Jambi, Batak Pos
Harimau Sumatera kini mulai mencemaskan para petani di Provinsi Jambi. Hewan dilindungi itu kini kembali menerkam dua warga Desa Sungai Gelam, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi. Sebelumnya seorang warga Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi, juga menjadi korban keganasan Harimau Sumatera ini.
Kapolres Muarojambi, AKBP Tedjo Dwikora melalui Kasat Reskrim Polres Muarojambi, AKP Posma Lubis kepada wartawan, Jumat (30/1) menerangkan, kejadian yang menimpa warga Desa Sungai Gelam itu terjadi, Rabu (28/1) sekitar pukul 22.00 wib.
Disebutkan, korban bernama Suyut (58), sedang tidur di dalam pondok bersama anaknya Imam Mujianto. Keduanya diserang tiba-tiba oleh Harimau hingga Suyut mengalami luka berat akibat terkaman Harimau tersebut. Sementara anaknya hingga Jumat (30/1) masih dalam pencarian.
“Untuk pencarian jasad korban yang belum ditemukan itu, kita telah melakukan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kehutanan Kabupaten Muarojambi dan masyarakat setempat turun kelapangan untuk membantu dalam pencarian ini,” kata Posma Lubis.
Disebutkan, sepekan terakhir sudah kali kedua warga diterkam harimau di Kabupaten Muarojambi. Sebelumnya terjadi pada 24 Januari 2009 lalu, dengan menerkam satu orang warga desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir.
Korban terkaman harimau 24 Januari lalu yakni Raba’i (48), warga Desa Pematang Raman, Kecamatan Kumpeh Ilir, Kabupaten Muarojambi, tewas dalam kondisi leher patah dan luka yang cukup serius disekujur tubuh, akibat cakaran dua ekor harimu.
Disebutkan, kejadian itu terjadi di KM.19 di Desa Pematang Raman, dari arah kawasan hutan, sekitar pukul 03.00 WIB, saat korban keluar dari pondok hendak buang air kecil.
Pihaknya mengetahui adanya warga diterkam harimau berawal laporan dari temanya yang masih satu pondok, sesama pencari getah jelutung di desa tersebut.
Kemudian kasus lain akibat amukan Harimau Sumatera yakni terjadi di Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo. Selama sepekan sudah sembilan ekor kerbau masyarakat jadi mangsanya dan warga jadi ketakutan mencari nafkah yang rata-rata masuk hutan menyadap karet dan turun ke sawah.
Menurut warga Desa Dusun Sebnamat, Kecamatan Bathin III Ulu, Jarimi, S.Ag sudah sembilan ekor kerbau diterkam harimau. Harimau yang baru dilepas dari kandangnya oleh LSM Icraf menerkam kerbau warga tidak jauh dari pemukiman penduduk.
Warga setempat menyesalkan LSM Icraf yang melepaskan Harimau tersebut ke habitatnya tanpa melalui koordinasi dengan warga desa sekitar. Keberadaan Harimau tersebut membuat warga cemas dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagai petani. ruk
DENGAN NIAT BAIK, ISI BLOG INI BUKAN UNTUK MELANGGAR UU RI NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. APABILA ADA ORANG-LEMBAGA DLL YANG KEBERATAN DENGAN ISI DARI BLOG INI, BOLEH MELAYANGKAN SURAT ELEKTRONIK KE EMAIL : rosenmanmanihuruk@gmail.com atau SMS/WA ke NO 08127477587. FB Asenk Lee Saragih.UNTUK DICABUT ISI DARI BLOG YANG KEBERATAN BERSANGKUTAN.
.
.
Jumat, 30 Januari 2009
Ketua DPD Partai Demokrat Kepulau Riau Bantah Miliki Ektasi
Jambi, Batak Pos
Mantan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Kepulau Riau (Kepri), Abdul Aziz (40) membantah kepemilikan 28 pil esktasi yang ditemukan di kamar hotel bersama seorang teman perempuannya Ira Sapurawati (35) oleh Satuan Narkoba Poltabes Jambi belum lama ini. Rekonstruksi penangkapan Abdul Aziz telah dilakukan sat Narkoba Poltabes Jambi , Kamis (29/1) guna melengkapi pemberkasan.
Kasat Narkoba Poltabes Jambi, AKP Aritonang kepada wartawan, Jumat (30/1) mengatakan, rekonstruksi tersebut dilakukan agar pihak kejaksaan lebih jelas mengenai kasus itu.
“Berkasnya belum P21 (lengkap) kok, cuma rekonstruksi biasa. Hingga rekonstruksi penggeledahan, Azis masih tidak mengakui bahwa pil ekstasi yang ditemukan adalah miliknya. Dirinya membantah keras kepemilikan puluhan butir ekstasi tersebut,”katanya.
Disebutkan, Abdul Azis ditangkap di kamar 608 Hotel Abadi Grand Jambi bersama seorang teman wanitanya serta seorang bernama Irwan warga Villa Kenali, Mayang, Jambi, yang disebut Azis pernah masuk ke kamarnya. Irwan sendiri adalah tersangka kasus penipuan dengan modus penggandaan uang, yang dilaporkan oleh Azis.
Menariknya, Azis dan Irwan yang sebelumnya sempat bekerja sama, dalam rekonstruksi kemarin malah bersitegang dan terlibat adu mulut cukup hebat. Kejadian yang cukup menarik perhatian itu terjadi pada adegan ke-16 dari 62 yang diperagakan Azis dalam reka ulang tersebut, yakni pertemuan antara Azis dan Irwan.
Menurut Aritonang, versi Azis, pertemuan tersebut dilakukan di lobi hotel. Saat itu ia sedang berada di Padamaran Coffee Shop Hotel Abadi Grand. “Setelah menerima daftar menu, saya menerima telepon dari Irwan yang mengatakan dia sudah di hotel,” kata Azis seperti dikutip Aritonang. Setelah itu Azis meminta Ira menunggu di ruangan tersebut, sementara ia menemui Irwan.
Di lobi hotel, mereka lalu bersalaman. Menurut Azis, setelah bersalaman, mereka berdua kemudian naik ke lantai enam menuju kamar Azis, kamar 608. Namun keterangan itu langsung dibantah oleh Irwan.
“Tidak. Saya tidak sempat naik. Usai bersalaman dan menanyakan kabar, Azis mengatakan sedang ada tamu dan meminta agar pertemuan ditunda besok. Setelah itu, saya pulang dan dia (Azis, red) kembali ke sana (arah Padamaran Coffee Shop),” ujar Irwan seperti dikutip Aritonang.
Disebutkan, perdebatan tersebut berlangsung cukup lama. Masing-masing berani bersumpah bahwa ucapan mereka benar. Menurut pengakuan Azis, setelah itu dia diperintahkan Irwan untuk tidak mengaktifkan handphone-nya hingga matahari terbit. Azis juga tidak boleh keluar kamar sebelum dihubungi Irwan.
Keesokan hari, Azis dan Ira pun keluar. Saat hendak menuju lift, seorang polisi menanyakan kepadanya apakah dia yang menghuni kamar 608. Setelah dibenarkan oleh Azis, polisi langsung menyerahkan surat penggeledahan. Selanjutnya polisi menggeledah kamar Azis hingga ditemukan 28 butir pil ekstasi.
Sementara itu, kuasa hukum Azis, Asril, kepada wartawan mengatakan, bahwa kliennya membantah pil tersebut milik Aziz. Dalam rekonstruksi tersebut, kata Asril, petugas pertama yang memeriksa tas hitam milik Azis tidak menemukan apa pun di dalamnya.
Kuasa hukum Irwan, Adi Saputra, juga tetap berpegang pada pernyataan kliennya tidak pernah ikut ke kamar Azis. “Dia cuma bertemu sebentar di lobi,” katanya. Menurutnya, apa pun pengakuan dari Azis, merupakan haknya. Adi sendiri memiliki bukti-bukti untuk membela Irwan pada persidangan nanti. ruk
Mantan Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Kepulau Riau (Kepri), Abdul Aziz (40) membantah kepemilikan 28 pil esktasi yang ditemukan di kamar hotel bersama seorang teman perempuannya Ira Sapurawati (35) oleh Satuan Narkoba Poltabes Jambi belum lama ini. Rekonstruksi penangkapan Abdul Aziz telah dilakukan sat Narkoba Poltabes Jambi , Kamis (29/1) guna melengkapi pemberkasan.
Kasat Narkoba Poltabes Jambi, AKP Aritonang kepada wartawan, Jumat (30/1) mengatakan, rekonstruksi tersebut dilakukan agar pihak kejaksaan lebih jelas mengenai kasus itu.
“Berkasnya belum P21 (lengkap) kok, cuma rekonstruksi biasa. Hingga rekonstruksi penggeledahan, Azis masih tidak mengakui bahwa pil ekstasi yang ditemukan adalah miliknya. Dirinya membantah keras kepemilikan puluhan butir ekstasi tersebut,”katanya.
Disebutkan, Abdul Azis ditangkap di kamar 608 Hotel Abadi Grand Jambi bersama seorang teman wanitanya serta seorang bernama Irwan warga Villa Kenali, Mayang, Jambi, yang disebut Azis pernah masuk ke kamarnya. Irwan sendiri adalah tersangka kasus penipuan dengan modus penggandaan uang, yang dilaporkan oleh Azis.
Menariknya, Azis dan Irwan yang sebelumnya sempat bekerja sama, dalam rekonstruksi kemarin malah bersitegang dan terlibat adu mulut cukup hebat. Kejadian yang cukup menarik perhatian itu terjadi pada adegan ke-16 dari 62 yang diperagakan Azis dalam reka ulang tersebut, yakni pertemuan antara Azis dan Irwan.
Menurut Aritonang, versi Azis, pertemuan tersebut dilakukan di lobi hotel. Saat itu ia sedang berada di Padamaran Coffee Shop Hotel Abadi Grand. “Setelah menerima daftar menu, saya menerima telepon dari Irwan yang mengatakan dia sudah di hotel,” kata Azis seperti dikutip Aritonang. Setelah itu Azis meminta Ira menunggu di ruangan tersebut, sementara ia menemui Irwan.
Di lobi hotel, mereka lalu bersalaman. Menurut Azis, setelah bersalaman, mereka berdua kemudian naik ke lantai enam menuju kamar Azis, kamar 608. Namun keterangan itu langsung dibantah oleh Irwan.
“Tidak. Saya tidak sempat naik. Usai bersalaman dan menanyakan kabar, Azis mengatakan sedang ada tamu dan meminta agar pertemuan ditunda besok. Setelah itu, saya pulang dan dia (Azis, red) kembali ke sana (arah Padamaran Coffee Shop),” ujar Irwan seperti dikutip Aritonang.
Disebutkan, perdebatan tersebut berlangsung cukup lama. Masing-masing berani bersumpah bahwa ucapan mereka benar. Menurut pengakuan Azis, setelah itu dia diperintahkan Irwan untuk tidak mengaktifkan handphone-nya hingga matahari terbit. Azis juga tidak boleh keluar kamar sebelum dihubungi Irwan.
Keesokan hari, Azis dan Ira pun keluar. Saat hendak menuju lift, seorang polisi menanyakan kepadanya apakah dia yang menghuni kamar 608. Setelah dibenarkan oleh Azis, polisi langsung menyerahkan surat penggeledahan. Selanjutnya polisi menggeledah kamar Azis hingga ditemukan 28 butir pil ekstasi.
Sementara itu, kuasa hukum Azis, Asril, kepada wartawan mengatakan, bahwa kliennya membantah pil tersebut milik Aziz. Dalam rekonstruksi tersebut, kata Asril, petugas pertama yang memeriksa tas hitam milik Azis tidak menemukan apa pun di dalamnya.
Kuasa hukum Irwan, Adi Saputra, juga tetap berpegang pada pernyataan kliennya tidak pernah ikut ke kamar Azis. “Dia cuma bertemu sebentar di lobi,” katanya. Menurutnya, apa pun pengakuan dari Azis, merupakan haknya. Adi sendiri memiliki bukti-bukti untuk membela Irwan pada persidangan nanti. ruk
Penebangan Kayu Liar di TNKS Masih Marak
Jambi, Batak Pos
Penebangan kayu secara liar di Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) di Kabupaten Merangin hingga kini masih marak. Maraknya penebangan liar tersebut akibat minimnya petugas pengawasan hutan lindung tersebut. Penjarahan dilakukan oleh warga setempat.
Lokasi penebangan liar itu terdapat di wilayah Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Disekitar wilayah TNKS di dua kecamatan itu terdapat Hutan Produksi (HP) eks Sarestra II banyak dijarah warga pendatang dan warga sekitarnya.
Sementara petugas dari pengelolaan TNKS Wilayah II (Bungo dan Merangin) sangat terbatas hanya berjumlah 18 orang staf. Sedangkan wilayah kerja dengan luas areal TNKS, dari Tidar Kuranji Agung (TKA), perbatasan Bungo-Sumbar hingga ke Sarolangun, Jangkat dan Sumsel serta Bengkulu mencapai 385 ribu hektar.
Demikian dikatakan Kepala Seksi Pengelolaan TNKS wilayah II di Bangko Kabupaten Merangin, Agusman SP kepada wartawan, Kamis (29/1). Menurutnya, pihaknya terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang TNKS dan hukum terhadap masyarakat di sekitar TNKS.
“Namun demikian, tetap saja ada orang tertentu yang menjarah dan merambah TNKS dan hutan di sekitarnya. Bahkan tahun 2007 dan 2008 lalu, tim dari TNKS telah berhasil menangkap beberapa orang tersangka dan sudah divonis di pengadilan,”katanya.
Disebutkan, di Kabupaten Merangin berhasil ditangkap, Nizarman Cs, warga asal Bengkulu yang menjarah di dalam kawasan TNKS. Ada juga Syaharuddin Cs, Janaruddin Cs yang menjarah di Hutan Produksi (HP). Ada lagi tiga orang di perbatasan Bungo-Sumbar yang di adili PN Bungo.
Menurut Agusman, pihaknya tidak hanya menangkap yang menjarah di kawasan TNKS, namun juga di luar kawasan atau di HP. Lokasi penjarah itu terdapat di tapal batas areal atau kawasan TNKS di Kecamatan Lembah Masurai atau Jangkat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KKI Warsi-Jambi, Rahmat Hidayat kepada Batak Pos, mengatakan, warga pendatang dari Pagar Alam, Sumsel dan Bengkulu, Lampung serta warga lainnya terus berdatangan secara ilegal ke Kecamatan Lembah Masurai dan Jangkat untuk membuka lahan kebun kopi serta sayur mayur.
Kini sudah mencapai 100 hektar lebih kebun kopi milik warga pendatang di dua kecamatan tersebut. Sementara Pemda Merangin dan TNKS sama sekali tak berani untuk mengusir atau mencegah kedatangan warga liar dengan menggunakan mobil bus dari Sumsel dan Bengkulu ke Lembah Masurai.
Pihaknya meminta aparat kepolisian membantu mengamankan kawasan TNKS dari penjarahan hutan. KKI Warsi Jambi juga mendesak Pemerintah Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi untuk serius mengawasi hutan lindung yang ada di Provinsi Jambi. ruk
Penebangan kayu secara liar di Taman Nasional Kerinci Sebelat (TNKS) di Kabupaten Merangin hingga kini masih marak. Maraknya penebangan liar tersebut akibat minimnya petugas pengawasan hutan lindung tersebut. Penjarahan dilakukan oleh warga setempat.
Lokasi penebangan liar itu terdapat di wilayah Kecamatan Jangkat dan Kecamatan Lembah Masurai, Kabupaten Merangin. Disekitar wilayah TNKS di dua kecamatan itu terdapat Hutan Produksi (HP) eks Sarestra II banyak dijarah warga pendatang dan warga sekitarnya.
Sementara petugas dari pengelolaan TNKS Wilayah II (Bungo dan Merangin) sangat terbatas hanya berjumlah 18 orang staf. Sedangkan wilayah kerja dengan luas areal TNKS, dari Tidar Kuranji Agung (TKA), perbatasan Bungo-Sumbar hingga ke Sarolangun, Jangkat dan Sumsel serta Bengkulu mencapai 385 ribu hektar.
Demikian dikatakan Kepala Seksi Pengelolaan TNKS wilayah II di Bangko Kabupaten Merangin, Agusman SP kepada wartawan, Kamis (29/1). Menurutnya, pihaknya terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang TNKS dan hukum terhadap masyarakat di sekitar TNKS.
“Namun demikian, tetap saja ada orang tertentu yang menjarah dan merambah TNKS dan hutan di sekitarnya. Bahkan tahun 2007 dan 2008 lalu, tim dari TNKS telah berhasil menangkap beberapa orang tersangka dan sudah divonis di pengadilan,”katanya.
Disebutkan, di Kabupaten Merangin berhasil ditangkap, Nizarman Cs, warga asal Bengkulu yang menjarah di dalam kawasan TNKS. Ada juga Syaharuddin Cs, Janaruddin Cs yang menjarah di Hutan Produksi (HP). Ada lagi tiga orang di perbatasan Bungo-Sumbar yang di adili PN Bungo.
Menurut Agusman, pihaknya tidak hanya menangkap yang menjarah di kawasan TNKS, namun juga di luar kawasan atau di HP. Lokasi penjarah itu terdapat di tapal batas areal atau kawasan TNKS di Kecamatan Lembah Masurai atau Jangkat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif KKI Warsi-Jambi, Rahmat Hidayat kepada Batak Pos, mengatakan, warga pendatang dari Pagar Alam, Sumsel dan Bengkulu, Lampung serta warga lainnya terus berdatangan secara ilegal ke Kecamatan Lembah Masurai dan Jangkat untuk membuka lahan kebun kopi serta sayur mayur.
Kini sudah mencapai 100 hektar lebih kebun kopi milik warga pendatang di dua kecamatan tersebut. Sementara Pemda Merangin dan TNKS sama sekali tak berani untuk mengusir atau mencegah kedatangan warga liar dengan menggunakan mobil bus dari Sumsel dan Bengkulu ke Lembah Masurai.
Pihaknya meminta aparat kepolisian membantu mengamankan kawasan TNKS dari penjarahan hutan. KKI Warsi Jambi juga mendesak Pemerintah Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi untuk serius mengawasi hutan lindung yang ada di Provinsi Jambi. ruk
Gudang Makanan Dilalap Sijago Merah
Jambi, Batak Pos
Sebuah gudang tempat penyimpanan makanan ringan milik Taufik, di Rt 20 Kelurahan Payoselincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Kamis (29/1) pagi ludes dilalap sijago merah. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah.
Kapolsek Jambi Timur, AKP Iwan Sayuti Achmad, Kamis (29/1) mengatakan, peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Api bermula menjalar dari bagian atas gudang, kemudian kebagain dalam gudang. Api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 05.30 WIB, setelah tiga unit mobil Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Jambi turun kelokasi.
Sedangkan untuk memastikan apa penyebab dan berapa besar kerugian yang dialami oleh korban, polisi sedang melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
“Kini lokasi kejadian kebakaran itu telah kita tutup dengan garis polisi (police line) guna penyelidikan. Dugaan sementara penyebab akibat arus pendek,”katanya. ruk
Sebuah gudang tempat penyimpanan makanan ringan milik Taufik, di Rt 20 Kelurahan Payoselincah, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Kamis (29/1) pagi ludes dilalap sijago merah. Dugaan sementara api berasal dari arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Namun kerugian ditaksir puluhan juta rupiah.
Kapolsek Jambi Timur, AKP Iwan Sayuti Achmad, Kamis (29/1) mengatakan, peristiwa kebakaran ini terjadi sekitar pukul 04.00 WIB. Api bermula menjalar dari bagian atas gudang, kemudian kebagain dalam gudang. Api baru dapat dipadamkan sekitar pukul 05.30 WIB, setelah tiga unit mobil Dinas Pemadaman Kebakaran Kota Jambi turun kelokasi.
Sedangkan untuk memastikan apa penyebab dan berapa besar kerugian yang dialami oleh korban, polisi sedang melakukan penyelidikan dan memeriksa beberapa orang saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
“Kini lokasi kejadian kebakaran itu telah kita tutup dengan garis polisi (police line) guna penyelidikan. Dugaan sementara penyebab akibat arus pendek,”katanya. ruk
Petani di Muarabungo Terima Bantuan Bibit Tanaman Pangan
Jambi, Batak Pos
Petani di Kabupaten Muarabungo menerima bantuan bibit tanaman pangan dan obat-obatan serta kenderaan operasional penyuluhan pertanian dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pemberian bantuan itu dilakukan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin di Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat (Trans Kuamang Kuning), Kabupaten Bungo, Kamis (29/1).
Sebelum penyerahan bantuan tersebut, Zulkifli Nurdin beserta istri Ny. Ratu Munawwaroh Zulkifli didampingi Bupati Bungo H. Zulfikar Achmad melakukan panen raya padi sawah.
Bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi itu yakni tiga unit kendaraan roda dua untuk ppetugas penyuluh pertanian (PPP), benih padi non Hibrida sebanyak 67,5 ton, padi Hibrida sebanyak 2,625 ton, jagung Hibrida sebanyak 4,05 ton atau 4 ton 50 kg.
Kemudian benih kedelai sebanyak 20 ton, pupuk organik cair (POC) sebanyak 821 liter, pupuk NPK sebanyak 41,05 Ton, pupuk organik granular (POG) sebanyak 123,15 Ton.
Gubernur juga memberikan bantuan secara pribadi untuk pembangunan Mesjid Baiturrahim yang terletak di Dusun Cilodang sebesar Rp 5 Juta serta bantuan lainnya. Gubernur Jambi pada kesempatan itu juga mengadakan dialog dan tanya jawab dengan warga masyarakat setempat.
Zulkifli Nurdin dalam sambutannya mengatakan, rasa terimakasih kepada para penyuluh pertanian, khususnya kepada warga para petani yang telah berhasil mengembangkan padi sawahnya.
“Dengan hasil yang alhamdulillah makin menggembirakan. Suatu saat dengan inovasi dan teknologi yang makin maju, kita dapat meningkatkan kualitas benih kita, kualitas pengelolaan pertanian kita sehingga produksi padi, produksi beras di daerah kita akan meningkat. Meningkatkan produksi beras hampir pasti akan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, utamanya kesejahteraan para petani,”katanya. ruk
Petani di Kabupaten Muarabungo menerima bantuan bibit tanaman pangan dan obat-obatan serta kenderaan operasional penyuluhan pertanian dari Pemerintah Provinsi Jambi. Pemberian bantuan itu dilakukan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin di Dusun Cilodang, Kecamatan Pelepat (Trans Kuamang Kuning), Kabupaten Bungo, Kamis (29/1).
Sebelum penyerahan bantuan tersebut, Zulkifli Nurdin beserta istri Ny. Ratu Munawwaroh Zulkifli didampingi Bupati Bungo H. Zulfikar Achmad melakukan panen raya padi sawah.
Bantuan yang diberikan Pemerintah Provinsi Jambi itu yakni tiga unit kendaraan roda dua untuk ppetugas penyuluh pertanian (PPP), benih padi non Hibrida sebanyak 67,5 ton, padi Hibrida sebanyak 2,625 ton, jagung Hibrida sebanyak 4,05 ton atau 4 ton 50 kg.
Kemudian benih kedelai sebanyak 20 ton, pupuk organik cair (POC) sebanyak 821 liter, pupuk NPK sebanyak 41,05 Ton, pupuk organik granular (POG) sebanyak 123,15 Ton.
Gubernur juga memberikan bantuan secara pribadi untuk pembangunan Mesjid Baiturrahim yang terletak di Dusun Cilodang sebesar Rp 5 Juta serta bantuan lainnya. Gubernur Jambi pada kesempatan itu juga mengadakan dialog dan tanya jawab dengan warga masyarakat setempat.
Zulkifli Nurdin dalam sambutannya mengatakan, rasa terimakasih kepada para penyuluh pertanian, khususnya kepada warga para petani yang telah berhasil mengembangkan padi sawahnya.
“Dengan hasil yang alhamdulillah makin menggembirakan. Suatu saat dengan inovasi dan teknologi yang makin maju, kita dapat meningkatkan kualitas benih kita, kualitas pengelolaan pertanian kita sehingga produksi padi, produksi beras di daerah kita akan meningkat. Meningkatkan produksi beras hampir pasti akan meningkatkan kesejahteraan rakyat kita, utamanya kesejahteraan para petani,”katanya. ruk
SDN 273 Merangin, Pelopor Sekolah Berprestasi di Wilayah Transmigrasi
Merangin, Batak Pos
Sekolah Dasar Negeri (SDN) 273/VI yang berlokasi di Desa E I, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin merupakan pelopor sekolah berprestasi di wilayah transmigrasi. Sekolah ini memiliki sejumlah prestasi siswa dan managemen sekolah serta penataan lingkungan sekolah yang sehat.
Kepala Sekolah SDN 273 Merangin, Suharto (50) kepada Batak Pos di Marengain, Rabu (28/1) mengatakan, siswanya tahun 2008 lalu mendapat prestasi juara catur. Kemudian juara pertama tingkat kecamatan dan kabupaten serta juara harapan di tingkat Provinsi Jambi.
“Pada mulanya saya kesulitan dalam menerapkan kebersihan dan kesehatan sekolah ini. Namun setelah diberdayakan tradisi hidup sehat dan bersih, guru-guru dan siswa akhirnya terbiasa untuk menjaga kebersihan. Kebersihan itu meliputi lingkungan sekolah, kantor, ruangan, kelas dan lainnya,”katanya.
Disebutkan, penataan lingkungan sekolah juga dilakukan dengan bergotong royong guru-guru serta orang tua murid. Penataan serta pembangunan sekolah di wilayah transmigrasi ini patut dicontoh oleh sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa.
Sementara itu, Ketua LSM PKN LH, Dede Riska Dinata menambahkan, managemen serta penataan sekolah SDN 273 menjadi pelopor sekolah di wilayah transmigrasi yang harus terus didukung.
Sehingga pendidikan anak di daerah pedesaan dapat terlaksana dengan baik. Dirinya juga meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru-guru di sekolah transmigrasi. ruk
Sekolah Dasar Negeri (SDN) 273/VI yang berlokasi di Desa E I, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin merupakan pelopor sekolah berprestasi di wilayah transmigrasi. Sekolah ini memiliki sejumlah prestasi siswa dan managemen sekolah serta penataan lingkungan sekolah yang sehat.
Kepala Sekolah SDN 273 Merangin, Suharto (50) kepada Batak Pos di Marengain, Rabu (28/1) mengatakan, siswanya tahun 2008 lalu mendapat prestasi juara catur. Kemudian juara pertama tingkat kecamatan dan kabupaten serta juara harapan di tingkat Provinsi Jambi.
“Pada mulanya saya kesulitan dalam menerapkan kebersihan dan kesehatan sekolah ini. Namun setelah diberdayakan tradisi hidup sehat dan bersih, guru-guru dan siswa akhirnya terbiasa untuk menjaga kebersihan. Kebersihan itu meliputi lingkungan sekolah, kantor, ruangan, kelas dan lainnya,”katanya.
Disebutkan, penataan lingkungan sekolah juga dilakukan dengan bergotong royong guru-guru serta orang tua murid. Penataan serta pembangunan sekolah di wilayah transmigrasi ini patut dicontoh oleh sekolah-sekolah yang ada di pelosok desa.
Sementara itu, Ketua LSM PKN LH, Dede Riska Dinata menambahkan, managemen serta penataan sekolah SDN 273 menjadi pelopor sekolah di wilayah transmigrasi yang harus terus didukung.
Sehingga pendidikan anak di daerah pedesaan dapat terlaksana dengan baik. Dirinya juga meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan guru-guru di sekolah transmigrasi. ruk
Saut Sihite Jadi Kepala Badan Bapemproda Provinsi Jambi
Jambi, Batak Pos
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mempercayakan Ir Saut Sihite sebagai Kepala Badan Promosi Daerah (Bapemproda) Provinsi Jambi. Pelantikan dilakukan Gubernur Jambi, saat melantik pejabat Eselon II, eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah propinsi Jambi yang berjumlah 296 orang.
Pejabat yang dilantik diantaranya Eselon II 1 orang yaitu Kepala Badan BKPMD Propinsi Jambi Saut Suhite, Eselon III 159 orang, pelantikan dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Suarno Surinta, Kepala Dinas /Instansi dan para Kepala Biro dilingkungan Setda propinsi Jambi, bertempat di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (28/1).
Menurut Gubernur Jambi, Bapemproda harus berupaya keras dalam memulihkan perekonomian akibat dampak krisis krisis ekonomi global. “Harus berupaya keras untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak boleh patah arang,”katanya.
Zulkifli Nurdin mengatakan, pada tahun 2010, Jambi tidak ada lagi yang namanya CPO yang diekspor ke luar negeri, tapi CPO itu akan dijadikan industri hilir, sebab bila tidak dapat melaksanakan industri hilir di Jambi ini, maka harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan karet akan terus mengalami kemerosotan.
Sebaliknya bila Jambi memiliki industri hilir, maka harga TBS dan harga karet tidak akan terjadi penurunan yang sangat memperihatinkan seperti saat ini.
“Untuk itu BKMPD di bawah kepemimpinan Pak Sahut Sihite, yang sudah banyak pengalaman, saat menggalang kerjasama dalam forum Gubernur se Sumatera yang dibantunya ,yang juga pengalaman dalam organisasi profesi hendaknya dijadikan suatu sendi bagi Jambi. Hal itu sebagai perekat hubungan antara pemerintah dengan para investor dengan kemampuan dan kesiapan kita dalam menerima investor dengan memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya industri hilir dari berbagai komoditi unggilan Jambi,”katanya. ruk
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin mempercayakan Ir Saut Sihite sebagai Kepala Badan Promosi Daerah (Bapemproda) Provinsi Jambi. Pelantikan dilakukan Gubernur Jambi, saat melantik pejabat Eselon II, eselon III dan Eselon IV di lingkungan Pemerintah propinsi Jambi yang berjumlah 296 orang.
Pejabat yang dilantik diantaranya Eselon II 1 orang yaitu Kepala Badan BKPMD Propinsi Jambi Saut Suhite, Eselon III 159 orang, pelantikan dihadiri oleh Wakil Ketua Dewan Suarno Surinta, Kepala Dinas /Instansi dan para Kepala Biro dilingkungan Setda propinsi Jambi, bertempat di ruang Pola Kantor Gubernur Jambi, Rabu (28/1).
Menurut Gubernur Jambi, Bapemproda harus berupaya keras dalam memulihkan perekonomian akibat dampak krisis krisis ekonomi global. “Harus berupaya keras untuk mengatasi kondisi yang tidak menguntungkan dan tidak boleh patah arang,”katanya.
Zulkifli Nurdin mengatakan, pada tahun 2010, Jambi tidak ada lagi yang namanya CPO yang diekspor ke luar negeri, tapi CPO itu akan dijadikan industri hilir, sebab bila tidak dapat melaksanakan industri hilir di Jambi ini, maka harga Tandan Buah Segar (TBS) sawit dan karet akan terus mengalami kemerosotan.
Sebaliknya bila Jambi memiliki industri hilir, maka harga TBS dan harga karet tidak akan terjadi penurunan yang sangat memperihatinkan seperti saat ini.
“Untuk itu BKMPD di bawah kepemimpinan Pak Sahut Sihite, yang sudah banyak pengalaman, saat menggalang kerjasama dalam forum Gubernur se Sumatera yang dibantunya ,yang juga pengalaman dalam organisasi profesi hendaknya dijadikan suatu sendi bagi Jambi. Hal itu sebagai perekat hubungan antara pemerintah dengan para investor dengan kemampuan dan kesiapan kita dalam menerima investor dengan memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembangnya industri hilir dari berbagai komoditi unggilan Jambi,”katanya. ruk
Pengunjung Hiburan Malam Ditahan Polda Jambi
Pukul Pamen Polda Jambi
Jambi, Batak Pos
Polda Jambi hingga Rabu (28/1) telah menahan enam orang tersangka yakni pengunjung hiburan malam terkait pengeroyokan seorang Perwira Menengah (Pamen) Polda Jambi pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), berinsial Ags yang terjadi ditempat hiburan malam Grand Hotel, Kota Jambi, Jumat (23/1) lalu.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP, Syamsudin Lubis kepada wartawan, Rabu (28/1) mengatakan, keenam pelaku tersebut telah ditahan di ruang tahanan Polda Jambi, dan diduga sebagai pelaku dari pengeroyokan terhadap AKBP, Ags.
Namun Kabid Humas Polda Jambi enggan memberikan identitas ke enam tersangka tersebut. Diduga tersangka merupakan anggoata salah satu organisasai kepemudaan di Jambi.
Menurut ketarangan, pelaku pengeroyokan diduga dilakukan oleh sekelompok orang dari satu keluarga penggusaha kontarktor terkenal di Kota Jambi. Sejauh ini belum diketahui motif pengeroyokan tersebut, namun informasi yang dihimpun menyebutkan, terjadinya kesalahpahaman antara oknum Pamen Polda Jambi ini dengan pengunjung tempat hiburan malam ini. ruk
Jambi, Batak Pos
Polda Jambi hingga Rabu (28/1) telah menahan enam orang tersangka yakni pengunjung hiburan malam terkait pengeroyokan seorang Perwira Menengah (Pamen) Polda Jambi pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP), berinsial Ags yang terjadi ditempat hiburan malam Grand Hotel, Kota Jambi, Jumat (23/1) lalu.
Kabid Humas Polda Jambi, AKBP, Syamsudin Lubis kepada wartawan, Rabu (28/1) mengatakan, keenam pelaku tersebut telah ditahan di ruang tahanan Polda Jambi, dan diduga sebagai pelaku dari pengeroyokan terhadap AKBP, Ags.
Namun Kabid Humas Polda Jambi enggan memberikan identitas ke enam tersangka tersebut. Diduga tersangka merupakan anggoata salah satu organisasai kepemudaan di Jambi.
Menurut ketarangan, pelaku pengeroyokan diduga dilakukan oleh sekelompok orang dari satu keluarga penggusaha kontarktor terkenal di Kota Jambi. Sejauh ini belum diketahui motif pengeroyokan tersebut, namun informasi yang dihimpun menyebutkan, terjadinya kesalahpahaman antara oknum Pamen Polda Jambi ini dengan pengunjung tempat hiburan malam ini. ruk
Penjualan Ilegal Kaplingan Kebun Sawit di Merangin Marak
Merangin, Batak Pos
Penjualan kaplingan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merangin secara illegal kini mulai marak. Bahkan warga dirugikan puluhan juta rupiah akibat pemalsuan surat lahan kebun sawit kepada orang lain.
Sutrisno (36) seorang petani warga Desa Bukit Beringin, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin kepada wartawan di Merangin, Rabu (28/1) mengatakan, dirinya telah ditipu oleh Sugianto (41) seorang makelar lahan perkebunan sawit warga Desa Sungai Kapas Rt 06, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin.
Menurut Sutrisno, modus penipuan itu yakni, Sugianto menawarkan perkebunan kelapa sawit kaplingan kepada Sutrisno dengan harga Rp 15 juta. Nomor kaplingan sawit itu No 142 N0 BPN 1767 dan No SK Bupati Merangin H Rotani Yutaka SH MM No 288 A pada 30 September 2002 lalu.
Lahan tersebut atas nama Antoni. Prosedur jual beli sudah dengan sebenarnya yakni dengan membuat surat bermaterai. Namun tiba-tiba Kepala Desa Bukit Beringin, Djamil memberikan surat kepada Sutrisno untuk tidak lagi memanen sawit di lahan perkebunan yang telah diberi dari Sugianto.
“Saya kaget membaca surat ini. Saya merasa sudah ditipu Sugianto. Saya terpaksa membuat surat kuasa kepada Dede Riska Dinata 12 Juli 2008 lalu. Agar permasalahan penipuan penjualan lahan sawit tersebut diproses hokum. Bila penting proses ini sampai ke pengadilan,” kata Sutrisno.
Sementara itu Ketua LSM PKN-LH, Dede Riska mengatakan, kepala desa setempat, Djalil telah berjanji kepada masyarakat yang tertipu dengan mengembalikan dana ganti rugi Rp 87 juta lebih. Surat peryataan sekitar 30 warga petani sudah ditanda tangani.
Warga petani Desa Bukit Beringin dan Desa Sungai Kapas meminta aparat hokum untuk memproses Sugianto dan Djamil karena telah menipu masyarakat petani. Mereka juga meminta aparat hokum segera menangani kasus penipuan jual beli lahan illegal tersebut. ruk
Penjualan kaplingan lahan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Merangin secara illegal kini mulai marak. Bahkan warga dirugikan puluhan juta rupiah akibat pemalsuan surat lahan kebun sawit kepada orang lain.
Sutrisno (36) seorang petani warga Desa Bukit Beringin, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin kepada wartawan di Merangin, Rabu (28/1) mengatakan, dirinya telah ditipu oleh Sugianto (41) seorang makelar lahan perkebunan sawit warga Desa Sungai Kapas Rt 06, Kecamatan Bangko Barat, Kabupaten Merangin.
Menurut Sutrisno, modus penipuan itu yakni, Sugianto menawarkan perkebunan kelapa sawit kaplingan kepada Sutrisno dengan harga Rp 15 juta. Nomor kaplingan sawit itu No 142 N0 BPN 1767 dan No SK Bupati Merangin H Rotani Yutaka SH MM No 288 A pada 30 September 2002 lalu.
Lahan tersebut atas nama Antoni. Prosedur jual beli sudah dengan sebenarnya yakni dengan membuat surat bermaterai. Namun tiba-tiba Kepala Desa Bukit Beringin, Djamil memberikan surat kepada Sutrisno untuk tidak lagi memanen sawit di lahan perkebunan yang telah diberi dari Sugianto.
“Saya kaget membaca surat ini. Saya merasa sudah ditipu Sugianto. Saya terpaksa membuat surat kuasa kepada Dede Riska Dinata 12 Juli 2008 lalu. Agar permasalahan penipuan penjualan lahan sawit tersebut diproses hokum. Bila penting proses ini sampai ke pengadilan,” kata Sutrisno.
Sementara itu Ketua LSM PKN-LH, Dede Riska mengatakan, kepala desa setempat, Djalil telah berjanji kepada masyarakat yang tertipu dengan mengembalikan dana ganti rugi Rp 87 juta lebih. Surat peryataan sekitar 30 warga petani sudah ditanda tangani.
Warga petani Desa Bukit Beringin dan Desa Sungai Kapas meminta aparat hokum untuk memproses Sugianto dan Djamil karena telah menipu masyarakat petani. Mereka juga meminta aparat hokum segera menangani kasus penipuan jual beli lahan illegal tersebut. ruk
Kepergok Selingkuh, Kades di Merangin Dihukum Adat Tutup Lobang Jalan
Merangin, Batak Pos
Seorang oknum Kepala Desa Sumber Agung, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin berinisial Jae (47) dipergoki warga Desa Sido Lego, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, setempat tengah berselingkuh dengan seorang wanita Desa Sido berinisial Warsi (40).
Kemudian warga memberikan sanksi kepada Jae berupa 10 mobil batu yang digunakan untuk menutup jalan berlobang. Sanksi itu harus dilakukan Jae sendiri disaksikan oleh warga. Namun hingga 14 Januari 2009 sanksi tersebut tak kunjung dilakukan Jae.
Jae juga membuat peryataan dengan isi “Dengan ini saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang tidak disenangi oleh masyarakat Desa Sido Lego. Kalau tidak dibayar sampai tanggal 18 Desember 2008 saya bersedia dilaporkan kepada pihak berwajib,”demikian isi surat peryataan Jae.
Demikian keterangan seorang warga Desa Sido Lego, Yahya kepada Batak Pos di Merangin, Rabu (28/1). Menurutnya, Kepala Desa Sumber Agung tersebut tidak pantas melakukan perbuatan yang demikian. Karena Kades harus menjadi panutan warganya.
Masyarakat Desa Sido Lego meminta aparat kepolisian untuk memproses Kades Sumber Agung, Jae yang telah melakukan perbuatan tak senonoh di Desa Sido Lego. Pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mencopot Jae dari jabatannya sebagai kades. ruk
Seorang oknum Kepala Desa Sumber Agung, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin berinisial Jae (47) dipergoki warga Desa Sido Lego, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, setempat tengah berselingkuh dengan seorang wanita Desa Sido berinisial Warsi (40).
Kemudian warga memberikan sanksi kepada Jae berupa 10 mobil batu yang digunakan untuk menutup jalan berlobang. Sanksi itu harus dilakukan Jae sendiri disaksikan oleh warga. Namun hingga 14 Januari 2009 sanksi tersebut tak kunjung dilakukan Jae.
Jae juga membuat peryataan dengan isi “Dengan ini saya tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang tidak disenangi oleh masyarakat Desa Sido Lego. Kalau tidak dibayar sampai tanggal 18 Desember 2008 saya bersedia dilaporkan kepada pihak berwajib,”demikian isi surat peryataan Jae.
Demikian keterangan seorang warga Desa Sido Lego, Yahya kepada Batak Pos di Merangin, Rabu (28/1). Menurutnya, Kepala Desa Sumber Agung tersebut tidak pantas melakukan perbuatan yang demikian. Karena Kades harus menjadi panutan warganya.
Masyarakat Desa Sido Lego meminta aparat kepolisian untuk memproses Kades Sumber Agung, Jae yang telah melakukan perbuatan tak senonoh di Desa Sido Lego. Pihaknya juga meminta Pemerintah Kabupaten Merangin untuk mencopot Jae dari jabatannya sebagai kades. ruk
Dubes Inggris Tinjau Hutan Adat di Muarobungo
Muarabungo, Batak Pos
Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengirimkan Dr Rob Daniel, Sekretaris Dubes sebagai delegasinya ke Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo. Rob Danniel untuk meninjau hutan adat sebagai paru-paru dunia di daerah tersebut yang sudah puluhan tahun dipelihara oleh masyarakat.
Rencananya warga setempat akan mendapatkan konpensasi dari dunia internasional terhadap pelestarian hutan adat tersebut. Utusan Kedubes Ingris tersebut telah melakukan pertemuan dengan Bupati Bungo H. Zulfikar Achmad di Hotel Semagi, Rabu (28/1).
Menurut Zulfikar Achmad, utusan Keduber Inggris tersebut melanjutkan perjalanan ke Lubuk Beringin. Sebelumnya Daniel bertemu dengan Bupati dan pejabat daerah dalam suatu pertemuan di Aula Bappeda Muara Bungo, Rabu (28/1).
Disebutkan, kunjungan Daniel mewakili Dubes Inggris untuk Indonesia ke Lubuk Beringin untuk meninjau hutan adat sebagai paru-paru dunia di daerah tersebut yang sudah puluhan tahun dipelihara oleh masyarakat setempat tanpa konpensasi dari dunia internasional.
Rombongan juga dijadwalkan bertemu dengan masyarakat setempat untuk membicarakan berbagai potensi daerah dan partisipasi masyarakat setempat dalam memelihara hutan. Sementara perhitungan emisi karbon yang dihasilkan hutan adapt tersebut dalam setahun masih dalam perhitungan. ruk
Kedutaan Besar Inggris di Jakarta mengirimkan Dr Rob Daniel, Sekretaris Dubes sebagai delegasinya ke Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin III Ulu, Kabupaten Bungo. Rob Danniel untuk meninjau hutan adat sebagai paru-paru dunia di daerah tersebut yang sudah puluhan tahun dipelihara oleh masyarakat.
Rencananya warga setempat akan mendapatkan konpensasi dari dunia internasional terhadap pelestarian hutan adat tersebut. Utusan Kedubes Ingris tersebut telah melakukan pertemuan dengan Bupati Bungo H. Zulfikar Achmad di Hotel Semagi, Rabu (28/1).
Menurut Zulfikar Achmad, utusan Keduber Inggris tersebut melanjutkan perjalanan ke Lubuk Beringin. Sebelumnya Daniel bertemu dengan Bupati dan pejabat daerah dalam suatu pertemuan di Aula Bappeda Muara Bungo, Rabu (28/1).
Disebutkan, kunjungan Daniel mewakili Dubes Inggris untuk Indonesia ke Lubuk Beringin untuk meninjau hutan adat sebagai paru-paru dunia di daerah tersebut yang sudah puluhan tahun dipelihara oleh masyarakat setempat tanpa konpensasi dari dunia internasional.
Rombongan juga dijadwalkan bertemu dengan masyarakat setempat untuk membicarakan berbagai potensi daerah dan partisipasi masyarakat setempat dalam memelihara hutan. Sementara perhitungan emisi karbon yang dihasilkan hutan adapt tersebut dalam setahun masih dalam perhitungan. ruk
KPUD Provinsi Jambi Gandeng Kesbanglinmas Sosialisasikan Pemilu 2009
Jambi, Batak Pos
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi kini menggandengan Dinas Kesbanglinmas Provinsi Jambi dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif 2009. Hal itu dilakukan guna mensukseskan sosialisasi tahapan Pemilu Legislatif 2009 di Provinsi Jambi.
Demikian dikatakan Anggota KPUD Provinsi Jambi, Fahmi kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (27/1). Menurutnya, KPUD Provinsi Jambi sekarang sedang menjajaki kerjasama dengan Kesbanglinmas Provinsi Jambi, dalam rangka sosialisasi.
Disebutkan, kordinasi terkait sosialisasi sudah dilakukan dengan Kesbanglinmas. Koordinasi itu kini tinggal mengongkritkan upaya kerjasama antara KPUD dan Kesbanglinmas. “Koordinasi, sharing sudah dilakukan. Tinggal mengongkritkan lagi kegiatannya,” katanya.
Menurut Fahmi, terkait program sosialisasi bersama Kesbanglinmas ini, katanya masih dalam penjajakan bersama. Program itu juga belum ditentukan KPUD Jambi. Penyusunan program sosialisasi bias dilakukan antara KPUD Provinsi Jambi dan Kesbanglinmas Provinsi Jambi.
Keterlibatan Kesbanglinmas merupakan wujud kerjasama Pemerintah Provinsi (pemprop) dalam menyukseskan Pemilu Legislatif 2009 Kamis 8 April 2009 mendatang. “Tentu kerjasama dengan pihak Pemprov Jambi harus dilakukan. Ini juga demi kesuksesan pelaksanaan Pemilu Legislatif di Provinsi Jambi,”ujarnya.
Menurutnya, kerjasama KPUD dan Pemprov Jambi hanya sebatas fasilitas saja. Menyangkut anggaran, tidak ada keterkaitannya dengan Pemprov Jambi. Sebab, KPUD menggunakan dana APBN dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009.
Disebutkan, jadwal penyelenggaraan simulasi menggunakan sample surat suara, masih dibahas diinternal KPUD Provinsi Jambi. Perencanannya sudah matang hanya saja masih menunggu persoalan tekhnis lainnya yang belum terselesaikan. ruk
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jambi kini menggandengan Dinas Kesbanglinmas Provinsi Jambi dalam mensosialisasikan Pemilu Legislatif 2009. Hal itu dilakukan guna mensukseskan sosialisasi tahapan Pemilu Legislatif 2009 di Provinsi Jambi.
Demikian dikatakan Anggota KPUD Provinsi Jambi, Fahmi kepada wartawan di ruang kerjanya, Selasa (27/1). Menurutnya, KPUD Provinsi Jambi sekarang sedang menjajaki kerjasama dengan Kesbanglinmas Provinsi Jambi, dalam rangka sosialisasi.
Disebutkan, kordinasi terkait sosialisasi sudah dilakukan dengan Kesbanglinmas. Koordinasi itu kini tinggal mengongkritkan upaya kerjasama antara KPUD dan Kesbanglinmas. “Koordinasi, sharing sudah dilakukan. Tinggal mengongkritkan lagi kegiatannya,” katanya.
Menurut Fahmi, terkait program sosialisasi bersama Kesbanglinmas ini, katanya masih dalam penjajakan bersama. Program itu juga belum ditentukan KPUD Jambi. Penyusunan program sosialisasi bias dilakukan antara KPUD Provinsi Jambi dan Kesbanglinmas Provinsi Jambi.
Keterlibatan Kesbanglinmas merupakan wujud kerjasama Pemerintah Provinsi (pemprop) dalam menyukseskan Pemilu Legislatif 2009 Kamis 8 April 2009 mendatang. “Tentu kerjasama dengan pihak Pemprov Jambi harus dilakukan. Ini juga demi kesuksesan pelaksanaan Pemilu Legislatif di Provinsi Jambi,”ujarnya.
Menurutnya, kerjasama KPUD dan Pemprov Jambi hanya sebatas fasilitas saja. Menyangkut anggaran, tidak ada keterkaitannya dengan Pemprov Jambi. Sebab, KPUD menggunakan dana APBN dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif 2009.
Disebutkan, jadwal penyelenggaraan simulasi menggunakan sample surat suara, masih dibahas diinternal KPUD Provinsi Jambi. Perencanannya sudah matang hanya saja masih menunggu persoalan tekhnis lainnya yang belum terselesaikan. ruk
Penertiban Baleho Caleg dan Atribut Partai Masih Diskriminatif
Jambi, Batak Pos
Penertiban baleho calon legislative (caleg) dan atribut partai politik (parpol) yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait masih diskriminatif. Sejumlah atribut parpol dan baleho caleg tertentu yang kini menjabat masih berada di jalan protocol.
Pengamatan Batak Pos Selasa (27/1) menunjukkan, baleho sejumlah caleg seperti Ratu Munawaroh (caleg) DPR RI dari PAN masih banyak ditemukan terpang-pang. Caleg tersebut mengatasnamakan Ketua PKK Provinsi Jambi karena dirinya merupakan istri Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.
Seharusnya Ratu Munawaroh cuti dari jabatan Ketua PKK Provinsi Jambi karena ikut menjadi caleg. Namun dengan mengatasnamakan Ketua PKK Provinsi Jambi baleho caleg tersebut terdapat dimana-mana.
“Kita minta Panwaslu, KPU dan pihak terkait agar jangan pilih kasih dalam menertibkan atribut kampanye. Kita minta kepada Panwas, KPU dan Pemkot agar tidak tebang pilih dalam menertibkan alat peraga atau media sosialisasi,”kata Kemas Alfarizi, salah seorang caleg dari PBR, kepada wartawan, Selasa (27/1).
Menurut Alfarizi, Panwas, KPU atau dinas terkait terkesan diskriminatif terhadap penertiban baleho para caleg dan atribut parpol yang ada di jalan-jalan protocol. Pihak terkait agar tegas dalam melakukan penertiban atribut caleg dan parpol tersebut.
Kemas Alfarizi melanjutkan, kesamarataan dalam penertiban atribut kampanye kerap kali disuarakan oleh para Caleg dari PBR. “Caleg-caleg PBR sering menyampaikan kepada kita (pengurus partai, red),” ujar Kemas Alfarizi.
Disebutkan, Panwas dan KPU agar berkomitmen untuk tegas dalam menindak Partai manapun, caleg manapun yang melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilu. “Jangan ada pilih kasih terhadap partai yang besar, kecil atau partai yang sedang berkuasa,”ujarnya.
Hal senada juga dikatakan, Zuzuis Asikin, Ketua DPC PDIP Kota Jambi. Menurutnya, pihaknya meminta Panwas dan KPU tidak tebang pilih dalam menertibakan atribut kampanye dibatas zona terlarang.
“Semua Parpol ataupun caleg harus disamaratakan. Jangan pilih-pilih dalam menertibkannya. Karena semua caleg dan parpol mempunya hak dan kewajiban yang sama dalam Pemilu April 2009 mendatang,”katanya.
Dikatakan, pihaknya sangat mendukung upaya Panwas, KPU dan pihak terkait dalam menertibkan atribut kampanye. “Kita ikuti aturan main dalam Pemilu. Dan kita sangat mendukung penertiban ini. Ini juga tujuannya penataan kota agar tidak dipenuhi oleh atribut kampanye,”katanya.
Menurut Asikin, Panwas dan KPU harus konsisten dalam menertibkan atribut kampanye. Seluruh atribut harus ditertibkan. Tak ada intervensi dari manapun. “Tidak ada persoalan suka dan tidak suka. Semua harus ditertibkan,”ujarnya.
Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Jambi, Taufiq Hidayat mengatakan, Panwas, KPU bersama pihak terkait akan menertibkan atribut kampanye dibatas zona larangan dalam waktu dekat ini. Rencana penertiban ini, masih menunggu koordinasi dari pihak Pemkot yang memiliki wewenang dalam penertiban.
“Menurut peraturan KPU nomor 19, Pemkot Jambi yang berwenang dalam menertibkan atribut. Jadi kita tidak mau salah dalam mengambil langkah. Kita tunggu intruksi dari Pemkot,” kata Hidayat. ruk
Penertiban baleho calon legislative (caleg) dan atribut partai politik (parpol) yang dilakukan Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan instansi terkait masih diskriminatif. Sejumlah atribut parpol dan baleho caleg tertentu yang kini menjabat masih berada di jalan protocol.
Pengamatan Batak Pos Selasa (27/1) menunjukkan, baleho sejumlah caleg seperti Ratu Munawaroh (caleg) DPR RI dari PAN masih banyak ditemukan terpang-pang. Caleg tersebut mengatasnamakan Ketua PKK Provinsi Jambi karena dirinya merupakan istri Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin.
Seharusnya Ratu Munawaroh cuti dari jabatan Ketua PKK Provinsi Jambi karena ikut menjadi caleg. Namun dengan mengatasnamakan Ketua PKK Provinsi Jambi baleho caleg tersebut terdapat dimana-mana.
“Kita minta Panwaslu, KPU dan pihak terkait agar jangan pilih kasih dalam menertibkan atribut kampanye. Kita minta kepada Panwas, KPU dan Pemkot agar tidak tebang pilih dalam menertibkan alat peraga atau media sosialisasi,”kata Kemas Alfarizi, salah seorang caleg dari PBR, kepada wartawan, Selasa (27/1).
Menurut Alfarizi, Panwas, KPU atau dinas terkait terkesan diskriminatif terhadap penertiban baleho para caleg dan atribut parpol yang ada di jalan-jalan protocol. Pihak terkait agar tegas dalam melakukan penertiban atribut caleg dan parpol tersebut.
Kemas Alfarizi melanjutkan, kesamarataan dalam penertiban atribut kampanye kerap kali disuarakan oleh para Caleg dari PBR. “Caleg-caleg PBR sering menyampaikan kepada kita (pengurus partai, red),” ujar Kemas Alfarizi.
Disebutkan, Panwas dan KPU agar berkomitmen untuk tegas dalam menindak Partai manapun, caleg manapun yang melakukan pelanggaran dalam tahapan pemilu. “Jangan ada pilih kasih terhadap partai yang besar, kecil atau partai yang sedang berkuasa,”ujarnya.
Hal senada juga dikatakan, Zuzuis Asikin, Ketua DPC PDIP Kota Jambi. Menurutnya, pihaknya meminta Panwas dan KPU tidak tebang pilih dalam menertibakan atribut kampanye dibatas zona terlarang.
“Semua Parpol ataupun caleg harus disamaratakan. Jangan pilih-pilih dalam menertibkannya. Karena semua caleg dan parpol mempunya hak dan kewajiban yang sama dalam Pemilu April 2009 mendatang,”katanya.
Dikatakan, pihaknya sangat mendukung upaya Panwas, KPU dan pihak terkait dalam menertibkan atribut kampanye. “Kita ikuti aturan main dalam Pemilu. Dan kita sangat mendukung penertiban ini. Ini juga tujuannya penataan kota agar tidak dipenuhi oleh atribut kampanye,”katanya.
Menurut Asikin, Panwas dan KPU harus konsisten dalam menertibkan atribut kampanye. Seluruh atribut harus ditertibkan. Tak ada intervensi dari manapun. “Tidak ada persoalan suka dan tidak suka. Semua harus ditertibkan,”ujarnya.
Sementara itu Ketua Panwaslu Kota Jambi, Taufiq Hidayat mengatakan, Panwas, KPU bersama pihak terkait akan menertibkan atribut kampanye dibatas zona larangan dalam waktu dekat ini. Rencana penertiban ini, masih menunggu koordinasi dari pihak Pemkot yang memiliki wewenang dalam penertiban.
“Menurut peraturan KPU nomor 19, Pemkot Jambi yang berwenang dalam menertibkan atribut. Jadi kita tidak mau salah dalam mengambil langkah. Kita tunggu intruksi dari Pemkot,” kata Hidayat. ruk
Perkumpulan STM Masyarakat Batak Perlu Dipertahankan
Jambi, Batak Pos
Perkumpulan Serikat Tolong Menolong (STM) masyarakat Batak di perantauan perlu dipertahankan. Organisasai STM merupakan wadah saling berbagi informasi, peduli sosial ekonomi disatu wilayah tempat tinggal dengan latar belakang berbagai asal kampung, golongan sosial masyarakat Batak.
Keharmonisan itu tampak pada Pesta Bona Taon (pesta awal tahun) STM Perumnas Kotabaru yang berlangsung di gedung Sopo Godang HKBP Kotabaru Jambi, Sabtu (24/12). Hadir anggota STM 60 KK dari 136 KK anggota STM tersebut.
Penasehat STM Perumnas Kotabaru Jambi, B Tampubolon kepada Batak Pos mengatakan, STM Perumnas Kotabaru Jambi merupakan STM yang paling lama terbentuk. Usianya kini sudah 24 tahun.
“STM ini merupakan STM Batak yang paling lama. Hingga kini organisasi ini berjalan dengan baik dan penuh kepedulian dalam acara duka cita serta suka cita. Kita harus pertyahankan STM ini demi keutuhan dan silaturahmi masyarakat Batak di perantauan,”katanya.
Pengamatan Batak Pos menunjukkan, kegiatan Pesta Bona Taon STM Perumnas dimulai dengan kebaktian singkat. Kemudian makan bersama, hiburan (menari), penarikan hadiah. Pesta tampak meriah dengan penampilan musik Trio Embas Musik Jambi. Terkumpul dana pada pesta kurang lebih Rp 6 juta. ruk
Sosialisasi : Seorang caleg DPR RI daerah pemilihan Provinsi Jambi, Yenny boru Sinaga (PDS) melakukan sosialisasi cara pencontrengan Pemilu Legislatif 9 April 2009 pada Pesta Bona Taon STM Perumnas Kotabaru Jambi, Sabtu (24/1). Sosialisasi tata cara Pemilu 2009 hingga kini masih minim oleh KPUD setempat. Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Perkumpulan Serikat Tolong Menolong (STM) masyarakat Batak di perantauan perlu dipertahankan. Organisasai STM merupakan wadah saling berbagi informasi, peduli sosial ekonomi disatu wilayah tempat tinggal dengan latar belakang berbagai asal kampung, golongan sosial masyarakat Batak.
Keharmonisan itu tampak pada Pesta Bona Taon (pesta awal tahun) STM Perumnas Kotabaru yang berlangsung di gedung Sopo Godang HKBP Kotabaru Jambi, Sabtu (24/12). Hadir anggota STM 60 KK dari 136 KK anggota STM tersebut.
Penasehat STM Perumnas Kotabaru Jambi, B Tampubolon kepada Batak Pos mengatakan, STM Perumnas Kotabaru Jambi merupakan STM yang paling lama terbentuk. Usianya kini sudah 24 tahun.
“STM ini merupakan STM Batak yang paling lama. Hingga kini organisasi ini berjalan dengan baik dan penuh kepedulian dalam acara duka cita serta suka cita. Kita harus pertyahankan STM ini demi keutuhan dan silaturahmi masyarakat Batak di perantauan,”katanya.
Pengamatan Batak Pos menunjukkan, kegiatan Pesta Bona Taon STM Perumnas dimulai dengan kebaktian singkat. Kemudian makan bersama, hiburan (menari), penarikan hadiah. Pesta tampak meriah dengan penampilan musik Trio Embas Musik Jambi. Terkumpul dana pada pesta kurang lebih Rp 6 juta. ruk
Sosialisasi : Seorang caleg DPR RI daerah pemilihan Provinsi Jambi, Yenny boru Sinaga (PDS) melakukan sosialisasi cara pencontrengan Pemilu Legislatif 9 April 2009 pada Pesta Bona Taon STM Perumnas Kotabaru Jambi, Sabtu (24/1). Sosialisasi tata cara Pemilu 2009 hingga kini masih minim oleh KPUD setempat. Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Seribu Kader PKK Tanjabtim Dilibatkan Tanam Pohon
Jambi, Batak Pos
Sebanyak 1.000 orang kader PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dilibatkan dalam penanaman serentak 1.100 pohon pada program Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon, Sabtu (24/01) di Tanjabtim. Kemudian sore harinya kader PKK itu mengikuti pelatihan dilaksanakan di Gedung OLah Raga (GOR) Paduko Berhala, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ketua TP PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hj. Magdarnely Abdullah Hich mengatakan, kegiatan kali ini menandai sebuah momen betapa besarnya partisipasi perempuan dalam upaya ikut meningkatkan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.
Dengan dibentuknya kader pangan dan kader lingkungan diharapkan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan akan semakin besar, disamping memperkaya peran dan fungsi perempuan, dari yang hanya sebagai pengasuh, memeliharada dan mendidik anak-anaknya, serta kegiatan kesehariannya.
Menurut Magdarnely, Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini masih menjadi penghasil utama pangan, padi, palawija, kelapa dan perikanan di Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan potensi lahan pangan dan perikanan yang cukup luas, serta 71,5 persen masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berusaha di bidang pertanian dan perikanan, jelasnya.
PKK sebagai kader pangan mempunyai tugas yang harus dilaksanakan dalam upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat, antara lain dengan mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui penganekaragaman pangan yang beragam, bergiji dan berimbang, yang sesuai dengan kondisi daerahnya.
Kemudian melakukan sosialisasi agar mewaspadai terjadinya keracunan pangan, mulai dari menanam, memilih, mengolah hingga terhidangnya makanan. Disamping mengoptimalkan lahan dengan melakukan penanaman pangan dan tanaman produktif serta bernilai ekonomis tinggi, meningkatkan industri panganm rumah tangga dan mengadakan penyuluhan, orientasi dan pelatihan untuk menunjang pemasaran.
Hadir pada kesempatan ini Bupati Tanjung Jabung Timur Drs. H. Abdullah Hick, para unsure Muspida, para Kepala Dinas/Instansi Terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, para Ketua dan Pengurus PKK Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. ruk
Sebanyak 1.000 orang kader PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) dilibatkan dalam penanaman serentak 1.100 pohon pada program Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon, Sabtu (24/01) di Tanjabtim. Kemudian sore harinya kader PKK itu mengikuti pelatihan dilaksanakan di Gedung OLah Raga (GOR) Paduko Berhala, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Ketua TP PKK Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hj. Magdarnely Abdullah Hich mengatakan, kegiatan kali ini menandai sebuah momen betapa besarnya partisipasi perempuan dalam upaya ikut meningkatkan ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.
Dengan dibentuknya kader pangan dan kader lingkungan diharapkan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan akan semakin besar, disamping memperkaya peran dan fungsi perempuan, dari yang hanya sebagai pengasuh, memeliharada dan mendidik anak-anaknya, serta kegiatan kesehariannya.
Menurut Magdarnely, Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini masih menjadi penghasil utama pangan, padi, palawija, kelapa dan perikanan di Provinsi Jambi. Hal ini dikarenakan potensi lahan pangan dan perikanan yang cukup luas, serta 71,5 persen masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur berusaha di bidang pertanian dan perikanan, jelasnya.
PKK sebagai kader pangan mempunyai tugas yang harus dilaksanakan dalam upaya menjaga ketahanan pangan masyarakat, antara lain dengan mewujudkan ketahanan pangan keluarga melalui penganekaragaman pangan yang beragam, bergiji dan berimbang, yang sesuai dengan kondisi daerahnya.
Kemudian melakukan sosialisasi agar mewaspadai terjadinya keracunan pangan, mulai dari menanam, memilih, mengolah hingga terhidangnya makanan. Disamping mengoptimalkan lahan dengan melakukan penanaman pangan dan tanaman produktif serta bernilai ekonomis tinggi, meningkatkan industri panganm rumah tangga dan mengadakan penyuluhan, orientasi dan pelatihan untuk menunjang pemasaran.
Hadir pada kesempatan ini Bupati Tanjung Jabung Timur Drs. H. Abdullah Hick, para unsure Muspida, para Kepala Dinas/Instansi Terkait tingkat Provinsi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, para Ketua dan Pengurus PKK Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. ruk
Pemprov Jambi Dukung Pembangunan Kelanjutan Pelabuhan Muarosabak
Jambi, Batak Pos
Pemerintah Provinsi Jambi bekersama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II akan melanjutkan pembangunan pelabuhan Muarosabak-Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pembangunan pelabuhan ini sempat terhenti akibat terkendala pada anggaran serta kebijakan pemerintah. Namun tahun 2009 ini kelanjutan pembangunan tersebut akan berlangsung.
Demikian dikatakan, Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin saat silaturahmi dengan warga masyarakat di tanah kelahirannya, yakni Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Minggu (25/01). Gubernur Jambi disambut hangat warga desa tersebut.
"Hari ini saya sangat bahagia, saya sangat bangga, apalagi melihat ibu -ibu yang selalu ceria, selalu gembira, tetapi selalu bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangganya. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu,"katanya.
Menurut Zulkifli Nurdin, saat ini berbagai keberhasilan telah dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kedepan upaya untuk membangun daerah ini akan terus diupayakan, seperti yang sedang dilaksanakan saat ini adalah pembuatan jembatan Muara Sabak, yang akan menghubungkan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur.
Disamping itu di Muara Sabak ini pada tahun 2009 ini juga akan segera dibangun kelanjutan Pelabuhan Samudra Muara Sabak, yang saat ini kondisi masih belum memadai untuk bersandarnya kapal-kapal berbobot besar, dan untuk bisa disandari kapal-kapal yang berbobot besar telah ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo ) II untuk membangun pelabuhan Samudra Muara Sabak.
"Bila ini nanti dapat terwujud, maka Muara Sabak akan menjadi pintu gerbang Provinsi Jambi. Pelabuhan ini diharapkan nantinya akan dapat menyatukan semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi tanpa kecuali, mulai dari Kerinci yang berada di paling Barat Provinsi Jambi hingga hingga Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan semakin dekat nantinya, sehingga semua komoditi yang dihasilkan daerah ini dapat diekport melalui pelabuhan Samudara Muara sabak dengan kapal yang besar,"katanya.
Disebutkan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berupaya terus membangun inprastruktur yang mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung ini, malui dari pembukaan jalan-jalan baru, meningkatkan kelas jalan, mencukup kebutuhan tenaga listrik dengan jaringan interkoneksi dan lain sebagainnya. ruk
Pemerintah Provinsi Jambi bekersama dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II akan melanjutkan pembangunan pelabuhan Muarosabak-Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Pembangunan pelabuhan ini sempat terhenti akibat terkendala pada anggaran serta kebijakan pemerintah. Namun tahun 2009 ini kelanjutan pembangunan tersebut akan berlangsung.
Demikian dikatakan, Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin saat silaturahmi dengan warga masyarakat di tanah kelahirannya, yakni Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Minggu (25/01). Gubernur Jambi disambut hangat warga desa tersebut.
"Hari ini saya sangat bahagia, saya sangat bangga, apalagi melihat ibu -ibu yang selalu ceria, selalu gembira, tetapi selalu bertanggungjawab dalam mengurus rumah tangganya. Untuk itu saya sampaikan terima kasih kepada ibu-ibu,"katanya.
Menurut Zulkifli Nurdin, saat ini berbagai keberhasilan telah dapat dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan kedepan upaya untuk membangun daerah ini akan terus diupayakan, seperti yang sedang dilaksanakan saat ini adalah pembuatan jembatan Muara Sabak, yang akan menghubungkan Muara Sabak Barat dan Muara Sabak Timur.
Disamping itu di Muara Sabak ini pada tahun 2009 ini juga akan segera dibangun kelanjutan Pelabuhan Samudra Muara Sabak, yang saat ini kondisi masih belum memadai untuk bersandarnya kapal-kapal berbobot besar, dan untuk bisa disandari kapal-kapal yang berbobot besar telah ada kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo ) II untuk membangun pelabuhan Samudra Muara Sabak.
"Bila ini nanti dapat terwujud, maka Muara Sabak akan menjadi pintu gerbang Provinsi Jambi. Pelabuhan ini diharapkan nantinya akan dapat menyatukan semua kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi tanpa kecuali, mulai dari Kerinci yang berada di paling Barat Provinsi Jambi hingga hingga Kabupaten Tanjung Jabung Timur akan semakin dekat nantinya, sehingga semua komoditi yang dihasilkan daerah ini dapat diekport melalui pelabuhan Samudara Muara sabak dengan kapal yang besar,"katanya.
Disebutkan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berupaya terus membangun inprastruktur yang mendukung kelancaran pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung ini, malui dari pembukaan jalan-jalan baru, meningkatkan kelas jalan, mencukup kebutuhan tenaga listrik dengan jaringan interkoneksi dan lain sebagainnya. ruk
Pelayanan di Gereja Harus Tanpa Pamrih
Jambi, Batak Pos
Pelayan gereja harus melayani tanpa pamrih dalam melanyani jemaat. Etos kerja Kristiani adalah perilaku kerja yang didasarkan pada nilai spiritual. Sehingga visi orang kristen menjadi pewaris kerajaan sorga dan misinya koinonia (persekutuan), marturia (kesaksian) serta diakonia (melayani;pelayan jemaat) berjalan dengan baik ditengah gereja, keluarga, masyarakat dan bangsa.
.JPG)
Etos Pelayanan : Saut P Sitompul, Master Trainer-Motivasi Nasional didampingi Praeses HKBP Distrik XXV Jambi Pdt David F Sibuea MTh pada acara Seminar Pembekalan Pelayan dan Majelis HKBP se Distrik XXV Jambi di HKBP Kebun Kelapa Pasar Jambi, Sabtu (24/1). Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Demikian dikatakan Master Trainer-Motivator Nasional, Saut P Sitompul, kepada Batak Pos disela-sela acara seminar pembekalan Majelis Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) se Distrik XXV Jambi di HKBP Kebun Kelapa Pasar Jambi, Sabtu (24/1).
Menurutya, ada tiga motif orang dalam pelayanan di gereja. Pertama motif utamanya mencari material atau mencari uang. Ketika orang motif material, maka tidak akan ada bela sungkro digereja, karena paradikma berpikirnya cenderung kepada uang.
“Ada uang ngak, ada uang ngak. Artinya dasar bertindak dimulai dari uang. Kedua motiviasi pelayanan mencari kehormatan. Kehormatan ada dua. Ada kehormatan palsu, artinya kalau dia berbicara tidak didengar dia marah. Kemudian kehormatan kebangaan. Artinya dia malu kalau tidak melayani,”katanya.
Disebutkan, motivasi ketiga dalam melayani di gereja yakni, melayani dengan spritual atau kerohanian. Inilah pelayanan yang sebenarnya ada kesempurnaan dalam memajukan jemaat gereja.
“Ketika orang sudah memaknai kebutuhan itu pelayanan, maka digereja pun ia akan melayani dengan iklas. Motivasi ini adalah mendorong mereka semua pelayan gereja dalam memaknai pelayanan itu adalah kebutuhan ibadah,”katanya.
Disebutkan, banyak pelayanan gereja memaknai pelayanan itu keliru. Karena kurangnya pencerahan atau pembinaan arti etos kerja pelayanan Kristiani khususnya dilingkungan gereja.
“Jika pelayanan ikhlas dan baik kepada jemaat, dengan sendirinya berkatpun akan mengalir. Dalam pemaknaan, pelayanan di gereja saat ini masih di era pertumbuhan. Makanya dibutuhkan pelatihan pembinaan. Sehingga pelayanan bukan hanya organisasi koinonia, marturia dan diakonia namun menjadi karakter dalam pelayanan jemaat,”ujarnya.
Sementara itu, sekitar 120 orang pelayan gereja HKBP se Distrik XXV Jambi mendapatkan pembinaan membangun etos kerja pelayanan. Peserta terdiri dari para Pendeta, Majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, pengurus seksi-seksi dan guru koor atau konduktor. Pembinaan ini diprakarsai Praeses HKBP Distrik XXV Jambi Pdt David F Sibuea MTh yang dilaksanakan di Gereja HKBP Kebun Kelapa Pasar Jambi, Sabtu (24/1).
Pdt David F Sibuea MTh kepada Batak Pos mengatakan, pembinaan tersebut guna memperlengkapi pelayan gereja berupa sosial serta berbagai keterampilan yang akan berguna bagi anak sekolah minggu dan para remaja.
Disebutkan, latar belakang kegiatan yang baru kali pertama dilakukan ini, guna memotivasi serta memperlengkapi seluruh peserta sebagai bekal dalam memperlengkapi jemaat.
“Bagaimana jemaat diperlengkapi kalau para pelayan gereja tidak diperlengkapi terlebih dahulu. Makanya kita mendatangkan Bapak Saut P Sitompul, Master Trainer-Motivator Nasional yang memiliki skil untuk hal tersebut,”katanya.
Menurut Pdt David F Sibuea MTh, diharapkan para peserta yang mendapat pembinaan dapat menyebarkan etos-etos pelayanan yang telah didapatkan dalam pembinaan tersebut kepada jemaat. ruk
Pelayan gereja harus melayani tanpa pamrih dalam melanyani jemaat. Etos kerja Kristiani adalah perilaku kerja yang didasarkan pada nilai spiritual. Sehingga visi orang kristen menjadi pewaris kerajaan sorga dan misinya koinonia (persekutuan), marturia (kesaksian) serta diakonia (melayani;pelayan jemaat) berjalan dengan baik ditengah gereja, keluarga, masyarakat dan bangsa.
.JPG)
Etos Pelayanan : Saut P Sitompul, Master Trainer-Motivasi Nasional didampingi Praeses HKBP Distrik XXV Jambi Pdt David F Sibuea MTh pada acara Seminar Pembekalan Pelayan dan Majelis HKBP se Distrik XXV Jambi di HKBP Kebun Kelapa Pasar Jambi, Sabtu (24/1). Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Demikian dikatakan Master Trainer-Motivator Nasional, Saut P Sitompul, kepada Batak Pos disela-sela acara seminar pembekalan Majelis Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) se Distrik XXV Jambi di HKBP Kebun Kelapa Pasar Jambi, Sabtu (24/1).
Menurutya, ada tiga motif orang dalam pelayanan di gereja. Pertama motif utamanya mencari material atau mencari uang. Ketika orang motif material, maka tidak akan ada bela sungkro digereja, karena paradikma berpikirnya cenderung kepada uang.
“Ada uang ngak, ada uang ngak. Artinya dasar bertindak dimulai dari uang. Kedua motiviasi pelayanan mencari kehormatan. Kehormatan ada dua. Ada kehormatan palsu, artinya kalau dia berbicara tidak didengar dia marah. Kemudian kehormatan kebangaan. Artinya dia malu kalau tidak melayani,”katanya.
Disebutkan, motivasi ketiga dalam melayani di gereja yakni, melayani dengan spritual atau kerohanian. Inilah pelayanan yang sebenarnya ada kesempurnaan dalam memajukan jemaat gereja.
“Ketika orang sudah memaknai kebutuhan itu pelayanan, maka digereja pun ia akan melayani dengan iklas. Motivasi ini adalah mendorong mereka semua pelayan gereja dalam memaknai pelayanan itu adalah kebutuhan ibadah,”katanya.
Disebutkan, banyak pelayanan gereja memaknai pelayanan itu keliru. Karena kurangnya pencerahan atau pembinaan arti etos kerja pelayanan Kristiani khususnya dilingkungan gereja.
“Jika pelayanan ikhlas dan baik kepada jemaat, dengan sendirinya berkatpun akan mengalir. Dalam pemaknaan, pelayanan di gereja saat ini masih di era pertumbuhan. Makanya dibutuhkan pelatihan pembinaan. Sehingga pelayanan bukan hanya organisasi koinonia, marturia dan diakonia namun menjadi karakter dalam pelayanan jemaat,”ujarnya.
Sementara itu, sekitar 120 orang pelayan gereja HKBP se Distrik XXV Jambi mendapatkan pembinaan membangun etos kerja pelayanan. Peserta terdiri dari para Pendeta, Majelis gereja, guru-guru sekolah minggu, pengurus seksi-seksi dan guru koor atau konduktor. Pembinaan ini diprakarsai Praeses HKBP Distrik XXV Jambi Pdt David F Sibuea MTh yang dilaksanakan di Gereja HKBP Kebun Kelapa Pasar Jambi, Sabtu (24/1).
Pdt David F Sibuea MTh kepada Batak Pos mengatakan, pembinaan tersebut guna memperlengkapi pelayan gereja berupa sosial serta berbagai keterampilan yang akan berguna bagi anak sekolah minggu dan para remaja.
Disebutkan, latar belakang kegiatan yang baru kali pertama dilakukan ini, guna memotivasi serta memperlengkapi seluruh peserta sebagai bekal dalam memperlengkapi jemaat.
“Bagaimana jemaat diperlengkapi kalau para pelayan gereja tidak diperlengkapi terlebih dahulu. Makanya kita mendatangkan Bapak Saut P Sitompul, Master Trainer-Motivator Nasional yang memiliki skil untuk hal tersebut,”katanya.
Menurut Pdt David F Sibuea MTh, diharapkan para peserta yang mendapat pembinaan dapat menyebarkan etos-etos pelayanan yang telah didapatkan dalam pembinaan tersebut kepada jemaat. ruk
Imlek 2009 Ditandai Dengan Shio Kerbau
Jambi, Batak Pos
Perayaan Tahun Baru Cina (Imlek) 2560 yang jatuh pada Senin 26 Januari 2009 ditandai dengan shio kerbau. Makna dari shio kerbau ini, dinyakini mencari rejeki harus bekerja keras. Tidak ada kata lelah atau tak bergairah untuk bertahan hidup serta mencari nafkah di tahun shio kerbau 2009.
Demikian dikatakan Ahang (63) seorang tokoh masyarakat Jambi asal Tionghoa kepada Batak Pos di salah satru toko di Jelutung Pasar Jambi, Jumat (23/1). Menurutnya, shio kerbau dinyakini merupakan tahun kerja keras untuk mencari kehidupan.
Disebutkan, tahun shio kerbau juga dinyakini tahun yang damai serta masyarakat hanya disibukkan dengan profesi masing-masing. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kerja keras dalam mencari kehidupan.
“Shio kerbau ini adalah tahun kerja keras. Siapa yang hidupnya tidak bergairah, akan ketinggalan rejeki. Walaupun tahun ini tahun kerja keras, namun rezeki tahun ini pasti dengan kegigihan dalam mendapatkannya,”kata Ahang.
Makna Tebu
Sementara itu, Netty (36) seorang warga Tionghoa-Jambi yang juga sebagai Manager Marketing Hotel Novotel Jambi kepada Batak Pos mengatakan, setidaknya ada delapan jenis buah setiap perayaan Imlek.
Jenis tersebut bisa bervariasi yakni tiga jenis, lima jenis hingga delapan jenis. Seperti Tebu. Tebu dilambangkan merupakan kemenangan, jerub Bali melambangkan kejayaan, nenas melambangkan keagungan.
Menurut Netty, rata-rata hanya ada tiga jenis buah tersebut bagi masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek. Perayaan Imlek tahun ini lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Bujang (34) salah seorang pedagang dadakan Tebu saat ditemui Batak Pos di pasar Hongkong (Jelutung) Jambi mengatakan, dirinya tahun lalu mampu menjual 200 batang tebu. Namun kali ini dirinya masih optimis masih bisa menjual jumlah sebanyak tahun lalu.
“Kita mendapatkan tebu dari Sengeti, Sekernan, Kabupaten Muarojambi. Kita menjual sepasang berkisar dari Rp 25 ribu hingga pasangan paling besar Rp 50 ribu. Ini adalah rezeki tahunan, sehingga kita berharap tebu ini laku semuanya,”ujarnya.
Acecoris Imlek
Sementara itu, acecories atau pernak pernik hiasan Tahun Baru Cina (Imlek) 2560 di Jambi kini mulai marak dijumpai di pusat perbelanjaan dan toko-toko. Bahkan pernak-pernik Imlek ini sebagian besar didatangkan dari Singapura melalui pantai Kualatungkan, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Perayaan Imlek 26 Januari 2009 mendatang, warga sekitar 5000 KK warga Tionghoa yang berdomisili di Jambi sudah memburu toko-toko acecories Imlek.
Ahong (30) pemilik Toko Anugerah Bintang Terang di Jalan Gajah Mada, Jelutung, Kota Jambi kepada Batak Pos, Jumat (23/1) mengatakan, kini pernak-pernik Imlek banyak diburu warga Tionghoa di Jambi. Kata dia, seluruh acecories Imlek yang ada di tokonya dipesan dari Singapura melalui agennya di Kualatungkal.
“Seluruh acecories Imlek ini saya beli dari agen di Tungkal. Acecories seluruhnya buatan Singapura. Harganya berfariasi, mulai dari harga Rp.5000 s/d Rp 400 ribu rupiah. Harga tersebut sesuai dengan harga pasaran,” ujarnya.
Disebutkan, untuk satu acecoris hiasan gantungan Imlek dijual dari harga Rp5000 s/d Rp8000. Sementara acecoris lampion dijual dari harga Rp.50 ribu hingga Rp.400 ribu.
Shio Kerbau
Ditempat terpisah, Lim Liong Guan (32) salah seorang Ki Tong atau Tangkie (pemuka agama Khong Hu Cu) di sebuah Klenteng di Kota Jambi kepada Batak Pos mengatakan, tahun 2560 (tahun 2009 M) merupakan shio Kerbau.
Menurutnya, shio kerbau adalah tahun rezeki dan jauh dari mara bahaya bagi masyarakat Indonesia. Dia yakin tahun 2009 merupakan tahun berkah dan bekerja keras mendapatkan rezeki. Dirinya juga menyakini kalau tahun ini, Indonesia jauh dari bencana alam. Ruk
Perayaan Tahun Baru Cina (Imlek) 2560 yang jatuh pada Senin 26 Januari 2009 ditandai dengan shio kerbau. Makna dari shio kerbau ini, dinyakini mencari rejeki harus bekerja keras. Tidak ada kata lelah atau tak bergairah untuk bertahan hidup serta mencari nafkah di tahun shio kerbau 2009.
Demikian dikatakan Ahang (63) seorang tokoh masyarakat Jambi asal Tionghoa kepada Batak Pos di salah satru toko di Jelutung Pasar Jambi, Jumat (23/1). Menurutnya, shio kerbau dinyakini merupakan tahun kerja keras untuk mencari kehidupan.
Disebutkan, tahun shio kerbau juga dinyakini tahun yang damai serta masyarakat hanya disibukkan dengan profesi masing-masing. Tahun ini adalah tahun yang penuh dengan kerja keras dalam mencari kehidupan.
“Shio kerbau ini adalah tahun kerja keras. Siapa yang hidupnya tidak bergairah, akan ketinggalan rejeki. Walaupun tahun ini tahun kerja keras, namun rezeki tahun ini pasti dengan kegigihan dalam mendapatkannya,”kata Ahang.
Makna Tebu
Sementara itu, Netty (36) seorang warga Tionghoa-Jambi yang juga sebagai Manager Marketing Hotel Novotel Jambi kepada Batak Pos mengatakan, setidaknya ada delapan jenis buah setiap perayaan Imlek.
Jenis tersebut bisa bervariasi yakni tiga jenis, lima jenis hingga delapan jenis. Seperti Tebu. Tebu dilambangkan merupakan kemenangan, jerub Bali melambangkan kejayaan, nenas melambangkan keagungan.
Menurut Netty, rata-rata hanya ada tiga jenis buah tersebut bagi masyarakat Tionghoa yang merayakan Imlek. Perayaan Imlek tahun ini lebih sederhana dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Bujang (34) salah seorang pedagang dadakan Tebu saat ditemui Batak Pos di pasar Hongkong (Jelutung) Jambi mengatakan, dirinya tahun lalu mampu menjual 200 batang tebu. Namun kali ini dirinya masih optimis masih bisa menjual jumlah sebanyak tahun lalu.
“Kita mendapatkan tebu dari Sengeti, Sekernan, Kabupaten Muarojambi. Kita menjual sepasang berkisar dari Rp 25 ribu hingga pasangan paling besar Rp 50 ribu. Ini adalah rezeki tahunan, sehingga kita berharap tebu ini laku semuanya,”ujarnya.
Acecoris Imlek
Sementara itu, acecories atau pernak pernik hiasan Tahun Baru Cina (Imlek) 2560 di Jambi kini mulai marak dijumpai di pusat perbelanjaan dan toko-toko. Bahkan pernak-pernik Imlek ini sebagian besar didatangkan dari Singapura melalui pantai Kualatungkan, Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi.
Perayaan Imlek 26 Januari 2009 mendatang, warga sekitar 5000 KK warga Tionghoa yang berdomisili di Jambi sudah memburu toko-toko acecories Imlek.
Ahong (30) pemilik Toko Anugerah Bintang Terang di Jalan Gajah Mada, Jelutung, Kota Jambi kepada Batak Pos, Jumat (23/1) mengatakan, kini pernak-pernik Imlek banyak diburu warga Tionghoa di Jambi. Kata dia, seluruh acecories Imlek yang ada di tokonya dipesan dari Singapura melalui agennya di Kualatungkal.
“Seluruh acecories Imlek ini saya beli dari agen di Tungkal. Acecories seluruhnya buatan Singapura. Harganya berfariasi, mulai dari harga Rp.5000 s/d Rp 400 ribu rupiah. Harga tersebut sesuai dengan harga pasaran,” ujarnya.
Disebutkan, untuk satu acecoris hiasan gantungan Imlek dijual dari harga Rp5000 s/d Rp8000. Sementara acecoris lampion dijual dari harga Rp.50 ribu hingga Rp.400 ribu.
Shio Kerbau
Ditempat terpisah, Lim Liong Guan (32) salah seorang Ki Tong atau Tangkie (pemuka agama Khong Hu Cu) di sebuah Klenteng di Kota Jambi kepada Batak Pos mengatakan, tahun 2560 (tahun 2009 M) merupakan shio Kerbau.
Menurutnya, shio kerbau adalah tahun rezeki dan jauh dari mara bahaya bagi masyarakat Indonesia. Dia yakin tahun 2009 merupakan tahun berkah dan bekerja keras mendapatkan rezeki. Dirinya juga menyakini kalau tahun ini, Indonesia jauh dari bencana alam. Ruk
Kue Keranjang Laris Manis Disaat Imlek
Jambi, Batak Pos
Kue keranjang atau kue bakul yang terbuat dari beras ketan dan gula merah ini menjadi kue primadona dan kua khas Tahun Baru Cina (IMLEK). Tahun Imlek 2560, tanggal 26 Januari 2009 ini, kue tersebut juga menjadi incaran para etnis Tionghoa. Aneka ragam jenis kue mulai dijajakan disejumlah toko milik warga Tionghoa Jambi. Jelang IMLEK, kue keranjang tersebut jadi incaran konsumen, khususnya warga Tionghoa.
Ahok, salah seorang pemilik toko di Kota Jambi yang menjual ragam jenis kue IMLEK kepada Batak Pos, Jumat (23/1) menuturkan, kue keranjang merupakan kue khas Imlek. Ukuran kue tersebut juga disajikan berfariasi.
Pemilik Toko Sri Mulia yang terletak di Jalan Dr.Wahidin No.72 Pasar Jambi ini, menjelaskan, selain disajikan untuk tamu, kue keranjang dikirim sebagai bingkisan untuk keluarga yang lebih tua. Misalnya orang tua, mertua atau paman. Bingkisan kue keranjang dimaknai sebagai ungkapan rasa hormat terhadap orang yang dituakan.
Menurut Ahok, dari segi bentuk kue keranjang tidak jauh berbeda dengan dodol, salah satu kue asel garut Jawa Barat. Warna kue juga kecoklatan dan memiliki daya tahan hingga beberapa pekan. Namun, Ahok tidak menjelaskan secara detail komposisi kue keranjang tersebut.
Ditempat terpisah, Ny Meiling, seorang pembuat kue keranjang mengatakan, membuat kue keranjang bukan hal mudah. Pasalnya, ada pantangannya yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar kue tidak mau matang.
Menurut ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Orang Kayo Itam, Pasar Jambi, pantangan saat membuat kue keranjang tidak boleh diganggu anak kecil. Menurutnya, makna dari kue keranjang melambangkan kecukupan hidup atau mengharapkan di tahun baru tidak mendapatkan masalah.
“Menyejikan kue keranjang sudah menjadi keharusan bagi warga Tionghoa jika Imlek tiba. Kue keranjang ini juga sudah musim di jual di toko-toko kue di Pasar Kota Jambi,”ujarnya.
Selain kue keranjang, kata Ny Mailing, sajian saat IMLEK juga ada juga kolang kaling, agar-agar, manisan, mi, ikan bandeng dan buah-buahan. “Buah atep atau buah kolang-kaling disajikan saat IMLEK mempunyai arti agar kehidupan keluarga lebih mantap. Ruk
Kue keranjang atau kue bakul yang terbuat dari beras ketan dan gula merah ini menjadi kue primadona dan kua khas Tahun Baru Cina (IMLEK). Tahun Imlek 2560, tanggal 26 Januari 2009 ini, kue tersebut juga menjadi incaran para etnis Tionghoa. Aneka ragam jenis kue mulai dijajakan disejumlah toko milik warga Tionghoa Jambi. Jelang IMLEK, kue keranjang tersebut jadi incaran konsumen, khususnya warga Tionghoa.
Ahok, salah seorang pemilik toko di Kota Jambi yang menjual ragam jenis kue IMLEK kepada Batak Pos, Jumat (23/1) menuturkan, kue keranjang merupakan kue khas Imlek. Ukuran kue tersebut juga disajikan berfariasi.
Pemilik Toko Sri Mulia yang terletak di Jalan Dr.Wahidin No.72 Pasar Jambi ini, menjelaskan, selain disajikan untuk tamu, kue keranjang dikirim sebagai bingkisan untuk keluarga yang lebih tua. Misalnya orang tua, mertua atau paman. Bingkisan kue keranjang dimaknai sebagai ungkapan rasa hormat terhadap orang yang dituakan.
Menurut Ahok, dari segi bentuk kue keranjang tidak jauh berbeda dengan dodol, salah satu kue asel garut Jawa Barat. Warna kue juga kecoklatan dan memiliki daya tahan hingga beberapa pekan. Namun, Ahok tidak menjelaskan secara detail komposisi kue keranjang tersebut.
Ditempat terpisah, Ny Meiling, seorang pembuat kue keranjang mengatakan, membuat kue keranjang bukan hal mudah. Pasalnya, ada pantangannya yang tidak boleh dilanggar. Jika dilanggar kue tidak mau matang.
Menurut ibu rumah tangga yang tinggal di Jalan Orang Kayo Itam, Pasar Jambi, pantangan saat membuat kue keranjang tidak boleh diganggu anak kecil. Menurutnya, makna dari kue keranjang melambangkan kecukupan hidup atau mengharapkan di tahun baru tidak mendapatkan masalah.
“Menyejikan kue keranjang sudah menjadi keharusan bagi warga Tionghoa jika Imlek tiba. Kue keranjang ini juga sudah musim di jual di toko-toko kue di Pasar Kota Jambi,”ujarnya.
Selain kue keranjang, kata Ny Mailing, sajian saat IMLEK juga ada juga kolang kaling, agar-agar, manisan, mi, ikan bandeng dan buah-buahan. “Buah atep atau buah kolang-kaling disajikan saat IMLEK mempunyai arti agar kehidupan keluarga lebih mantap. Ruk
Potensi Cadangan Karbon Hutan Adat Guguk Jambi Milyaran Rupiah
Jambi, Batak Pos
Potensi cadangan karbon hutan adat Desa Guguk, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi mencapai Miliaran Rupiah. Kominitas Konservasi Iindonesia Warung Konservasi (KKI-Warsi) dengan di dukung ICRAF kini mengukur potensi cadangan karbon di hutan Adat Desa Guguk tersebut. Dengan metodologi RaCSA (Rapid Carbon Stock Assessment) atau Kaji Cepat Cadangan Karbon cukup banyak menyimpan potensi karbon.
Seperti metodologi yang dilakukan. Dari studi yang dilakukan diketahui cadangan karbon hutan adat Desa Guguk sebesar 261,25 ton per hektar (ha). Jika karbon ini dijual dengan asumsi perton karbon 10 USD dengan luas hutan adat guguk 690 ha, maka pertahun bisa menghasilkan 1,8 juta USD, jika dirupiahkan dengan kurs Rp 11,000, maka hutan adat Guguk akan menghasilkan Rp 19,8 milyar.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif KKI Warsi-Jambi, Rahmat Hidayat kepada Batak Pos, Jumat (23/1). Disebutkan, sejak didengungkan pada UNFCC di Bali akhir 2007 lalu, skema perdangan karbon mulai dibangun.
Indonesia selaku penggagas perdangan karbon melalui skema REDD masih belum menentukan mekanisme dan metodologi yang tepat untuk pengukuran potensi karbon. Untuk itulah perlu dikembangkan metodologi sederhana dengan hasil perhitungan akurat serta mampu dilakukan masyarakat.
Metodologi penghitungan karbon ini menjadi sangat penting untuk menentukan nilai yang akan diterima masyarakat, sebab metodologi ini akan menjadi pembanding metodologi yang dikembangkan broker karbon, yang menggunakan metodologi sulit, tidak akomodatif terhadap kondisi lokal, serta hanya orang tertentu saja yang bisa memanfaatkan.
“Hal ini penting diketahui, karena broker juga punya banyak kepentingan dalam transaksi karbon yang akan mereka lakukan. Dengan mengetahui perhitungan karbon bisa ditentukan nilai financial yang akan diterima masyarakat. Dilihat dari manfaat ini, hutan tidak lagi dipandang sebagai sumber kayu semata, yang akibat pemanfaatannya juga menimbulkan kerusakan hutan,”ujarnya.
Menurut Rahmat Hidayat, penghitungan nilai karbon ini, merupakan upaya awal untuk meyakinkan para pihak, bahwa dengan memelihara hutan dan tidak merubahnya menjadi perkebunan skala besar, pertambangan, HTI dan lainnya, hutan juga bisa memberikan manfaat ekonomi yang nilainnya jauh lebih besar serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, multimanfaat bisa didapatkan masyarakat.
Disebutkan, hutan Adat Guguk yang dikukuhkan dengan SK Bupati Merangin No 287 Tahun 2003, selama ini dijaga masyarakat karena merupakan sumber mata air. Secara ekologi hutan ini penting untuk pencegah longsor dan banjir, serta kaya keanekaragaman hayati.
Dari penelitian Warsi dihutan ini ditemukan ditemukan 89 jenis burung, 37 jenis diantaranya dilindungi seperti Rangkong Gading (Baceros vigil), Kuau Raja (Argusianus argus). Juga ditemukan 22 jenis mamalia beberapa diantaranya dilindungi seperti Tapir (Tapirus indicus) dan Beruang (Helarctos malayanus).
“Di Hutan ini juga ditemukan 84 jenis kayu seperti Meranti, Balam dan Marsawa mempunyai diameter lebih dari 55 cm. Dengan akan dimulainya perdagangan karbon ini, pemerintah daerah juga harus menyiapkan aturan untuk melindungi kawasan hutan tesisa yang potensial untuk perdagangan karbon,”katanya.
Disebutkan, selain itu Pemda Merangin juga harus menyiapkan dukungan terhadap pengakuan hak-hak adat dalam skema perdangan karbon, serta memperkuat kelembagaan rakyat yang akan menjadi lembaga perwalian perdagangan karbon nantinya.
Hasil studi metodologi penghitungan karbon yang dilakukan KKI Warsi ini, akan dilokakaryakan pada 28 Januari nanti bertempat di balai adat Desa Guguk. Lokakarya ini akan dihadiri pemerintah daerah, kelompok pengelola hutan adat, NGO dan masyarakat. ruk
Potensi cadangan karbon hutan adat Desa Guguk, Kecamatan Sungai Manau, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi mencapai Miliaran Rupiah. Kominitas Konservasi Iindonesia Warung Konservasi (KKI-Warsi) dengan di dukung ICRAF kini mengukur potensi cadangan karbon di hutan Adat Desa Guguk tersebut. Dengan metodologi RaCSA (Rapid Carbon Stock Assessment) atau Kaji Cepat Cadangan Karbon cukup banyak menyimpan potensi karbon.
Seperti metodologi yang dilakukan. Dari studi yang dilakukan diketahui cadangan karbon hutan adat Desa Guguk sebesar 261,25 ton per hektar (ha). Jika karbon ini dijual dengan asumsi perton karbon 10 USD dengan luas hutan adat guguk 690 ha, maka pertahun bisa menghasilkan 1,8 juta USD, jika dirupiahkan dengan kurs Rp 11,000, maka hutan adat Guguk akan menghasilkan Rp 19,8 milyar.
Demikian dikatakan Direktur Eksekutif KKI Warsi-Jambi, Rahmat Hidayat kepada Batak Pos, Jumat (23/1). Disebutkan, sejak didengungkan pada UNFCC di Bali akhir 2007 lalu, skema perdangan karbon mulai dibangun.
Indonesia selaku penggagas perdangan karbon melalui skema REDD masih belum menentukan mekanisme dan metodologi yang tepat untuk pengukuran potensi karbon. Untuk itulah perlu dikembangkan metodologi sederhana dengan hasil perhitungan akurat serta mampu dilakukan masyarakat.
Metodologi penghitungan karbon ini menjadi sangat penting untuk menentukan nilai yang akan diterima masyarakat, sebab metodologi ini akan menjadi pembanding metodologi yang dikembangkan broker karbon, yang menggunakan metodologi sulit, tidak akomodatif terhadap kondisi lokal, serta hanya orang tertentu saja yang bisa memanfaatkan.
“Hal ini penting diketahui, karena broker juga punya banyak kepentingan dalam transaksi karbon yang akan mereka lakukan. Dengan mengetahui perhitungan karbon bisa ditentukan nilai financial yang akan diterima masyarakat. Dilihat dari manfaat ini, hutan tidak lagi dipandang sebagai sumber kayu semata, yang akibat pemanfaatannya juga menimbulkan kerusakan hutan,”ujarnya.
Menurut Rahmat Hidayat, penghitungan nilai karbon ini, merupakan upaya awal untuk meyakinkan para pihak, bahwa dengan memelihara hutan dan tidak merubahnya menjadi perkebunan skala besar, pertambangan, HTI dan lainnya, hutan juga bisa memberikan manfaat ekonomi yang nilainnya jauh lebih besar serta tidak menimbulkan kerusakan lingkungan, multimanfaat bisa didapatkan masyarakat.
Disebutkan, hutan Adat Guguk yang dikukuhkan dengan SK Bupati Merangin No 287 Tahun 2003, selama ini dijaga masyarakat karena merupakan sumber mata air. Secara ekologi hutan ini penting untuk pencegah longsor dan banjir, serta kaya keanekaragaman hayati.
Dari penelitian Warsi dihutan ini ditemukan ditemukan 89 jenis burung, 37 jenis diantaranya dilindungi seperti Rangkong Gading (Baceros vigil), Kuau Raja (Argusianus argus). Juga ditemukan 22 jenis mamalia beberapa diantaranya dilindungi seperti Tapir (Tapirus indicus) dan Beruang (Helarctos malayanus).
“Di Hutan ini juga ditemukan 84 jenis kayu seperti Meranti, Balam dan Marsawa mempunyai diameter lebih dari 55 cm. Dengan akan dimulainya perdagangan karbon ini, pemerintah daerah juga harus menyiapkan aturan untuk melindungi kawasan hutan tesisa yang potensial untuk perdagangan karbon,”katanya.
Disebutkan, selain itu Pemda Merangin juga harus menyiapkan dukungan terhadap pengakuan hak-hak adat dalam skema perdangan karbon, serta memperkuat kelembagaan rakyat yang akan menjadi lembaga perwalian perdagangan karbon nantinya.
Hasil studi metodologi penghitungan karbon yang dilakukan KKI Warsi ini, akan dilokakaryakan pada 28 Januari nanti bertempat di balai adat Desa Guguk. Lokakarya ini akan dihadiri pemerintah daerah, kelompok pengelola hutan adat, NGO dan masyarakat. ruk
Tiga Caleg Batak DPR RI Rebut Simpatik Masyarakat Batak di Provinsi Jambi
Jambi, Batak Pos
Tiga calon legislatif (caleg) DPR RI asal tanah Batak merebut simpatik pemilih masyarakat batak di Provinsi Jambi. Pesta Bona Taun (Pesta awal tahun) marga-marga Batak di Jambi menjadi ajang sosialisasi dan cari simpatik ketiga caleg Batak untuk DPR RI tersebut.
Caleg Yeni Sinaga saat sosialisasi di Pesta Bona Taon STM Perumnas Kotabaru Jambi. Foto Asenk Lee Saragih.
Ketia caleg Batak itu untuk DPR RI itu yakni Sofyan Pangaribuan SH (PDI-P), Ir Tigor G Sinaga (PAN) dan Yeni br Sinaga (PDS). Ketiga caleg DPR RI ini kini tengah gencar melakukan sosialisasi ditengah masyarakat Batak di Provinsi Jambi.
Pengamatan Batak Pos menunjukkan, Tigor dan Sofyan ikut mensosialisasikan diri di Pesta Bona Taon kumpulan marga Manihuruk se Kota Jambi, Senin (19/1) lalu. Di pesta-pesta marga lainnya keduanya juga terus melakukan sosialisasi.
Menurut catatatn Batak Pos, Sofyan Pangaribuan SH merupakan Anggota DPRD Provinsi Jambi. Kiprahnya di Provinsi Jambi memperjuangkan dana Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) pada APBD Provinsi Jambi selama tiga tahun anggaran berturut-turut.
.JPG)
Eksis : Sofyan Pangaribuan SH caleg DPR RI mengajak masyarakat Batak di Provinsi Jambi untuk mendukungnya duduk di DPR RI guna membawa aspirasi rakyat di pusat. Sofyan tampak tangah mengikuti perkembangan perpolitikan di harian Batak Pos. Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Selain itu, dirinya juga eksis dan komitmen memperjuangkan sarana dan prasarana infrastruktur jalan di Provinsi Jambi. Dirinya juga sangat peduli dengan Inang Naomi (janda Batak) di Provinsi Jambi.
Kemudian, caleg Yeni br Sinaga merupakan seorang guru salah satu sekolah swasta di Kota Jambi. Suaminya merupakan seorang Pendeta. Kiprahnya di partai politik diasah di Partai Damai Sejahtera (PDS).
Maju menjadi caleg merupakan niatnya untuk memperjuangkan kaum guru di Provinsi Jambi. Dirinya juga mengklaim mendapat dukungan dari kumpulan marga Sinaga se Provinsi Jambi serta umat Nasrani.
Sementara itu, caleg Tigor GH Sinaga merupakan caleg yang baru muncul di Provinsi Jambi. Dirinya kini tengah gencar melakukan sosialisasi dengan menghadiri segala pesta-pesta suka cita dan duka cita di Jambi.
Sukses sebagai seorang pengusaha realstate (perumahan) membuat dirinya berjanji akan memperjuangkan rumah bagi keluarga tidak mampu. Misi dan visinya dibungkus dengan motto “lintas etnis dan lintas generasi”. Tigor Sinaga juga merupakan mantan atlet judo profesional dari Jambi.
Salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga tengah gencar melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat Batak. Dia adalah Tiopan Purba.
Majunya tiga caleg Batak untuk DPR RI membuat suara pemilih masyarakat batak bakal terbagi. Masing-masing caleg mengklaim didukung oleh masyarakat batak di Provinsi Jambi.
Sementara itu, sebanyak 24 caleg Batak di Provinsi Jambi juga ikut mengadu nasib menuju gedung DPRD Provinsi Jambi. Ke 24 tokoh masyarakat Batak itu kini sudah masuk dalam daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) DPRD Provinsi Jambi. Tokoh masyarakat Batak itu maju lewat 13 partai dari 44 partai peserta Pemilu 2009.
Bakal calon legislatif (Bacaleg) okoh masyarakat Batak itu paling banyak maju dari daerah pemilihan (dapil) Jambi I (Kota Jambi) dengan tujuh calon dan Jambi II (Kabupaten Batanghari dan Muarojambi) tujuh orang.
Sementara itu, sebanyak 45 caleg orang Batak kini berjuang untuk berebut 45 kursi DPRD Kota Jambi. Jumlah caleg paling banyak dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Jambi IV (Kecamatan Kotabaru) yakni 16 caleg.
Kecamatan Kotabaru merupakan domusili komunitas Batak paling banyak di Kota Jambi. Bahkan jumlah pemilih di Kecamatan Kotabaru mencapai 80 ribu dengan kuota 10 kursi DPRD. Kemudian caleg Batak dari Dapil Kota Jambi III (Kecamatan Jambi Selatan) yakni 10 caleg.
Sementara Partai Damai Sejahtra (PDS) paling banyak mengusung caleg etnis Batak dari lima dapil yakni mencapai delapan caleg. Diurutan partai kedua yang mengusung etnis Batak yakni PKDI 3 caleg dan PPRN 2 caleg. Sedangkan sejumlah parpol dari 38 parpol peserta Pemilu 2009 rata-rata hanya dua dan satu caleg etnis Batak.
Menurut data yang diperolah dari Lebaga Budaya Batak Jambi (LBBJ) Provinsi Jambi, kini masyarakat Batak di Provinsi Jambi mencapai 5000 kepala keluarga. ruk
Tiga calon legislatif (caleg) DPR RI asal tanah Batak merebut simpatik pemilih masyarakat batak di Provinsi Jambi. Pesta Bona Taun (Pesta awal tahun) marga-marga Batak di Jambi menjadi ajang sosialisasi dan cari simpatik ketiga caleg Batak untuk DPR RI tersebut.
Caleg Yeni Sinaga saat sosialisasi di Pesta Bona Taon STM Perumnas Kotabaru Jambi. Foto Asenk Lee Saragih.
Ketia caleg Batak itu untuk DPR RI itu yakni Sofyan Pangaribuan SH (PDI-P), Ir Tigor G Sinaga (PAN) dan Yeni br Sinaga (PDS). Ketiga caleg DPR RI ini kini tengah gencar melakukan sosialisasi ditengah masyarakat Batak di Provinsi Jambi.
Pengamatan Batak Pos menunjukkan, Tigor dan Sofyan ikut mensosialisasikan diri di Pesta Bona Taon kumpulan marga Manihuruk se Kota Jambi, Senin (19/1) lalu. Di pesta-pesta marga lainnya keduanya juga terus melakukan sosialisasi.
Menurut catatatn Batak Pos, Sofyan Pangaribuan SH merupakan Anggota DPRD Provinsi Jambi. Kiprahnya di Provinsi Jambi memperjuangkan dana Pesta Paduan Suara Gerejawi (Pesparawi) pada APBD Provinsi Jambi selama tiga tahun anggaran berturut-turut.
.JPG)
Eksis : Sofyan Pangaribuan SH caleg DPR RI mengajak masyarakat Batak di Provinsi Jambi untuk mendukungnya duduk di DPR RI guna membawa aspirasi rakyat di pusat. Sofyan tampak tangah mengikuti perkembangan perpolitikan di harian Batak Pos. Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Selain itu, dirinya juga eksis dan komitmen memperjuangkan sarana dan prasarana infrastruktur jalan di Provinsi Jambi. Dirinya juga sangat peduli dengan Inang Naomi (janda Batak) di Provinsi Jambi.
Kemudian, caleg Yeni br Sinaga merupakan seorang guru salah satu sekolah swasta di Kota Jambi. Suaminya merupakan seorang Pendeta. Kiprahnya di partai politik diasah di Partai Damai Sejahtera (PDS).
Maju menjadi caleg merupakan niatnya untuk memperjuangkan kaum guru di Provinsi Jambi. Dirinya juga mengklaim mendapat dukungan dari kumpulan marga Sinaga se Provinsi Jambi serta umat Nasrani.
Sementara itu, caleg Tigor GH Sinaga merupakan caleg yang baru muncul di Provinsi Jambi. Dirinya kini tengah gencar melakukan sosialisasi dengan menghadiri segala pesta-pesta suka cita dan duka cita di Jambi.
Sukses sebagai seorang pengusaha realstate (perumahan) membuat dirinya berjanji akan memperjuangkan rumah bagi keluarga tidak mampu. Misi dan visinya dibungkus dengan motto “lintas etnis dan lintas generasi”. Tigor Sinaga juga merupakan mantan atlet judo profesional dari Jambi.
Salah satu calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI juga tengah gencar melakukan sosialisasi di kalangan masyarakat Batak. Dia adalah Tiopan Purba.
Majunya tiga caleg Batak untuk DPR RI membuat suara pemilih masyarakat batak bakal terbagi. Masing-masing caleg mengklaim didukung oleh masyarakat batak di Provinsi Jambi.
Sementara itu, sebanyak 24 caleg Batak di Provinsi Jambi juga ikut mengadu nasib menuju gedung DPRD Provinsi Jambi. Ke 24 tokoh masyarakat Batak itu kini sudah masuk dalam daftar Calon Legislatif Tetap (DCT) DPRD Provinsi Jambi. Tokoh masyarakat Batak itu maju lewat 13 partai dari 44 partai peserta Pemilu 2009.
Bakal calon legislatif (Bacaleg) okoh masyarakat Batak itu paling banyak maju dari daerah pemilihan (dapil) Jambi I (Kota Jambi) dengan tujuh calon dan Jambi II (Kabupaten Batanghari dan Muarojambi) tujuh orang.
Sementara itu, sebanyak 45 caleg orang Batak kini berjuang untuk berebut 45 kursi DPRD Kota Jambi. Jumlah caleg paling banyak dari daerah pemilihan (Dapil) Kota Jambi IV (Kecamatan Kotabaru) yakni 16 caleg.
Kecamatan Kotabaru merupakan domusili komunitas Batak paling banyak di Kota Jambi. Bahkan jumlah pemilih di Kecamatan Kotabaru mencapai 80 ribu dengan kuota 10 kursi DPRD. Kemudian caleg Batak dari Dapil Kota Jambi III (Kecamatan Jambi Selatan) yakni 10 caleg.
Sementara Partai Damai Sejahtra (PDS) paling banyak mengusung caleg etnis Batak dari lima dapil yakni mencapai delapan caleg. Diurutan partai kedua yang mengusung etnis Batak yakni PKDI 3 caleg dan PPRN 2 caleg. Sedangkan sejumlah parpol dari 38 parpol peserta Pemilu 2009 rata-rata hanya dua dan satu caleg etnis Batak.
Menurut data yang diperolah dari Lebaga Budaya Batak Jambi (LBBJ) Provinsi Jambi, kini masyarakat Batak di Provinsi Jambi mencapai 5000 kepala keluarga. ruk
Pertanian dan Perkebunan Prioritas Muarojambi Kedepan
Muarojambi, Batak Pos
Guna memajukan pembangunan di kabupaten pemekaran, Muarojambi, Provinsi Jambi, pemerintah setempat mengedepankan pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat yang sedikit terpuruk akibat imbas dari krisis keuangan global yang melanda dunia saat ini.
Demikian dikatakan Bupati Muarojambi, H Burhanuddin Mahir kepada wartawan di Muarojambi, Kamis (22/1). Sehari sebelumnya dirinya juga mengajak warga untuk lebih menfokuskan pertaian dan perkebunan. Seperti arahannya dalam acara temu warga Desa Marosebo, Kecamatan Jambi Luar Kota dalam rangka persiapan menghadapi penilaian untuk mengikuti perlombaan hidup bersih dan sehat (PHBS) di Desa Marosebo, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), sehari sebelumnya.
Menurut bupati, dengan kondisi sumber daya alam (SDA) yang kaya akan berbagai komuditi, diharapkan Muarojambi kedepan dapat bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jambi."Kita tetap titikberat-kan pada sektor pertanian dan perkebunan," ujarnya.
Disebutkan, bupati juga berharap warga Desa Marosebo untuk tidak menyerah dengan kondisi keterpurukan ekonomi saat ini. Sebab hal ini merupakan ujian dan harus dihadapi dengan tabah dan, tetap berusaha.
Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Koperindag) Kabupaten Muarojambi, Wiratmi tetap berupaya melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada di kabupaten yang berbatasan dengan Kota Jambi tersebut.
"Perkembangan koperasi cukup bagus, dengan begitu para petani merasa lega karena dapat bekerja sama dengan koperasi yang ada sebagai mitra," katanya.
Disebutkan, koperasi yang dilakukan pembinaan di Kabupaten Muarojambi yakni koperasi-koperasi yang masih eksis. Sebab dari sekian banyak koperasi di sana ada juga yang tidak eksis lagi. Kondisi ini tetap menjadi perhatian pemerintah untuk menumbuhkan kembali sektor perkoperasian yang ada di kabupaten tersebut. ruk
Guna memajukan pembangunan di kabupaten pemekaran, Muarojambi, Provinsi Jambi, pemerintah setempat mengedepankan pada sektor pertanian dan perkebunan. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan sektor perekonomian masyarakat yang sedikit terpuruk akibat imbas dari krisis keuangan global yang melanda dunia saat ini.
Demikian dikatakan Bupati Muarojambi, H Burhanuddin Mahir kepada wartawan di Muarojambi, Kamis (22/1). Sehari sebelumnya dirinya juga mengajak warga untuk lebih menfokuskan pertaian dan perkebunan. Seperti arahannya dalam acara temu warga Desa Marosebo, Kecamatan Jambi Luar Kota dalam rangka persiapan menghadapi penilaian untuk mengikuti perlombaan hidup bersih dan sehat (PHBS) di Desa Marosebo, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko), sehari sebelumnya.
Menurut bupati, dengan kondisi sumber daya alam (SDA) yang kaya akan berbagai komuditi, diharapkan Muarojambi kedepan dapat bersaing dengan kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jambi."Kita tetap titikberat-kan pada sektor pertanian dan perkebunan," ujarnya.
Disebutkan, bupati juga berharap warga Desa Marosebo untuk tidak menyerah dengan kondisi keterpurukan ekonomi saat ini. Sebab hal ini merupakan ujian dan harus dihadapi dengan tabah dan, tetap berusaha.
Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Kadis Koperindag) Kabupaten Muarojambi, Wiratmi tetap berupaya melakukan pembinaan terhadap koperasi yang ada di kabupaten yang berbatasan dengan Kota Jambi tersebut.
"Perkembangan koperasi cukup bagus, dengan begitu para petani merasa lega karena dapat bekerja sama dengan koperasi yang ada sebagai mitra," katanya.
Disebutkan, koperasi yang dilakukan pembinaan di Kabupaten Muarojambi yakni koperasi-koperasi yang masih eksis. Sebab dari sekian banyak koperasi di sana ada juga yang tidak eksis lagi. Kondisi ini tetap menjadi perhatian pemerintah untuk menumbuhkan kembali sektor perkoperasian yang ada di kabupaten tersebut. ruk
70 Persen Dana Alokasi Umum Bersumber Dari Pajak
Jambi, Batak Pos
Sebesar 70 persen Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada daerah bersumber dari pajak. Penerimaan pajak sering dianggap tidak ada hubungannya dengan daerah, padahal dari jumlah penerimaan pajak, sebesar 26 hingga 27 persen menjadi DAU yang dibagikan ke seluruh kabupaten kota dan propinsi diseluruh nusantara.
Untuk diketahui penerimaan pajak itu lebih 70 persen dari APBN, sebetulnya di dalam DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah (Pemda) 70 adalah dari penerimaan pajak. Tahun 2007 lalu Direktorat Jendral Pajak berhasil mencetak pertumbuhan terbesar sepanjang sejarah perpajakan.
Yakni meningkat dari tahun 2007 Rp 435 Triliyun, menjadi Rp 571 Triliyun pada tahun 2008. Berarti pula dalam sehari dapat terkumpul pungutan pajak lebih dari Rp 2 triliyun dalam sehari. Kalau dipersentasikan, penerimaan pajak meningkat 34 persen dari tahun sebelumnya, dan kalau dari absolutnya sebesar 136 Triliyun.
Untuk itu diharapkan agar pemerintah Provinsi Jambi mendukung dalam operasional pemungutan pajak di Provinsi Jambi ini. Perpajakan harus dapat mengantisipasi keengganan orang wajib pajak untuk bayar pajak.
Sehingga hasil pungutan pajak dapat lebih besar lagi, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Dari sekarang ciptakanlah suasana nyaman bagi wajib pajak agar masyarakat tidak malas membayar pajak.
Demikian dijelaskan Direktur Jenderal Paja, DR Darmin Nasution di Jambi saat menghadiri peresmian Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi yang berlokasi di Lorong Karya Jambi, Kamis (22/1). Kantor pajak itu diresmikan Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin, yang ditandai dengan pengguntingan pita dan sekaligus Penandatanganan MoU antara Gubernur Jambi dengan Direktur Jenderal Paja, DR. Darmin Nasution, disaksikan oleh Kakanwil Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Barat dan Jambi Suherman Saleh, Walikota Jambi Dr.Bambang serta anggota DPRD-RI, Rizal Djalil.
Darmin Nasution mengatakan, bahwa membayar pajak merupakan hal yang kurang menyenangkan bagi banyak orang. Namun dari hasil pungutan pajak itulah yang ada di dalam APBN. Maka diharapkan kepada pelayanan pajak untuk dapat mengimbangi kekurang senangan orang dalam hal memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajip pajak.
Misalnya, wajip pajak sudah sadar membayar pajak, tapi saat mau membayar antrian banyak sehinga makan waktu lama, dan ruang tunggunya panas, sehingga tidak nyaman bagi wajib pajak untuk menunggu antrian.
Sementara itu Gubernur Jambi mengatakan, peresmian kantor Pelayanan Pajak Prtama Jambi, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan public dan penyelenggaraan system administrasi yang jelas, tepat, terukur dan legitimate khususnya dalam pengelolaan pajak.
“Diharapkan dengan gedung kantor yang baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan secara transparan. Pemerintah Provinsi Jambi bersama-sama Pemda Kota dan Kabupaten dalam provinsi Jambi mendukung sepenuhnya tentang perpajakan, karena kita sadar akan pentingnya pajak, tanpa pajak pemerintah tidak dapat membangun, karena dana yang dipergunakan untuk pembangunan itu merupakan hasil dari pajak,”katanya. ruk
Sebesar 70 persen Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan kepada daerah bersumber dari pajak. Penerimaan pajak sering dianggap tidak ada hubungannya dengan daerah, padahal dari jumlah penerimaan pajak, sebesar 26 hingga 27 persen menjadi DAU yang dibagikan ke seluruh kabupaten kota dan propinsi diseluruh nusantara.
Untuk diketahui penerimaan pajak itu lebih 70 persen dari APBN, sebetulnya di dalam DAU yang diterima oleh Pemerintah Daerah (Pemda) 70 adalah dari penerimaan pajak. Tahun 2007 lalu Direktorat Jendral Pajak berhasil mencetak pertumbuhan terbesar sepanjang sejarah perpajakan.
Yakni meningkat dari tahun 2007 Rp 435 Triliyun, menjadi Rp 571 Triliyun pada tahun 2008. Berarti pula dalam sehari dapat terkumpul pungutan pajak lebih dari Rp 2 triliyun dalam sehari. Kalau dipersentasikan, penerimaan pajak meningkat 34 persen dari tahun sebelumnya, dan kalau dari absolutnya sebesar 136 Triliyun.
Untuk itu diharapkan agar pemerintah Provinsi Jambi mendukung dalam operasional pemungutan pajak di Provinsi Jambi ini. Perpajakan harus dapat mengantisipasi keengganan orang wajib pajak untuk bayar pajak.
Sehingga hasil pungutan pajak dapat lebih besar lagi, yang pada akhirnya akan digunakan untuk pembangunan daerah itu sendiri. Dari sekarang ciptakanlah suasana nyaman bagi wajib pajak agar masyarakat tidak malas membayar pajak.
Demikian dijelaskan Direktur Jenderal Paja, DR Darmin Nasution di Jambi saat menghadiri peresmian Pembangunan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jambi yang berlokasi di Lorong Karya Jambi, Kamis (22/1). Kantor pajak itu diresmikan Gubernur Jambi, H. Zulkifli Nurdin, yang ditandai dengan pengguntingan pita dan sekaligus Penandatanganan MoU antara Gubernur Jambi dengan Direktur Jenderal Paja, DR. Darmin Nasution, disaksikan oleh Kakanwil Jenderal Pajak Wilayah Sumatera Barat dan Jambi Suherman Saleh, Walikota Jambi Dr.Bambang serta anggota DPRD-RI, Rizal Djalil.
Darmin Nasution mengatakan, bahwa membayar pajak merupakan hal yang kurang menyenangkan bagi banyak orang. Namun dari hasil pungutan pajak itulah yang ada di dalam APBN. Maka diharapkan kepada pelayanan pajak untuk dapat mengimbangi kekurang senangan orang dalam hal memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada wajip pajak.
Misalnya, wajip pajak sudah sadar membayar pajak, tapi saat mau membayar antrian banyak sehinga makan waktu lama, dan ruang tunggunya panas, sehingga tidak nyaman bagi wajib pajak untuk menunggu antrian.
Sementara itu Gubernur Jambi mengatakan, peresmian kantor Pelayanan Pajak Prtama Jambi, merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pelayanan public dan penyelenggaraan system administrasi yang jelas, tepat, terukur dan legitimate khususnya dalam pengelolaan pajak.
“Diharapkan dengan gedung kantor yang baru ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan secara transparan. Pemerintah Provinsi Jambi bersama-sama Pemda Kota dan Kabupaten dalam provinsi Jambi mendukung sepenuhnya tentang perpajakan, karena kita sadar akan pentingnya pajak, tanpa pajak pemerintah tidak dapat membangun, karena dana yang dipergunakan untuk pembangunan itu merupakan hasil dari pajak,”katanya. ruk
Kajati Berjanji Tuntaskan Kasus Korupsi di Provinsi Jambi
Jambi, Batak Pos
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Daniel Tombe Marrung berjanji akan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang mandek di jajaran kejaksaan se Provinsi Jambi. Penegasan itu menyusul Kajati Jambi mendapat teguran dari Jaksa Agung RI Hendarman Supandji saat kunjungan kerja ke Jambi baru-baru ini.
Kajati Jambi berjanji segera melaksanakan perintah Jaksa Agung itu dengan bekerja semaksimal mungkin dan sesuai dengan standar prosedur dan operasional (SPO). Hal itu dikatakan Daniel Tombe kepada wartawan, Kamis (22/1) didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Andi Herman, Asisten Intelijen (Asintel) Andi M Iqbal Arif, dan Kasi Penkum Andi Ashari.
Menurutnya, pihaknya tidak mau melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa. Pihak Kejati Jambi akan mengerjakan pekerjaan dengan caranya sendiri. Dirinya juga menepis anggapan masyarakat soal kinerja yang dinilai mandek dalam memproses kasus-kasus korupsi di Provinsi Jambi.
“Kita bekerja bukan berdasarkan opini masyarakat. Namun bekerja sesuai standar prosedur dan operasional yang belaku di kejaksaan. Tidak akan ada tunggakan. Jika alat bukti mencukupi, maka akan kita buka di hadapan publik,”katanya.
Seperti diketahui, Kajati Jambi sempat mendapat teguran dari Jaksa Agung Hendarman Supandji setelah mengetahui beberapa kasus korupsi yang cukup besar di Jambi proses hukumnya mandek.
Hendarman kemudian memerintahkan Kajati Jambi, Daniel segera menuntaskan penyidikan kasus-kasus yang mandek tersebut. “Saya minta kepada Jaksa Tinggi-nya, agar semua kasus korupsi ditindaklanjuti, jangan sampai ada tunggakan,” kata Kajagung di Jambi, Senin (20/1) lalu.
Hendarman juga menegaskan, Kejati Jambi jangan hanya menangani kasus korupsi yang kecil saja. “Tapi yang big fish juga, yang stillgoing on,” tegas Hendarman.
Dia mencontohkan tindak lanjut kasus pengadaan pakaian atlet yang melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Jambi, serta dana bonus atlet KONI senilai Rp 1,8 miliar. “Untuk KONI, saat ini sudah matang,” katanya. Kasus tersebut, sudah selesai proses penyelidikan. Dalam waktu dekat akan ditingkatkan statusnya ke penyidikan.
Menurut Daniel Tombe, ada dua kasus besar segera akan diarahkan kepada tersangka. Seperti kasus dugaan korupsi Dispora dan KONI Jambi. Kemudian kasus dugaan korupsi kredit macet senilai Rp 96 Miliar (M) di Bank Mandiri yang dilakukan PT. TLS.
Kejati Jambi kini sudah menyeret mantan Direktur PT. TLS, Robert Maruli, menjadi tersangka. Bahkan Maruli sempat ditahan oleh Kejati Jambi, meski hanya beberapa hari dan kemudian dilepas setelah mendapat penangguhan tahanan dari Kejati Jambi.
Menurut Daniel Tombe, ada beberapa alasan mengapa status tahanannya diubah. Salah satunya adalah, pada zaman Kajati sebelum dirinya, alat bukti untuk menindaklanjuti kasus tersebut belum cukup lengkap. “Dengan tidak ditahan, belum tentu prosesnya tidak terlaksana,” tegasnya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI. “Namanya laporan perkembangan penyidikan, diperkirakan minggu depan akan dikirimkan ke Kejagung. Jika alat bukti dirasa sudah cukup lengkap, kasus tersebut dipastikan akan diusut tuntas,”katanya. ruk
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, Daniel Tombe Marrung berjanji akan menuntaskan kasus-kasus korupsi yang mandek di jajaran kejaksaan se Provinsi Jambi. Penegasan itu menyusul Kajati Jambi mendapat teguran dari Jaksa Agung RI Hendarman Supandji saat kunjungan kerja ke Jambi baru-baru ini.
Kajati Jambi berjanji segera melaksanakan perintah Jaksa Agung itu dengan bekerja semaksimal mungkin dan sesuai dengan standar prosedur dan operasional (SPO). Hal itu dikatakan Daniel Tombe kepada wartawan, Kamis (22/1) didampingi Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Andi Herman, Asisten Intelijen (Asintel) Andi M Iqbal Arif, dan Kasi Penkum Andi Ashari.
Menurutnya, pihaknya tidak mau melakukan pekerjaan dengan tergesa-gesa. Pihak Kejati Jambi akan mengerjakan pekerjaan dengan caranya sendiri. Dirinya juga menepis anggapan masyarakat soal kinerja yang dinilai mandek dalam memproses kasus-kasus korupsi di Provinsi Jambi.
“Kita bekerja bukan berdasarkan opini masyarakat. Namun bekerja sesuai standar prosedur dan operasional yang belaku di kejaksaan. Tidak akan ada tunggakan. Jika alat bukti mencukupi, maka akan kita buka di hadapan publik,”katanya.
Seperti diketahui, Kajati Jambi sempat mendapat teguran dari Jaksa Agung Hendarman Supandji setelah mengetahui beberapa kasus korupsi yang cukup besar di Jambi proses hukumnya mandek.
Hendarman kemudian memerintahkan Kajati Jambi, Daniel segera menuntaskan penyidikan kasus-kasus yang mandek tersebut. “Saya minta kepada Jaksa Tinggi-nya, agar semua kasus korupsi ditindaklanjuti, jangan sampai ada tunggakan,” kata Kajagung di Jambi, Senin (20/1) lalu.
Hendarman juga menegaskan, Kejati Jambi jangan hanya menangani kasus korupsi yang kecil saja. “Tapi yang big fish juga, yang stillgoing on,” tegas Hendarman.
Dia mencontohkan tindak lanjut kasus pengadaan pakaian atlet yang melibatkan Dinas Pemuda dan Olahraga Jambi, serta dana bonus atlet KONI senilai Rp 1,8 miliar. “Untuk KONI, saat ini sudah matang,” katanya. Kasus tersebut, sudah selesai proses penyelidikan. Dalam waktu dekat akan ditingkatkan statusnya ke penyidikan.
Menurut Daniel Tombe, ada dua kasus besar segera akan diarahkan kepada tersangka. Seperti kasus dugaan korupsi Dispora dan KONI Jambi. Kemudian kasus dugaan korupsi kredit macet senilai Rp 96 Miliar (M) di Bank Mandiri yang dilakukan PT. TLS.
Kejati Jambi kini sudah menyeret mantan Direktur PT. TLS, Robert Maruli, menjadi tersangka. Bahkan Maruli sempat ditahan oleh Kejati Jambi, meski hanya beberapa hari dan kemudian dilepas setelah mendapat penangguhan tahanan dari Kejati Jambi.
Menurut Daniel Tombe, ada beberapa alasan mengapa status tahanannya diubah. Salah satunya adalah, pada zaman Kajati sebelum dirinya, alat bukti untuk menindaklanjuti kasus tersebut belum cukup lengkap. “Dengan tidak ditahan, belum tentu prosesnya tidak terlaksana,” tegasnya.
Dalam waktu dekat pihaknya akan melaporkan kasus tersebut ke Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung RI. “Namanya laporan perkembangan penyidikan, diperkirakan minggu depan akan dikirimkan ke Kejagung. Jika alat bukti dirasa sudah cukup lengkap, kasus tersebut dipastikan akan diusut tuntas,”katanya. ruk
Warga Pembangun Rumah Transmigrasi di Tahura Ditangkap Polisi
Jambi, Batak Pos
Kini empat warga transmigrasi yang membangun rumah transmigrasi di wilayah kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) di Desa Petaling, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi diamankan polisi setempat. Pembangunan 131 unit rumah di Tahura tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Kini empat pekerja pembangunan rumah itu masih ditahan di Polres Muarojambi. Sementara pelaku intelektualnya hingga kini masih dalam pengusutan.
Kapolres Muarojambi, Tejo Dwikora melalui Kasat Reskrim Polres Muarojambi, AKP Posma Lubis di Muarojambi, Rabu (21/1) mengatakan, Tersangka pembangunan rumah tersebut bias bertambah. Asalkan empat orang pekerja yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersedia memberitahukan orang yang memerintahkan mereka membangun rumah dikawasan itu.
Menurutnya, empat tersangka yang telah ditetapkan tersebut diantaranya, Kamil, Hendro dan dua orang lainnya. “Saya lupa namanya. Pokoknya empat orang, mereka telah kita tahan untuk penyidikan lebih lanjut,”katanya.
Disebutkan, setelah proses penyidikan rampung kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Saat ditanya tentang kemungkinan keterlibatan pihak birokrasi dalam permasalahan itu, Posma Lubis mengatakan yang terpenting tersangka bersedia mengatakan orang yang menyuruh mereka membangun rumah di sana.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Muarojambi, Agus mengaku dalam perencanaannya pembangunan rumah trans tersebut tidak masuk dalam kawasan Tahura. Bahkan sebelumnya pihaknya telah menjalin kesepakatan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Muarojambi.
Agus juga mengakui kalau pihak terkait sejauh ini tidak pernah melepaskan kawasan Tahura kepada masyarakat, khususnya transmigrasi. Seharusnya pembangunan 131 unit rumah transmigrasi yang masuk dalam kawasan Tahura di Desa Petaling, Kabupaten Muarojambi didahului keluarnya surat pelepasan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan (Dephut) RI.
Koordinator LSM Barisan Rakya Anti Korupsi.(BARAK) Jambi, Fiet Haryadi kepada Batak Pos menambahkan, sejauh ini pembangunan 250 unit rumah trans yang 131 diantaranya masuk dalam kawasan Tahura itu telah rampung 100 persen. Jumlah dana yang tersedot dalam proyek tersebut sebesar delapan miliar rupiah yang diambil dari pos APBN 2008, juga telah 100 persen cair. "Kalau tidak salah yang mengerjakan proyek itu ialah PT. JBP," ujar Fiet.
Sejauh ini persoalan itu telah ditangani oleh pihak kepolisian Kabupaten Muarojambi, namun sayangnya yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut ialah masyarakat. Seharusnya kata Fiet tersangkanya ialah bupati, kadis nakertran dan kadis kehutanan setempat. Sebab mereka yang lebih bertanggungjawab terhadap persoalan tersebut.
Ditempat terpisah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Sudirman, SH, MH mengatakan, sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999, otoritas hutan merupakan kewenangan Dephut. Mengenai proses pelepasan hutan untuk masyarakat harus ada koordinasi antara Dephut dan Depnakertran. Namun proseduralnya pemerintah daerah (Pemda) harus terlebih membuat permohonan ke pemerintah pusat.
"Jadi saat ini yang diperlukan ialah penataan kembali peraturan perundang-undangan tentap pelepasan hutan tersebut. Apapun alasannya kalau masalah pelepasan hutan ini merupakan kewenangan otoritas Dephut,”katanya. ruk
Kini empat warga transmigrasi yang membangun rumah transmigrasi di wilayah kawasan Taman Hutan Rakyat (Tahura) di Desa Petaling, Kabupaten Muarojambi, Provinsi Jambi diamankan polisi setempat. Pembangunan 131 unit rumah di Tahura tersebut menyalahi aturan yang berlaku. Kini empat pekerja pembangunan rumah itu masih ditahan di Polres Muarojambi. Sementara pelaku intelektualnya hingga kini masih dalam pengusutan.
Kapolres Muarojambi, Tejo Dwikora melalui Kasat Reskrim Polres Muarojambi, AKP Posma Lubis di Muarojambi, Rabu (21/1) mengatakan, Tersangka pembangunan rumah tersebut bias bertambah. Asalkan empat orang pekerja yang telah ditetapkan sebagai tersangka bersedia memberitahukan orang yang memerintahkan mereka membangun rumah dikawasan itu.
Menurutnya, empat tersangka yang telah ditetapkan tersebut diantaranya, Kamil, Hendro dan dua orang lainnya. “Saya lupa namanya. Pokoknya empat orang, mereka telah kita tahan untuk penyidikan lebih lanjut,”katanya.
Disebutkan, setelah proses penyidikan rampung kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk menjalani proses hukum selanjutnya. Saat ditanya tentang kemungkinan keterlibatan pihak birokrasi dalam permasalahan itu, Posma Lubis mengatakan yang terpenting tersangka bersedia mengatakan orang yang menyuruh mereka membangun rumah di sana.
Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Kabupaten Muarojambi, Agus mengaku dalam perencanaannya pembangunan rumah trans tersebut tidak masuk dalam kawasan Tahura. Bahkan sebelumnya pihaknya telah menjalin kesepakatan dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertran) Kabupaten Muarojambi.
Agus juga mengakui kalau pihak terkait sejauh ini tidak pernah melepaskan kawasan Tahura kepada masyarakat, khususnya transmigrasi. Seharusnya pembangunan 131 unit rumah transmigrasi yang masuk dalam kawasan Tahura di Desa Petaling, Kabupaten Muarojambi didahului keluarnya surat pelepasan kawasan hutan dari Departemen Kehutanan (Dephut) RI.
Koordinator LSM Barisan Rakya Anti Korupsi.(BARAK) Jambi, Fiet Haryadi kepada Batak Pos menambahkan, sejauh ini pembangunan 250 unit rumah trans yang 131 diantaranya masuk dalam kawasan Tahura itu telah rampung 100 persen. Jumlah dana yang tersedot dalam proyek tersebut sebesar delapan miliar rupiah yang diambil dari pos APBN 2008, juga telah 100 persen cair. "Kalau tidak salah yang mengerjakan proyek itu ialah PT. JBP," ujar Fiet.
Sejauh ini persoalan itu telah ditangani oleh pihak kepolisian Kabupaten Muarojambi, namun sayangnya yang menjadi tersangka dalam kasus tersebut ialah masyarakat. Seharusnya kata Fiet tersangkanya ialah bupati, kadis nakertran dan kadis kehutanan setempat. Sebab mereka yang lebih bertanggungjawab terhadap persoalan tersebut.
Ditempat terpisah, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jambi, Sudirman, SH, MH mengatakan, sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999, otoritas hutan merupakan kewenangan Dephut. Mengenai proses pelepasan hutan untuk masyarakat harus ada koordinasi antara Dephut dan Depnakertran. Namun proseduralnya pemerintah daerah (Pemda) harus terlebih membuat permohonan ke pemerintah pusat.
"Jadi saat ini yang diperlukan ialah penataan kembali peraturan perundang-undangan tentap pelepasan hutan tersebut. Apapun alasannya kalau masalah pelepasan hutan ini merupakan kewenangan otoritas Dephut,”katanya. ruk
Konversi Minyak Tanah ke Gas di Jambi Disambut Pesimis
Jambi, Batak Pos
Konversi minyak tanah ke gas elpiji yang tahun 2009 ini akan dilakukan disambut pesimis oleh masyarakat Jambi. Rencana perubahan pemakaian minyak tanah ke gas elpiji diyakini tak akan berhasil. Hal ini disebabkan Provinsi Jambi belum mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Energi (SPBBE). Saat ini masih ada di Provinsi Sumatera Selatan.
Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Jambi, Rosmansyah, Rabu (21/1) mengatakan, dirinya pesimis konversi minyak tanah ke gas itu akan berhasil. Sebab hingga kini Jambi belum memiliki SPBBE. “Padahal, seharusnya untuk konversi minah ke gas elpiji, idealnya kita punya dua SPBBE dan dikabupaten satu, baru kita bisa jalan,’’ katanya.
Disebutkan, sesuai rencana pada bulan Februari 2009 ini pihaknya akan melakukan sosialisasi. Namun, jika SPBBE tersebut tidak ada, maka sosialisasi tersebut akan sia-sia saja. Untuk itu, diyakininya 2009 ini konversi minah ke gas tersebut tidak akan berhasil.
Mengenai banyaknya masyarakat yang menolak konversi tersebut, katanya, hal itu tidak menjadi hambatan. Pasalnya, pemerintah nantinya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, setelah itu akan dicoba pada beberapa kawasan tertentu saja.
“Dengan cara mengurangi pasokan minyak tanah secara perlahan-lahan. Tentunya masyarakat akan merasa sangat memerlukan gas. Setalah ditempat tersebut berhasil, baru dikembangkan pada daerah lainya. Tetapi dengan catatan SPBBE tersebut sudah ada,” ujar Rosmanyah.
Sementara itu sejumlah warga Jambi yang kini masih mengandalkan minyak tanah untuk keperluan memasak, kepada Batak Pos mengatakan, mereka masih mengandalkan minyak tanah dalam hal memasak.
“Saya pesimis program konversi minyak tanah ke gas ini bisa berjalan mulus. Karena saat ini untuk mendapatkan gas masih sulit. Kemudian kepercayaan pemakai gas terhadap isi tabung gas juga semakin minus. Hal itu karena seringnya isi gas berkurang dari ukuran berat yang tertera di tabung tersebut,”kata Cahyadi, warga Paal V Kotabaru Jambi.
Menurutnya, program konversi minyak tanah di Jambi saat ini belum efektif. Hal itu dinyakini karena belum adanya stasiun pengisian gas di Jambi. “Sekarang saja masih sulit untuk mendapatkan gas, apalagi nanti, makin sulitlah,”katanya.
Hal senada juga dikatakan Basuki Achmad, warga Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Menurutnya, program konversi minyak tanah ke gas, belum efektif dan akan menuai masalah.
“Masyarakat kini masih betah dengan minyak tanah untuk keperluan memasak atau usaha lainnya. Kalau minyak tanah ini sempat dikurangi, dikwatirkan akan terjadi dampak social di masyarakat. Seharusnya stasiun pengisian gas di Jambi harus ada dulu, sehingga nantinya pengisian gas konversi itu tidak sulit,”katanya. ruk
Konversi minyak tanah ke gas elpiji yang tahun 2009 ini akan dilakukan disambut pesimis oleh masyarakat Jambi. Rencana perubahan pemakaian minyak tanah ke gas elpiji diyakini tak akan berhasil. Hal ini disebabkan Provinsi Jambi belum mempunyai Stasiun Pengisian Bahan Bakar Energi (SPBBE). Saat ini masih ada di Provinsi Sumatera Selatan.
Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kota Jambi, Rosmansyah, Rabu (21/1) mengatakan, dirinya pesimis konversi minyak tanah ke gas itu akan berhasil. Sebab hingga kini Jambi belum memiliki SPBBE. “Padahal, seharusnya untuk konversi minah ke gas elpiji, idealnya kita punya dua SPBBE dan dikabupaten satu, baru kita bisa jalan,’’ katanya.
Disebutkan, sesuai rencana pada bulan Februari 2009 ini pihaknya akan melakukan sosialisasi. Namun, jika SPBBE tersebut tidak ada, maka sosialisasi tersebut akan sia-sia saja. Untuk itu, diyakininya 2009 ini konversi minah ke gas tersebut tidak akan berhasil.
Mengenai banyaknya masyarakat yang menolak konversi tersebut, katanya, hal itu tidak menjadi hambatan. Pasalnya, pemerintah nantinya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu, setelah itu akan dicoba pada beberapa kawasan tertentu saja.
“Dengan cara mengurangi pasokan minyak tanah secara perlahan-lahan. Tentunya masyarakat akan merasa sangat memerlukan gas. Setalah ditempat tersebut berhasil, baru dikembangkan pada daerah lainya. Tetapi dengan catatan SPBBE tersebut sudah ada,” ujar Rosmanyah.
Sementara itu sejumlah warga Jambi yang kini masih mengandalkan minyak tanah untuk keperluan memasak, kepada Batak Pos mengatakan, mereka masih mengandalkan minyak tanah dalam hal memasak.
“Saya pesimis program konversi minyak tanah ke gas ini bisa berjalan mulus. Karena saat ini untuk mendapatkan gas masih sulit. Kemudian kepercayaan pemakai gas terhadap isi tabung gas juga semakin minus. Hal itu karena seringnya isi gas berkurang dari ukuran berat yang tertera di tabung tersebut,”kata Cahyadi, warga Paal V Kotabaru Jambi.
Menurutnya, program konversi minyak tanah di Jambi saat ini belum efektif. Hal itu dinyakini karena belum adanya stasiun pengisian gas di Jambi. “Sekarang saja masih sulit untuk mendapatkan gas, apalagi nanti, makin sulitlah,”katanya.
Hal senada juga dikatakan Basuki Achmad, warga Kelurahan Kebun Handil, Kecamatan Jelutung Kota Jambi. Menurutnya, program konversi minyak tanah ke gas, belum efektif dan akan menuai masalah.
“Masyarakat kini masih betah dengan minyak tanah untuk keperluan memasak atau usaha lainnya. Kalau minyak tanah ini sempat dikurangi, dikwatirkan akan terjadi dampak social di masyarakat. Seharusnya stasiun pengisian gas di Jambi harus ada dulu, sehingga nantinya pengisian gas konversi itu tidak sulit,”katanya. ruk
Panwaslu Jambi Segera Tertibkan Baliho Caleg Ilegal
Jambi, Batak Pos
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jambi segera akan menertibkan spanduk dan baliho calon legislative yang dipasan secara illegal. Maraknya spanduk dan baliho caleg membuat Kota Jambi “kotor” oleh wajah-wajah caleg di sanduk dan baliho tanpa pajak tersebut.
Ketua Panwas Pemilu Kota Jambi, Taufiq Hidayat, Rabu (21/1) mengatakan, berdasarkan peraturan KPU No 19 tentang kampanye khususnya poin 5 G disebutkan pemkot berwenang mencabut atribut illegal yang dipajang tanpa ijin.
“Ini berarti tidak hanya panwas, tapi pemkot juga memiliki kewenangan untuk menertibkan atribut ini. Saat ini kita masih berkoordinasi dengan Pemkot Jambi terkait persoalan ini. Apalagi, dalam tim penertiban sebelumnya memang sudah ada tim dari pemerintah Kota Jambi yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan Dispenda dan juga Panwaslu,”katanya.
Disebutkan, dalam penertiban ini, butuh personel dari Satpol PP selaku penagak aturan daerah dan pihak-pihak lainnya. Pihaknya telah mengagendakan waktu penertiban tinggal menunggu hasil koordinasi.
Menurut Taufiq, pihaknya kini masih mendata jumlah caleg dan parpol yang melakukan pelanggaran di daerah bersih atribut. KIni spanduk parpol dan caleg banyak “mengotori” jalan-jalan protocol di Jambi.
Sementara itu, Ketua KPUD Kota Jambi, Ratna Dewi mengatakan pelaksanaan surat keputusan tentang larangan pemasangan atribut di daerah bersih atribut akan tetap dijalankan secara konsisten. Hanya saja, saat ini, KPUD dan panwas akan melakukan koordinasi lebih dahulu.
Disebutkan, pihaknya akan bertemu dengan Pemkot Jambi untuk membicara kepastian pelaksanaan penertiban atribut di daerah terlarang termasuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan akomodasi penertiban.
Dirinya juga meminta parpol untuk mensosialisasi surat keputusan KPU terkait dengan penetapan jalan-jalan yang boleh dipasang dengan atribut kampanye. “Karena masih ada caleg yang mengaku tidak terima. Padahal hasil ekspedisi sudah semua,” jelasnya.
Pengamatan Batak Pos menunjukkan, hingga Rabu (21/1) sore, masih banyak baliho dan spanduk para caleg serta parpol yang terpajang dijalan-jalan protocol. Seperti di Simpang lampu merah Jelutung, Thehok, Kotabaru, Telanai. Wajah yang sama juga marak di wilayah masuk pemukiman penduduk. ruk
Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Jambi bekerjasama dengan Pemerintah Kota Jambi segera akan menertibkan spanduk dan baliho calon legislative yang dipasan secara illegal. Maraknya spanduk dan baliho caleg membuat Kota Jambi “kotor” oleh wajah-wajah caleg di sanduk dan baliho tanpa pajak tersebut.
Ketua Panwas Pemilu Kota Jambi, Taufiq Hidayat, Rabu (21/1) mengatakan, berdasarkan peraturan KPU No 19 tentang kampanye khususnya poin 5 G disebutkan pemkot berwenang mencabut atribut illegal yang dipajang tanpa ijin.
“Ini berarti tidak hanya panwas, tapi pemkot juga memiliki kewenangan untuk menertibkan atribut ini. Saat ini kita masih berkoordinasi dengan Pemkot Jambi terkait persoalan ini. Apalagi, dalam tim penertiban sebelumnya memang sudah ada tim dari pemerintah Kota Jambi yakni Satpol PP, Dinas Perhubungan Dispenda dan juga Panwaslu,”katanya.
Disebutkan, dalam penertiban ini, butuh personel dari Satpol PP selaku penagak aturan daerah dan pihak-pihak lainnya. Pihaknya telah mengagendakan waktu penertiban tinggal menunggu hasil koordinasi.
Menurut Taufiq, pihaknya kini masih mendata jumlah caleg dan parpol yang melakukan pelanggaran di daerah bersih atribut. KIni spanduk parpol dan caleg banyak “mengotori” jalan-jalan protocol di Jambi.
Sementara itu, Ketua KPUD Kota Jambi, Ratna Dewi mengatakan pelaksanaan surat keputusan tentang larangan pemasangan atribut di daerah bersih atribut akan tetap dijalankan secara konsisten. Hanya saja, saat ini, KPUD dan panwas akan melakukan koordinasi lebih dahulu.
Disebutkan, pihaknya akan bertemu dengan Pemkot Jambi untuk membicara kepastian pelaksanaan penertiban atribut di daerah terlarang termasuk membicarakan hal-hal yang berhubungan dengan akomodasi penertiban.
Dirinya juga meminta parpol untuk mensosialisasi surat keputusan KPU terkait dengan penetapan jalan-jalan yang boleh dipasang dengan atribut kampanye. “Karena masih ada caleg yang mengaku tidak terima. Padahal hasil ekspedisi sudah semua,” jelasnya.
Pengamatan Batak Pos menunjukkan, hingga Rabu (21/1) sore, masih banyak baliho dan spanduk para caleg serta parpol yang terpajang dijalan-jalan protocol. Seperti di Simpang lampu merah Jelutung, Thehok, Kotabaru, Telanai. Wajah yang sama juga marak di wilayah masuk pemukiman penduduk. ruk
Kajagung RI Heran Ada Kasus Kredit Macet Rp 96 M di Jambi
Jambi, Batak Pos
Kepala Kejaksaan Agung RI Hendarman Supandji mengaku heran dan belum menerima laporan tentang adanya kasus dugaan korupsi kredit macet senilai Rp 96 Miliar (M) di Bank Mandiri yang dilakukan PT. TLS. Hendarman pun terkejut saat mendengar pertanyaan wartawan yang mempertanyakan kelanjutan kasus kredit macet yang kini tengah ditangani oleh Kejati Jambi itu.
Kejati Jambi kini sudah menyeret mantan Direktur PT. TLS, Robert Maruli, menjadi tersangka. Bahkan Maruli sempat ditahan oleh Kejati Jambi, meski hanya beberapa hari dan kemudian dilepas setelah mendapat penangguhan tahanan dari Kejati Jambi.
Kajagung Hendarman Supandji usai melakukan peresmian kantin kejujuran di SMP 7 Kota Jambi, Selasa (20/1) kepada wartawan mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada menerima laporan tentang kasus tersebut dan dia berjanji akan meminta laporan kasus tersebut pada Kejati Jambi.
“Saya berjanji akan meminta dan mengecek kasus tersebut pada Kejati dan memerintahkan agar menuntaskan semua kasus korupsi dan jangan terjadi tunggakan,” katanya.
Seperti diketahui, penangguhan status tahanan tersangka dugaan korupsi kredit komersial untuk perkebunan seluas 9.800 hektare dengan nilai Rp 96 miliar oleh PT TLS yang melibatkan mantan Direktur Robert Maruli merupakan kebijakan dan keputusan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Hal itu, dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati ) Jambi, Daniel Tombe, SH, belum lama ini. Dia mengatakan, meskipun status tersangka dialihkan ke tahanan luar, penyidik kejaksaan masih terus menyidik kasus tersebut dan tidak ada penghentian kasus PT TLS.
Hingga kini kasus dugaan korupsi PT TLS di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, masih terus dalam penyidikan dengan dua tersangka yakni Robert Maruli, mantan Direktur PT (TLS) dan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sadar, M Effendi.
Kejagung RI juga mendesak Kejati Jambi guna menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Provinsi Jambi. Dirinya juga meminta agar aparat kejaksaan serius dalam menangani korupsi dan tidak ada istilah penundaan. ruk
Kepala Kejaksaan Agung RI Hendarman Supandji mengaku heran dan belum menerima laporan tentang adanya kasus dugaan korupsi kredit macet senilai Rp 96 Miliar (M) di Bank Mandiri yang dilakukan PT. TLS. Hendarman pun terkejut saat mendengar pertanyaan wartawan yang mempertanyakan kelanjutan kasus kredit macet yang kini tengah ditangani oleh Kejati Jambi itu.
Kejati Jambi kini sudah menyeret mantan Direktur PT. TLS, Robert Maruli, menjadi tersangka. Bahkan Maruli sempat ditahan oleh Kejati Jambi, meski hanya beberapa hari dan kemudian dilepas setelah mendapat penangguhan tahanan dari Kejati Jambi.
Kajagung Hendarman Supandji usai melakukan peresmian kantin kejujuran di SMP 7 Kota Jambi, Selasa (20/1) kepada wartawan mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum ada menerima laporan tentang kasus tersebut dan dia berjanji akan meminta laporan kasus tersebut pada Kejati Jambi.
“Saya berjanji akan meminta dan mengecek kasus tersebut pada Kejati dan memerintahkan agar menuntaskan semua kasus korupsi dan jangan terjadi tunggakan,” katanya.
Seperti diketahui, penangguhan status tahanan tersangka dugaan korupsi kredit komersial untuk perkebunan seluas 9.800 hektare dengan nilai Rp 96 miliar oleh PT TLS yang melibatkan mantan Direktur Robert Maruli merupakan kebijakan dan keputusan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) RI.
Hal itu, dikatakan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati ) Jambi, Daniel Tombe, SH, belum lama ini. Dia mengatakan, meskipun status tersangka dialihkan ke tahanan luar, penyidik kejaksaan masih terus menyidik kasus tersebut dan tidak ada penghentian kasus PT TLS.
Hingga kini kasus dugaan korupsi PT TLS di Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi, masih terus dalam penyidikan dengan dua tersangka yakni Robert Maruli, mantan Direktur PT (TLS) dan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sadar, M Effendi.
Kejagung RI juga mendesak Kejati Jambi guna menuntaskan kasus-kasus korupsi yang ada di Provinsi Jambi. Dirinya juga meminta agar aparat kejaksaan serius dalam menangani korupsi dan tidak ada istilah penundaan. ruk
Tingkat Koruptif Pejabat di Indonesia Memprihatinkan
Jambi, Batak Pos
Tingkat koruptif pejabat negara di Indonesia kondisinya kini masih memprihatinkan. Perlu pencegahan dini terhadap perilaku buruk korupsi terhadap anak sehingga kelak tidak menjadi orang yang koruptif dalam berkarya. Pembentukan watak jujur terhadap anak sejak dini harus dilakukan guna menciptakan Indonesia bebas dari korupsi puluhan tahun mendatang.
Kejaksaan Agung RI dengan Karang Taruna Pusat membuat suatu program pencegahan dini perilaku koruptif kepada anak sekolah dengan program “Kantin Kejujuran” di sekolah-sekolah. “Kantin Kejujuran” ini merupakan kantin yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh pembeli tanpa adanya kasir.
Demikian dikatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Hendarman Supandji pada sambutannya saat peresmian “Kantin Kejujuran” milik SMP 7 Kota Jambi, Selasa (20/1). Kantin kejujuran SMP 7 Kota Jambi merupakan kantin kejujuran ke 3000 di Indonesia.
Menurut Kejagung, tingkat koruptif pejabat negara di Indonesia kini sudah memprihatinkan, bahkan hingga puluhan tahun kasus korupsi masih sulit dihabaiskan. Namun demikian, melalui program “Kantin Kejujuran” ini dapat membentuk watak jujur dalam penanggulangan korupsi di Indonesia.
Meningkatnya kejujuran masyarakat akan meminimalisir tindakan korupsi. Hal ini perlu diterapkan tindakan prepentif dan edukatif sehingga adanya tindakan nyata dalam menciptakan efek malu.
“Hingga kini baru ada 3000 “Kantin Kejujuran” di sekolah di Indonesia. Dari 3000 itu hanya ada satu yang bangkrut. Program ini menargetkan 800 ribu kantin kejujuran di seluruh Indonesia. Kalau sudah terbentuk watak jujur menimbulkan tawakal sehingga ada kesabaran dan berakhir pada keiklasan,”katanya.
Menurut Hendarman, “Kantin Kejujuran” ini merupakan langkah awal dalam memberantas korupsi sejak dini. Kejujuran merupakan watak pondasi dalam konsep tertata dengan baik sehingga menciptakan kesadaran untuk jujur dan taat akan hukum.
Kantin Kejujuran Terbaik
Sementara itu, Ketua Karangtaruna Pusat, Dodi Susanto, kantin kejujuran SMP 7 Kota Jambi merupakan “Kantin Kejujuran” terbaik tingkat SMP se Indonesia. Kantin kejujuran SMP 7 Jambi ini telah memiliki omset hingga Rp 250 juta.
Disebutkan, pengelolaan kantin kejujuran di SMP 7 Jambi juga baik dan menjadi percontohan serta pioneer bagi kantin kejujuran lainnya. Perilaku watak jujur para siswanya juga tinggi saat belanja di kantin kejujuran itu.
Wakil Humas SMP 7 Kota Jambi, Budiyanto SPd kepada wartawan mengatakan, “Kantin Kejujuran” SMP 7 Jambi dibangun pada Maret 2007 lalu. Dibawah pengawasan manager kantin Abdullah (Guru Matematika) SMP 7 Jambi, kantin tersebut tumbuh pesat.
Menurutnya, Kepala Sekolah SMP & Jambi Syahrial Tayib MPd juga mendukung penuh adanya kantin kejujuran tersebut. Produk makanan yang dijual di kantin itu harus berdasarkan pengawasan BPOM Jambi.
Sementara itu Ketua OSIS SMP & Jambi, Rizky Aulia (Kelas VIII) didampingi dua rekannya Triwahyuni (Kelas VIII) dan Nabila Davega (Kelas VII) kepada Batak Pos mengatakan, dengan adanya kantin kejujuran tersebut melatih kemandirian siswa.
Seperti siswa lebih terlatih untuk jujur dan kejujuran itu sampai hingga ke rumah dalam rumah tangga. “Kita ada prinsip Tuhan Melihat, Malaikat Mencatat” ini prinsip kita dalam kantin kejujuran ini,”katanya. ruk
Tingkat koruptif pejabat negara di Indonesia kondisinya kini masih memprihatinkan. Perlu pencegahan dini terhadap perilaku buruk korupsi terhadap anak sehingga kelak tidak menjadi orang yang koruptif dalam berkarya. Pembentukan watak jujur terhadap anak sejak dini harus dilakukan guna menciptakan Indonesia bebas dari korupsi puluhan tahun mendatang.
Kejaksaan Agung RI dengan Karang Taruna Pusat membuat suatu program pencegahan dini perilaku koruptif kepada anak sekolah dengan program “Kantin Kejujuran” di sekolah-sekolah. “Kantin Kejujuran” ini merupakan kantin yang pembayarannya dilakukan sendiri oleh pembeli tanpa adanya kasir.
Demikian dikatakan Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Hendarman Supandji pada sambutannya saat peresmian “Kantin Kejujuran” milik SMP 7 Kota Jambi, Selasa (20/1). Kantin kejujuran SMP 7 Kota Jambi merupakan kantin kejujuran ke 3000 di Indonesia.
Menurut Kejagung, tingkat koruptif pejabat negara di Indonesia kini sudah memprihatinkan, bahkan hingga puluhan tahun kasus korupsi masih sulit dihabaiskan. Namun demikian, melalui program “Kantin Kejujuran” ini dapat membentuk watak jujur dalam penanggulangan korupsi di Indonesia.
Meningkatnya kejujuran masyarakat akan meminimalisir tindakan korupsi. Hal ini perlu diterapkan tindakan prepentif dan edukatif sehingga adanya tindakan nyata dalam menciptakan efek malu.
“Hingga kini baru ada 3000 “Kantin Kejujuran” di sekolah di Indonesia. Dari 3000 itu hanya ada satu yang bangkrut. Program ini menargetkan 800 ribu kantin kejujuran di seluruh Indonesia. Kalau sudah terbentuk watak jujur menimbulkan tawakal sehingga ada kesabaran dan berakhir pada keiklasan,”katanya.
Menurut Hendarman, “Kantin Kejujuran” ini merupakan langkah awal dalam memberantas korupsi sejak dini. Kejujuran merupakan watak pondasi dalam konsep tertata dengan baik sehingga menciptakan kesadaran untuk jujur dan taat akan hukum.
Kantin Kejujuran Terbaik
Sementara itu, Ketua Karangtaruna Pusat, Dodi Susanto, kantin kejujuran SMP 7 Kota Jambi merupakan “Kantin Kejujuran” terbaik tingkat SMP se Indonesia. Kantin kejujuran SMP 7 Jambi ini telah memiliki omset hingga Rp 250 juta.
Disebutkan, pengelolaan kantin kejujuran di SMP 7 Jambi juga baik dan menjadi percontohan serta pioneer bagi kantin kejujuran lainnya. Perilaku watak jujur para siswanya juga tinggi saat belanja di kantin kejujuran itu.
Wakil Humas SMP 7 Kota Jambi, Budiyanto SPd kepada wartawan mengatakan, “Kantin Kejujuran” SMP 7 Jambi dibangun pada Maret 2007 lalu. Dibawah pengawasan manager kantin Abdullah (Guru Matematika) SMP 7 Jambi, kantin tersebut tumbuh pesat.
Menurutnya, Kepala Sekolah SMP & Jambi Syahrial Tayib MPd juga mendukung penuh adanya kantin kejujuran tersebut. Produk makanan yang dijual di kantin itu harus berdasarkan pengawasan BPOM Jambi.
Sementara itu Ketua OSIS SMP & Jambi, Rizky Aulia (Kelas VIII) didampingi dua rekannya Triwahyuni (Kelas VIII) dan Nabila Davega (Kelas VII) kepada Batak Pos mengatakan, dengan adanya kantin kejujuran tersebut melatih kemandirian siswa.
Seperti siswa lebih terlatih untuk jujur dan kejujuran itu sampai hingga ke rumah dalam rumah tangga. “Kita ada prinsip Tuhan Melihat, Malaikat Mencatat” ini prinsip kita dalam kantin kejujuran ini,”katanya. ruk
Bupati Simalungun Tagih Janji Gubsu Soal Perbaikan Jalan Provinsi di Simalungun
Jambi, Batak Pos
Bupati Kabupaten Simalungun Drs T Zulkarnain Damanik MM menagih janji Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin terkait dengan pembangunan jalan provinsi sepanjang 45 kilo meter di Kabupaten Simalungun yang kondisinya kini menprihatinkan. Jalan provinsi tersebut terdapat dari Simpang Raya hingga perbatasan Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun.
Hal tersebut dikatakan Bupati Simalungun Drs T Zulkarnain Damanik MM kepada Batak Pos di Jambi usai dirinya menerima penghargaan “Akutila” (“Jujur Adalah yang Utama”) dari Karangtaruna Pusat dan Kejaksaan Agung RI oleh Kejagung Hendarman Supandji di SMP 7 Kota Jambi, Selasa (20/1).
Menurutnya sekitar 45 kilo meter jalan nasional di Kabupaten Simalungun segera butuh perbaikan. Jalan tersebut dari P Siantar hingga Kecamatan Tigarunggu. “Pak Gubernur Sumatera Utara sudah berjanji akan memperbaiki jalan tersebut tahun 2009 ini. Mungkin dalam dua tahan anggaran yakni tahun 2009 dan 2010,”katanya.
Disebutkan, perbaikana infrastruktur jalan di Simalungun kini masih terkendala dana. Sehingga pembangunan jalan hingga ke sentra-sentra pertanian di Kabupaten Simalungun masih belum merata.
“Kita harapkan Dinas PU Sumatera Utara memperhatikan kondisi jalan di Kabupaten Simalungun. Karena jalan merupakan urat nadi perekonomian di Kabupaten Simalungun. Semoga saja janji Gubernur Sumut itu segera terwujud tahun ini,”katanya.
Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun (Golkar) yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Eko Sulistawati menambahkan, jalan yang rusak parah itu hamper seluruh jalan di menuju pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun, Pematang Raya.
Kondisi jalan tersebut kini sungguh meresahkan masyarakat pengguna jalan di sepanjang jalan 45 kilo meter tersebut. Pihaknya meminya Dinas PU Sumut segera merehabilitasi jalan provinsi di Kabupaten Simalungun secara permanent, bukan tambal sulam.
Pengamatan Batak Pos baru-baru ini di Kabupaten Simalungun, kondisis jalan provinsi di Kabupaten Simalungun dari P Siantar hingga Saribudolok, Kecamatan Silimakuta rusak berat. Perlu adanya pelebaran jalan tersebut sehingga bias dilalui bis-bis besar dengan leluasa. ruk
Bupati Kabupaten Simalungun Drs T Zulkarnain Damanik MM menagih janji Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin terkait dengan pembangunan jalan provinsi sepanjang 45 kilo meter di Kabupaten Simalungun yang kondisinya kini menprihatinkan. Jalan provinsi tersebut terdapat dari Simpang Raya hingga perbatasan Kecamatan Purba, Kabupaten Simalungun.
Hal tersebut dikatakan Bupati Simalungun Drs T Zulkarnain Damanik MM kepada Batak Pos di Jambi usai dirinya menerima penghargaan “Akutila” (“Jujur Adalah yang Utama”) dari Karangtaruna Pusat dan Kejaksaan Agung RI oleh Kejagung Hendarman Supandji di SMP 7 Kota Jambi, Selasa (20/1).
Menurutnya sekitar 45 kilo meter jalan nasional di Kabupaten Simalungun segera butuh perbaikan. Jalan tersebut dari P Siantar hingga Kecamatan Tigarunggu. “Pak Gubernur Sumatera Utara sudah berjanji akan memperbaiki jalan tersebut tahun 2009 ini. Mungkin dalam dua tahan anggaran yakni tahun 2009 dan 2010,”katanya.
Disebutkan, perbaikana infrastruktur jalan di Simalungun kini masih terkendala dana. Sehingga pembangunan jalan hingga ke sentra-sentra pertanian di Kabupaten Simalungun masih belum merata.
“Kita harapkan Dinas PU Sumatera Utara memperhatikan kondisi jalan di Kabupaten Simalungun. Karena jalan merupakan urat nadi perekonomian di Kabupaten Simalungun. Semoga saja janji Gubernur Sumut itu segera terwujud tahun ini,”katanya.
Sementara itu Anggota DPRD Kabupaten Simalungun (Golkar) yang juga Ketua Karang Taruna Kabupaten Simalungun, Eko Sulistawati menambahkan, jalan yang rusak parah itu hamper seluruh jalan di menuju pusat pemerintahan Kabupaten Simalungun, Pematang Raya.
Kondisi jalan tersebut kini sungguh meresahkan masyarakat pengguna jalan di sepanjang jalan 45 kilo meter tersebut. Pihaknya meminya Dinas PU Sumut segera merehabilitasi jalan provinsi di Kabupaten Simalungun secara permanent, bukan tambal sulam.
Pengamatan Batak Pos baru-baru ini di Kabupaten Simalungun, kondisis jalan provinsi di Kabupaten Simalungun dari P Siantar hingga Saribudolok, Kecamatan Silimakuta rusak berat. Perlu adanya pelebaran jalan tersebut sehingga bias dilalui bis-bis besar dengan leluasa. ruk
Bupati Simalungun Terima Penghargaan Kejujuran
Jambi, Batak Pos
Bupati Kabupaten Simalungun Drs T Zulkarnain Damanik MM mendapat penghargaan “Akutila” (“Jujur Adalah yang Utama”) dari Karangtaruna Pusat dan Kejaksaan Agung. Pemberian penghargaan itu dilaksanakan secara nasional oleh Kejagung Hendarman Supandji di SMP 7 Kota Jambi, Selasa (20/1). Selain Bupati Simalungun, Bupati Mandailing Natal (Madina) juga mendapat penghargaan yang sama serta 14 kepala daerah di Indonesia.
Tanda Kejujuran : Kejaksaan Agung Hendarman Supandji saat menyematkan tanda penghargaan “Akutila” kepada Bupati Simalungun Drs T Zulkarnain Damanik MM di SMP 7 Kota Jambi, Selasa (20/1). Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Menurut Ketua Karangtaruna Pusat, Dodi Susanto, pemberian penghargaan kepada Bupati Simalungun serta belasan kepala daerah serta pejabat instansi lainnya, karena mendorong penerapan ‘kantin Kejujuran” di sekolah sebagai cikal bakal dalam memberi watak jujur kepada siswa sekolah.
Para pejabat yang mendapat penghargaan itu dinilai telah mendukung program Kejaksaan Agung dengan Karangtaruna terhadap ‘kantin Kejujuran” yang diterapkan di sekolah di daerah masing-masing.
Bupati Simalungun Drs Zulkarnaen Damanik didampingi Ketua Karangtaruna Kabupaten Simalungun, Eko Sulistawati kepada Batak Pos di Jambi mengatakan, program “Kantin Kejujuran” itu merupakan program yang baik dalam menciptakan perilaku dan watak jujur terhadap siswa di sekolah-sekolah.
Disebutkan, walau di Simalungun baru ada dua “Kantin Kejujuran” di tingkat sekolah SMA, setidaknya hal tersebut menjadi embrio di Simalungun dalam membentuk watak jujur bagi siswa di sekolah.
“Penerimaan penghargaan ini merupakan beban tanggung jawab saya dalam mewujudkan perilaku jujur terhadap anak didik di sekolah di Simalungun. Kita akan berjuang agar seluruh sekolah negeri dan swasta di Simalungun bisa memiliki “Kantin Kejujuran” ini. Hal ini penting guna mendorong pemberantasan korupsi sejak dini di Indonesia,”katanya.
Pejabat lain yang mendapat penghargaan “Akutila” itu yakni Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, Gubernur DKI Fauzi Bowo, Walikota Jambi Bambang Priyanto, Walikota Bao-Bao, Walikota Padang, Walikota Bandar Lampung, Walikota Depok, Walikota Payo Kumbuh, Bupati Barito Kuala, Kejari Sarolangun, Ketua Yayasan Adhiyaksa Kejati Jambi, Kepala TVRI Jambi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi. ruk
Bupati Kabupaten Simalungun Drs T Zulkarnain Damanik MM mendapat penghargaan “Akutila” (“Jujur Adalah yang Utama”) dari Karangtaruna Pusat dan Kejaksaan Agung. Pemberian penghargaan itu dilaksanakan secara nasional oleh Kejagung Hendarman Supandji di SMP 7 Kota Jambi, Selasa (20/1). Selain Bupati Simalungun, Bupati Mandailing Natal (Madina) juga mendapat penghargaan yang sama serta 14 kepala daerah di Indonesia.
Tanda Kejujuran : Kejaksaan Agung Hendarman Supandji saat menyematkan tanda penghargaan “Akutila” kepada Bupati Simalungun Drs T Zulkarnain Damanik MM di SMP 7 Kota Jambi, Selasa (20/1). Foto batak pos/rosenman manihuruk.
Menurut Ketua Karangtaruna Pusat, Dodi Susanto, pemberian penghargaan kepada Bupati Simalungun serta belasan kepala daerah serta pejabat instansi lainnya, karena mendorong penerapan ‘kantin Kejujuran” di sekolah sebagai cikal bakal dalam memberi watak jujur kepada siswa sekolah.
Para pejabat yang mendapat penghargaan itu dinilai telah mendukung program Kejaksaan Agung dengan Karangtaruna terhadap ‘kantin Kejujuran” yang diterapkan di sekolah di daerah masing-masing.
Bupati Simalungun Drs Zulkarnaen Damanik didampingi Ketua Karangtaruna Kabupaten Simalungun, Eko Sulistawati kepada Batak Pos di Jambi mengatakan, program “Kantin Kejujuran” itu merupakan program yang baik dalam menciptakan perilaku dan watak jujur terhadap siswa di sekolah-sekolah.
Disebutkan, walau di Simalungun baru ada dua “Kantin Kejujuran” di tingkat sekolah SMA, setidaknya hal tersebut menjadi embrio di Simalungun dalam membentuk watak jujur bagi siswa di sekolah.
“Penerimaan penghargaan ini merupakan beban tanggung jawab saya dalam mewujudkan perilaku jujur terhadap anak didik di sekolah di Simalungun. Kita akan berjuang agar seluruh sekolah negeri dan swasta di Simalungun bisa memiliki “Kantin Kejujuran” ini. Hal ini penting guna mendorong pemberantasan korupsi sejak dini di Indonesia,”katanya.
Pejabat lain yang mendapat penghargaan “Akutila” itu yakni Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin, Gubernur DKI Fauzi Bowo, Walikota Jambi Bambang Priyanto, Walikota Bao-Bao, Walikota Padang, Walikota Bandar Lampung, Walikota Depok, Walikota Payo Kumbuh, Bupati Barito Kuala, Kejari Sarolangun, Ketua Yayasan Adhiyaksa Kejati Jambi, Kepala TVRI Jambi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Jambi. ruk
Pengusaha Jamu di Jambi Menyatu Dalam Satu Organisasi
Jambi, Batak Pos
Kini pengusaha jamu di Provinsi Jambi bergabung dalam satu organisasi. Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Pengusaha Jamu Provinsi Jambi Periode 2009-2013 dilantik oleh Ketua Umum GPP GP Jamu DR. Charles Saerang, Senin (19/1). Pelantikan itu juga dilanjutkan dengan acara temu pengusaha jamu se-Provinsi Jambi dan diskusi sehari tentang pengawasan jamu di Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdim beserta Ketua Umum TP PKK Provinsi Jambi Ny. Ratu Munawaroh Zulkifli turut menghadiri acara tersebut. Zulkifli Nurdin mengatakan, melihat berbagai perkembangan dan tantangan kedepan yang makin kompleks dan unpredictable.
“Tidak ada pilihan lain yang mesti kita perkuat, kita mesti meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis serta saling mendukung antara pemerintah, pelaku usaha, institusi pendidikan dan peneliti serta masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya,”katanya.
Disebutkan, dengan terbentuknya DPD GP Jamu Provinsi Jambi ini, diharap nantinya dapat menjadi mitra kerja Pemerintah dalam penyelenggaraan pengawasan obat tradisional yang diproduksi dan beredar ditengah masyarakat.
Kepala Balai POM Jambi Dra. Wirda Zein, Apt dalam sambutannya mengatakan, produksi, peredaran dan penggunaan obat tradisional memperlihatkan kecenderungan terus meningkat, baik jenis, maupun volumenya.
Perkembangan ini telah mendorong pertumbuhan usaha di bidang obat tradisional (jamu), mulai dari usaha budi daya tanaman obat (sperti : penanaman ketepeng china, jahe merah, temulawak, brotowali, sambiloto, dll), usaha industri kecil obat tradisional (IKOT), distribusi, penjaja dan penyeduh obat tradisional (jamu).
Disebutkan, pemerintah mengupayakan pemanfaatan obat tradisional dalam pengobatan formal juga terus digalakkan melalui berbagai kegiatan antara lain kegiatan penelitian khasiat dan toksisitas tanaman obat serta kegiatan uji klinik kearah pengembangan Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.
“Meningkatnya produksi, peredaran dan penggunaan obat tradisional (jamu), disisi lain masih ditemukan beredarnya obat tradisional (jamu) yang tidak terdaftar, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, serta yang tidak memenuhi persyaratan label dan mutu,”katanya.
Peredaran dan penggunaan obat tradisional yang illegal/tidak memenuhi persyaratan, sangat membahayakan kesehatan/jiwa konsumen dan juga merusak “Citra” obat tradisional (jamu) di mata masyarakat serta member dampak buruk bagi ekspor produk jamu di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum GP Jamu DR. Charles Sareang dalam sambutannya mengatakan, jamu adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun temurun dan dikembangkan dari generasi ke generasi sehingga menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
Jamu juga memberi berbagai manfaat dan menjadi kebanggaan sebagai bagian dan identitas bangsa. Di era modern saat ini, jamu memiliki dimensi yang luas. Jamu sebagai obat penyakit dikembangkan dalam bentuk obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Potensi pengembangannya sangat besar karena saat ini terdapat sekitar 1000 jenis tanaman yang berkhasiat jamu, 300 jenis diantaranya telah digunakan secara teratur oleh industri jamu.
Ketua panitia dalam acara ini Dr Iseng Djaka, MSc dalam laporannya mengatakan, adapun tujuan dibentuknya pengurus DPD GP Jamu Provinsi Jambi antara lain adalah, guna mempersatukan para pengusaha jamu/obat tradisional di Provinsi Jambi
Kemudian, menjadi jembatan antara pengusaha jamu dengan Pemerintah Provinsi Jambi, memudahkan Balai POM dalam melakukan pembinaan/penyuluhan kepada pengusaha jamu di Provinsi Jambi. Menurut data sementara, di Provinsi Jambi saat ini sudah ada sekitar 150 pengusaha jamu yang bergerak dalam usaha jamu seduhan/jamu gendong/jamu sepeda. Hanya 4 pengusaha yang bergerak dalam industri kecil obat tradisional (IKOT). Lainnya adalah para Distributor dan Toko Obat yang menjual jamu local dan jamu asing. ruk
Kini pengusaha jamu di Provinsi Jambi bergabung dalam satu organisasi. Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gabungan Pengusaha Jamu Provinsi Jambi Periode 2009-2013 dilantik oleh Ketua Umum GPP GP Jamu DR. Charles Saerang, Senin (19/1). Pelantikan itu juga dilanjutkan dengan acara temu pengusaha jamu se-Provinsi Jambi dan diskusi sehari tentang pengawasan jamu di Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdim beserta Ketua Umum TP PKK Provinsi Jambi Ny. Ratu Munawaroh Zulkifli turut menghadiri acara tersebut. Zulkifli Nurdin mengatakan, melihat berbagai perkembangan dan tantangan kedepan yang makin kompleks dan unpredictable.
“Tidak ada pilihan lain yang mesti kita perkuat, kita mesti meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis serta saling mendukung antara pemerintah, pelaku usaha, institusi pendidikan dan peneliti serta masyarakat dan stakeholder pembangunan lainnya,”katanya.
Disebutkan, dengan terbentuknya DPD GP Jamu Provinsi Jambi ini, diharap nantinya dapat menjadi mitra kerja Pemerintah dalam penyelenggaraan pengawasan obat tradisional yang diproduksi dan beredar ditengah masyarakat.
Kepala Balai POM Jambi Dra. Wirda Zein, Apt dalam sambutannya mengatakan, produksi, peredaran dan penggunaan obat tradisional memperlihatkan kecenderungan terus meningkat, baik jenis, maupun volumenya.
Perkembangan ini telah mendorong pertumbuhan usaha di bidang obat tradisional (jamu), mulai dari usaha budi daya tanaman obat (sperti : penanaman ketepeng china, jahe merah, temulawak, brotowali, sambiloto, dll), usaha industri kecil obat tradisional (IKOT), distribusi, penjaja dan penyeduh obat tradisional (jamu).
Disebutkan, pemerintah mengupayakan pemanfaatan obat tradisional dalam pengobatan formal juga terus digalakkan melalui berbagai kegiatan antara lain kegiatan penelitian khasiat dan toksisitas tanaman obat serta kegiatan uji klinik kearah pengembangan Obat Herbal Terstandar dan Fitofarmaka.
“Meningkatnya produksi, peredaran dan penggunaan obat tradisional (jamu), disisi lain masih ditemukan beredarnya obat tradisional (jamu) yang tidak terdaftar, obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat, serta yang tidak memenuhi persyaratan label dan mutu,”katanya.
Peredaran dan penggunaan obat tradisional yang illegal/tidak memenuhi persyaratan, sangat membahayakan kesehatan/jiwa konsumen dan juga merusak “Citra” obat tradisional (jamu) di mata masyarakat serta member dampak buruk bagi ekspor produk jamu di Indonesia.
Sementara itu, Ketua Umum GP Jamu DR. Charles Sareang dalam sambutannya mengatakan, jamu adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan secara turun temurun dan dikembangkan dari generasi ke generasi sehingga menjadi produk yang bernilai ekonomi tinggi.
Jamu juga memberi berbagai manfaat dan menjadi kebanggaan sebagai bagian dan identitas bangsa. Di era modern saat ini, jamu memiliki dimensi yang luas. Jamu sebagai obat penyakit dikembangkan dalam bentuk obat herbal terstandar dan fitofarmaka. Potensi pengembangannya sangat besar karena saat ini terdapat sekitar 1000 jenis tanaman yang berkhasiat jamu, 300 jenis diantaranya telah digunakan secara teratur oleh industri jamu.
Ketua panitia dalam acara ini Dr Iseng Djaka, MSc dalam laporannya mengatakan, adapun tujuan dibentuknya pengurus DPD GP Jamu Provinsi Jambi antara lain adalah, guna mempersatukan para pengusaha jamu/obat tradisional di Provinsi Jambi
Kemudian, menjadi jembatan antara pengusaha jamu dengan Pemerintah Provinsi Jambi, memudahkan Balai POM dalam melakukan pembinaan/penyuluhan kepada pengusaha jamu di Provinsi Jambi. Menurut data sementara, di Provinsi Jambi saat ini sudah ada sekitar 150 pengusaha jamu yang bergerak dalam usaha jamu seduhan/jamu gendong/jamu sepeda. Hanya 4 pengusaha yang bergerak dalam industri kecil obat tradisional (IKOT). Lainnya adalah para Distributor dan Toko Obat yang menjual jamu local dan jamu asing. ruk
Perbaikan Jalan Lingkar Selatan Kota jambi Segera Diperbaiki
Jambi, Batak Pos
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi kini memacu perbaikan jalan lingkar selatan Kota Jambi sepanjang 22 Kilo meter guna memperlancar arus angkutan barang menuju Pelabuhan Talang Duku Kabupaten Muarojambi. Kini perbaikan sudah dimulai agar transportasi angkutan barang tidak melalui dalam kota.
Kasubdin Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Jambi Ir Benhard Panjaitan kepada Batak Pos, Senin (19/1) mengatakan, pada 2009 pihaknya kembali mengajukan dana sebesar Rp 100 miliar ke pemerintah pusat untuk perbaikan jalan tersebut.
"Pemerintah pusat sudah setuju dan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 miliar yang diambil dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Jalan lingkar selatan Kota Jambi menjadi prioritas tahun 2009 ini,”katanya.
Disebutkan, kondisi jalan lingkar kota Jambi khusus bagi angkutan barang dari dan menuju Kota Jambi serta ke Pelabuhan Talang Duku saat ini rusak parah dan banyak lubang besar menganga di tengah jalan. Kerusakan jalan tersebut sering menyebabkan kendaraan terbalik, sehingga menimbulkan antrian panjang kendaraan angkutan barang yang hendak menuju Pelabuhan Talang Duku dan terminal truk.
Jalan lingkar itu juga menjadi jalur utama truk angkutan batu bara dan CPO menuju pelabuhan Talang Duku sebagai pelabuhan ekspor dan antar pulau bagi komoditi perkebunan dan pertambangan di Provinsi Jambi.
"Perbaikan secara bertahap yang terus dilakukan itu juga untuk mencegah kerusakan jalan di dalam Kota Jambi, karena sering dijadikan jalan alternatif bila jalan lingkar itu rusak parah dan tidak bisa dilalui karena ada kendaraan yang terguling dan menghambat jalan," kata Benhard Panjaitan.
Menurutnya, setidaknya Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan dana Tiga triliun Rupiah guna memuluskan jalan di seluruh Provinsi Jambi. Pihaknya juga mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat guna merehabilitasi jalan provinsi dan jalan nasional yang rusak di Provinsi Jambi. ruk
Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Jambi kini memacu perbaikan jalan lingkar selatan Kota Jambi sepanjang 22 Kilo meter guna memperlancar arus angkutan barang menuju Pelabuhan Talang Duku Kabupaten Muarojambi. Kini perbaikan sudah dimulai agar transportasi angkutan barang tidak melalui dalam kota.
Kasubdin Tata Ruang dan Prasarana Wilayah Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Jambi Ir Benhard Panjaitan kepada Batak Pos, Senin (19/1) mengatakan, pada 2009 pihaknya kembali mengajukan dana sebesar Rp 100 miliar ke pemerintah pusat untuk perbaikan jalan tersebut.
"Pemerintah pusat sudah setuju dan akan mengalokasikan dana sebesar Rp 100 miliar yang diambil dari Anggaran Biaya Tambahan (ABT). Jalan lingkar selatan Kota Jambi menjadi prioritas tahun 2009 ini,”katanya.
Disebutkan, kondisi jalan lingkar kota Jambi khusus bagi angkutan barang dari dan menuju Kota Jambi serta ke Pelabuhan Talang Duku saat ini rusak parah dan banyak lubang besar menganga di tengah jalan. Kerusakan jalan tersebut sering menyebabkan kendaraan terbalik, sehingga menimbulkan antrian panjang kendaraan angkutan barang yang hendak menuju Pelabuhan Talang Duku dan terminal truk.
Jalan lingkar itu juga menjadi jalur utama truk angkutan batu bara dan CPO menuju pelabuhan Talang Duku sebagai pelabuhan ekspor dan antar pulau bagi komoditi perkebunan dan pertambangan di Provinsi Jambi.
"Perbaikan secara bertahap yang terus dilakukan itu juga untuk mencegah kerusakan jalan di dalam Kota Jambi, karena sering dijadikan jalan alternatif bila jalan lingkar itu rusak parah dan tidak bisa dilalui karena ada kendaraan yang terguling dan menghambat jalan," kata Benhard Panjaitan.
Menurutnya, setidaknya Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan dana Tiga triliun Rupiah guna memuluskan jalan di seluruh Provinsi Jambi. Pihaknya juga mengharapkan bantuan dari Pemerintah Pusat guna merehabilitasi jalan provinsi dan jalan nasional yang rusak di Provinsi Jambi. ruk
Pembangunan Wisata Bahari Provinsi Jambi Masih Terbelakang
Jambi, Batak Pos
Pembangunan wisata bahari di kawasan pantai timur Provinsi Jambi hingga kini masih terbelakang serta terabaikan. Sarana dan prasarana pendukung wisata di wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi sangat minim. Objek-objek wisata bahari berupa pantai dan pulau-pulau di wilayah pesisir sulit dijangkau karena langka dan minimnya sarana transportasi.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Soewarno Soerinta kepada Batak Pos, Minggu (18/1). Menurutnya, tempat penginapan dan akomodasi di kawasan objek wisata juga sangat terbatas. Kondisi demikian membuat objek-objek wisata bahari tersebut kurang dilirik wisatawan.
Disebutkan, pembangunan objek wisata bahari di wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) dan Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) kurang mendapatkan perhatian pemerintah setempat karena sektor wisata belum dianggap sebagai salah satu sumber penghasilan daerah.
"Selama ini, pemerintah daerah cenderung menilai sektor wisata sekedar pelengkap pembangunan daerah. Sikap tersebut membuat mereka kurang memperhatikan pembangunan wisata. Hal ini tampak dari minimnya alokasi dana pembangunan bidang pariwisata dalam anggaran pembangunan daerah setiap tahunnya," ujarnya.
H Soewarno Soerinta menyayangkan ketertinggalan pembangunan wisata bahari di pantai timur Provinsi Jambi itu. Padahal objek wisata tersebut berpotensi besar meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi. Baik kunjungan wisatawan Nusantara, maupun wisatawan mancanegara.
“Objek wisata bahari di pantai timur Provinsi Jambi memiliki potensi besar menarik wisatawan Nusantara dan mancanegara. Objek wisata tersebut sangat dekat dengan pusat-pusat perdagangan dunia seperti Batam, Kepulauan Riau, Malaysia dan Singapura. Namun potensi wisata itu belum dilirik wisatawan karena sarana dan prasarana wisata yang sangat minim,”ujarnya.
Dirinya meminta Dinas Parawisata Provinsi Jambi dan kedua Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat suatu program dalam memajukan objek wisata bahari atau lainnya yang ada di kedua daerah tersebut.
Sementara itu Bupati Tanjabtim, Drs H Abdullah Hich mengatakan, kelambanan pembangunan sarana dan prasarana wisata di kawasan objek-objek wisata di daerah itu disebabkan dana yang minim.
Sebagai kabupaten pemekaran, anggaran daerah lebih banyak tersedot untuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Sedangkan minat investor menanamkan modal untuk pembangunan wisata bahari masih minim. Karena itu pembangunan pariwisata hanya dilakukan secara bertahap.
Objek wisata bahari yang berpotensi besar menarik minat wisatawan di daerah itu ada tiga, yaitu Pulau Berhala, wisata laut Air Hitam dan kawasan wisata pantai Alang-alang dan Sungai Ular.
Pembangunan sarana dan prasarana wisata di Pulau Berhala belum bisa dilakukan pemerintah setempat karena pulau tersebut masih dalam status sengketa antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Pemprov Kepulauan Riau.
"Pembangunan wisata di laut Air Hitam dan pantai Alang-alang dan Sungai Ular tertinggal karena sulitnya mencari investor yang mau menanamkan modal, khususnya untuk penyediaan transportasi laut serta pembangunan penginapan," katanya.
Perlu Diprioritaskan
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata (Disbudpar) Provinsi Jambi, Hj.Dra.Muallimah Radhiana, MPd mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi harus memprioritaskan pembangunan sektor wisata di tahun 2009 ini.
Sektor wisata dilirik sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian rakyat dan daerah. Sementara Provinsi Jambi memiliki potensi menjadi salah satu daerah wisata tujuan di Pulau Sumatera.
Disebutkan, pihaknya mengharapkan peningkatan partisipasi masyarakat atau swasta dalam memajukan sektor wisata. Keterlibatan swasta sangat penting untuk mengatasi dana dalam proses pembangunan sarana dan prasarana wisata.
Menurutnya, potensi wisata yang layak dijual di daerah Provinsi Jambi meliputi wisata budaya , alam, lingkungan, sejarah, bahari, danau, dan sungai. Potensi wisata itu seperti terdapat di Danau Kerinci, Wisata Alam di Merangin, Candi di Muarojambi dan Pulau Berhala-Wisata Bahari di Muarasabak.
Namun, hingga kini kekayaan wisata tersebut belum sepenuhnya mampu mempercepat peningkatan ekonomi rakyat dan daerah. Masalahnya, masih banyak objek wisata di daerah belum ditangani secara baik.
“Investasi pemerintah dalam pembangunan wisata tersebut berupa penyediaan dana pembanunan wisata melalui APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan investasi swasta di sektor wisata yang dikelola secara mandiri, pendirian biro-biro perjalanan wisata dan perusahaan angkutan wisata,”katanya. ruk
Pembangunan wisata bahari di kawasan pantai timur Provinsi Jambi hingga kini masih terbelakang serta terabaikan. Sarana dan prasarana pendukung wisata di wilayah Pantai Timur Provinsi Jambi sangat minim. Objek-objek wisata bahari berupa pantai dan pulau-pulau di wilayah pesisir sulit dijangkau karena langka dan minimnya sarana transportasi.
Demikian dikemukakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Soewarno Soerinta kepada Batak Pos, Minggu (18/1). Menurutnya, tempat penginapan dan akomodasi di kawasan objek wisata juga sangat terbatas. Kondisi demikian membuat objek-objek wisata bahari tersebut kurang dilirik wisatawan.
Disebutkan, pembangunan objek wisata bahari di wilayah Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim) dan Tanjungjabung Barat (Tanjabbar) kurang mendapatkan perhatian pemerintah setempat karena sektor wisata belum dianggap sebagai salah satu sumber penghasilan daerah.
"Selama ini, pemerintah daerah cenderung menilai sektor wisata sekedar pelengkap pembangunan daerah. Sikap tersebut membuat mereka kurang memperhatikan pembangunan wisata. Hal ini tampak dari minimnya alokasi dana pembangunan bidang pariwisata dalam anggaran pembangunan daerah setiap tahunnya," ujarnya.
H Soewarno Soerinta menyayangkan ketertinggalan pembangunan wisata bahari di pantai timur Provinsi Jambi itu. Padahal objek wisata tersebut berpotensi besar meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Jambi. Baik kunjungan wisatawan Nusantara, maupun wisatawan mancanegara.
“Objek wisata bahari di pantai timur Provinsi Jambi memiliki potensi besar menarik wisatawan Nusantara dan mancanegara. Objek wisata tersebut sangat dekat dengan pusat-pusat perdagangan dunia seperti Batam, Kepulauan Riau, Malaysia dan Singapura. Namun potensi wisata itu belum dilirik wisatawan karena sarana dan prasarana wisata yang sangat minim,”ujarnya.
Dirinya meminta Dinas Parawisata Provinsi Jambi dan kedua Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat membuat suatu program dalam memajukan objek wisata bahari atau lainnya yang ada di kedua daerah tersebut.
Sementara itu Bupati Tanjabtim, Drs H Abdullah Hich mengatakan, kelambanan pembangunan sarana dan prasarana wisata di kawasan objek-objek wisata di daerah itu disebabkan dana yang minim.
Sebagai kabupaten pemekaran, anggaran daerah lebih banyak tersedot untuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Sedangkan minat investor menanamkan modal untuk pembangunan wisata bahari masih minim. Karena itu pembangunan pariwisata hanya dilakukan secara bertahap.
Objek wisata bahari yang berpotensi besar menarik minat wisatawan di daerah itu ada tiga, yaitu Pulau Berhala, wisata laut Air Hitam dan kawasan wisata pantai Alang-alang dan Sungai Ular.
Pembangunan sarana dan prasarana wisata di Pulau Berhala belum bisa dilakukan pemerintah setempat karena pulau tersebut masih dalam status sengketa antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan Pemprov Kepulauan Riau.
"Pembangunan wisata di laut Air Hitam dan pantai Alang-alang dan Sungai Ular tertinggal karena sulitnya mencari investor yang mau menanamkan modal, khususnya untuk penyediaan transportasi laut serta pembangunan penginapan," katanya.
Perlu Diprioritaskan
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Parawisata (Disbudpar) Provinsi Jambi, Hj.Dra.Muallimah Radhiana, MPd mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi harus memprioritaskan pembangunan sektor wisata di tahun 2009 ini.
Sektor wisata dilirik sebagai salah satu upaya memajukan perekonomian rakyat dan daerah. Sementara Provinsi Jambi memiliki potensi menjadi salah satu daerah wisata tujuan di Pulau Sumatera.
Disebutkan, pihaknya mengharapkan peningkatan partisipasi masyarakat atau swasta dalam memajukan sektor wisata. Keterlibatan swasta sangat penting untuk mengatasi dana dalam proses pembangunan sarana dan prasarana wisata.
Menurutnya, potensi wisata yang layak dijual di daerah Provinsi Jambi meliputi wisata budaya , alam, lingkungan, sejarah, bahari, danau, dan sungai. Potensi wisata itu seperti terdapat di Danau Kerinci, Wisata Alam di Merangin, Candi di Muarojambi dan Pulau Berhala-Wisata Bahari di Muarasabak.
Namun, hingga kini kekayaan wisata tersebut belum sepenuhnya mampu mempercepat peningkatan ekonomi rakyat dan daerah. Masalahnya, masih banyak objek wisata di daerah belum ditangani secara baik.
“Investasi pemerintah dalam pembangunan wisata tersebut berupa penyediaan dana pembanunan wisata melalui APBN, APBD provinsi dan kabupaten/kota. Sedangkan investasi swasta di sektor wisata yang dikelola secara mandiri, pendirian biro-biro perjalanan wisata dan perusahaan angkutan wisata,”katanya. ruk
Cukong Kayu Masih Jadikan TNBT Sasaran Empuk Penjarahan
Jambi, Batak Pos
Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) yang berada di wilayah Provinsi Jambi dan Riau tetap menjadi sasaran penjarahan hutan. Penjarahan sulit ditanggulangi karena banyak akses jalan darat atau jalan logging yang pernah dibangun perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) menuju kawasan itu. Akses pencurian kayu dan satwa ke kawasan TNBT juga terbuka dari sungai-sungai.
Demikian dikatakan Koordinator Program TNBT Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi) Jambi, Dicky Kurniawan, kepada Batak Pos Minggu (18/1).
Menurutnya, TNBT yang memiliki luas sekitar 111.223 hektare (ha) dan 33.000 ha di wilayah Jambi semakin terancam rusak karena banyaknya konversi lahan hutan untuk perkebunan besar swasta maupun petani berdasai perorangan.
Selanjutnya akitivitas sejumlah perusahaan HPH dan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) juga masih ada di sekitar taman nasional tersebut. Selain itu, perladangan dan permukiman penduduk di sekitar TNBT juga bertambah dari tahun ketahun.
Disebutkan, sebagian masyarakat sekitar kawasan hutan TNBT yang banyak membuka lahan perladangan dan permukiman yakni para pendatang dari luar daerah, seperti Sumatera Utara serta pulau Jawa. Selain itu, saat ini terdapat 24 desa dan permukiman suku tradisional di sekitar TNBT yang hingga kini masih bertahan.
“Suku komunitas ini berpendidikan rendah dan ekonomi sulit. Kondisi demikian cenderung memaksa mereka mengeksploitasi hasil hutan secara tidak terkendali. Kemudian banyak migran yang datang dari wilayah lain melakukan ekspansi atau perluasan lahan dan membangun permukiman di sekitar TNBT. Mereka juga cenderung membuka lahan pertanian dengan cara tebas, tebang dan bakar. Hal itu mengancam kelestarian hutan dan satwa di TNBT," katanya.
Pola Kemitraan
Menurut Dicky, sulitnya mencegah dan menanggulangi perusakan hutan di kawasan TNBT karena pemerintah kurang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan taman nasional itu.
Selama ini pemerintah hanya mengelola taman nasional itu tanpa melibatkan pemangku kepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, perusahaan swasta dan masyarakat sekitar hutan.
“Penegakan hukum terhadap kasus-kasus penjarahan hutan di daerah tersebut juga dinilai masih sangat kurang. Kondisi demikian membuat pemerintah kewalahan mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan di taman nasional ini,”ujarnya.
Dikatakan, guna menyelamatkan TNBT dan satwa di dalamnya dari kehancuran, pengelolaan taman nasional itu sudah saatnya melibatkan masyarakat sekitar hutan, LSM, perusahaan swasta, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya.
Kehancuran TNBT dan hutan penyangganya harus dicegah dan ditanggulangi sesegera mungkin karena kawasan hutan di taman nasional itu memiliki fungsi perlindungan tata air.
Kemudian hutan TNBT juga banyak berfungsi sebagai daerah jelajah satwa langka seperti gajah Sumatera, harimau Sumatra, dan tapir Melayu. "Saat ini TNBT juga menjadi tempat reintroduksi atau pelepasan orang utan. Di kawasan TNBT juga terdapat 192 jenis burung dan 97 jenis ikan yang perlu diselamatkan dari kepunahan," katanya. ruk
Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) yang berada di wilayah Provinsi Jambi dan Riau tetap menjadi sasaran penjarahan hutan. Penjarahan sulit ditanggulangi karena banyak akses jalan darat atau jalan logging yang pernah dibangun perusahaan hak pengusahaan hutan (HPH) menuju kawasan itu. Akses pencurian kayu dan satwa ke kawasan TNBT juga terbuka dari sungai-sungai.
Demikian dikatakan Koordinator Program TNBT Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi) Jambi, Dicky Kurniawan, kepada Batak Pos Minggu (18/1).
Menurutnya, TNBT yang memiliki luas sekitar 111.223 hektare (ha) dan 33.000 ha di wilayah Jambi semakin terancam rusak karena banyaknya konversi lahan hutan untuk perkebunan besar swasta maupun petani berdasai perorangan.
Selanjutnya akitivitas sejumlah perusahaan HPH dan perusahaan hutan tanaman industri (HTI) juga masih ada di sekitar taman nasional tersebut. Selain itu, perladangan dan permukiman penduduk di sekitar TNBT juga bertambah dari tahun ketahun.
Disebutkan, sebagian masyarakat sekitar kawasan hutan TNBT yang banyak membuka lahan perladangan dan permukiman yakni para pendatang dari luar daerah, seperti Sumatera Utara serta pulau Jawa. Selain itu, saat ini terdapat 24 desa dan permukiman suku tradisional di sekitar TNBT yang hingga kini masih bertahan.
“Suku komunitas ini berpendidikan rendah dan ekonomi sulit. Kondisi demikian cenderung memaksa mereka mengeksploitasi hasil hutan secara tidak terkendali. Kemudian banyak migran yang datang dari wilayah lain melakukan ekspansi atau perluasan lahan dan membangun permukiman di sekitar TNBT. Mereka juga cenderung membuka lahan pertanian dengan cara tebas, tebang dan bakar. Hal itu mengancam kelestarian hutan dan satwa di TNBT," katanya.
Pola Kemitraan
Menurut Dicky, sulitnya mencegah dan menanggulangi perusakan hutan di kawasan TNBT karena pemerintah kurang melibatkan berbagai pihak dalam pengelolaan taman nasional itu.
Selama ini pemerintah hanya mengelola taman nasional itu tanpa melibatkan pemangku kepentingan seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, perusahaan swasta dan masyarakat sekitar hutan.
“Penegakan hukum terhadap kasus-kasus penjarahan hutan di daerah tersebut juga dinilai masih sangat kurang. Kondisi demikian membuat pemerintah kewalahan mencegah dan menanggulangi kerusakan hutan di taman nasional ini,”ujarnya.
Dikatakan, guna menyelamatkan TNBT dan satwa di dalamnya dari kehancuran, pengelolaan taman nasional itu sudah saatnya melibatkan masyarakat sekitar hutan, LSM, perusahaan swasta, perguruan tinggi dan pihak terkait lainnya.
Kehancuran TNBT dan hutan penyangganya harus dicegah dan ditanggulangi sesegera mungkin karena kawasan hutan di taman nasional itu memiliki fungsi perlindungan tata air.
Kemudian hutan TNBT juga banyak berfungsi sebagai daerah jelajah satwa langka seperti gajah Sumatera, harimau Sumatra, dan tapir Melayu. "Saat ini TNBT juga menjadi tempat reintroduksi atau pelepasan orang utan. Di kawasan TNBT juga terdapat 192 jenis burung dan 97 jenis ikan yang perlu diselamatkan dari kepunahan," katanya. ruk
Penurunan Tarif Angkutan Kota di Jambi Disambut Masyarakat
Jambi, Batak Pos
Penurunan tarif atau ongkos angkutan umum dalam kota di Jambi disambut gembira oleh masyarakat pengguna transportasi umum. Kini tarif angkutan kota dalam kota untuk umum Rp 2000 per orang dan pelajar mahasiswa Rp 1000 per orang. Tarif tersebut turun rata-rata Rp 500 dari tarif sebelumnya.
Penurunan tarif angkutan kota tersebut berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kota Jambi dengan Organda Kota Jambi. Taris baru tersebut mulai berlaku Jumat 16 Januari 2009. Penurunan taris ongkos angkot itu langsung disambut gembir masyarakat.
“Kita sangat bersyukur tarif angkutan kota turun. Lumayan juga terbantu ongkos anak-nak mau sekolah. Kita kalau ke pasar juga ongkos sudah lumayan turun. Kita kini lumayan terbantu dengan turunya BBM bensin dan solar sehingga berdampak turunya ongkos angkot,”kata Ny Sunarti, warga Kecamatan Jelutung, Kota Jambi kepada Batak Pos, Jumat (16/1).
Menurutnya, turunnya ongkos angkot sebaiknya juga diiringi dengan turunnya harga bahan pokok. Kita berharap pemerintah dapat juga menunrunkan harga sembilan bahan pokok agar masyarakat terbantu.
“Kita warga ekonomi lemah. Profesi hanya sebagai buruh mencuci di rumah orang. Walaupun demikian, kita masih mampu mencari nafkah. Namun dengan menyekolahkan anak tiga, sehingga perlu mencari biaya tambahan. Suami saya hanya buruh di toko bangunan. Penurunan ongkos ini dapat juga mengirit uang pengeluaran setiap harinya,”kata Narti.
Hal senada juga diakui Maryati (32) seorang pedagang kaki lima di Pasar Jambi. Menurutnya, dengan turunnya tarif angkot tersebut bisa membantu perongkosan anaknya ke sekolah. Dirinya juga berharap para tukang ojek juga bisa menurunkan tarifnya.
Menurutnya, turunnya tarif angkot tersebut cukup membantu biaya anknya kesekolah. Dirinya juga berharap agar perhatian pemerintah jangan hanya kepada tarif angkot, namun juga dapat menurunkan harga bahan pokok.
Sementara itu, Abdi, seorang pelajar SMU 6 Kota Jambi mengatakan, penurunan ongkos tersebut cukup membantu biaya mereka untuk sekolah. Sebelumnya dirinya harus mengeluarkan minimal Rp 6000 setiap harinya untuk ongkos kesekolah.
Namun dengan turunnya ongkos angkot tersebut dirinya bisa menyisihkan Rp 2000 setiap harinya untuk jajan. Hal senada juga diakui adiknya Dany, pelajar SMP 14 Kota Jambi. Menurutnya, turunnya ongkos angkot tersebut cukup membantu biaya perongkosan mereka ke sekolah.
Menurut kakak beradik ini, semoga tarif angkutan kota itu bertahan lama. Sehingga mereka dapat menikmati sedikit dampak dari turunnya BBM premium dan solar. Keduanya juga berharap pemerintah dapat menaikkan gaji guru di pedesaan.
“Kita berharap gaji guru juga naik, sehingga mama kami tidak capek mencari biaya lebih untuk sekolah tiga anknya. Mudah-mudahan pemerintah perhatian terhadap guru-guru di kampung sana, Simalungun,”ujar anak seorang guru SD di Simalungun ini. ruk
Penurunan tarif atau ongkos angkutan umum dalam kota di Jambi disambut gembira oleh masyarakat pengguna transportasi umum. Kini tarif angkutan kota dalam kota untuk umum Rp 2000 per orang dan pelajar mahasiswa Rp 1000 per orang. Tarif tersebut turun rata-rata Rp 500 dari tarif sebelumnya.
Penurunan tarif angkutan kota tersebut berdasarkan kesepakatan Pemerintah Kota Jambi dengan Organda Kota Jambi. Taris baru tersebut mulai berlaku Jumat 16 Januari 2009. Penurunan taris ongkos angkot itu langsung disambut gembir masyarakat.
“Kita sangat bersyukur tarif angkutan kota turun. Lumayan juga terbantu ongkos anak-nak mau sekolah. Kita kalau ke pasar juga ongkos sudah lumayan turun. Kita kini lumayan terbantu dengan turunya BBM bensin dan solar sehingga berdampak turunya ongkos angkot,”kata Ny Sunarti, warga Kecamatan Jelutung, Kota Jambi kepada Batak Pos, Jumat (16/1).
Menurutnya, turunnya ongkos angkot sebaiknya juga diiringi dengan turunnya harga bahan pokok. Kita berharap pemerintah dapat juga menunrunkan harga sembilan bahan pokok agar masyarakat terbantu.
“Kita warga ekonomi lemah. Profesi hanya sebagai buruh mencuci di rumah orang. Walaupun demikian, kita masih mampu mencari nafkah. Namun dengan menyekolahkan anak tiga, sehingga perlu mencari biaya tambahan. Suami saya hanya buruh di toko bangunan. Penurunan ongkos ini dapat juga mengirit uang pengeluaran setiap harinya,”kata Narti.
Hal senada juga diakui Maryati (32) seorang pedagang kaki lima di Pasar Jambi. Menurutnya, dengan turunnya tarif angkot tersebut bisa membantu perongkosan anaknya ke sekolah. Dirinya juga berharap para tukang ojek juga bisa menurunkan tarifnya.
Menurutnya, turunnya tarif angkot tersebut cukup membantu biaya anknya kesekolah. Dirinya juga berharap agar perhatian pemerintah jangan hanya kepada tarif angkot, namun juga dapat menurunkan harga bahan pokok.
Sementara itu, Abdi, seorang pelajar SMU 6 Kota Jambi mengatakan, penurunan ongkos tersebut cukup membantu biaya mereka untuk sekolah. Sebelumnya dirinya harus mengeluarkan minimal Rp 6000 setiap harinya untuk ongkos kesekolah.
Namun dengan turunnya ongkos angkot tersebut dirinya bisa menyisihkan Rp 2000 setiap harinya untuk jajan. Hal senada juga diakui adiknya Dany, pelajar SMP 14 Kota Jambi. Menurutnya, turunnya ongkos angkot tersebut cukup membantu biaya perongkosan mereka ke sekolah.
Menurut kakak beradik ini, semoga tarif angkutan kota itu bertahan lama. Sehingga mereka dapat menikmati sedikit dampak dari turunnya BBM premium dan solar. Keduanya juga berharap pemerintah dapat menaikkan gaji guru di pedesaan.
“Kita berharap gaji guru juga naik, sehingga mama kami tidak capek mencari biaya lebih untuk sekolah tiga anknya. Mudah-mudahan pemerintah perhatian terhadap guru-guru di kampung sana, Simalungun,”ujar anak seorang guru SD di Simalungun ini. ruk
DPW PKS Jambi Berikan Dukung Moril Kepada Presiden PKS
Jambi, Batak Pos
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jambi beserta kadernya memberikan dukungan moril kepada Presiden PKS yang dijadikan Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus kampanye terselubungn dalam aksi unjukrasa kemanusiaan untuk Palestina di Jakarta beluam lama ini.
Seluruh kader PKS Provinsi Jambi mendukung apa yang dilakukan Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam aksi solidaritas untuk rakyat Palestina atas serangan Israel. Kader PKS Jambi juga menyarankan agar Presiden PKS patuh pada hukum sesuai dengan yang disangkakan Panwaslu dan Polri.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPW PKS Provinsi Jambi Henri Mansyur kepada Batak Pos di DPRD Provinsi Jambi, Kamis (15/1). Menurutnya, PKS juga akan menuntut balik Panwaslu yang telah melaporkan adanya penyimpangan dalam aksi solidaritas untuk Palestina tersebut.
“Kami tidak melihat adanya kesalahan atau perilaku buruk dalam aksi solidaritas tersebut. PKS memang selalu membawa bendera PKS dalam setiap adanya aksi solidaritas. Selama itu untuk kebaikan PKS tidak akan takut. Kita dukung penuh Presiden PKS dalam menghadapi sangkaan tersebut,”katanya. ruk
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Jambi beserta kadernya memberikan dukungan moril kepada Presiden PKS yang dijadikan Mabes Polri sebagai tersangka dalam kasus kampanye terselubungn dalam aksi unjukrasa kemanusiaan untuk Palestina di Jakarta beluam lama ini.
Seluruh kader PKS Provinsi Jambi mendukung apa yang dilakukan Presiden PKS Tifatul Sembiring dalam aksi solidaritas untuk rakyat Palestina atas serangan Israel. Kader PKS Jambi juga menyarankan agar Presiden PKS patuh pada hukum sesuai dengan yang disangkakan Panwaslu dan Polri.
Hal tersebut dikatakan Ketua DPW PKS Provinsi Jambi Henri Mansyur kepada Batak Pos di DPRD Provinsi Jambi, Kamis (15/1). Menurutnya, PKS juga akan menuntut balik Panwaslu yang telah melaporkan adanya penyimpangan dalam aksi solidaritas untuk Palestina tersebut.
“Kami tidak melihat adanya kesalahan atau perilaku buruk dalam aksi solidaritas tersebut. PKS memang selalu membawa bendera PKS dalam setiap adanya aksi solidaritas. Selama itu untuk kebaikan PKS tidak akan takut. Kita dukung penuh Presiden PKS dalam menghadapi sangkaan tersebut,”katanya. ruk
PLTG Siap Dukung Pasokan Listrik di Jambi
Jambi, Batak Pos
Peresmian Gasifikasi PLTG/D di Payo Selincah dan Kantor Sektor Pembangkitan Jambi PT PLN (Persero) Sumatera Bagian Selatan diharapkan dapat mendukung pasokan listrik di Jmabi. Peresmian tersebut dilakukan di PLTG Payo Selincah, Kamis (15/1) oleh Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin disaksikan Direktur Utama (Dirut) PLN Pusat Fahmi Mochtar dan Dirut PT Energasindo Heksa Karya selaku pengembang gasifikasi.
Turut hadir dalam acara peresmian ini Ketua DPRD Provinsi Jambi, Unsur Muspida Provinsi Jambi, Kepala BP Migas Cabang Jambi, GM PLN Pembangkit Sumbagsel dan Tengah, GM PLN Wilayah Sumsel-Jambi-Bengkulu, para Kepala Dinas/Instansi/Badan/Biro/Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Jambi serta para undangan lainnya.
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin mengatakan, penyaluran gas untuk PLTG/PLTD ini memiliki arti yang monumental dan fundamental. Monumental dan Fundamental karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi sekali lagi diucapkan terima kasih atas penyediaan penyaluran gas ini. Kita mengetahui bahwa PLTG/PLTD dibangun oleh PLN pada tahun 1998 dengan sistem duel fuel yang dapat menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.
Disebutkan, fasilitas pembangkit listrik terpasang untuk PLTG sebesar 2 x 30 MW dengan konsumsi bahan baker 8 MMSCFD gas per unit atau 240 kiloliter BBM per hari per unit. Sedangkan PLTD sebesar 7 x 5 MW dengan 0,7 MMSCFD gas per unit atau 20 kiloliter BBM per hari per unit.
“Insya Allah, semua permasalahan pemenuhan kebutuhan gas untuk PT. PLN (Persero) di Payo Selincah sudah terjawab, karena sebentar lagi kita akan meresmikan penyaluran gas yang bersumber dari Conoco Philips, melalui PT. Energasindo Heksa Karya sebagai mediator,”katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Pusat Fahmi Mochtar dalam sambutannya mengatakan, program diversifikasi bahan baker di PLTG dan PLTD Payo Selincah ini tidak terlepas dari upaya mengurangi ketergantungan PLN akan bahan baker minyak khususnya HSD secara nasional.
Program diversifikasi ini juga berkaitan dengan efisiensi dalam upaya menurunkan Biaya Bahan Bakar yang digunakan dalam membangkitkan listrik. Bagi PLN hal ini sudah menjadi tuntutan mengingat biaya bahan baker pada tahun 2008 mencapai 67 % dari total biaya operasi. ruk
Peresmian Gasifikasi PLTG/D di Payo Selincah dan Kantor Sektor Pembangkitan Jambi PT PLN (Persero) Sumatera Bagian Selatan diharapkan dapat mendukung pasokan listrik di Jmabi. Peresmian tersebut dilakukan di PLTG Payo Selincah, Kamis (15/1) oleh Gubernur Jambi H. Zulkifli Nurdin disaksikan Direktur Utama (Dirut) PLN Pusat Fahmi Mochtar dan Dirut PT Energasindo Heksa Karya selaku pengembang gasifikasi.
Turut hadir dalam acara peresmian ini Ketua DPRD Provinsi Jambi, Unsur Muspida Provinsi Jambi, Kepala BP Migas Cabang Jambi, GM PLN Pembangkit Sumbagsel dan Tengah, GM PLN Wilayah Sumsel-Jambi-Bengkulu, para Kepala Dinas/Instansi/Badan/Biro/Kantor dilingkungan Pemerintah Provinsi Jambi, para tokoh agama dan tokoh masyarakat Jambi serta para undangan lainnya.
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin mengatakan, penyaluran gas untuk PLTG/PLTD ini memiliki arti yang monumental dan fundamental. Monumental dan Fundamental karena menyangkut hajat hidup orang banyak.
Atas nama masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jambi sekali lagi diucapkan terima kasih atas penyediaan penyaluran gas ini. Kita mengetahui bahwa PLTG/PLTD dibangun oleh PLN pada tahun 1998 dengan sistem duel fuel yang dapat menggunakan bahan bakar minyak (BBM) dan gas bumi.
Disebutkan, fasilitas pembangkit listrik terpasang untuk PLTG sebesar 2 x 30 MW dengan konsumsi bahan baker 8 MMSCFD gas per unit atau 240 kiloliter BBM per hari per unit. Sedangkan PLTD sebesar 7 x 5 MW dengan 0,7 MMSCFD gas per unit atau 20 kiloliter BBM per hari per unit.
“Insya Allah, semua permasalahan pemenuhan kebutuhan gas untuk PT. PLN (Persero) di Payo Selincah sudah terjawab, karena sebentar lagi kita akan meresmikan penyaluran gas yang bersumber dari Conoco Philips, melalui PT. Energasindo Heksa Karya sebagai mediator,”katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT PLN Pusat Fahmi Mochtar dalam sambutannya mengatakan, program diversifikasi bahan baker di PLTG dan PLTD Payo Selincah ini tidak terlepas dari upaya mengurangi ketergantungan PLN akan bahan baker minyak khususnya HSD secara nasional.
Program diversifikasi ini juga berkaitan dengan efisiensi dalam upaya menurunkan Biaya Bahan Bakar yang digunakan dalam membangkitkan listrik. Bagi PLN hal ini sudah menjadi tuntutan mengingat biaya bahan baker pada tahun 2008 mencapai 67 % dari total biaya operasi. ruk
Langganan:
Postingan (Atom)