Pemerintah Kota (Pemko) Jambi menggandeng pers untuk melakukan pendataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Jambi. Dilibatkannya pers dalam pendataan PKL guna member kepercayaan kepada masyarakat terhadap keberadaan PKL di Jambi. Pers merupakan kepercayaan public paling teratas sehingga perlu dilibatkan pers dalam menyusun kebijakan terhadap penanganan PKL di Jambi.
Data yang valid merupakan langkah awal guna menyusun strategi penanganan PKL untuk lebih diperhatikan oleh Pemko Jambi. Data PKL yang sudah ada, kerap menjadi sorotan pers yang datanya tidak valid dengan kondisi dilapangan. Sehingga pers perlu dilibatkan dalam melakukan pendataan PKL tersebut.
Demikian dikatakan Sekda Pemko Jambi, Daru Pranomo dalam diskusi bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Jambi dengan wartawan liputan Kota Jambi di Ruang Rapat Utama Pemkot Jambi, Rabu (22/2). Tiga wartawan liputan Kota Jambi (Budi, Hidayat, Yuli) ditempatkan dalam sususan tim pendataan bersama tim dari instansi terkait lainnya.
Dalam pertemuan itu disepakati pemahaman persepsi tentang PKL yakni pedagang tidak tetap, dengan mengambil lima kesimpulan masing-masing: penertiban PKL sesuai Perda No 5 Tahun 2007, mencari lokasi khusus untuk PKL, mencari sumberdana untuk pemberdayaan PKL, penyeragaman model kios atau tempat PKL dan melakukan pengamanan PKL oleh birokrasi.
Menurut Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Jambi, Syaiful Huda menambahkan, Pemko Jambi berencana menjadikan PKL menjadi UKM yang keberadaannya memiliki legalitas serta bisa memberikan kontribusi kepada PAD Kota Jambi.
Wartawan yang hadir pada diskusi itu juga mendorong Pemko Jambi untuk melakukan pembinaan terhadap PKL di Kota Jambi sehingga mereka bisa memberikan kenyamanan serta keindahan Kota Jambi. Wartawan juga meminta Pemko Jambi agar dapat menfasilitasi keberadaan PKL musiman sehingga tidak membuat wajah Kota Jambi semwaraut. RUK
Tidak ada komentar:
Posting Komentar