PJ. GUBERNUR: SEMUA PIHAK MANTAPKAN KOMITMEN SUKSESKAN PILKADA SERENTAK

 Jakarta (Humas Pemprov Jambi), Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr.Ir.H.Irman,M.Si menyatakan bahwa semua pihak terkait mantapkan komitmen untuk mensukseskan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2015. Hal tersebut dikemukakannya usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, bertempat di Eco Convention, Ancol, Jakarta, Kamis (12/11), dengan tema “Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Demokratis.”

Rapat koordinasi (rakor) ini diikuti oleh gubernur se Indonesia, para bupati dan walikota yang daerahnya akan menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2015 dan beberapa orang bupati dan walikota lainnya, para Kapolda, para Danrem, para Kapolres, para Dandim, para Kepala Kejaksaan Tinggi, para Ketua KPUD Provinsi, para Ketua KPU Kabupaten/Kota, dan para Ketua Bawaslu dan Panwaslu.

“Rapat ini untuk memantapkan, memantapkan komitmen dari KPU dan Bawaslu selaku penyelenggara Pilkada, juga memantapkan kesiapan pihak TNI dan Polri untuk menjamin keamanan, kemudian juga memantapkan kesiapan Pemerintah Daerah dalam hal penyiapan anggaran, dukungan anggaran. Proses penyelenggaraannya nanti dibawah koordinasi kepala daerah. Jadi, dengan rapat hari ini, semuanya akan clear, dari penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu sudah yakin Pilkada ini akan berjalan dengan baik, TNI dan Polri juga menjamin suasana akan kondusif, dan kita dari Pemerintah Daerah, semua yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, baik mengenai anggaran, dukungan operasional semuanya sudah kita penuhi, sehingga kita harap di Indonesia dan khusunya di Provinsi Jambi Pilkada Serentak, 6 kepala daerah, 1 gubernur dan wakil gubernur, empat pemilihan bupati dan wakil bupati, dan satu pemilihan walikota dan wakil walikota ini, akan berjalan dengan baik, lancar, dan bisa mendapatkan kepala daerah yang betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat,” jelas Irman.

Terkait kemungkinan kondisi potensial rawan di Kota Sungai penuh, Irman mengatakan bahwa itu sudah dipetakan oleh Polri bersama TNI. Semua kondisi-kondisi antar kabupaten yang rawan konflik itu sudah dipetakan dan segala sesuatunya sudah disiapkan oleh pihak Polri bersama TNI. Kita yakin, kita sampaikan kepada masyarakat Provinsi Jambi, pihak keamanan, TNI dan Polri sudah siap dengan segala kemungkinan. Mudah-mudahan konflik itu tidak akan terjadi, sehigga Pilkada Serentak di Provinsi Jambi akan bisa berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Irman.

Mengenai kenetralan PNS, Irman mengungkapkan bahwa hal tersebut juga sudah dipikirkan. “Mendagri sudah membuat edaran kepada gubernur, bupati/walikota. Dan, saya selaku Penjabat Gubernur juga sudah menindaklanjutinya membuat edaran kepada semua jajaran PNS di Proviinsi dan juga meminta kepada bupati/walikota, agar meneruskan edaran itu kepada semua jajaran PNS di kabupaten/kota. Saya kemarin kunjungan ke 4 kabupaten/kota, semua bupati sudah menindaklanjuti kepada semua jajaran PNS di Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing. Jadi, insyaallah menurut saya PNS atau ASN di Provinsi Jambi akan melakukan sesuatu secara netral,” terang Irman.

Ketika ditanyakan apakah pegawai Pemerintah Provinsi Jambi akan ikut dalam hitung cepat, Irman menegaskan bahwa pegawai Pemerintah Provinsi Jambi tidak ikut dalam hitung cepat. “Kita tidak ikut-ikut di situ. Kita Pemda bersama Forkopimda menciptakan suasana yang kondusif, baik pra, 9 Desember maupun pasca 9 Desember. Jadi kita idak ikut dalam hal itu, tetapi kita punya Desk Pilkada, hanya memonitor dan melaporkan, supaya kita mengetahui perkembangan situasi, agar kita bisa melakukan sesuatu kalau memang diperlukan,” pungkas Irman.

Presiden Republik Indonesia, H.Joko Widodo (Jokowi), dalam arahannya menyatakan, Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015, akan diselenggarakan pemilihan  9 gubernur dan wakil gubernur, 224 bupati dan wakil bupati, serta 36 walikota dan wakil walikota.

Jokowi mengungkapkan, dalam kunjungan kerjanya ke beberapa daerah, suasana cukup kondusif. “Semoga ini sampai selesainya Pilkada nanti,” ujar Jokowi.

Jokowi mengemukakan, harapan rakyat dengan adanya Pilkada adalah agar Pilkada bisa menjadi wahana pemenuhan hak-hak politik rakyat secara kondusif dan bisa menghasilkan terpilihnya kepala darah yang memiliki kompetensi dan integritas, guna mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Jokowi mengingatkan seluruh pihak terkait untuk melaksanakan tugasnya aksimal mungkin. Jokowi minta seluruh jajaran keamanan untuk selalu siap siaga. “Jangan berperan seperti pemadam kebakaran, petakan potensi gangguan keamanan. Kalau ada embrio kecil yang berpotensi mengganggu, segera lakukan langkah-langkah antisipatif. Jangan sampai yang kecil menjadi membesar, jangan sampai hal kecil membuat kita semua malu. Semua aparat keamanan harus bisa mendeteksi gangguan keamanan, lakukan deteksi dini,” tegas Jokowi.

Jokowi minta KPU, Bawaslu, dan Panwaslu untuk memastikan hak-hak politik rakyat bisa dijamin dengan baik. “Harus bisa menjaga profesional dan independensi. Dalam pertandingan politik yang sehat sangat dibutuhkan aturan main yang jelas serta wasit yang professional,” tutur Jokowi.

Kepada TNI dan Polri, Jokowi meminta TNI dan Polri untuk independen

Bagi para kepala daerah, Jokowi meminta gubernur, bupati dan Walikota untuk mematau dan menjaga netralitas PNS di daerahnya masing-masing dan supaya emberikan contoh politik yang baik kepada rakyat. “Kedepankan etika politik. Ajak rakyat untuk berdemokrasi dalam kegembiraan,” tambah Jokowi.

Selanjutya, kepada para calon kepala daerah yang akan mengikuti kontestasi Pilkada, Jokowi meminta calon untuk bertanding dengan sehat. “Kalau menang jangan jumawa, kalau kalah jangan mengajak pendukungnya untuk mengamuk,” himbau Jokowi.

Jokowi mengemukakan bahwa Pilkada Serentak menjadi momen ujian berharga untuk menyongsong Pilkada Serentak Tahun 2017 dan 2018, serta menjadi rujukan bagi Pilkada Serentak berikutnya serta Pemilu Nasional 2019.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Jend. (Purnawirawan) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ada 3 daerah yang rawan dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, yakni Blitar, Tasikmalaya, dan Timur Tengah Utara (calon tunggal).

Luhut menyatakan, Early Warning System (system peringatan dini) Pilkada Serentak Tahun 2015 telah didesain semaksimal mungkin.

Luhut menekankan agar seluruh pihak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan aturan dan ketentuan, tetapi supaya tidak ragu untuk melakukan penertiban apabila ada hal yang tidak sesuai aturan. “Saya minta TNI dan Polri, jangan pernah ambil resiko, setiap ada gejolak lihat peraturan perundangan, tetapi jangan pernah ragu untuk mendisiplinkan negara ini. Setiap ketentuan yang ada jangan dilanggar. Negara ini negara demokratis, tetapi bukan berarti semau gue,” tegas Luhut.

Selain itu, Luhut juga mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) netral. ASN jangan bermain-main dengan netralitas,” ujar Luhut.

Luhut mengemukakan, terlihat dari Pemilu ke Pemilu, kedewasaan politik masyarakat Indonesia semakin baik, dan itu harus terus-menerus dibarengi dengan pelaksanaan Pemilu sesuai aturan dan ketentuan.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, dalam sambutannya menyampaikan, Pilkada Serentak ditujukan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang amanah untuk memperkuat otonomi daerah.

Tajahjo Kumolo mengatakan, dalam Pilkada Serentak Tahun 2015, ada 269 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, 9 pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan 260 pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

Tajahjo Kumolo menyatakan agar seluruh instansi keamanan siap untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2015.

Tjahjo Kumolo juga menyatakan bahwa seluruh pihak siap untuk mensukseskan Pilkada Serentak

Tjahjo Kumolo juga menyampaikan, rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh 3.112 orang undangan dari seluruh instansi terkait dari pusat dan daerah.

Setelah itu, dalam sesi penyampaian materi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), perwakilan dari Panglima TNI, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, dan perwakilan dari Mahkamah Konstitusi memberikan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2015. (Mustar Hutapea)