Sertifikat Laik Operasi, Pungli SLO Dilaporkan ke MK dan Kejagung

JAMBI-Kasus pungutan liar (Pungli) Sertifikat Laik Operasi (SLO), Konsuil telah diajukan  gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga ke Kejaksaan Agung (Kejagung).  Menurut Ibnu Kholdun yang merupakan pelapor, dirinya telah  mengajukan pengaduan ke Kejagung tertanggal 17 Nopember yang lalu.

“Sudah kita sampaikan ke Kejagung, disini kita ajukan pidananya karena terkait pungutan ilegal,” ungkap Kholdun. Sama halnya dengan gugatan ke MK, untuk pengaduan ke Kejagung pihaknya juga didampingi salah seorang praktisi hukum di Kota Jambi yakni DR Shahabudin dari Universitas Batanghari (Unbari).

Hal yang sama diutarakan oleh ‎DR Shahabudin bahwa  pungutan yang dilakukan oleh Konsuil ilegal serta memenuhi unsur pidana.

“Ini bisa masuk ranah hukum pidana,” ungkap DR Shahabudin. Disebutkan, dananya bisa dikenakan ke Konsuil karena mereka sudah menarik dana dari masyarakats ecara ilegal. Dicontohkannya saja di Jambi, Konsuil ternyata belum mengantongi izin namun sudah menarik pungutan.

“Katanya di Jambi mereka kantongi izin di Palembang, mana bisa seperti itu,” sebutnya.
Disebutkannya tuntutan yang mereka ajukan saat ini bukan hanya untuk Jambi saja, namun sudah mengatasnamakan nasional karena jaringan kerja Konsuil yang secara nasional.

“Diduga mereka sudah tarik uang triliunan, dan tak masuk ke kas negara,” sebutnya.
Selain itu kata dia, SLO yang dikeluarkan Konsuil bukan merupakan jaminan perlindungan ataupun kompensasi ganti kerugian kebakaran maupun korban jiwa bagi konsumen listrik.

“Ini bertentangan dengan UU No 8 tahun 199 tentang perlindungan konsumen,” tukasnya.
Dia juga menyebutkan patut diduga yang dilakukan merupakan pembohongan publik yang merupakan kejahatan coorporasi (white callor crime). Selain laporan ke Kejagung pihaknya juga melaporkan ke KPK, “Kalau KPK menolak laporan ini, tapi Kejagung merespon mereka kooperatif dengan masalah ini. Sudah ada konfirmasi mereka  mau menindaklanjuti persoalan ini,” pungkasnya. (oyi/lee)