.

.
.

Rabu, 11 Februari 2015

Antara Mobnas, Mobil Murah, dan Proton


Jakarta-Publik Indonesia sempat tersentak dengan kabar penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara perusahaan otomotif asal Malaysia Proton Holdings Bhd dengan PT Adiperkasa Citra Lestari, milik A.M. Hendropriyono.

Kerja sama ini dianggap akan melahirkan sebuah 'mobil nasional' (mobnas). Namun hal ini langsung diklarifikasi oleh Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin bahkan Presiden Jokowi. Benarkah Proton akan jadi mobnas?

Mantan Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, sejak dulu sampai saat ini, tak pernah ada definisi soal mobnas. Sehingga ia berharap, rencana masuknya Proton membangun manufaktur mobil di Indonesia tak perlu dikaitkan dengan program mobnas. 


Hidayat mengatakan, yang terpenting saat ini adalah, Indonesia membuka diri terhadap berbagai investor otomotif, terutama yang mendukung berkembangnya industri komponen lokal.

Ia sangat memahami soal rencana Proton, apalagi sejalan dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlangsung akhir tahun ini. Tentunya Proton butuh pasar, dari 600 juta penduduk ASEAN, hampir 50%-nya adalah Indonesia.

"Jadi nggak perlu diusung mobnas, nggak ada kriteria mobnas, tetapi bagaimana membangun industri komponen," kata Hidayat Senin (9/2).

Menurutnya, dengan berkembangnya industri komponen di Indonesia, maka ke depannya mayoritas komponen mobil sudah bisa dipasok dari dalam negeri. Sehingga impor komponen bisa ditekan atau diminimalisir.

Hidayat mengatakan, program Low Cost and Green Car (LCGC) atau mobil murah yang dikeluarkannya saat jadi Menteri, merupakan salah satu model yang bisa menopang berkembangnya industri komponen mobil. Dalam LCGC, disyaratkan komponen lokal minimal 85% harus dipenuhi secara bertahap.

“LCGC harus minimal 85% dalam 5 tahun, dalam 2 tahun ini kandungan lokalnya 60%. Kalau komponen sudah kita kuasai, sebagai bentuk kemandirian kita," katanya.

Mantan Ketua Kadin ini juga mengatakan, saat ini sudah tak mungkin lagi Indonesia mengusung Mobnas yang pernah diterapkan pada Zaman Presiden Soeharto. Program mobnas terkendala oleh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), karena dianggap diskriminatif dan protektif, alasannya condong pada produsen otomotif tertentu.

“Apalagi sudah ada MEA, 10 negara ASEAN sudah sepakat, menuntut tak ada lagi hal yang diskriminatif," katanya.
Jokowi Klarifikasi 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluruskan kabar yang mengatakan, nota kesepahaman (MoU) antara PT Adiperkasa Citra Lestari dengan Proton Holdings Bhd terkait program mobil nasional di Indonesia yang dihadirinya.

Dikutip dari situs Sekretariat Kabinet, Senin (9/2), Jokowi mengatakan, MoU tersebut bersifat business to business antar dua perusahaan swasta.

Kehadiran Jokowi dalam MoU tersebut, karena memenuhi undangan mantan Perdana Menteri (PM) Malaysia Mahathir Mohammad dan PM Dato Sri Mohammad Najib Tun Abdul Razak.

"Jadi kemarin karena diundang Doktor Mahathir dan Pak PM Najib, ya saya datang jadi masih awal-awal sekali," kata Jokowi.

Jokowi tidak menjawab pertanyaan mengenai spesifik mobil Proton dimaksud, karena itu menyangkut kesepakatan antar dua perusahaan. "Ditanya ke sana, saya sampaikan itu business to business, jadi ditanyakan ke sana," tukasnya.

Kemudian, Jokowi juga tidak menjawab soal rencana menjadikan Proton sebagai mobil nasional.

"Saya mesti harus melihat studi kelayakan seperti apa kemudian targetnya yang musti dicapai itu seperti apa," kata Jokowi.

Dia mengatakan, Indonesia adalah negara yang sangat terbuka, yang menerima investasi dari manapun, termasuk dari Malaysia.

"Ya kalau investasi ya silakan, mau dari Korea juga silakan, mau dari Jepang yang sudah banyak dan mau investasi lebih besar lagi silakan, kita butuh investasi," tutur Jokowi. (dtk/lee)

Tidak ada komentar: