Ini Pesan Gubernur Jambi Kepada Anggota Komisi IX DPR

Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus (HBA)

JAMBI-Gubernur Jambi H.Hasan Basri Agus (HBA) berharap dukungan Komisi IX DPR RI dalam pembangunan Provinsi Jambi. Pembangunan yang dimaksud bidang kesehatan, ketenaga kerjaan dan bidang kependudukan.

Harapan itu dikemukakan HBA dalam pertemuan Pemerintah Provinsi Jambi dengan Komisi IX DPR RI, bertempat di Ruang Utama Kantor Gubernur Jambi, Senin (23/2) siang.

Ketua Komisi IX DPR RI, Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si dan 3 orang anggota DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, yakni H.Zulfikar Achmad, Hj.Saniatul Lativa, dan Handayani ikut serta dalam pertemuan ini.

HBA menjelaskan kondisi dan kebijakan Pemerintah Provinsi Jambi dalam Pembangunan Bidang Kesehatan, Kependudukan, dan Tenaga Kerja, yaitu: tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang meningkat seiring dengan meningkatnya pendidikan.  

Pada tahun 2013, TPAK penduduk berpendidikan rendah sebesar 61,89% meningkat menjadi 67,06% untuk penduduk berpendidikan menengah, dan 89,34% untuk penduduk berpendidikan tinggi. 

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) justru rendah pada penduduk berpendidikan rendah, yaitu sekitar 1,82%, sementara TPT penduduk berpendidikan menengah mencapai 6,80%, dan 4,23% untuk penduduk berpendidikan tinggi. 

Kondisi ini terjadi karena masih belum ada linked dunia pendidikan dengan ketenagakerjaan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi telah mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Politeknik berbasis kompetensi wilayah yang disesuaikan dengan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah dengan harapan nantinya mampu menciptakan tenaga kerja yang profesional dan mandiri.

Disebutkan, penyerapan tenaga kerja yang terbesar di Provinsi Jambi adalah dalam subsector perkebunan, subsektor strategis yang memiliki peran penting dalam menggerakkan ekonomi di Provinsi Jambi. Kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Jambi mencapai 29,2% dengan serapan tenaga kerja mencapai 736,2 ribu orang atau 49,4 persen total pekerja.

“Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Provinsi Jambi ditandai dengan  meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang pada tahun 2010 sebesar 72,74 meningkat menjadi 74,35 pada tahun 2013. Guna mempercepat peningkatan IPM Provinsi Jambi, maka peningkatan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terus ditingkatkan. Selama 3 tahun telah menampakkan hasil, yaitu pada tahun 2010 63,32 meningkat menjadi 64,45 pada tahun 2012. Begitu juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), 56 pada tahun 2010 meningkat menjadi 61,52 pada tahun 2012,” ujarnya.

Disebutkan, tantangan dalam pembangunan kesehatan dan gizi masyarakat adalah peningkatan upaya promotif dan preventif, meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, perbaikan gizi (spesifik dan sensitif), mengendalikan penyakit menular maupun tidak menular, meningkatkan pengawasan obat dan makanan, serta meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Disamping akses dan mutu pelayanan kesehatan serta pemenuhan sarana prasarana dan tenaga kesehatan menjadi tantangan utama kedepan, salah satunya dengan meningkatkan kepesertaan Jaminan kesehatan Nasional (JKN), penyiapan provider dan pengelolaan jaminan kesehatan untuk mendukung pencapaian sasaran.

Pemprov Jambi telah mengeluarkan beberapa peraturan gubernur, diantaranya Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan MDGs Tahun 2010 – 2015, Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi, dan telah membuat Pedoman Pos Pelayanan Bina Tumbuh Kembang Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu Provinsi Jambi yang telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2013.

Kata HBA, Pemprov Jambi telah melaksanakan Program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) dengan sasaran Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), yang pada tahun 2010 tercatat sebanyak 34.180 RTSM.

Kemudian diinventarisir by name by address menjadi 25 ribu RTSM, dan menurut data BPS pada September 2013, RTSM Provinsi Jambi menurun menjadi 14.600 RTSM. Dana yang telah dan akan disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi untuk Samisake sampai tahun 2015 Rp546 miliar. 

Salah satu kegiatan Samisake adalah Bedah Rumah, dimana 80% penyakit datangnya dari rumah yang tidak sehat, dan dalam bedah rumah diutamakan perbaikan atap, lantai, dan dinding rumah. Target sampai dengan tahun 2015, sebanyak 25 ribu unit rumah yang akan dibedah, sampai dengan Desember 2014, telah melebihi target atau sebanyak 25.688 rumah.

Lebih lanjut HBA menjelaskan, Pemprov Jambi telah mengeluarkan bantuan pengobatan (Jamkesmasprov) sebanyak 51.078 kasus. Bantuan beasiswa bagi murid mulai dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan perguruan Tinggi sebanyak 43.935 siswa, bantuan UMKM senilai Rp5juta per KK, serta sarana dan prasarana kebersihan lingkungan  sebanyak 302 unit.

Disebutkan, dalam mendukung Indonesia Bebas pasung 2014, Pemprov Jambi telah mengidentifikasi dan menjemput sebanyak 264 orang pasien dipasung di 11 kabupaten/kota se Provinsi Jambi. Pasien yang dirawat tersebut, sudah ada yang kembali ke keluarganya. Berdasarkan informasi dari masyarakat, sudah bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari atau sudah ikut bekerja di kebun.

“Dalam pelaksanaan BPJS Kesehatan di Provinsi Jambi, penerima bantuan iuran sebagai peserta Jamkesmas untuk Provinsi Jambi pada tahun 2012 berjumlah 764.385 peserta (berdasarkan hasil pendataan BPS) dan telah ditetapkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Jumlah peserta Jamkesmas mengalami peningkatan menjadi 821.557 peserta pada tahun 2013 atau bertambah sejumlah 57.172 dari tahun sebelumnya,” katanya.

HBA menyatakan, dalam upaya pro job¸ Pemprov Jambi telah melakukan pemagangan anak Jambi ke Jepang, saat ini 43 orang sedang mengikuti pemagangan di Jepang  dan 30 orang sedang dalam proses untuk dimagangkan ke Jepang dengan pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK). 

HBA mengatakan bahwa pelatihan tenaga kerja melalui BLK tersebut sangat berguna, namun keterbatasan dana Pemprov Jambi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi oleh Pemrpov Jambi dalam pelatihan tenaga kerja di BLK. Untuk itu, gubernur mengusulkan agar BLK menjadi instansi yang langsung dibawah Pemerintah Pusat.

Pada kesempatan itu, HBA juga mengemukakan tantangan dalam Bonus Demografi dan Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN, upaya pembangunan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung sebagai upaya meningkatkan kemajuan perekonomian Provinsi Jambi.

Terkait upaya peningkatan akreditasi rumah sakit di Provinsi Jambi, HBA mengharapkan dukungan Komisi IX (DPR RI) untuk peningkatan akreditasi rumah sakit, terutama dari sisi anggaran. 

Gubernur Jambi HBA mengusulkan satu rumah sakit menjadi rumah sakit rujukan regional BPJS Kesehatan di Kerinci atau Sungai Penuh, karena waktu tempuh yang lama dari Kerinci dan Sungai Penuh ke Bungo. Selama ini hanya ada dua rumah sakit rujukan, yakni RS Abdul Manap Kota Jambi dan RS di Bungo.

Dalam pertemuan itu, diadakan dialog dan diperoleh berbagai masukan yang akan dibawa oleh Komisi IX ke tingkat pusat, dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan, khususnya tentang BPJS, pelayanan kesehatan terhadap anak-anak jalanan dan gelandangan pengemis, upaya penambahan Puskesmas dan rumah sakit rujukan regional dan provinsi, peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan, dan peningkatan pelayanan KB. (Lee)