Banyak Pejabat di Provinsi Jambi Duduk Karena Dinasti Gubernur Jambi

Jambi, Batak Pos

Struktur pejabat di lingkungan Pemerintahan Provinsi Jambi kini banyak menduduki jabatan hanya karena kedekatan terhadap keluarga Gubernur Jambi, Zulkifli Nurdin. Duduknya sejumlah pejabat hanya sebagai imbalan pasca suksesnya Pilkada Kota Jambi dan dijebloskannya Wakil Gubernur Jambi Antoni Zeidra Abidin dan Sekda Provinsi Jambi, Chalek Saleh kepenjara oleh Komisi Pemberantasanb Korupsi (KPK) dalam kasus yang berbeda.

Sejumlah pejabat yang disebut-sebut orangnya Antoni Zeidra Abidin dan Chalik Saleh kini “dibuang” dari jabatan sebelumnya. Bahkan pejabat tersebut kini banyak tidak memiliki jabatan alias non job. Bahkan pengganti sejumlah pejabat lama itu dinilai tidak kridibel dan kurang mampu dalam bidangnya.

Anggota Komisi I (Pemerintahan) DPRD Provinsi Jambi, Ir Sjafril Alamsyah kepada wartawan, Kamis (5/2) mengatakan, melihat struktur kabinet Gubernur Jambi, Zulkili Nurdin, yang baru terbentuk, dirinya pesimis Provinsi Jambi akan lebih baik kedepanya. Pasalnya pejabat-pejabat yang baru dilantik, lebih banyak factor kedekatan dan muatan politisnya.

“Gubernur Jambi seharunya jangan bangun dinasti lah. Birokrasi pemerintahan itu bukan seperti swasta, bukan hanya dia saja yang ingin membangun Jambi. Kalau begini saya sebagai wakil rakyat pesimis, Jambi akan maju kedepanya,”katanya.

Disebutkan, para pejabat yang dilantik Gubernur Jambi lebih banyak mengedepankan muatan politis dan faktor kedekatan saja, terbukti lebih banyak yang menjabat adalah kerabat serta keluarga dekatnya saja.

Menurutnya, kalau untuk eselon II bolehlah sedikit bermuatan politis masih ada kelonggaran. Namun untuk eselon III dan IV juga seperti itu, dikwatirkan kinerja Pemerintahan Provinsi Jambi akan lambat.

“Gimana Jambi mau maju, kalau yang duduk itu tidak bisa bekerja. Padahal banyak calon yang lebih professional bisa menjabat, tapi karena tidak mendukung Gubernur Jambi atau hanya beda pendapat mereka disingkirkan. Seperti di Kesbanglimas dan Dinas Pendidikan, itukan banyak yang mengandalkan faktor kedekatan saja,”katanya.

Disebutkan, Sjafrial Alamsjah makin pesimis melihat aturan yang dibuat gubernur tentang evaluasi enam bulan sekali. Menurutnya, hal ini hanya menjadi tekanan yang menimbulkan ketekutan saja pada pejabat tersebut, akhirnya para pejabat tersebut tidak bisa berfikir sehat dan memikirkan pekerjaanya, mereka hanya memikirkan jabatan saja agar tidak dibuang Gubernur Jambi.

“Pasti mereka tidak merasa nyaman bekerja, kalau sebelum menjabat sudah diancam dulu. Padahal dalam aturannya PNS itu menimal menjabat dua tahun baru bisa dilihat hasilnya. Susahlah Jambi maju kalau begini. Kita kwatir staf hanya memberi laporan ABS demi mempertahankan jabatan,”katanya. ruk