Jambi, BATAKPOS
Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus (HBA) MM meminta anggota Komisi XI DPR ikut berjuang untuk pengalokasian dana pusat untuk pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi. Minimnya dana Provinsi Jambi membuat perbaikan sarana infrastruktur di Jambi tak pernah tuntas.
Hal itu dikatakan HBA saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi XI ke Jambi, Senin (25/07) malam. Dirinya berharap melalui pertemuan tersebut, dapat memberikan pencerahan bagi pejabat di daerah dan dapat memberikan solusi tebaik dalam membangun Jambi.
Disebutkan, visi dan misi Jambi kedepan yakni mendorong percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan dari daerah produksi ke daerah distribusi serta pembangunan jaringan listrik dan air bersih. Memajukan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai modal dasar pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Meningkatkan kesejahteraan petani, dimana sampai tahun 2009 Nilai Tukar Petani (NTP), masih dibawah 100 persen, serta meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur.
“Permasalahan utama yang dihadapi Provinsi Jambi saat ini adalah infrastruktur, khususnya infrastruktur jalan. Saat ini kondisi jalan di Jambi, banyak yang rusak, baik rusak ringan, rusak sedang, maupun rusak berat. Untuk itu, Pemprov Jambi sangat mengharapkan dukungan dan aliran dana dari pemerintah pusat guna mengatasi permasalahan ini. Setidaknya dibutuhkan dana Rp 3 triliun guna memantapkan jalan di Provinsi Jambi,”katanya.
Gubernur Jambi juga berharap DPR memperjuangkan upaya pembangunan Provinsi Jambi di tingkat pusat. Hal itu penting karena keterbatasan APBD Provinsi Jambi.
Ketua Tim Komisi XI DPR RI, Achsanul Kosasih, mengatakan, dari kunjungan ke Bank Indonesia (BI) dan PTPN VI diketahui, ada RP 38 triliun dana pihak ketiga di bank-bank di Provinsi Jambi.
Hal ini menandakan bahwa masyarakat Jambi sudah banking minded. “Kondisi ini merupakan suatu hal positif dalam upaya membangun dan memajukan Jambi. DPR mendukung pembangunan Provinsi Jambi dan akan memperjuangkannya di tingkat pusat sesuai bidang kerja kami seperti keuangan, perencanaan pembangunan nasional, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank,”katanya. ruk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar