.

.
.

Monday, 2 February 2015

Tidak ada Lagi Alasan Melantik BG

BERKAR: Razman Nasution, Pengacara Komjen Budi Gunawan membawa kasus hukum kliennya ke Komisi III DPR. Dengan membawa 3 dus isi berkas, mereka menyerahkannya ke Komisi III DPR. Pool/Lamhot Aritonang/detikFoto. 

Komjen Budi Gunawan



Gusdurian Doakan KPK

Sudah 23 hari berlalu sejak nama Komjen Budi Gunawan (BG), diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR untuk menjadi Kapolri. Pada 15 Januari 2015, DPR menyetujui usulan Jokowi tersebut. Sementara itu puluhan orang dari Gusdurian (pecinta Gus Dur) malam ini menggelar istighosah di depan pintu utama Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Minggu (1/2) malam. Mereka mendoakan agar para pimpinan KPK diberi kekuatan dalam memberantas koruptor.

Semestinya, Jokowi langsung melantik BG sebagai Kapolri. Namun, Jokowi justru memberhentikan Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman dan menunda pelantikan BG. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti diperintahkan Jokowi menjalankan tugas dan tanggung jawab Kapolri.

Keputusan menunda pelantikan ditempuh karena pada 13 Januari 2015, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan BG sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan suap. BG keberatan dan mempraperadilankan KPK. Sejumlah kalangan meminta Jokowi agar tidak melantik BG.


"Sudah hampir semua lembaga merekomendasikan saudara BG tidak dilantik. Ada tim sembilan, para advokat, kelompok sosial telah nyatakan sikapnya. Sejatinya, tidak ada lagi alasan melantik Pak BG," kata Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti di Jakarta, Minggu (1/2).

Akan tetapi, Jokowi bergeming. Jokowi lebih menunggu hasil sidang praperadilan yang direncanakan digelar Senin (2/2).

Apabila Jokowi tetap melantik BG, menurut Ray situasi politik dan sosial kemasyarakat akan gaduh. "Kalau dilantik, pasti kita akan ribut terus dalam setahun sampai saudara BG dinyatakan bersalah atau tidak oleh pengadilan tipikor. Boleh jadi akan ada kelompok lain yang memanfaatkan situasi. Akan jauh kerugian dialami bangsa ini dan Pak Jokowi," ujarnya.

Partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru mendesak Jokowi segera melantik BG. 

Raya berpendapat, Jokowi perlu berkomunikasi intens dengan parpol pendukungnya. "Kami lihat, ada gap komunikasi antara Presiden dan partai pendukung. Sebelum mengambil keputusan apapun, Presiden perlu komunikasi dengan pihak pendukungnya seperti PDIP," ucapnya. 

Bijak Pak Jokowi

Pakar hukum tata negara Refly Harun meminta Presiden Joko Widodo tak melantik Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Pembatalan pelantikan akan menghindarkan pemerintahan Jokowi dari kontroversi.

“Jauh lebih bijak kalau kemudian Presiden hilangkan hal-hal kontroversial," ujar Refly di Bakul Cafe, Jl Cikini Raya, Jakarta, Minggu (1/2).

Menurut Refly, tidak ada salahnya Jokowi mencari calon kapolri baru. Apalagi PDIP mengatakan Komjen Budi bukan titipan Megawati.

"Karena PDIP sudah bilang BG bukan titipan Bu Mega, berarti kan tidak ada masalah politik bila Presiden ganti calon," ucapnya.

Jokowi juga tak perlu takut kehilangan dukungan partai politik jika membatalkan pencalonan Komjen Budi. Dia yakin rakyat akan tetap mendukung Jokowi.
"Jokowi bisa gunakan perspektif publik karena publik tidak ingin ada calon Kapolri yang tidak bersih," ucapnya.

Gusdurian Doakan KPK 

Puluhan orang dari Gusdurian (pecinta Gus Dur) malam ini menggelar istighosah di depan pintu utama Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka mendoakan agar para pimpinan KPK diberi kekuatan dalam memberantas koruptor.

"Istighosah artinya minta tolong, kita minta tolong kepada Allah, agar pimpinan KPK diberi ketahanan untuk melawan perbuatan jahat, perbuatan korupsi yang telah menggerogoti sendi kehidupan," kata Ustadz Abdul Muqsith Alghazali saat menyampaikan 'Tausiah Anti Korupsi' di gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (1/2/2015).

Ditambahkan Muqsith, mereka memanjatkan doa karena saat ini KPK sedang menghadapi musibah luar biasa sebab pelaku korupsi melakukan perlawanan balik. Dia berharap, kehadiran para santri dapat menambah 'amunisi' bagi kuatan KPK yang sedang menghadapi musibah tersebut.

"Kalau kebenaran itu telah datang, maka kebathilan akan hancur, itu Firman Allah. Tapi jangan lupa, kebenaran yang tidak terorganisasi akan kalah dengan korupsi yang terorganisasi," ujarnya.

Selain istighosah di Gedung KPK, menurutnya, para santri yang tersebar di‎ pesantren-pesantren seluruh Indonesia juga terus berdoa untuk KPK.

"Saya kira seluruh santri di Indonesia terus berdoa agar terselamatkan dari korupsi yang sistematis yang melakukan perlawanan balik. Kita berikan dukungan moral agar KPK tak surut menghadapi golongan yang balik menyerang," tuturnya.

(sp/dtk/lee)


No comments: