Petani Jambi Duduki Kantor DPRD Provinsi Jambi

Jambi, BATAKPOS

Para petani yang tergabung dalam Persatuan Petani Jambi (PPJ) memaksa menduduki gedung DPRD Provinsi Jambi dua hari terakhir guna meminta bantuan dari dewan dalam memperjuangkan lahan mereka yang dicaplok PT Wira Karya Sakti (WKS) dan PT Rimba Hutan Mas (RHM).

Aktivitas di Gedung DPRD) Provinsi Jambi, sejak Sabtu-Minggu tampak beda dari hari biasanya. Gedung DPRD yang biasa dikunci rapat pada hari Sabtu-Minggu terbuka lebar karena diduduki paksa oleh PPJ yang menggelar aksi menuntut hak mereka.

Para petani enggan pulang ke rumah sebelum semua tuntutan dipenuhi. PPJ masih menancapkan puluhan bendera berlambangkan PPJ di depan gedung DPRD tersebut. Begitu juga dengan spanduk yang bertuliskan tuntutan-tuntutan mereka.

Petani menginap hingga di DPRD hingga Senin mendatang. Aksi menunggu tersebut, tidak lain karena janji DPRD Provinsi Jambi yang siap menuntaskan kasus PPJ. Sesuai pernyataan anggota Komisi I, Yasir SE yang melakukan mediasi dengan PPJ Jumat lalu, mengatakan pihaknya akan menyelesaikan kasus ini namun tidak dalam waktu singkat.

Ketua PPJ, Aidil Putra menyatakan pihaknya tidak akan pulang sebelum kasus ini selesai. Hanya saja, aksi mereka yang semula dipusatkan di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, kini sudah dipindahkan ke DPRD Provinsi Jambi.

“Kami tunggu hingga Senin nanti, sesuai dengan janji dewan. Yang jelas kami akan tetap menginap hingga tuntutan kami dipenuhi. Tuntutan PPJ ini tidak lain adalah meminta pengembalian 41 ribu hektare lahan di lima kabupaten se-Provinsi Jambi yang diklaim mereka sebagai milik rakyat dan sejak puluhan tahun lalu bersengketa dengan PT WKS dan PT RHM,”katanya.

Pada era kepemimpinan mantan Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin (ZN), tanah seluas 41 ribu hektare itu sudah dijanjikan akan diserahkan ke petani. Hanya saja tarik ulur kasus ini membuat persoalan tak kunjung tuntas.

Sementara di saat Hasan Basri Agus (HBA) memimpin Jambi, ia juga mencoba menyelesaikan masalah ini. Sebagai Gubernur, ia memfasilitasi perwakilan PPJ bertemu dengan Menteri Kehutanan di Jakarta untuk mencari jalan keluar penyelesaian. Lantas, dari pertemuan tersebut, Menteri Kehutanan memutuskan lahan tersebut diserahkan kepada petani namun tetap dengan pola kemitraan dengan WKS. ruk