Pemprov Jambi Minta REDD Transfaran Sebagai Mitigasi Perubahan Iklim

Penjualan Emisi Carbon

Jambi, BATAKPOS

Pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Kehutanan Provinsi Jambi meminta Reducing Emissions From Deforestation and Degradation (REDD) yang dimunculkan dalam perundingan di badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) untuk perubahan iklim (UNFCCC) agar berlaku transparan terhadap solusi mitigasi perubahan iklim.

REDD yang secara sederhana adalah upaya untuk menurunkan emisi karbon yang berasal dari penggundulan dan kerusakan hutan, diharapkan memberikan revenue yang signifikan bagi daerah khususnya dalam mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Skema REDD juga diharapkan mampu mengakomudir kepentingan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan daerah. Mekanisme unsentif harus jelas dan benar-benar sampai pada sasaran seperti Provinsi Jambi.

Intensif harus sampai kepada masyarakat yang bermukim di dalam dan sekitar hutan dapat dijadikan potensi untuk pengamanan hutan sekaligus pengembangan ekonomi kemasyarakatan.

Berdasarkan point ketiga, tata cara implementasi REDD harus sesuai dengan kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Pembangian intensif yang berkeadilan, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian penjelasan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, Ir H Budidaya M For Sc dalam work shop sosialisasi skema REDD di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Kamis (28/10).

Menurut Budidaya, kawasan hutan di Provinsi Jambi yang telah terdegradasi mencapai 971.049 hektar (ha) yang tersebar di sembilan kabupaten (Tanbtim 125.757 ha, Tanjabar 93.766 ha, Muarojambi 89.006 ha, Batanghari 147.701 ha, Tebo 146.356 ha, Bungo 62.870 ha, Sarolangun 94.665 ha, Merangin 157.964 ha dan Kabupaten Kerinci 52.964 ha).

Peserta workshop terdiri dari 32 instansi pemerintah terkait, KKI Warsi, Perkumpulan Gita Buana, PT.Putra Duta, Dewan Daerah Perubahan Iklim, Walestra. Narasumber Gubernur Jambi, Bappeda Jambi, Dinas Kehutanan Prov Jambi, Zoological Society of London (ZSL) Indonesia Programme Living Conservation, Balai Taman Nasional Berbak.

Menurut pembicara dari Zoological Society of London (ZSL) Indonesia Programme, DR Agus Suratno mengatakan, tujuan workshop itu guna memberikan informasi kepada berbagai pihak di daerah terkait dengan perubahan iklim dan skema REDD.

Kemudian mengumpulkan aspirasi dari berbagai pihak di daerah dan mengindentifikasi pada tahap awal peluang, hambatan dan kebutuhan untuk mendorong inisiatif baru terkait dengan skema REDD serta membangun rencana tindak lanjut bersama di tingkat daerah dengan melibatkan masyarakat si dalam dan disekitar kawasan hutan. ruk