Jambi, BATAKPOS
Pemerintah Pusat telah mengucurkan dana sebanyak Rp 3,8 Triliun sejak tahun 2007 s/d 2009 untuk pembenahan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi di Provinsi Jambi. Sementara dana yang dikelola Pemerintah Provinsi Jambi pada tiga tahun itu dari Pusat mencapai Rp 956 miliar.
Namun demikian, penyerapan dana dari Pusat oleh Pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten se Provinsi Jambi hanya sebesar 30 persen hingga 40 persen. Minimnya penyerapan dana tersebut akibat Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Provinsi Jambi minim.
Pengalokasian sejumlah dana Pusat untuk Provinsi Jambi bukan hal mudah, sehingga dibutuhkan penyerapan yang mumpuni dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Selain itu juga dibutuhkan perencanaan yang matang.
Demikian dikatakan Anggota VI BPK RI DR Rizal Jalil di hadapan Anggota DPRD Provinsi Jambi dan DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi serta para Bupati/Walikota se Provinsi Jambi di ruang sidang DPRD Provinsi Jambi, Selasa (26/10).
Disebutkan, sementara dana perjalanan dinas pejabat untuk Provinsi Jambi dari Pusat selama tiga tahun (2007-2009) mencapai Rp 612 miliar, Dana Alokasi Umum Rp 10 Triliun dan Dana Alokasi Khusus (DAK) mencapai Rp 1,2 triliun. Daya serat DAK hanya mencapai 70 persen.
“Daya serap anggaran secara nasional hanya mencapai 30 hingga 40 persen. Hal ini butuh perhatian dari kepala daerah terhadap kinerja SKPD. Jika memang kepala dinas SKPD tidak bias kerja, seharusnya diganti. Kita harapkan Provinsi Jambi tahun kedepan lebih mampu dalam penyerapan anggaran dari Pusat,”katanya.
Wakil Gubernur Jambi, H Fachrori Umar mengatakan, pihaknya akan mengevaluasi SKPD yang minim dalam penyerapan anggaran dari Pusat, khususnya PU Provinsi Jambi dan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
“Kita akan mengevaluasi kedua instansi tersebut. Karena keduanya merupakan instansi yang banyak mendapatkan dana dari Pusat. Jika hasil SDMnya minim, kita akan segera ganti pejabat berkopeten di dua ninas itu,”katanya. ruk
Tidak ada komentar:
Posting Komentar