.

.
.

Kamis, 29 Mei 2014

Koordinasi Perencanaan Pendidikan Penting




Workshop Perencanaan Pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Aula Hotel  Ratu 25 Mei hingga 28 Mei 2014
Workshop tentang perencanakan pendidilan adalah acara yang dilakukan untuk membicarakan anggaran dan pengajuan yang akan dilakukan oleh setiap Dinas Pendidikan kabupaten kota untuk kepeningan pendidikan di daerah. Hal itu tergambar pada acara workshop perencanaan pendidikan yang diadakan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Aula Hotel  Ratu, 25 Mei hingga 28 Mei 2014.

Sekertaris Pendidikan Provinsi Jambi,  Eny Suhartaty mengatakan, rapat koordinasi perencanaan pendidikan bertujuan untuk singkronisasi program yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Acara itu diikuti oleh dinas pendidikan kabupaten kota beserta kabid-kabid seperti kabid paudni, kabid dikdas, dan kabid dikmen, untuk menyampaikan kebutuhan di setiap daerah masing-masing.

“Kita melibatkan kepala dinas pendidikan kabupaten kota beserta kabid-kabid yang ada di lingkup dinas pendidikan seperti kabid PAUDNI, kabid DIKDAS dan kabid DIKMEN," katanya.

Hal tersebut dilakukan karena menyangkut meningkatkan kualitas pendidikan, maka harus tetap mengarah kepada lima arah kebijakan pendidikan. Hal itu menjadi sorotan adalah kabupaten kota, karena banyak yang telah direncanakan oleh kabupaten kota berdasarkan target yang ingin dicapai.


Dengan adanya rapat koordinasi tersebut diharapkan Dinas Pendidikan masing-masing derah dapat menjelaskan kekurangan dan kebutuhan yang masi belum tepenuhi. “Dengan rapat koordinasi maka kita akan tahu apa kebutuhan dari Dinas Pendidikan kabupaten kota," katanya.

Pihaknya harus memberikan dukungan sesuai dengan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi,  tentang bagaimana akses, bagaimana relevansi, dan bagai mana upaya pengembangan kebudayaan dan bagai mana mengatur tata kelolah. Hal itulah yang akan dibahas dalam rapat koordinator.

Selain itu pihaknya juga akan mendengarkan keluhan dan masukan dari dinas pendidikan kabupaten kota yang diberikan kesempatan untuk menyampaikan kedala yang alami di lapangan. “Kita juga akan mendengarkan apa yang mejadi kebutuhan mereka dan akan mengabulkannya jika tidak menyalahi prosedur,” katanya.

Hal-hal yang menjadi kesepakatan antara dinas provinsi dan kabupaten kota akan digerakkan bersama dan bagimana keputusan tersebut dapat teraktualisasikan dalam program. Seterusnya bagai mana kabupaten kota dalam anggarannya juga menjadikan program tersebut sebagai proritas dan juga dinas provinsi juga akan menyepakati segala bentuk proritas dalam bentuk pembangunan pendidikan.

Apa yang dilakukan oleh kabupaten kota itulah yang menjadi pembangunan secara akumulatif oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. “Intinya harus singkron antara dinas pendidikan provinsi dan kabupaten kota dalam program perencanaan," katanya.

Selain membahas masalah program dalam rapat koordinator tersebut, juga membahas masalah anggaran. Ketika bebicara masalah akses dengan menyediakan imfrastruktur seperti membangun sekolah baru, pembangunan ruang kelas baru karena kewajibannya agar bisa menampung dan melayani semua usia anak didik mulai dari PAUD, DIKDAS, dan juga pendidikan menegah atas.

“Anggaran juga sangat dibutuhkan dalam pendidikan karena untuk melengkapai infrastruktur dan sarana prasarana harus dianggarkan terlebih dahulu," katanya.(KAHARUDDIN/lee)
***

Siswa Satu Ruangan Maksimal 32 Orang


Sekertaris Pendidikan Provinsi Jambi Eny Suhartay

Untuk target siswa dalam satu ruangan, kata Sekertaris Pendidikan Provinsi Jambi,  Eny Suhartaty, dalam pengaturan dalam satu kelasnya harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan yaitu 32 orang dalam satu ruangan kelas. Dan dalam rapat koordinasi tersebut juga akan diketahui berapa kebutuhan sekolah.

Atau kebutuhan lokal lihat dari usia anak sekolah, dan berapa jumlah sekolah yang dimiliki, dan berapa jumlah ruang kelasnya. Nantinya akan mendapat gambaran perbandingan ruang kelas dengan jumlah sekolah beserta jumlah usia anak sekolah.

“Jika suda ada laporan dari masing-masing kadis pendidikan kabupaten kota barulah kita akan mengalokasikan dana untuk pembangun gedung sekolah atau lokal harus sesuai dengan yang dibutuhkan," katanya.
 
Dan perbandingan tersebutlah yang akan menentukan berapa sekolah yang harus dibangun. Berapa ruang kelas yang harus ditambah, dan beranjak kepada arah kebijakan yang dibututuhkan seperti tenaga pendidik.

Karena ada penambahan gedung sekolah atau penambahan lokal otomatis membutuhkan pendidik atau guru, dan ketika berbicara relevasi perbandingan SMK dan SMA. Jika perbandingan dilihat dari segi kuantitasnya saja namun untuk kualitas dan infrastruktur yang ada di dalam juga harus bagus jika tidak maka akan diperoleh hasil yang tidak diharpkan.

“Infrastruktur mempengaruhi kemajuan sekolah dan kualitas dari sekolah itu sendiri," katanya.  Hal tersebut pasti terjadi karena jumlah guru produktifnya tidak sebanding dengan guru normatifnya.

Kemudian dari guru normatif ke guru produktif juga perlu anggaran yang besar, perlu pendidikan khusus lagi bagi guru-guru. Hal tersebutlah yang harus dibicarakan sama-sama, dan perkiraan sepuluh tahun yang akan datang setiap tahun harus pensiun di setiap kabupaten 25 orang bagaimana kejadiannya.

Menurutnya, setiap kabupaten kota membuat formasi jabatan guru dan fungsional guru di kabupaten masing-masing kemudian diusulkan kepada dinas provinsi untuk diusulkan ke Men Pan.

Sementara itu, salah satu peserta workshop Heri Widodo yang menjabat Kadis Pendidikan Tanjung Jabung Timur mengatakan, dalam menyonsong program pendidikan Dinas Pendidikan provinsi memang penting utuk diikuti oleh setiap Dinas Pendidikan kabupaten kota.

Karena hal tersebut membicarakan pendidikan kedepannya dan kelancaran pendidikan kedepannya. “Rapat koordinasi perencanaan pendidikan memang perlu dilakukan sebagai bahan evalusi kenirja dan menyampaikan permasalah yang terjadi," katanya.
 
Dia berharap dengan adanya kegiatan. Rapat perencanaan terbut dapat disusun secara matang untuk pendidikan kedepannya. Diharapakan dengan adanya rapaat koordinasi program tersebut dinas kabupaten kota mendapat masukan terkait kebutuhan-kebutuhan yang masih kurang.(khr/lee)

Tidak ada komentar: