti PDRB Provinsi Jambi diperkirakan mencapai Rp.14,880 triliun.
Pimpinan Rombongan/Kepala Pusat Diklat Pimnas Bidang Penyusunan LAN, Drs. Makhdum Priyatno, MA menyampaikan, bahwa tujuan dilaksanakan Diklatpim Tk II ini adalah untuk menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Sedanghkan tema yang diambil pada tahun 2009 ini adalah, “Membangun Aparatur Negara yang Inovatif Dalam Menyikapi Krisis Ekonomi Global di era reformasi".
"Sedangkan kenapa Jambi yang menjadi pilihan dilaksanakan study lapangan, karena banyak sekali potensi dari Provinsi Jambi yang berbahan baku lokal yang dapat membuat ekonomi Jambi surprise ditengah hempasan krisis ekonomi global,"katanya.
Disebutkan, harga komoditi andalan Jambi di sector perkebunan (kelapa sawit) dimana dalam masa krisis global sempat mencapai harga terendah yakni Rp.250,- perkilo gram, namun ekonomi Jambi tetap surprise. "Apa rahasianya, ini yang perlu digali oleh para peserta," ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (KBKD) Provinsi Jambi HK. Husnaini, SH melaporkan, bahwa pelaksanaan study lapangan ini sebagai implementasi peraturan pemerintah (PP) No.101 tahun 2000, tentang Diklat Jabatan PNS LAN penyelenggaraan Diklatpin Tk II.
Dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, serta membentuk dan mengembangkan sikap kepribadian yang sesuai dengan persyaratan yang dituntut untuk menduduki jabatan struktural. ruk
Sebanyak 95 orang peserta Diklatpim Tingkat II angkatan ke XXV kelas A Lembaga Administrasi Nasional (LAN) RI melaksanakan study lapangan di Jambi mulai Senin-Kamis (11-14/Mei). Kehadiran peserta itu diterima secara resmi Asisten Umum Sekda Provinsi Jambi (Asisten III) Ir. H. Ahmad Fauzi, MTP atas nama Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin.
Ir H Ahmad Fauzi, MTP menyampaikan terima kasih kepada LAN RI, yang telah memilih Jambi yang tengah giat-giatnya berusaha dan berupaya dalam rangka mewujudkan visi Jambi, Jambi mampu, maju dan mandiri, sebagai lokasi study lapangan bagi peserta Diklatpim TK. II angkatan XXV tahun 2009.
Ahmad Fauzi juga menjelaskan selayang pandang Provinsi Jambi kepada peserta LAN. Provinsi Jambi luasnya 53.435 km persegi, sejak Desember 2008 Provinsi Jambi telah memiliki dua kota dan sembilan kabupaten, 128 kecamatan defenitif, 128 kelurahan dan 1.115 desa.
Dengan garis pantai 211 km dan laut pada batas 12 mill seluas seluas 13.468 km bersegi. Jumlah penduduk Provinsi Jambi pada tahun 2007, 2.742.196 jiwa, dengan kepadatan rata-rata 51 jiwa per kimometer dan laju pertumbuhan penduduk 1,56 persen.
Kondisi keuangan makro Provinsi Jambi dari tahun ketahun memperlihatkan tren membaik, khususnya di tiga tahun terakhir ini, seperti PDRB Provinsi Jambi diperkirakan mencapai Rp.14,880 triliun.
Pimpinan Rombongan/Kepala Pusat Diklat Pimnas Bidang Penyusunan LAN, Drs. Makhdum Priyatno, MA menyampaikan, bahwa tujuan dilaksanakan Diklatpim Tk II ini adalah untuk menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Sedanghkan tema yang diambil pada tahun 2009 ini adalah, “Membangun Aparatur Negara yang Inovatif Dalam Menyikapi Krisis Ekonomi Global di era reformasi".
"Sedangkan kenapa Jambi yang menjadi pilihan dilaksanakan study lapangan, karena banyak sekali potensi dari Provinsi Jambi yang berbahan baku lokal yang dapat membuat ekonomi Jambi surprise ditengah hempasan krisis ekonomi global,"katanya.
Disebutkan, harga komoditi andalan Jambi di sector perkebunan (kelapa sawit) dimana dalam masa krisis global sempat mencapai harga terendah yakni Rp.250,- perkilo gram, namun ekonomi Jambi tetap surprise. "Apa rahasianya, ini yang perlu digali oleh para peserta," ujarnya.
Sementara itu Kepala Badan Kepegawaian Daerah (KBKD) Provinsi Jambi HK. Husnaini, SH melaporkan, bahwa pelaksanaan study lapangan ini sebagai implementasi peraturan pemerintah (PP) No.101 tahun 2000, tentang Diklat Jabatan PNS LAN penyelenggaraan Diklatpin Tk II.
Dengan tujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keahlian dan ketrampilan, serta membentuk dan mengembangkan sikap kepribadian yang sesuai dengan persyaratan yang dituntut untuk menduduki jabatan struktural. ruk
Langganan:
Postingan (Atom)