Proyek Siluman Trotoar Kantor Gubernur Jambi Menuai Protes

Jambi, BATAKPOS

Proyek siluman perbaikan trotoar komplek perkantoran Gubernur Jambi senilai Rp 7 miliar yang kini tengah dikerjakan, kini menuai protes dari berbagai kalangan. Mulai dari DPRD Provinsi Jambi, aktivis dan mahasiswa dan juga tokoh masyarakat. Anggaran rehap pembangunan trotoar sebanding dengan anggaran Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi (Jamkesmasprov) Jambi.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Gusrizal, Selasa (10/4) mengatakan, pihaknya kaget dengan anggaran dana rehap trotoar itu yang mencapai Rp 7 miliar. Rencana pembangunan trotoar yang awalnya dibuat dari koblok, akan diganti dengan keramik.

“Pembangunan trotoar yang dilakukan oleh pemerintah itu, patut dipertanyakan. Apakah proyek itu sudah melalui studi kelayakan atau tidak. Proyek ini menghabiskan dana Rp 7 miliar. Proyek itu ternyata berupa penggantian konblok menjadi keramik,”katanya.

Menurut Gusrizal, royek ini tidak ekonomis dan tidak memiliki nilai social dan ini proyek pemborosan. “Pergantian konblok menjadi keramik itu juga tidak mempunyai aspek lingkungan. Kalau konblok itu kan mempunyai resapan air. Sementara, kalau keramik tidak ada, bahkan, biaya perawatan juga menghabiskan ratusan juta rupiah,” katanya.

Disebutkan, keindahan suatu lingkungan itu bukan terletak pada keramik. Tetapi, keindahan suatu lingkungan itu terlihat hal-hal yang alami, seperti batu alam dan yang lainnya.

Lolosnya proyek itu pada ABPD 2012, kata Gusrizal, pemerintah tidak menerangkan aspek-aspek yang dibuat. “Kita akan tanyakan ke pada PU Provinsi Jambi terhadap proyek ini. Kita minta proyek itu dianggarkan tepat sasaran, biar dinilai tidak pemborosan,” katanya.

Disebutkan, nantinya di sepanjang trotoar ini akan di sediakan lampu hias dan televisi. Dewan juga mempertanyakan konblok yang dibongkar digunakan untuk apa. “Jangan sampai konblok itu disalah gunakan. Kita mengkritik ini supaya membangun. Kita akan kontrol pembangunan ini,”ujarnya.

Anggota Fraksi Gerakan Keadilan, Syahbandar juga tampak kaget mendengar adanya proyek perbaikan trotoar senilai Rp 7 miliar. Menurutnya, trotoar yang lama masih bagus dan tak usah dibongkar.


“Lolosnya proyek seperti ini dikarenakan SKPD tidak menjelaskan secara rinci penggunaan anggaran ketika dibahas di DPRD. Kita sudah sering kali mengingatkan SKPD untuk menggunakan anggaran sesuai dengan peruntukan, jangan digunakan untuk pemborosan,”ujarnya.


Disebutkan, program pembangunan agar lebih diarahkan lebih kepada kepentingan masyarakat miskin. Namun pada kenyataannya SKPD tidak mau bahkan ketakutan ketika ditanya untuk apa kegunaan anggaran-anggaran yang diajukan di APBD.

Menurutnya, Dinas PU Provinsi Jambi harus bertanggungjawab atas adanya proyek pemborosan tersebut. PU Provinsi Jambi harus mendapat teguran dari Gubernur Jambi Hasan Basri Agus karena program PU tidak pro rakyat.

Pembangunan trotoar jalan senilai Rp 7 miliar ditengah-tengah sulitnya kehidupan masyarakat saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi melalui instansi terkait justru membangun keperluan yang dianggap tidak penting, bahkan lebih kepemborosan.

Ironis memang. Anggaran dana Jamkesmas Provinsi, tentunya dana itu sangatlah besar. Jamkesmasprov hanya dianggarkan Rp 7,6 miliar pada tahun 2012, itu pun untuk masyarakat miskin di 131 kecamatan se-Provinsi Jambi.

Menurut Kepala Dinas Kesehatan, dr Andi Pada, dana itu masih kurang untuk mengakomodasi seluruh masyarakat miskin. Pihaknya berencana meminta tambahan ke pusat.

Dosen Universitas Batanghari (Unbari), Pantun Bukit menilai, seharusnya pemerintah harus melihat mana yang prioritas. Pembangunan trotoar yang menghabiskan dana Rp 7 miliar adalah kegilaan. “Ini adalah biaya yang sangat besar,” katanya.

Dia mengatakan, seharusnya pemerintah tidak memprioritaskan pembangunan trotoar itu. Sebab, masih banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain yang harus di penuhi. “Saya juga bingung kenapa konblok itu dibongkar. Kalau saya lihat, konblok itu masih layak untuk dipergunakan dua atau tiga tahun ke depan,” katanya. RUK