Ketua PGIW Jambi, Pdt David Farel Sibuea MTh D Min. Foto Rosenman Manihuruk
Jambi, BATAKPOS
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Jambi meminta Pemerintah Provinsi Jambi melalui Kanwil Depag Jambi, memberikan kewenangan kepada gereja-gereja untuk melakukan catatan sipil sendiri. Hal itu agar gereja-gereja dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
Hal itu dikatakan Ketua PGIW Jambi, Pdt David Farel Sibuea MTh D Min (Praeses HKBP Distrik XXV Jambi) disela-sela Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI Wilayah Jambi di Ratu Hotel, Senin (7/5). Sidang itu dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari perwakilan dedominasi gereja yang bernaung di PGI Wilayah Jambi, baik dari Kota Jambi dan kabupaten se Provinsi Jambi.
Menurut Pdt David Farel Sibuea, hingga kini usulan beberapa gereja untuk menyampaikan permohonan kepada pemerintah, lewat Kanwil Depag Jambi, agar gereja-gereja dapat melaksanakan catatan sipil sendiri belum terwujud.
Kemudian ijin pembangunan rumah ibadah hingga kini memang masih menjadi pergumulan besar berbagai gereja-gereja di Jambi. Kemudian tenaga pengajar Agama Kristen di sekolah Negeri di Jambi belum ada perhatian serius dari pemerintah. Banyak sekolah negeri di Jambi tidak menyediakan guru Agama Protestan.
Menurut Pdt David Farel Sibuea, hingga kini tidak adanya dana penyuluhan agama Kristen yang langsung disalurkan Kementirian Agama/Bimas Kristen Provinsi Jambi. Dana Anggaran Pemda/Kodya Jambi untuk PGIW Provinsi Jambi masih minim.
“Topik-topik yang menjadi pembahasan sidang MPL PGIW Jambi yakni FKUB Provinsi dan FKUB Kotamadya dan kabupaten serta hubungan dengan agama lain, pembinaan guru-guru sekolah minggu, hubungan PGIW Jambi dengan pemda-pemda, perijinan bangunan rumah ibadah (SMB Menteri),”katanya.
Perhatian Pemda Setempat
Sementara itu Pemerintah Provinsi Jambi melalui Departemen Agama (Depag) Bimas Kristen selama ini kurang memperhatikan organisasi PGI Wilayah Jambi. Perhatian Pemda setempat terhadap PGIW Jambi selama ini masih minim sehingga program PGIW Jambi tidak berjalan dengan baik.
Kemudian tenaga pengajar Agama Kristen di sekolah Negeri (SD, SMP, AMK, SMA) di Jambi belum ada perhatian Pemerintah. Banyak sekolah negeri di Jambi tidak menyediakan guru Agama Protestan.
Disebutkan, dari hasil sidang MPL PGIW Jambi kita harapkan ada pokok-pokok pikiran atau terobosan agar eksistensi gereja (PGIW Jambi) dan umat Kristen di Provinsi Jambi dapat setara dengan agama lain dalam melaksanakan ibadah serta membangun Provinsi Jambi.
Teror Agama
Sekretaris Umum (Sekum) PGI Pusat, Pdt Gomar Gultom.Foto Rosenman Manihuruk
Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Wilayah (PGIW) Jambi meminta Pemerintah Provinsi Jambi melalui Kanwil Depag Jambi, memberikan kewenangan kepada gereja-gereja untuk melakukan catatan sipil sendiri. Hal itu agar gereja-gereja dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
Hal itu dikatakan Ketua PGIW Jambi, Pdt David Farel Sibuea MTh D Min (Praeses HKBP Distrik XXV Jambi) disela-sela Sidang Majelis Pekerja Lengkap (MPL) PGI Wilayah Jambi di Ratu Hotel, Senin (7/5). Sidang itu dihadiri sekitar 150 peserta yang terdiri dari perwakilan dedominasi gereja yang bernaung di PGI Wilayah Jambi, baik dari Kota Jambi dan kabupaten se Provinsi Jambi.
Menurut Pdt David Farel Sibuea, hingga kini usulan beberapa gereja untuk menyampaikan permohonan kepada pemerintah, lewat Kanwil Depag Jambi, agar gereja-gereja dapat melaksanakan catatan sipil sendiri belum terwujud.
Kemudian ijin pembangunan rumah ibadah hingga kini memang masih menjadi pergumulan besar berbagai gereja-gereja di Jambi. Kemudian tenaga pengajar Agama Kristen di sekolah Negeri di Jambi belum ada perhatian serius dari pemerintah. Banyak sekolah negeri di Jambi tidak menyediakan guru Agama Protestan.
Menurut Pdt David Farel Sibuea, hingga kini tidak adanya dana penyuluhan agama Kristen yang langsung disalurkan Kementirian Agama/Bimas Kristen Provinsi Jambi. Dana Anggaran Pemda/Kodya Jambi untuk PGIW Provinsi Jambi masih minim.
“Topik-topik yang menjadi pembahasan sidang MPL PGIW Jambi yakni FKUB Provinsi dan FKUB Kotamadya dan kabupaten serta hubungan dengan agama lain, pembinaan guru-guru sekolah minggu, hubungan PGIW Jambi dengan pemda-pemda, perijinan bangunan rumah ibadah (SMB Menteri),”katanya.
Perhatian Pemda Setempat
Sementara itu Pemerintah Provinsi Jambi melalui Departemen Agama (Depag) Bimas Kristen selama ini kurang memperhatikan organisasi PGI Wilayah Jambi. Perhatian Pemda setempat terhadap PGIW Jambi selama ini masih minim sehingga program PGIW Jambi tidak berjalan dengan baik.
Kemudian tenaga pengajar Agama Kristen di sekolah Negeri (SD, SMP, AMK, SMA) di Jambi belum ada perhatian Pemerintah. Banyak sekolah negeri di Jambi tidak menyediakan guru Agama Protestan.
Disebutkan, dari hasil sidang MPL PGIW Jambi kita harapkan ada pokok-pokok pikiran atau terobosan agar eksistensi gereja (PGIW Jambi) dan umat Kristen di Provinsi Jambi dapat setara dengan agama lain dalam melaksanakan ibadah serta membangun Provinsi Jambi.
Teror Agama
Sekretaris Umum (Sekum) PGI Pusat, Pdt Gomar Gultom.Foto Rosenman Manihuruk
Secara terpisah, Sekretaris Umum (Sekum) PGI Pusat, Pdt Gomar Gultom di Jambi mengatakan,
kekerasan yang bernuansa agama yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia merupakan bentuk terror dan terorisme terhadap kerugunan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Bangsa kita saat ini terlalu gampang mengklaim Allah sebagai miliknya sendiri. Mereka juga dengan sangat mudah menganggap orang lain sebagai yang berada di luar Allah. Bentuk ekstrim dari sikap itu adalah terror dan terorisme.
Sidang MPL PGIW juga diharapkan tidak lagi dilaksanakan di hotel-hotel atau kota-kota besar. Minimal 20 kilometer dari ibukota. Sehingga pergumulan-pergumulan Oukumene dapat juga dirasakan jemaat dan bukan hasil MPL sebagai tumpukan domuken saja.
Sidang Raya PGI di Sanger Talud Sulawesi Utara tahun 2012. Peserta sidang tinggal di rumah-rumah penduduk. Hanya demikian Majelis gereja bisa menjemaatkan pergumulan Oukomenis sehingga tidak menjadi dokumen semata.
Menurut Pdt Gomar Gultom, Dokumen Keesaan Gereja dan secara khusus Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) meminta kepada gereja-gereja untuk terus memelihara komunikasi, bahkan kerjasama dengan umat beragama lain.
“Seruan ini bukan saja karena alasan praktis semata, tetapi karena Allah juga baik kepada mereka. Maka tugas gereja dan orang Kristen adalah merefleksikan kebaikan Allah itu kepada semua orang,”katanya.
“Dalam pertemuan tokoh-tokoh lintas agama dengan Presiden tahun 17 Januari 2011, pokok ini merupakan salah satu hal yang disoroti. Kita minta Presiden untuk memberi perhatian serius terhadap kekerasan bernuasa agama. Negera ikut berteologia menjadi masalah besar di Indonesia sebagai negera Pancasila,”katanya.
Disebutkan, 88 dedominasi gereja yang bernaung di PGI, telah berkali-kali menyuarakan bahwa Negera tidak boleh berteologia. PGI terus menjalin kerjasama dengan non Kristen dalam menjaga kemajemukan Indonesia. RUK
kekerasan yang bernuansa agama yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia merupakan bentuk terror dan terorisme terhadap kerugunan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
Bangsa kita saat ini terlalu gampang mengklaim Allah sebagai miliknya sendiri. Mereka juga dengan sangat mudah menganggap orang lain sebagai yang berada di luar Allah. Bentuk ekstrim dari sikap itu adalah terror dan terorisme.
Sidang MPL PGIW juga diharapkan tidak lagi dilaksanakan di hotel-hotel atau kota-kota besar. Minimal 20 kilometer dari ibukota. Sehingga pergumulan-pergumulan Oukumene dapat juga dirasakan jemaat dan bukan hasil MPL sebagai tumpukan domuken saja.
Sidang Raya PGI di Sanger Talud Sulawesi Utara tahun 2012. Peserta sidang tinggal di rumah-rumah penduduk. Hanya demikian Majelis gereja bisa menjemaatkan pergumulan Oukomenis sehingga tidak menjadi dokumen semata.
Menurut Pdt Gomar Gultom, Dokumen Keesaan Gereja dan secara khusus Pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) meminta kepada gereja-gereja untuk terus memelihara komunikasi, bahkan kerjasama dengan umat beragama lain.
“Seruan ini bukan saja karena alasan praktis semata, tetapi karena Allah juga baik kepada mereka. Maka tugas gereja dan orang Kristen adalah merefleksikan kebaikan Allah itu kepada semua orang,”katanya.
“Dalam pertemuan tokoh-tokoh lintas agama dengan Presiden tahun 17 Januari 2011, pokok ini merupakan salah satu hal yang disoroti. Kita minta Presiden untuk memberi perhatian serius terhadap kekerasan bernuasa agama. Negera ikut berteologia menjadi masalah besar di Indonesia sebagai negera Pancasila,”katanya.
Disebutkan, 88 dedominasi gereja yang bernaung di PGI, telah berkali-kali menyuarakan bahwa Negera tidak boleh berteologia. PGI terus menjalin kerjasama dengan non Kristen dalam menjaga kemajemukan Indonesia. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar