Jakarta (Humas Pemprov Jambi), Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr.Ir.H.Irman,M.Si menyatakan bahwa semua pihak terkait
mantapkan komitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9
Desember 2015. Hal tersebut dikemukakannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak
Tahun 2015, bertempat di Eco Convention, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11),
dengan tema “Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
Demokratis.”
Rapat koordinasi (rakor) ini diikuti oleh gubernur se
Indonesia, para bupati dan walikota yang daerahnya akan menyelenggarakan
Pilkada Serentak Tahun 2015 dan beberapa orang bupati dan walikota lainnya,
para Kapolda, para Danrem, para Kapolres, para Dandim, para Kepala Kejaksaan
Tinggi, para Ketua KPUD Provinsi, para Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan para Ketua
Bawaslu dan Panwaslu.
“Rapat ini untuk memantapkan, memantapkan komitmen
dari KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada, juga memantapkan kesiapan
pihak TNI dan Polri untuk menjamin keamanan, kemudian juga memantapkan kesiapan
Pemerintah Daerah dalam hal penyiapan anggaran, dukungan anggaran. Proses penyelenggaraannya
nanti dibawah koordinasi kepala daerah. Jadi, dengan rapat hari ini, semuanya
akan clear, dari penyelenggara yakni
KPU dan Bawaslu sudah yakin Pilkada ini akan berjalan dengan baik, TNI dan
Polri juga menjamin suasana akan kondusif, dan kita dari Pemerintah Daerah,
semua yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, baik mengenai anggaran,
dukungan operasional semuanya sudah kita penuhi, sehingga kita harap di
Indonesia dan khusunya di Provinsi Jambi Pilkada Serentak, 6 kepala daerah, 1
gubernur dan wakil gubernur, empat pemilihan bupati dan wakil bupati, dan satu
pemilihan walikota dan wakil walikota ini, akan berjalan dengan baik, lancar,
dan bisa mendapatkan kepala daerah yang betul-betul sesuai dengan harapan
masyarakat,” jelas Irman.
Terkait kemungkinan kondisi potensial rawan di Kota Sungai
penuh, Irman mengatakan bahwa itu sudah dipetakan oleh Polri bersama TNI. Semua
kondisi-kondisi antar kabupaten yang rawan konflik itu sudah dipetakan dan
segala sesuatunya sudah disiapkan oleh pihak Polri bersama TNI. Kita yakin,
kita sampaikan kepada masyarakat Provinsi Jambi, pihak keamanan, TNI dan Polri sudah
siap dengan segala kemungkinan. Mudah-mudahan konflik itu tidak akan terjadi,
sehigga Pilkada Serentak di Provinsi Jambi akan bisa berjalan dengan baik dan
lancar,” ujar Irman.
Mengenai kenetralan PNS, Irman mengungkapkan bahwa hal
tersebut juga sudah dipikirkan. “Mendagri sudah membuat edaran kepada gubernur,
bupati/walikota. Dan, saya selaku Penjabat Gubernur juga sudah
menindaklanjutinya membuat edaran kepada semua jajaran PNS di Proviinsi dan
juga meminta kepada bupati/walikota, agar meneruskan edaran itu kepada semua
jajaran PNS di kabupaten/kota. Saya kemarin kunjungan ke 4 kabupaten/kota,
semua bupati sudah menindaklanjuti kepada semua jajaran PNS di Pemerintah
Kabupaten/Kota masing-masing. Jadi, insyaallah menurut saya PNS atau ASN di
Provinsi Jambi akan melakukan sesuatu secara netral,” terang Irman.
Ketika ditanyakan apakah pegawai Pemerintah Provinsi
Jambi akan ikut dalam hitung cepat, Irman menegaskan bahwa pegawai Pemerintah
Provinsi Jambi tidak ikut dalam hitung cepat. “Kita tidak ikut-ikut di situ.
Kita Pemda bersama Forkopimda menciptakan suasana yang kondusif, baik pra, 9
Desember maupun pasca 9 Desember. Jadi kita idak ikut dalam hal itu, tetapi
kita punya Desk Pilkada, hanya memonitor dan melaporkan, supaya kita mengetahui
perkembangan situasi, agar kita bisa melakukan sesuatu kalau memang
diperlukan,” pungkas Irman.
Presiden Republik Indonesia, H.Joko Widodo (Jokowi),
dalam arahannya menyatakan, Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015,
akan diselenggarakan pemilihan 9
gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil bupati, serta 36 walikota dan
wakil walikota.
Jokowi mengungkapkan, dalam kunjungan kerjanya ke
beberapa daerah, suasana cukup kondusif. “Semoga ini sampai selesainya Pilkada
nanti,” ujar Jokowi.
Jokowi mengemukakan, harapan rakyat dengan adanya
Pilkada adalah agar Pilkada bisa menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik
rakyat secara kondusif dan bisa menghasilkan terpilihnya kepala darah yang
memiliki kompetensi dan integritas, guna mempercepat peningkatan kesejahteraan
rakyat di daerah.
Jokowi mengingatkan seluruh pihak terkait untuk
melaksanakan tugasnya aksimal mungkin. Jokowi minta seluruh jajaran keamanan
untuk selalu siap siaga. “Jangan berperan seperti pemadam kebakaran, petakan
potensi gangguan keamanan. Kalau ada embrio kecil yang berpotensi mengganggu,
segera lakukan langkah-langkah antisipatif. Jangan sampai yang kecil menjadi
membesar, jangan sampai hal kecil membuat kita semua malu. Semua aparat
keamanan harus bisa mendeteksi gangguan keamanan, lakukan deteksi dini,” tegas
Jokowi.
Jokowi minta KPU, Bawaslu, dan Panwaslu untuk memastikan
hak-hak politik rakyat bisa dijamin dengan baik. “Harus bisa menjaga profesional
dan independensi. Dalam pertandingan politik yang sehat sangat dibutuhkan
aturan main yang jelas serta wasit yang professional,” tutur Jokowi.
Kepada TNI dan Polri, Jokowi meminta TNI dan Polri
untuk independen
Bagi para kepala daerah, Jokowi meminta gubernur, bupati
dan Walikota untuk mematau dan menjaga netralitas PNS di daerahnya
masing-masing dan supaya emberikan contoh politik yang baik kepada rakyat. “Kedepankan
etika politik. Ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan,” tambah
Jokowi.
Selanjutya, kepada para calon kepala daerah yang akan
mengikuti kontestasi Pilkada, Jokowi meminta calon untuk bertanding dengan
sehat. “Kalau menang jangan jumawa, kalau kalah jangan mengajak pendukungnya
untuk mengamuk,” himbau Jokowi.
Jokowi mengemukakan bahwa Pilkada Serentak menjadi
momen ujian berharga untuk menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2017 dan 2018,
serta menjadi rujukan bagi Pilkada Serentak berikutnya serta Pemilu Nasional
2019.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam),
Jend. (Purnawirawan) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ada 3 daerah yang rawan
dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, yakni Blitar, Tasikmalaya, dan Timur Tengah
Utara (calon tunggal).
Luhut menyatakan, Early
Warning System (system peringatan dini) Pilkada Serentak Tahun 2015 telah
didesain semaksimal mungkin.
Luhut menekankan agar seluruh pihak melaksanakan tugas
dan tanggung jawab sesuai dengan aturan dan ketentuan, tetapi supaya tidak ragu
untuk melakukan penertiban apabila ada hal yang tidak sesuai aturan. “Saya minta
TNI dan Polri, jangan pernah ambil resiko, setiap ada gejolak lihat peraturan
perundangan, tetapi jangan pernah ragu untuk mendisiplinkan negara ini. Setiap
ketentuan yang ada jangan dilanggar. Negara ini negara demokratis, tetapi bukan
berarti semau gue,” tegas Luhut.
Selain itu, Luhut juga mengingatkan agar Aparatur
Sipil Negara (ASN) netral. ASN jangan bermain-main dengan netralitas,” ujar
Luhut.
Luhut mengemukakan, terlihat dari Pemilu ke Pemilu,
kedewasaan politik masyarakat Indonesia semakin baik, dan itu harus
terus-menerus dibarengi dengan pelaksanaan Pemilu sesuai aturan dan ketentuan.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam sambutannya
menyampaikan, Pilkada Serentak ditujukan untuk memilih kepala daerah dan wakil
kepala daerah yang amanah untuk memperkuat otonomi daerah.
Tajahjo Kumolo mengatakan, dalam Pilkada Serentak
Tahun 2015, ada 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, 9 pemilihan gubernur
dan wakil gubernur dan 260 pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan
wakil walikota.
Tajahjo Kumolo menyatakan agar seluruh instansi
keamanan siap untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2015.
Tjahjo Kumolo juga menyatakan bahwa seluruh pihak siap
untuk mensukseskan Pilkada Serentak
Tjahjo Kumolo juga menyampaikan, rapat koordinasi
tersebut dihadiri oleh 3.112 orang undangan dari seluruh instansi terkait dari
pusat dan daerah.
Setelah itu, dalam sesi penyampaian materi, Ketua
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Jaksa
Agung, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), perwakilan dari Panglima
TNI, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan perwakilan dari Mahkamah Konstitusi
memberikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun
2015. (Mustar Hutapea)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar