Pemerintah dan Legislatif Belum Pro Kemiskinan

Jambi, Batak Pos

Pemerintah daerah (eksekutif) dan legistalif hingga kini belum pro kepada kemiskinan dalam penganggaran program kerja khususnya pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD). Eksekutif dan legislatif masih ada yang hilang dari keinginan eksekutif-legislatif untuk menyelesaikan masalah kemiskinan.

Mestinya dalam satu periode jabatan, para pimpinan daerah harus ada matrik indikator/outcome oleh dinas teknis. Prilaku oknum pejabat yang masih korup salah satu penyebab APBD tidak pro kemiskianan.

Contoh program di Jambi, perlu ada penyelidikan program patin Jambi yang selalu digembor-gemborkan selama ini. Dana memang banyak tapi kreatifitas untuk menggunakan dana itu kurang.

Mestinya saat harga sawit/karet booming perlu ada supervisi pemerintah untuk penggunaan laba yang diterima petani, agar saat harga turun para petani tidak marah-marah pada dinas perkebunan. Potret APBD tidak pro kemiskinan ini masih menyelimuti Provinsi Jambi.

Hal tersebut diungkapkan Pengamat Ekonomi Universitas Jambi, Dra Emilia Hamzah M.E saat bertindak sebagai narasumber pada acara Semianr Sehari "APBD Pro Kemiskinan" yang diprakarsai Sarekat Wartawan MDGs Jambi dan Forum Komunikasi Praktisi Media Nasional Jakarta di Jambi (20/10).

Menurut Emilia, perlu adanya penelitian terhadap program-program pemerintah yang berpihak kepada kemiskinan. Selama ini program pemerintah pro rakyat, namun dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik.

Sementara narasumber lainnya, Usman SH MH (Dosen Unja) mengatakan, antara perencanaan dan penganggaran harus nyambung. Kegiatan perencanaan dan penganggaran tidak selesai setelah ketuk palu.

“Tapi juga harus ada pengawasan dari publik. Sehingga di akhir tahun tidak ada silva yang begitu besar. Harus ada studi kelayakan terhadap proyek-proyek pemerintah. Terlebih sekarang sudah ada Dewan Riset Daerah yang bersifat independent. APBD Pro Kemiskiann harus terus disuarakan khususnya oleh pers,”katanya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota DPRD Provinsi Jambi (PKS), Hendri Masyur, mengatakan, setiap tahun APBD Provinsi Jambi selalu ada dana sisa di akhir tahun.

“Hal ini terjadi karena banyak sekali program yang dianggarkan tidak menyentuh masyarakat. Contoh, dinas pertanian programnya malah untuk melaksanakan pameran hasil pertanian. Bukan memfasilitasi petani agar pertanian mereka maju. Kita miris saat melihat dinas dinas menghabiskan anggaran hanya untuk biaya rutinnya bukan pembangunan,”katanya.

Disebutkan, perlu kesadaran peran pemimpin di daerah untuk membangun daerahnya. APBD yang merupakan duit rakyat kini malah dianggap duit oknum pribadi pejabat itu sendiri.

“Seenaknya menghabiskan dana APBD. Pemerintah tidak konsisten. Dalam program Patin Jambal, saat dimulai katanya patin Jambi, kok panennya malah patin siam. Program pemerintah tidak berdasarkan penelitian, Balitbangda harus berperan lebih aktif. Program di APBD sudah bagus, tapi saat pelaksanaan di lapangan tidak berjalan mulus,”katanya.

Ketua Sarekat Wartawan MDGs Jambi, Dimas Agoes Pelaz, seminar ini bertujuan untuk memperoleh informasi baik dari pihak eksekutif dan legislatif dalam proses pengajuan dan persetujuan APBD serta menganalisis APBD yang telah diajukan, dan mendiskusikan adanya APBD yang berpihak pada masyarakat miskin sesuai dengan tujuan MDGs.

Disebutkan, APBD dalam proses pengajuan dan pembahasannya kerap menimbulkan polemik. Hal ini dikarenakan pengajuan anggaran cenderung mengabaikan aspek kepentingan masyarakat. Pengabaian ini terjadi si kepentingan eksekutif dan legislatif sebagai representasi partai politik.

“Partisipasi publik dalam hal ini amat minim karena aspirasi rakyat yang mestinya harus disampaikan oleh anggota legislatif cenderung terabaikan. Oleh karena itu APBD tidak dapat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rakyat karena hanya lebih mementingkan kepentingan proyek-proyek fisik yang menjadi lahan kolaborasi pengusaha dan penguasa,”katanya.

Menurutnya, Sarikat Wartawan MDGs Jambi mencoba menampung aspirasi dari praktisi hukum, ekomoni, LSM, pers untuk mendorong eksekutif dan legislatif agar APBD Pro Kemiskinan. Kegiatan ini juga sebagai program MDGs hingga 2015. ruk