 |
| PUPUK GRATIS: Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus didampingi Kapolda Jambi Brigjen Pol. Lutfi Lubihanto dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jambi, melakukan pelepasan perdana pupuk bantuan dari pemerintah bagi petani di Provinsi Jambi, yang ditandai dengan pemecahan kendi. Peluncuran Bantuan Pupuk Pemerintah dalam rangka Peningkatan Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2015 untuk Petani di Provinsi Jambi, bertempat di Gudang Pusat KUD Provinsi Jambi, Tanjung Lumut, Kota Jambi, Selasa (7/7/15) siang. FOTO ASENK LEE SARAGIH |
Wujudkan Swasembada Pangan Lewat Program Intensifikasi
Pertanian
Jambi, MR-Guna mewujudkan swasembada pangan di Provinsi Jambi, dinas
pertanian dan instansi terkait diminta untuk melakukan program intensifikasi.
Program intensifikasi ini dilakukan melalui memperbaiki dan memaksimalkan
irigasi, pemakaian bibit yang bagus dan penggunaan pupuk yang tepat. Sedangkan
program ekstensifikasi yang dilakukan melalui penambahan luas lahan pertanian
tanaman pangan dinilai belum maksimal.
Program ekstensifikasi dalam mewujudkan swasembada pangan di
Provinsi Jambi dinilai belum maksimal. Pasalnya dalam melakukan penambahan luas
lahan pertanian tanaman pangan, sering mengalami kegagalan. Hal itu karena
pengelolaan yang tidak maksimal.
Dalam mewujudkan swasembada pangan khususnya beras, jagung
dan kedelai di Provinsi Jambi, dibutuhkan program intensifikasi pertanian
dengan memaksimalkan tenaga penyuluhan, pemberian bibit yang unggul, serta
bantuan pupuk kepada petani dan saluran irigasi yang memadai.
Demikian dijelaskan Gubernur Jambi, H Hasan Basri Agus (HBA)
saat acara Peluncuran Bantuan Pupuk Pemerintah dalam rangka Peningkatan
Produksi Padi, Jagung, dan Kedelai Tahun 2015 untuk Petani di Provinsi Jambi,
bertempat di Gudang Pusat KUD Provinsi Jambi, Tanjung Lumut, Kota Jambi, Selasa
(7/7/15) siang.
HBA menghimbau seluruh pihak yang berkaitan dengan
pembangunan sektor pertanian untuk bekerja keras mewujudkan swasembada pangan.
“Mari kita bekerja keras untuk mewujudkan swasembada pangan. Tak hanya
swasembada pangan, tapi harus bisa ekspor. Karena selama ini beras, jagung dan
kedelai masih impor. Padahal lahan pertanian luas, petani banyak, tapi hasil
tak maksimal,” ujar HBA.
“Dalam upaya swasembada pangan ini, ada dua program yang
kerap dilakukan instansi terkait, yakni program ekstensifikasi dan intensifikasi.
Program ekstensifikasi atau pencetakan lahan baru kerap mengalami kegagalan.
Karena disitu dicetak belum tentu langsung menghasilkan. Bahkan juga kerap
mengalami kegagalan. Saya juga pernah ingatkan kepada Pemerintah Pusat agar
jangan memasukkan data cetak lahan yang tidak sesuai data dilapangan,” katanya.
“Program ekstensifikasi
pertanian ini kerap hanya ada diatas kertas, namun hasil produksi di lapangan
nihil. Jadi kita minta instansi terkait jangan memberikan laporan Asal Bapak
Senang (ABS) soal lahan pertanian yang produktif, padahal hasilnya nihil,” ujar
HBA.
Kata HBA, saat ini Pemerintah menfokuskan peningkatan
pertanian lewat program intensifikasi. Karena lahan pertanian yang luas sudah
ada, sehingga perlu diperkuat dengan sarana prasarana pengelolaan yang baik.
Seperti pemberian pupuk gratis, sarana irigasi, serta pendampingan penyuluh
pertanian.
“Pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait harus
sungguh-sungguh mendukung Pemerintah Pusat untuk mencapai swasembada pangan
fokus pada program intensifikasi ini. Dalam upaya pencapaian swasembada pangan,
saya menegaskan bahwa saya ingin agar laporan tentang hasil yang dicapai adalah
laporan yang sesuai dengan kenyataan, bukan laporan yang hanya ABS (Asal Bapak
Senang),” ujar HBA.
“Pupuk ini gratis. Kalau dengan penggunaan pupuk ini, tidak
juga meningkat hasilnya, kelewatan. Saluran irigasi tersiar dan primer di Jambi
juga masih jadi masalah. Kemudian soal bibit kerap tidak sejalan dengan masa
tanam. Untuk itu kita minta instansi terkait untuk melakukan koordinasi dengan
baik. Kemudian soal pupuk bersubsidi kerap tidak sampai kepada petani,"
ungkap HBA.
Kata HBA, soal distribusi pupuk bersubsidi, aparat TNI,
Polisi dengan Pemerintah sudah melakukan kerjasama pengamanan distribusi pupuk
bersubsidi. Hal ini juga akan berlaku hingga ke daerah. Pengawasan distribusi
pupuk bersubsidi ini juga akan melibatkan Babinsa setempat.
“Pupuk Upsus (upaya khusus) yang dilepas ini gratis, yang
kita sebarkan kepada para kelompok tani di Provinsi Jambi, dalam musim tanam
tahun ini. Yang insyaallah apa yang diharapkan Pak Jokowi, Kabinet Kerja ini
dalam rangka untuk mencukupi kebutuhan kita. Target kita bukan hanya sekedar
swasembada, jika mungkin kita ekspor dalam 3 tahun ini. Itu harapan Pemerintah
Pusat. Untuk itulah dilakukan upaya khusus. Dan salah satu yang dilakukan
adalah upaya intensifikasi dengan penggunaan pupuk," jelas HBA.
Kata HBA, pupuk yang selama ini bermasalah, sekarang ada
program khusus dari Pemerintah Pusat, pupuk diberikan dan dilakukan kerjasama
dengan Panglima TNI sampai Babinsa di tingkat desa, yang diharapkan bisa
mempercepat peningkatan produksi.
“Di sisi lain, pengamanan pupuk sendiri, itu dari pihak kepolisian.
Makanya Pak Kapolda juga hadir menyaksikan langsung pemberangkatan pupuk. Kita
ingin mensukseskan program Pemerintah Pusat, dalam kegiatan upaya khusus
swasembada beras, jagung, dan kedelai. Ketiganya sangat dibutuhkan oleh
masyarakat Indonesia dalam rangka swasembada pangan,” ujarnya.
“Bayangkan, tanah kita luas, rakyat banyak, tapi jagung
masih didatangkan dari luar negeri, apalagi kedelai. Itu yang menjadi pemikiran
Pemerintah sehingga dilakukan kegiatan Upsus ini. Mudah-mudahan ini bisa
sukses," terang HBA.
Mengenai lokasi pertanian pengalokasian pupuknya, kata HBA, bahwa
hal itu didasarkan pada usulan para kelompok tani, dibantu oleh para penyuluh
pertanian. “Kita minta para penyukuh pertanian paham soal pembuatan Rencana
Definitif Kebutuhan Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pendistribusian pupuk gratis dan
subsidi ini harus sesuai dengan RDKK. Hal itu perlu disosialisasikan kepada
petani,” ujar HBA.
Dengan cara “Mandi Kudo” atau mandi kuda (kuda ditarik ke
sungai baru dimandikan) harus dilakukan kepada petani. Karena petani banyak
tidak paham soal RDKK sehingga penyuluh pertanian harus lebih intensif dalam
memberikan penyukuhan.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jambi H Hasan Basri Agus
didampingi Kapolda Jambi dan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jambi, melakukan
pelepasan perdana pupuk bantuan dari pemerintah bagi petani di Provinsi Jambi,
yang ditandai dengan pemecahan kendi.
Pengamanan Distribusi
Kapolda Jambi, Brigjen Pol. Lutfi Lubihanto menjelaskan, dalam
pengamanan pendistribusian pupuk tersebut, Kepolisian Republik Indonesia,
bekerjasama dengan aparat keamanan lainnya, termasuk juga unsur TNI, ingin
memberikan jaminan sesuai dengan tugas pokok Polri untuk mendukung Pemerintah,
baik Pusat maupun Daerah.
“Pola pengamanannya, kita ingin membantu agar pupuk tepat
sasaran. Dalam perjalanan sampai dengan tempat yang dituju sesuai dengan
rencana. Termasuk juga kami memiliki petugas-petugas Babinkamtibmas dan Babinsa
dalam penyaluran pupuk kepada masyarakat agar sampai pada target yang ingin
dicapai,” ujar Lutfi Lubihanto.
“Babinkamtibmas dan Babinsa ditugaskan melekat di setiap
desa dan kelurahan, bekerjasama dengan pihak desa dan kelurahan, untuk
mempercepat ataupun menjamin program pemerintah ini berjalan sebagaimana
mestinya,” ujar Lutfi Lubihanto.
Menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan adanya
oknum aparat keamanan yang "bermain", Kapolda Lutfi Lubihanto menyatakan,
mereka sudah kita bekali informasi yang cukup.
“Bahwa ini adalah program khusus pemerintah, untuk
mengantisipasi hal-hal yang dianalisis oleh pemerintah, bahwa pupuk merupakan
item penting didalam program pertanian, yang saat ini masih sering tidak sampai
kepada petani, maka kita bekali itu, selebihnya kita pantau, kalau ada hal-hal
yang tidak sesuai,” kata Kapolda Jambi.
“Kami aparat keamanan selalu memprediksi hal-hal yang
berakibat gangguan itu ada. Kemudian melakukan antisipasi. Salah satunya dengan
meminimalisir kesempatan maupun melakukan kegiatan pengawalan, termasuk juga
mengawasi pelaksanaannya," urai Kapolda Lutfi Lubihanto.
Kata Lutfi Lubihanto, ancaman atau sanksi bagi oknum yang
"bermain" dilakukan dengan penindakan sesuai dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. “Bahwa sesuatu barang ataupun sesuatu benda, yang
dalam penguasaannya itu memang secara legal, tetapi kemudian tidak sampai pada
tujuan, itu disebut penggelapan, hukumannya jelas," tandas Kapolda Jambi.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jambi,
Ir.H.Amrin Aziz, dalam laporannya menyampaikan, bantuan pupuk dari pemerintah pusat
bagi petani ini merupakan pupuk non subsidi, sebanyak 7.400 ton, termasuk urea
dan NPK, yang diproyeksikan bagi 71 ribu Ha padi dan jagung.
Pupuk senilai Rp39 miliar tersebut akan didistribusikan bagi
11 kabupaten/kota se Provinsi Jambi, yang didistribusikan langsung ke kelompok
tani atau Babinsa terdekat dengan lokasi pertanian.
“Pendistribusian pupuk gratis ini bagi kelompok tani yang
sudah memiliki RDKK. Bagi yang RDKK belum lengkap, akan dititipkan di Kantor
Babinsa setempat. Pembangian pupuk gratis Urea dan NPK ini juga melibatkan
Babinsa setempat. Kita jamin pupuk gratis ini sampai ketangan petani sesuai
sasaran,” ujarnya. (Asenk Lee Saragih)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar