Jambi, BATAKPOS
Wakil Gubernur Jambi Drs.H.Fachrori Umar M.Hum menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akan berupaya wujudkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemprov Jambi juga terus berusaha memperbaiki kinerja dan berupaya untuk menyelesaikan hasil temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun Anggaran 2011 yang diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pernyataan ini disampaikan H.Fachrori Umar usai menghadiri sidang paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jambi tahun Anggaran 2011, Rabu (13/6) bertempat di ruang persidangan DPRD provinsi Jambi.
Sorotan dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap 5 (lima) temuan BPK dengan lingkup pemeriksaan pertama penyajian saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 127 juta tidak memenuhi asersi keberadaan.
Kedua penyajian saldo investasi non permanen berupa dana bergulir KUPEM sebesar Rp 23,63 M belum berdasarkan Net Realizable Value (NRV), ketiga penyajian Aset tetap peralatan dan mesin belum didukung dengan pengelolaan yang memadai khususnya atas 25 unit alat-alat berat senilai Rp 19,08 milyar yang tidak diketahui keberadaannya.
Kemudian keempat penyajian aset lain-lain belum didukung dengan pengelolaan tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 15,26 milyar, kelima penggunaan lansung pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkebunan sebesar Rp 5,46 milyar.
“Dengan tidak tercapainya WTP ini tentu saja pemerintah merasa kecewa, untuk itu dalam beberapa hari ini kita terus berupaya bagaimana memperbaiki dan paling tidak apa yang menjadi temuan BPK tersebut dalam waktu singkat sudah dapat kita sempurnakan,”katanya.
Disebutkan, pihaknya dalam dua bulan terus mendorong dan membina SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah guna meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi juga memberikan apresiasi terhadap Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2011 terhadap kinerja pemerintah terhadap pencapaian PAD sebesar Rp2.079 trilyun. Realisasi pendapatan daerah tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 1,636 triliun atau sebesar 27,09 persen. RUK
Wakil Gubernur Jambi Drs.H.Fachrori Umar M.Hum menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi akan berupaya wujudkan opini laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemprov Jambi juga terus berusaha memperbaiki kinerja dan berupaya untuk menyelesaikan hasil temuan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi tahun Anggaran 2011 yang diberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Pernyataan ini disampaikan H.Fachrori Umar usai menghadiri sidang paripurna DPRD dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jambi tahun Anggaran 2011, Rabu (13/6) bertempat di ruang persidangan DPRD provinsi Jambi.
Sorotan dari fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi terhadap 5 (lima) temuan BPK dengan lingkup pemeriksaan pertama penyajian saldo kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp 127 juta tidak memenuhi asersi keberadaan.
Kedua penyajian saldo investasi non permanen berupa dana bergulir KUPEM sebesar Rp 23,63 M belum berdasarkan Net Realizable Value (NRV), ketiga penyajian Aset tetap peralatan dan mesin belum didukung dengan pengelolaan yang memadai khususnya atas 25 unit alat-alat berat senilai Rp 19,08 milyar yang tidak diketahui keberadaannya.
Kemudian keempat penyajian aset lain-lain belum didukung dengan pengelolaan tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp 15,26 milyar, kelima penggunaan lansung pendapatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Raden Mattaher, Dinas Pendidikan dan Dinas Perkebunan sebesar Rp 5,46 milyar.
“Dengan tidak tercapainya WTP ini tentu saja pemerintah merasa kecewa, untuk itu dalam beberapa hari ini kita terus berupaya bagaimana memperbaiki dan paling tidak apa yang menjadi temuan BPK tersebut dalam waktu singkat sudah dapat kita sempurnakan,”katanya.
Disebutkan, pihaknya dalam dua bulan terus mendorong dan membina SKPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah guna meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi juga memberikan apresiasi terhadap Hasil Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jambi tahun 2011 terhadap kinerja pemerintah terhadap pencapaian PAD sebesar Rp2.079 trilyun. Realisasi pendapatan daerah tersebut melebihi dari target yang telah ditetapkan yakni sebesar Rp 1,636 triliun atau sebesar 27,09 persen. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar