PRESIDEN PILIHAN RAKYAT JOKOWI-JUSUF KALLA

PRESIDEN PILIHAN RAKYAT JOKOWI-JUSUF KALLA
SELAMAT DATANG PRESIDEN JOKO WIDODO-JUSUF KALLA

Monday, 20 December 2010

Robert Butar-Butar Dilaporkan Ke Polda Jambi

Jambi, BATAKPOS

Seorang kontraktor di Jambi, Robert Butar-Butar dilaporkan ke Polda Jambi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat, Hendri Sastra dalam kasus dugaan penipuan proyek senilai Rp 3,8 miliar. Robert Cs dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik.

Keterangan yang diperoleh BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Jumat (17/12) menyebutkan, pelaporan itu bermula mencuatnya kasus dugaan penipuan senilai Rp 3,8 miliar terhadap Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanjab Barat, Hendri Sastra.

Robert awalnya melaporkan Hendri Sastra ke Polda Jambi soal dugaan penipuan proyek. Kasus dugaan penipuan proyek yang semula bernilai Rp 2,4 miliar itu dilaporkan Fahrur Rozi ke Polres Tanjab Barat.

Namun dalam pemeriksaan penyidik reskrim Polres Tanjabar, Hendri dinyatakan tidak bersalah. Kemudian Robert Cs melaporkan lagi kasus itu ke Mapolda Jambi Juni lalu.

Hendri Sastra menyebutkan, uang Rp 2,4 miliar tersebut milik Robert Cs untuk mengurus stimulasi APBN 2009 yang diserahkan pada Agus Rasmanto. Bukti penyerahan uang berupa kwitansi atas nama Robert Butar-Butar sudah ada pada penyidik Ditreskrim Polda Jambi.

Kabid Humas Polda Jambi, AKBP Almansyah membenarkan adanya laporan bernomor Pol LP/B-163/XII/2010/DIT RESKRIM tersebut. Dalam waktu dekat penyidik memeriksa saksi-saksi dan terlapor. Laporan itu baru sebatas pengakuan pihak Hendri Sastra.

Robert Butar-Butar yang dihubungi wartawan menolak memberikan komentar. Kontraktor infrastruktur jalan ini cukup dikenal di Provinsi Jambi. Kedekatannya dengan Bupati Tanjabar, Safrial H Siregar membuat dirinya banyak mendapatkan proyek di Tanjabar. ruk

Sekitar 3,139 juta Hektar Luas Provinsi Jambi Dikuasai Industri

Jambi, BATAKPOS

Sekitar 3,139 juta hektar (ha) luas Provinsi Jambi dikuasai industri perkebunan, tambang dan kehutanan. Dari total luas Provinsi Jambi yang mencapai 5,192 juta hektar, sekitar 60 persennya atau 3,139 juta hektar dikontrol oleh industri.

Jumlah tersebut mencakup hutan produksi, IUPHHK, HPH, perkebunan kelapa sawit dan tambang adalah industri yang dominan mengkontrol lahan di Provinsi Jambi.

Ironisnya, tak sedikit kawasan hutan dan lahan yang dikuasai oleh industri tidak dimanfaatkan secara optimal. Kerap kali terdengar dan tampak satu kawasan hutan hanya dibalak kayunya saja oleh industri, kemudian ditinggal.

Hal itu dikatakan Direktur Ekskutif Community Aliance for Pulp and Paper Advocacy (CAPPA), Rivani Noer kepada wartawan di Jambi, Jumat (17/12). Menurut Rivani, logika umumnya, rakyat Jambi yang berjumlah sekitar 3 juta jiwa harus hidup dan memanfaatkan sekitar 40 persen lahan di Provinsi Jambi.

“Hal itu juga harus dikurangi dengan alokasi untuk pertokoan, perkantoran, jalan dan sarana publik lainnya. Ini tidak ada upaya reboisasi ataupun pengelolaan sesuai dengan izin atas lahan tersebut. Situasi demikian, menjadi katalis produktif membangkitkan lapar tanah bagi rakyat,”katanya.

Disebutkan, keluarnya izin dan beroperasinya perkebunan kelapa sawit di kawasan Hutan Produksi, Proyek transmigrasi di Hutan Produksi atau Hutan Lindung, konsesi pertambang di Hutan Produksi maupun perladangan masyarakat di Hutan Produksi, menjadi sesuatu yang jamak terjadi di Provinsi Jambi.

Menurut Rivani, hampir semua kabupaten di Provinsi Jambi melakukan pelanggaran terhadap UU No 41/1999 secara legal dan struktural. Pasalnya, mereka secara sadar dengan kewenangannya, mengeluarkan izin di sebuah kawasan hutan negara tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan.

“Contohnya keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 345 hektar milik satu instansi pemerintah di atas Hutan Produksi, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 3.500 hektar milik perusahaan swasta di Hutan Produksi,”ujarnya.

Kemudian puluhan konsesi batu bara di Kabupaten Tebo di Hutan Produksi atas izin Bupati, keberadaan perkebunan kelapa sawit seluas 2,000 hektar milik perusahaan swasta atas izin Bupati di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan juga pemukiman transmigrasi di Kabupaten Muaro Jambi di Kawasan Tahura.

Pihaknya meminta agar Pemerintah Provinsi Jambi menerbitkan blue prin tata ruang Provinsi Jambi agar tidak terjadi tumpang tinding pengelolaan lahan. ruk

Proyek Jalan di Wilayah Timur Jambi Asal Jadi

Jambi, BATAKPOS

Proyek pembangunan jalan di wilayah Timur Provinsi Jambi (Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Barat) banyak ditemukan pengerjaannya asal jadi. Misalnya proyek peningkatan jalan lingkungan (jalin) dalam kota yang menelan dana Rp 9,8 miliar (M) pada tahun anggaran 2010 di Komplek Perkantoran Bukit Menderang Muarasabak, Tanjabtim asal jadi.

Proyek yang dikerjakan PT SBC dinilai lamban dalam menyelesaikan pekerjaannya serta tidak mengikuti bestek yang ada. Pasalnya, menjelang masa kontrak kerja yang akan habis pada 15 Desember (hari ini), masih banyak pekerjaan yang belum rampung diselesaikan.

Bahkan ditemukan beberapa teknis diduga tidak sesuai dengan bestek. PT SBC selaku pelaksana diminta untuk kembali menerjakan proyek jalan itu sesuai dengan kontrak dan bestek yang ada.

Demikian dikatakan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, H Mardinal kepada BATAKPOS, Jumat (17/12) usai pihaknya melakukan reses ke wilayah Timur Provinsi Jambi.

Disebutkan, jalan yang kondisinya parah, seperti jalan dua jalur yang berada di depan Kantor Camat Muarasabak terkesan dibiarkan begitu saja. Seharusnya jalan itu yang lebih dulu dikerjakan karena jalan kondisinya parah.

Kemudian jalan lintas atau jalan utama dari Jambi menuju Kualatungkal, Tanjabar semakin memprihatinkan kondisinya. Kerusakan jalan semakin bertambah parah.

Rusaknya jalan itu karena sering dilalui kendraan yang tonase lebih dari yang ditentukan. Kontraktor yang mengerjakan jalan ini tidak professional dan terkesan asal jadi. ruk




Jalan Wilayah Barat Mulus (Jalan Pauh-Sarolangun).Foto Sabtu 4 Desember 2010. Asenk Lee Saragih.

Desa Pulau Raman Pelopor Mandiri Pangan

Jambi, BATAKPOS

Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Marangin, Jambi keluar sebagai pemenang I Lomba Katahanan Pangan Tingkat Provinsi Jambi tahun 2010. Desa tersebut dinobatkan sebagai pelopor mandiri pangan.

Desa Pulau Raman mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah yang diserahkan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum pada Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-30 dan Hari Nusantara ke 11 tingkat Provinsi Jambi, bertempat di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Jum’at (17/12).

Sedangkan para pemenang lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.369/Kep.Gub/BKPKP/2010 tanggal 22 Oktober 2010, yakni Desa Simpang Babeko, Kabupaten Bungo, Desa Auran Batang Tebo, Desa Muara Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjungjabung Barat.

Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum, mengatakan, bahwa uapaya pencapaian swasembada padi/beras, jagung, kedelai, gula dan daging pada tahun 2014 secara bersamaan, merupakan kerja keras yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama serta kebersamaan yangbaik antar pelaku pembangunan.

“Perlu dipahami bahwa upaya pencapaian swasembada ini bukan berarti kita meninggalkan perhatian terhadap komoditas lainnya. Akan tetapi secara bersamaan dan simultan tetap menjadi perhatian bersama dalam pembangunan,”katanya.

Terlebih lagi di era globalisasi dan persaingan saat ini, menuntut untuk terus berfikir kreaktif, inovatif dan visior. Selain itu pemenang desa mandiri pangan, pada kesempatan ini juga disampaikan penghargaan kepada para petani teladan dan penyuluh teladan.

Keluar sebagai petani teladan tahun 2010 tingkat Provinsi Jambi ; peringkat I Triyono, AMd dari kabupaten Kerinci, peringkat II Handayani, SP, dari Kota Sungai Penuh, dan peringkat III Ali Amsyah dari Kabupaten Tanjungjabung Barat.

Sedangkan keluar sebagai penyuluh teladan masing-masing : pemenang I Sairun, AMd dari Kabupaten Bungo, pemenang II Nurbasnelly, SP dari Kota Jambi, dan Suharno dari Kabupaten Muaro Jambi. ruk

Desa Pulau Raman Pelopor Mandiri Pangan

Jambi, BATAKPOS

Desa Pulau Raman, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Marangin, Jambi keluar sebagai pemenang I Lomba Katahanan Pangan Tingkat Provinsi Jambi tahun 2010. Desa tersebut dinobatkan sebagai pelopor mandiri pangan.

Desa Pulau Raman mendapatkan piagam penghargaan dan hadiah yang diserahkan Wakil Gubernur Jambi Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum pada Upacara Bendera dalam rangka memperingati Hari Pangan Sedunia ke-30 dan Hari Nusantara ke 11 tingkat Provinsi Jambi, bertempat di lapangan depan Kantor Gubernur Jambi, Jum’at (17/12).

Sedangkan para pemenang lainnya, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi No.369/Kep.Gub/BKPKP/2010 tanggal 22 Oktober 2010, yakni Desa Simpang Babeko, Kabupaten Bungo, Desa Auran Batang Tebo, Desa Muara Pijoan, Kecamatan Jambi Luar Kota, Desa Bram Itam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjungjabung Barat.

Drs. H. Fachrori Umr, M.Hum, mengatakan, bahwa uapaya pencapaian swasembada padi/beras, jagung, kedelai, gula dan daging pada tahun 2014 secara bersamaan, merupakan kerja keras yang membutuhkan koordinasi dan kerjasama serta kebersamaan yangbaik antar pelaku pembangunan.

“Perlu dipahami bahwa upaya pencapaian swasembada ini bukan berarti kita meninggalkan perhatian terhadap komoditas lainnya. Akan tetapi secara bersamaan dan simultan tetap menjadi perhatian bersama dalam pembangunan,”katanya.

Terlebih lagi di era globalisasi dan persaingan saat ini, menuntut untuk terus berfikir kreaktif, inovatif dan visior. Selain itu pemenang desa mandiri pangan, pada kesempatan ini juga disampaikan penghargaan kepada para petani teladan dan penyuluh teladan.

Keluar sebagai petani teladan tahun 2010 tingkat Provinsi Jambi ; peringkat I Triyono, AMd dari kabupaten Kerinci, peringkat II Handayani, SP, dari Kota Sungai Penuh, dan peringkat III Ali Amsyah dari Kabupaten Tanjungjabung Barat.

Sedangkan keluar sebagai penyuluh teladan masing-masing : pemenang I Sairun, AMd dari Kabupaten Bungo, pemenang II Nurbasnelly, SP dari Kota Jambi, dan Suharno dari Kabupaten Muaro Jambi. ruk

Seorang ABG Pasrah Diperkosa 20 Pelajar

Takut Video Mesumnya Disebarkan

Jambi, BATAKPOS

Karena takut video rekaman telepon gengam adegan ciuman dengan pacarnya disebarkan, seorang gadis ABG, Melati (13) bukan nama sebenarnya pasrah diperkosa oleh 20 pemuda tanggung di tiga lokasi dengan waktu yang berbeda-beda.

Keterangan yang diperoleh BATAKPOS di Humas Polda Jambi, Kamis (16/12) menyebutkan, kasus perkosaan gadis ABG yang sempat duduk di kelas II SMP di salah satu sekolah di Kabupaten Merangin, Jambi, itu diawali oleh pelaku berinisal Pr (masih dalam pengejaran).

Awal mula perkosaan terjadi sekitar Juli 2010 oleh Pr. Saat itu Melati bertemu Pr dan mengajak Melati jalan-jalan menggunakan sepeda motor. Pr membawa korban ke kebun karet di Dusun Baru, Merangin. Sampai di kebun tersebut, tersangka kemudian memaksa korban untuk berhubungan badan.

Melati sempat menolak. Namun Pr mengancam akan menyebarkan video mesum antara Melati dengan Is (17), sang pacar korban. Video tersebut berhasil direkam pelaku saat Melati dan Is tengah beradegan ciuman. Takut dengan ancaman tersebut, akhirnya korban melayani keinginan Pr.

Bermodal rekaman ini, Pr menyebarkan video ciuman Melati dengan sang pacar kepada 20 orang temanya mahasiswa dan pelajar SMA itu. Kemudian 20 pemuda itu bergantian memperkosa Melati di tiga lokasi.

Mengetahui kejadian tersebut, orang tua korban, Rabu (15/12) melaporkan kejadian itu ke Polres Merangin. Berdasarkan pengakuan Melati kepada Polisi, 12 dari 20 pelaku langsung diciduk, Rabu-Kamis (15-16/12).

Kapolres Merangin AKBP Bagas Uji Nugroho, mengatakan, polisi sudah menangkap dan memeriksa 12 tersangka serta saksi-saksi, terkait kasus tersebut.

Hasil pemeriksaan sementara, pemerkosaan dilakukan di tiga lokasi, yaitu kebun karet yang berlokasi di dalam DAM Semayo, di sebuah pondok di kebun karet, tepi jalan Desa Seling, Kecamatan Tabir, dan kebun sawit di Kotabaru, Kecamatan Tabir Lintas, Merangin.

Korban Melati juga menyebutkan nama-nama pelaku yang telah memperkosanya. Para pelaku tersebut adalah Mz (20), warga Desa Sebahau, Kecamatan Tabir, Am (20) dan Fa (21), warga Desa Tanah lapang Kecamatan Tabir, ketiganya masih berstatus mahasiswa.

Kemudian Is (17), warga Desa Tanah Lapang Kecamatan Tabir, Ra (16) Warga Dusun Baru, Kecamatan Tabir, masih berstatus pelajar. Kelimanya ditangkap di Kabupaten Muara Bungo.

Tujuhnya pelaku lainnya yakni Bar (18), warga mampun, Mar (17), warga Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas, Bb (15), Dd (16), dan Kas (14), semuanya warga warga Mampun dan masih berstatus pelajar, serta Ta (18), warga Desa Kampung Baru, dan Ks (18), warga Dusun Baru, Kecamatan Tabir, Merangin. ruk

Melika Boru Sinaga dan Dua Putrinya Menghilang dari Jambi

Jambi, BATAKPOS

Melika boru Sinaga, dan dua puterinya, Maria Magdalena Sibuea dan Tarida Rolando Sibuea, warga Jl Fatahilah No 80 RT 41 Talang Bakung, Jambi Selatan sejak Selasa (14/12) tidak diketahui keberadaannya. Suaminya Helmet Sibuea (54) kini melaporkan hilangya istri dan du putrinya itu ke Polda Jambi.

Menurut keterengan Helmet Sibuea kepada polisi, Bachtiar Pasaribu dituduh membawa lari isteri dan dua puterinya. Sepekan sebelumnya, Bachtiar datang dari Medan dan menginap di rumah Helmet Senin lalu.

Helmet merasa curiga melihat isterinya, Melika boru Sinaga, dan dua puterinya, Maria Magdalena Sibuea dan Tarida Rolando Sibuea, dari pagi hingga sore Selasa (14/12) tidak keluar dari kamar. Putera Helmet, Agustinus langsung memeriksa kamar ibu dan adiknya, dan ternyata mereka tidak ada di kamar.

Kecurigaan terhadap Bachtiar muncul lantaran pria itu menghilang dari rumah Helmet bersama isteri dan dua puterinya.

Kapolresta Jambi Kombes Pol Drs Symsudin Lubis, mengatakan, kasus tersebut kini masih dalam penyelidikan polisi. Ia belum bisa menjelaskan motifnya. Penyidik baru menerima laporan dari Helmet. Kasus ini kini ditangani Polresta Jambi. ruk

Jajaran Polda Jambi Tangani 7 Kasus Korupsi

Jambi, BATAKPOS

Jajaran Polda Jambi kini tengah menangani tujuh kasus korupsi selama tahun 2010. Jumlah kasus itu, empat kasus ditangani Polda Jambi, dua ditangani Polres Tanjung Jabung Timur dan satu kasus Polres Bungo.

Kabid Humas Polda Jambi AKBP Almansyah, Kamis (16/12) mengatakan, saat ini satu kasus sudah dinyatakan P21 (berkas lengkap dan dilimpahkan ke kejati), tiga kasus P19 (pelimpahan tahap 1), dan tiga kasusnya masih dalam proses penyelidikan.

Empat kasus yang ditangani Polda Jambi yakni dugaan tindak pidana korupsi APBD Kabupaten Batanghari 2008 di kantor Satpol PP Batanghari, terkait pengurusan izin senjata api. Tersangka kasus ini adalah Asmid Jabar, mantan Kakan Satpol PP Batanghari dengan kerugian negara sekitar Rp 251,7 juta.

Kedua, dugaan korupsi pengelolaan dana APBD Merangin 2007, di Setda Merangin pada pos belanja bantuan sosial, makanan dan minuman serta BBM. Kasus ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 7,2 miliar lebih, dengan tersangka mantan Sekda Merangin Arfandi Ibnu Hajar.

Kasus ketiga yakni dugaan korupsi dalam bentuk pemberian gratifikasi terhadap 34 mantan anggota DPRD Kota Jambi. Tersangkanya 34 anggota dewan kota periode 2004-2009. Beberapa berkas baru P19. Keempat dugaan korupsi pengelolaan DAK Tebo dengan tersangka Dumyati, berkasnya saat ini baru tahap I.

Kemudian kasus ditangani Polres Tanjab Timur yakni penyalahgunaan dana RIS-PNPM Mandiri 2009 senilai Rp 250 juta di Desa Sinarwajo, Kecamatan Mendaharaulu, yang dilaksanakan OMS dan masih dalam proses lidik.

Kasus lain, dugaan korupsi DAK bidang pendidikan 2009 yang dialokasikan untuk pengadaan meubeler SD di Kecamatan Nipahpanjang dan Kecamatan Berbak, dengan harga Rp 16,8 juta per paket.

Selanjutnya, kasus dugaan tindak pidana korupsi di Dinas Pendidikan Bungo, pada kegiatan penyediaan biaya operasional madrasah tahun anggaran 2009. Penyidik Polres Bungo yang menangani kasus ini masih berkoordinasi dengan BPKP Jambi. Dari Rp 7,5 miliar kerugian Negara, baru Rp 127,5 juta yang berhasil diselamatkan.

Sementara di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi kasus korupsi yang ditangani sejak Januari hingga November 2010, tercatat 58 kasus dugaan korupsi yang mereka tangani hingga di tingkat penyidikan. Jumlah ini sudah melampaui target yang ditetapkan, 56 kasus.

Selain 58 kasus di tingkat penyidikan, ada 17 kasus lainnya sedang ditangani di tingkat penyelidikan dan pengumpulan data serta bukti awal (pulldata). Selain itu, selama 2010, 30 kasus telah ditingkatkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di pengadilan.

Uang Negara yang berhasil diselamatkan dari perbuatan korupsi sebanyak Rp 934.288.421. Selain itu, pada tahap penyidikan, ada lagi uang yang disita sebagai barang bukti sebanyak Rp 1.179.067.000.

Kemudian ada uang pengganti dari kasus korupsi yang sudah diputus, jumlahnya Rp 105.929.450. Sedangkan dalam urusan perdata di luar pesidangan, uang yang diselamatkan berjumlah Rp 810.923.483,30. (selengkapnya lihat info grafis).

Relawan Transparency International Indonesia (TII) Jambi Budi Setiawan menilai, penanganan kasus korupsi oleh jajaran Polda Jambi dan Kejati Jambi masih lamban. Tercapainya target Kejati Jambi menuntaskan sejumlah kasus korupsi di Jambi tak perlu dibanggakan.

Menurut Budi, salah satu kasus dugaan korupsi yang masih ditunggu masyarakat Jambi adalah kasus korupsi PLTD Muarojambi yang menyeret Wakil Bupati Muarojambi Mukhtar Muis sebagai tersangka. Status kasus ini hingga kini tak ada kejelasan. ruk

Gubernur Jambi Prihatin Dengan Jumlah Buta Aksara di Provinsi Jambi

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Hasan Basri Agus (HBA) mengaku prihatin mengetahui jumlah penyandang buta huruf atau buta aksara di Provinsi Jambi mencapai 89.725 jiwa. Dirinya juga kaget mendengar angka buta aksara di Jambi mencapai angka tersebut.

Menurut HBA, berdasarkan data dari BPS Jambi, puluhan ribu masyarakat yang buta huruf ini, tersebar di semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Bahkan 4 kabupaten di antaranya, jumlah penduduk buta aksara masing-masing daerah tersebut di atas angka 10 ribu jiwa.

“Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 13.776 penduduknya buta aksara, kemudian di Kerinci 11.220 jiwa, Muarojambi 10.814 jiwa dan Tanjung Jabung Barat mencapai 10.063 jiwa,”katanya.

Disebutkan, HBA akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jambi guna mengetahui dengan jelas jumlah buta aksara di Provinsi Jambi tersebut. Provinsi Jambi akan memprogramkan untuk menuntaskan buta aksara itu.

Dinas Pendidikan Provinsi Jambi telah mendapat tambahan anggaran Rp 40 miliar. Jumlah buta aksara di Provinsi Jambi akan dituntaskan lima tahun ke depan.

Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Handayani mengatakan, dana untuk penuntasan buta aksara di Dinas Pendidikan Provinsi Jambi hanya sebagai lahan KKN.

Dirinya juga merasa tertipu dengan kepemimpinan mantan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Rahmad Derita yang pernah mengatakan, buta aksara di Provinsi Jambi sudah tidak ada lagi, namun di Kabupaten Bungo dan lainnya masih banyak.

“Kami sudah menganggarkan dana pada APBD 2011 Provinsi Jambi untuk menuntaskan buta aksara. Bahkan kami berharap pada 2011 ini Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bisa menuntaskan buta aksara ini. Minimal 50 persennya berkurang,”katanya. ruk

Kejagung Pelajari Surat Penangguhan Penahanan Dua Anggota DPRD Kota Jambi

Jambi, BATAKPOS

Kejaksaan Agung (Kejagung) kini masih mempelajari surat permohonan penangguhan penahanan dua oknum anggota DPRD Kota Jambi yakni Zulkifli Somad dan Ridwan Wahab yang diajukan DPRD Kota Jambi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Keputusan penangguhan penahanan oknum dewan yang terlibat kasus korupsi itu ada di Kejagung

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jambi, BD Nainggolan, Rabu (15/12) mengatakan, pihak Kejari maupun Kejati tidak memiliki kewenangan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan tersebut.

Pihaknya sudah meminta Kejari Jambi untuk segera melimpahkan penanganan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jambi. Rencana Dakwaan (Rendak) kedua tersangka sudah siap.

“Kita segera mempercepat prosesnya, dan melimpahkan ke pengadilan. Setiap tersangka punya hak mengajukan penangguhan, bisa dari dari keluarga, juga dari pengacara. Namun dikabulkan atau tidak itu merupakan kewenangan Kejagung RI,”katanya.

Zulkifli Somad merupakan mantan Ketua DPRD Kota Jambi dua periode (2000-2004-2009 (PAN). Kini terpilih kembali jadi anggota DPRD Kota Jambi dari (PKB). Sementara Ridwan Wahab (P Demokrat). Keduanya ditahan pihak Kejaksaan Jambi sejak Jumat lalu di kelas II A Jambi. ruk

UMP Jambi 2011 Dipatok Rp 1.028.000

Jambi, BATAKPOS

Upah Minimum Provinsi (UMP) Jambi tahun 2011 ditetapkan sebesar Rp 1.028.000 dari standar kehidupan layak Rp 1.027.791. Ada empat faktor yang mendasari penetapan UMP yakni pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, jumlah perusahaan yang marjinal, dan batas minimal tingkat kebutuhan hidup layak (KHL).

Selain itu, kenaikan UMP memperhatikan pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera. Guna sosialisai, telah disampaikan ke semua kabupaten kota dalam Provinsi Jambi. Dari masing-masing dinas tenaga kerja kabupaten/kota nanti akan disampaikan ke masing perusahaan yang ada.

Diharapkan semua pihak bisa menaati UMP yang telah ditetapkan tersebut. UMP ini efektif berlaku mulai Januari 2011 ini. Pada tahun 2009, UMP di Provinsi Jambi ditetapkan sebesar Rp 784.000. Kemudian pada tahun 2010 dinaikkan menjadi Rp 900 ribu. Dan 2011 ini ditetapkan di atas kebutuhan hidup layak (KHL).

Demikian dijelaskan Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Provinsi Jambi, Raflinur di Jambi, Rabu (15/12). Disebutkan, tiap tahun, Pemprov Jambi terus menaikkan UMP.

Untuk 2011 ditetapkan melebihi batas kebutuhan hidup layak (KHL). UMP Jambi ini ditetapkan dengan SK Gubernur Nomor 417/Kepgub/DISSOSNAKERTRANS/2010 tertanggal 26 November 2010. Penetapan dan usulan UMP itu, tiap tahunnya terus meningkat sesuai dengan peningkatan ekonomi dan kebutuhan masyarakat, terutama pekerja.

Dikatakan, upah pada sektor informal, telah disesuaikan. Misalnya untuk toko pakaian, para pemilik toko pakaian tersebut mampu membayar upah sesuai peraturan tersebut.

“Upah minumum yang ditetapkan ini wajib dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawannya. Sedangkan untuk upah tertinggi yang telah dibayarkan perusahaan, tidak boleh diturunkan sesuai UMP. Penetapan UMP juga melalui serangkaian penelitian terhadap perusahaan, kebutuhan hidup, dan melibatkan organisasi serikat pekerja yang ada,”katanya.

Para pekerja juga diminta untuk menuntut haknya jika pihak perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai UMP tersebut. Para calon pekerja juga diminta untuk

Menayakan lebih awal upah yang diterima saat kontrak kerja dilakukan. ruk

Polda Jambi Akan Pecat Oknum Polisi Terlibat Perampokan

Enam Pelaku Masih Diburu

Jambi, BATAKPOS

Kapolda Jambi Brigjend Pol Bambang Suparsono akan menindak tegas oknum anggota Kepolisian Air dan Kelauatan Jambi, Brigadir Jailani yang terlibat dalam aksi perampokan dengan menggunakan senjata api (senpi). Jailani teramcan dipecat tidak hormat.

Demikian ditegaskan Brigjend Pol Bambang Suparsono kepada wartawan, Selasa (14/12) terkait dengan anggotanya yang terlibat dalam aksi perampokan uang senilai Rp 1,3 miliar milik PT Inwha yang bergerak di bidang migas dengan menggunakan senpi rakitan.

Menurut Bambang, 8 dari 14 orang tersangka sudah tertangkap dan kini melakukan penyelidikan, pengembangan dan melakukan pengejaran terhadap 6 orang tersangka lainnya yang berhasil kabur.

Disebutkan, para pelaku terdiri dari 2 kelompok yaitu dari kelompok Palembang yang bertindak sebagai eksekutor dan kelompok Jambi yang memberikan fasilitas. Salah satu karyawan PT. Inwhan juga terlibat didalamnya saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian.

Korban perampokan, Tukimin, hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Mayang Medical Center sejak kejadian Jumat (11/12) lalu. Tukimin terkena tembakan dibagian paha bagian belakang hingga nyaris tembus dan kini kondisinya berangsur membaik.

Menurut Tukimin, sejak awal dirinya sudah curiga ada mobil yang membututinya sejak dari Bank Mandiri di daerah pasar Jambi. Sempat terjadi salip-salipan antara mobil pelaku dengan mobil yang ditumpangi korban bersama 3 orang temannya dan satu orang supir.

Saat melintas di jalan lintas Jambi-Palembang, tepatnya di km 38 Desa Ibru Kecamatan Mestong Kabupaten Muarojambi, mobil korban dihadang mobil pelaku. Kemudian pengemudi mobil korban, Antoni turun dan melihat 4 pelaku turun dari mobil dengan senjata api kemudian Antoni kabur.

Pelaku masuk dari pintu sopir dan membukan pintu belakang dan mengambil tas berisi uang Rp 1,3 miliar untuk gaji karyawan yang berada disamping korban. Sempat terjadi tarik menarik hingga akhirnya pelaku memberikan dua tembakan keudara.

Korban Tukimin masih mempertahan kan tas berisi uang tersebut dan akhirnya pelaku menembak paha dibagian belakang sebelah kiri dan korbanpun tersungkur dan pelaku berhasil membawa lari tas tersebut.

Menurut polisi, diduga otak dari aksi perampokan tersebut adalah seorang wanita yang merupakan karyawan PT Inwha, Nely Asmini, warga Sumatera Selatan. Hingga saat ini Nely masih dalam pengejaran polisi.

Delapan orang tersangka berikut barang bukti berupa uang tunai Rp 144 juta, beberapa unit handphone, dompet, dua senjata api rakitan dan 10 butir peluru aktif, kapak, linggis, tiga unit mobil dan motor yang digunakan saat beraksi ditahan Mapolda Jambi.

Menurut Kapolda Jambi, para tersangka akan dikenakan dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Warga juga diminta untuk meminta pengawalan polisi saat mengambil uang dari bank dengan jumlah banyak. ruk

DPRD Kota Jambi Ajukan Penangguhan Penahanan Dua Anggotanya yang Ditahan

Kasus Pemerasan


Jambi, BATAKPOS

Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Jambi mengajukan penangguhan penahanan Zulkifli Somad dan Ridwan Wahab (Anggota DPRD Kota Jambi) yang Jumat lalu ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jambi dalam kasus dugaan pemerasan biaya angkut sampah CV Usaha Sehat Bersama (USB).

Ketua DPRD Kota Jambi, Zainal Abidin, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Meisita Arifin dan puluhan anggota dewan telah mengajukan surat penangguhan penahanan dua anggota dewan tersebut kepada Kejati Jambi.

“Permohonan penangguhan penahanan seusai prosedur secara tertulis sudah kita ajukan. DPRD Kota Jambi yang menjamin penangguhan. Alasan penangguhan penahanan menurut karena kedua tersangka merupakan anggota Panggar yang sedang berkonsentrasi untuk menyusun APBD Kota Jambi tahun 2011,”katanya.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Jambi, Andi Ashari membenarkan permohonan penangguhan penahanan terhadap kedua tersangka sudah masuk dan akan di pelajari terlebih dahulu.

Menurut catatatn BATAKPOS, dua oknum anggota DPRD Kota Jambi, Zulkifli Somad (PKB) dan Ridwan Wahab (Partai Demokrat) tergolong lihai dan "jago" korupsi. Betapa tidak, jabatan sebagai ketua di dewan dimanfaatkan untuk menguras uang rakyat dengan modus gratifikasi (permintaan uang).

Keduanya pun kini masuk penjara dalam dua kasus gratifikasi (permintaan uang) .Kasus pertama yang menjerat mantan ketua dewan (ZA) dan mantan ketua komisi (RW) itu, yakni gratifikasi proyek pengelolaan sampah oleh CV Usaha Sehat Bersama (USB) Jambi.

Dalam kasus ini keduanya telah dijadikan tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Keduanya disangkakan sebagai aktor utama korupsi bentuk gratifikasi dari CV USB sebesar Rp 725 Juta.

Bukti-bukti gratifikasi tersebut telah disampaikan Pimpinan CV USB, Syafruddin kepada Kejati Jambi. Bukti itu berupa berupa dua buah kaset yang berisikan percakapan kliennya dengan sejumlah anggota Dewan Kota Jambi terkait permintaan sejumlah uang oleh ZA dan RW.

Mantan Ketua DPRD Kota Jambi selama dua periode yang kini duduk lagi sebagai anggota dewan, (ZS), dilaporkan Syafruddin karena meminta sejumlah uang dengan janji penambahan anggaran belanja kebersihan tahun 2007-2009 pada APBD Kota Jambi yang sebelumnya diajukan oleh pihak USB.

Kasus kedua dugaan korupsi yang melibatkan ZA dan RW juga terjadi pada gratifikasi Rp 300 juta guna memuluskan dua Peraturan Daerah (Perda) yang diajukan Walikota Jambi Arifien Manap 2005 lalu.

Kasus korupsi gratifikasi ini kini ditangani Satuan II Dit Reskrim Polda Jambi. Penyidik telah melakukan pemeriksaan mantan Walikota Jambi Arifien Manap dan 10 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009.

Oknum ZA dan RW juga disebut-sebut sebagai aktor intelektual korupsi gratifikasi guna meloloskan dua Perda yakni Perda mengenai minuman keras (miras) dan pengesahan nama Rumah Sakit Abdul Manap Kota Jambi.

Bukti kuat yang dipegang Polda Jambi yakni rekaman berdurasi 10 menit yakni 10 anggota dewan Periode 2004-2009 (kini 5 anggota dewan terpilih kembali) bagi-bagi uang dari mantan Walikota Jambi.

Sepuluh Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 bagi-bagi uang suap dari mantan Walikota Jambi di rumah pribadi Wakil Ketua DPRD Periode 2004-2009 H Asmawi Syamsuri di Gang Pipit II No 95 JL Jenderal Sudirman Rt 24 Kelurahan Tambak Sari, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi sebesar Rp 300 juta.

Lima dari 10 Anggota DPRD Kota Jambi Periode 2004-2009 yang menerima dana gratifikasi itu yakni H Asmawi Syamsuri (Golkar), Zulkifli Somad (PAN), Sukarno (Demokrat), Efron Purba (PDS), Ridwan (Demokrat). ruk

Gubernur Jambi Himbau Petani Kembangkan Perkebunan Karet

Jambi, BATAKPOS

Gubernur Jambi Drs. H. Hasan Basri Agus, MM meminta petani di Provinsi Jambi untuk mengembangkan perkebunan karet daripada kelapa sawit. Modal perkebunan karet lebih murah jika dibandingkan dengan perkebunan karet. Karet merupakan komuditas perkebunan dan Jambi yang cukup menjanjikan.


Hal itu dikatakan Hasan Basri Agus didampingi Bupati Muaro Jambi H. Burhan Nurdin Mahir, saat melakukan penanaman bibit karet program pengembangan karet rakyat Provinsi Jambi tahun 2010, yang dipusatkan di Desa Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muarojambi, Selasa (14/12).

Disebutkan, Provinsi Jambi memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik migas, batu bara, emas, marmer, bahan semen maupun bahan-bahan tambang lainnya, yang semuanya tidak dapat diperbaharui, sehingga tidak menjamin untuk bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan.

“Oleh karenanya, strategi dan kebijakan dalam pembangunan haruslah diarahkan pada pemanfaatan lahan yang masih luas untuk pembangunan sektor pertanian dan perkebunan. Hal ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi 2011 – 2015, bahwa pembangunan Bidang Pertanian/Perkebunan menjadi salah satu prioritas program pembangunan,”katanya.

Menurut Hasan Basri Agus, pemerintah terus mendorong pertumbuhan sektor perkebunan, yang pernah mengalami zaman keemasan pada tempo dulu. Karenanya Pemerintah Provinsi Jambi bertekat kembali pada komoditi unggulan karet, dalam artian perlu langkah startegis dalam mengembangkan kebun karet dengan menggunakan bibit unggul, pemupukan dan penyuluhan yang intensif.

Karet sebagai salah satu komoditi unggulan perkebunan Provinsi Jambi sudah lebih 100 tahun menjadi sumber pendapatan daerah dan merupakan sumber pendapatan sebagian besar petani. Terlebih harga komoditi karet saat ini, mengalami peningkatan yang cukup signifikan, sehingga mendorong minat petani di hampir semua kabupaten, untuk mengusahakan karet, tegas gubernur.

Dikatakan, program pengembangan karet rakyat yang telah dilaksanakan di Provinsi Jambi sejak tahun 2006-2010, melalui dana APBD Provinsi Jambi telah mencapai 45.254 ha, melalui dana APBD Kabupaten seluas 16.700 ha dan melalui dana APBN seluas 3.746 ha. Diharapkan luasan kebun karet rakyat yang diremajakan akan terus meningkat, sehingga produksinya juga akan terus mengalami peningkatan.

Bupati Muaro Jambi menyampaikan, Kabupaten Muaro Jambi memiliki sumber daya alam seperti potensi perkebunan karet. Khusus perkebunan karet, Muarojambi hingga tahun 2009 memiliki kebun karet seluas 60.000 ha, dengan produksi mencapai 26.487 ton per tahun.

Hadir pada kesempatan ini Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Gamal Naser, yang diwakili Sekretaris Jenderal Perkebunan, Ir. Mukti Sarjono, MSc, Kepala Dinas / Instanasi Provinsi Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, anggota Kelompok Tani Setiti Jayo, tokoh masyarakat dan undangan lainnya. ruk