Samad akan Buka Calon Menteri Jokowi yang Diberi Catatan KPK

ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf

Presiden Joko Widodo (kelima kiri bawah), Wakil Presiden Jusuf Kalla (keenam kanan bawah), Ibu Negara Ny. Iriana Widodo (keenam kiri bawah) dan Ibu Mufidah Kalla (kelima kanan bawah) bergegas usai berfoto bersama dengan Menteri Kabinet Kerja beserta pendampingnya usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/10). Kabinet Kerja terdiri dari 34 orang menteri.

Abraham Samad: Tak Mungkin Saya Dipilih Jadi Jaksa Agung

Presiden Joko Widodo sebelumnya meminta bantuan KPK untuk melacak rekam jejak para menteri yang dipilih untuk membantunya. KPK pun mengantongi rekam jejak semua menteri Jokowi. Ketua KPK Abraham Samad berjanji akan membuka rekam jejak menteri-menteri itu dua hari lagi.

IKHWANUL K, Jakarta

“‎Yang perlu saya perjelas biar clear bahwa ada 80 nama yang dikirim ke KPK dan lebih dari 10 yang diberi catatan. Oleh karena itu saya nggak bisa mengingatnya. ‎Tapi kalau anda memberi saya waktu satu dua hari untuk membuka filenya lagi, Insya Allah akan saya buka dan saya beri tahu kepada anda (media)," kata Ketua KPK, Abraham Samad usai melantik Sekjen baru di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Saat ditanya apakah semua menteri yang dipilih Jokowi rekamnya bersih, Abraham belum bisa menjelaskan. Ketua KPK itu meminta waktu untuk kembali membuka data yang ada di pihaknya.

“‎Saya lupa ya nama-nama yang ditandai itu dilantik atau enggak. Tapi kalau anda membutuhkan, KPK akan memeriksa kembali‎,” jelas Samad.

“Kalau anda persilakan saya satu dua hari ke depan untuk menelisik, memeriksa kembali, mungkin saya bisa melakukan itu. Kalau hari ini saya belum periksa ulang," tegasnya.

Lalu benarkah semua menteri yang dipilih Jokowi bersih?

“Saya kurang ingat jadi saya harus memastikannya ya karena ini konsekuensinya hukum, jadi saya nggak bisa mereka-reka. Oleh karena itu saya harus lihat ulang. Tapi apapun menurut saya apakah ada yang diberi catatan dipilih atau nggak, bukan berarti bahwa orang yang tidak diberi catatan akan clear sama sekali‎," tutur Samad.

80 Calon Menteri

Komisi Pemberantasan Korupsi awalnya menerima 80 nama calon menteri untuk ditelusuri dari Presiden Joko Widodo. Nama-nama tersebut akhirnya mengerucut menjadi hanya 43 nama.

“Nama-nama itu banyak sekali. Kalau selama ini kalian tahu ada 43, sebenarnya itu ada 80 nama," ujar Abraham Samad.

Menurut Abraham, nama yang diserahkan oleh Jokowi untuk ditelusuri KPK seimbang dari kalangan profesional dan politisi. Dari 34 menteri Kabinet Kerja yang telah dilantik Jokowi, 14 berasal dari politisi dan 20 orang lainnya adalah profesional di bidang masing-masing.

Abraham meminta para menteri tersebut jangan antipati terhadap kritik yang datang dari publik. “Reaksi yang datang dari kelompok masyarakat itu justru hal positif bagi pemerintahan yang baru terpilih agar bisa mengoreksi apa yang menjadi titik lemah," kata Abraham.

Beragam reaksi masyarakat memang muncul menanggapi jajaran menteri Jokowi. Walau menerima pujian, banyak juga kalangan masyarakat yang mengkritisi pilihannya. Samad mengatakan kritik itu bisa menjadi titik awal untuk memulai perubahan di pemerintahan. “Oleh karena itu, bisa dilakukan rekonstruksi di titik-titik yang lemah," ujarnya.

Abraham Samad Jadi Jaksa Agung? 

Sementara Presiden Joko Widodo tengah dalam proses memilih Jaksa Agung pengganti Basrief Arief. Ketua KPK Abraham Samad menegaskan dirinya tak mungkin dipilih jadi Jaksa Agung.

“‎Tidak akan memilih Abraham karena sudah tahu gimana sikap saya. Kalau sikap saya kan tidak ada wilayah abu-abu, saya kan hitam putih, salah-salah saya gebuk. Apakah orang di dalam mau saya gebuk‎?" kata Samad di kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

Saat ditanya apakah sebaiknya Jaksa Agung berasal dari internal atau eksternal kejaksaan, Samad tak mau memberikan komentar. Menurutnya, yang terpenting Jaksa Agung yang baru adalah sosok yang bersih dan berintegritas.

“Kalau itu saya no comment, yang penting orang yang bersih dan tegas," jelasnya. Harapan Samad untuk Jaksa Agung yang baru, agar para jaksa senior yang berada di KPK tidak ditarik untuk menduduki jabatan struktural di kejaksaan.

Alasannya saat ini KPK masih sangat membutuhkan jaksa-jaksa senior untuk menangani kasus-kasus besar. “‎Jangan dulu diambil lah, kan kita masih kekurangan," tegas Samad.(dtk/lee)