AKSI massa yang menolak rencana kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah yang akan dilaksanakan awal April mendatang, masih terus berlangsung hingga kini. Bahkan, aksi-aksi serupa sudah menyebar di hampir seluruh kota di tanah air.
Yang sangat disayangkan, acapkali aksi yang mayoritas dimotori oleh kalangan mahasiswa ini justru berujung ricuh dan bentrok dengan aparat keamanan. Tak terelakkan lagi, beberapa orang baik dari pendemo maupun aparat sudah ada yang menjadi korban.
Yang cukup menghebohkan terjadi di Kota Ambon. Saat itu, kelompok mahasiswa yang melakukan demo akhirnya harus bentrok dan saling pukul dengan aparat keamanan. Pemicunya adalah ketika ada oknum dari kelompok massa yang nekat memukul Kapolres yang sedang mencoba menenangkan massa. Aparat yang tidak terima komandannya dipukul massa langsung bereaksi dan memukul balik beberapa orang massa yang berhasil ditangkap.
Sungguh pemandangan yang sangat ironis. Sesama anak bangsa sendiri justru saling pukul dan saling serang dengan emosi yang tidak terkendali. Menanggapi kejadian ini, penulis mencatat dua hal. Pertama, kasus pemukulan terhadap Kapolres yang dilakukan oleh oknum massa tersebut jelas sebuah kesalahan fatal apalagi sang Kapolres sedang mencoba menenangkan suasana. Hal ini juga sangat tidak patut dilakukan karena tidak mencerminkan sikap yang seharusnya dari kaum-kaum intelektual. Seharusnya, mereka lebih bisa menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan anarki yang jelas-jelas merugikan banyak pihak. Sekali lagi, ini jelas merupakan keprihatinan bagi kita semua.
Di sisi yang berbeda, penulis berasumsi kejadian ini bisa jadi merupakan gambaran betapa emosi kemarahan publik saat ini sudah kian memuncak. Publik sepertinya sudah semakin kehilangan kesabaran dan juga nalar. Mereka tidak lagi memikirkan dampak yang bisa ditimbulkan dari tindakan-tindakan yang diambil. Ekspresi kekecawaan pun acapkali dilampiaskan tanpa memandang tempat, waktu, dan kondisi.
Hal ini juga yang tergambar dalam kasus penusukan Jaksa Sistoyo beberapa waktu lalu. Kita tidak habis pikir, kejadian tersebut justru terjadi di ruang sidang yang memang sedang mengadili Jaksa Sistoyo yang diduga pernah menerima suap saat melaksanakan tugasnya. Sambil berteriak ?penghianat?, pelaku nekat menusuk sang jaksa hingga terkapar dan harus dilarikan ke rumah sakit. Anehnya, sama sekali tidak ada kata-kata penyesalan dari pelaku. Sepertinya, ia memang sadar betul dan sudah nekat dengan konsekuensi yang akan timbul dari aksinya itu.
Ketidakhadiran Pemimpin
Inilah yang menjadi gambaran kondisi bangsa kita saat ini. Publik semakin berani (nekat?) menunjukkan kekesalan sekaligus kegeramannya terhadap pemerintah. Publik menilai pemerintah dan jajarannya sudah berkhianat dan tidak layak lagi untuk dipercaya. Upaya maupun janji-janji pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan dianggap sudah basi dan tidak bisa dipercaya.
Kondisi ini tentunya tidak terjadi begitu saja. Sebaliknya, ini merupakan akumulasi rasa kecewa publik yang merasa sudah berulangkali dibohongi. Janji-janji manis pemerintah memang seringkali tinggal janji belaka dan akhirnya membuat rakyat sangat kecewa. Dalam berbagai persoalan yang dihadapi rakyat, negara (pemerintah) justru sering tidak hadir.
Ketika rakyat mengadu, yang mereka dapatkan pun hanyalah janji-janji dan harapan yang tidak jelas kapan realisasinya. Pada saat yang bersamaan pula, pemerintah seringkali mengeluarkan kebijakan yang sama sekali tidak berpihak terhadap kepentingan rakyat. Misalnya tentang rencana kenaikan harga BBM bersubisidi. Pemerintah dinilai tidak peduli dengan beban hidup masyarakat yang sebenarnya sudah sangat berat. Jika ditambah lagi dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, yang biasanya diikuti dengan kenaikan harga bahan pokok lainnya, otomatis beban hidup masyarakat semakin bertambah.
Rasa kecewa masyarakat terhadap pemerintah pun terjadi karena pemerintah dinilai tidak serius menangani persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini. Kesan yang kemudian muncul pemerintah bermain-main, tidak sanggup, dan tidak peduli terhadap penyelesaian masalah-masalah tersebut. Tumpukan kasus yang masih belum terselesaikan hingga hari ini pun semakin banyak. Penegakan hukum masih lemah, sehingga sering dipermainkan oleh oknum-oknum tertentu. Alhasil, korupsi tumbuh subur, kriminalitas meningkat dan peredaran narkoba semakin meluas. Sementara itu, angka kemiskinan, anak putus sekolah, dan penderita gizi buruk pun kian meningkat.
Pemimpin yang seharusnya diharapkan bisa menjadi panutan dan teladan oleh masyarakat juga sudah kian langka. Sebaliknya jumlah pemimpin yang berkhianat justru semakin bertambah jumlahnya. Jumlah kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi semakin meningkat. Demikian halnya dengan para wakil rakyat yang ketahuan secara ?berjamaah? menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Beberapa pegawai di Dirjen Pajak pun berubah wujud menjadi ?pemalak? pajak kelas kakap untuk memperkaya diri sendiri. Tidak heran dalam usia yang relatif muda, mereka sudah mampu mengumpulkan dan menyimpan aset bernilai puluhan miliar rupiah.
Kegaduhan antar politisi di ruang publik pun kian menambah kejengkelan. Polah para politisi dari hari ke hari memang semakin memuakkan. Tanpa ragu-ragu mereka menunjukkan kekonyolan-kekonyolan ke publik tanpa peduli itu akan semakin membuat rakyat terluka. Maka wajarlah, publik semakin apatis terhadap politik. Partisipasi publik dalam pelaksanaan Pemilu dalam beberapa waktu belakangan ini terus merosot tajam.
Sulit dipercaya jika para pemimpin tidak mengetahui masalah-masalah yang terjadi saat ini. Persoalan yang sebenarnya adalah acapkali mereka justru tidak peduli dan melakukan pembiaran. Mereka sudah terlalu sibuk mengejar ambisi kepentingan pribadi dan kelompoknya. Tentu saja ini sangat berbahaya. Ekspresi kemarahan publik dalam tindakan-tindakan di luar nalar dan kewajaran yang terjadi belakangan ini seharusnya dijadikan peringatan dan pesan penting bahwa publik sudah jemu merasa dipermainkan dan dibohongi.
Untuk menghindari kekacauan yang lebih dahsyat lagi, hendaknya para pemimpin mulai dari tingkat daerah hingga pusat mulai berbenah. Harus dipikirkan sekaligus dilakukan upaya-upaya untuk mereduksi kemarahan publik. Ini merupakan kebutuhan yang sangat penting dan mendesak. Publik butuh bukti bukan kata-kata. Janji-janji surga dan harapan-harapan manis sudah tidak sanggup lagi menenangkan mereka. (Stevan Ivana Manihuruk)Penulis adalah alumnus Fisipol USU, saat ini tinggal di Jambi. http://www.medanbisnisdaily.com Penulis adalah Alumnus FISIPOL USU dan pemerhati masalah sosial dan politik
Tidak ada komentar:
Posting Komentar