 |
NON TUNAI: Acara launching sosialisasi penerapan lingkungan
less cash society (LCS) atau Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dilakukan di
Program Diploma Ekonomika dan Bisnis, Sekolah Vokasi UGM, Rabu (20/8). Beberapa
bank mitra seperti Mandiri, BNI, BRI dan BCA bergabung bersamaan dengan acara
Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) 2014. FOTO DETIK.COM
|
JAKARTA-Bank Indonesia (BI) sudah menetapkan dua jenis uang
elektronik, yaitu berbentuk kartu dan ponsel. Transaksi masyarakat dibatasi
hingga Rp 20 juta per bulan menggunakan fasilitas ini. Sementara sekitar 10
ribu mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih menjadi pilot project
sosialisasi penerapan lingkungan less cash society (LCS) atau Gerakan Nasional
Non Tunai (GNNT) di DIY.
DEWI RACHMAT KUSUMA, Jakarta
Direktur Eksekutif Departemen Pengembangan Akses Keuangan dan UMKM BI Eni
Panggabean mengatakan, masyarakat dianjurkan untuk menggunakan uang elektronik
dalam melakukan transaksi. Maksimal penggunaan uang elektronik ini yaitu Rp 5
juta per hari per orang atau secara kumulatif maksimal mencapai Rp 20 juta per
orang setiap bulannya.
“Limit transaksi per orang Rp 5 juta sehari. Sebulan maksimal Rp 20 juta,"
ujar Eni saat acara sosialisasi Surat Edaran (SE) Lembaga Keuangan Digital
(LKD) dan Uang Elektronik di Gedung BI, Thamrin, Jakarta, Rabu (20/8).
Dia menjelaskan, saat ini sudah ada 18 penerbit uang
elektronik. Melalui penerbit tersebut, masyarakat bisa melakukan isi ulang
(top-up) uang elektronik.
“Kalau lihat potensi, semua yang massal seperti transportasi itu paling efektif
bayar pakai uang elektronik, seperti bis, kereta, tol gate, taksi,"
kata Eni.
Dia menambahkan, masyarakat juga bisa memilih jenis uang elektronik, ada yang registered dan non
registered. Bedanya, saldo uang elektronik registered jumlahnya bisa mencapai
Rp 5 juta, sementara non registered dibatasi hanya Rp 1 juta.
“Saldo yang unregistered maksimal Rp 1 juta. Kalau yang registered boleh Rp 5
juta. Jadi kalau yang registered kalau kartunya hilang bisa diblokir, orang
lain nggak bisa gunakan kartunya. Ini juga untuk meminimalkan uang elektronik
dari pembiayaan terorisme atau penyalahgunaan dan lain-lain," tandasnya.
18 penerbit uang elektronik tersebut terdiri dari 8 bank umum, 1 BPD, dan 9
lembaga selain bank (LSB). Bank umum yang menjadi penerbit adalah PT Bank
Central Asia Tbk (BCA), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Mega Tbk, PT Bank Negara
Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), PT Bank Permata Tbk,
PT Bank CIMB Niaga Tbk, dan PT Bank Nationalnobu.
Sedangkan BPD yang memiliki uang elektronik adalah Bank DKI Jakarta. Sementara
itu, delapan LSB yang menjadi penerbit adalah PT Indosat, PT Skye Sab
Indonesia, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Telekomunikasi Selular, PT XL
Axiata, PT Finnet Indonesia, PT Artajasa Pembayaran Elektronis, PT Nusa Satu
IntiArtha, dan PT Witami Tunai Mandiri.
Gerakan Nasional Non Tunai
Sementara dari Yogyakarta dilaporkan, sekitar 10 ribu
mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada (UGM) dipilih menjadi pilot project
sosialisasi penerapan lingkungan less cash society (LCS) atau Gerakan Nasional
Non Tunai (GNNT) di DIY.
Pembayaran non tunai ini diharapkan dapat menghemat biaya
pencetakan uang kertas, meminimalkan penerimaan uang palsu atau rusak,
mempermudah transaksi ekonomi dan memperluas akses masyarakat terhadap
perbankan.
Acara launching dilakukan di Program Diploma Ekonomika dan
Bisnis, Sekolah Vokasi UGM, Rabu (20/8/2014). Beberapa bank mitra seperti
Mandiri, BNI, BRI dan BCA bergabung bersamaan dengan acara Pelatihan Pembelajar
Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) 2014.
“Ada 50 ribuan mahasiswa yang kuliah di UGM dan pasti
transaksi ritelnya akan tinggi," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia
(BI) Yogyakarta, Arief Budi Santoso.
Menurut dia UGM dipilih sebagai pilot project GNNT dengan pertimbangan jumlah
mahasiswa yang cukup besar. Transaksi ritel di sekitar kampus yang cukup
tinggi.
Menurut Arief, penggunaan alat pembayaran non tunai terus
meningkat. Hal itu tercermin dari pertumbuhan jumlah instrumen volume dan
nominal transaksi Alat Pembayaran Melalui Kartu (APMK) serta uang elektronik
sejak tahun 2008.
Sampai tahun 2013 tercatat volume transaksi APMK sebesar
3,46 juta transaksi dengan nominal mencapai Rp. 3.797,37 triliun atau tumbuh
sebesar 23,89% dibandingkan tahun 2012. Selain itu dari keseluruhan transaksi
APMK, pembayaran dengan menggunakan kartu ATM dan kartu debit mencapai puncak
dengan porsi tidak kurang dari 75 persen selama 3 tahun terakhir.
“Belum lagi pada transaksi kecil-kecil atau mikro dan
retail, penggunaan uang elektronik sebagai alat pembayaran juga terus
naik," katanya.
Sementara itu Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan dan
Sistem Informasi, Dr Didi Achjari, Akt, MCom mengatakan UGM sudah sejak lama
menerapkan pembayaran non tunai ini. Bank-bank mitra UGM juga telah bekerjasama
dengan beberapa fakultas dalam berbagai transaksi pembayaran non tunai sehingga
terbantu dari segi akuntabilitas maupun efisiensi.
“Tahun 2005 kita sudah laksanakan di UGM. Ke depan dengan program ini tentu
semakin terbuka peluang pengembangan di sisi bisnisnya," kata Didi. (dtk/lee)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar