Setahun H Hasan Basri Agus dan Fachrori Umar Pimpin Provinsi Jambi ( 3 Agustus 2010- 3 Agustus 2011)
Jambi, BATAKPOS
Suasana Kota Jambi Senin 3 Agustus 2011 tampak cerah sedikit berdebu. Kesibukan masyarakat Kota Jambi tidak tampak ramai seperti biasanya, hal itu berhubung bulan suci Ramadhan. Mobilitas kenderaan juga sedikit lengang pada pukul 09.00 WIB.
Namun ada pandangan yang berbeda saat BATAKPOS melintas di Jalan Lingkar Barat dan Lingkar Selatan Kota Jambi. Ternyata jalan provinsi itu masih tampak rusak. Setahun lalu tepatnya 3 Agustus 2010, pasangan H Hasan Basri Agus dan Fachrori Umar dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Jambi.
Pada tanggal 3 Agustus, setahun lalu, Provinsi Jambi resmi memiliki seorang pemimpin baru, Hasan Basri Agus. Kini, setahun sudah mantan Bupati Sarolangun itu menjadi Gubernur Jambi. Sesaat saat dilantik dirinya berkomitmen bahwa pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi menjadi hal yang utama.
Setahun sudah berlalu, namun Gubenur Hasan Basri Agus yang diusung Partai Demokrat tersebut belum mampu mengimplementasikan misi perbaikan infrastruktur. Bahkan, banyak kalangan menilai pembangunan infrastruktur belum tersentuh bahkan terabaikan. Faktanya masih banyak jalan-jalan rusak di Provinsi Jambi.
Pria yang lahir di Desa Sungai Abang, 31 Desember 1953 ini, hingga kini belum mampu menunjukkan komitmen kuat membangun infrastruktur dan dituangkannya ke dalam anggaran pembangunan. Bahkan percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi masih terabaikan.
Padahal jalan merupakan urat nadi perekonomian yang harus segera direalisasikan Pemprov Jambi. Tapi pada kenyataanya, masyarakat Provinsi Jambi seperti di Jangkat, Kabupaten Merangin, Kerinci, Batanghari, Bungo, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat dan Timur masih membutuhkan sarana jalan yang mantap.
Salah seorang pengamat ekonomi yang juga sebagai Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Jambi, Dr Surya Hidayat menilai, misi yang digemakan HBA kala berkampanye bisa dibilang on the track yakni program perbaikan infrastruktur.
“Memang perbaikan infrastruktur inilah yang diharapkan masyarakat. Tapi, seindah apapun program, kalau tidak disertai komitmen yang tercermin dalam anggaran, sama saja program itu tidak dilaksanakan dengan baik,”katanya.
Surya Hidayat mengakui, memang ada upaya pemerintah dengan memasukkan pembangunan infrastruktur ke dalam APBD. Namun nilainya kecil dengan alasan adanya keterbatasan anggaran. Tetapi seharusnya ada upaya lain selain mengandalkan APBD. Seperti melobi APBN atau bantuan luar negeri.
Disebutkan, ada namanya APBD Perubahan, namun di dalam APBD Perubahan, Gubernur HBA justru mengusulkan pembelian mobil hingga Rp 14 miliar. Ini kan aneh. Meski akhirnya dicoret karena ditolak dewan, tapi ini menunjukkan tidak adanya komitmen kuat dari gubernur dalam pembangunan infrastruktur itu.
Menurut Surya, anggaran pembangunan di Provinsi Jambi ini tidaklah miskin amat yakni hampir mencapai Rp 2 triliun. Tetapi program-program yang dijalankan belum mengarah kepada pembangunan infrastruktur, pembangunan pendidikan, pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
Gubernur Jambi juga harus menempatkan staf yang profesional, dan bukan penempatan akibat desakan-desakan pihak lain yang mengaku sebagai balas jasa saat kampanye dulu. Penempatan pejabat harus sesuai dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman yang profesional dibidangnya dan bukan pejabat yang mudah memberi laporan Asal Bapa Senang (ABS).
Kinerja SKPD Jadi Batu Sandungan
Dalam usia setahun H Hasan Basri Agus (HBA) - Fachrori Umar menjabat Gubernur dan wakil Gubernur Jambi, memang belum banyak perubahan yang terasa. Maklum, penyusunan APBD yang sesuai dengan visi-misi Jambi Emas itu baru satu semester berjalan.
Melihat kinerja pemerintahan selama setahun terakhir dibawah kepemimpinan HBA ini banyak elemen masyarakat yang menyoroti kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Masyarakat menilai kompetensi kepala SKPD yang terbentuk saat ini masih diragukan dan tidak profesional pada bidangnya masing-masing.
Pengamat pemerintahan, Prof Johni Najwan PhD misalnya, dirinya menilai kualitas SDM kepala SKPD belum banyak yang bagus dan sesuai yang diharapkan. Pencapaian program Jambi Emas 2015 kurang didukung oleh SKPD terkait.
Menurut Guru Besar Universitas Jambi ini, SKPD kurang memahami visi Jambi Emas yang dicanangkan oleh Gubernur HBA sejak dilantik 3 Agustus 2010 lalu. HBA perlu kembali menyosialisasikan kembali visi Jambi Emas ini kepada seluruh SKPD.
Dibidang sisi pelayanan kepada masyarakat, Johni Najwan menilai yang sangat perlu mendapatkan perhatian dari Gubernur adalah infrastruktur. Dimana waktu tempuh antara Tebo - Jambi yang dulunya hanya 3 jam, sekarang menjadi 7 jam. Hal ini harus mendapat perhatian serius.
Selain itu dia melihat banyaknya kepala daerah tingkat dua yang menjanjikan pendidikan gratis tapi tidak gratis juga menjadi momok tersendiri bagi kepemimpinan HBA. Disamping juga pemberian perizinan yang terkesan berbelit-belit. '
“Sebagai pucuk pimpinan di Provinsi Jambi ini, saya kira Gubernur punya kewenangan untuk membuat kepala daerah tingkat II harus bekerja sesuai dengan visi misi Jambi Emas. Memang untuk menilai kinerja kepemimpinan HBA saat ini belumlah tepat. Karena baru setahun menjalankan roda pemerintahan. 'Kalau ditanya kinerja, saya kira baru 20 persennya menuju Jambi Emas. Barometernya kan pencapaian Jambi Emas tersebut,”katanya.
Secara terpisah, pengamat ekonomi Universitas Batanghari, Dr Pantun Bukit menilai kinerja SKPD pemerintah Provinsi Jambi belum maksimal. Gubernur Jambi harus betul-betul fokus dalam upaya konsolidasi antar SKPD.
Dilihat dari sisi kinerja ekonomi, dia juga masih mempertanyakan tingkat inflasi yang masih tinggi. Kemudian juga angka pengangguran yang juga masih ada. Demikian juga dengan angka kemiskinan.
Disebutkan, inflasi yang tinggi juga disumbangkan oleh peningkatan biaya pendidikan. Biaya pendidikan gratis yang digemborkan selama ini oleh calon kepala daerah, ternyata pada kenyataannya hanyalah lips service. Buktinya uang pendidikan atau PSB di seluruh tingkatan masih tinggi.
Pantun Bukit mengatakan, baiknya program pemerintah bisa dilihat dari program yang menyentuh masyarakat. Dia mencontohkan program Satu Miliar Satu Kecamatan (Samisake) yang sudah mulai berjalan. Namun, elaksanaan program ini belum maksimal. “Dari Samisake ini, baru bedah rumah yang berjalan, yang lain belum,” katanya.
Menurut dia, saat ini Samisake belum bisa dinilai tingkat keberhasilannya. Contoh lainnya adalah program sertifikat gratis yang juga belum berjalan. “Beberapa SKPD belum mengerti maunya gubenur,” ujarnya.
Catatan baik lainnya, menurut Pantun, adalah rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) menjadi yang terbaik. Lalu adanya perbaikan pertumbuhan ekonomi yang tumbuh 8,7 persen. Meski demikian, menurut dia, pertumbuhan ekonomi ini masih rentan dan harus diperbaiki lagi.
“Meskipun timbuh cukup bagus, inflasi di Jambi juga besar, misalnya akibat kenaikan harga cabai. Jika inflasi ini tidak ditekan, pertumbuhan ekonomi tersebut akan terganggu, karena daya beli masyarakat digerogoti inflasi,” ulasnya.
Pantun menyimpulkan, setahun kepemimpinan HBA-Fachrori, dari inisiasi bagus, namun dari segi implementasi skala prioritas perlu dipertajam. Yang paling penting, menurut dia adalah SKPD yang menjalakan program itu perlu mendapatkan pengawasan. “Catatan lain adalah di bidang infrastruktur dan mencari energi terbaru, karena kita kaya dengan batubara,” katanya.
Visi Jambi Emas Terlunta
Sejumlah kalangan dari para pengamat, akademisi, DPRD Provinsi Jambi, dan mahasiswa menilai, dalam satu tahun kepemimpinan HBA-FU, program-program yang diluncurkan sudah cukup baik namun pelaksanaannya masih relatif minim.
Program-program yang dikenal dengan Jambi Emas tersebut belum dilaksanakan maksimal dan terukur. Belum maksimal pelaksanaan program-program HBA-Fachrori itu, disebabkan kinerja SKPD yang masih lemah. Parahnya lagi, sebagian kepala SKPD dinilai kurang memahami keinginan Gubernur Jambi yang terdapat dalam visi misi pemerintah Provinsi Jambi.
Pandangan serupa disampaikan beberapa fraksi di DPRD Provinsi Jambi. Para wakil rakyat menyorot kinerja SKPD dalam menjalakan program gubernur. Henry Manshyur dari fraksi gerakan Keadilan mengatakan, dalam satu tahun kepemimpinan HBA, kinerja SKPD belum optimal.
Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jambi, Bambang Bayu Suseno mengatakan, kinerja 1 tahun pemerintahan HBA-FU belum menyentuh secara umum persoalan infrastruktur sesuai dengan program prioritas tahun pertama HBA-FU.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Chumaidi Zaidi dan Wakil Ketua Fraksi Hijau Handayani juga sepakat, program-program HBA yang cukup bagus tersebut belum bisa seluruhnya dilaksanakan dalam satu tahun kepemimpinannya. “Jika kinerja SKPD masih seperti ini, tidak mengerti program dan keinginan gubernur, sebaiknya gubenur mengevaluasi kepala SKPD,” sarannya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Madian Saswandi mengatakan, ke depan gubernur harus mengawasi dan menggenjot kinerja SKPD. Menurut dia, pembangunan infrastruktur harus menjadi prioritas dan berjalan pada akhir-akhir tahun ini. Tidak itu saja, pembangunan infrastruktur juga harsu memenuhi standar.
Seluruh fraksi di DPRD Provinsi berharap banyak dari peran Unit Kerja Gubernur Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan (UKGP3) agar benar-benar bisa menilai kerja SKPD. Mana yang lamban atau lemah, segera dievaluasi.
Sementara itu, Presiden BEM Unja Yoppi Wira AS mengatakan, HBA harus mewujudkan program dan janji politik yang diutarakan saat kampanye. “Saat ini belum semuanya terlaksana. Samisake belum seluruhnya jelas terlaksana. Pendidikan, aset, infrastruktur masih parah. Bahkan pembelian mobil mewah menjadi catatan kurang baik menurut kami,” katanya.
Dari sisi ekonomi, Ketua jurusan Ekonomi dan Pembangunan Fakultas Ekonomi Unja Ridwansyah mengatakan, ada perbaikan dari sisi ekonomi selama satu tahun kepemimpinan HBA. Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi Jambi tertinggi di Sumatera, yaitu 8,7 persen pada triwulan I 2011. “Ini harus dipertahankan. Walau pada tahun 2010 terjadi inflasi 10,52 persen namun pada semester I 2011 mengalami deflasi 0,96 persen,” katanya.
HBA Siap Dikritik Masyarakat
Gubernur Jambi Drs H Hasan Basri Agus mengungkapkan dirinya siap dikritik. Walaupun ia tetap akan menjawab kritikan tersebut. Hal ini diungkapkannya dalam satu tahun masa kepempimpinan HBA selaku Gubernur Jambi.
Menjawab apa yang telah ia lakukan, menurutnya tidak akan mungkin lima tahun dinilai hanya dalam masa satu tahun. “Jadi perlu proses,” katanya.
Apalagi mengenai infrastruktur jalan, lanjutnya, karena itu, hari ini ia ingin melakukan buka puasa bersama guna pertanggung jawaban secara langsung. Ia mengungkapkan, pertanggung jawaban kepada DPR secara konstitusional tetap dilakukan.
“Ini konferensi baru kita buat, dan itu sejak saya jadi bupati Sarolangun. Masa jabatannya yang sudah setahun, lanjutnya, maka hari ini ia akan melakukan ekspos dan mengadakan syukuran. Satu tahun masa jabatan gubernur HBA-Fachrori,” jelasnya.
Selain melakukan ekspos dan syukuran ia juga akan mengundang antara lain tokoh ulama, tokoh adat, ormas, pers, mahasiswa, Rabu (3/8/11) di Rumah Dinas Gubernur Jambi. “Mahasiswa tidak seluruhnya, maksud saya perwakilan,” urai mantan Bupati Sarolangun Juli 2006-2010 ini.
Dalam kegiatan ini, ia ingin menyampaikan apa yang telah dikejar dalam tempo waktu satu tahun dan mencoba membuka keterbukaan dengan masyarakat. Ketua Bappeda Provinsi Jambi, Ir Fauzi Ansori MTP juga menyampaikan, selama setahun kepemimpinan HBA- Fachrori, sudah banyak hasil yang digapai Pemprov Jambi.
“Pasca dilantik, Gubernur telah menyusun RPJMD yang diperdakan dengan nomor 1 tahun 2011. Saat HUT Jambi, RPJMD ini diserahkan kepada Kepala Bappenas, dan tepatnya pada Maret 2011, RPJMD ini mendapat apresiasi secara nasional sebagai dokumen perencanaan terbaik kedua nasional. Saat itu pak gubernur mendapat penghargaan PANGRIPTA NUSANTARA,”kata mantan Sekda Kota Jambi 1999 – 2006 ini.
Pada tahun 2010 juga katanya, Gubernur melakukan percepatan infrastruktur dengan mengalokasi anggaran Rp 51 M untuk perbaikan jalan provinsi dan kabupaten kota. Kemudian pada penyusunan APBD 2011, pemprov katanya telah mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas pembangunan.
“Dimana prioritas pertama yakni infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan diikuti oleh tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Setelah dievaluasi kinerja pemerintahan provinsi Jambi dibawah kepemimpinan HBA-Fachrori menunjukan progress yang cukup baik. Dimana, indikator ekonomi makro juga membaik. Ini ditandai dengan peningkatakan pertumbuhan ekonomi, penurunan inflasi dan pertambahan jumlah infrastruktur yang baik dari 31,6 % menjadi 32,4 %,”katanya mantan Kepala Biro Kepegawaian Sekwilda Provinsi Jambi 1997 ini.
“Pertambahan jumlah infrastruktur yang baik ini sangat kecil karena terbatasnya alokasi anggaran kita. Dari sisi ekonomi, kami sudah mendorong ekonomi kerakyatan dengan melalui penguatan UKM lewat program Samisake. Bahkan, untuk program bedah rumah ini sudah selesai sebanyak 51 unit. Sedangkan untuk program di seluruh provinsi Jambi sudah dicanangkan tanggal 26 Juni lalu,’’ kata mantan Camat Mersam Kab. Batanghari 1989.
Di Bidang kesehatan sendiri lanjutnya, pihaknya telah mengalokasi di APBDP anggaran untuk Jamkesmas sebanyak Rp. 35 M. ‘’Saat ini pencapaian realisasi program Jamkesmas provinsi suah mencapai 92,1 persen,”katanya. (Berbagaisumber-Rosenman Manihuruk)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar