Kab.
Batanghari (Humas Pemprov Jambi), Penjabat (Pj) Gubernur Jambi,
Dr.Ir.H.Irman,M.Si meminta jajaran Pemerintah (Pemkab) Batanghari
siapkan produk unggulan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Gubernur Jambi dalam Silaturrahmi
dan
Rapat Kerja Pj.Gubernur Jambi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten
Batanghari, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Batanghari, Selesa
(24/11) siang.Irman menyatakan, MEA telah ditetapkan pada KTT ASEAN pada tahun 1997, yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2016. "Sudah 18 tahun, tetapi gaungnya di daerah masih kurang, baru kedengaran akhir-akhir ini," ungkap Irman.
Irman menjelaskan, dengan diberlakukannya MEA, maka perdagangan barang dan jasa akan sangat terbuka antar sesama negara ASEAN, dan produk-produk Indonesia, termasuk produk Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari bersaing dan berhadapan bebas dengan produk negara-negara lainnya di ASEAN.
Irman berharap agar produk Indonesia, produk Provinsi Jambi, dan produk Kabupaten Batanghari mampu bersaing di pasar MEA nantinya, dan untuk untuk bisa bersaing, maka produk tersebut harus memiliki kualitas yang baik dan kompetitif.
Irman menegaskan, hanya jika produk Indonesia dan dan produk-produk daerah di Indonesia mampu bersaing, maka MEA akan membawa berkah bagi Indonesia, termasuk Provinsi Jambi.
Sejalan dengan itu, Irman meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk mempersiapkan produk unggulannya semaksimal mungkin.
"Kita akan bentuk tim untuk menentukan produk unggulan di Provinsi Jambi dan saya minta Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk membentuk tim untuk menentukan produk unggulan di Kabupaten Batanghari," terang Irman.
Irman menjelaskan, 4 hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi MEA: 1.SDM pelaku usaha, 2.Sistem, sistem yang canggih untuk menghasilkan kualitas yang kompetitif dan efisien, 3.Sarana dan prasarana, dan 4.Modal usaha.
Terkait modal usaha, Irman menyatakan bahwa Menko Perekonomian sudah meminta bank-bank untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Selain itu, Irman juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk melakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap UMKM di Kabupaten Batanghari.
Dalam rapat kerja tersebut, Irman juga memberikan arahan terkait 4 hal, yaitu:
1. Kebijakan untuk mengatasi kekurangan jam belajar anak sekolah karena beberapa kali anak sekolah diliburkan sebagai dampak dari kabut asap dari kebakaran lahan dan hutan.
Irman menyatakan, Ujian Nasional akan diselenggarakan pada April 2016.
Terkait dengan banyaknya kekurangan jam belajar mengajar sekolah, Irman mengemukakan, kebijakan yang diambil adalah ujian sekolah dilaksanakan setelah ujian nasional. Dan, hari libur digunakan untuk menutupi kekurangan jam belajar, dimana ada 33 hari hari libur.
Irman mengharapkan agar guru sejalan dengan anak didik dan orangtua dalam hal menggunakan hari libur untuk kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik.
2. Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, dengan kemungkinan terjadinya banjir dan tanah longsor.
Irman mengingatkan SKPD terkait untuk mengecek kesiapan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari yang digunakan menghadapi kemungkinan banjir dan tanah longsor.
Irman juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Batanghari menyediakan Posko Bencana Banjir dan Tanah Longsor di kecamatan-kecamatan.
Irman mengingatkan supaya penentuan status siaga atau darurat bencana banjir dan tanah longsor benar-benar menjadi perhatian, untuk mendapatkan dana on call di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana di daerah. "Menetapkan status sangat penting untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalu BNPB, karena BNPB memiliki anggaran on call (siap pakai)," tutur Irman.
3. Irman meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 untuk melaksanakan tugas semaksimal mungkin, untuk mensukseskan Pilkada Serentak tersebut.
Irman mengemukakan 4 peran Pemerintah Daerah dalam Pikada Serentak, yaitu 1.Dukungan anggaran, 2.Menciptakan suasana yang kondusif melalui Forkopimda, 3.Membuat Desk Pilkada (laporan harian dan laporan insidentil, dan 4.Netralitas PNS/ASN, Penyelenggara Pilkada, TNI/Polri.
Irman menghimbau seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya Pilkada Serentak.
Dikatakan oleh Irman, Pemerintah Provinsi Jambi sudah mempersiapkan Desk Pikada, untuk memonitor kondisi pra Pilkada, hari pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2015, dan pasca 9 Desember 2015, yang akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. "Desk Pilkada untuk mendukung terselenggaranya Pilkada Serentak dengan baik, khususnya pasca 9 Desember 2015. Desk Pilkada hanya untuk memonitor, bukan untuk intervensi," ujar Irman.
Irman mengingatkan supaya PNS benar-benar menjaga netralitas dalam Pilkada.
4. Irman meminta supaya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa direalisasikan semaksimal dan sebaik mungkin. "Tahun ini merupakan tahun pertama Dana Desa dari APBN, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Irman.
5. Perencanaan program dan kegiatan pembangunan harus sejalan dengan Nawa Cita, program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jokowi - JK, yang dilakukan dengan mindset (pola pikir) yang diperbaharui, yaitu Revolusi Mental. Artinya, program pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik jika aparatur pemerintahan memiliki mental yang baik.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE, dalam sambutannya mengemukakan, terkait anggaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah memberikan 100% dana hibah kepada penyelenggara Pilkada (KPU dan Panwaslu), TNI, dan Polri.
Fadhil Arief menyatakan, Pemerintah Kabupaten Batanghari telah membentuk Desk Pilkada Kabupaten Batanghari di Kesbangpol Batanghari.
Dalam sesi tanya jawab, hal yang mengemuka adalah bahwa realisasi Dana Desa di Kabupaten Batanghari sudah mencapai 81%, dan realisasi Alokasi Dana Desa sudah mencapai 72%. Irman pun mengapresiasi hal tersebut.
Peninjauan Pelaksanaan Dana Desa, Dana Samisake, dan ADD
Usai menyelenggarakan rapat kerja, Pj.Gubernur Jambi didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj.Aslinah Irman dan Peltu Sekda Batanghari dan rombongan melakukan peninjauan pelaksanaan Dana Desa (APBN) di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, berupa pembangunan Jalan Usaha Tani (pembukaan jalan baru dengan pengerasan batu) sepanjang 2.800 meter, dengan lebar 6 meter, dan anggaran Rp216 juta.
Setelah itu, Irman dan rombongan meninjau rumah yang dibedah dengan Program Satu Miliar Satu Kecamatan/Samisake (APBD Provinsi Jambi) di Dusun Baru Desa Sungai Buluh RT 04, milik Bpk. Junaidi.
Selanjutnya, Irman dan rombongan meninjau gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Jannah Desa Sungai Buluh, yang dibangun dari Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten Batanghari). (Mustar Hutapea
Kab. Batanghari (Humas Pemprov Jambi), Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr.Ir.H.Irman,M.Si meminta jajaran Pemerintah (Pemkab) Batanghari siapkan produk unggulan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Hal tersebut disampaikan oleh Pj. Gubernur Jambi dalam Silaturrahmi dan Rapat Kerja Pj.Gubernur Jambi bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Batanghari, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Batanghari, Selesa (24/11) siang.
Irman menyatakan, MEA telah ditetapkan pada KTT ASEAN pada tahun 1997, yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2016. "Sudah 18 tahun, tetapi gaungnya di daerah masih kurang, baru kedengaran akhir-akhir ini," ungkap Irman.
Irman menjelaskan, dengan diberlakukannya MEA, maka perdagangan barang dan jasa akan sangat terbuka antar sesama negara ASEAN, dan produk-produk Indonesia, termasuk produk Provinsi Jambi dan Kabupaten Batanghari bersaing dan berhadapan bebas dengan produk negara-negara lainnya di ASEAN.
Irman berharap agar produk Indonesia, produk Provinsi Jambi, dan produk Kabupaten Batanghari mampu bersaing di pasar MEA nantinya, dan untuk untuk bisa bersaing, maka produk tersebut harus memiliki kualitas yang baik dan kompetitif.
Irman menegaskan, hanya jika produk Indonesia dan dan produk-produk daerah di Indonesia mampu bersaing, maka MEA akan membawa berkah bagi Indonesia, termasuk Provinsi Jambi.
Sejalan dengan itu, Irman meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk mempersiapkan produk unggulannya semaksimal mungkin.
"Kita akan bentuk tim untuk menentukan produk unggulan di Provinsi Jambi dan saya minta Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk membentuk tim untuk menentukan produk unggulan di Kabupaten Batanghari," terang Irman.
Irman menjelaskan, 4 hal yang harus dipersiapkan untuk menghadapi MEA: 1.SDM pelaku usaha, 2.Sistem, sistem yang canggih untuk menghasilkan kualitas yang kompetitif dan efisien, 3.Sarana dan prasarana, dan 4.Modal usaha.
Terkait modal usaha, Irman menyatakan bahwa Menko Perekonomian sudah meminta bank-bank untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.
Selain itu, Irman juga meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk melakukan pembinaan yang berkesinambungan terhadap UMKM di Kabupaten Batanghari.
Dalam rapat kerja tersebut, Irman juga memberikan arahan terkait 4 hal, yaitu:
1. Kebijakan untuk mengatasi kekurangan jam belajar anak sekolah karena beberapa kali anak sekolah diliburkan sebagai dampak dari kabut asap dari kebakaran lahan dan hutan.
Irman menyatakan, Ujian Nasional akan diselenggarakan pada April 2016.
Terkait dengan banyaknya kekurangan jam belajar mengajar sekolah, Irman mengemukakan, kebijakan yang diambil adalah ujian sekolah dilaksanakan setelah ujian nasional. Dan, hari libur digunakan untuk menutupi kekurangan jam belajar, dimana ada 33 hari hari libur.
Irman mengharapkan agar guru sejalan dengan anak didik dan orangtua dalam hal menggunakan hari libur untuk kegiatan belajar mengajar, dengan tujuan untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik.
2. Kesiapsiagaan menghadapi musim hujan, dengan kemungkinan terjadinya banjir dan tanah longsor.
Irman mengingatkan SKPD terkait untuk mengecek kesiapan sarana prasarana yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Batanghari yang digunakan menghadapi kemungkinan banjir dan tanah longsor.
Irman juga mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Batanghari menyediakan Posko Bencana Banjir dan Tanah Longsor di kecamatan-kecamatan.
Irman mengingatkan supaya penentuan status siaga atau darurat bencana banjir dan tanah longsor benar-benar menjadi perhatian, untuk mendapatkan dana on call di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang bisa digunakan untuk penanggulangan bencana di daerah. "Menetapkan status sangat penting untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat melalu BNPB, karena BNPB memiliki anggaran on call (siap pakai)," tutur Irman.
3. Irman meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 9 Desember 2015 untuk melaksanakan tugas semaksimal mungkin, untuk mensukseskan Pilkada Serentak tersebut.
Irman mengemukakan 4 peran Pemerintah Daerah dalam Pikada Serentak, yaitu 1.Dukungan anggaran, 2.Menciptakan suasana yang kondusif melalui Forkopimda, 3.Membuat Desk Pilkada (laporan harian dan laporan insidentil, dan 4.Netralitas PNS/ASN, Penyelenggara Pilkada, TNI/Polri.
Irman menghimbau seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dan Pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi terselenggaranya Pilkada Serentak.
Dikatakan oleh Irman, Pemerintah Provinsi Jambi sudah mempersiapkan Desk Pikada, untuk memonitor kondisi pra Pilkada, hari pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2015, dan pasca 9 Desember 2015, yang akan dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. "Desk Pilkada untuk mendukung terselenggaranya Pilkada Serentak dengan baik, khususnya pasca 9 Desember 2015. Desk Pilkada hanya untuk memonitor, bukan untuk intervensi," ujar Irman.
Irman mengingatkan supaya PNS benar-benar menjaga netralitas dalam Pilkada.
4. Irman meminta supaya Dana Desa dan Alokasi Dana Desa direalisasikan semaksimal dan sebaik mungkin. "Tahun ini merupakan tahun pertama Dana Desa dari APBN, mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan baik," ujar Irman.
5. Perencanaan program dan kegiatan pembangunan harus sejalan dengan Nawa Cita, program Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Jokowi - JK, yang dilakukan dengan mindset (pola pikir) yang diperbaharui, yaitu Revolusi Mental. Artinya, program pembangunan bisa dilaksanakan dengan baik jika aparatur pemerintahan memiliki mental yang baik.
Sebelumnya, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Batanghari, Muhammad Fadhil Arief, SE, dalam sambutannya mengemukakan, terkait anggaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batanghari Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Batanghari sudah memberikan 100% dana hibah kepada penyelenggara Pilkada (KPU dan Panwaslu), TNI, dan Polri.
Fadhil Arief menyatakan, Pemerintah Kabupaten Batanghari telah membentuk Desk Pilkada Kabupaten Batanghari di Kesbangpol Batanghari.
Dalam sesi tanya jawab, hal yang mengemuka adalah bahwa realisasi Dana Desa di Kabupaten Batanghari sudah mencapai 81%, dan realisasi Alokasi Dana Desa sudah mencapai 72%. Irman pun mengapresiasi hal tersebut.
Peninjauan Pelaksanaan Dana Desa, Dana Samisake, dan ADD
Usai menyelenggarakan rapat kerja, Pj.Gubernur Jambi didampingi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hj.Aslinah Irman dan Peltu Sekda Batanghari dan rombongan melakukan peninjauan pelaksanaan Dana Desa (APBN) di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Muara Bulian, berupa pembangunan Jalan Usaha Tani (pembukaan jalan baru dengan pengerasan batu) sepanjang 2.800 meter, dengan lebar 6 meter, dan anggaran Rp216 juta.
Setelah itu, Irman dan rombongan meninjau rumah yang dibedah dengan Program Satu Miliar Satu Kecamatan/Samisake (APBD Provinsi Jambi) di Dusun Baru Desa Sungai Buluh RT 04, milik Bpk. Junaidi.
Selanjutnya, Irman dan rombongan meninjau gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Raudhatul Jannah Desa Sungai Buluh, yang dibangun dari Alokasi Dana Desa (APBD Kabupaten Batanghari). (Mustar Hutapea)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar