 |
| Ilustrasi PPDB |
Salah seorang kepala sekolah SMA Swasta di Kota Jambi yang meminta identitasnya tak dituliskan kepada Harian Jambi, Senin 14 Juli 2014 mengatakan, hingga memasuki ajaran baru ini, pihak sekolah swasta di Kota Jambi masih kesulitan mendapatkan siswa baru.
“Jika sekolah negeri SMP dan SMA di Kota Jambi juga membuka PPDB gelombang kedua, maka hal itu melanggar undang-undang pendidikan. Belum pernah sekolah negeri melakukan aktivitas belajar pada sore hari. PPDB gelombang kedua itu hanya modus oknum-oknum sekolah negeri tertentu untuk mencari uang dari PPDB ini,” katanya.
Sumber ini juga menentang keras peryataan Ketua Komisi D DPRD Kota Jambi Jefri Bintara Pardede, yang menyatakan, PPDB diusulkan dilaksanakan dua kali. Alasannya karena banyaknya siswa yang tidak terjaring saat penerimaan siswa baru tahun 2014 ini.
Peryataan Jefri Pardede PPDB gelombang kedua guna menampung siswa yang tidak terjaring di PPDB sebelumnya, dengan beda waktu belajarnya dengan pertama yaitu masuk sore, hal itu tidak mungkin.
Disebutkan, pihak sekolah swasta di Jambi akan mengancam unjuk rasa jika sekolah negeri melakukan PPDB gelombang kedua dengan menampung siswa untuk belajar sore.
“Janganlah ditambah-tambah kuota PPDB di sekolah negeri ini. Salah satu kepala sekolah yang ngotot PPDB gelombang dua itu adalah Kepala Sekolah SMA 5 Kota Jambi. Kepsek ini dulu juga bermasalah di SMA 4 Kota Jambi karena menampung siswa baru lewat jalur ilegal dengan bayaran hingga Rp 5 jutaan persiswa,” ujar sumber ini.
Sumber ini juga meminta Walikota Jambi Sy Fasya untuk tidak menyetujui usulan PPDB gelombang kedua di sekolah negeri di Kota Jambi. Karena hingga kini sekolah swasta di Kota Jambi masih kekurangan siswa. “Sekolah swasta juga butuh murid, tidak hanya sekolah negeri,” ujar sumber ini. (Rosenman Manihuruk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar