Empat Fraksi di DPRD Provinsi Jambi mempertayakan realisasi program satu miliar satu kecamatan (Samisake) tahun 2011 yang dicanangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi. Fraksi itu juga menilai pengelolaan keuangan Pemprov Jambi dianggap belum sistematis.
Empat fraksi tersebut yakni Fraksi Gerakan Keadilan (FGK), Fraksi PAN, Fraksi PDI-P dan Fraksi Golkar. Ke-empat fraksi DPRD Provinsi Jambi itu juga mempertayakan besarnya angka Silpa 2011 yang mencapai Rp 631,66 milyar.
Hal tersebut terungkap di Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi tentang tanggapan fraksi DPRD terkait dengan Laporan Kerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jambi 2011 di DPRD Provinsi Jambi, Senin (12/3).
Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jambi itu dihadiri Gubernur Jambi Hasan Basri Agus dan Sekda Provinsi Jambi Syahrasaddin dan para pejabat SKPD se Provinsi Jambi.
Anggota Fraksi Gerakan Keadilan (FGK), Yasir SE dalam pandangan fraksinya mengatakan realisasi pilot project Samisake tidak jelas laporannya, tidak lengkap dan tidak terarah dalam capaian programnya.
Dikatakan dia, pada realisasi Bedah Rumah dari anggaran Rp 23,3 miliar dilaporkan teralisasi 98,22 persen. Dana itu diperuntukan untuk 2.802 rumah namun terealisisasi 1.671 rumah, bahkan 267 rumah tidak sesuai rencana.
“Jadi berapa realisasi sebenarnya. Realisasi program Samisake masih kami pertanyaan Kemudian realisasi sertifikat gratis yang hanya mampu direalisasikan kepada 143 sertifikat tanah saja, padahal target sebanyak 3.176 sertifikat. Kita juga mendapati laporan tanah yang disertifikat adalah tanah kosong,” katanya.
Disebutkan, sementara realisasi beasiswa, menurut Fraksi FGK masih belum dilengkapi dengan laporan by name by addres penerimanya. Sementara, di sektor bantuan UMKM, hanya teralisasi Rp 1,5 miliar dari target Rp 2,5 miliar. “Tidak sebanding dengan penumbuhan unit UMKM baru,” ujarnya.
Fraksi PAN DPRD Provinsi Jambi melalui anggotanya, Sunarti mengatakan, kebijakan umum pengelolaan keungan daerah, terindikasi Provinsi Jambi belum terlihat sistematis dan tidak terstruktur.
Hal tersebut terlihat besarnya angka Silpa yang mencapai 631,66 Milyar. Demikian juga capaian PAD yang melebihi target, sebesar 341,78 persen. “Seharusnya, apabila pemerintah mampu memiliki perencanaan yang tepat angka tersebut bisa dioptimalkan,” ujarnya.
Disebutkan, berdasarkan LKPJ yang di sampaikan Gubernur Jambi, perekonomian Jambi masih di dimonasi pertanian sebesar 29,43 persen, dengan tingkat pertumbuhan 6 persen.
Begitu juga dengan dibidang yang lain.
Fraksi PAN menilai belum optimalnya penanganan bidang ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan. “Kita menilai kinerja pemerintah belum maskimal. Capaian kerja satu tahun terakhir dari gambaran RPJMD Provinsi Jambi 2011, maka LKPJ tersebut belum memperlihatkan secara gambalang capaian pada masing-masing bidang,”katanya.
Sementara Ketua Fraksi PDIP, Chumaidi Zaidi mempertanyakan tidak terealisasi 100 persen APBD Provinsi Jambi 2011. Melihat keseluruhan APBD Provinsi Jambi sebesar Rp 1,75 Triliun. “Tidak terealisasi 9,76 persen,” katanya.
Disebutkan, begitu juga dengan dana Dekonsentrasi yang sebesar Rp 400,25 milyar, sementara yang terealisasi hanya 266,38 milyar. “Kita minta penjelasan Gubernur Jambi,” ujarnya. Begitu juga dengan pendapat beberapa fraksi yang lain.
Fraksi Partai Hanura, yang disampaikan oleh Yeri Mutahlib, tahun 2011, di bidang pengawasan inspektorat Provinsi Jambi menemui 561 temuan dengan rekomendasi 1.092.
Irjen Kementerian Dalam Negeri, sebanyak 243 temuan dengan rekomendasi 334. BPK-RI, 227 temuan dengan 600 rekomendasu. “Dari 1.031 temuan tersebut, telah dikeluarkan sebanyak 2.026 rekomendasi. Tetapi yang ditindak lanjuti hanya 65 persen. Di sana terlihat masih lemahnya pengawasan di Provinsi Jambi,” katanya.
Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus (HBA) mengatakan akan menjawab semua pertanyaan dewan ini pada penyampaian tanggapan pemerintah dalam paripuran LKPJ, selanjutnya.
Termasuk juga masalah realisasi program Samisake yang belum dilengkapi data rill. “Akan kita sampaikan nanti data-datanya,” katanya. Gubernur menilai apa yang di sampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD tersebut masih normative.
“Dewan untuk mengkritik pemerintah, namun pemerintah juga mempunyai alasan-alasan dan jawawaban terhadap permasalahan yang dihadapi. Insa Allah pada tanggal 19 mendatang, semua permasalahan dan kritikan yang di sampaikan oleh dewan akan kita sampaikan,” katanya. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar