Golkar Pecah, Agung Janji Tak Akan Pecat Anggota Fraksi Golkar dari Kubu Ical

VERSI JAKARTA: Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta (ketiga kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso (kiri) dan Sekjen Zainudin Amali (kanan) memberikan keterangan penetapan pengurus DPP Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar Jakarta, Jumat (12/12). Kepengurusan Partai Golkar versi Munas Jakarta sebesar 70 persen diisi oleh kaum muda dan menetapkan Siswono Yudo Husodo sebagai Ketua Dewan Pertimbangan serta Fahmi Idris sebagai wakil. ANTARA FOTO/Wahyu Putro

Jakarta-Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono, Senin pekan depan akan menyampaikan perubahan susunan pimpinan fraksi ke pimpinan DPR dan MPR. Lalu apa yang akan dilakukan kubu Agung kepada Pimpinan Fraksi DPR dan MPR kubu Aburizal Bakrie (Ical)?

“‎Ya mereka jadi anggota (DPR-MPR) biasa saja," jawab Agung di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Jumat (12/12).

‎Kubu Agung menetapkan Ketua Fraksi Golkar DPR adalah Agus Gumiwang Kartasasmita bersama Sekretaris DPR Melchias Mekeng. Sementara untuk Ketua Fraksi MPR adalah Agung Gunandjar. 

Di sudut kubu Ical‎, Ketua Fraksi Golkar DPR yang sudah ada yakni Ade Komaruddin bersama Sekretaris Bambang Soesatyo, dan Ketua Fraksi di MPR adalah Hardi Susilo.

‎
Agung Laksono tak akan memecat mereka-mereka yang bercokol di Fraksi Golkar kubu Ical. Bagi kubu Agung, pecat-memecat bukanlah gaya yang diterapkan kepemimpinan mereka, meski Kemenkum HAM nantinya diyakini memutuskan kepengurusan Agung.

“‎Kami tidak akan membangun budaya pecat-memecat," tutur Agung. Agung Laksono juga tak akan merombak fraksi Golkar di Parlemen Pusat hingga tingkat anggota sampai Alat Kelengkapan Dewan (AKD). "Kalau AKD itu urusan Pimpinan DPR. Kami nggak ganggu. Kalau AKD kami juga tidak akan pecat-memecat anggota DPR dari fraksi Golkar," tutur Agung.‎

'Kabinet' Agung Lebih Gemuk dari Ical

Sementara Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono Jumat (12/12) sudah merampungkan susunan kepengurusan periode 2014-2019. Ada 251 kader partai berlambang pohon beringin itu yang masuk dalam susunan kepengurusan. 

Menurut Agung 251 nama itu diseleksi dari 3000 kader yang diusukan oleh berbagai elemen politik di Partai Golkar. Nama-nama tersebut disampaikan kepada publik bersama Sekretaris Jenderal Zainudin Amali, Wakil Ketua Umum Priyo Budi Santoso, Yorrys Raweyai, dan Ketua Mahkamah Partai Lawrence Siburian.

Jumlah 251 orang pengurus tadi ditentukan oleh tim formatur yang diketuai Agung Laksono. Di dalamnya termasuk 25 Ketua Bidang-bidang yang mengurusi berbagai macam ranah kerja.‎

“Jumlah 251 orang, berasal dari hampir 3.000 nama yang kami terima dari berbagai elemen politik Partai Golkar. Dari formatur dan senior menyampaikan nama, dan diseleksi menjadi 251 orang, sehingga lebih kecil dari yang lalu," kata Agung Laksono dalam konferensi pers di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Jumat (12/12).

Pekan lalu yakni Kamis (4/12) Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) juga membentuk kepengurusan untuk periode 2014-2019. Total kepengurusan berjumlah 199 orang, sedangkan pengurus harian berjumlah 118 orang.

Jumlah kepengurusan yang hampir mencapai 200 orang tersebut menurut Ical termasuk ramping. "Ah tidak (gemuk)," kata Ical di arena Munas IX Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Kamis (4/12).

Agung dan Ical sama-sama mengklaim bahwa kepengurusan saat ini lebih ramping dari periode sebelumnya. Pada periode 2009-2014 lalu susunan pengurusa Golkar terdiri dari 360 orang.

Perpecahan Golkar Makin Parah

Perpecahan di internal Partai Golkar makin parah dan berpotensi menghancurkan partai beringin. Munas rekonsiliasi pun digelorakan. Demi penyelamatan Golkar, para sesepuh harus turun gunung.

“Saya minta sesepuh Partai Golkar yang benar-benar netral mau turun gunung untuk memediasi kedua kubu tersebut," kata politikus Golkar, Hajriyanto Y Thohari, dalam siaran pers, Jumat (12/12).

Jika langkah islah menemui jalan buntu, tutur Hajri, maka jalan satu-satunya adalah Munas rekonsiliasi. Munas rekonsiliasi nantinya jadi ajang pertarungan yang fair antar dua kubu yang berseteru.

“Jika keduanya tidak mau juga dibujuk untuk islah, ya sebaiknya dipaksa saja dengan digelar Munas Rekonsiliasi," kata Hajri.

Munas rekonsiliasi untuk saat ini dipandang sebagai jalan keluar terhadap perpecahan yang melanda partai beringin. Hajri memandang perpecahan di tubuh partai beringin semakin parah dan berpotensi menganggu kinerja DPR dan pengambilan keputusan partai dalam berbagai hal.

“Itu jalan keluar yang bisa dilakukan. Syaratnya adalah yang penting kepanitian Munas Rekonsiliasi tersebut harus benar-benar imparsial, bahkan kalau perlu kepanitiaan munas rekonsiliasi itu tokoh-tokoh yg tdk mau lagi menjadi pengurus DPP Partai Golkar agar tidak ada konflik kepentingan (conflict of interest) dan benar-benar fair," pungkasnya.

“Tim mediasi sebagai embrio panitia perlu segera dibentuk," kata Hajriyanto. (dtk/lee)