Senin, 01 Desember 2014

Munas Golkar, Isu Politik Uang Menyeruak

NYOMAN BUDHIANA/ANTARA
RICUH: Seorang kader Golkar asal Papua digiring ke luar area Munas IX Golkar saat pembukaan kaerna terlibat keributan antar kader, di Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11).





NYOMAN BUDHIANA/ANTARA
RICUH: Seorang kader Golkar asal Papua digiring ke luar area Munas IX Golkar saat pembukaan kaerna terlibat keributan antar kader, di Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11).

NYOMAN BUDHIANA/ANTARA
RICUH: Seorang kader Golkar asal Papua digiring ke luar area Munas IX Golkar saat pembukaan kaerna terlibat keributan antar kader, di Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11).

* Rencana Aklamasi Loloskan Ical
* Kader Golkar Terlibat Adu Jotos di Luar Arena Munas

Calon Ketua Umum (Ceketum) Golkar Airlangga Hartanto mengaku menemui kejanggalan dalam proses persiapan dan pelaksanaan Munas IX Golkar. Ia menyebut semua tata tertib seperti sudah diatur oleh kubu lawan yaitu Aburizal Bakrie.

Sementara Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono prihatin mendengar kabar adanya politik transaksional untuk memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Golkar periode selanjutnya. Agung menguak imbalan yang didapat Dewan Pimpinan Daerah yang bersedia teken kontrak dukung Ical.


Sementara itu Mangapura Hall Hotel Westin, tempat Munas Golkar digelar sudah menguning dipenuhi sekitar 2.000-an peserta Munas Golkar. Salah satu agenda Munas Golkar yang ditentang oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar ini adalah pemilihan ketua umum Golkar. Isu santer Ketum Golkar Aburizal Bakrie akan dipilih kembali secara aklamasi.

“Tidak biasa Rapimnas dan Munas hanya jaraknya pendek. Tidak biasa juga materi Munas tidak dirapatkan di forum pleno. Materi munas. Kejanggalan itu terjadi," kata Airlangga di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11). Apakah kejanggalan ini memang dirasa untuk memenangkan Ical?

“Kalau permainan sepakbola, penyelenggara, wasit, hakim garis, scoring board dari kesebelasan lawan," ujar Airlangga mengibaratkan.

Kejanggalan lainnya adalah terkait tata tertib dan jadwal Munas. Airlangga mengaku belum menerimanya hari ini tapi ada peserta Munas lain yang sudah memegang tatib.

“Pelaksana melakukan perbedaan treatment kepada yang tidak satu nafas," keluh Wabendum Golkar ini. Airlangga sebagai pengurus partai merasa ada diskriminasi. Ia menyebut pengurus yang vokal mendapat 'hukuman' dengan diberi tugas sebagai panitia dan peninjau.

“Harusnya pengurus dpp statusnya peserta. Yang vokal, jadi panitia dan peninjau. Misalnya saya dan Mekeng, ini tidak pernah terjadi. Panitia, peninjau, peserta haknya berbeda," jelasnya.

Ia juga mengeluhkan timsesnya yang tidal mendapatkan tanda pengenal. Ia juga mempertanyakan pengumpulan surat dukungan yang dikumpulkan sebelum Munas.

“Demokrasi itu one delegation one vote, pemilihan tertutup, surat dukungan bukan surat suara. Di AD/ART tidak ada. Kalau berdasarkan surat dukungan dan terbuka itu tidak sesuai dengan AD/ART," paparnya.

Namun, Airlangga belum tegas benar apakah akan menggugat kejanggalan ini. "Kita lihat dari sidang ke sidang. Kita komunikasikan pada forumnya," ucap Airlangga.

Siap Tantang Ical

Airlangga Hartanto tiba di lokasi Munas IX Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali. Ia mengaku sudah mengantongi 40% dukungan dari DPD dan siap menantang Ical di bursa Caketum.

“Insya Allah apabila nanti pelaksanaan sesuai amanat konstitusi, saya siap untuk maju. Untuk pencalonan butuh sekitar 30 persen dukungan DPD, sekarang saya sudah lebih dari 40 persen," kata Airlangga di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11).

Dukungan itu, kata Airlangga, berasal dari DPD di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Apakah Airlangga percaya diri bisa mengalahkan Ical? “Semua kemungkinan ada," jawab Wabendum Partai Golkar ini.

Maju sebagai caketum, visi yang dibawa Airlangga adalah terkait regenerasi. Menurutnya, Golkar membutuhkan kepemimpinan yang berbeda yaitu yang mengutamakan kaum muda.

“Penting untuk mengawal pembangunan ekonomi sampai 2019. Di tengah demografi indonesia yang berubah, demografi blooming diisi orang muda. Kepemimpinan Golkar harus berbeda," jelasnya.

Sebelumnya, salah satu caketum Golkar MS Hidayat mengundurkan diri dari pencalonan dan menyatakan mendukiung Ical. Airlangga mengaku tidak akan mengikuti langkah Hidayat.

“Saya berbeda dengan Pak Hidayat. DPD Pak Hidayat sebagian ada di tempat saya," pungkasnya.

DPD Dapat Rp 50 Juta-Rp 100 Juta

Sementara Ketua Presidium Penyelamat Partai Golkar Agung Laksono prihatin mendengar kabar adanya politik transaksional untuk memenangkan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Golkar periode selanjutnya. Agung menguak imbalan yang didapat Dewan Pimpinan Daerah yang bersedia teken kontrak dukung Ical.

“Yang teken ada imbalan antara Rp 50 Juta sampai‎ Rp 100 Juta," ungkap Agung di Bali, Minggu (30/11).

Agung menyatakan politik transaksional ini dijalankan dalam 'operasi pasar' kepada DPD-DPD Golkar. Strategi ini dikombinasikan dengan cara intimidasi pemecatan terhadap pengurus DPD yang tak mau mendukung Ical.

Ada dua substansi surat pernyataan yang harus‎ ditandatangani DPD itu. Pertama, untuk mendukung Ical. Dan kedua, mencabut dukungan kepada calon ketua umum selain Ical.

“Ada 'operasi pasar' ke bawah langsung. Mendatangi DPD untuk memperbaharui surat dukungannya, jika nanti ada surat dukungan di luar itu maka dinyatakan kadaluarsa. Pakai materai Rp 6000,- dikumpulkan DPD Provinsi (DPD I). Ini dalam rangka memperbaharui dukungan dan memastikan dukungan ke Ical," ungkal Agung.

Jika ini dilakukan, maka dukungan satu-satunya dipastikan hanya untuk Ical seorang. Dengan begitu, penentuan Ketum Golkar akan dilakukan secara aklamasi.

“‎Ini kira-kira dilakukan antara empat hingga lima hari yang lalu," kata Agung.

Bila pengurus DPD menolak penandatanganan dukungan untuk caketum inkumben itu, maka konsekuensi pahit menanti: pemecatan.
“Dan terbukti, beberapa hari ini ada yang dipecat dari sejumlah DPD II," kata Agung.

Politik Uang dan Intimidasi

Agung Laksono melihat ada permainan politik uang dalam pemenangan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munas di Bali. Siasat pemenangan itu dipandangnya sarat dengan politik uang dan intimidasi pemecatan kepada pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar.

Agung Laksono berbicara di Bali, Minggu (30/11), mengawali pemaparannya dengan keprihatinan, yakni rapat penentuan Ketum Golkar akan dipimpin Nurdin Halid. Penentuan akan dilakukan secara aklamasi.

“‎Barusan kami dapat laporan, Nurdin Halid yang akan memimpin rapat. Itu menggambarkan tidak ada pemilihan tertutup. Yang ada adalah aklamasi dan pemilihan terbuka," kata Agung.

‎Dengan cara itu, DPD-DPD yang memegang hak suara itu akan takut untuk menyatakan aspirasinya. Tak ada pilihan lain kecuali mendukung Ical. Suara DPD II sudah dikondisikan sedemikian rupa oleh DPD I sehingga bakal solid mendukung Ical. Caranya, lewat politik transaksional dan politik intimidasi.

“‎Dua hal (strategi pemenangan Ical), pertama yaitu iming-iming pragmatisme transaksional," kata Agung. Menurut Agung, politik iming-iming uang ini mencederai ideologi Golkar. Pengurus tingkat daerah menjadi tertarik dengan uang imbalan dan akhirnya memilih Ical sebagai Ketum.

‎”Kedua, tekanan-tekanan berupa ancaman sangat menakutkan. Dua hari lalu pengurus DPD II sudah dipecat, yakni dari Sumatera Utara, Papua, dan Padang. ‎Pemecatan ini membuat mereka tidak berkutik," tutur Agung.‎

“Apa sih nih kehebatan manusia ini, tapi karena tekanan dan bantuan duit, jadi pilihan DPD tidak murni dari dalam hati. Buat apa saya bertarung dalam arus itu. Ini smua didesain," tandas Agung.

Agung Laksono tak ingin ajang Munas IX Golkar yang diadakan kubu calon ketua umum incumbent Aburizal Bakrie menjadi rusuh. Untuk itu dia meminta panitia Munas Bali ini agar tak memancing keributan.

“Panitia dan penyelenggara jangan timbulkan situasi yang 'men-trigger' hal itu (kerusuhan)," kata Agung. Menurut Agung, kekerasan apalagi berujung pertumpahan darah akan mencederai demokrasi di Indonesia. ‎Semua pihak diharapkan bisa menjaga situasi dan kondisi.

‎”Saya minta jangan dibiarkan kekerasan dalam bentuk apapun dalam dunia politik kita," tutur Agung. ‎Agung menjamin pihak pro Presidium Penyelamat Partai tak akan bikin onar dalam gelaran Munas kubu Ical itu. Dinyatakannya, gaya adu otot bukanlah keahlian pihak penyelamat Golkar.

“1.000 persen nggak ada skenario rusuh. Karena soal berantem (berkelahi) bukan keahlian dan kompetensi kami," tutur Agung.

Absenya Kosgoro dan MKGR di Munas

Munas IX Golkar akan segera dimulai dalam hitungan menit.‎ Namun, dua ormas yang dirikan petinggi Golkar belum memastikan akan hadir. Dua ormas Golkar itu adalah Kosgoro yang dipimpin Agung Laksono dan MKGR yang dipimpin Priyo Budi Santoso.

“Ormas mandatnya sudah masuk semua, tapi kita mau konfirmasi lagi, MKGR dan Kosgoro apakah ketuanya akan datang atau diwakilkan," kata Ketua OC Munas Achmadi Noor Supit kepada wartawan di arena munas di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11).

Supit mengatakan undangan untuk dua ormas itu sudah jauh-jauh hari dikirim, namun tak kunjung ada konfirmasi kehadiran. Meski demikian, ketidakhadiran dua ormas itu tak akan mempengaruhi jalannya munas.

“Pemilik suara 98% sudah hadir," ujar mantan Ketua Badan Anggaran DPR ini. Priyo dan Agung Laksono diketahui sudah berada di Bali. Namun kedua tokoh Golkar itu menolak pelaksanaan munas.

Cabuti Atribut Golkar

Sekelompok massa mendatangi arena Munas Golkar dan mencabuti atribut. Bendahara Umum Golkar Setya Novanto enggan komentari kelompok massa tak dikenal tersebut.

“Saya tidak tahu mereka itu siapa, tidak tahu siapa yang kirim massa itu, semoga nanti cepat kondusif," kata Novanto di Westin Hotel, Kawasan Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11). Sebelumnya menjelang Munas kali ini suasana Golkar memanas. Sempat pula terjadi bentrokan di Kantor DPP Golkar.

Buntut dari perpecahan itu adalah muncul satu kubu yang menamakan diri Presidium Penyelamat Partai dan dipimpin oleh Agung Laksono. Presidium pun menolak Munas IX di Bali ini.

“Kita yakin semua perbedaan hal yang dinamis tapi saya yakin kalau sama sama keluarga besar bisa disatukan kembali," ucap Novanto.

Prabowo dan Petinggi KMP

Ketua umum parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) ikut meramaikan pembukaan Munas Golkar di Bali. Tak ada petinggi parpol Koalisi Indonesia Hebat di pembukaan Munas Golkar.

Prabowo yang memasuki ruang Munas Golkar di Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Minggu (30/11) pukul 20.00 Wita, sempat salaman dan memeluk mantan istrinya, Titiek Soeharto, agak lama. Ketum Gerindra itu kemudian duduk bersebelahan dengan para ketua umum parpol anggota KMP lainnya.

Hadir juga Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Presiden PKS Anis Matta, eks Ketum PPP Suryadharma Ali dan Ketum PPP Djan Faridz, Ketua Harian PD Syarief Hasan. Hadir juga Ketua MPP PAN Amien Rais, dan Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo.

Para ketum parpol anggota KMP duduk di barisan depan. Sembari menunggu acara pembukaan dimulai, para ketum parpol KMP saling bercengkerama sembari menebar senyum. Tak lama lagi Ketum Golkar Aburizal Bakrie akan membuka Munas IX Golkar dengan pidato politiknya.

Sementara itu Mangapura Hall Hotel Westin, tempat Munas Golkar digelar sudah menguning dipenuhi sekitar 2.000-an peserta Munas Golkar. Salah satu agenda Munas Golkar yang ditentang oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar ini adalah pemilihan ketua umum Golkar. Isu santer Ketum Golkar Aburizal Bakrie akan dipilih kembali secara aklamasi.

Pengamanan di sekitar area Munas Golkar sangat ketat. Ribuan pecalang dan petugas keamanan berjaga di sekitar lokasi Munas Golkar. Sementara TNI dan Polri juga berjaga di ring terluar.

Ricuh

Munas Golkar baru dibuka beberapa menit, namun ada kericuhan karena masalah sepele. Dua kader dari DPD Papua berkelahi karena saling ledek saat acara makan malam di area lobi Hotel Westin atau depan ruangan Munas Bali, Minggu (30/11) malam.

Awalnya, seorang kader DPD Papua mengambil makan malam yang sudah disediakan panitia. Tapi, kader yang menggunakan batik warna kuning itu mengambil makan dengan cara berteriak.

“Munas Golkar bubar, Munas Golkar bubar," kata pria tersebut. Karena tidak suka dengan teriakan itu, salah seorang koleganya yang juga dari DPD Papua mencoba menyindir.

“Kita ini cuma pendatang, janganlah bikin ribut, enggak usah bikir ribut, makan gratis," ujar pria yang mengenakan jas Golkar itu. Mendengar pernyataan itu, kader yang pertama teriak tidak terima. “Hei, kenapa, mulut, mulut saya, kenapa?

Balasan omongan itu malah direspon dengan tantangan berkelahi. Mereka berdua pun saling banting piring dan adu jotos. Para satgas yang menjaga keamanan di area lobi pun terlihat kesal. Saat memisahkan dua kader Papua itu, sebagian Satgas yang terlanjur emosi ini malah memisahkan dengan cara yang agak kasar.

Sikap para Satgas ini justru membuat dua kader yang berkelahi semakin emosi. Mereka berdua sempat melempar piring-piring yang ada di meja, banner, hingga tempat sampah.

Tapi, karena kalah jumlah, dua kader dari Indonesia Timur ini diamankan petugas kepolisian. Salah satunya bahkan dikejar satgas sampai ke luar lobi. Belum diketahui nama kedua kader ini.(*/lee)

Tidak ada komentar: