TOKO PANCING DI JAMBI

TOKO PANCING DI JAMBI
TOKO BUANA FISHING & BUANA PANCING DI JAMBI. KLIK BENNER UNTUK INFO SELENGKAPNYA. KONTAK Yudi HP 085266609191

Sunday, 4 October 2015

PJ. GUBERNUR TERIMA PENGHARGAAN WTP DARI MENTERI KEUANGAN

 Jakarta-Penjabat (Pj) Gubernur Jambi, Dr.Ir.H.Irman,M.Si menerima penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang P.S. Brodjonegoro. Penghargaan tersebut sesuai dengan predikat Opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap laporan pengeloaan keuangan dan aset Pemerintah Provinsi Jambi tahun anggaran 2014 yang lalu. 
Penghargaan itu diterima oleh Pj. Gubernur Jambi dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015, bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, Jum’at (2/10) siang.
Usai acara pembukaan Rakernas tersebut, kepada wartawan yang mewawancarainya, Irman menyatakan, “Berarti kita dari Provinsi sama Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh mendapatkan penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, berarti pelaporan keuangan dari provinsi maupun dari satu kabupaten yaitu Kerinci dan satu kota, Kota Sungai Penuh, dari penilaian BPK, laporan pengelolaannya sudah baik,” ujar Irman.

“Kita harapkan kepada kabupaten/kota yang lain yang belum mendapatkan penilaian atau opini WTP, bisa meningkatkan pengelolannya lebih efektif, kemudian laporannya lebih baik lagi. Yang menjadi perhatian oleh BPK salah satunya pengelolaan aset, ini yang paling menggangu, berarti kita di provinsi bersama satu kabupaten dan satu kota itu, bukan hanya pengelolaan keuangannya, tetapi juga termasuk pengelolaan asetnya sudah relatif baik. 
Namun, saya minta kepada pemerintah provinsi dan satu kabupaten serta satu kota ini tetap harus meningkatkan pengelolaan dan laporannya lebih baik lagi. Bagi kabupaten/kota yang lain, agar bisa meningkatkan, bila perlu belajar sama provinsi dan sama Kabupaten Kerinci atau Kota sungai Penuh. Kita harapkan, semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi bisa mendapatkan opini WTP dari BPK,” jelas Irman.

Irman juga mengharapkan kepada semua kabupaten/kota di Provinsi Jambi agar meningkatkan pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, serta laporan keuangannya tepat waktu dan sesuai dengan format dan waktu yang telah dijadwalkan, sesuai dengan pedoman dan juknis yang sudah diberikan oleh Pemerintah Pusat.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jambi, Muslim Rizal mengatakan,”Kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, pada tahun ini untuk ketiga kalinya kita berhasil meraih predikat WTP dari BPK RI. Harapan kita, ini memacu kita kedepan, untuk lebih baik lagi. 
Sebagaimana tadi Pak Gubernur sudah bilang, masalah kita yang utama adalah masalah aset. Memang masalah aset ini dari dulu yang paling menentukan adalah aset-aset yang lama. 

Pengadaan zaman dulu kan kurang tertib, itu kendala kita. Mudah-mudahan kedepan, dengan adanya sistem akuntansi berbasis akrual ini, kida dapat lebih baik lagi, baik terhadap pengelolaannya maupun terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) kita, itu harapan kita kedepan,” tutur Muslim Rizal.

Namun demikian, Muslim Rizal mengakui bahwa pada tahun ini, untuk kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi mengalami penurunan. “Tahun lalu ada Muaro Jambi, ada Tanjabtim, Batanghari, Bungo, tahun ini tinggal Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci,” ungkap Muslim Rizal.

Muslim Rizal mengungkapkan, auditnya semakin lama semakin tajam. “Artinya hal-hal yang selama ini belum diangkat, sekarang diangkat semua,” sebut Muslim Rizal.
Meskipun demikian, Muslim Rizal mengemukakan bahwa pembinaan dari Pemerintah Provinsi Jambi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi tetap dilaksanakan secara maksimal. 

“Makanya kita sering mengadakan bimbingan dan sosialisasi, aktif ke kabupaten/kota sekalian mengadakan cek lapangan,” ujar Muslim Rizal.
Sebelumnya, dalam arahan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution dinyatakan, pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel melalui penyusunan laporan keuangan pemerintah sebagai bagian dari Good Governance, harus terus ditingkatkan.

Presiden mengemukakan, nilai APBN yang semakin meningkat setiap tahun menuntut pengelolaan keuangan yang semakin akuntabel dan berorientasi outcome. Dan, tema Rakernas “Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Era Baru Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia,” relevan dalam membangun semangat bersama guna merumuskan langkah-langkah dalam mencapai laporan keuangan dengan kualitas yang terbaik.

Presiden  menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang telah mencapai opini WTP, serta agar yang belum mencapai opini WTP untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan, yaitu:
1)      Meningkatkan sinergi antar unit internal K/L atau Pemda
2)      Meningkatkan pemahaman dan kapasitas Sumber Daya Manuasia.
3)      Menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
4)      Meningkatkan komitmen pada setiap jenjang organisasi, terutama meningkatkan komitmen pimpinan.

Presiden mengatakan, dalam era baru pelaporan keuangan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual, diharapkan informasi keuangan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif, akuntabel dan berbasis global, sehingga memerlukan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, presiden mengungkapkan bahwa dari Rp795,5 triliun dana untuk kementerian dan lembaga non kementerian, baru Rp374,18 triliuan yang sudah direalisasikan (47,04%), sembari meminta sluruh kementerian dan lembaga non kementerian, dan Pemerintah Daerah untuk mempercepat realisasi anggaran. 

Selanjutnya, presiden melakukan pemulukan gong sebagai pertanda dibukanya Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2015.

Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang P.S. Brodjonegoro, dalam laporannya menyampaikan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual paling lambat tahun 2015.

Bambang Brodjonegoro menyatakan, dengan penerapan sistem pelaporan keuangan berbasis akrual diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Selanjutnya, Bambang Brodjonegoro mengatakan, Kementerian Keuangan dan Kementerian Koordinator Perekonomian memberikan penghargaan kepada 287 instansi yang telah menyajikan laporan keuangan dengan baik dan meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dengan rincian 62 kementerian/lembaga non kementerian, 26 Pemerintah Provinsi, 149 Pemerintah Kabupaten, dan 50 Pemerintah Kota.

Dalam pemberian penghargaan tersebut, penghargaan kepada kementerian/lembaga diberikan oleh Menko Perekonomian, sedangkan kepada Pemerintah Daerah diberikan oleh Menteri keuangan. (Mustar Hutapea)

No comments: