Jambi, BATAKPOS
Kebijakan pembangunan yang memprioritaskan ekonomi kerakyatan yang bertitik pada sector pertanian, perkebunan, perikanan, agroindustri serta infrastruktur merupakan pilihan tepat bagi Provinsi Jambi mengejar ketertinggalan pembangunan dari daerah lain selama ini. Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin selama dua periode kepemimpinannya telah mewujudkan hal tersebut demi kemakmuran rakyat.
Melalui program pembangunan pertanian, perkebunan, perikanan dan agroindustri Provinsi Jambi kini mengalami kemajuan besar dalam ketahanan pangan dan lainnya.
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin (paling kiri) didampingi Bupati dan Wakil Bupati Sarolangun Hasan Basri Agus dan Cek Indra saat melakukan panen padi unggul di Sarolangun belum lama ini. Foto-foto batakpos/rosenman manihuruk.
Sementara pembangunan perkebunan menjadikan Jambi kini berkembang sebagai sentra agroindustri dengan komoditas karet dan kelapa sawit. Melalui prestasi dibidang pembangunan ketahanan pangan, perkebunan, perinakan, Gubernur Jambi, Drs H Zulkifli Nurdin empat tahun terakhir mendapatkan penghargaan ketahanan pangan sebanyak empat kali.
Kemudian kemajuan pembangunan agroindustri berbasis karet di Jambi mengantarkan Drs H Zulkifli Nurdin yang menjabat Gubernur Jambi dua periode (2000 – 2005 dan 2005 – 2010) meraih penghargaan terbaik dibidang perkebunan karet.
Gubernur Jambi Drs H Zulkifli Nurdin didampingi Kepala Biro Humas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Drs M Taufik RH kepada BATAKPOS di Jambi, baru-baru ini menjelaskan, pembangunan ekonomi rakyat berbasis pertanian dan pembangunan agroindustri berbasis perkebunan mendapat prioritas dalam pembangunan ekonomi Jambi karena hampir 80 persen penduduk Jambi hidup dari usaha pertanian dan perkebunan.
Namun selama ini, perekonomian rakyat atau petani Jambi sulit maju karena produksi rendah dan para petani hanya mengandalkan penghasilan dari menjual bahan mentah hasil tani dan kebun. Ketertinggalan pembangunan ekonomi rakyat tersebut berpengaruh terhadap perekonomian daerah di Jambi, baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota.
Karena itu selama 10 tahun memimpin Jambi, H Zulkifli Nurdin beserta para bupati dan wali kota bekerja keras memajukan pembangunan pertanian pangan serta perkebunan karet dan sawit. Hasil pembangunan ketahanan pangan serta agroindustri karet dan sawit Jambi tersebut kini telah mampu memajukan perekonomian rakyat dan daerah.
Swasembada Pangan
Kemajuan pembangunan pertanian tanaman pangan, khususnya padi di Provinsi Jambi mampu menjadikan daerah itu kini menjadi salah satu daerah swasembada pangan, terutama beras. Prestasi tersebut dicapai melalui peningkatan luas tanaman pangan, luas panen, produksi, produktivitas dan penanganan pascapanen.
Saat menyampaikan laporan pertanggung-jawaban pembangunan Jambi lima tahun kedua masa jabatannya sebagai Gubernur Jambi, H Zulkifli Nurdin mengatakan, luas panen padi sawah dan ladang di daerah itu hingga tahun ini mencapai 156.000 hektar (ha). Tahun 2006 lalu, luas panen padi di daerah itu hanya 140.600 ha.
Sedangkan produksi padi di daerah itu meningkat dari 544.600 ton gabah kering giling (GKG) tahun 2006 menjadi 645.000 ton GKG tahun 2009 atau naik 18,43 persen. Produktivitas padi di daerah itu mencapai 41,40 ton per ha. Jadi selama kurun waktu 2006 – 2009, Jambi mengalami surplus beras rata-rata 70,4 ribu ton per tahun.
“Surplus beras di Jambi bisa tercapai selama lima tahun ini berkat keberhasilan intensifikasi penanaman padi. Intensifikasi penanaman padi tersebut tercapai melalui peningkatan pembangunan sarana pengairan, pemberian bantuan modal usaha, bantuan benih padi unggul dan teknologi pertanian,”katanya.
Menurut Gubernur Jambi, balai benih induk (BBI) padi di Jambi juga terus dikembangkan dan telah mencapai hasil yang menggembirakan. Jambi kini sudah mampu swasembada benih, sehingga tak tergantung lagi pada benih padi dari luar daerah. Mulai 2010 Jambi tidak lagi mendatangkan bibit padi unggul dari luar daerah.
Balai benih Induk (BBI) Jambi di Desa Lubuk Ruso, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari telah mampu memenuhi kebutuhan benih padi unggul di daerah itu 3,6 juta ton per tahun. Produksi padi di BBI tersebut sangat tinggi, yakni mencapai 4,8 ton per hektare.
Kemajuan pembangunan pertanian pangan tersebut mengantarkan Pemerintah Provinsi Jambi dan enam kabupaten menerima penghargaan bidang Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan Satya Lencana Wirakarya Pembangunan Pertanian dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2007 – 2009.
“Penghargaan bidang ketahanan pangan tersebut menjadi motivasi bagi kita menjadikan Jambi sebagai daerah produsen beras nasional mengikuti jejak Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Untuk itu kita terus memacu peningkatan produksi padi di seluruh kabupaten di Jambi,”katanya.
.JPG)
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin saat meninjau penanaman karet unggul di Sarolangun dalam program peremajaan karet tua yang dimulai sejak tahun 2006 lalu. Kini keret unggul tersebut sudah panen.
Menurut Gubernur Jambi, pembangunan pertanian tanaman pangan lain seperti jagung dan kacang kedelai di daerah itu juga mengalami peningkatan. Luas panen tanaman jagung di Jambi saat ini mencapai 10.112 ha dengan produksi 38.169 ton. Produktivitas jagung tersebut mencapai 37,75 ton per ha. Kemudian luas panen kacang kedelai mencapai 17.781 ha dari luas tanam 20.000 ha. Sedangkan produksi kedelai sekitar 27.651 ton dengan produktivitas rata-rata 1,56 ton per ha.
Dikatakan, luas panen dan produksi kedelai di daerah itu terus dipacu menuju surplus kedelai tahun 2011. Target luas tanam kedelai di daerah itu tahun depan mencapai 23.500 ha dan target luas panen sekitar 19.975 ha. Sementara target produksi kedelai sekitar 32.959 ton dengan target produktivitas 1,65 ton per ha.
“Target tersebut semaksimal mungkin akan kita capai melalui pemberian bantuan benih unggul secara gratis, peningkatan teknologi pertanian, pendampingan petani oleh penyuluh pertanian lapangan. Kita juga berusaha meningkatkan pemerintah kabupaten se-Provinsi Jambi mengembangkan kedelai,”katanya.
Pertumbuhan Ekonomi
Gubernur Jambi mengatakan, Pemerintah Provinsi Jambi telah berhasil mengangkat pertumbuhan ekonomi dari 5,89 persen pada tahun 2006 menjadi 6,38 persen di tahun 2009 dan mendapat peringkat tujuh besar secara nasional. Angka pertumbuhan tertinggi dicapai Provinsi Jambi terjadi pada atahun 2008 yaitu 7,16 persen.
Provinsi Jambi juga berada pada peringkat tujuh nasional, sehingga jika dibandingkan dengan angka pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi lima tahun terakhir tetap di atas rata-rata nasional.
Disebutkan, tingkat inflasi juga mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu dari 10,66 persen di tahun 2006 menjadi 2,49 persen di tahun 2009. Penurunan ini disebabkan penurunan inflasi pada kelompok pengeluaran transportasi, perumahan, sandang dan bahan makanan. Penurunan ini sangat berarti untuk meningkatkan daya beli masyarakat, tukasnya.
“Pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 6,56 persen pertahun, juga telah mendorong pertumbuhan lapangan kerja rata-rata 4,47 persen pertahun selama kurun waktu 2006-2009. Pertumbuhan ekonomi telah mengurangi angka pengangguran dari 143.857 orang di tahun 2006 menjadi 94.703 persen di tahun 2009, atau meurun rata-rata 65,83 persen pertahun,”katanya.
Sejalan dengan itu, Pemerintah Provinsi Jambi juga memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja dengan meningkatnya upah minimum provinsi (UMP) dari Rp 563.000,- di tahun 2006 menjadi Rp 800.000 di tahun 2009.
Disampaikan juga oleh Gubernur bahwa berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi, tahun 2006 angka kemiskinan mencapai 12,72 persen dari jumlah penduduk, dan terjadinya kenaikan harga BBM pada bulan Oktober 2006 menyebabkan tingkat inflasi mencapai 10,66 persen, dan hal ini mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.
Disebutkan, berbagai program penyangga yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jambi, penduduk miskin secara bertahap dapat diturunkan menjadi 8,77 persen dari jumlah penduduk pada tahun 2009. Terjadinya penurunan itu berkat pertumbuhan ekonomi kerakyatan seperti sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan agroindustri.
Menurut Zulkifli Nurdin, Pemerintah Provinsi Jambi juga telah berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif. Kebijakan ini telah meningkatkan nilai realisasi investasi PMA yang menggunakan dana rupiah dari Rp 1,12 triliun tahun 2006 menjadi Rp 2,21 triliyun tahun 2009.
Perkebunan dan Perinakan
Kemudian dibidang perkebunan, karet sebagai komoditi unggulan, luas arealnya mengalami peningkatan dari 630 ribu ha tahun 2006 menjadi 651 ribu ha tahun 2009. Atau meningkat sebesar 3,24 persen.
Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi dari 266 ribu ton tahun 2006 menjadi 283 ribu ton tahun 2009 atau naik 6,24 persen. Untuk menggembalikan kejayaan karet rakyat Jambi, sejak tahun 2006 telah dimulai program peremajaan yang sasarannya 130 ribu ha sampai tahun 2010, dan beberapa waktu yang lalu telah dilakukan penderesan perdana di Desa Aburan Kabupaten Tebo terhadap karet yang telah diremajakan di tahun 2006.
Sementara pada komoditi kelapa sawit juga terjadi peningkatan luas lahan dari 422,8 ribu ha tahun 2006 menjadi 493,7 ribu ha tahun 2009, atau naik 16,7 persen. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan produksi TBS dari 5,09 juta ton tahun 2006 menjadi 6,35 juta ton tahun 2009 atau naik 25 persen.
Demikian juga produk CPO mengalami peningkatan dari 1,019 ribu ton tahun 2006 menjadi 1,27 ribu ton tahun 2009 atau naik 25 persen. Kenaikan produk ini juga seiring dengan meningkatnya pendapatan regional bruto seckor pertanian dari Rp 4,2 triliun tahun 2006 menjadi Rp 5 triliun tahun 2009 atau naik 11,34 persen.
Menurut Gubernur Jambi, dibidang kelautan dan perikanan juga mengalami peningkatan baik produksi maupun konsumsi ikan oleh masyarakat. Bidang peternakan, pengembangan industry kecil, usaha kecil, menengah dan koperasi, berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan mendapat respon positif.
“Hal ini tergambar dari peningkatan industri kecil yang pada tahun 2006 sebanyak 15.245 unit menjadi 16.979 unit tahun 2009, dan tenaga kerja yang diserap sektor indistri kecil juga meningkat sebesar 6,7 persen dari 44.896 orang tahun 2006 menjadi 47.823 orang di tahun 2009,”katanya.
Disebutkan, peningkatan produksi sebesar 11,53 persen dari Rp.166 milyar tahun 2006 menjadi Rp.186 miliyar tahun 2009. Perkembangan juga terjadi pada kelembagaan koperasi yang mengalami kenaiakan sebesar 5,29 persen dari 2.705 unit tahun 2006 menjadi 3.155 unit tahun 2009.
Infrastruktur Jambi
Selama 10 tahun kepemimpinan Zulkifli Nurdin sebagai Gubernur Jambi, pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi mengalami kemajuan yang pesat. Penyelesaian Jembatan Batanghari II di Sijenjang salah satu komitmen Pemerintah Provinsi Jambi guna membuka akses keterisolasian wilayah pantai Timur Provinsi Jambi.
.JPG)
Jembatan Batanghari II di Sijenjang Kota Jambi menjadi kebanggaan Jambi.
Pemerintah Provinsi Jambi membutuhkan dana sebesar Rp 3 triliun guna memperbaikin infrastruktur jalan dan jembatan di sembilan kabupaten, dua kota se Provinsi Jambi. Minimnya dana dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota membuat pembangunan jalan dan jembatan di Provinsi Jambi tidak pernah tuntas.
Menurut Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin, pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi tahun 2009 banyak mengalami kemajuan. Pembangunan jalan Provinsi dan jalan Nasional serta jembatan mengalami kemajuan.
Disebutkan, pada dasarnya pemerintah sependapat untuk fokus pada perbaikan infrastruktur guna mendukung investor masuk. Namun pemerintah daerah sangat terbatas.
“Pemerintah daerah membutuhkan alokasi anggaran bidang infrastruktur yang cukup besar. Dana pada RAPBD Tahun Anggaran 2009 untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan hanya dianggarkan sebesar Rp 278 milyar. Sehingga tingkat kecepatan kerusakan jalan tidak seimbang dengan jumlah alokasi anggaran untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan yang ada,”katanya.
Menurut Zulkifli Nurdin, pembangunan infrasruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan di Provinsi Jambi guna mengundang investor berinvestasi di Provinsi Jambi. Sarana dan prasarana infrastruktur tersebut merupakan kebutuhan vital dalam memajukan pembangunan di Provinsi Jambi.
Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin didampingi, Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, Ir Bernhard Panjaitan MM mengatakan, dalam kurun waktu lima tahun ini, pembangunan infrastruktur sumber daya air telah menunjukkan kontribusinya secara langsung bagi terciptanya ketahanan pangan, sekaligus dapat mewujudkan revitalisasi pertanian dan penyediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan domestik, perkotaan, dan industri.
Diakhir tahun 2009, kondisi jalan nasional meningkat menjadi 89 persen dalam kondisi baik, dan diharapkan tidak ada jalan nasional dalam kondisi rusak berat.
Menurut Ir Bernhard Panjaitan MM didampingi Kepala SNVT Pembangunan Jalan dan Jembatan Ir Erwin H Pakpahan MM, mengatakan, lima tahun terakhir, Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Provinsi Jambi telah menangani ruas jalan sepanjang 2.387,08 kilo meter (Km) yang terdiri dari Jalan Nasional sepanjang 820,4 km dan Jalan Provinsi sepanjang 1.566,68 km.
Disebutkan, dalam rangka pengembangan wilayah yang mengacu pada nilai tambah disektor perekonomian, Sub Dinas Prasarana Wilayah dan Tata Ruang berupaya untuk memperpendek jarak dan waktu tempuh dari Kabupaten Kerinci ke Pelabuhan Samudra Muarasabak.
“Semula jarak dan waktu tempuhnya 548,26 km (12 jam) menjadi 397,19 km (8 jam) dengan Program Pembangunan pelurusan ruas Jalan bangko-sei Penuh dan rencana pembangunan ruas jalan alternatif Muara Tembesi-Bangko,”ujarnya.
Menurutnya, dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur jaringan jalan di Provinsi Jambi dihadapankan pada permasalahan yang bersifat komplek. Seperti umur rencana jalan yang telah terlampaui, beban kenderaan yang melampaui ijin (tonase) rencana dan akibat faktor alam serta dukungan dana yang tidak sebanding dengan volume kerusakan jalan sehingga penanganan jaringan jalan di beberapa ruas terkesan tidak tuntas.
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Provinsi Jambi hingga kini belum bisa tuntas karena minimnya pendanaan. Alokasi dana ideal dari tahun anggaran 2006 hingga 2010 sebesar Rp 7,5 triliun atau Rp 1,5 triliun per tahun anggaran. Kebutuhan anggaran sebenarnya 2006, 2007 dan 2009 sebesar Rp 4,5 triliun. Infrastruktur jalan dan jembatan kekurangan dana dalam tiga tahun anggaran itu sesuai program sebesar Rp 3 triliun.
Sedangkan dana yang teralokasi sebesar Rp 515 milyar atau hanya 30 persen dari kebutuhan. Kondisi ini menggambarkan betapa tidak seimbangnya antara kebutuhan dana yang sebenarnya dibandingkan dengan alokasi dana yang tersedia. Tetapi Dinas Kimpraswil tetap berupaya mempertahankan dan berusaha meningkatkan fungsi infrastruktur jaringan jalan di Provinsi Jambi dengan baik dan lancar. (Rosenman Manihuruk).
Gubernur Jambi H Zulkifli Nurdin tidak segan-segan turun kelapangan saat ikut memadamkan api di lahan gambut di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar