Diharuskan Sinergi Pemerintah Dalam Pembangunan

Jambi, BATAKPOS

Guna membangun sinergi program pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten, dan program pembangunan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota tidak boleh bertentangan dengan pemerintah pusat/nasional. Dibutuhkan sinergi guna mencapai pemangunan tersebut.

Pada dasarnya program pembangunan yang dilakukan, baik oleh Pemerintah Provinsi Jambi maupun oleh Pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi harus bermuara pada kesejahteraan masyarakat.

Demikian dikatakan Gubernur Jambi, Drs. H. Hasan Basri Agus, MM (HBA) saat mengadakan kunjungan kerja dalam rangka menghadiri Halal Bi Halal dengan Masyarakat Kelurahan Jambi Kecil, Kecamatan Maro Sebo, Kabupaten Muaro Jambi, yang bertempat di lapangan depan kantor camat Maro Sebo (Kamis, 30/9).

Halal bi halal ini sendiri menjadi semacam nostalgia bagi gubernur, karena di Maro Sebo ini lah pertama kali ia menjadi camat, tahun 1988-1989, kala itu masih termasuk wilayah Kabupaten Batanghari (Camat Perwakilan Muara Sebo Kab. Batanghari).

“Ya, kesejahteraan rakyat merupakan sasaran program pembangunan yang diupayakan gubernur. Hal ini juga ditetapkannya dalam visi pembangunan Provinsi Jambi, yaitu Jambi EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil, dan Sejahtera) 2015, yang kerap ia serukan sejak penyampaian visi misi calon gubernur dan wakil gubernur pada sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi dan pada masa kampanye calon gubernur dan wakil gubernur, hingga kini,”katanya.

Dalam mewujudkan Jambi EMAS, salah satu langkah yang akan dilakukan oleh gubernur, wakil gubernur, dan Pemerintah Provinsi Jambi adalah Samisake (satu miliar satu kecamatan) dalam satu satu tahun. Hal itu dimaksudkan agar pembangunan Provinsi Jambi benar-benar menyebar dan merata ke setiap kecamatan.

Kemudian program bedah rumah merupakan salah satu bagian dalam Samisake, dengan catatan bedah rumah ini harus benar-benar tepat kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan, “oleh karena itu, data masyarakat yang rumahnya dibedah harus jelas, by name by address”, sebut gubernur.

Gubernur menargetkan bedah rumah sebanyak 5.000 rumah per tahun, 3.000 diantaranya masuk APBD, sedangkan 2.000 lagi ditargetkan atau diusahakan dari CSR (Corporate Social Responsibility) dari perusahaan-perusahaan. ruk