Tragedi Kekerasan Siswa SD di Bukittinggi

KPAI Ingatkan  Video Kekerasan Anak Seperti 

di Bukittinggi Tak Diunggah Lagi

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mewanti-wanti masyarakat agar tak sembarang mengunggah video kekerasan anak di media sosial. Mereka yang melakukannya bisa terancam pidana UU ITE.

“Diingatkan ada hak anak untuk dirahasiakan identitasnya, baik anak yang jadi korban, yang jadi saksi maupun jadi pelaku," jelas Ketua KPAI Asrorun Niam, Rabu (15/10).

Sejauh ini KPAI belum akan mempidanakan pengunggah video kekerasan siswi SD di Bukittinggi itu. KPAI masih melakukan sosialisasi agar tak terulang. Bila terjadi peristiwa itu agar dilaporkan ke pihak berwenang.

“Ini pembelajaran bagi pengunggah. Mengingatkan kepada publik untuk cerdas menggunakan media sosial, untuk memperhatikan ketentukan hukum dan etis. Pembelajaran dan pengingat, ini tahap sosialisasi," terang Niam.

Menurut Niam, sosialisasi ini dilakukan agar publik tahu ada UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

“Makanya ini tahap sosialisasi agar publik mengetahui ada UU yang mengatur perlindungan terhadap hak anak untuk tidak dipublikasi. Kepolisian diminta agar juga jadikan untuk momentum sosialisasi UU 11 Tahun 2014 tentang sistem peradilan pidana anak. Sosialisasi dulu sebelum penindakan," tegas Niam.

Video aksi brutal siswa SD di Bukittinggi, Sumatera Barat, tersebar luas di dunia maya. Seorang siswa dikeroyok dan dianiaya rekan-rekannya. Tindakan para siswa itu membuat publik terperangah dan kaget. Kasus ini sudah ditangani sekolah dan pihak pemerintah setempat.

Tangani Bullying Semua Harus Terlibat

Sementara Mendikbud M Nuh angkat bicara tentang video kekerasan yang dilakukan anak SD di Bukittinggi, Sumatera Barat. Menurutnya, menangani kasus bullying tidak serta merta seperti membalikkan telapak tangan. Semua pihak, selain sekolah, harus terlibat.

“Jadi urusan kekerasan, bullying kan kekerasan toh, tidak bisa serta merta diserahkan kepada sekolah. Tidak bisa serta merta. Tetapi harus semuanya ikut terlibat di situ," jelas M Nuh di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa lalu.

Mencegah bullying, harus terus menerus, selama masa pendidikan anak dari dasar hingga tinggi dengan menanamkan nilai-nilai positif. 

“Harus terus menerus kita upayakan pendidikan yang berbasis pada penanaman nilai-nilai cinta kasih, nilai-nilai kasih sayang, itu yang mendasarkan supaya orang itu tidak timbul kekerasan," jelas dia.

Untuk penanaman nilai, Kurikulum 2013 sudah memuat nilai-nilai dengan menambah jam pelajaran agama juga budi pekerti. Namun hal ini juga membutuhkan pelibatan masyarakat pula. 

“Berulang kali saya sampaikan, kenapa di K13 itu kita tanamkan betul mengenai sikap. Agama pun kita tambah dengan budi pekerti. Harapannya apa? Harapannya supaya nilai-nilai kemuliaan itu tertanam sejak awal. Mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dan itu harus terus-menerus, tapi itu saja tidak cukup. Harus juga diajak masyarakat secara keseluruhan," imbuh mantan rektor ITS ini.

Pengaruh tayangan televisi diakuinya juga bisa menjadi alat bantu atau sebaliknya, senjata yang merusak. Bila tayangan TV membangkitkan nilai kasih sayang, maka nilai ini bisa menular pada anak. 

“Tapi kalau di tayangan-tayangan itu pun juga yang ditampilkan model-model benih-benih kekerasan, ya anak-anak akan tertular. Intinya itu," tegasnya.

Pihaknya juga sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat untuk menangani kasus video kekerasan ini. Nuh mengimbau agar pihak Disdik Sumbar mengajak media untuk melihat langsung kondisi sekolah tempat terjadinya bullying itu agar tidak timbul spekulasi.

“Saya sudah berkomunikasi dengan kepala dinas di Sumbar, karena Ibu Kepala Dinas sedang haji, untuk segera ditangani dengan baik. Ajak kawan-kawan media ke sekolah langsung untuk supaya tahu duduk perkara secara persis. Ketemu murid, guru, kepala sekolah dan orang tua sekalian. Supaya tidak modelnya spekulasi, dispekulasi lagi. Kalau sudah selesai, jangan nanti ini tetap bergulir menjadi sesuatu yang sudah usang gitu," harap Nuh.

Keprihatinan Menteri Linda

Video aksi brutal siswa SD di Bukittinggi, Sumatera Barat, yang tersebar luas di dunia maya, berbagai pihak mengecamnya. Apa kata Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Gumelar?

“Memang prihatin. Sebagai menteri, saya merasa ini harus ada kelembagaannya. Artinya apa di Bukittinggi sudah ada lembaga tertentu yang mengurusi anak atau tidak. Perlindungan anak ini masih jauh di bawah," kata Linda usai mengisi kuliah umum bertema "Revousi Mental Dimulai dari Keluarga, Kampus dan Kota Layak Anak" di Kampus ITB, Jalan Ganesha, Bandung, Selasa (14/10).

Linda meminta korban dilindungi. Sebab, tentu saja, sebagai anak, dia trauma sehingga perlu dilakukan trauma healing. Sedangkan pelaku seharusnya diproses sesuai hukum peradilan anak.

“Sekolah harus ramah anak. Di mana pendidik, ortu, murid, siapa pun di sekolah itu harus berperan dan bisa menjadikan sekolah ramah anak," kata istri Agum Gumelar ini.

Mengenai antisipasi, Linda yang pernah menjadi anggota DPR RI ini mengatakan pihak sekolah harus lebih jeli melihat kebiasaan anak didik. “Peran orangtua juga harus. Jangan cuma ibu saja, tapi peran ayah juga harus ikut terlibat," kata perempuan kelahiran Bandung ini.

Pelaku Harus Dibina

Kasus beberapa siswa siswi SD di Bukittinggi memukuli seorang siswi. Lalu apa hukuman yang pantas bagi pelaku yang masih berusia di bawah umur tersebut menurut Dirjen Dikdas Kemendikbud Hamid Muhammad?

“Kita harus bina, karena masih di bawah umur semua. Bisa jadi tidak ada niatan seperti itu. Siapa tahu semalam nonton apa, lalu dilakukan," ujar Hamid usai menghadiri Lokakarya Nasional Kebijakan dan Pemerataan Guru di Hotel Sultan, Jl Sudirman, Jakarta.

Hamid menilai kekerasan di SD itu bukan kenakalan biasa. “Itu kan yang jadi korban perempuan ya? Saya sampai nggak tega lihatnya. Kalau dianggap kenakalan, bukan kenakalan biasa. Yang dipukul perempuan, temannya sendiri. Dan lagi teman-temannya justru yang menikmati dan memvideokan," tuturnya.

Hamid menambahkan, harus dipastikan apakah kekerasan tersebut sudah menjadi tradisi atau spontanitas. Hamid juga meminta kepsek dan sekolah tersebut diberi sanksi berupa teguran. 

“Komitmen sekolah juga jangan terjadi lagi. Ini pelajaran untuk semua, jangan ada lagi. Harus diwujudkan sekolah yang ramah dan aman untuk anak. Kita sedang kampanyekan itu," ucap Hamid.

Kepsek dan Guru Siswi SD Disanksi

Sementara Dirjen Pendidikan Dasar Kemendikbud Hamid Muhammad turut berkomentar atas kasus kekerasan siswa-siswi di sebuah SD di Bukittingi. Menurut Hamid, guru dan kepsek di SD tersebut harus diberi sanksi.

“Kami minta kepada kadis di sana untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi di situ. Kalau kejadiannya karena kelalaian guru dan kepsek, kadis harus kasih sanksi, entah teguran atau teguran keras," ujar Hamid usai Lokakarya Nasional Kebijakan dan Pemerataan Guru di Hotel Sultan, Jl Sudirman, Jakarta, Selasa lalu.

Menurut Hamid, SD di Bukittinggi tersebut merupakan sekolah swasta, bukan negeri. Karena itu kepsek dan guru tidak bisa diberi sanksi dengan dipindah. 

“Kalau negeri bisa dipindah. Jadi ini kita minta ke kepala sekolah dan kepada yayasannya. Termasuk minta komitmen sekolah, hal seperti itu jangan sampai terjadi lagi," kata Hamid.

Hamid berharap, kasus tersebut menjadi pembelajaran berharga bagi sekolah-sekolah. Kekerasan tidak hanya terjadi di SMA dan SMP, namun SD. 

“Ini lampu merah untuk kita sekarang. Pendidikan karakter harus diberikan di sekolah. Termasuk dilakukannya pengawasan, karena anak-anak SD kemampuan mengkopi apa yang dilihat dan dialami melekat. Justru mencontoh kekerasan melalui video, tv, atau video games, termasuk kartun, luar biasa! Kemampuan menirunya luar biasa," beber Hamid. 

Kekerasan anak-anak SD di Bukittinggi beredar di Youtube. Aksi brutal siswa-siswa anak SD terhadap seorang siswi dilakukan saat guru sedang tidak ada di kelas.

Jangan Salahkan Anak

Sementara pemerhati anak, Kak Seto mengatakan bahwa kejadian tersebut tidak semata-mata ditudingkan kepada anak.

“Kejadian seperti ini sering luput dari pengamatan dan anak salah. Seharusnya guru, sekolah, dinas pendidikan, dan Mendikbud introspeksi apa yang salah dengan sistem pendidikan. Jangan hanya anak yang disalahkan," kata Kak Seto.

‎Menurut Kak Seto, sistem pendidikan sekarang ini tidak ramah anak dan terkesan dipaksakan. Selain itu, peran orang tua juga harus dilibatkan secara penuh dalam pendidikan.

“Kalau semua diberikan dengan cara kekerasan, paksaan, anak menjadi robot. Maka harus ada pelatihan agar guru lebih kreatif, lebih ramah anak dan profesional gurunya," ucapnya.

“Sekolah juga orangtua dilibatkan, adakan pertemuan rutin. Sekolah yang benar adalah sekolah yang menyenangkan. Solusinya ya mendengar suara anak," tutupnya.(NALA EDWIN, Jakarta/dtk/lee)