Menuntut Hak, Suku Anak Dalam Nginap di Depan Kantor Gubernur Jambi

Gubernur Jambi Enggan Temui SAD

Jambi, BATAKPOS

Duduki : Ratusan SAD mewakili ribuan SAD 113 (Tanah Menang), Kunangan Jaya II (Batanghari) dan SAD Mekar Jaya (Sarolangun) melakukan aksi pendudukan di depan gedung kantor Gubernur Jambi selama sepekan. Hingga Senin (19/3) SAD masih bertahan, namun Gubernur Jambi Hasan Basri Agus enggan menemui mereka. Foto batakpos/rosenman manihuruk.

Ratusan warga Suku Anak Dalam (SAD) yang mewakili ribuan SAD 113 (Tanah Menang), Kunangan Jaya II (Batanghari) dan SAD Mekar Jaya (Sarolangun) melakukan aksi pendudukan di depan gedung kantor Gubernur Jambi selama sepekan. Gubernur Jambi Hasan Basri Agus enggan menemui warga SAD itu, sehingga SAD melakukan unjukrasa ke Mapolda Jambi, Senin (19/3).

Koordinator pendampingan warga SAD, Siregar kepada BATAKPOS, Senin (19/3) mengatakan, SAD adalah korban kebijakan pemerintah. Sejak tahun 1986, ijin HGU PT.Bangun Dea Utama (BDU) dan HTI.PT Asiatik Persada, menggusur ribuan warga SAD dan merampas tanah ulayatnya.

“Petani Kunagan Jaya II di Batanghari berkonflik dengan PT.Restorasi Ekosistem Indonesia (REKI), PT.Agronusa Alam Sejahtera dan PT Wanakasita Nusantara yang merampas tanah warga. Kemudian petani Mekar Jaya di Sarolangun juga mengalami nasib yang serupa, karena tanah petani dicaplok PT.Agronusa Alam Sejahtera dan PT Wanakasita Nusantara,”kata Siregar.

Menurut Siregar, selain pencaplokan tanah, petani juga mendapatkan tindakan represif/kekerasan, penangkapan, kriminalisasi oleh oknum aparat keamanan.

“Perjuangan petani dari desa-desa mendatangi pusat pemerintahan di Kota Jambi untuk satu tekad: “kembalikan tanah kami (enclave). Menuntut tanah seluas 3.614 hektar tanah adapt SAD 113. Kemudian enclave 3.482 hektar lahan petani Mekar Jaya di sarolangun dan 8.000 hektar lahan petani Dusun Kunangan Jaya II di Batanghari serta menuntut penghentian kriminalisasi petani,”katanya.

Menurut Siregar, sebagai bentuk protes, para petani mendirikan tenda-tenda perjuangan di depan gedung Gubernur Jambi dan mendirikan posko bantuan pangan, kesehatan serta dapur umum untuk menggalang dukungan solidaritas yang lebih luas.

“Kami berharap, seluruh partai politik, akademisi, rekan pers, pegawai, pedagang kecil, tokoh adapt dan agama, mahasiswa, tukang ojek yang bersimpati dapat bergotongroyong memberi dukungan politik dan bantuan baik materil atau moril demi perjuangan mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil dan makmur,”kata Siregar.

Pengamatan BATAKPOS, Senin (19/3) warga SAD masih menduduki tenda-tenda di depan kantor Gubernur Jambi. Sebagian warga SAD melakukan aksi unjukrasa di Mapolda Jambi. Namun hingga hari ke lima, Gubernur Jambi belum bersedia menemui warga SAD tersebut. RUK